DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

regulasi_utama

Ringkasan

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198t Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029), 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten . Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 11. 12. Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022): 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157): 9. . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-10 DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719): Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999,

13.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : MA AON LL Na 11. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lannya pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir yang diserahkan kepada Bidang Metrologi dan Tertib Niaga. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. .Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai10 pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai- pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Rokan Hilir. . Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :2.

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
1. a.Pelayanan pengujian UTTP dan perlengkapannya, dan
2. b.Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a) Meter Kayu, b) Ban Ukur, c) Non Automatic Level Gauge, d) Automatic Level Gauge, e) Meter Taksi, f) Meter Parkir: g) Takaran, h) Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak, i) Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak, j) Tangki Ukur Tongkang dan Kapal: k) Timbangan Otomatis, 1) Timbangan Bukan Otomatis, m) Meter Kadar Air, n) Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak, o) Pompa Ukur Elpiji (Liguified Petroleum Gas), p) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas, g) Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait: r) Meter Gas, s) Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm, dan t) Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh).
(3)Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang UTTP dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dari Pemerintah Daerah.

5.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut dan kepastian hukum.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, bunga dan biaya modal.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
(2)Stuktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Pelayanan tera dan tera ulang UTTP secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Metrologi dan Tertib Niaga.
(2)Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor. PasalII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2020 BUPATI ROKAN HILIR, SUYATNO Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, uai dengan aslinya AGIAN HUKUM SETD AEN 1017 200012 1 002 M JOB KURNIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU : (10.16.B/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG I. UMUM Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan kemetrologian. Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Rokan Hilir serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4

: Cukup jelas.

Pasal 8

: Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

13.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
1. a.Pelayanan pengujian UTTP dan perlengkapannya, dan
2. b.Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a) Meter Kayu, b) Ban Ukur, c) Non Automatic Level Gauge, d) Automatic Level Gauge, e) Meter Taksi, f) Meter Parkir: g) Takaran, h) Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak, i) Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak, j) Tangki Ukur Tongkang dan Kapal: k) Timbangan Otomatis, 1) Timbangan Bukan Otomatis, m) Meter Kadar Air, n) Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak, o) Pompa Ukur Elpiji (Liguified Petroleum Gas), p) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas, g) Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait: r) Meter Gas, s) Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) 254 mm, dan t) Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh).
(3)Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang UTTP dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dari Pemerintah Daerah.

5.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut dan kepastian hukum.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, bunga dan biaya modal.

6.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
(2)Stuktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Pelayanan tera dan tera ulang UTTP secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Metrologi dan Tertib Niaga.
(2)Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor. PasalII Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2020 BUPATI ROKAN HILIR, SUYATNO Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2020 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, uai dengan aslinya AGIAN HUKUM SETD AEN 1017 200012 1 002 M JOB KURNIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU : (10.16.B/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG I. UMUM Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan kemetrologian. Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Rokan Hilir serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

: Cukup jelas.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4

: Cukup jelas.

Pasal 8

: Cukup jelas.