Dalam peraturan ini berisi tentang pembentukan kecamatan Tanjung Medan kabupaten Rokan Rilir dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. . Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur3. penyelenggara pemerintahan daerah. . Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir. .Kecamaatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 4. 5. Kabupaten Rokan Hilir .Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelengaraan pemerintahan6. di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. .Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki7. kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan -adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. . Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan8. oleh Pemerintah Kepenghulaan dan Badan Permusyawaratan Kepenghulaun dalam mengatur dan menggurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Rebuplik Indonesia. . Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan9. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.
BAB II
Kecamatan Tanjung Medan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Pujud, terdiri atas wilayah : Kepenghuluan Tanjung Medan: Kepenghuluan Tanjung Medan Utara: Kepenghuluan Tanjung Medan Barat, Kepenghuluan Sei Meranti, Kepenghuluan Sei Meranti Darussalam, Kepenghuluan Akar Belingkar: Kepenghuluan Tangga Batu: Kepenghuluan Perkebunan Tanjung Medan: Kepenghuluan Sri Kayangan: Kepenghuluan Pondok Kresek, Kepenghuluan Sungai Tapah, Kepenghuluan Tanjung Sari: dan Kepenghuluan Bagan Nenas. a. b. d. e. £ h. 1. 1
Dengan terbentuknya Kecamatan Tanjung Medan, maka Kecamatan Pujud terdiri atas wilayah : bu MP App Kelurahan Pujud Selatan, Kepenghuluan Pujud: Kepenghuluan Pujud Utara: Kepenghuluan Air Hitam, Kepenghuluan Siarang-arang, Kepenghuluan Perkebunan Siarang-arang: Kepenghuluan Babussalam Rokan: Kepenghuluan Teluk Nayang: Kepenghuluan Sungai Pinang, Kepenghuluan Kasang Bangsawan: Kepenghuluan Sukajadi: Kepenghuluan Kasang Bangsawan Muda, . Kepenghuluan Siarang-arang Rokan, Kepenghuluan Ulak Kembahang: Kepenghuluan Pematang Genting, dan Kepenghuluan Suka Mulya. Ll m. n. 0.
Ibu Kota Kecamatan Tanjung Medan berkedudukan di Kepenghuluan Tanjung Medan.
BAB III
Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Tanjung Medan, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.
Camat melaksanakan dan memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.
BAB IV
Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Tanjung Medan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
Sementara menunggu kesiapan prasarana sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tanjung Medan, Pemerintah Daerah mempersiapkan tempat sementara yang dinilai memadai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi 1 14 Pebruari 2014 KAN HILIR — Diundangkan di Bagansiapiapi ada tanggal 14 Pebruari 2014 S ARIS Parut / a(SETDA 56 AMIR FIRDAUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 10
Membuka PDF…