Dalam peraturan ini berisi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Bupati mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
Memuat teks peraturan…
Menetapkan : dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2013 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut : a.- Jumlah aset Rp. 7.867.528.026.366,93
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. «
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi : aegal 30 Oktober 2014pad OKAN HILIR YATNO Diundangkan di Bagansiapiapi KAN pada tanggal 39 oktober 2014 TARIS DAERAH BUPRNSEN ROKAN HILIR #ISsETD RNIAWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 44
Membuka PDF…