DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang ketentuan dalam pasal 50 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah N omor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa perlu menetapkan peraturan daerah tentang perangkat kepenghuluan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Kepenghuluan:

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945): 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa i kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 .. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT KEPENGHULUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya. 4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

(1)
(2)
(3)Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. 7. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan selanjutnya disingkat BPKep adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Penghulu. 9. Perangkat Kepenghuluan adalah Aparatur Pemerintah Kepenghuluan yang membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Pelaksana Kewilayahan atau disebut juga Dusun adalah Bagian wilayah dalam Kepenghuluan yang merupakan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan. Staf adalah perangkat Kepenghuluan yang bertugas membantu perangkat Kepenghuluan yang menduduki jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Kepenghuluan dari warga masyarakat setempat. Penyaringan adalah. suatu upaya yang dilakukan oleh panitia untuk mendapatkan Calon Perangkat Kepenghuluan dari Bakal Calon Perangkat Kepenghuluan. Instansi adalah satuan/unit kerja pemerintah atau swasta yang bertugas sesuai dengan fungsinya. Mutasi perangkat Kepenghuluan adalah perpindahan jabatan perangkat Kepenghuluan pada lingkungan pemerintah Kepenghuluan setempat dalam tingkat jabatan yang sama. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 2

Perangkat Kepenghuluan terdiri atas :

a.Sekretariat Kepenghuluan:
b.Pelaksana kewilayahan: dan Cc. Pelaksana teknis. Perangkat Kepenghuluan berkedudukan sebagai unsur pembantu Penghulu. Perangkat Kepenghuluan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Penghuluan.

(4)Masa jabatan Perangkat Kepenghuluan adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. (S) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu staf sesuai dengan kebutuhan.
(6)Jumlah staf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan perangkat kepenghuluan.

Pasal 3

(1)Sekretariat Kepenghuluan dipimpin oleh Sekretaris Kepenghuluan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Penghulu dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) bidang urusan.
(3)Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.Urusan administrasi dan umum: dan
2. b.Urusan keuangan.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Penghulu sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Kepenghuluan.
(3)Jabatan pelaksana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah Kepala Dusun.

Pasal 5

(1)Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Penghulu sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.
(3)Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.Seksi Pemerintahan:
2. b.Seksi Pembangunan: dan Cc. Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat Kepenghuluan, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati: BAR III TUGAS, HAK, DAN LARANGAN PERANGKAT KEPENGHULUAN

Pasal 7

(1)Perangkat Kepenghuluan bertugas membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas masing-masing Perangkat Kepenghuluan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Perangkat Kepenghuluan berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan. '

Pasal 9

Perangkat Kepenghuluan dilarang :

a.merugikan kepentingan umum:
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu: Cc. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,
d.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu:
e.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kepenghuluan:
f.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya: . menjadi pengurus partai politik: . menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, merangkap jabatan sebagai Penghulu, ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, Pengurus dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan:
j.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah:
k.melanggar sumpah/janji jabatan: l meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan: m.terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/ swasta lainnya dengan jam kerja yang sama:
n.melakukan perbuatan tercela atau perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat seperti berjudi, mabuk, memakai narkoba dan/atau berzina. Pa

Pasal 10

(1)Perangkat Kepenghuluan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 1 BAB IV PANITIA PENGISIAN PERANGKAT KEPENGHULUAN DAN TIM PENGAWAS KECAMATAN

Pasal 11

(1)Proses pengisian perangkat kepenghuluan diawali dengan kajian kebutuhan formasi perangkat kepenghuluan dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepenghuluan oleh Penghulu.
(2)Hasil kajian Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan permohonan izin kepada Bupati.
(3)Bupati memberikan izin pengisian perangkat Kepenghuluan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan alokasi penghasilan tetap perangkat Kepenghuluan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…