DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum serta program SKPD dan lintas SKPD dalam jangka waktu 5 tahun dari 2016 sampai dengan 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program bupati dengan mendasar pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonresia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10.Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II

ini disusun dengan maksud menguraikan gambaran umum tentang kondisi daerah, yang dilengkapi dengan data dan statistik tentang kondisi Kabupaten Rokan Hilir saat ini yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode yang lalu. Tujuan dari penyajian gambaran umum dan statistik dimaksud antara lain adalah:

Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD dan lintas SKPD dalam jangka waktu lima (5) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 berfungsi sebagai :

a.pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD; dan
b.pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :
1. a.BAB I PENDAHULUAN
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN;
4. d.BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;
5. e.BAB V VISI DAN MISI;
6. f.BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
7. g.BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN;
8. h.BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN;
9. i.BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;
10. j.BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN;
(2)Rincian Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2017 BUPATI ROKAN HILIR, SUYATNO Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, SURYA ARFAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROPINSI RIAU : (10.12.C/2017) PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021 I. UMUM RPJMD Kabupaten Rokan Hilir merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 tahun yang dimaksud kan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Riau dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPJMD digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana- rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam kurun waktu RPJMD Kabuapten Rokan Hilir adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021. RPJMD Kabuapten Rokan Hilir memuat visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung. RPJMD Kabuapten Rokan Hilir dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabuapten Rokan Hilir yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Rokan Hilir. RKPD memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah yang mencakup gambaran perekonomian Kabuapten Rokan Hilir secara meyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka regulasi dan pendaan yang bersifat indikatif. RPJMD diwujudkan dalam visi, misi tujuan dan arah pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran cita- cita masyarakat Rokan hilir untuk pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yaitu Terujudnya Rokan Hilir Sebagaimana kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah yaitu : (a) membangun masyarakat rokan hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa. (b) Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. (c). mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat. (d). Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi. (e). Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan. Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 berikut Lampiran-lampirannya merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Strategi Pembangunan adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah harus mempunyai cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehinggga dapat meningkatkan kinerja Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Rencana Strategis adalah bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah mempunyai suatu proses dalam menetapkan rencana yang akan diambil Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Dokumen ini merupakan hasil pengkajian dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021, yang telah melewati mekanisme perencanaan secara tekhnokratis dan partisipatif untuk itu diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016– 2021, khususnya bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam menyusun RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) untuk setiap tahunnya. Selain itu, dokumen RPJMD ini diharapkan dapat juga dipergunakan sebagai instrumen keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Dokumen RPJMD ini terdiri dari sembilan bab yakni; pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penetapan indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Dokumen RPJMD ini dapat diselesaikan. Terima kasih, semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dapat menjadi dasar dan acuan dalam proses Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir selama lima tahun ke depan. BUPATI ROKAN HILIR H. SUYATNO DAFTAR ISI Halaman BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………………… I-1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………………………… ... I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ………………………………………………………………………………………. I-2 1.3. Hubungan RPJPM Kabupaten Rokan Hilir dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ......... I-3 1.4. Sistematika Dokumen RPJMD…………………………………………………………………………………… I-4 1.5. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………. .. I-5 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ……………………………………………………………………… II-2 2.1. Aspek Geografi dan Demografi …………………………………………………………………………………. II-2 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat …………………………………………………………………………….. II-15 2.3. Aspek Pelayanan Umum ………………………………………………………………………………………….. II-29 2.4. Aspek Daya Saing Daerah ………………………………………………………………………………………… II-83 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN.. III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu …………………………………………………………………………………… III-1 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu ………………………………………………………….. III-13 3.3 Kerangka Pendanaan ……………………………………………………………………………………………. III-16 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS …………………………………………………………………………………... IV-1 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ………………………………………………………………………. IV-1 4.2 Lingkungan Strategis Lainnya yang Mempengaruhi ………………………………………………….. IV-6 4.3. Isu – Isu Strategis …………………………………………………………………………………………………… IV-11 BAB V VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN …………………………………………………………………………… V-1 5.1 VISI ………………………………………………………………………………………………………………………… V-2 5.2 MISI ………………………………………………………………………………………………………………………... V-4 5.3 Tujuan dan Sasaran ………………………………………………………………………………………………… V-6 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN …………………………….……………………………………………… VI-1 6.1 Strategi Umum Pembangunan.................................................................................................................... VI-2 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan …………………………………………………………….. VI-4 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN ……………………………….………………… VII-1 BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN VIII-1 BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ……………………………..……………………… IX-1 BAB X PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN …………………………… X-1 10.1 Pedoman Masa transisi …………………………………………………………………………………………… X-1 10.2 Prinsip-Prinsip Kaidah Pelaksanaan ………………………………………………………………………… X-1 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab I I.1 I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Pembangunan Nasional. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa perencanaan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hilir, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Riau, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), evaluasi lingkungan strategis daerah, serta evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir periode sebelumnya. Dokumen perencanaan tersebut merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 2016-2021 yang disusun berdasarkan visi, misi, dan program Bupati Rokan Hilir terpilih H. Suyatno, Amp dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih Drs. H. Djamiludin yang dilantik pada 8 Juni 2016. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab I I.2 pemerintahan yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan/kapasitas keuangan daerah. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir sebagai rencana kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang sedang berkembang serta mengakomodasikan perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, wilayah sekitar, nasional, maupun internasional. Pada lingkup nasional telah terjadi perubahan sistem perencanaan yang menuntut penyesuaian berbagai pranata perencanaan pembangunan di daerah sesuai dengan kondisi dan substansi masing-masing daerah dengan harapan instrument tersebut dapat diimplementasikan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Dalam penyusunan RPJMD ini, peraturan perundang-perundangan yang menjadi rujukan antara lain: a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; b) Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999; c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; e) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah; g) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; h) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; i) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan; j) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan; RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab I I.3 n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; o) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; q) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; r) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; s) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; t) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; u) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; v) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; w) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; x) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; y) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; z) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9); aa) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019; bb) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2002-2012; cc) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025. 1.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJMD Kabupaten berpedoman pada RPJPD Kabupaten, memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi serta memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang ada. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab I I.4 Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Sistematika Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 mengacu pada Visi, Misi, sasaran dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025 khususnya pada penggalan ke 3 dan awal penggalan ke 4 RPJPD kabupaten Rokan Hilir. Selain itu, RPJM Daerah juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya RKPD menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD untuk selanjutnya menjadi APBD melalui proses Musrenbang. Secara skematis, hubungan antara dokumen perencanaan dan anggaran ini dapat dilihat pada Gambar 1.1. 1.4. Sistematika Dokumen RPJMD Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1.5. Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 ini disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD sekaligus merupakan acuan penentu pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. RPJM ini juga sebagai acuan bagi DPRD Kabupaten Rokan Hilir dalam pembahasan berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan kebijakan lainnya yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta sumber pembiayaan lain yang sah. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka RPJM ini disusun dengan tujuan:

1.Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintahan daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten dan sumber pembiayaan lain.
2.Menyediakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berisi tolok ukur pembangunan yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunannya.
3.Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
4.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-1 II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan kondisi geografi dan demografi serta pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun sebelumnya. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Gambaran umum kondisi daerah akan menjadi dasar penyusunan identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan yang akan dijadikan sebagai basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan pada lima tahun mendatang di Kabupaten Rokan Hilir.
1.Untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap aspek pembangunan, sehingga memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Rokan Hilir untuk menentukan arah kebijakan, strategi pembangunan dan penyusunan program pilihan yang akan dilaksanakan pada periode lima tahun yang akan datang, sesuai dengan skala prioritas yang sinkron dengan rumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati;
2.Untuk memudahkan penetapan target pembangunan dan meudahkan pengukuran prestasi kerja Bupati dan Wakil Bupati pada saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir masa jabatan selama lima tahun yang akan datang. Pada bahagian ini akan disampaikan secara detail gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang diawali dengan penggambaran kondisi geografis dan demografis Kabupaten Rokan Hilir dan telaah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dan kemudian dilanjutkan dengan gambaran umum kondisi daerah pada pencapaian pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-2 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah  Letak dan KondisiGeografis KabupatenRokan Hilir merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Menurut Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, wilayah Kabupaten Rokan Hilir seluas 8.881,59 Km2. Secara atronomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak pada posisi 1014’ - 20 30’ Lintang Utara dan 100016’ – 101021’ Bujur Timur. GambarII-1: Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan HIlir Kabupaten Rokan Hilir Memiliki Batas-batas wilayah sebagai berikut:  Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu  Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan  Sebelah Timur berbatasan Kota Dumai. Secara adminsitrasi, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 terdiri dari 18 Kecamatan, 178 desa, 15 Kelurahan, 1.338 RW dan 3.644 RT. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir ditunjukkan pada Tabel II.1. Tabel II-1: Jumlah Desa/kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015 No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan Jumlah RW Jumlah RT 1 Tanah Putih 15 2 131 318 2 Pujud 15 1 230 551 3 Tanah Putih Tanjung Melawan 5 14 52 4 Rantau Kopar 4 16 46 5 Tanjung Medan 13 145 329 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-3 6 Bagan Sinembah 15 2 197 664 7 Bagan Sinembah Jaya 12 1 8 Balai Jaya 9 2 9 Simpang Kanan 6 49 153 10 Kubu 9 1 62 169 11 Pasir Limau Kapas 7 89 243 12 Kubu babussalam 11 54 137 13 Bangko 10 5 84 209 14 Sinaboi 5 13 49 15 Batu hampar 5 17 43 16 Pekaitan 10 53 136 17 Rimba Melintang 11 1 75 229 18 Bangko Pusako 16 109 316 Jumlah 2015 178 15 1.338 3.644 2014 169 14 1.338 3.644 2013 166 14 1.160 3.271 Sumber: BPS Rokan Hilir (Rokan Hilir Dalam Angka 2015)  Topografi Dilihat dari sisi topografi, wilayah daratan Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian antara 0-40 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah pesisir pantai memiliki ketinggian 0-6 m dpl dan dipengaruhi pasang surut air laut. Daerah sepanjang aliran sungai memiliki ketinggian 0-30 m dpl. Daerah aliran Sungai Rokan mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah pasang surut air laut. Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen, dan terdapat 80 persen dari luas daratan dengan kemiringan 0-3 persen. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar–agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0–5 persen sampai 8–15 persen dengan ketinggian antara 5–100 m dpl. Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen. Daerah dengan kemiringan 0-3 persen meliputi 80 persen dari luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar–agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0–5 persen sampai 8–15 persen dengan ketinggian antara 5–100 m dpl.  Geologi Kondisi geologi Kabupaten Rokan Hilir terutama di wilayah bagian Barat dan Selatan didominasi oleh batuan sedimen kuarter dengan sisipan batuan sedimen tersier. Struktur geologi di wilayah ini memiliki lipatan yang merupakan lanjutan kondisi geologi Bukit Barisan.Kabupaten Rokan Hilir memiliki kondisi kawasan yang cukup bervariatif berupa kawasan daratan, kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang merupakan salah satu ekosistem penting yang mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Kawasan pesisir dan perairan laut merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota perairan laut, termasuk biota-biota yang dilindungi. Sebagai muara dari salah satu sungai yang terbesar di Provinsi Riau, maka kawasan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-4 pesisir dan laut Kabupaten Rokan Hilir kaya akan sumber daya perikanan. Demikian pula halnya pulau-pulau kecil yang sebagian diantaranya sesuai dengan luasnya berfungsi sebagai kawasan yang dilindungi. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil nyatanya juga merupakan tempat bermukim para nelayan yang sebagian besar merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karenanya pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kehidupan nelayan dan keanekaragaman biota yang perlu dilindungi.  Hidrologi Kondisi hidrologi Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 15 (lima belas) aliran sungai yang ada. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6-8 m yang melintasi Kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di Pegunungan Bukit Barisan pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu. Tetapi saat ini banyak anak sungai yang berada di hulu ini kekeringan dan tertutup oleh areal perkebunan. Pemkab Rohil tidak mengizinkan usaha industri dijalankan di sepanjang Sungai Rokan untuk menjaga kualitas air dan lingkungan sepanjang Sungai Rokan yang sangat strategis untuk sumber air dan perekonomian.  Klimatologi Kabupaten Rokan Hilir beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing adalah 184,05; 161,51; 198,97;184,29; dan 156,87 mm/bulan, dan temperatur udara berkisar antara 220 – 350C. Musim kemarau di daerah ini umumnya terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, Juni dan Juli. Sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan April, Mei, Agustus sampai Desember. Jumlah hari hujan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015masing-masing adalah 64, 98, 129, 126 dan 95 hari. Curah hujan setiap bulan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar II.2. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-5 Gambar II-2: Curah Hujan setiap Bulan pada Tahun 2011-2015 di Kabupaten Rokan Hilir Sumber: BPS Rokan Hilir (Rokan Hilir Dalam Angka 2012 s.d. 2016)  Penggunaan Lahan Luas daratan di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 888.159 ha. Penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak untuk perkebunan, pekarangan untuk bangunan, dan tegal/kebun. Perubahan penggunaan lahan yang terbesar terjadi pada lahan yang digunakan untuk pekarangan (lahan bangunan), dimana tahun 2013 masih seluas 80.094 ha, menjadi 340.612 pada tahun 2014 dan 346.360 ha tahun 2015, yaitu kenaikan lebih dari 4 kali lipat. Hutan negara terus merosot dari 91.747 ha pada tahun 2011 menjadi 20.948 ha pada tahun 2015, yaitu merosot 70.799 ha dalam waktu 5 tahun. Tingginya alih fungsi lahan dan hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Alih fungsitersebut dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri perkayuan, permukiman, dan perladangan. Umumnya alih fungsi lahan tersebut terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang sebagian diantaranya tidak mengindahkan konsep konservasi. Untuk lebih jelas penggunaan lahan di Kabupaten Rokan Hilir digambarkan pada Gambar II-3. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-6 Gambar II-3: Penggunaan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Sumber: BPS Rokan Hilir (2011-2015) Perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali selain berpotensi menyebabkan bencana banjir dan genangan di wilayah hilir karena berkurangnya daerah resapan air serta perubahan lahan pertanian di daerah tangkapan air. Hal tersebut juga menimbulkan kerusakan badan sungai berupa longsoran dan abrasi tebing dan tanggul sungai oleh aktifitas bongkar-muat bahan dan produk industri; pendangkalan sungai yang menimbulkan dampak berkurangnya panjang alur sungai efektif yang dapat dilayari; pencemaran badan sungai oleh limbah industri dan penurunan keanekaragaman hayati. Terjadinya alih fungsi lahan diindikasikan dengan semakin luasnya lahan terlantar yang tidak dikelola, sebagaimana diindikasikan dengan meningkatnya luas lahanlahan tidur dan terbentuknya padang rumput. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan budidaya dan perkebunan turut meningkatkan produksi pertanian. Meskipun demikian, tidak sedikit pula menyebabkan lahan-lahan terlantar.Keberadaan lahan terlantar ini menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari. Dimana Kawasan bagian Utara dan Timur Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar merupakan lahan gambut yang terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. Kecenderungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian timur merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diatasi, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air.Selain itu, kawasan ini juga rawan terhadap bahaya kebakaran di musim kemarau akibat pembukaan lahan gambut perkebunan dan pertanian oleh masyarakat dan perusahaan. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-7 2.1.2. Pengembangan Wilayah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012, telah ditetapkan struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Rokan Hilir untuk mendukung pengembangan wilayah dan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan telaah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan struktur ruang sebagai berikut: • Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di wilayah Bagan Siapi-Api • Pusat Kegiatan Wilayah Perkotaan (PKWP) di wilayah Bagan Batu • Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan (PKL Perkotaan) di wilayah Ujung Tanjung • Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Sinaboi • Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di wilayah Teluk Merbau, Sedinginan dan Panipahan • Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah Rimba Melintang, Bangko Kanan, Kampung Melayu, Pujud dan Simpang Kanan. Potensi pengembangan wilayah lainnya berdasarkan struktur dan pola ruang dijelaskan sebagai berikut.  Kawasan Budidaya Perkebunan Kawasan yang berfungsi untuk meningkatkan hasil-hasil perkebunan bagi kepentingan negara, masyarakat dan dunia usaha. Kawasan ini diarahkan pada kawasan yang secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk tanaman perkebunan dengan kemiringan antara 8 - 25% di luar kawasan lindung. Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar swasta tersebar di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan Luas 215.734,30 Ha. Sedangkan perkebunan rakyat tersebar di seluruh kecamatan dengan luas 160.451 Ha.  Kawasan Cepat Tumbuh Kawasan cepat tumbuh di kabuapten Rokan Hilir diklasifikasikan dalam tiga kawasan yaitu Perkotaan Sedang, Perkotaan Kecil dan Pemukiman Pedesaan yang menjadi perkotan kecil. Klasifikasi daerah perkotaan sebagai pusat pemukiman dan aktivitas masyarakat yang dapat dilihat pada table berikut: Tabel II-2: Klasifikasi Perkotaan Menurut Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Klasifikasi Perkotaan Besaran Penduduk Permukiman Perkotaan di Kabupaten Rokan Hilir Perkotaan Sedang 100.001 – 500.000 Perkotaan Bagan Siapiapi Perkotaan Ujung Tanjung Perkotaan Bagan Batu Perkotaan kecil 10.001 – 100.000 Perkotaan Tanjung Lumba-lumba Perkotaan Panipahan Perkotaaan Teluk Pulai Perkotaan Balam Sampurna Perkotaan Balai Jaya Perkotaan Bahtera Makmur Perkotaan Pasir Putih Perkotaan Bagan Sinembah RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-8 Klasifikasi Perkotaan Besaran Penduduk Permukiman Perkotaan di Kabupaten Rokan Hilir Perkotaan Simpang Kanan Perkotaan Sinaboi Perkotaan Sedinginan Perkotaan Banjar XII Perkotaan Sintong Perkotaan Sekeladi Perkotaan Rantau Kopar Perkotaan Pujud Perkotaan Sei Arang-arang Perkotaan Tanjung Medan Permukiman Perdesaan yang Menjadi Perkotaan Kecil 5.001 – 10.000 Perdesaan Rimba Melintang Perdesaan Bangko Jaya Perdesaan Bangko Sampurna Perdesaan Bangko Kiri Perdesaan Rantau Bais Perdesaan Teluk Nayang Perdesaan Melayu Besar  Kawasan Pusat Pemerintahan Meliputi Kecamatan Bangko dengan ibukota Bagan siapiapi tepatnya di batu 6 Kawasan ini merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas ekonomi/bisnis.  Kawasan Sentra Perternakan dan Perikanan Pengembangan kawasan perikanan, selain pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, kedepan dicadangkan untuk investasi pihak swasta/dunia usaha. Areal pengembangan investasi perikanan diarahkan pada lokasi yang jauh dari permukiman nelayan dan potensial untuk kegiatan budidaya perikanan. Kawasan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari perikanan darat dan perikanan pesisir laut. Pengembangan kawasan perikanan ditujukan untuk mendukung kebijakan kawasan sentra produksi perikanan yang telah ditetapkan, serta mengembalikan nilai histroris Bagansiapiapi sebagai salah satu sentra produksi perikanan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal ini perlu adanya peningkatan pola usaha masyarakat nelayan dan pola kebiasaan kegiatan perikanan masyarakat yang berupa perikanan tangkap, ditingkatkan menjadi perikanan budidaya perikanan darat. Perikanan darat tersebar di Kecamatan Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, dan Tanah Putih Tanjung Melawan. Sedangkan perikanan pesisir laut terdapat di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, dan Sinaboi.  Kawasan Pertanian Pertanian lahan basah Kawasan ini merupakan kawasan yang secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk pertanian lahan basah, memiliki kemiringan lahan kurang dari 8% di luar kawasan lindung RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-9 dan di luar kawasan budidaya lainnya. Secara ruang dapat memberikan manfaat, lapangan kerja, pendapatan dan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan produksi pangan dan mendayagunakan investasi yang ada. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah ini dikaitkan dengan kebijakan pengembangan kawasan sentra produksi beras dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2030 (akhir tahun perencanaan). Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Rokan Hilir tersebar di Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan. Dengan luas 503.645,90 Ha dan 44.633,20 Ha. Pertanian Lahan Kering Pertanian lahan kering yaitu jenis tanaman padi-padian, palawija dan hotikultura. Berdasarkan pada kebijakan dari Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Tanah Putih diarahkan sebagai kawasan sentra produksi buah-buahan. Kawasan ini secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk pertanian lahan kering dengan kemiringan kurang dari 8% dan tidak berada di kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan kering tersebar di Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan luas 82.827 Ha. a) Kawasan Pertambangan Kawasan pertambangan di Kabupaten Rokan Hilir adalah bahan galian C yang terdapat di Kecamatan Tanah Putih dan Pujud. b) Kawasan Strategis Kawasan strategi yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Rokan Hiir dapat dilihat pada table berikut: Tabel II-3: Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Rokan Hilir No. Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis dari Sudut Pertumbuhan Ekonomi Potensi Pengembangan
1. Bagan Siapiapi dan sekitarnya (Kecamatan Bangko);  Kecamatan Pasir Limau Kapas;  Kubu;  Sinaboi. Kawasan peruntukan sentra produksi dan kawasan prospektif pengembangan investasi  Kawasan sentra produksi (KSP) Perikanan 2  Kec. Rimba Melintang;  Kec. Bangko  Kec. Pekaitan  Kec. Kubu  Kec. Sinaboi. Kawasan peruntukan sentra produksi dan kawasan prospektif pengembangan investasi  Kawasan sentra produksi (KSP) padi/berasras.
3. Kec. Pasir Limau Kapas  Kec. Kubu Kawasan peruntukan sentra produksi dan kawasan prospektif pengembangan investasi  Kawasan sentra produksi (KSP) kelapa
4. Kec. Bagan Sinembah  Kec. Pujud  Kec. Tanah Putih Kawasan peruntukan sentra produksi dan kawasan prospektif pengembangan investasi  Kawasan sentra produksi (KSP) kelapa sawit.
