DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 165

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan meliputi : a. perencanaan; b. perlindungan petani dan nelayan; c. pemberdayaan petani dan nelayan; d. pembiayaan; e. pengawasan; dan f. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
c.bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan diperlukan demi meningkatkan kesejahertaan petani dan nelayan di Kabupaten Rembang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mentetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4.Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang–Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11.Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3.Bupati adalah Bupati Rembang.
4.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
5.Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6.Perlindungan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek efisiensi biaya usaha dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani dan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani dan nelayan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produsi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisis perikanan.
10.Usaha Tani dan nelayan adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
11.Komoditas Pertanian dan perikanan adalah hasil dari usaha tani dan perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12.Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan nelayan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan nelayan, serta jasa penunjang pertanian dan nelayan yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Rembang.
13.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Kelembagaan Petani dan nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani dan nelayan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
15.Kelompok Tani dan Nelayan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun dan nelayan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktani, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
17.Asosiasi Komoditas Petani dan nelayan adalah kumpulan dari petani dan nelayan, kelompok tani, dan/atau Gapoktani.
18.Kelembagaan Ekonomi Petani dan nelayan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Badan Usaha Milik Petani dan nelayan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20.Lembaga Keuangan Petani dan nelayan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
21.Lembaga Pembiayaan Petani dan nelayan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan berdasarkan asas :

a.kemandirian;
b.kedaulatan;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan bertujuan untuk :

a.meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dan nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
b.melindungi petani dan nelayan dari kegagalan panen dan risiko harga;
c.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
d.memberikan kepastian usaha tani dan nelayan;
e.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani dan nelayan;
f.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan serta kelembagaan petani dan nelayan dalam menjalankan usaha tani dan nelayan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
g.memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan nelayan.

Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan meliputi :

a.perencanaan;
b.perlindungan petani dan nelayan;
c.pemberdayaan petani dan nelayan;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani dan nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.kebutuhan sarana dan prasarana;
3. c.kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
6. f.jumlah petani dan nelayan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian intregal dari :
1. a.rencana pembangunan nasional; dan
2. b.rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1)Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.
(2)Strategi perlindungan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui :
1. a.ketersediaan dan kecukupan prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha pertanian dan nelayan;
3. c.harga komoditas pertanian dan nelayan;
4. d.efisiensi biaya usaha pertanian dan perikanan;
5. e.fasilitasi dan mediasi konflik petani dan nelayan;
6. f.desiminasi informasi peringatan dini tentang iklim dan cuaca; dan
7. g.Fasilitasi asuransi pertanian dan asuransi nelayan.
(3)Strategi pemberdayaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.Pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil;
4. d.pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
6. f.konsolidasi luasan daerah penangkap ikan;
7. g.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
8. h.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
9. i.penguatan kelembagaan petani dan nelayan.

Pasal 8

(1)Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan.
(2)Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
1. a.perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
2. b.perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani.
(2)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang membidangi pertanian.
(3)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas yang membidangi Perikanan.
(4)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Isi peraturan

Teks165PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERENCANAAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016