DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini menetapkan APBD Kabupaten Rohil TA 2022

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 2. 3.
4.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 2.090.663.207.977,00 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.851.761.458.111,00
b.Belanja Daerah Rp. 2.090.663.207.977,00 Defisit/Surplus Rp. (238.901.749.886,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 150.000.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 3.131.240.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 146.868.760.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (92.032.989.866,00)

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.851.761.458.111,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah,
b.Pendapatan transfer, dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 182.754.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah,
2. b.Retribusi daerah,
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahan, dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.510.000.000,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.793.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah). (S) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.950.500.000,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.669.007.458.111,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat, dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.552.425.708.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.581.750.111,00 (seratus enam belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus sebelas rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.950.500.000,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah,
2. b.Dana darurat, dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 2.090.663.207.977,00 (dua triliun sembilan puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasional,
b.Belanja modal,
c.Belanja tidak terduga, dan

(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)(S) Belanja transfer.d.

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.603.591.326.691,00 (satu triliun enam ratus tiga miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas: Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa: Belanja bunga: Belanja subsidi, Belanja hibah:dan Belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 697.674.169.943,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b direncanakan sebesar Rp. 675.833.355.998,00 fenam ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 157.743.060.750,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam puluh nibu tujuh ratus lima puluh rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 72.340.740.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). (1 MO LO Tp

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 362.403.829.947,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: Belanja modal tanah. Belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal bangunan dan gedung. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: Belanja modal aset tetap lainnya:dan Belanja modal aset tidak berwujud. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.901.198.425,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.45.186.730.580,00 fempat puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 247.750.900.942,00 (dua ratus empat a. b. d. e. £ puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.565.000.000,00 /satu miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
(7)Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.541.424.939,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 112.126.626.400,00 (seratus dua belas miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil, dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.630.350.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.496.276.400,00 (seratus tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 2. 3.
4.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
5.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 2.090.663.207.977,00 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 1.851.761.458.111,00
b.Belanja Daerah Rp. 2.090.663.207.977,00 Defisit/Surplus Rp. (238.901.749.886,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 150.000.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 3.131.240.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 146.868.760.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (92.032.989.866,00)

Pasal 3

a.Pendapatan asli daerah,
b.Pendapatan transfer, dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 182.754.000.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah,
2. b.Retribusi daerah,
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahan, dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 82.510.000.000,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.793.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah). (S) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.950.500.000,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.669.007.458.111,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar tujuh juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat, dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.552.425.708.000,00 (satu triliun lima ratus lima puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.581.750.111,00 (seratus enam belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus sebelas rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.950.500.000,00 (delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah,
2. b.Dana darurat, dan
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

a.Belanja operasional,
b.Belanja modal,
c.Belanja tidak terduga, dan

(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)(S) Belanja transfer.d.

Pasal 8

Pasal 9

(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 247.750.900.942,00 (dua ratus empat a. b. d. e. £ puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.565.000.000,00 /satu miliar lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
(7)Belanja modal asset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 112.126.626.400,00 (seratus dua belas miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil, dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.630.350.000,00 (delapan miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.496.276.400,00 (seratus tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).