5. Kawasan Ujung Tanjung (Kec. Tanah Putih). Kawasan potensi ekonomi  Kawasan peruntukan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-10 No. Kawasan Strategis Kabupaten Kawasan Strategis dari Sudut Pertumbuhan Ekonomi Potensi Pengembangan  Kawasan Bagan Punak (Kec Bangko)  Kawasan Bagan Batu (Kec. Bagan Sinembah) cepat tumbuh pengembangan agroindustri  Kawasan pusat jasa dan perdagangan jasa Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Rokan Hilir c) Kawasan Kehutanan Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Secara fisik kawasan kriteria hutan lindung dengan tingkat keanekaragaman hayati sesuai dengan RTRW Provinsi Riau 2008 -
2027.Kawasan hutan lindung dialokasikan seluas 42.360 Ha (4,70%) dengan fungsi melindungi kawasan di bawahnya (hidro-orologis) hulu sungai Rokan. Kawasan ini terletak di Kecamatan Tanah Putih atau sebelah selatan dari Kabupaten Rokan Hilir. • Cagar alam Pulau Berkey Kawasan suaka alam di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan cagar alam Pulau Berkey di Kecamatan Bangko dengan luas 4.212 Ha atau 3,89% dari luas kabupaten. Sesuai dengan SK Penunjukan Memperta No. 13/3/1986 dengan luas 500 Ha, sedangkan sebagai fungsi penyangga maka ditetapkan seluruh luas Pulau Berkey. Fungsi kawasan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman satwa (aneka burung laut) dan tumbuhan serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. • Kawasan perlindungan penyu Kawasan ini berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, kawasan ini diarahkan untuk melindungi keberadaan habitat penyu yang juga berfungsi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. • Kawasan pelestarian alam Kawasan ini merupakan taman wisata alam danau laut Napangga yang berada di Kecamatan Pujud dengan luas 1.700 Ha. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi keberadaan danau laut Napangga sebagai tempat berkembang biaknya berbagai ikan arwana, di samping sebagai tempat wisata alam yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. • Kawasan lindung lainnya Termasuk kawasan lindung yaitu kawasan pantai/pulau berhutan bakau yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi, Tanah Putih Tanjung Melawan. Dengan luas 19.087 Ha, kawasan ini minimal 130 kali nilai rata-rata air pasang terendah tahunan diukur dari garis pasang surut terendah ke arah darat. Kawasan ini berfungsi melindungi keberadaan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem pesisir dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, di samping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut dan perlindungan usaha RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-11 budidaya di belakangnya. Selain itu di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan pulau-pulau kecil dengan luas < 10 Ha yang berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, seluas 30,24 Ha. Kawasan lindung ini difungsikan untuk melestarikan ekosistem khas pulau dan sekitarnya bagi kawasan darat pulau, kawasan pesisir, dan perairan laut dibawahnya. Untuk pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang, juga perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Riau Tahun 2010-2030, beberapa yang perlu diperhatikan untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Rokan Hilir adalah: • Rencana Pelabuhan Nasional di Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, • Pelabuhan Khusus Industri, akan dikembangkan di pulau Jemur (Gugusan Kepulauan Aruah) di Kabupaten Rokan Hilir, • Kawasan Hutan Lindung (HL) dipertahankan di perbatasan Riau bagian Barat dengan luas total: 228.793,82 Ha yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singingi, Kampar, dan Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, perbatasan Kota Siak - Kabupaten Bengkalis • Mempertahankan Kawasan Lindung Kubah Gambut (LGb) di Kabupaten Rokan Hilir (terutama Kecamatan Kubu), • Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari jalur hijau penahan intrusi air laut diarahkan di kawasan pesisir se Provinsi Riau. • Kawasan Sempadan Pantai tersebar di sepanjang pantai Timur wilayah Riau dan Pulau- pulau termasuk di Kabupaten Rokan Hilir, • Kawasan Hutan Suaka Alam, terdiri dari Kawasan Cagar Alam (CA) termasuk CA Pulau Berkey (Kabupaten Rokan Hilir). Kawasan Hutan Pelestarian Alam termasuk di Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Bk) Kabupaten Rokan Hilir, • Rencana Pola Kawasan Lindung Ruang Lautan Provinsi Riau adalah Kawasan Berbahaya bagi Pelayaran di Kabupaten Rokan Hilir (pada kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia, di perairan Selat Malaka) • Untuk Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Daratan Provinsi Riau mencakup kawasan peruntukan industri di Kabupaten Rokan Hilir (Bagan Punak), • Sedangkan Rencana Pola Kawasan Budidaya Lautan Provinsi Riau yang mencakup Kawasan Penangkapan Ikan di Kabupaten Rokan Hilir, • Kawasan Budidaya Perikanan Laut Kabupaten Rokan Hilir • Kawasan Kegiatan Wisata Laut Kabupaten Rokan Hilir, di perairan sekitar Pulau Jemur. 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Rokan Hilir juga menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir pantai oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit, crumb rubber, plywood, pulp dan kertas, permukiman penduduk, kegiatan komersial dan jasa, dan lainnya yang terkadang membuang limbahnya ke badan sungai telah menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Pencemaran badan sungai oleh sumber-sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-12 Permasalahan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Rokan Hilir sejak beberapa tahun terakhir dan berlangsung secara berkala adalah perubahan pola iklim yang tak menentu yang cenderung meningkatkan suhu bumi dan dampak kebakaran hutan pada musim kemarau yang telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan seluruh pihak di Kabupaten Rokan Hilir, bahkan hingga ke negara tetangga terdekat. Kebakaran hutan terutama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan perusahaan melakukan pembersihan lahan untuk pengembangan areal pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih belum optimal. Gambar II-4. Jumlah hotspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2015 Data jumlah hotspot di Provinsi Riau dan Kabupaten Rohil tahun 2011-2015 yang disajikan pada gambar di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2013, kecenderungan jumlah hotspot terus bertambah. Tetapi, setelah tahun 2013, yaitu tahun 2014 dan 2015 turun secara signifikan. Upaya-upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan tampaknya membuahkan hasil yang cukup baik. Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa upaya ke arah lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup. 2.1.4. Demografi Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 adalah 644.680 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 – 2010 sebesar 4,58 persen per tahun. Sedangkan rasio jenis kelaminnya adalah 105,67 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 106 penduduk laki-laki. Rasio Jenis Kelamin Kecamatan Sinaboi 109,36 berarti dari 100 penduduk perempuan akan terdapat 110 penduduk laki-laki di Kecamatan Sinaboi. Kecamatan Pekaitan memiliki rasio jenis kelamin terendah, yaitu RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-13 100,59. Kepadatan penduduk per kilometer menunjukkan bahwa Kecamatan Bagan Sinembah menempati urutan tertinggi yaitu 170 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Rantau Kopar dan Batu Hampar menempati urutan terendah yaitu 25 dan 29 jiwa per kilometer persegi. Jumlah penduduk Kecamatan Bangko menempati urutan tertinggi, yaitu 79.554 jiwa, kemudian Kecamatan Bagan Sinembah73.255 jiwa, Kecamatan Tanah Putih67.232 jiwa, Kecamatan Bangko Pusako61.080 jiwa, dan Kecamatan Rantau Kopar memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 6.556 jiwa. Jika dilihat perkembangan jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Gambar II-5: Jumlah Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Menurut Jenis Kelamin 2015 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2016) Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir juga cenderung meningkat. Jumlah penduduk dan rumahtangga di Kabupaten Rokan Hilir tersebar pada 18 kecamatan. Kecamatan dengan jumlah rumahtangga terbanyak terdapat di Kecamatan Sinembah, Kecamatan Pujud dan Kecamatan Bangko. Sementara itu kecamatan dengan jumlah Rumah Tangga yang relatif sedikit adalah Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Batu Hampar, dan Kecamatan Sinaboi. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-14 Gambar II-6: Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) Perkembangan penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Rokan Hilir memperlihatkan komposisi jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-54 tahun) selama lima tahun terakhir jauh lebih besar daripada jumlah penduduk usia belum dan tidak produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Rokan Hilir mengalami era bonus demografi. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung sampai dengan tahun 2035. Potensi dan peluang ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan pembangunan Kabupaten Rokan Hilirdi segala bidang. Bonus demografi mengandung pengertian bahwa tingginya tingkat produktivitas sumberdaya manusia di Kabupaten Rokan Hilir apabila memiliki etos kerja dan sikap (moralitas) yang baik. Sebaliknya apabila etos kerja dan sikap kurang baik, bonus demografi dapat memberikan efek negatif bagi pembangunan. Gambar II-7: Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur DiKabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 – 2014 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-15 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi. Analisis kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi,PDRB per kapita, indeks gini,persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani. 2.2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen. 2.2.1.2. Perkembangan PDRB Secara makro perkembangan PDRB Rokan Hilir selama kurun waktu 2010 – 2015 baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan 2010 sudah mulai memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Besarnya PDRB atas dasar harga berlaku Rp 39.964,30 milyar pada tahun 2010 Rp 65.274,30 milyar pada tahun 2013 dan kemudian meningkat Menjadi Rp 74.736,82 milyar pada tahun 2015. Demikian juga halnya dengan keadaan PDRB atas dasar harga konstan 2010 cenderung meningkat dengan cukup baik dari tahun 2010 – 2015. Pada tahun 2010 PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 39.964, 30 milyar, meningkat menjadi Rp 42.450,89 milyar pada tahun 2013 dan Rp 44.153,18 milyar pada tahun 2015. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2011 – 2015 cukup menggembirakan walaupun mengalami perlambatan di tahun 2015. Kinerja ekonomi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan laju pertumbuhan 0,01 persen, 3,65 persen,2,38 persen, 4,10 pesen dan 1,0 prsen. Secara rata- rata pertumbuhan ekonomiKabupaten Rokan Hilir dari tahun 2011 hingga 2015 adalah sebesar 2,23 persen pertahun. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-16 Gambar II-8: Perkembangan Nilai PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan (Tahun dasar 2010) Beserta Pertumbuhannya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 – 2014 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) Tabel II-4: Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015 No. Sektor 2010 2011 2012 2013 2015 1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 11,810.60 13,159.30 14,579.00 15,813.90 18,186.30 2 Pertambangan dan Penggalian 19,587.10 26,864.40 32,825.40 36,744.90 42,140.60 3 Industri Pengeolahan 5,843.10 6,662.10 8,192.80 8,994.50 10,006.30 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6.3 6.1 6.1 6 8.1 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.6 3.1 2.9 2.7 2.8 5 Konstruksi 351.1 372.8 377.3 433.2 498.1 6 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor 1,511.40 1,687.80 1,845.80 2,024.10 2,443.00 7 Transportasi dan Pergudangan 45.9 48.8 55 61.6 70.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 56.6 65.3 76.3 100.5 161.8 Informasi dan Komunikasi 85.3 95.9 109.8 118.4 144.6 8 Jasa Keuangan dan Asuransi 61.2 107.9 134.2 156.1 185.1 Real Estat 124.7 144.9 164 176.9 194.9 Jasa Perusahaan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 296.2 334.1 364.8 404.8 418.5 Jasa Pendidikan 95.2 106 115.9 121.8 134 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 21.6 24 27.9 30.6 36.6 9 Jasa Lainnya 63.9 74.7 76.4 84.3 105.2 Total PDRB 39.964,3 49.757,2 58.953,7 65.274,3 74.736,8 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2016) Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan nilai PDRB harga berlaku tahun 2010 pada periode 2010-2015 terlihat mengalami peningkatan, yang ditandai oleh peran sektor pertambanganyang selalu meningkat setiap tahunnya., Pada sisi lain, kontribusi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-17 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian memiliki kecenderungan meningkat, juga sektor industri pengolahan dan jasa-jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang kuat dan dapat dijadikan sebagai basis pengembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang. Tabel II-5: Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015 No . Sektor 2010 2011 2012 2013 2015 1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 11,810.60 12,494.20 13,222.20 13,780.70 14,640.30 2 Pertambangan dan Penggalian 19,587.10 18,169.60 18,007.60 17,565.40 17,788.90 3 Industri Pengeolahan 5,843.10 6,310.20 6,968.40 7,630.80 8,033.10 4 Pengadaan Listrik dan Gas 6.3 7 7.6 7.8 8.3 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 6 Konstruksi 351.1 384.6 426.3 461.4 518.6 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor 1,511.40 1,641.90 1,766.60 1,914.10 2,003.00 8 Transportasi dan Pergudangan 45.9 47.6 52.4 57.4 61.5 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 56.6 61.4 67.3 73.4 79.9 10 Informasi dan Komunikasi 85.3 94.1 102.9 113.4 124.2 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 61.2 101.5 114.5 126.4 142 12 Real Estat 124.7 131.5 138.5 146.1 154.4 13 Jasa Perusahaan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 296.2 322.8 338.1 356.7 365.3 15 Jasa Pendidikan 95.2 98.8 104 108.5 114.9 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 21.6 23.5 25.6 27.3 29.3 17 Jasa Lainnya 63.9 68.3 72.6 77.7 85.6 Total PDRB 39.964,3 39.960,8 41.418,2 42.450,9 44.153,2 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2016) Secara umum struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan nilai PDRB harga konstan tahun 2010 pada periode 2010-2015 terlihat mengalami sedikit pergeseran, yang ditandai oleh peran sektor pertambangan semakin menurun, meskipun kontribusinya masih yang terbesar. Sedangkan kontribusi sektor pertanian dan industri, meskipun berada pada urutan kedua dan ketiga, semakin meningkat yang diikuti oleh peningkatan kontribusi pada sektor sekunder dan tersier lainnya. Pada sisi lain, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian memiliki kecenderungan meningkat, juga sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa-jasa. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang kuat dan dapat dijadikan sebagai basis pengembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-18 Tabel II-6: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010 – 2015 No Sektor 2010 2011 2012 2013 2015 1 Pertanian, Kehutanan, Perikanan 29.55 26.45 24.73 24.23 24.33 2 Pertambangan dan Penggalian 49.01 53.99 55.68 56.39 3 Industri Pengeolahan 14.62 13.39 13.90 13.78 13.39 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 5 Konstruksi 0.88 0.75 0.64 0.66 0.67 6 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor 3.78 3.39 3.13 3.10 3.27 7 Transportasi dan Pergudangan 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 Penyediaan Akomodasi dan Makan minum 0.14 0.13 0.13 0.15 0.22 Informasi dan Komunikasi 0.21 0.19 0.19 0.18 0.19 8 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.15 0.22 0.23 0.24 0.25 Real Estat 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 Jasa Perusahaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 0.74 0.67 0.62 0.62 0.56 Jasa Pendidikan 0.24 0.21 0.20 0.19 0.18 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 9 Jasa Lainnya 0.16 0.16 0.15 0.13 0.14 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) Distribusi persentase PDRB Rokan Hilir berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010-2015 mengalami sedikit pergeseran, dimana sektor yang memberikan distribusii terbesar masih di tempati oleh sektor pertambangan dan penggalian serta diurutan kedua ada sector pertanian yang trend nya mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan untuk Harga berlaku berlawanan terbalik dengan harga konstan dimana sektor yang memberikan distribusi terbesar masih di tempati oleh sector pertambangan dan penggalian tetapai mengalami trend yang menurunan selama rentang tahun 2010-2015 sedangkan sektor pertanian memberikan trend yang positip terhadap distribusi PDRB yang mana selalu mengalmi kenaikan setiap tahunnya. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-19 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) Gambar II-9: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan MenurutLapangan Usaha Tahun 2010 – 2015 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-20 Gambar II-10: Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2015 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-21 P ertumbuhan sektor PDRB atas dasar harga Konstan (Hk) 2010 Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada gambar diatas bahwa Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir pada sektor Pertambangan dan Penggalian dengan harga konstan pada periode 2010-2014 mengalami penurunan sebesar 9,2 persen. Tetapi, pertumbuhan di luar Sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami peningkatan pesat sebesar 29,4 persen dari tahun 2010 ke tahun 2014. Secara total, PDRB Kabupaten Rokan Hilir masih mengalami peningkatan sebesar 10,5 persen pada periode ini. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Rokan Hilir masih terus bertumbuh, meskipun terjadi penurunan pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir tahun per tahun (year on year) pada perekonomian dengan minyak dan gas yang selalu lebih rendah dari pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau dan Nasional. Sementara itu pertumbuhan ekonomi tanpa minyak dan gas, yang awalnya pada tahun 2010 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, kecenderungannya terus pula menurun. Fenomena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yang lebih tinggi pada perekonomian tanpa minyak dan gas menunjukan bahwa potensi pembangunan perekonomian selain sektor minyak dan gas cukup besar dalam mendukung perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang. 2.2.1.3. Inflasi Tingkat inflasi yang terjadi pada suatu daerah merupakan indikator tingkat kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Laju inflasi sebagai indikator ekonomi makro di Kabupaten Rokan Hilir dihitung pada tingkat inflasi Kota Dumai ini dilakukan karena pada Provinsi Riau inflasi hanya dihitung hanya pada tiga daerah saja yaitu Kota Pekanbaru, Dumai dan Kabupaten Indra Giri Hilir. Laju inflasi di Kota Dumai pada pada tahun 2014 hingga 2015 dengan mengunakan 2007 sebagai tahun dasar perhitungan. Secara umum pada tahun 2014 untuk bulan November dan Desember terjadi peningkatan inflasi yang paling tinggi khusunya pada pada bahan makanan dengan nilai 2.99 namun secara umum untuk bulan november berada 1.86 dan Desember 1.86 Sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan mei yang secara umum berada pada tingkat 0.14. Jika dilihat berdasarkan sektor, Kesehatan dan Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga menjadi sektor yang paling rendah Gambar II-11: Pertumbuhan PDRB DMGS dan TMGS Kabupaten Rokan Hilir, Riau dan Indonesia Tahun 2010 – 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-22 berdampak pada inflasi. Sedangkan pada sektor yang paling besar dalam menyumbang inflasi adalah sektor bahan Makanan dan Makanan jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau. Tabel II-7: Nilai Inflasi Tahun 2014 s.d 2015 di Kota Dumai Bulan Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan Umum 2014 Januari 0.49 0.34 0.71 0.38 0.71 0.41 0.04 0.43 Februari -0.36 0.54 0.76 0.36 0.99 0.16 0.38 0.3 Maret -0.23 0.48 0.35 1.34 0.32 0.17 0.12 0.24 April 0.2 1.07 -0.06 -0.25 0.26 0.06 0.98 0.4 Mei 0.3 0.01 0.15 0.23 0.34 0.52 -0.16 0.14 Juni 2.24 0.13 0.15 0.44 0.08 0.01 -0.04 0.66 Juli 2.04 0.11 0.36 1.56 0.19 0.16 0.44 0.83 Agustus 0.27 0.4 0.87 2.61 0.01 2.23 0.07 0.65 September 0.65 2.49 0.34 -0.72 0 -0.05 -0.12 0.64 Oktober -0.34 1.21 1.21 0.18 0.08 0 0.04 0.42 November 2.99 1.72 0.71 0.46 0.06 0.28 3.24 1.86 Desember 0.54 0.4 1.88 0.63 1.21 0.01 5.63 1.66 2015 Januari -0.01 1.51 0.3 0.73 0.23 0.08 -4.37 -0.37 Februari -2.76 1.46 0.47 0.37 0.16 0.31 -2.25 -0.68 Maret -1.61 0.32 1.63 -0.31 0 0 0.91 0,13 April -0.35 0.92 0.04 0.01 0.18 0 1.55 0.38 Mei 2.38 1.54 0.16 0.04 0.04 0.49 0.08 0.98 Juni 1.46 0.13 0.38 1.21 0.27 0.61 -0.06 0.59 Sumber: Riau Dalam Angka 2015 (BPS, 2015) Pada tahun 2015 inflasi di hitung hanya sampai pada bulan juni dimana secara umum inflasi yang besar terjadi pada bulan Mei yang berada pada tingkat 0.98. Namun jika dilihat pada semeter pertama tahun 2015 sektor Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau merupakan sektor tertinggi dalam menyumbang inflasi. 2.2.1.4. PDRB Per Kapita Pe ndapatan per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada harga konstant tahun 2000 pada tahun 2010 sebesar Rp. 71,80 juta dan kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2014 menjadi Rp. 70,30 juta. Sedangkan pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir dengan harga berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 71,80 juta dan terus mengalami peningkatan hingga Rp. 119,19 juta pada tahun 2014. Pendapatan perkapita penduduk menurut harga konstant tahun 2000 yang menurun, sedangkan pendapatan perkapita penduduk harga berlaku meningkat, disebabkan oleh tingkat inflasi yang cukup tinggi. Gambar II-12: Nilai PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Rokan Hilir Menurut Harga Konstant dan Harga Berlaku 2010-2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-23 Kenaikan pendapatan per kapita penduduk telah mengakibatkan juga terjadinya kenaikan pada pengeluaran penduduk. Pengeluaran rata-rata menurut kelompok barang yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2010-2014 yang terbesar terdapat pada padi-padian careals yang mana mengalami peningkatan sepanjang tahun 2010 sampai 2014. Dimana Pada Tahun 2010 sebesar 56.184 dan mengalami kenaikan sebesar 56.763 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 66.448 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 68.267 dan 71.988. Sedangkan urutan kedua yang tertinggi adalah jenis Makanan dan Minuman jadi Prep yang mana pada tahun 2010 sebesar 42.113 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 53.378 dan 54.273 serta mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 47.785 dan 49.980. Tabel II-8: Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan Tahun 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 1 Padi-padian Cereals 56,184 56,763 66,448 68,267 71,988 2 Umbi-umbian Tobers 2,770 2,942 3,486 3,399 3,670 3 Ikan Fish 36,023 42,335 59,290 54,384 52,994 4 Daging Meat 11,452 8,438 12,427 11,239 13,437 5 Telur & susu Eggs & Milk 19,550 19,354 21,862 25,161 18,875 6 Sayur-sayuran Vegetables 31,524 30,766 34,369 39,759 40,003 7 Kacang-kacangan Legumes 7,290 5,011 5,842 5,463 6,801 8 Buah-buahan Fruits 14,416 15,447 19,280 18,476 20,178 9 Minyak dan Lemak Oil & Fats 12,064 14,196 17,712 15,678 17,763 10 Bahan Minuman Beverages Stu 14,002 13,972 16,854 15,454 16,407 11 Bumbu-bumbuan Spices 6,955 6,725 8,871 7,793 8,538 12 Konsumsi Lainnya Miscellacous 10,592 6,608 7,830 6,378 6,466 13 Makanan & Minuman Jadi Prep 42,113 53,378 54,273 47,785 49,980 14 Tembakau & sirih Tobacco & B 41,582 47,239 55,573 58,092 64,607 306,517 323,174 384,120 377,329 391,708 Kelompok Pengeluaran Perkapita MAKANAN No Jenis Pengeluaran Konsumsi Sum ber: Rokan Hilir Dalam Angka (BPS, 2015) Untuk urutan ke tiga adalah jenis Tembakau dan sirih Tobacco & B, hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Rokan Hilir banyak terdapat perokok aktif, dimana pada tahun 2010 sebesar 41.582 dan mengalami kenaikan secara terus menerus pada tahun 2011 sampai 2014 yaitu sebesar 47.239, 55.573, 58.092 dan 64.607. 2.2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dengan migas Kabupaten Rokan Hilir tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 4,10% dan Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,00% dengan migas sebagaimana ditunjukkan pada Gambar II-12. Walau demikian secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir masih diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Yang perlu dicermati adalah Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh pertumbuhan pada sektor non tradable di Kabupaten Rokan Hilir perlu mendapat perhatian karena akan berdampak RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-24 terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumberdaya yang rendah. Dengan demikian, pertumbuhan sektor tradable, mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan khususnya industri hilir kelapa sawit dan kelapa serta industri pariwisata dan industri lainya perlu menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir ke depan. Secara umum Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2012-2015 mengalami penurunan yang sangat drastis dimana pada tahun 2015 hanya berada pada 1% dengan Migas. Gambar II-13 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten Rokan Hilir Termasuk Minyak Bumi Dan Gas Tahun 2012-2015 2.2.1.6. Indeks Gini Data untuk perhitungan indeks gini maupun perhitungan indeks gini untuk Kabupaten Rokan Hilir tidak tersedia sehingga dilakukan pendekatan dengan angka indeks gini Provinsi Riau yang digunakan sebatas untuk penggambaran tren perkembangan indeks gini. Hal yang perlu menjadi perhatian dalam indeks ini adalah pergerakan angka indeks gini tahun 2010 yaitu sebesar 0,33 yang memiliki arti bahwa ketimpangannya rendah. Namun mulai tahun 2011 angka indeks gini sudah diatas 0,35 dan berfluktuatif meningkat dimana pada tahun 2014 sebesar 0,38 dimana kategori pemerataannya adalah ketimpangan sedang. Bila tidak ada antisipasi yang baik memungkinkan terjadinya ketimpangan tinggi (indeks gini > 0,50). Gambar II-14: Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir yang Didekati dari Indeks Gini Provinsi Riau Tahun 2010 - 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks Gini 0,33 0,36 0,40 0,37 0,38 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 Indeks Gini (Indeks) Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual 2012 dan 2014) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-25 2.2.1.7. Kemiskinan Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM).Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.Garis kemiskinan makan merupakan nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari.Paket komoditi dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi.Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sdandang, pendidikan dan kesehatan.Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Disamping tingkat kemiskinan biasanya diukur juga tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index – P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity index – P2). Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tabel II-9: Statistik Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir Uraian 2012 2013 2014 Garis Kemiskinan (Rp) 292.179 296.27 296.27 Jumlah Penduduk Miskin (000) 44,60 47,5 46,4 Penduduk Miskin (%) 7,37 7,73 7,31 Sumber Rokan Hilir Dalam Angka 2015 Tingkat kemiskinan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin hanya sebesar 44,60 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 47,5 persen dan baru lah padatahun 2014 mengalami sedikit penurunan menjadi 46,4 persen. Sedangkan untuk angka garis kemiskinannya adalah sebesar Rp. 292.179 pada tahun2012 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013-2014 menjadi Rp 296.27 . Tabel II-10: Tingkat KemiskinanKabupaten/Kota di Provinsi Riau , 2010-2014 No Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 1 Kuantan Singingi 12,57 10,19 10,29 11,28 10,79 2 Indragiri Hulu 8,90 7,25 7,17 7,50 7,14 3 Indragiri Hilir 9,41 7,65 7,81 7,88 7,54 4 Pelalawan 14,51 11,93 11,11 12,00 11,20 5 Siak 6,49 5,29 5,17 5,54 5,24 6 Kampar 10,47 8,52 8,36 9,04 8,59 7 Rokan Hulu 13,03 10,66 10,13 10,86 10,18 8 Bengkalis 8,25 6,72 6,76 7,57 7,23 9 Rokan Hilir 9,30 7,58 7,37 7,73 7,31 10 Kepualauan Meranti 42,57 34,53 35,88 35,74 34,33 11 Pekanbaru 4,20 3,45 3,38 3,27 3,10 12 Dumai 6,45 5,27 5,23 4,98 4,73 Riau 10,04 8,17 8,05 8,42 7,99 Sumber Rokan Hilir Dalam Angka 2015 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-26 Tingkat kemiskinan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010-2014 termasuk kategori rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada diProvinsi Riau. Dimana Tingkat kemisikinan Kabupaten Rokan Hilir mengalami fluktuatif, yang mana pada tahun 2010 sebesar 9,30 persen dan mengalami penurunan menjadi 7,58 dan 7,37 persen pada tahun 2011-2012 dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 7,73 persen serta padatahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 7,31 persen. Tingkat Kemikinan kabupaten Rokan Hilir lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Riau. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Kondisi kesejahteraan sosial penduduk menggambarkan kondisi pembangunan manusia seutuhnya, yang meliputi pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Kesejahteraan penduduk digambarkan oleh keberhasilan pembangunan ketiga aspek tersebut, yang pada akhirnya membentuk indek pembangunan manusia. 2.2.2.1. Angka Melek Huruf Kondisi kesejahteraan sosial penduduk dapat digambarkan oleh pembangunan pendidikan dalam rangka pemberantasan buta huruf. Kondisi penduduk buta huruf dapat dilihat dari penduduk buta huruf untuk usia 15 – 24 tahun dan penduduk di atas 15 - 55 tahun. Kondisi penduduk buta huruf untuk Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel II-11: : Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013Kabupaten Rokan Hilir No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 24 Tahun* 100.00 100.00 100.00 97,00 96,63 2 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 - 55 Tahun* 98,89 98,03 96,73 98,06 94,30 3 Rata-Rata Angka Melek Huruf Penduduk** 97,80 97,99 98,15 98,18 98,20 Sumber: * Data SIMPADU TNP2K ** Rokan Hilir Dalam Angka 2015 (BPS, 2015) Penduduk melek huruf pada usia 15 – 24 tahun atau merupakan usia sekolah, lebih baik dibandingkan dengan penduduk usia 15 – 55 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk usia 24 tahun ketas memberikan kontribusi terhadap angka buta huruf di Kabupaten Rokan Hilir. Artinya pemberantasan buta huruf perlu dilakukan untuk penduduk berusia 24 – 55 tahun, melalui program bemberantasan buta huruf. Jika dibandingkan dengan angka melek huruf Kabupaten Rokan Hilir dan angka melek huruf di Provinsi Riau, terlihat bahwa kondisi buta huruf di Kabupaten Rokan Hilir lebih buruk jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Riau. Pada tahun 2010 angka melek huruf di Kabupaten Rokan Hilir secara rata-rata sudah mencapai 97,99 persen dan di Provinsi Riau sudah mencapai 98,35 persen. Sampai dengan tahun 2014 angka melek huruf di Kabupaten Rokan Hilir baru mencapai 98,20 persen, sedangkan di Provinsi Riau sudah mencapai 98,48 persen. Artinya persentase penduduk buta huruf di Kabupaten Rokan Hilir lebih tinggi jika dibandingkan dengna persentase penduduk buta huruf di Provinsi Riau. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-27 Tabel II-12: Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2009-2013 No Daerah Angka Melek Hurup (%) 2009 2010 2011 2012 2013
