DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini terdiri dari 19 (sembilan belas) pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH] KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana kcuangan tahunan Dacrah yang ditctapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Dacrah yang diakui scbagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Dacrah guna mendanai kebutuhan Dacrah dalam rangka pelaksanaan descentralisasi.
4.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Dacrah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Dacrah. Daria [ugi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu. APBN yang dialokasikan kepada Dacrah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan kecuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemcrintah Daerah yang diakul scbagal pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan G Permbiavaan adalah setiap pencrimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengveluaran yang akan diterima kembah, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 2.239.304.748.785,00 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah Rp. 2.116.796.117.735,00
b.Belanja Daerah Rp. 2.239.304.748.785,00 Defisit/Surplus” Rp. (122.508.631.050,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Rp. 66.493.736.000,00
2. 2.Pengeluaran Rp. 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 66.493.736.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp, (96.014.895.050,00)

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.116.796.117.735,00 (dua triliyun seratus enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 177.343.109.434,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak dacrah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.510.000.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).
(3)Retribusi daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.133.537.400,00 (tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan secbesar Rp. 12.432.972.034,00 (dua belas milyar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh empat rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 68.266.600.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.939.453.008.301,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ribu tiga ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar dacrah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.797.904.179.000,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 141.548.829.301,00 (seratus empat puluh satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus satu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain pendapatan dacrah yang sah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah;
2. b.Dana darurat; dan
3. c.Lain-lain pendapatan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah),
(3)Dana darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan scsuai dengan ketentuan pceraturan perundang- undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan scbesar Rp. 2.239.304.748.785,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: Belanja operasi; Belanja modal; Belanja tidak terduga; dan Belanja transfer.ae of

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
(1)direncanakan sebesar Rp. 1.619.556.701.386,00 (Satu triliun enam ratus sembilan belas milyar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas: Belanja pegawai; Belanja barang dan jasa; Belanja bunga; Belanja subsidi; Belanja hibah;dan Belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 779.370.115.749,00 (Tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta seratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah). Belanja barang dan jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 663.414.288.220,00 (Enam ratus enam puluh tiga milyar empat ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh rupiah). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja subsidi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 111.422.097.417,00 (Seratus sebelas milyar empat ratus dua puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 65.350.200.000,00 (Enam puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah). a. d. f.
(2)
(3)
(4)(S) (6
(7)

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 302.780.574.754,00 (Tiga ratus dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas: Belanja modal tanah. Belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal bangunan dan gedung. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; Belanja modal aset tetap lainnya;dan

f.Belanja modal aset tidak berwujud. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.785.330.616,00 (Enam puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus enam belas rupiah). Belanja modal gedung dan bangunan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 77.303.843.050,00 (Tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah). Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi scbagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf d direncanakan sebesar Rp. 146.519.880.805,00 (Seratus empat puluh enam milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima rupiah). ao OP @
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Belanja modal asect tetap lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp. 11.171.520.283,00 (Sebelas milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
(7)Belanja modal asset tidak berwujud scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.134.458.505,00 (Tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer secbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 281.833.014.140,00 (Dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat belas ribu seratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.705.353.740,00 (Sembilan milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 272.127.660.400,00 (Dua ratus tujuh puluh dua milyar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…