DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang wujud pelaksanaan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan Kepenghuluan yang baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.4. Kepenghuluan dan Kepenghuluan Adat yang selanjutnya disebut Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. . Pa 10. 11. 12. 13. 14, Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dibantu perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, yang selanjutnya disingkat BPKep, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis: 7. Musyawarah Kepenghuluan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu. 8. Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kepenghuluan. Peraturan Kepenghuluan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan. Pembangunan Kepenghuluan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Keuangan Kepenghuluan adalah semua hak dan kewajiban Kepenghuluan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kepenghuluan. Aset Kepenghuluan adalah barang milik Kepenghuluan yang berasal dari kekayaan asli Kepenghuluan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan Kepenghuluan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 3

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan adalah wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah yang dipilih dengan cara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya. Pengisian atau pembentukan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau pemilihan langsung. Jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan. .

BAB III

PERSYARATAN CALON KEANGGOTAAN BPKep

Pasal 4

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dipilih dari calon- calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat RT/RW/Dusun/gabungan RT/RW/Dusun. Persyaratan calon keanggotaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.warga negara Republik Indonesia,
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa: Cc. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah:
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat:
e.sehat jasmani dan rohani:
f.berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun: £. terdaftar sebagai penduduk Kepenghuluan yang bersangkutan sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah RT/ RW dalam Dusun, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku: h.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat5 (lima) tahun:
i.tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap:
j.mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kepenghuluan setempat,
k.bersedia dicalonkan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan,
1. 1.wakil penduduk Kepenghuluan yang dipilih secara demokratis. 5

BAB IV

MEKANISME MUSYAWARAH MUFAKAT ATAU PEMILIHAN LANGSUNG PENETAPAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Penghulu karena kedudukannya bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembentukan BPKep. Dalam pembentukan BPKep, Penghulu mempunyai tugas :

a.membentuk panitia pembentukan BPKep tingkat Kepenghuluan:
b.mengarahkan panitia pembentukan BPKep: c. menetapkan hasil pembentukan BPKep dan mengusulkan/ merekomendasikan pengesahannya kepada Bupati. Panitia pengisian keanggotaan BPKep melakukan penjaringan bakal calon anggota BPKep dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPKep berakhir.

(3)Panitia pengisian keanggotaan BPKep menetapkan calon anggota BPKep yang jumlahnya sama atau lebih dari keanggotaan BPKep yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPKep berakhir. 3 Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPKep ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Hasil dalam musyawarah atau pemilihan langsung tingkat Kepenghuluan sesuai dengan persyaratan keanggotaan BPKep diusulkan menjadi anggota BPKep kepada Bupati.
(7)Tata cara pembentukan dan teknis pelaksanaan musyawarah penetapan keanggotaan BPKep diatur lebih lanjut dalam Tatib Pengisian atau pembentukan keanggotaan BPKep.

BAB V

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 6

(1)Aparatur Sipil Negara yang akan mencalonkan diri sebagai keanggotaan BPKep dan yang terpilih menjadi anggota BPKep harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaiaan.
(2)Teknis penetapan Aparatur Sipil Negara menjadi anggota BPKep diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaiaan.

Pasal 7

(1)Berita Acara hasil musyawarah atau pemilihan langsung panitia wajib disampaikan kepada Penghulu dan Bupati melalui Camat.
(2)Berdasarkan berita acara pelaksanaan musyawarah atau pemilihan langsung panitia tingkat Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Penghulu menetapkan calon keanggotaan BPKep dengan Keputusan Penghulu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berita acara hasil musyawarah ditetapkan.
(3)Keputusan Penghulu tentang penetapan calon anggota BPKep disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan. 7
(4)Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPKep ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Penghulu atas rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (S5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melantik seluruh anggota BPKep baik pimpinan maupun anggota baru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan keanggotaan BPKep sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VI

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 8

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

Pasal 9

BPKep berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Penghulu.

Pasal 10

3 BPKep mempunyai wewenang :

a.membahas rancangan Peraturan Kepenghuluan bersama Penghulu, .
b.melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepenghuluan dan peraturan Penghulu: . mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu: . membentuk panitia pemilihan Penghulu:
e.menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. DO |

BAB VII

HAK,KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 11

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan berhak : a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan kepada Pemerintah Kepenghuluan:

b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Kepenghuluan, pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan, Pembinaan kemasyarakatan Kepenghuluan, dan Pemberdayaan masyarakat Kepenghuluan: c. mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…