1.Rokan Hilir 97,80 97,99 98,15 98,18 98,20
2.Riau 98,11 98,35 98,42 98,45 98,48 Sumber: Data Annual 2014 2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau menunjukkan trend peningkatan pada periode 2010-2014 disetiap kabupaten/kota di Provinsi Riau. Angka rata-rata lama sekolah dengan nilai yang paling tinggi yaitu Kota Pekanbaru dengan angka 10,95 tahun pada tahun 2014. Sedangkan untuk Kabupaten Rokan Hilir termasuk Kabupaten dengan angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah yaitu 7,62 tahun pada tahun 2014. Tabel II-13: Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2009-2013 Daerah Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Riau 8,25 8,29 8,34 8,38 8,47 Rokan Hilir 7,24 7,30 7,36 7,42 7,62 Sumber: Data Annual 2016 Angka rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Rokan Hilir yang baru mencapai 7,62 tahun mengindikasikan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun belum tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Riau yang telah mencapai 8,47 tahun, maka angka rata-rata lama sekolah penduduk ini masih cukup rendah. Oleh sebab itu, pembangunan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir masih memerlukan perhatian untuk meningkatkan partisipasi sekolah agar mampu mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk dimasa yang akan datang. 2.2.2.3. Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010 mencapai 68,98 tahun dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan hidup penduduk Provinsi Riau yang telah mencapai 70,15 tahun pada tahun 2010. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hilir Angka Harapan Hidup telah mencapai 69,23 tahun pada tahun 2013 dan sedikit meningkat menjadi 69,27 tahun pada tahun 2014. Tabel II-14: Angka Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2009-2013 Daerah Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Riau 70,15 70,32 70,49 70,67 70,76 Rokan Hilir 68,98 69,07 69,16 69,23 69,27 Sumber: Riau Dalam Angka 2016 Memperhatikan data statistik, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Rokan Hilir merupakan posisi terendah kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mengindikasikan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-28 bahwa pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir masih diperlukan dimasa mendatang. 2.2.2.4. IPM Dilihat dari data Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hilir pada Tabel 2.14 yang merupakan deskripsi dari tiga komponen sosial yaitu indeks harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak, maka secara umum IPM Kabupaten Rokan Hilir termasuk kategori menengah (IPM 64,76 -66,81). Meskipun data IPM menunjukkan kecendrungan pembangunan manusia yang relatif baik, namun dari segi pemerataan masih masih perlu di teliti dengan melihat nilai Gini Ratio. Untuk gambaran yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut perkembangan IPM antara Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten tetangga dan Provinsi Riau Tabel II-15: Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota SeProvinsi Riau Tahun 2011-2015 Kabupaten/Kota IPM 2011 2012 2013 2014 2015 Rokan Hulu 64,20 64,99 66,07 67,02 67,29 Bengkalis 69,72 70,26 70,60 70,84 71,29 Rokan Hilir 64,76 65,09 65,46 66,22 66,81 Dumai 70,43 71,07 71,59 71,86 72,20 RIAU 68,90 69,15 69,91 70,33 70,84 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Pembangunan bidang seni budaya yang ada pada Kabupaten Rokan Hilir bertujuan untuk melesatrikan nilai budaya dan Seni yang ada pada Kabupaten Rokan Hilir untuk melihat perkembangan dapat dilihat dari Tabel berikut:. 2.2.3.1. Perkembangan Seni dan Budaya Tabel II-16: Perkembangan Seni Budaya Dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 S/D 2016 NO Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah Group Kesenian 11 GROUP 19 GROUP 24 GROUP 31 GROUP 36 GROUP 41 GROUP 2 Jumlah Gedung Kesenian 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT Untuk gambaran perkembangan group Gambus hanya terdapat di 8 Kecamatan yaitu bangko,bangko pusako, tanah putih sidinginan, tanah putih tj. Melawan,kubu,bagan sinembah dan untuk Group Rebbana 18 KecamatanSanggar Seni Tari dan Musik 6 Kec.: bangko, kubu, tanah putih sediginan,bagan sinembah,bangko pusako,pasir limau kapas untuk kesenian teater hanya terdapat pada 2 Kecamatan yaitu Kec. Bangko dan Kec. Bangko Pusako. Masih bayaknya group kesenian yang belum dapat terdata dan dibantu dalam pengembangannya hal ini terkaitan masih minimnya anggran dan SDM terkait dengan pengembangan Seni dan Budaya. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-29 2.3. Aspek Pelayan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 2.3.1.1. Urusan Pendidikan Badan Standar Nasional Pendidikan mengatur standar sarana dan prasarana pendidikan dimana setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yanng teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan penddikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. a) Jumlah Sekolah Selama periode 2009/2010 - 2014/2015, jumlah unit sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hilirmengalami meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sekolah dasar sebanyak 336 sekolah meningkat menjadi 402 sekolah pada tahun 2012 dan meningkat lagi menjadi 419 sekolah tahun 2014. Jumlah sekolah menengah lanjutan pertama (SLTP) di Kabupaten Rokan Hilir terus meningkat. Pada tahun 2010, jumlah SLTP di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 98 sekolah, meningkat menjadi 177 sekolah SLTP dan menjadi 206 sekolah tahun 2014. Sedangkan untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas (SMA) mengalami fluktuatif dimanapada tahun 2010, jumlah sekolah tingkat SLTA di Rokan Hilir sebanyak 51 sekolah, meningkat menjadi 151 sekolah pada tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 60 sekolah. Pada tahap awal, dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah sekolah tingkat SLTA di Kabupaten Rokan Hilir belum mengikuti perkembangan jumlah penduduk yang akan bersekolah ditingkat SLTA. Gambar II-15: Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010 – 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-30 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) Perkembangan sekolah berdasarkan kecamatan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 yang memiliki jumlah sekolah terbanyak untuk kategori TK kecamatan Tanah Putih memiliki sekolah sebanyak 31 sekolah, kategori SD dikecamatan Bagan Sinembah sebanyak 80 sekolah, Kategori SMP ada di kecamatan Sinembah sebnayak 42 sekolah serta untuk kategori pendidikan menengah atas ada di kecamatan sinembah dan kecamatan bangko yaitu sebnyak 12 sekolah dan 7 sekolah. Tabel II-17: Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan kecamatan Tahun 2010 – 2014. Kecamatan TK SD SMP SMA Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
1.TANAH PUTIH 31 46 23 7
2.PUJUD 22 58 30 7
3.TP TJ MELAWAN 4 10 2 1
4.RANTAU KOPAR 1 5 3 1
5.BAGAN SINEMBAH 25 80 42 12
6.SIMPANG KANAN 3 18 10 2
7.KUBU 11 40 15 4
8.PASIR LIMAU KIPAS 6 37 15 4
9.BANGKO 18 47 24 9
10.SINABOI 2 11 5 1
11.BATU HAMPAR 9 4 6 1
12.PEKAITAN 5 1 1 3
13.RIMBA MELINTANG 19 24 7 3
14.BANGKO PUSAKO 25 38 23 5 JUMLAH 2014/2015 181 419 206 60 2011/2012 217 402 177 105 2009/2010 133 336 98 51 2007/2008 106 384 156 85 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) b) Jumlah Murid Selama periode 2007/2008 – 2014/2015 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir mengalami pasang surut, Dimana untuk jenjang pendidikan TK pada tahun 2007/2008 adalah sebnyak 5.215 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2011/2012 menjadi sebanyak 9.368 orang tetapi pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan menjadi 8.260 orang. Hal ini disebabkan tingkat angka kelahiran anak dan usia anak untuk paud berkurang. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-31 Gambar II-16: Perkembangan Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007/2008 – 2014/2015 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) Untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2007/2008 adalah sebnayak 89.337 orang mengalami peningkatan pada tahun 2011/2012 menjadi 89.961 orang serta pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan menjadi 85.197 orang.Sedangkan untuk kategori Sekolah Menengah Atas (SMA) juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2007/2008 jumlah muridnya adalah sebanyak 17.216 orang dan mengalami kenaikan pada tahun 2011/2012 menjasi 21.418 orang serta mengalami sedikit penurunan menjadi 20.596 orang pada tahun 2014/2015. Tabel II-18: Perkembangan Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Kecamatan pada tahun 2014/2015 KECAMATAN TK SD SMP SMA Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
1.TANAH PUTIH 967 8.824 1.392 2.137
2.PUJUD 974 10.593 1.693 1.704
3.TP TJ MELAWAN 140 1.925 507 303
4.RANTAU KOPAR 24 841 192 198
5.BAGAN SINEMBAH 1.699 18.813 3.759 5.569
6.SIMPANG KANAN 129 3.167 286 619
7.KUBU 425 6.618 1.543 1.623
8.PASIR LIMAU KIPAS 457 5.136 401 956
9.BANGKO 1.59 11.527 2.688 3.182
10.SINABOI 38 2.363 443 435
11.BATU HAMPAR 225 1.091 402 490
12.PEKAITAN 102 2.056 392 281
13.RIMBA MELINTANG 662 4.329 987 429
14.BANGKO PUSAKO 828 8.114 2.087 2.68 JUMLAH 2014/2015 8.26 85.197 16.772 20.596 2011/2012 9.368 89.961 33.218 21.418 2009/2010 6.911 82.642 23.074 13.406 2007/2008 5.215 89.337 29.668 17.216 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (2015) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-32 Untuk perkembangan jumlah murid berdasarkan kecamatan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 untuk kategori Jenjang TK yang terbanyak ada di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu sebnyak 1.699 orang dengan pertumbuhan 4,8 persen, serta untuk kategori pendidikan SD, SMP dan SMA juga ada di kecamatan Sinembah yaitu masing-masing sebanyak 18.813 orang untuk SD dengan pertumbuhannya 4,52 persen, 3.759 orang SMP dengan pertumbuhan 4,46 persen serta 5.560 orang untuk jenjang pendidikan SMA. c) Jumlah Guru Perkembangan jumlah guru ditingkat SD di Kabupaten Rokan Hilir berfluktuatif. Pada tahun 2009/2010, jumlah guru SD di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4.340 orang, meningkat secara berfluktuatif menjadi 5.131 orang guru pada tahun 2011/2012 serta pada tahun 2014/2015 jumlah guru SD mengalami penurunan yaitu sebesar 4.426 orang. Berfluktuatifnya jumlah guru ditingkat SD ini dimungkinkan oleh pergerakan guru bantu disamping banyaknya guru yang pensiun. Perkembangan jumlah guru tingkat SLTP berfluktuatif meningkat yang mungkin disebabkan pergerakan guru bantu dan guru pensiun. Pada tahun 2009/2010, jumlah guru SLTP sebanyak 1.663 orang meningkat menjadi 2.651 orang pada tahun 2011/2012 serta mengalami penurunan pada tahun 2014/2015 menjadi 1.680 orang. Gambar II-17: Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 Sumber: BPS Rokan Hilir (2015) Perkembangan jumlah guru SLTA di kabupaten Rokan Hilir meningkat secara berfluktuatif. Pada tahun 2007/2008, jumlah guru tingkat SLTA sebesar 1.329 orang, mengalami penurunan menjadi 966 orang pada tahun 2009/2010 serta pada tahun 2011/2012 mengalami keniakan yaitu sebesar 1.737 orang serta pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan sebesar 1.435 orang. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-33 2.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini Pada tahun 2014 jumlah penduduk usia anak dini di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 58.197 orang, Sedangkan yang mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebanyak 32.142 orang atau sebanyak 55,69 persen tingkat APK nya . Jadi ada sebanyak 26.055 orang yang tidak mendapatkan Pendidia Anak Usia Dini atau sebesar 44,31 persen. Gambar II-18: Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2014 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Berdasarkan gambar diatas jumlah persentase APK pendidikan anak usia dini di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 termasuk kategori sedang jika dibandingkan dengan APK Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau. Dimana jumlah APK pendidikan anak usia dini yang tertinggi di Provinsi Riau ada di Kota Dumai dengan tingkat APK nya sebesar 98,22 persen sedangkan kabupten Kuantan Singingi Memiliki APK terendah yang hanya 36,12 persen. 2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) dan pendidikan menengah (16 – 18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per jumlah penduduk usia pendidikan dasar atau menengah yang dinyatakan dalam persen. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak selalu dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-34 APS umur 7 -12 tahun di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2010 sebesar 98,98% yang berarti daya serap sistem pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir terhadap penduduk usia 7 – 12 tahun sebanyak 98,98 % dan sisanya sebesar 1,02% tidak terserap di sekolah setingkat SD/MI. Pencapaian APS umur 7 – 12 tahun Rokan Hilir ini lebih tinggi dibanding APS Provinsi Riau pada kelompok umur yang sama yang capaiannya sebesar 98,50%.Serta ada tahun 2012 sebesar 97,78% yang berarti daya serap sistem pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir terhadap penduduk usia 7 – 12 tahun sebanyak 97,78% dan sisanya sebesar 2,22% tidak terserap di sekolah setingkat SD/MI. Pencapaian APS umur 7 – 12 tahun Rokan Hilir ini lebih rendah dibanding APS Provinsi Riau pada kelompok umur yang sama yang capaiannya sebesar 98,70%. Gambar II-19: Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014. Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilr (2015) dan BPS Provinsi Riau (2015) APS kelompok umur 13 – 15 tahun Kabupaten Rokan Hilir sebesar 91,27% pada tahun 2010, lebih rendah dibanding pencapaian Provinsi Riau yaitu sebesar 91,70%. Capaian APS kelompok umur 13 – 15 tahun Kabupaten Rokan Hilir sebesar 91,27% ini memberi makna bahwa sebesar 91,27% penduduk usia 13 – 15 tahun di Kabupaten Rokan Hilir yang dapat diserap pada sistem pendidikan tingkat SMP/MTs di Kabupaten Rokan Hilir, sisanya sebesar 8,73% tidak terserap di SMP/MTs yang ada di kabupaten Rokan Hilir, yang besar kemungkinan tidak bersekolah.Sedangkan pada tahun 2012 APS nya menjadi 84,57% yang jauh di bawah APS Provinsi Riau sebesar 91,90%. APS kelompok umur 16 -17 tahun Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2010 sebesar 65,56%, lebih tinggi dibanding pencapaian APS kelompok umur 16 – 17 tahun Provinsi Riau yang hanya sebesar 63,50%. APS kelompok umur 65,56% ini memberi makna bahwa hanya 65,56% penduduk usia 15 – 17 tahun yang terserap dalam sistem pendidikan tingkat SMA/SMK/MA yang ada di kabupaten Rokan Hilir, sisanya sebesar 34,44% tidak terserap yang besar kemungkinan tidak sekolah. Serta Pada tahun 2012 APS Kabupaten Rokan Hilir Menjadi Semakin 67,45 % yang jauh diatas APS Provinsi Riau yang hanya sebesar 64,50%. Dengan semakin tingginya kelompok umur perlu mendapat perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang relatif kurang sumberdaya alamnya, sehingga peningkatan SDM perlu diperkuat agar SDM yang dihasilkan dapat berdaya saing, khususnya diluar Kabupaten Rokan Hilir. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-35 2.2.1.1.4. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan sekolah/penduudk usia sekolah di Kabupaten Rokan Hilir termasuk kategori sedang jika dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau. Dimana untuk Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan SD adalah sebanyak 357 sekolah dan terdapat 61.904 jumlah penduduk usia 7-12 tahun dengan tingkat rasionya sebesar 173 persen. Gambar II-20: Ratio Ketersediaan Sekolah/Jumlah Penduduk Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir 2014 Sumber: Data Annual Provinsi Riau (2015) Ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMP adalah sebanyak 119 sekolah dan terdapat 12.864 usia 13-15 tahun dengan tingkat ratio sebesar 108 persen. Sedangkan ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SMA di Kabupten Rokan Hilir terdapat sebanyak 65 sekolah dan jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun sebanyak 17.367 orang dengan tingkat ratio sebesar 267 persen. 2.3.1.1.3. Rasio Guru Terhadap Murid a) TK Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan TK di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan dimana terdapat sebanyak 8.260 orang murid dan 770 guru dengan Rasio sebesar 11 persen. Dimana pada tahun 2011/2011 terdapat sebanyak 904 guru dengan 9.368 murid dengan rasio 10 persen. Jumlah murid TK dan Guru TK tersebar diseluruh kecamatan di Kabupten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bangko memiliki jumlah Murid dan dan Guru TK terbesar yaitu sebanyak 1.590 orang murid dengan 172 orang guru. Sedangkan kecamatan Sinaboi hanya memiliki jumlah murid sebanyak 38 orang dengan 5 Guru. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-36 Gambar II-21: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan TK Bersarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Sumber: Bps, Rokan Hilir (2015) b) Sekolah Dasar Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 mengalami penurunan dimana terdapat sebanyak 85.197 orang murid dan 4.426 guru dengan Rasio sebesar 19 persen. Dimana pada tahun 2011/2011 terdapat sebanyak 5.131 guru dengan89.961 murid. Jumlah murid dan Guru Sekolah Dasar tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bagan Sinembah memiliki jumlah Murid dan Guru Sekolah Dasar terbesar yaitu sebanyak 18.813 orang murid dengan 896 orang guru yang memiliki rasio sebesar 21 persen. Sedangkan kecamatan Rantau Kopar hanya memiliki jumlah murid sebanyak 841 orang dengan 63 Guru. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-37 Gambar II-22: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan SD Bersarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Sumber: Bps, Rokan Hilir (2015) c) Sekolah Menengah Pertama Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 adalah sebanyak 23.803 orang murid dan 1.680 guru dengan Rasio sebesar 14 persen. Jumlah Murid dan Guru SMP tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bagan Sinembah memiliki jumlah Murid dan Guru SMP terbesar yaitu sebanyak 7.020 orang murid dengan 388orang guru yang memiliki rasio sebesar 18 persen. Sedangkan kecamatan Rantau Kopar hanya memiliki jumlah murid sebanyak 192 orang dengan 24 Guru. Sumber: Bps, Rokan Hilir (2015) d) Sekolah Menengah Atas (SMA) Gambar II-23: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan SMP Bersarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-38 Jumlah guru dan murid untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014/2015 adalah sebanyak 20.596 orang murid dan 1.435 guru dengan Rasio sebesar 14 persen. Jumlah Murid dan Guru SMA tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, dimana Kecamatan Bagan Sinembah memiliki jumlah Murid dan Guru SMA terbesar yaitu sebanyak 5.559 orang murid dengan 322 orang guru yang memiliki rasio sebesar 17 persen serta Kecamatan Bangko menempati urutan terbesar kedua dengan jumlah murid sebanyak 3.182 orang dan 262 orang guru dengan tingkat rasio sebesar 24 persen . Sedangkan Kecamatan Rantau Kopar hanya memiliki jumlah murid sebanyak 192 orang dengan 24 Guru. 2.3.1.1.4. Rasio Murid Terhadap Rombongan Belajar Pada tahun 2014/2015 rasio murid terhadap banyaknya murid dalam satu ruangan kelas untuk jenjang pendidikan TK adalah sebanyak 27 orang satu ruangan, SD sebanyak 24 orang, SMP sebanyak 27 orang dan SMA sebanyak 34 orang. Gambar II-24: Rasio Jumlah Guru dan Murid Tingkat Pendidikan SMA Bersarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Gambar II-25: Rasio Murid Terhadap Rombongan Belajar Berdasarkan Jenjang Pendidikan TK-SMA di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-39 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) 2.3.1.2. Urusan Kesehatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Terkait urusan konkuren, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dibagi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Sub urusan bidang kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. Komponen sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersedian sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi kesehatan lingkungan. Unit pelayanan kesehatan dibagi atas beberapa kategori yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum dan unit pelayanan teknis kesehatan lainnya. 2.3.1.2.1. Perkembangan Fasilitas Kesehatan a) Rumah Sakit Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Pada tahun 2013, jumlah rumah sakit di Kabupaten Rokan Hilirterdapat sebanyak4 rumah sakit dengan 247 tempat tidur yang berlokasi 1 di Kecamatan Bangko dan 3 Kecamatan Bagan Sinembah. b) Puskesmas Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yangbersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan dibawah supervisi Dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Dikabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 terdapat sebanyak 17 puskesmas yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di kabupten Rokan Hilir. Tabel II-19: Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu pada Tahun 2014 NO Kecamatan Puskesmas Pembantu Puskesmas 1 Tanah Putih 3 1 2 Pujud 7 1 3 Tanah Putih Tanjung Melawan 2 1 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-40 NO Kecamatan Puskesmas Pembantu Puskesmas 4 Rantau Kopar 1 1 5 Bagan Sinembah 17 2 6 Simpang Kanan 5 1 7 Kubu 3 0 8 Pasir Limau Kapas 6 1 9 Kubu babussalam 4 1 10 Bangko 6 2 11 Sinaboi 2 1 12 Batu hampar 3 1 13 Pekaitan 4 1 14 Rimba Melintang 5 1 15 Bangko Pusako 9 2 Jumlah 77 17 Sumber: BPS Rokan Hilir (2015) Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kabupaten Rokan Hilir masih ada Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas yaitu di Kecamatan Kubu. Kecamatan yang memiliki banyak Puskesmas terdapat di Kecamatan Bangko, Bagan Sinembah dan Bangko Pusako yaitu sebanyak 2 Puskesmas sedangkan selebihnya memiliki 1 Puskesmas. Ketidakmerataan penyebaran Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir, Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk memperbaiki penyediaan sarana dan prasanana kesehatan terutama di Kecamatan Bangko. c) Puskesmas Pembantu Puskesmas pembantu di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah sebanyak 77 buah yang tersebar disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dari 77 Puskesmas Pembantu yang ada, Kecamatan Bagan Sinembah memiliki Puskesmas Pembantu yang terbanyak yaitu sebanyak 17 buah puskesmas Pembantu dan Kecamatan Bangko Pusako 9 buah Puskesmas Pembantu. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu yang sedikit ada di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Tanah Puti Tanjung Melawan sebanyak 2 Puskesmas Pembantu serta Kecamatan Rantau Kopar memiliki 1 Puskesmas Pembantu. 2.3.1.2.2. Perkembangan Tenaga Medis, Perawat dan Bidan Tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utama adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Permenkes Nomor 262/1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan fakultas kedokteran atau kedokteran gigi dan pascasarjana yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-41

a.Dokter Pada tahun 2014 jumlah Dokter yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ada sebanyak 100 orang yang terdiri dari 13 orang Dokter Spesialis, 17 orang Dokter Umum dan 70 orang Dokter Gigi. Sebanyak 100 orang Dokter yang ada tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk Dokter Spesialis hanya terdapat di Kecamatan Bangko dan Rantau Kopar. Dimana Kecamatan Bangko sebnyak 12 orang serta Kecamatan Rantau Kopar sebanyak 1 orang. Tabel II-20: Jumlah Dokter di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 NO Kecamatan Dokter Spesialis Umum Gigi 1 Tanah Putih 3 3 2 Pujud 3 3 Tanah Putih Tanjung Melawan 1 4 Rantau Kopar 1 1 4 5 Bagan Sinembah 4 6 6 Simpang Kanan 2 5 7 Kubu 8 Pasir Limau Kapas 1 3 9 Kubu babussalam 1 2 10 Bangko 12 2 30 11 Sinaboi 1 1 12 Batu hampar 2 13 Pekaitan 14 Rimba Melintang 1 2 15 Bangko Pusako 1 8 Jumlah 13 17 70 Sumber: BPS Rokan Hilir (2015) Untuk Doter Umum hampir merata penyebarannya di Kabupaten Rokan Hilir, Dimana Bagan Sinembah Memiliki 4 Dokter Umum dan Tanah Putih sebanyak 3 Dokter Umum sealigus Kecamatan yang memiliki jumlah Dokter Umum terbanyak penyebarannya yang ada di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014. Sedangkan untuk dokter spesialis yang terbanyak terdapat di Kecamatan Bangko yaitu sebnyak 30 orang sedangkan untuk Kecamatan Kubu dan Pakaitan tidak memiliki sama sekali Dokter Spesialis.
