DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang retribusi rumah potong hewan yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta dengan mewujudkan kemandirian daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16. 17. 18. 19. 20. Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir. 5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 8. Retribusi Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. 9. Hewan Ternak Potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas (ayam, itik, kalkun) serta binatang peliharaan yang sejenis yang disediakan untuk makanan manusia. Memotong adalah mambunuh hewan dan perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap sebagai persiapan langsung ditujukan untuk membunuh hewan serta tindakan selanjutnya terhadap hewan yang dibunuh. Pemotongan Usaha adalah pemotongan hewan bagi mereka yang menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian. Pemotongan Hajat adalah pemotongan hewan bagi mereka yang menjadikan pemotongan ini bukan sebagai mata pencaharian. Pemeriksaan Ante Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sebelum di sembelih. Pemeriksaan Post Mortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan sesudah di sembelih. Pemotongan Darurat adalah pemotongan yang dilakukan terhadap hewan yang terluka terserang binatang buas atau disebabkan hal-hal lainnya yang harus dinyatakan oleh Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dan pemotongan hewan yang terkena penyakit yang dinyatakan oleh ahli yang menganggap hewan tersebut harus dipotong. Kartu Potong Hewan adalah kartu kendali yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Potong Hewan atas nama Bupati Rokan Hilir atau pejabat yang ditunjuk Bupati untuk mengeluarkan kartu tersebut. Petugas Ahli adalah Dokter Hewan dan/atau Keur Master yang telah dilatih, Juru Periksa Daging adalah Keur Master yang ditugaskan memeriksa kesehatan daging di Rumah Potong Hewan. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat keputusan karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28.Penyidik Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 3

(1)Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pemotongan hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

TOLOK UKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur melalui jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jumlah hewan ternak yang dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk keuntungan yang layak. Je
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.
(2)Struktur tarif retribusi dikenakan terhadap jenis-jenis pelayanan sebagai berikut :
1. a.Pemeriksaan ante/post mortem dan biaya pemotongan, meliputi sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.
2. b.Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan fasilitas rumah potong hewan.
3. c.Pelayanan kandang penitipan hewan/ternak (karantina sebelum dipotong)
4. d.Pemotongan darurat/hajat/hari besar agama.
5. e.Pelayanan pemeriksaan laboratorium.
6. f.Pelayanan pemakaian ruang pendingin.
(3)Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : Pemeriksaan ante/post mortem dan biaya pemotongan :
(1)a. Sapi/kerbau Kambing/domba Babi Unggas . Transportasi daging ke pasar - Sapi/kerbau - Kambing/domba - Babi - Unggas - Sapi/kerbau - Kambing/domba - Babi . Pelayanan pemakaian ruangan pendingin

Pasal 10

Rp.60.000,-/ekor Rp.9.000,-/ekor Rp.30.000,-/ekor Rp.400,-/ekor Rp.200,-/kg.b. . Pelayanan kandang penitipan dan karantina hewan/ternak : Rp.2.000,-/ekor/ malam Rp.500,-/ekor/malam Rp.1.000,-/ekor/ malam Rp.100,-/ekor/malam . Pelayanan pemotongan darurat/potong paksa/adat/hari besar agama : Rp.20.000,-/ekor Rp.3.500,-/ekor Rp.10.000,-/ekor Rp. 1.000,-/kg/harie. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.3

(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

B PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…