b.Perawat Perawat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan untuk memberikan asuhan keperawatan pada orang lain berdasarkan ilmu dan kiat yang dimilikinya dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MenKes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat pada pasal 1 ayat 1). Seorang perawat adalah sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Secara khusus, tugas perawat adalah (i) Care Giver, dimana perawat harus a) memperhatikan individu dalam konteks sesuai kehidupan klien, perawat harus memperhatikan klien berdasarkan kebutuhan significant dari klien. b) perawat menggunakan Nursing Process RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-42 untuk mengidentifikasi diagnosa keperawatan, mulai dari masalah fisik (fisiologis) sampai masalah-nasalah psikologis. c) Peran utamanya adalah memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sesuai diagnosa masalah yang terjadi mulai dari masalah yang bersifat sederhana sampai yang kompleks. (ii) Client Advocat, perawat bertanggung jawab untuk membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan informasi dari berbagai pemberi pelayanan dan dalam memberikan informasi lain yang diperlukan untuk mengambil persetujuan (inform concent) atas tindakan keperawatan yang diberikan kepadanya. Selain itu perawat harus mempertahankan dan melindungi hak-hak klien. Hal ini harus dilakukan karena klien yang sakit dan dirawat di rumah sakit akan berinteraksi dengan banyak petugas kesehatan. Perawat adalah anggota tim kesehatan yang paling lama kontak dengan klien, leh karena itu perawat harus membela hak-hak klien. (iii) Conselor, dengan tugas utama perawat adalah a) mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya. b) Adanya perubahan pola interaksi ini merupakan “Dasar” dalam merencanakan metoda untuk meningkatkan kemampuan adaptasinya. c) Konseling diberikan kepada idividu/keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu. d) Pemecahan masalah difokuskan pada; masalah keperawatan, mengubah perilaku hidup sehat (perubahan pola interaksi). (iv) Educator yaitu a) peran ini dapat dilakukan kepada klien, keluarga, team kesehatan lain, baik secara spontan (sat interaksi) maupun formal (disiapkan). b) tugas perawat adalah membantu klien mempertinggi pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesehatan, gejala penyakit sesuai kondisi dan tindakan yang spesifik dan c) dasar pelaksanaan peran adalah intervensi dalam NCP. (v) Coordinator, disini peran perawat adalah mengarahkan, merencanakan, mengorganisasikan pelayanan dari semua anggota team kesehatan. Karena klien menerima pelayanan dari banyak profesioanl, misal; pemenuhan nutrisi. Aspek yang harus diperhatikan adalah; jenisnya, jumlah, komposisi, persiapan, pengelolaan, cara memberikan, monitoring, motivasi, dedukasi dan sebagainya. (vi) Collaborator, dimana dalam hal ini perawat bersama klien, keluarga, team kesehatan lain berupaya mengidentifikasi pelayanan kesehatan yang diperlukan termasuk tukar pendapat terhadap pelayanan yang dipelukan klien, pemberian dukungan, paduan keahlian dan keterampilan dari bebagai profesional pemberi pelayanan kesehatan. (vii) Consultan dimana elemen ini secara tidak langsung berkaitan dengan permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan keperawatan yang diberikan. Dengan peran ini dapat dikatakan perawatan adalah sumber informasi ang berkaitan dengan kondisi spesifik klien. (viii) Change Agent, dimanaelement ini mencakup perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dalam berhubungan denan klien dan cara pemberian keperawatan kepada klien. Tabel II-21: Jumlah Perawat di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 NO Kecamatan Perawat 1 Tanah Putih 47 2 Pujud 36 3 Tanah Putih Tanjung Melawan 13 4 Rantau Kopar 9 5 Bagan Sinembah 101 6 Simpang Kanan 29 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-43 NO Kecamatan Perawat 7 Kubu 8 Pasir Limau Kapas 19 9 Kubu babussalam 63 10 Bangko 226 11 Sinaboi 8 12 Batu hampar 8 13 Pekaitan 14 Rimba Melintang 23 15 Bangko Pusako 45 Jumlah 627 Sumber: BPS Rokan Hilir (2015) Berdasarkan gambar diatas kita dapat mengetahui bahwa jumlah Perawat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 ada sebanyak 627 orang yang tersebar di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan yang tidak memiliki perawat adalah Kecamatan Kubu dan Kecamatan Pakaitan. Perawat di Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah adalah jumlah Perawat terbanyak di Kabupaten Rokan Hilir yaitu senyak 226 Perawat dan 101 Perawat.
c.Bidan Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi dan untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja profesional. Secara ringkas, terdapat standar minimal 9 (sembilan) tugas pokok dan fungsi, seorang bidan, yaitu (i) melaksanakan asuhan kebidanan kepada ibu hamil (Ante Natal Care), (ii) melakukan asuhan persalinan fisiologis kepada ibu bersalin (Post Natal Care), (iii) menyelenggarakan pelayanan terhadap bayi baru lahir (kunjungan neanatal), (iv). mengupayakan kerjasama kemitraan dengan dukun bersalin di wilayah kerja puskesmas. (v) memberikan edukasi melalui penyuluhan kesehatan reproduksi dan kebidanan. (vi). melaksanakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) kepada wanita usia subur (WUS). (vii) melakukan pelacakan dan pelayanan rujukan kepada ibu hamil risiko tinggi (bumil risti). (viii) mengupayakan diskusi audit maternal perinatal (AMP) bila ada kasus kematian ibu dan bayi. Dan (ix) melaksanakan mekanisme pencatatan dan pelaporan terpadu pelayanan puskesmas. Pada tahun 2014 jumlah Bidan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 552 orang, dimana tersebar disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir terkecuali kecamatan Kubu dan Kecamatan Pekaitan. Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah adalah Kecamatanyang memiliki jumlah terbesar di Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebanyak 154 Bidan di Kecamatan Bangko dan 130 Bidan di Kecamatan Bagan Sinembah. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-44 Tabel II-22: Jumlah Bidan Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2014 NO Kecamatan Bidan 1 Tanah Putih 45 2 Pujud 36 3 Tanah Putih Tanjung Melawan 18 4 Rantau Kopar 8 5 Bagan Sinembah 130 6 Simpang Kanan 14 7 Kubu 8 Pasir Limau Kapas 28 9 Kubu babussalam 40 10 Bangko 154 11 Sinaboi 9 12 Batu hampar 13 13 Pekaitan 14 Rimba Melintang 23 15 Bangko Pusako 34 Jumlah 552 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) 2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum Menurut UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dimana jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 2.3.1.3.1. Perkembangan Jalan
a.Kondisi Jalan Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:
1. 3.Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
2. 4.Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 - 10 %). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-45
3. 5.Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10 s/d 16 %). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
4. 6.Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16 s/d 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan - lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
5. 7.Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20 %). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda – 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah. Untuk kondsi jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir cukup bagus dimana keadaan jalan rusak dan rusak berat lebih sedikit jika dibandingkan dengan keadaan jalan sedang dan baik, walaupun jalan baik mengalami penurunan pada tahun 2013-2016 sebesar 590 km yang sebelumnya berjumlah sebesar 1.005 km. Sedangkan untuk jalan rusak hanya berjumlah sebesar 252,99 km pada tahun 2008-2010 dan mengalami kenaikan menjadi 1,050 km pada tahun 2013-2014 serta mengalami penurunan menjadi 298,4 km. Sedangkan untuk jalan rusak berat mengaalami kenaikan dari 54 km pada tahun 2010 menjadi 59 km pada tahun 2016. Dengan demikian pemerintah harus memperhatikan keadaan jalan rusak dan rusak berat yang ada di kabupaten Rokan hilir untuk kedepannya untuk menjadikan Kabupaten Rokan Hilir lebih maju dimasa yang akan datang. Untuk data pada tahun 2015 tidak terdapat informasi atau data. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-46 Gambar II-26: Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008– 2016 Sumber: BPS Rokan Hilir (2015) Untuk keadaan jalan provinsi yang adadi Kabupaten rokan Hilir padatahun 2008-2014 tidak ada mengalami perubahan. Dimana jalannya lebih baik jalan yang baik, yang mana jalan baik itu sebesar 112,15 km , jalan sedang 32,50 km dan jalan rusak 5 km. Gambar II-27: Perkembangan Kondisi Jalan Negara di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008 - 2014 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015)
b.Jenis Permukaan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-47 Gambar II-28: Jenis Permukaan jalan Kabupaten di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2008-2016 Su mber: BPS Rokan Hilir (2015) Berdasarkan data diatas panjang jalan berdasarkan jenis permukaannya bersifat stabil dan cenderung menurun , dimana terdiri atas aspal, kerikil, tanah dan beton. Keadaan jalan jenis permukaan di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 masih didominasi oleh jalan tanah yaitu sebesar 828,76 km dan mengalami penurunan padatahun 2013-2014 sepanjang 706,30 km dan mengalami penurunan menjadi 249,47 km. Untuk jenis permukaan jalan terekecil terdapat pada jenis permukaan kerikil yang hanya 292,93 km pada tahun 2008-2010 dan baru mengalami penurunan pada tahun 2013-2014 sebesar 249,47 km tetapi pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 415,91 km. Sedangkan untuk permukaan jalan Provinsi dan Negara yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2008-2014 tidak mengalami perubahan sama sekali. Dimana Permukaan Jalan Provinsi yang aspal berjumlah 107,95 km dan kerikil sebanyak 41,70. Sedangkan untuk permukaan jalan negara berjumlah sebanyak 120 km aspal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar di bawah ini sebagai berikut: Untuk data tahun 2015 tidak terdapat informasi yang relevan. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-48 Gambar II-29: Jenis Permukaan jalan Provinsi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008-2014 Sumber: BPS Rokan Hilir (2015) Gambar II-30: Jenis Permukaan Jalan Negara di kabupaten Rokan Hilir Tahun 2008 -2014 Sumber: BPS Rokan Hilir (2015) 2.3.1.3.2. Jembatan Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Dengan berkembangnya teknologi ada berbagai macam jenis jembatan yang di bangun unutk keperluan mobilisasi baik itu berdasarkan fungsi jembatan tersebut, dimana jembatan itu di bangun, bahan kontruksi yang digunakan serta tipe struktur yang di aplikasikan pada jembatan. Berdasarkan fungsinya jembatan di bagi menjadi (a) Jembatan jalan raya (highway bridge), (b). Jembatan jalan kereta api (railway bridge), (c) Jembatan pejalan kaki atau penyeberangan (pedestrian bridge). Berdasarkan lokasi jembatan dibagi menjadi (a) Jembatan di atas sungai RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-49 atau danau serta laut, (b) Jembatan di atas lembah, (c) Jembatan di atas jalan yang ada (fly over), (d) Jembatan di atas saluran irigasi/drainase (culvert), dan (d) Jembatan di dermaga (jetty). Berdasarkan bahan konstruksinya, jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain (a) Jembatan kayu (log bridge), (b) Jembatan beton (concrete bridge), (c) Jembatan beton prategang (prestressed concrete bridge), (d) Jembatan baja (steel bridge), (e) Jembatan komposit (compossite bridge). a) Jumlah Jembatan Pada tahun 2014 jumlah jembatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebanyak 66 buah jembatan yang terdiri dari jembatan beton sebanyak 33 buah dan jembatan komposit sebanyak 30 buah sedangkan untuk jembatan kayu dan rangka tidak ada di Kabupaten Rokan Hilir. Gambar II-31: Panjang Jembatan di Kabupaten Rokan HIlir Berdasarkan Kontruksi pada tajun 2008-2014 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) b) Panjang Jembatan Keadaan Panjang jembatan di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari tahun 2008 – 2014 tidak mengalami perubahan. Dimana untuk jenis jembatannya terdiri dari beton, komposit, kayu dan rangka. Untuk jenis jalan beton sebesar 14 km, koposit 251 km, kayu 206 km serta rangka sebesar 785 km. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-50 Gambar 32: Panjang Jembatan di Kabupaten Rokan HIlir Berdasarkan Kontruksi pada tajun 2008-2014 Gambar II-33: Kondisi jenis lantai Rumah di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2012 2013 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) 2.3.1.4. Bidang Urusan Penataan Ruang Menurut darf rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hilir yang saat ini dalam tahap proses pengesahan, dan Menunggu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provisi Riau sebagai acuan dalam dalam penalaah RTRW kabupaten Rokan Hilir. 2.3.1.5. UrusanPerumahan Dan Kawasan Pemukiman 2.3.1.5.1. Perumahan Perumahan merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki oleh manusia yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan. Kualitas perumahan dan fasilitas yang melengkapinya merupakan sarana penunjang yang mempengaruhi aspek lainnya seperti kesehatan dan pendidikan Karena itu penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat menjadi hal yang penting. 2.3.1.5.2. Rumah Layak Huni Konsep rumah layak huni menurut Kementerian Perumahan Rakyat dilihat adalah kualitas dari jenis atap, lantai, dan dinding dari rumah.Perumahan tidak layak huni adalah kondisi dimana RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-51 rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, dengan kriteria sebagai berikut (a) Luas lantai perkapita, di kota kurang dari 4 m2 sedangkan untuk di desa kurang dari 10 m2. (b) Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya. (c) Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belum diproses. (d) Jenis lantai terbuat dari tanah dan (e) Tidak mempunyai fasilitas umum misalnya untuk kamar mandi atau MCK. Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Dari gambar diatas diketahu bahwa keadaan lantai tanah lebih kecil jika dibandingkan dengan lantai rumah bukan tanah di Kabupaten Rokan Hilir. Dimana Pada tahun 2012 jumlah lantai rumah tanah yang ada yaitu sebesar 3,49 persen dan mengalami penurunan menjadi 2,16 persen pada tahun 2013. Sedangkan untuk lantai rumah bukan tanah, pada tahun 2012 sebesar 96,51 persen dan mengalami peningkatan menjadi 97,84 persen pada tahun 2013. Untuk rata - rata luas lantai yang digunakan untuk setiap rumah tangga di kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011 adalah 57,05 meter persegi. Sedangkan untuk rata-rata luas lantai perkapita tercatat 12,71 meter persegi . Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan anggota rumah tangga yang menghuni rumah sudah baik dimana telah memenuhi batasan minimal kesehatan yaitu 8 meter persegi. Gambar II-34: Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-52 Gambar II-35: Persentase Rumah Tangga Menurut Penerangan di Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) 2.3.1.6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat Pelaksanaan pembangunan memerlukan kondisi yang kondusif dari aspek keamanan, ketertiban, tingkat kriminalitas. Agenda pembangunan ini termasuk dalam agenda aman dan damai. Tindak kriminalitas pada suatu wilayah atau daerah secara signifikan mengganggu aktivitas masyarakat dan pembangunan. Untuk itu, tingkat kriminalitas merupakan salah satu gamabaran tentang kondisi daerah yang aman, tertib dan damai. Tabel II-23: Banyaknya Kejahatan Dan Yang Diselesaikan Polres Rokan Hilir Tahun 2005-2012 Tahun Jumlah Kriminalitas Persentase Perkara Diselesaikan Sisa 2005 395 228 167 57.72 2006 766 386 380 50.39 2007 729 382 347 52.4 2008 739 403 336 54.53 2009 752 351 401 46.68 2010 756 323 433 42.72 2011 763 249 514 32.63 2012 726 413 356 56.89 Jumlah 5626 2735 2934 393.96 Sumber: Rokan Hilir Dalam Angka 2015 Gambaran data menujukan jumlah persentase sisa kasus yang masih belum diselesaikan masih dalam kategori besar hal ini harus menjadi pertinbangan khusu bagi pemerintah kabupaten Rokan Hilir dalam menangagi isu tersebut. 2.3.1.7. UrusanSosial Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial pelayanan PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah (Permensos 129/HUK/2008). Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengatur bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memprioritaskan enam urusan pelayanan dasar yang disebutkan pada pasal 12, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang , perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-53 masyarakat dan sosial. Artinyanya, keenam program pelayanan dasar ini mendapat prioritas pembiayaan, SDM, sarana/prasarana dan manajemen sehingga dapat berjalan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015). Gambar II-36: Jumlah Organisasi Sosial Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tahun 2011-2015 Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) Gambar II-37: Jumlah Wanita Tuna Asusila Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tahun 2010-2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-54 Gambar II-38: Jumlah Panti Sosial Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau tahun 2014 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.3.2.1. Urusan Ketenaga Kerjaan Tenaga kerja merupakan faktor terpenting dalam proses produksi atau dalam kegiatan pembangunan. Sebagaimana sarana produksi lainnya, maka tenaga kerja lebih penting dari sarana lainnya karena tenaga kerjalah yang mengerakkan sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja bersumber dari penduduk, tetapi tidak semua penduduk yang ada merupakan tenaga kerja. Hanya penduduk yang telah mencapai usia tertentu sebagai angkatan atau tenaga kerja yang potensial 2.3.2.1.1. Perkembangan Ketenagakerjaan Tabel II-24: Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2014 Uraian 2013 2014 Usia Kerja (jiwa) 396.687 396.687 Angkatan Kerja (%) 61,15 61,76 Bekerja (%) 57,46 57,46 Pengangguran (%) 6,04 6,04 Bukan Angkatan Kerja (%) 38,85 38,24 Sekolah (%) 11,63 11,63 Mengurus Rumah Tangga (%) 23,97 23,97 Lainnya (%) 3,25 3,25 TPT (%) 6,04 6,25 TPAK (%) 61,15 61,76 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-55 Berdasarkan statistik ketanegakerjaan yang ada di Kabupaten Rokan Hlir pada tahun 2013 sampai 2014 menunjukan angka usia kerja termasuk tinggi di daerah ini dimana mencapai 396.687 jiwa dengan persentase angkatan kerja sebesar 61,15 persen pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 61,76 persen. Dimana tingkat pengaguran di Kabupaten Rokan Hilir cukup rendah jika dibandingkan dengan kab/kota lainnya yang hanya 6,04 persen. Sedangkan Jumlah penduduk yang bekerja itu sebesar 57,46 persen yang melebih sebahagian jumlah penduduknya dimana sisanya terdiri atas penduduk yang sekolah sebesar 11,63 persen, Mengurus rumah tangga23,97 persen dan lainnya sebesar 3,25 persen. 2.3.2.1.2. Perkembangan TPAK dan TPT Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Semakin tinggi TPAK berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia 15 tahun keatas ke dalam pasar kerja. Sedangakan Tingkat Pengagguran Terbuka (TPK) adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat bagaimana perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau dapat dilihat di garfik dibawah ini sebagai berikut: Gambar II-39: Perkembangan TPAK kabupaten Rokan Hilir tahun 2010-2014 Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) Gambar II-40: Perkembangan TPT kabupaten Rokan Hilir tahun 2010-2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-56 Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) 2.3.2.2. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah berumur sangat lama yaitu pada tahun 70-an dan masyarakat dunia menganggap berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Gambar II-41: Jumlah Akseptor Baru KB Menurut Alat Pengguna Kontrasepsi Provinsi Riau 2014 Sumber: BPS, Provinisi Riau (2015) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-57 Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) 2.3.2.3. Urusan Lingkungan Hidup  Penanganan sampah Untuk penangan sampah pada Kabupaten Rokan Hilir masih jauh dari memadai dimana TPS yang tersedia saat ini hanya 2 unit dengan kapsitas daya tampung sebanyak 36 Ton sedangka Gambar II-42: Jumlah Akseptor Aktif KB menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014 Gambar II-43: Target dan Realisasi Akseptor KB Aktif di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-58 produksi sampah untuk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun akhir tahun 2015 sebanyak 46.679 Ton per tahun Tabel II-25: Kondisi Pengelolaan Sampah Kabupaten Rokan Hilir 2015 Sampah
1. 1.Jumlah Tempat Pembuangan Sampah 2 Unit
2. 2.Kapasitas Daya Tampung TPS 36 Ton
3. 3.Tempat Pengolahan Akhir (TPA) 2 Unit
4. 4.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Unit
5. 5.Volume Produksi Sampah 46.679 Ton
6. 6.Volume Sampah Yang Ditangani Ton Gambar II-44: Jumlah Kecmatan, kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-59 2.3.2.4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. 2.3.2.5. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan.Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah (i) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (ii) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, (iii) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, (iv) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, (v) Kemandirian, (vi) Pendidikan perkoperasian dan (vii) Kerjasama antar koperasi. Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012 yaitu modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK) Usaha Kecil dan Menengah(UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalahKegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk Gambar II-45: Jumlah Kecmatan, kelurahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-60 mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut (i) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), (iii) Milik Warga Negara Indonesia, (iv) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar dan (v) Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi 2.2.1.14.1. Perkembangan Koperasi Pada tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 222 unit koperasi yang terdiri dari 10 KUD, 76 Koperasi Simpan Pinjam, 5 koperasi fungsional, 93 koperasi serba usaha dan 38 koperasi lainnya. Dilihat dari penyebarannya, sebanyak 53 unit koperasi di Kecamatan Bagan Sinembah, 34 unit koperasi di Kecamatan Bangko, Kubu 6 unit koperasi, 34 unit koperasi di KecamatanTanah Putih dan 18 unit koperasi di Kecamatan Pujud. Dari sejumlah koperasi yangada, terdapat 18.443 anggotyang terdiri dari 1.809 anggotaKUD, 9.805 anggota koperasiSimpan Pinjam, 601 anggotakoperasi fungsional, 5.416anggota koperasi serba usahadan 812 anggota koperasilainnya. Kecamatan Bagan Sinembahdengan 53 unit koperasi memiliki11.077 orang anggota.Sedangkan untuk KecamatanBangko, Kecamatan Tanah Putih ,Kecamatan Bangko Pusako, danPujud sesuai dengan banyaknya koperasi masing-masing 34, 34,27 dan 18 unit koperasi memilikijumlah anggota perkecamatansebanyak 1.142, 1.377, 694 dan 375 orang. Simpanan koperasi padatahun 2014 sebanyak Rp. 3,37milyar terdiri dari Rp. 105,59 jutasimpanan KUD, Rp. 93,42 jutasimpanan koperasi fungsional,Rp. 458,51 juta simpanankoperasi serba usaha dan Rp.89,2 juta simpanan koperasilainnya. Sebagian besar simpanankoperasi di Kabupaten RokanHilir berasal dari Koperasi diBagan Sinembah yaitu sebanyakRp. 2,64 milyar (78,33 persen).Sedangkan untuk KecamatanBangko, Kecamatan Tanah Putih ,Kecamatan Bangko Pusako danKecamatan Pujud hanyamempunyai simpanan koperasisebesar Rp. 362,1 juta (10,72persen), Rp. 132,2 juta (3,91persen), Rp. 7,53 juta (0,02 persen) dan Rp. 13,97 juta (0,42) untuk lebih jelasnya apat dilihat di Grafik dibawah Ini sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-61 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Gambar II-46 : Banyaknya Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-62 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Gambar II-47 Banyaknya Anggota Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-63 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Gambar II-48: Banyaknya Simpanan Anggota Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenisnya di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 (Ribu Rp) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-64 2.3.2.6. Urusan Penanaman Modal  PMA (Penanaman Modal Asing) Selama periode 2011-2014 jumlah investasi Penanaman Modal Asing di Kabupaten Rokan Hilir cenderung mengalami penurunan. Tetapi jumlah perusahaan dan tenaga kerja akibat dari penanaman modal asing mengalami kenaikan dari tahun 2011-2013. Pada tahun 2012 Penanaman Modal Asing tidak ada di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk lebih jelasnya bagaimana perkembangan investasi penanaman modal asing dapat dilihat di gambar di bawah ini sebagai berikut: Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) Gambar II-50: Jumlah Investasi PMDN , Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2014 Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) Gambar II-49: Jumlah Investasi PMA, Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-65 2.3.2.7. Urusan Kebudayaan Tabel II-26: Perkembangan Seni Budaya Dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 S/D 2016 NO Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7. 1.JUMLAH GROUP KESENIAN 11 GROUP 19 GROUP 24 GROUP 31 GROUP 36 GROUP 41 GROUP
8. 2.JUMLAH GEDUNG KESENIAN 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT 1 UNIT Gambaran untuk pengiat seni khususnya group gambus terdapat pada Kecamatan bangko,bangko pusako, tanah putih sidinginan, tanah putih tj. Melawan,kubu,bagan sinembah, untuk Group Rebbana terdapat pada 18 Kecamatan, untuk Sanggar Seni Tari dan Musik 6 Kec.: bangko, kubu, tanah putih sediginan,bagan sinembah,bangko pusako,pasir limau kapas. Sedangkan untuk seni teater terdapat 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bangko dan Kecamatan Bangko Pusako. 2.3.2.8. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri Perkembangan Kelembagaan swadaya masyarakat dapat dilihat pada Tabel II-27dan tingkat partisipasi politik partai, lembaga dan masyarakat dapat dilihat pada Tabel II-28. Tabel II-27: Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat Pada Tahun 2016 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *
9. 1.Jumlah LSM Lokal ** 135 Buah 1). LSM Lokal Terdaftar 63 Buah 2). LSM Lokal Tidak Aktif 72 Buah
10. 2.Jumlah LSM Nasional ** 7 Buah 1). LSM Nasional Terdaftar 7 Buah 2). LSM Nasional Tidak Aktif 0 Buah Tabel II-28: Jumlah Partai Politik Dan Tingkat Partisiapsi Politik Masyarakat Partai Politik *
11. 1.Jumlah Parpol Daerah 12 Partai
12. 2.Jumlah Parpol Peserta Pemilu 12 Partai Karakteristik Politik Masyarakat *
13. 1.Jumlah Pemilih 399.957 Orang Tingkat Partisipasi Pemilih *
14. 1.Jumlah Pemilih 242.947 Orang Organisasi Kemasyarakatan *
15. 1.Jumlah Orkesmas Berdasarkan Profesi 19 Buah
16. 2.Jumlah Orkesmas Berdasarkan Agama 1 Buah RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-66 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran III, dilakukan terhadap indikator- indikator kinerja penyelengaraan urusan pilihan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Berturut-turut berbagai indikator urusan pilihan pemerintahan dijelaskan pada bagian berikut ini. 2.3.3.1. Urusan Pertanian Pertanian berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia sebagai bahan makan sumber energi, protein dan lemak. Selain untuk konsumsi, kelebihan produksi produk-produk pertanian dapat dijual kepada pihak lain sebagai sumber pendapatan petani. Pertanian dalam arti luas mengandung makna berbagai macam produk pertanian dapat dikelompokkan menjadi pertanian tanaman pangan, hortikulura, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada tanaman padi, palawija, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sumber: BPS, Provinsi riau (2015) Sebagai media tanam untuk menghasilkan produk-produk pertanian, faktor produksi yang paling utama adalah ketersediaan lahan. Di Kabupaten Rokan Hilir, lahan dapat dibagi Gambar II-51: Luas Lahan Sawah dan lahan Kering di Kabupaten Rokan Hilir 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-67 menjadi lahan sawah dan lahan kering. Luas lahan kering pada tahun 2014 adalah sebesar 92.480 ha dan luas lahan sawah sebesar 21.251. luas lahan kering lebih di Kabupaten Rokan Hilir lebih besar jika di bandingkan dengan luas lahan sawah. Ketahanan pangan menjadi salah satu program unggulan dan program prioritas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Ketahanan pangan secara eksplisit dinyatakan dalam “Nawacita Jokowi- JK”, selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Program ketahanan pangan saat ini tidak lagi terfokus pada ketahanan pangan, namun telah meningkat menjadi program kemandirian pangan, dan pada masa mendatang akan meningkat menjadi program kedaulatan pangan. 2.3.3.1.1. Pertanian Tanaman Pangan Data tanaman pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan, sayur sayuran dan buah-buahan yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Rokan Hilir. Selama periode 2014 luas panen tanaman padi adalah 10,321 hektar (ha), yang terdiri dari padi sawah 10.321 ha dan padi ladang 0 ha. Sedangkan produksinya 36.845,97 ton yang terdiri dari padi sawah 36.845,97 ton dan padi ladang 0,00 ton. Sedangkanluas panen tanaman pangan lainnya hanya 10,93 persen dari total luas panen tanaman pangan yaitu 11.588,00 ha dengan produksi 36.845,97 ton. Luas panen tanaman sayursayuran adalah 781 ha dengan produksi 1.570,00 ton, sedangkan produksi tanaman buah-buahan sebesar 13.241,00 ton.  Padi Sawah Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Seluas 10.321 (ha) lahan padi sawah di kabupaten Rokan Hilir tersebar di setiap kecamatan yang ada terkecuali kecamatan Tanah Putih, Pujud, rantau Kopar, Tanjung Medan dan Gambar II-52 Luas dan Produksi Padi Sawah Berdasarkan Kecamatan di Kabupten Rokan Hilir 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-68 Simpang kanan. Dimana wilayah yang memiliki lahan padi sawah terbesar adalah Kecamatan Sinoboi yaitu seluas 2.304 dengan Produksi 8.225 ton serta Kecamatan Rimba Melintang yang memiliki luas sebesar 1.750 ha dengan total produksi6.248 ton.Dengan rata- rata Produksinya yaitu sebanyak 3,57 ton per hektar nya untuk disetiap daerah yang memiliki lahan padi sawah.  Jagung Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Luas tananaman Jagung yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah 297 (ha) yang tersebar disetiap Kecamatan yang ada terkecuali Kecamatan Tanjung Melawan, Rantau Kopar, Tanjung Medan, Bangko, batu hampar, Serta Kecamatan Pekaitan. Sektor Basis jagung yang ada di Kabuapten Rokan Hilir adalah Kecamatan Bagan Sinembah sebesar 202 (ha) atau sebsar 68 persen dari total luas tananaman jagung di Kabupaten Rokan Hilir dengan Total Produksinya 452,48 ton.  Ketela Pohon Gambar II-53: Luas dan Produksi jagung Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-69 Gambar II-54: Luas dan Produksi Ketela Pohon di Kabupaten Rokan Hilir Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Gambar II-55: Luas dan Produksi Ketela Rambat Di Kabupaten Rokan Hilir 2014 Di Kabupaten Rokan Hilir ketela pohon merata di setiap kecamatan, hanya kecamatan Tanah Putih, Rantau Kopar dan Tanjung Medan yang tidak memiliki. Luasnya adalah 409 (ha) dengan Total produksi sebesar 10.442 (ton). Kecamatan yang menjadi sentral ketela pohon di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan bagan Sinembah yang memiliki lahan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-70 seluas 245 (ha) dengan total Produksi 6.254,85 (ton) setiap tahunnya atau penyumbang ketela pohon sebesar 60 persen dari total keseluruhan ketela pohon yang ada.  Ketela Rambat Luas tananaman Ketela Rambat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah 54 (ha) denga total Produksinya sebesar 443,43 (ton). Sektor Basis Ketela Rambat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Simpang Kanan sebesar 20 (ha) atau sebsar 37 persen dari total luas tananaman Ketela rambat di Kabupaten Rokan Hilir dengan total produksinya 164,2 ton.  Kacang Tanah Luas tananaman Kacang tanah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah 30 (ha) denga total Produksinya sebesar 27,6 (ton). Sektor Basis Ketela Rambat yang ada di Kabupatenen Rokan Hilir adalah Kecamatan Simpang Kanan sebesar 17 (ha) atau sebsar 57 persen dari total luas tananaman Kacang tanah di Kabupaten Rokan Hilir dengan total produksinya 15,64 ton.  Kacang Kedelai Di Kabupaten Rokan Hilir Kacang Kedelai hanya dimiliki oleh beberapa kecamatan saja . Luasnya adalah 457(ha) dengan Total produksi sebesar 520,98 (ton). Kecamatan yang menjadi sentral Kacang Kedelai di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Pekaitan yang memiliki lahan seluas 401 (ha) dengan total Produksi 457,14 (ton) setiap tahunnya atau penyumbang Kacang Kedelai sebesar 88 persen dari total keseluruhan Kacang Kedelai yang ada. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-71  Kacang Hijau Tanaman Kacang Hijau di Kabupaten Rokan Hilir hanya terdapat di tiga kecamatan saja yaitu kecamatan Bagan Sinembah, Simpang Kanan serta Sinoboi. Total Luas Tananman Kacang Hijau adalah sebesar 30 (ha) dengan Total Produksi sebesar 20,8 (ton). Dimana daerah yang menjadi sentral Kacang Hijau di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Simapang kanan memiliki luas setengah dari luas keseluruhanya dengan total Produksi 15,6 (ton) atau sebesar 75 persen total Kacang tanah keseluruhan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Gambar II-56: Luas (ha) dan Produksi (ton) Tanaman Kacang Kedelai Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-72  Sayur Sayuran Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Luas tanaman sayu-sayuran di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah sebesar 761(ha) dengan total produksi sebesar 1.570 ton dengan rata-rata produksi sebesar 2,1 (ton) perhektarnya. Jenis tanaman sayur-sayuran ini terdiri dari sawi, bayam, kangkung, terong, kacang panjang , cabe dan ketimun. Produksi sayur-sayuran di Kabupaten Rokan Hilir untuk sawi sebesar 284 ton, bayam 144 ton, Kangkung 306, terong 128 ton, Kacang panjang 331 ton, cabe 259 ton dan ketemun sebesar 118 ton. Dengan luas masing-masing jenis tananman sayur-sayuran adalah sawi 48 ha, bayam 85 ha, kangkung 76 ha, terong 118 ha, kacang panjang, 143 ha, cabe 173 ha dan ketimun sebesar 118 ha. Untuk Lebih Jekasnya dapat dilihat di gambar dibawah ini sebagai berikut: Gambar II-57: Luas Panen Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Jenis Tanaman (Ha) Kabupaten Rokan Hilir 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-73 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) 2.3.3.2. Peternakan Pembangunan subsektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak. Populasi ternak di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 tercatat: sapi16.460 ekor, kerbau 30 ekor, kambing/domba 12.770 ekor dan babi 1.507 ekor. Informasi lain yang diperoleh Dinas Peternakan adalah jumlah ternak yang dipotong. Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 2.651 ekor sapi, 32 ekor kerbau, 1.037 ekor kambing/domba. Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Gambar II-59: Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Menurut Jenis Tanaman (Ton) Gambar II-59: Banyak Ternak yang dipotong Menurut jenisnya dan Kecamatan (Ekor) Di Kabupaten Rokan Hilir 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-74 2.3.3.3. Perkebunan Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini ialah kelapa sawit, karet dan kelapa. Pada tahun 2014 luas areal perkebunan adalah 215.471,9 ha yang terdiri dari26.359,50 haKaret, 5.545,7 ha kelapa, 183.170,20 ha kelapa sawit , 263,90 ha kakao, 1,60 ha kopi dan 113 ha pinang. Untuk lebih jelasnnya penyebaran berdasarkan kecamatan dapat dilihat di gambar dibawah ini sebagai berikut: Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Sedangkan untuk total produksi tanaman perkebunan di kabupaten Rokan Hilir sebesar 543.554,5 ton. Dimana 92 persen dari total produksi perkebunan adalah komoditi kelapa sawit yaitu sebesar 500.723 ton, karet 22.574 ton, kelapa 4.719,8 ton, kakao 108,5 ton serta pinang sebesar 15.429,20 ton. Untuk lebih jelasnnya dapat dilihat pada gfafik di bawah ini bagaimana total produksi perkebunan yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupten Rokan Hilir tahun 2014 adalah sebagai berikut: Gambar II-60: Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman(ha) dan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-75 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) 2.3.3.4. Urusan Kehutanan Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya. Luas Hutan di Kabupaten Rokan Hilir 2014 adalah 573.571 ha. Bila dirinci menurut fungsinya seluas 238.760 merupakan hutan lindung, 6.597 ha hutan suaka alam, 13.002 ha hutan produksi, 153.169 ha hutan pproduksi terbatas dan 162.043 ha hutan produksi yang dapat di konservasi. Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) Keterangan : HL : Hutan Lindung HP : Hutan Produksi HPT : Hutan Produksi Terbatas Gambar II-61: Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman (ton) dan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 Gambar II-62: Luas Hutan Menurut Fungsi Hutan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-76 HPK : Hutan Produksi yang dapat dikonversi KSA-W : Konservasi Sumber Daya Alam – Wisata Pada tahun 2014 tercatat produksi hasil hutan di kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 172.906,31 m3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel dibawah ini sebagai berikut: Tabel II-29: Produksi hasil Hutan menurut Jenisnya di kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2014 No Jenis Hasil Hutan Satuan 2011 2012 2013 2014 1 Kayu Bulat M3 17.596,05 1.441,53 5.094,48 2 Kayu Bulat Kecil M3 333.216,86 139.631,79 9.807.11 3 Bahan Baku Serpih M3 4 Bahan Bakau M3 5 Arang Bakau Ton 6 Kayu Gergajian M3 916,41 221.59 371.79 475.26 7 Wood Working M3 8 Fancy Wood M3 9 Block Board M3 10 Veneer M3 53.957,46 11 Plywood M3 41.051,12 21.400,43 31.216,33 36.616,13 12 Moulding M3 13 Bahan Baku Serpih Akasia M3 281.571,40 135.814,91 14 Rotan Ton Jumlah 446.737,90 162.473,75 317.882,21 172.431,04 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Dari 172.431,04 produksi hutan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, didomnasi jenis hasil hutan bahan baku serpih akasia yaitu sebesar 135.814,04 M3 atau 79 persen dari total keseluruhan hasil hutan yang ada, Paly wood sebesar 36.616,13 M3 serta kayu gergajian sebesar 474,26 M3. 2.3.3.5. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah salah kabupaten penghasil energi dan sumerdaya mineral di Provinsi Riau. Sumberdaya energi merupakan sumberdaya alam yang dapat diolah oleh manusia sehingga dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan energi, seperti minyak bumi. Produksi Migas di Kabupaten Rokan Hilir cenderung menurun pada periode 2010-2013, kemudian naik kembali pada tahun 2014. Produksi migas di Kabupaten Rokan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-77 Hilirmenurundari 21.620,69ribu Barel pada tahun 2010 menjadi 19.628,89 ribu Barel pada tahun 2013, kemudian meningkat menjadi 20.282,48 ribu Barel pada tahun 2014. Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015 2.3.3.6. Urusan Pariwisata Provinsi Riau setidaknya memiliki 275 objek wisata, 19 objek wisata ada di Kabupaten Rokan Hilir. Objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir meliputi wisata alam sebanyak 5, wisata sejarah 9, wisata religius 1, wisata bahari 1, rekreasi 1, dan wisata minat khusus 2. Tabel II-30: Objek Wisata di Riau N o Kabupaten Objek Wisata Ala m Sejara h Buday a Religius Bahar i Tirt a Rekreas i Agr o Minat Khusus Tota l 1 Kuantan Singingi 14 6 4 2 12 3 41 2 Indragiri Hulu 15 9 2 3 29 3 Indragiri Hilir 10 10 5 4 5 2 1 6 43 4 Pelalawan 2 3 1 1 1 2 10 5 Siak 4 19 2 2 1 1 29 6 Kampar 5 5 3 4 5 3 1 3 29 7 Rokan Hulu 10 4 1 2 17 8 Bengkalis 1 3 3 3 5 2 17 9 Rokan Hilir 5 9 1 1 1 2 19 10 Kep. Meranti 2 4 6 11 Pekanbaru 1 2 2 2 1 4 7 19 12 Dumai 6 3 2 1 1 3 16 Jumlah 75 73 20 17 11 34 10 10 25 275 Gambar II-63: Produksi/Lifting Migas di Provinisi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2010-2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-78 Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) Sumber: BPS, Provinsi Riau (2015) 2.3.3.7. Urusan Kelautan dan Perikanan 2.3.3.7.1. Perikanan Produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar berasal dari perikanan laut. Pada tahun 2014, produksi perikanan tercatat sebanyak 53.080,00 ton, dimana sebanyak 51.070,00 ton atau 93,74 persen merupakan hasil perikanan laut dan perairan umum dan hanya 2.010,00 ton ( 3,69 persen) hasil dari perikanan budidaya. Bila dibandingkan dengan total produksi ikan pada tahun sebelumnya yang berjumlah 50.230,46 ton berarti produksi perikanan 8,46 persen mengalami peningkatan sebesar persen. Gambar II-64: Jumlah Akomodasi Hotel, Kamar dan tempat Tidur di Provinsi riau dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-79 Sumber: BPS, Rokan Hilr (2015) Dengan meningkatnya Produksi ikan di Rokan Hilir pada tahun 2014 sebesar 54,48 menandakan bahwa Kabupaten Rokan Hilir akan menjadi salah satu Kabupaten/kota sentral ikan terbesar di Provinsi Riau bahkan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa adanya fokus perhatian pemerintah terhadap para nelayan yang ada di kabupaten Rokan Hilir dengan program-program yang diterapkan. Karena pada tahun 2012-2013 produksi ikan di Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan terutama pada tahun 2013 hanya sebesar 33,85 persen. Gambar II-65: Produksi Perikanan Rokan Hilir tahun 2007 – 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-80 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) Gambar II-66: Produksi Perikanan Menurut Kecamatan (ton) Tahun 2014 Gambar II-67: Produksi Perikanan Budidaya Menurut jenis Perikanan (kg) Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-81 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) 2.3.3.8. Urusan Perdagangan 2.3.3.8.1. Ekspor Nilai ekspor Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2014 adalah US$ 7.360.003 dan tidak ada impor. Hal menghasilkan surplus pembayaran luar negeri sebesar US$ 7.360.003. Pada 2013 2014 2013 2014 1 Tenggiri 489.387 578.953 13.702.836 16.210.684 2 Parang-parang 228.954 356.912 4.579.080 7.138.240 3 Senangin 3.985.400 4.086.431 127.532.800 245.185.860 4 Bawal Putih 988.600 876.900 79.088.000 87.690.000 5 Bawal Hitam 46.800 56.894 3.042.000 3.698.110 6 Kakap 137.000 256.879 4.795.000 11.559.555 7 Kurau 897.000 97.500 7.176.000 11.700.000 8 Sembilang 389.765 589.742 5.846.475 8.846.130 9 Malong 664.415 796.894 11.959.470 14.334.092 10 Kelampai 9.682 8.593 145.230 128.895 11 Gerot 2.189 1.875 43.780 37.500 12 Manyung 2.150 1.452 21.500 43.560 13 Puput 6.359 2.182 76.308 54.550 14 Talang 431.600 19.874 8.623.000 298.110 15 Layur 308.150 7.892 4.622.250 94.704 16 Sebelah 872.321 378.651 17.446.420 7.573.020 17 Belanak 263.000 308.150 2.630.000 4.622.250 18 Pari 5.752.000 735.980 57.520.000 16.191.560 19 Hiu 1.667 196.541 50.010 1.965.410 20 Gulama 2.687 6.234.267 67.175 62.342.670 21 Lomek 968.365 1.021.181 17.430.570 18.381.258 22 Biang-biang 139.400 21.689 2.091.000 325.335 23 Ikan Rucah 30.212.000 33.168.000 84.593.600 92.870.400 24 Udang Putih 52.345 50.327 3.402.425 1.177.190 25 Udang Merah 761.439 671.880 19.035.974 4.529.430 26 Udang Swallow 268.320 375.865 9.391.200 16.797.225 27 Ikan Lainnya 365.000 168.170 2.555.000 13.155.275 48.245.995 51.069.674 487.467.103 646.951.013 Produksi (kg) Jenis IkanNo Nilai (Rp 000) Jumlah Tabel II-31: Produksi dan Nilai Perikanan Laut Menurut Jenis Ikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2014 Gambar II-68: Jumlah dan nilai Ekspor Kabupaten Rokan Hilir tahun 2009-2014 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-82 tahun 2014 terjadi peningkatan nilai ekspor terhadap tahun 2013. Pada tahun 2013 nilai ekspor sebesar US$ 2.237.252 sedangkan tahun 2013 naik menjadi US$ 2.237.252. Pelabuhan muat Panipahan menjadi pelabuhan muat dengan nilai ekspor terbesar, yakni US$ 7.269.411. Nilai ekspor Rokan Hilir sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai ekspor Provinsi Riau yang mencapai US$ 21.865.165 juta pada tahun 2014. Gambar II-69: Eksport Kabupaten Rokan Hilir menurut Pelabuhan Muat Tahun 2010-2014 Sumber: BPS, Rokan Hilir (2015) 2.3.3.8.2. Impor Sejak tahun 2010-2014 tidak ada kegiatan impor pada pelabuhanpelabuhan yang berada diKabupaten Rokan Hilir. Kemungkinan yang terjadi, barang-barang dari luarnegeri yang masuk ke Kabupaten Rokan Hilir melalui pelabuhan di daerah lain. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana nilai impor tahun 2009 dengan nilai US$ 800.000 dan tahun 2008 sebesar US$570.134. 2.3.4. Fokus Urusan Penujang 2.3.4.1. Bidang Urusan Perencanan Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir antara lain draf Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-83 Draf RPJPD Kabupaten Rokan telah disusun untuk jangka waktu 2005 – 2025, untuk saat ini RPJPD Kabupten Rokan Hilir masih dalam tahapan pengesahan namun telah melalui proses evaluasi dari Pemerintah Provinsi Riau. RPJMD Kabupaten Rokan Hiliri saat ini merupakan RPJMD tahap ke ketiga dengan penekanan pembangunan pada ekonomi kemasyrakatan untuk Periode 2016-2021. Semua dokumen perencanaan ini selalu disusun oleh Kabupaten Rokan Hilir sesuai jadwal yang telah tetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010. Termasuk dalam pembuatan dokumen RKPD dan APBD dari tahun 2011-2016 yang menagcu pada RPJMD. Jika dilihat aspek ketersediaan maka dokumen perencanan pembangunan sudah tersedia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan dokumen perencanaan tersebut adalah masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari belum tersedianya gambaran yang jelas tentang evaluasi dari capaian dokumen tersebut oleh karena itu upaya agar program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalan belum memberikan hasil yang pembangunan yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat walau telah memberikan dampak positif. 2.3.4.2. Bidang Urusan Keuangan Merujuk pada Gambar di bawah terlihat selama kurun waktu 2011-2015 rata pertumbuhan pendapatan yang terdiri dari dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tumbuh sebesar 1,80%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan arah pertumbuhan yang positif, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sebagian besar disebabkan menurunnya penerimaan dari dana transfer bagi hasil bukan pajak. Sementara itu bila dilihat dari masing-masing jenis pendapatan, terlihat bahwa pendapatan yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni tumbuh rata-rata 336,05% kemudian dikuti oleh pendapatan asli daerah dengan rata- rata pertumbuhan 14,18%. Sedangkan pendapatan transfer selama kurun waktu yang sama hanya tumbuh rata-rata 1,32 %. Namun demikian pada tahun 2015 dana transfer mengalami penurunan. Penurunan penerimaan dana transfer pada tahun tersebut disebabkan karena menurunannya harga minyak dipasaran internasional, sementara bagi hasil minyak dan gas merupakan penerimaan terbesar. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-84 Tabel Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2010-2015 2.3.4.3. Bidang Kepegawaian Jumlah pegawai negeri dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir masih 6365 orang yang tersebar pada Selurug SKPD dengan popoulasi ANS wanita 3637 orang dan Pria 2732 orang. Jika dilihat dari pendidikan akhir yang diselesaikan oleh ANS di lingkunagan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir 56% dari ANS yang ada masih memiliki pendidikan dibawah sarjana. Dalam pengembangan SDM pada lingkungan Pemerintahan yang ada Kabupaten Rokan hilir masih mempuyai pekerjaann yang sangat besar dalam meningkatkan tingkat pendidikan pada ANS hal yang paling mungkin untuk dapat meningkatkan kompetensi ANS pada lingkunangan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir dalam jangka pendek adalah dengan melakukan pelatihan dan untuk jangka panjang adalah membatu ANS dalam melanjutkan Pendidikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada garfik berikut. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-85 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tabel II-32 Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan Menurut kelompok barang makanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2014 Sumber: Rokan Hilir 2015 Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan tentang kemampuan suatu daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumahtangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. 2.4.1.1. Konsumsi Rumahtangga Per Kapita Pengeluaran rata- rata menurut kelompok barang yang ada di kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2010-2014 yang terbesar terdapat pada padi-padian careals yang mana mengalami peningkatan sepanjang tahun 2010 sampai 2014. Dimana Pada Tahun 2010 sebesar 56.184 dan mengalami kenaikan sebesar 56.763 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 66.448 dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yaitu sebesar 68.267 dan 71.988. Sedangkan urutan kedua yang tertinggi adalah jenis Makanan dan Minuman jadi Prep yang mana pada tahun 2010 sebesar 42.113 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan 2012 yaitu sebesar 53.378 dan 54.273 serta mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 47.785 dan 49.980.sedangkan untuk urutan 2010 2011 2012 2013 2014 1 Padi-padian Cereals 56,184 56,763 66,448 68,267 71,988 2 Umbi-umbian Tobers 2,77 2,942 3,486 3,399 3,67 3 Ikan Fish 36,023 42,335 59,29 54,384 52,994 4 Daging Meat 11,452 8,438 12,427 11,239 13,437 5 Telur & susu Eggs & Milk 19,55 19,354 21,862 25,161 18,875 6 Sayur-sayuran Vegetables 31,524 30,766 34,369 39,759 40,003 7 Kacang-kacangan Legumes 7,29 5,011 5,842 5,463 6,801 8 Buah-buahan Fruits 14,416 15,447 19,28 18,476 20,178 9 Minyak dan Lemak Oil & Fats 12,064 14,196 17,712 15,678 17,763 10 Bahan Minuman Beverages Stu 14,002 13,972 16,854 15,454 16,407 11 Bumbu-bumbuan Spices 6,955 6,725 8,871 7,793 8,538 12 Konsumsi Lainnya Miscellacous 10,592 6,608 7,83 6,378 6,466 13 Makanan & Minuman Jadi Prep 42,113 53,378 54,273 47,785 49,98 14 Tembakau & sirih Tobacco & B 41,582 47,239 55,573 58,092 64,607 306,517 323,174 384,12 377,329 391,708 No Jenis Pengeluaran Konsumsi Kelompok Pengeluaran Perkapita MAKANAN RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-86 ke tiga adalah jenis Temabakau dan sirih Tobacco & B, hal ini mengindikasikan bahwa di kabupaten rokan Hilir banyak terdapat perokok aktif, dimana pada tahun 2010 sebesar 41.582 dan mengalami kenaikan secara terus menerus pada tahun 2011 sampai 2014 yaitu sebesar 47.239, 55.573, 58.092 dan 64.607. 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani Gambaran pencapaian pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani sebagai bahagian dari masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama dari pembangunan. Salah satu ukuran kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep NTP secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Sebagai indikator kesejahteraan petani, maka NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran petani. Tabel II-33: Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (Ntp) Provinsi Riau Tahun 2010-2014 Tahun Indeks Harga yang Diterima Petani (It) Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) Nilai Tukar Petani (NTP) 2010 125,07 120,11 102,36 2011 131,69 125,34 103,42 2012 134,76 129,25 101,71 2013 137,38 135,49 99,49 2014 108,90 112,34 100,08 Sumber: BPS, 2015 Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa NTP petani di Riau sebagai gambaran rata- rata NTP petani yang termasuk di Kabupaten Rokan Hilir terlihat semakin menurun selama periode 2010 – 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani semakin menurun dari tahun ke tahun. 2.4.1.3. Produktivitas Total Daerah Daya saing ekonomi daerah dapat juga digambarkan oleh produktivitas kerja penduduk pada suatu daerah. Produktivitas kerja adalah rasio antara produk barang danjasa yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerjabaik individu maupunkelompok pada suatu daerah pada periode waktu tertentu. Artinya produktivitas tenaga kerja merupakan besarankontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan ekonomi. Berikut ini disajikan produktivitas penduduk yang bekerja di Kabupaten Rokan Hilir dan perbandingannya dengan produktivitas Provinsi Riau. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-87 Tabel II-34: Produktivitas Penduduk yang Bekerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010- 2014 Tahun Produktivitas Rokan Hilir (Rp/Org) Produktivitas Riau (Rp/Org) 2010 58.670.748 45.034.505 2011 49.713.862 42.350.801 2012 51.888.848 42.350.801 2013 51.621.485 43.956.980 Sumber: BPS, 2015 Pada tabel diatas terlihat bahwa secara umum produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Rokan Hilir lebih baik jika dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Riau selama periode 2010-2013. 2.4.1.4. Nilai Tukar Perani Gambaran pencapaian pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani sebagai bahagian dari masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu menjadi tujuan utama dari pembangunan. Salah satu ukuran kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan rasio harga yang diterima petani (HT) terhadap harga yang dibayar petani (HB). Konsep NTP secara sederhana menggambarkan daya beli pendapatan petani. Sebagai indikator kesejahteraan petani, maka NTP merupakan rasio antara nilai pendapatan terhadap nilai pengeluaran petani. Tabel II-35: Indeks Harga yang Diterima Petani (It), Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Nilai Tukar Petani (Ntp) Provinsi Riau Tahun 2010-2014 Tahun Indeks Harga yang Diterima Petani (It) Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) Nilai Tukar Petani (NTP) 2010 125,07 120,11 102,36 2011 131,69 125,34 103,42 2012 134,76 129,25 101,71 2013 137,38 135,49 99,49 2014 108,90 112,34 100,08 Sumber: BPS, 2015 Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa NTP petani di Riau sebagai gambaran rata- rata NTP petani yang termasuk di Kabupaten Rokan Hilir terlihat semakin menurun selama periode 2010 – 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani semakin menurun dari tahun ke tahun. 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.4.2.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai landasan pembangunan dan pengembangan wilayah. Penataan ruang bersifat konkuren atau merupakan urusan wajib yang menjadi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-88 urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota didalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, sesuai kewenangan masing- masing. Sesuai dengan ketentuan UU No. 26 tahun 2007 bahwa penataan ruang nasional, penataan ruang provinsi, dan penataan ruang kabupaten kabupaten/kota saling mengacu dan saling melengkapi. RTRW Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dalam dokumen Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 untuk periode 2002-2012. Namun, penataan ketaan penataan ruang sesuai dengan RTRW belum dapat dinilai karena RTRW Provinsi Riau yang disusun sampai saat ini belum menjadi dokumen resmi karena belum ditetapkan dalam peraturan daerah. 2.4.2.2. Luas Wilayah Produktif Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Ketersediaan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan infrastruktur yang terkait dengan pembentukan daya saing daerah adalah infrastruktur dasar meliputi, jalan, irigasi, dan listrik. Ketertinggalan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi dan listrik akan menggambarkan ketertinggalan daerah. Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu sentra padi sawah di Provinsi Riau, maka ketersediaan infrastruktur irigasi menjadi hal penting sebagai indicator daya saing ekonomi daerah. Tabel II-36: Produktivitas Penduduk yang Bekerja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010- 2014 Tahun Luas Lahan Sawah (ha) Luas Lahan Sawah Beririgasi (ha) Luas Lahan Sawah Tidak Beririgasi (ha) 2010 33.965,00 198,00 33.767,00 2011 33.012,00 198,00 32.814,00 2012 32.998,38 - 32.998,38 2013 12.381,00 - 12.381,00 Sumber: Statistik Lahan Pertanian 2014 (BPS, 2015) Data luas areal lahan salah yang dikutip dari Statistik Lahan Indonesia, terlihat bahwa luas lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Rokan Hilir sangat sedikit, yaitu baru mencapai 198 ha dari keseluruhan luas lahan sawah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastuktur irigasi masih sangat minim, sehingga dapat menjadi penyebab kurangnya dukungan terhadap pengembangan produktivitas padi sawah dan dapat menurunkan daya saing daerah. 2.4.2.3. Layanan Transportasi Hal penting lainnya dalam hal ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kemajuan daerah dalah ketersediaan jalan. Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran lalulintas di darat. Lancarnya lalu lintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian suatu daerah. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-89 Didaerah Rokan Hilir pada tahun 2013 tercatat panjang jalan Kabupaten 2.311 km, panjang jalan propinsi 3032,32 Km dan panjang jalan negara1134,46 km serta panjang jembatan pada jalan negara dan popinsi 1.256 m.Dilihat dari jenis permukaannya,sebagian besar jalan kabupaten berupa jalan tanah yaitu sepanjang 829,76 km (35,90 persen). Panjang jalan kabupaten yang berupa jalan aspal sepanjang 699,84 km (30,28 persen). Tabel II-37: Panjang Jaringan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kondisi Tahun 2013 Tingkat Pemerintahan Panjang Jalan Kondisi Jalan Baik sedang Rusak Rusak Berat
17. 1.Negara 1.134,46 km 73,04% 18,45% 5,40% 3,11%
18. 2.Provinsi 3.032,32 Km 30,70% 30,86% 17,96% 20,48%
19. 3.Kabupaten 2.311 km 43,49% 24,67% 10,95% 2,34% Sumber: Riau dalam Angka 2014 Sedangkan yang permukannya beton dan kerikil masing- masing sepanjang 488,52km (21,14 persen) dan 292,93km (12,68 persen). Dari keseluruhan jalan kabupaten hanya 43,49 persen yang kondisinya baik. Sebanyak 24,67 persen berkondisi sedang,10,95 persen dengan kondisi rusak dan 2,33 persen jalan kabupaten rusak berat.Sedangkan jalan propinsi sepanjang 107,95 km (72,13 persen) dengan jenis permukaan aspal. Sisanya dengan permukaan kerikil sepanjang 41,70 km (27,87 persen). Sebanyak 74,94 persen dari jalan propinsi dengan kondisi baik. Jalan propinsi yang sedang sebesar 21,72 persen,sedangkan untuk yang kondisinya rusak sebesar 3,34 persen. Seluruh jalan negara berpermukaan aspal. Sedangkan kondisinya, 60 persen baik dan hanya 40 persen yang masuk kategori sedang.Seperti halnya pada tahun sebelumnya, sejak tahun 2009 tidak ada perubahan panjang konstruksi jembatan pada jalan negara dan propinsi. Tercatat sebagian besar yaitu sepanjang 785 m (62,50 persen) yang konstruksinya berupa rangka. Sedangkan untuk konstruksi jembatan yang berupa komposit hanya 251 m (19,98 persen). Untuk konstruksi jembatan yang berupa kayu dan beton hanya sepanjang 206 m (16,40 persen) dan 14m (1,12 persen). Besarnya tingkat kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hilir bukan merupakan hal yang luar biasa mengingat tiga sektor pendukung perekonomian Kabupaten Rokan Hilir adalah industri pengolahan seperti industri pengolahan kayu, pertambangan dan pertanian yang didominasi perkebunan kelapa sawit dan karet. Ketiga sektor perekonomian ini memberikan beban yang sangat besar pada infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hilir akibat mobilisasi kendaraan angkutan peralatan, bahan baku dan hasil olahan yang bertonase tinggi (tonase kendaraan besar dari 20 ton). Disamping itu, kerusakan infrastruktur jalan juga disebabkan sebagian besar kondisi tanah dasar (subgrade) di Kabupaten Rokan Hilir merupakan tanah lunak dengan daya dukung yang rendah. Keterbatasan anggaran biaya dan pemanfaatan teknologi stabilisasi/perkuatan tanah lunak pada pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-90 infrastruktur jalan merupakan beberapa faktor yang menyebabkan daya dukung infrastruktur jalan yang dibangun tidak sesuai dengan beban tonase kendaraan yang ada.Kerusakan infrastruktur jalan ini baik secaral angsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi daya saing perekonomian dan minat investasi di Kabupaten Rokan Hilir. Selain infrastruktur jalan, telah dibangun juga jembatan yang pada tahun 2009 tercatat sepanjang 1256m.Fasilitas terbangun lainnya meliputi pelabuhan dan fasilitas irigasi meskipun infrastruktur ini masih perlu ditingkatkan. Disamping itu, pembangunan bandara di Sinaboi telah selesai proses perencanaannya dan tinggal dilanjutkan pelaksanaannya. Tabel II-38: Jumlah Kendaran Bermotor Pada Tahun 2016 Jumlah Kendaraan Bermotor 47.471 Unit
20. 1.Mobil Penumpang 2.984 Unit
21. 2.Bus 33 Unit
22. 3.Truk Unit
23. 4.Sepeda Motor 44.454 Unit Untuk gambaran angkutan umum yang telah dibangun oleh pmerintah Kabupaten Rokan Hilir awal tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel II-39: Jumlah Fasilitas Angutan Umum Pada Tahun 2016 II. Angkutan Umum *
24. 1.Jumlah Angkutan Umum ** 2.022 Unit 1). Mobil Penumpang Umum 76 Unit 2). Mobil Bus 87 Unit 3). Mobil Barang 1.859 Unit 4). Kereta Gandengan Unit 5). Kereta Tempelan Unit
25. 2.Jumlah Ijin Trayek yang Dikeluarkan ** 58 Unit 1). Izin Trayek antarkota antarprovinsi Unit 2). Izin Trayek Perkotaan Unit 3). Izin Trayek Pedesaan 58 Unit
26. 3.Jumlah Uji Kir Angkutan Umum ** 5.425 Unit 1). Mobil Penumpang Umum 76 Unit 2). Mobil Bus 87 Unit 3). Mobil Barang 5.261 Unit 4). Kereta Gandengan Unit 5). Kereta Tempelan 1 Unit
27. 4.Lama Pengujian KIR ** 5 Hari 1). Mobil Penumpang Umum 1 Hari 2). Mobil Bus 1 Hari 3). Mobil Barang 1 Hari 4). Kereta Gandengan 1 Hari 5). Kereta Tempelan 1 Hari
28. 5.Biaya Pengujian KIR ** 310.000 Rp RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-91 1). Mobil Penumpang Umum 58.000 Rp 2). Mobil Bus 63.000 Rp 3). Mobil Barang 63.000 Rp 4). Kereta Gandengan 58.000 Rp 5). Kereta Tempelan 68.000 Rp 2.4.2.4. Layanan Air Minum Pencapaian pembangunan air bersih di Kabupaten Rokan Hilir terlihat menunjukkan perbaikan. Walaupun demikian, secara keseluruhan akses terhadap air minum bersihtampaknya masih menjadi masalah yangserius bagi penduduk di Rokan Hilir. Persentase rumah tangga dengan sumber airminum bersih sedikit menurun dibanding 2012,namun lebih dari 56 persen rumah tangga diRokan Hilir masih belum mempunyai aksesterhadap air minum bersih. Dari sejumlahrumah tangga yang mempunyai akses airminum bersih, hanya sekitar 32,68 persenmengakses air minum kemasan dan isi ulang. Hal ini mengindikasikan bahwa akses air bersih yang diperoleh oleh rumah tangga bukan berasal dari pembangunan jaringan air bersih yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi dari sumber air isi ulang. Tabel II-40: Persentase Rumah Tangga Menurut Akses terhadap Air Bersih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2013 Tahun Akses Air Bersih Tidak Akses Air Bersih 2010 49,26 50,64 2011 44,76 55,24 2012 46,66 53,34 2013 56,70 43,30 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2014 (BPS, 2015) 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi 2.4.3.1. Angka kriminalitas Pelaksanaan pembangunan memerlukan kondisi yang kondusif dari aspek keamanan, ketertiban, tingkat kriminalitas. Agenda pembangunan ini termasuk dalam agenda aman dan damai. Tindak kriminalitas pada suatu wilayah atau daerah secara signifikan mengganggu aktivitas masyarakat dan pembangunan. Untuk itu, tingkat kriminalitas merupakan salah satu gamabaran tentang kondisi daerah yang aman, tertib dan damai. Investasi dalam pengertian konsepsional merupakan hasil dari sebuah proses yang bersifat multi dimensional. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fungsi dari investasi dalam artian penanaman modal atau faktor ekonomi yang paling esensial dan mudah diukur secara kuantitatif. Secara praktis, bahwa investor akan menanamkan modalnya pada suatu bidang usaha tertentu akan selalu memperhatikan faktor-faktor keamanan lingkungan, kepastian RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-92 hukum, status lahan investasi dan dukungan pemerintah. Angka kriminalitas dan jenis kriminalitas menggambarkan kondisi kemanan daerah. Kondisi kriminalitas di Kabupaten Rokan Hilir ditampilkan pada table berikut. Tabel II-41: Banyaknya Kejahatan Dan Yang Diselesaikan Polres Rokan Hilir Tahun 2005- 2012 Tahun Jumlah Kriminalitas Persentase Perkara Diselesaikan Sisa 2005 395 228 167 57.72 2006 766 386 380 50.39 2007 729 382 347 52.4 2008 739 403 336 54.53 2009 752 351 401 46.68 2010 756 323 433 42.72 2011 763 249 514 32.63 2012 726 413 356 56.89 Jumlah 5626 2735 2934 393.96 Sumber: Rokan Hilir Dalam Angka 2015 Dari tabel diatas dapat diketahui banyaknya kejahatan baik itu yang diselesaikan maupun yang belum diselesaikan di Kabupaten rokan Hilir pada tahun 2005-2012. Perkara yang paling banyak itu terdapat pada tahun 2006 dengan jumlah perkara sebanyak 766 perkara dan yang hanya di selesaikan sebanyak 386 perkara. untuk perkara yang pailng sedikit terjadi pada tahun 2005 dengan jumlah perkara 395 dan diselesaikan sebnyak 228 perkara. persentase jumlah perkara yang paling besar adalah terdapat pada tahun 2005 dengan asumsi 57,72 persen dan diikutu pata tahun 2008 dan 2012 sebesar 54,53 persen dan 56,89 persen. Angka kriminalitas di Kabupaten Rokan Hilir adalah dibawah 1 persen, atau dibawah 1 kejadian setiap 1.000 penduduk dalam satu tahun. Angka ini diambil dari kasus kriminalitas yang dilaporkan kepada kepolisian Kabupaten Rokan Hilir. Jumlah ini menunjukkan tingkat kriminalitas di Kabupaten Rokan Hilir tergolong rendah sehingga cukup kondusif untuk iklim berinvestasi. Kecenderungan angka kriminalitas pun terus menurun dari tahun 2008 sampai dengan 2009 dimana hampir 50 persen lebih penurunan kasus kriminalitas yang dilaporkan. Tabel II-42: Banyaknya Peristiwa Kejahatan / Gangguan Kamtibmas yang Dilaporkan dan yang Diselesaikan Polres Rokan Hilir Tahun 2011 – 2012 No Jenis Kejahatan 2011 2012 JTP PTP JTP PTP 1 Pencurian 103 50 88 74 2 Pencurian dengan Pemberatan 89 26 67 25 3 Pencurian dengan Kekerasan 46 7 29 7 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-93 No Jenis Kejahatan 2011 2012 JTP PTP JTP PTP 4 Curanmor 115 25 61 15 5 Anirat 9 3 2 0 6 Narkotika / Psikotropika 39 23 80 55 7 Asusila / Pemerkosaan / Cabul / Perzinahan 8 6 40 37 8 Penggelapan 43 22 42 16 9 Perjudian 28 15 48 51 10 Penipuan 27 5 30 3 11 Penemuan Mayat 3 0 3 0 12 Illegal Logging 4 0 13 10 13 Pembakaran 2 0 4 0 14 TP HAKI - - - - 15 TP Advokat - - - - 16 Penyelundupan - - - - 17 Pengeroyokan 3 0 13 8 18 Pengancaman 0 0 0 0 19 Migas 1 0 4 2 20 Pengrusakan 20 4 13 6 21 Pemerasan 10 3 5 1 22 Perbuatan tidak menyenangkan 10 3 10 3 23 Bunuh Diri 1 0 1 2 24 Memberi keterangan palsu - - - - 25 Pembunuhan 4 0 4 2 26 Pemalsuan Surat 6 0 2 1 27 Kecelakaan Kerja 1 - 1 - 28 Minuman Keras - - - - 29 Kecelakaan Lalu Lintas 225 159 - - 30 Melarikan Anak Orang 5 2 3 3 31 Trafficking - - - - 32 Penyerobotan Tanah 5 0 4 0 33 Kebakaran Hutan dan Lahan 1 0 3 0 34 Penadahan 2 2 3 7 35 Senjata Api/ Handak/ Sajam 4 2 - - 36 Unjuk Rasa - - - - 37 Diterkam Harimau - - - - 38 Penghinaan 1 - - - 39 Illegal Fishing 1 1 1 1 40 TP Lingkungan Hidup - - - - 41 Korupsi - - - - 42 Kecelakaan Laut - - - - RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-94 No Jenis Kejahatan 2011 2012 JTP PTP JTP PTP 43 Kejahatan Lain-lain - - 152 84 Jumlah 816 358 726 413 Sumber: Rokan Hilir Dalam Angka 2015 Untuk jumlah kejahatan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011 adalah kecelakaan lalu lintas curanmor dan pencurian yaitu sebanyak 225 ,115 dan 1o3 Kasus. Sedangkan pada tahun 2012 adalah kecahatan lain lain yaitu sebesar 152 dan pencurian sebesar 88 dan 80 kasus untuk Narkotika. jumlah kasus yang ada di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2011- 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 816 menjadi 762 sedangkan untuk kasus yang telah di selesaikan mengalami peningktan yaitu sebesar 358 kasus pada tahun 2011 menjadi 413 pada tahun 2012.Angka kriminalitas dan jenis kriminalitas menggambarkan kondisi keamanan daerah. Kondisi kriminalitas di Kabupaten Rokan Hilir ditampilkan pada table diatas. 2.4.3.2. Eletrifikasi Pada awal tahun 2016 masih terdapat 37.143 KK yang belum merasakan pelayanan listrik dengan kelompok pengunan daya listrik 900 watt yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga yaitu 47.983 RT. untuk lebih jelasnya dapat diihat pada tabel berikut: Tabel II-43: . Jangkawan Pelayanan Energy Listrik Tahun 2015 Jangkauan Pelayanan Energi Listrik 1). Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik (PLN) 86.668 KK 2). Jumlah Keluarga Yang Menggunakan Listrik Non PLN KK 3). Jumlah Keluarga Yang Belum Menggunakan Listrik 37.143 KK 4). Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) ** 86.668 RT
29. 1.Rumah Tangga dengan daya 450 watt 8.491 RT
30. 2.Rumah Tangga dengan daya 900 watt 47.983 RT
31. 3.Rumah Tangga dengan daya 1300 watt 26.516 RT
32. 4.Rumah Tangga dengan daya 2200 watt 3.183 RT
33. 5.Rumah Tangga dengan daya >2200 watt 495 RT Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia 2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2 dan S3) Jumlah pelajar SMA/SMK/MA yang melanjutkan Ke Perguruan Tinggi di Kabupaten Rokan Hilir sangat banyak sekali, hal ini menginyat perlunya proses percepatan pemebngunan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang di dukung dengan SDM yang berkualitas. dari tahun ke tahun jumlah masiswa yang ada diKabupaten Rokan Hilir tersu meningkat hal ini terlihat pada tahun2013/2013 jumlah mahasiswa dan lulusan yang bersal dari perguruan tinggi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-95 berjumlah 4.540 orang mahasiswa dan 1030 orang Lulusan sarjana. hal ini dapat di lihat di tabel dibawah ini. Tabel II-44: Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Perguruan Tinggi Swasta Kabupaten Rokan Hilir 2013/2014 Perguruan Tinggi Mahasiswa Lulusan Perguruan Tinggi Swasta 2.795 685 Perguruan Tinggi Swasta Islam 1.745 345 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Secara keseluruhan berdasarkan data kependudukan tahun 2015 (http://www.rohilkab.go.id/pemerintahan-12-Kependudukan.html)terlihat bahwa jenjang pendidikan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir msih cukup rendah. Sebanyak 1,66 persen penduduk pada jenjang pendidikan sarjana dan keatasnya, sedangkan masih terdapat penduduk dengan pendidikan diploma sampai kebawah sebanyak 98,34 persen. 2.4.4.2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Struktur kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir pada data kependudukan tahun 2015 (http://www.rohilkab.go.id/pemerintahan-12-Kependudukan.html) diperoleh bahwa jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) adalah sebanyak 479.576 jiwa dari total penduduk pada semester I tahun 2015 sebanyak 680.370 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu usia diawah 15 tahun sebanyak 180.133 jiwa dan penduduk usia diatas 64 tahun sebanyak 20.661 jiwa. Berdasarkan data tersebut maka tingkat ketergantungan (dependency ratio) penduduk di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 41,87 persen. Rasio ketergantungan penduduk mengindikasikan beban ketergantungan penduduk usia produktif pada suatu wilayah. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Jika diperhatikan bahwa rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir mengalami perbaikan yang berarti. Pada tahun 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk diperoleh rasio ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 63,24 persen dan mengalami perbaikan menjadi 41,87 persen pada tahun 2015. Sementara itu di Provinsi Riau rasio ketergantungan pada tahun 2010 adalah 54,10 persen dan pada tahun 2015 menjadi 51,60 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata rasio ketergantungan di Provinsi Riau. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-96 Tabel II-45 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Kabupaten Rokan Hilir 2010-2015 No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Standar Interpre tasi belum tercapai (<) sesuai (=) melamp aui (>) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 4 5 6 7 I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Indikator Makro 1.1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7.68 7.77 5.64 6.88 2.1 > 1.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp) 2 PDRB Atas Dasar Harga konstan 2000 (Milyar Rp) 11,385.11 11,521.88 11,597.31 11,760.56 11,535.11 6 Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi 6.1 Pertumbuhan PDRB per-tahun (harga konstan tanpa migas) (%) 6.3 PDRB (harga konstan) per kapita - dengan migas (Juta Rp) 39,964,267.01 39,960,804.08 41,418,231.33 42,405,063.91 44,144,206.11 44,583,546.84 > - tanpa migas (Juta Rp) 24,904,518.08 25,988,537.18 27,848,491.57 29,419,225.97 31,444,255.02 32,106,016.06 > 6.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) 72.43 72.83 73.17 73.45 71.98 66.81 < 6.5 Persentase Penduduk Miskin(%) 9.3 7.58 7.37 7.73 7.28 7.67 < 7 Kesejahteraan Masyarakat 8.1 Pendidikan 8.1 .1 Angka Melek Huruf(%) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-97
a.Penduduk Usia 15 - 24 tahun (%) 100 100 97 96.63 100
b.Penduduk Usia 15 - 55 tahun (%) 98.03 96.73 98.06 94.3 98.89 8.1 .2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 7.24 7.20 7.36 7.42 7.62 7.62 < 8.1 .3 Angka partisipasi murni A SD/MI(%) 97.34 95.56 95.75 > B SMP/MTs (%) 82.45 75.79 73.69 > C SMA/SMK/MA (%) 73.27 46.16 55.51 < 8.1 .4 Angka partisipasi kasar a SD/MI (%) 116.05 111.92 112.57 > b SMP/MTs(%) 104.64 92.88 96.72 > c SMA/SMK/MA (%) 92.6 60.91 64.33 < 8.1 .5 Angka partisipasi sekolah a 7-12 tahun (%) 97.05 89.08 92.86 86.50 93.68 > b 13-15 tahun(%) 90.12 75.15 72.80 77.22 89.16 > c 16-18 tahun (%) 65.56 67.45 8.2 Kesehatan 8.2 .1 Angka usia harapan hidup(tahun) 68.98 69.07 67.32 67.41 69.27 69.47 8.2 .3 Angka Kematian Bayi (AKB)(Bayi/1000) 3.14 7.55 5.69 4.2 4.7 8.2 .4 Angka Kematian ibu (Ibu/1000) 165.7 168.8 123.4 109 59 8.2 .5 Angka kesakitan DBD(Orang/1000) 6.3 66.3 9.7 15.9 13.7 <20 per 10000 0 pendu duk RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-98 8.2 .6 Angka kesakitan Malaria (Orang/1000) 0.3 1 per 1000 pendu duk II ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Pelayanan Urusan Wajib 1.1 Pendidikan 1.1 .1 Pendidikan dasar a Angka partisipasi sekolah (%) 97.05 89.08 92.86 86.5 93.68 b Rasio murid/guru Rasio murid/guru Sekolah dasar 19 18 20 Rasio murid/guru Sekolah Menengah Dasar 12 11 12 Rasio murid/guru Sekolah Menegah Atas 12 11 12 1.1 .2 Pendidikan Menengah a Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (%) 90.12 75.15 72.8 77.22 89.16 SMA/SMK/MA (%) 65.56 67.45 1.1 .3 Angka Kelulusan a Angka kelulusasn SMP/MTs (%) b Angka kelulusasn SMA/MA/SMK (%) 1.2 Kesehatan dan KB 1.2 .1 Rasio puskesmas dan pustu per 100.000 penduduk 1.52 2.85 1 per 30000 pendu duk > 1.2 .2 Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk 0.06 0.6 1.2 .3 Rasio perawat per 100.000 penduduk 70.7 92.26 104.35 102.74 48.68 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-99 1.2 .4 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk 13.41 13.1 14.65 14.44 10.84 1.2 .5 Rasio dokter spesialis per 100. 000 penduduk 1.63 1.38 2.24 1.85 1.77 1.2 .6 Pengguna Alat KB (%) 54.85 77.05 63.33 65.82 67.9 1.2 .7 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (Pertolongan Terakhir) 90.18 54.14 76.27 79.18 79.75 1.2 .8 Proporsi Pertolongan Pertama Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 80.36 50.1 68.37 79.18 60.12 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi BCG 70.53 72.46 62.47 63.29 75.3 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Campak / Morbili 80.36 49.81 59.09 37.52 62.65 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Hepatitis B 77.08 68.45 62.47 27.69 60.12 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Polio 90.18 82.95 58.65 59.31 77.83 1.3 Penanaman Modal 1.3 .1 Jumlah investor berskala nasional PMDN (investor) 2 PMA(investor) 9 1.3 .2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) PMDN (Rp milyar) - PMA (US$ juta) 2.86 1.78 63.39 1.3 .3 Daya serap tenaga kerja PMDN(Jiwa) 1236 PMA (Jiwa) 684 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-100 1.4 Koperasi dan UKM 1.4 .1 Jumlah Koperasi(unit) 431 508 320 1.4 .2 Jumlah anggota koperasi(jiwa) 24,744 26,581 1.4 .3 Persentase koperasi aktif (%) 0.83 1.5 Kependudukan 1.5 .1 Laju pertumbuhan penduduk(%) 3.21 3.13 2.93 2.86 2.78 1.5 .2 Jumlah penduduk (jiwa) 551,708 573,211 595,695 618,355 545,543 644,680 1.5 .3 Kepadatan Penduduk (jiwa Km2) 62.11 64.10 66.11 68.40 69.99 71.94 1.6 Tenaga Kerja 1.6 .1 Angka partisipasi angkatan kerja(%) 61.76 56.53 1.6 .5 Persentase pengangguran terbuka(%) 9.33 4.57 2.92 6.04 9.14 11.23 2 Pelayanan Urusan Pilihan 2.1 Pertanian 2.1 .1 Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton) 3.83 3.84 2.1 .2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB(%) 18.98 20.16 21.43 22.71 17.88 2.2 Kehutanan 2.2 .1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha) 2.2 .1 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB(%) 3.03 3.10 3.17 3.24 2.97 2.2 .2 Luas lahan kritis (ha) 2.3 Kelautan dan Perikanan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-101 2.3 .1 Produksi perikanan(ton) 2.3 .2 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB(%) 7.72 8.21 8.72 9.24 7.25 2.4 Perdagangan 2.4 .1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) 8.38 9.21 10.12 11.03 7.64 2.4 .2 Eksport bersih perdagangan termasuk minyak bumi (ribu USD) 20,000 2.5 Pariwisata 2.5 .1 Kunjungan wisata (jiwa) III ASPEK DAYA SAING 1 Kemampuan Ekonomi 1.1 Otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan,perangkat daerah,kepegawaian dan persandian 1.1 .1 Pengeluaran konsumsi RT perkapita per bulan (Rp) 753,160 687,398.00 708,955.00 1.1 .2 Pengeluaran konsumsi non pangan perbulan (Rp) 489,554 446,809 347,359.00 1.2 Pertanian 1.2 .1 Nilai tukar petani/nelayan (%) 2 Fasilitas wilayah/infrastuktur 2.1 Perhubungan 2.1 .1 Jumlah terminal bis/ pelabuhan laut/udara a Terminal bis Darat b Pelabuhan Laut 11 11 11 c Pelabuhan Udara 0 0 0 0 0 0 2.1 .2 Rata-rata panjang jalan per luas wilayah (km/km2) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab II II-102 2.1 .3 Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi baik 2.1 .4 Kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi sedang 2.1 .5 Persentase Rumah tangga dengan sumber penerangan utama 90.16 94.52 82.47 2.1 .6 Persentase Rumah tangga dengan sumber air minum utama 49.26 44.76 46.66 43.3 36.68 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-1 III .GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH . 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan masa lalu untuk mengetahui kondisi keuangan masa lalu. Analisis kinerja keuangan daerah ini menyangkut kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan Angaran Pendapatan Belanja Daerah. A. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah pada dasarnya adalah merupakan, semua penerimaan yang diterima oleh daerah melalui rekening kas umum daerah, yang dapat menambah ekuitas dana. Pendapatan merupakan hak daerah yang diperoleh dalam satu tahun anggaran dan tidak memerlukan pengem balian. Struktur pendapatan daerah terdiri dari: a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan ini sebenarnya di luar kendali Pemda Kabupaten Rokan Hilir, karena pengalokasiannya tergantung pada Pemerintah Pusat. c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan daerah lain, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini juga diluar kendali Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, karena pengalokasiannya tergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-2 Adapun kinerja pendapatan Kabupeten Rokan Hilir dilihat dari rerata pertumbuhan selama kurun waktu 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut: RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-3 Table III-1: Rata-Rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015 (Dalam Jutaan) No Jenis Peneimaan 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pert (%) 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 63.099,42 66.423,36 82.962,46 86.143,19 111.332,08 14,57 1.1.1 Pajak Daerah 12.392,37 16.733,09 24.512,92 23.112,62 26.760,55 19,21 1.1.2 Retribusi Daerah 2.300,33 2.294,62 3.096,35 6.057,95 7.148,81 34,82 `1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 7.817,10 6.232,85 7.980,69 11.140,06 11.758,49 11,69 1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah 40.589.62 41.162,80 47.372,49 45.832,57 66.664,23 14,18 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.612196,57 1.840.198,51 1.866.256,09 2.303.118,25 1.527.555,59 1,32 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.495.442,61 1.738.853,65 1.760.245,28 2.139.225,39 1.274.401,45 -0,35 1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak 193.404,03 219.614,42 255.534,89 241.966,13 283.738,10 9,89 Bagi Hasil Bukan Pajak 1.101.636,21 1.206.274,83 1.076.460,64 1.471.398,81 569.602.35 -6,79 1.2.1.2 Dana Alokasi Umum 186.049,03 282.513,16 388.866,19 413.982,79 320.515,99 15,77 1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus 14.353,35 30.451,23 39.383,54 11.877,66 100.545,01 202,87 1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 80.798,11 47.244,29 48.727,85 43.683,84 112.946,25 27,43 1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2.2 Dana Penyesuaian 80.798,11 47.244,29 48.727,85 43.683,84 112.946,25 27,43 1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 35.995,85 54.100,57 57.282,96 120.209,02 90.009,96 35,15 1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 35.995,85 54.100,57 57.282,96 120.209,02 90.009,96 35,15 1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - - - - 1.3 Bantuan Keuangan - - - - 50.197,93 - 1.3.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi lainnya - - - - 4.160,20 - 1.3.2 Bantuan Keuangan Dana Desa - - - - 46.037,73 - RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-4 No Jenis Peneimaan 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pert (%) 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 462,00 7.467,80 5.963,50 2.923,20 0,00 335,05 1.4.1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.4.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.4.3 Pendapatan Lainnya 462,00 7.467,80 5.963,50 2.923,20 0,00 335,05 PENDAPATAN 1.675.757,99 1.914.089,67 1.955.182,05 2.392.184,64 1.638.887,67 1,80 Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-5 Merujuk Pada Tabel diatas terlihat selama kurun waktu 2011-2012 rata pertumbuhan pendapatan yang terdiri dari dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, tumbuh sebesar 1,80%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan arah pertumbuhan yang positif, akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sebagian besar disebabkan menurunnya penerimaan dari dana transfer bagi hasil bukan pajak. Sementara itu bila dilihat dari masing-masing jenis pendapatan, terlihat bahwa pendapatan yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni tumbuh rata-rata 336, 05% kemudian dikuti oleh pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan 14,18%. Sedangkan pendapatan transfer selama kurun waktu yang sama hanya tumbuh rata-rata 1,32 %. Namun demikian pada tahun 2015 dana transfer mengalami penurunan. Penurunan penerimaan dana transfer pada tahun tersebut disebabkan karena menurunannya harga minyak dipasaran internasional, sementara bagi hasil minyak dan gas merupakan penerimaan terbesar dari pos dana transfer. Sebagaimana dijelaskan diatas pendaparan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapapatan Daerah yang sah. Adapun proporsi masing-masing jenis pendapatan tersebut yang terealisasi dapat dlihat pada tabel berikut: Table III-2: Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015 (Dalam Jutaan) No JENIS PENEIMAAN 2011 2012 2013 2014 2015 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,77 3,47 4,24 3,60 6,79 1.1.1 Pajak Daerah 0,74 0,87 1,25 0,97 1,63 1.1.2 Retribusi Daerah 0,14 0,12 0,16 0,25 0,44 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 0,47 0,33 0,41 0,47 0,72 1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah 2,42 2,15 2,42 1,92 4,07 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 96,21 96,14 95,45 96,28 93,21 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 89,24 90,84 90,03 89,43 77,76 1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak 11,54 11,47 13,07 10,11 17,31 Bagi Hasil Bukan Pajak 65,74 63,02 55,06 61,51 34,76 1.2.1.2 Dana Alokasi Umum 11,10 14,76 19,89 17,31 19,56 1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus 0,86 1,59 2,01 0,50 6,13 1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 4,82 2,47 2,49 1,83 6,89 1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 1.2.2.2 Dana Penyesuaian 4,82 2,47 2,49 1,83 6,89 1.2.3 Transfer Pemerintah 2,15 2,83 2,93 5,03 5,49 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-6 No JENIS PENEIMAAN 2011 2012 2013 2014 2015 Provinsi 1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 2,15 2,83 2,93 5,03 5,49 1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - - - 1.3 Bantuan Keuangan - - - - 3,06 1.3.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi lainnya - - - - 0,25 1.3.2 Bantuan Keuangan Dana Desa - - - - 2,81 1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0,03 0,39 0,31 0,12 - 1.4.1 Pendapatan Hibah - - - - - 1.4.2 Pendapatan Dana Darurat - - - - - 1.4.3 Pendapatan Lainnya 0,03 0,39 0,31 0,12 - PENDAPATAN 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir Data di atas memperlihatkan bahwa proporsi pendapatan Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2011-2015 di dominasi pendapatan yang bersumber dari transfer yakni di atas 93%. Sumbangsih transfer terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu di atas 77%. Namun demikian transfer yang berasal dari dana perimbangan tersebut, selama kurun waktu yang sama menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Sementara itu kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan Kabupaten Rokan Hilir masih sangat kecil,berkisar antara 3,5% sampai dengan 6,8%. Keadaan ini menunjukkankan bahwa pendapatan Kabupaten Rokan Hilir masih sangat tergantung pada sumber-sumber yang di kelolah oleh Pemerintah pusat, yang berarti bahwa tingkat kemandirian daerah masih sangat lemah. Selanjutnya kemampuan daerah merealisasikan pendapatan sangat menentukan akselerasi pembangunan. Oleh sebab itu pencapaian target pendapatan menjadi ukuran kinerja pendapatan. Adapun pencapaian target pendapatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Table III-3: Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011-2015 Tahun Target Realiasi Persentase 2011 1.619.435,00 1.675.757,99 103,47 2012 1.778.328,04 1.914.089,67 107,63 2013 2.408.086,31 1.955.182,05 81,32 2014 2.528.259,46 2.392.184,64 94,61 2015 2.068.798,52 1.638.887,67 79,21 Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-7 Data tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian target pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan dalam APBD 2011-2015 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Pada masa 3 tahun terakhir kinerja pendapatan yang dihasilkan menunjukkan arah kinerja yang negatif. sebagian besar disebabkan tidak tercapai target pendapatan dari dana perimbangan khususnya dari bagi hasil sumber daya alam sebagai dampak turunnya harga minyak dipasaran internasional. 3.1.1.1 B. Belanja Daerah. Belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Kebijakan umum anggaran belanja daerah berorientasi pada pencapaian output dari input yang direncanakan. Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian dalam kontek kegiatan yang didistribusikan per SKPD dengan mengacu pada sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Alokasi belanja daerah adalah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2011-2015 dalam rangka efisiensi dan efektifitas maka kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendungkung kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan penjaminan. Dalam perencanaan belanja daerah ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain itu juga ditetapkan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang proposional. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun 2011-2015 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun penggunaan Anggaran untuk Belanja dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut: RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-8 Table III-4: Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015 (Dalam Jutaan) No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-Rata Pertb BelanjaTidak Langsung 674.804,19 696.912,72 752.413,64 790.556,76 1.091.627,78 13,60 1- Belanja Pegawai 538.117,69 605.061,28 658.781,17 682.654,71 822.058,17 11,31 - Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00 1.355,13 - Belanja Hibah 45.475,84 64.694,11 60.979,37 67.532,32 69.644,83 12,34 - Belanja Bantuan Sosial 68.017,06 3.358,83 1.079,30 7.402,00 9.242,10 -13,16 - Belanja Bantuan Keuangan 23.193,60 23.798,50 31.573,80 32.967,73 189.327,55 128,45 Belanja Langsung 952.852,20 1.263.712,90 1.529.162,20 1.030.667,43 1.036.805,61 5,41 Belanja Barang dan Jasa 281.734,53 331.619,95 402.488,51 469.477,72 570.958,68 18,74 Belanja Modal 671.117,67 932.092,95 1.126.673,69 561.189,71 465.846,93 -14,50 - Belanja Tanah 13.202,99 14.616,76 19.937,99 19.477,78 11.021,70 0,33 - Belanja Peralatan dan Mesin 43.153,30 63.647,01 86.273,45 102.625,56 78.320,33 18,82 - Belanja Gedung dan Bangunan 122.424.938 225.536,52 258.361,43 102.739,78 68.851,36 -67,43 - Belanja Jalan dan Irigasi 457.649,05 615.043,21 745.159,26 316.916.11 297.923,49 -21,39 - Belanja Asset Tetap Lainnya 34.687,38 13.250,45 16.941,55 14.430,47 9.730,06 -20,98 - Belanja Asset Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Tidak Terduga 230.80 4.972,61 0,00 0,00 0,00 - Belanja Tidak Terduga 230,80 4.972,61 0,00 0,00 0,00 BBELANJA 1.627.887,19 1.965.598,23 2.281.575,84 1.821.224,19 2.128.433,39 7,10 Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-9 Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung dan Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung adalag belanja yang berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan. Rata-rata realisasi pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami pertumbuhan (7,10%). Sementara jika dilihat dari jenis belanjanya, Realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan selama kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 13,60 % dengan pertumbuhan tertinggi pada Belanja Bantuan Keuangan yang tumbuh rata-rata 128,45 %. Besarnya pertumbuhan belanja keuangan disebabkan dilaksanakan kebijakan bantuan keuangan kepada desa. Selanjuntya realisasi Belanja Langsung dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami pertumbuhan minus yakni rata-rata pertumbuhan sebesar 5,41%. Penyumbang pertumbuhan dalam belanja langsung adalah belanja barang dan jasa rata-rata tumbuh sebesar 18,74%. Sementara itu belanja modal mengalami pertumbuhan negatif yaskni (14,70%). Menurunnya pertumbuhan pada belanja modal ini disebabkan meningkatnya belanja tidak langsung baik itu bersumber dari belanja pegawai maupun belanja bantuan keuangan disatu sisi dan disisi yang lain adalah menurunnya pendapatan daerah dan rendahnya serapan pada tahun 2014 dan 2015. Belanja langsung adalah belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan. Belanja ini dalam prakteknya diakomodir dalam dokumen perencanaan, yang sesungguhnya berhubungan erat dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Oleh sebab itu belanja langsung mendapat tempat yang sangat strategis dalam kebijakan belanja daerah. Untuk melihat kebijakan dalam belanja daerah dapat dilihat dari proporsi realisasi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-10 angaran antara tidak langsung dengan belanja langsung. Adapun besaran proporsi realisasi antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut Table III-5: Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012-2015 N No Uraian 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 1Belanja Tidak Langsung 41,45 35,46 32,97 43,40 51,28 2Belanja langsung 58,53 64,29 67,02 56,59 48,71 Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2012-2015 Dari data tabel diatas dapat diketahui proporsi struktur belanja APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011-2015 yang terserap menunjukkan bahwa proporsi belanja langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung kecuali pada tahun 2015. Besarnya proporsi belanja tidak langsung pada tahun 2015 disebabkan turunnya tingkat pendapatan pada tahun yang sama dan disisi yang lain meningkatkan bantuan keuangan kepada desa sebagai belanja tidak langsung yang merupakan amanat dari UU No 6 tahun 2014 tentang Desa . Namun secara umum keberpihakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pembangunan dapat dikatakan cukup tinggi. Kemudian kinerja penggunaan anggaran belanja menjadi tolak ukur keberhasilan daerah dalam menggunakan anggaran yang dilihat dari perbandingan antara anggaran belanja yang ditargetkan dengan realiasi belanja. Adapun realisasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel beikut: Table III-6: Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011-2015 Tahun Target Realisasi Persentase 2011 2.053.395,73 1.627.887,19 79,28 2012 2.035.211.85 1.965.598,23 96,58 2013 2.621.255,60 2.281.575,84 87,04 2014 2.712.503,95 1.821.224,19 67,14 2015 2.738.620,32 2.128.433,39 77,71 Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2015 Data tabel di atas memperlihatkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyerap anggaran belanja selama kurun waktu 2011-2015 rata-rata sebesar 81,55 persen. Selanjutnya jika dilihat kemampuan menyerap anggaran belanja per –tahun anggaran pada kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Kenyataan ini disebabkan adanya adanya keterlambatan dana transfer dan tidak tercapainya target pendapatan yang sudah dengan yang dianggarkan. 3.1.2 Neraca Daerah Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan daerah yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Rata-rata pertumbuhan Necara Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel Berikut: RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-11 Table III-7: Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Rokan Hilir 2012-2015 (dalam Jutaan) No Uraian 2012 2013 2014 2015 Rata-rata Pert (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 ASET 1.1 ASET LANCAR 607.409.06 263.076.06 819.635.77 348.739.77 9,82 1.1.1 Kas 509.541.26 183.419.21 751.458.89 258.703,19 10,51 1.1.2 Piutang 62.640.57 71.467.95 54.073.84 78.952,95 (1,32) 1.1.3 Persediaan 35.227.24 8.188.91 14.103.03 10.589,88 48,85 1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 65.627.96 65.627.96 68.127.96 72.846,72 6,73 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.2.2 Investasi Permanen 65.627.96 65.627.96 68.127.96 72..846,72 6,73 1.3 ASET TETAP 6.411.017.91 7.536.359.42 8.097.122,46 5.754.919,26 15,93 1.3.1 Tanah 286.556.26 306.494.26 325.887.67 337.327,72 6,61 1.3.2 Peralatan dan mesin 362.560.24 447.501.51 549.784.78 629.164,51 27,98 1.3.3 Gedung dan bangunan 1.104.668.67 1.301.574.99 1.419.581.83 1.561.347,50 18,64 1.3.4 Jalan, irigasi, dan jaringan 3.619.569.88 4.436.394.79 4.767.309.96 5.079.463,27 17,56 1.3.5 Aset tetap lainnya 101.685.59 118.627.13 133.057.61 142.613,49 16,82 1.3.6 Konstruksi dalam pengerjaan 935.977.27 925.766.73 901.500.60 843.450,34 4,85 1.4 ASET LAINNYA 2.464.57 2.464.57 2.806.87 2.978,24 61,09 1.4.1 Tagihan penjualan angsuran 1.4.2 Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah 1.473.767 1.473.77 1.473.77 1.301,22 0 1.4.4 Aset tak berwujud 990.80 990.80 1.333.10 1.677,02 11,52 1.4.5 Aset Lain-Lain JUMLAH ASSET DAERAH 7.086.519,50 7.867.528.02 8.987.693.06 6.179.484,00 15,22 3 KEWAJIBAN 149.03 1.869.75 2.824.02 51.694,01 897,49 3.1 KEWJB JANGKA PENDEK 149.03 1.869.72 2.824.02 51.694,01 897,49 3.12 Utang perhitungan pihak ketiga 149.03 396.67 1.475.31 1.120,80 444,98 3.1.3 Uang muka dari kas daerah 3.1.4 Pendapatan diterima dimuka 71,81 3.1.5 Utang Belanja 48.792,52 3.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 1.473.06 1.348.71 1.708,88 4 EKUITAS DANA 7.086.370.48 7.865.658.31 8.984.869.04 6.127.789,99 15,21 4.1 EKUITAS DANA LANCAR 607.260.03 261.206.35 816.811.75 0,00 9,67 4.1.1 SiLPA 509.392.23 182.998.44 751.458.89 0,00 10,53 4.1.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan 24.108.30 - 4.1.3 Cadangan Piutang 62.640.57 71.467.95 54.073.84 0,00 (1,32) 4.1.4 Cadangan Persediaan 35.227.23 8.188.91 14.103.03 0,00 48,85 4.1.5 Dana Yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek -1.473.06 -2.824.02 - 4.2 EKUITAS DANA INVEST 6.479.110.44 7.604.451.95 8.168.057.30 0,00 15,84 4.2.1 Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang 65.627.96 65.627.96 68.127.96 0,00 6,73 4.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 6.411.017.91 7.536.359.42 8.097.122.46 0,00 15,93 4.2.3 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 2.464.56 2.464.57 2.806.86 0,00 61,09 4.2.4 Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana 7.086.519,50 7.867.528.03 8.987.693.06 6.127.789,99 15,21 Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan pada Neraca Daerah maka nilai aset pemerintah daerah mengalami peningkatan dari Rp 7,086 trilyun pada tahun 2012 -menjadi sebesar Rp 8,987 trilyun,-pada tahun 2014. Namun demikian pada tahun 2015 asset pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan menjadi Rp. 6,127 trilyun. Kalau kita cermati lebih jauh asset Kabupaten Rokan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-12 Hilir yang mengalami penurunan pada tahun 2015 adalah asset lancar dan asset tetap.. Asset tetap yang mempunyai nilai yang sigfinikan dalam neraca Kabupaten Rokan Hilir adalah Gedung dan Bangunan serta Jalan Irigasi dan jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa selama beberapa priode pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir, belanja modal merupakan belanja yang menjadi titik fokus kebijakan dalam penganggaran pembangunan daerah . Selanjutnya untuk melihat kondisi keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir lebih lanjut berdasarkan data-data yang ada di Neraca Daerah dapat dilakukan analisis rasio keuangan daerah. Analisis tersebut untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban daerah yang menjadi beban pembangunan. Analisis rasio keuangan tersebut antara lain rasio lancar yaitu untuk mengukur seberapa jauh ekuitas dana lancar bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban lancar. Selanjutnya rasio quick yaitu untuk melihat kemampuan perbandingan antara aset lancar dikurangi persediaan dalam memenuhi kewajiban lancar daerah. Rasio total hutang terhadap ekuitas yaitu untuk membandingkan besaran ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah terhadap kewajiban daerah. Analisis tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut: Table III-8: Analisis Rasio Atas Neraca Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2014 No Uraian 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 1 Rasio Lancar 407.586 14.070 29.023 674,63 2 Rasi Quic 383.947 13.632 28.343 654,13 3 Rasio Total Hutang Terhadap Total Equitas - - - - Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir. a) Rasio Lancar (Current Ratio) Rasio lancar merupakan perbandingan jumlah aset lancar dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio lancar pada neraca daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2012 –2015 menunjukkan angka rasio yang melebihi 100%. Keadaan ini menunjukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir adalah tidak menjadikan beban keuangan daerah. b) Rasio Quick (Quick Ratio) Merupakan perbandingan antara asset lancar dikurang persediaan dengan kewajiban lancar pada neraca daerah. Rasio quick pada neraca daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 2012 –2015 menunjukan angka rasio diatas 100%. Hal tersebut menunjukan bahwa beban keuangan pemerintah daerah atas kewajiban lancar dapat ditanggung oleh kemampuan kas pemerintah daerah. c) Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas (Debt to Equity Ratio) Merupakan perbandingan antara total hutan dengan total ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam neraca daerah. Berdasarkan rasio total hutang terhadap total ekuitas neraca daerah Kabupaten Rokan Hilir 2012 –2015 bernilai < 1 sehingga RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-13 kemampuan ekuitas pemerintah daerah untuk menjamin hutang pemerintah daerah tidak menjadikan beban. Berdasarkan analisis atas Rasio Lancar dan Rasio Quick Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka Pemerintah Daerah mempunyai kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Demikian halnya dari Rasio total kewajiban terhadap total ekuitas dapat dilihat bahwa keuangan daerah tidak terbebani oleh kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Kebijakan umum anggaran belanja daerah berorientasi pada pencapaian output dari input yang direncanakan. Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian dalam kontek kegiatan yang didistribusikan per SKPD dengan mengacu pada sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Alokasi belanja daerah adalah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2011-2015 dalam rangka efisiensi dan efektifitas maka kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendungkung kewajiban daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yaitu meningkatkan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan penjaminan. Namun demikian dalam konteks anggaran yang menjadi prioritas untuk dianggarkan terlebih dahulu adalah belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Adapun penggunaan proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2011 -2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Table III-9: Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014 No Uraian 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) Rata 2 Pert Belanja Tidak Langsung 500.862.37 534.575.51 493.747.65 -(0,45) Belanja Gaji dan Tunjangan 282.303.36 307.409.28 374.495.86 15,36 Belanja Tambahan Penghasilan 209.003.47 216.832.74 89.307.79 (27,53) Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 3.736.48 3.775.20 3.802.00 0,87 Belanja pemungutan Pajak Daerah 5.819.05 6.558.29 26.142.00 155,65 Belanja Langsung 128.498.94 259.376.85 60.664,60 12,61 Belanja Honorarium PNS 33.928.37 34.484.39 (49,18) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-14 No Uraian 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) Rata 2 Pert Belanja Uang Lembur 1.410.13 688.75 (75,57) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.051.33 2.504.14 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 15.533.08 17.515.14 200,0,0 (43,04) Belanja premi asuransi kesehatan 2.47 Belanja makanan dan minuman pegawai 2.011.98 31.558.76 3.700.00 690,13 Belanja pakaian dinas dan atributnya 2.213.63 1.752.05 (60,42) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5.891.73 3.865.58 (67,19) Belanja perjalanan dinas 65.458.68 64.379.99 9.800,00 (43,21) Belanja Pemulangan Pegawai 0 0 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) 86.273.45 102.625.56 46.964,60 (17,64) Jumlah Belanja Aparatur 629.361.30 793.952.37 554.412,25 (2,00) Sumber; APBD Kabupaten Rokan Hilir Data pada tabel di atas memperlihat selamat kurun waktu 2013-2015 belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menunjukkan kecenderungan menurun rata-rata (2,00%). Sementara kalau diklasifikasikan antara belanja langsung dan tidak langsung untuk aparatur, terlihat bahwa pertumbuhan belanja langsung lebih besar yakni rata-rata 12,61% sedangan belanja tidak langsung pemenuhan kebutuhan aparatur tumbuh minus rata-rata (0,45%). Menurunnya rata-rata pertumbuhan belanja pemuhan aratur ini disebabkan karena menurunnya pendapatan daerah. Table III-10: Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Pemenuhan Kebutuhan Untuk Aparatur Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2015 No Uraian Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) % 1 Tahun Anggaran 2013 629.361.30 2.281.575.83 27,58 2 Tahun Anggaran 2014 793.952.37 1.823.724,19 43,53 3 Tahun Anggaran 2015 554.412,25 2.133.152,15 25,99 Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014 Merujuk pada data tabel di atas terlihat bahwa proporsi belanaja aparatur dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir berfluktuasi dari 27,58% pada tahun 2013 meningkat menjadi 43,53% pada tahun 2014 dan menurun lagi pada tahun 2015 menjadi 25,99%. Terjadi fluktuasi ini disebabkan naik turunnya pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Hal ini terlihat pada tahun 2015 realisasi pendapatan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-15 menurun jika dibandingkan tahun 2014, hal berdampak menurunnya belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, kecuali gaji dan tunjangan yang meningkatkan. Selanjutnya alokasi belanja untuk pendidikan sebagaimana dimanatkan oleh UUD 1945 sebesar 20% dari total belanja, patut senantiasa dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Terhadap pemenuhan proporsi belanja pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut: Table III-11: Proposi Realisasi Belanja Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2013-2015. No Uraian Realisasi Belanja Pendidian Total Belanja % 1 Tahun Anggaran 2013 393.046,57 1.977.976,92 19,87 2 Tahun Anggaran 2014 577.428,21 2.712.503,95 21,28 3 Tahun Anggaran 2015 620.758,66 2.738.620,33 22,67 Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir 2013-2015 Data tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi realisasi belanja pendidikan Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2013-2015 menunjukkan trend yang semakin meningkat. Pemenuhan belanja pendidikan sebagaimana diamanat UUD 1945 untuk 2 tahun terkahir sudah melampaui dari persentase yang diamanatkan yakni 20%. Keadaan ini memperlihatkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terhadap pendidikan sangat kuat. 3.2.2 Analisis Pembiayaan Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defesit belanja daerah. Keadaan surplus atau defesit belanja daerah menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui analisis defisit riil anggaran: Adapun defesit riil Anggaran Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014 dapat dilihat pada tabel berikut: Table III-12: Defisit Rill Anggaran Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014 (dalam Jutaan) No Uraian 2012 2013 2014 2015 1 Realisasi Pendapatan Daerah 1.914.089,67 1.955.182,05 2.392.184,64 1.638.887,67 Dikurangi Realisasi 2 Belanja Daerah 1.965.598,23 2.281.575,84 1.821.224,19 2.128.433,39 3 Pengeluaran Pembiayaan 9.187.90 0 2.500.00 4.718,76 Defisit Riil (60.696,46) (315.393,79) 568.460.45 (494.264,48) Silpa 509.392,23 182.998,44 751.458,88 Silpa Tahun 509.392,23 182.998,41 751.458,88 267.194,40 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-16 No Uraian 2012 2013 2014 2015 Berkenaan Sumber: APBD Kabupaten Rokan Hilir Tabel data di atas memperlihatkan selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2015 keuangan Kabupaten Rokan Hilir terjadi defesit, kecuali tahun 2014 terdapat surplus.. Defisit Riil yang dialami oleh Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2012-2013 dan 2015 tentunya ditutup dengan pembiayaan. Adapun sumber pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit Kabupaten Rokan Hilir adalah kebijakan dengan menggunakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA yang merupakan unsur pembiayaan di Kabupaten Rokan Hilir pada masa 2011-2015 terbentuk dominan disebabkan karena penyerapan anggaran yang belum maksimal terutama yang berasal dari komponen belanja langsung. 3.3 Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan berkaiatan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada katagori kewajiban maupun pengeluaraan pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya. 3.3.1 Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Analisis belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dapat disajikan di bawah ini: Table III-13: Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Rokan Hilir 2012-2014 No Uraian 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) Rata 2Pert Belanja Gaji dan Tunjangan 257.342.07 282.303.36 307.409.28 9,73 Belanja Tambahan Penghasilan 204.287.66 209.003.47 216.832.74 3,07 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 3.736.48 3.736.48 3.775.20 0,52 Belanja pemungutan Pajak Daerah 4.451.13 5.819.05 6.558.29 23,67 Belanja Bantuan Keuangan 23.798.49 31.573.80 32.967.73 18,54 Jumlah Belanja Aparatur 493.616,13 500.862,47 567.543,24 7,48 Sumber; APBD Kabupaten Rokan Hilir Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan tertinggi ada pada belanja pemungutan pajak Daerah yakni tumbuh rata-rata sebesar 23,67% sedangkan yang terendah ada pada belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH yakni tumbuh rata-rata sebesar 0,52%.. Sedangkan apabila dilihat dari proporsi belanja tidak langsung yang terbesar adalah belanja gaji dan tunjangan dan disusul dengan belanja tambahan penghasilan. Persoalan ini tipikal dengan persoalan pengelolaan APBD secara nasional, dimana memang porsi belanja untuk kebutuhan aparatur masih cukup besar dibanding dengan belanja langsung untuk publik dan pembangunan. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-17 3.3.2 Proyeksi Data Masa Lalu. 3.3.2.1 Proyeksi pendapatan Daerah. Pendapatan daerah merupakan merupakan sumber pendanaan kegiatan pemerintahan yang tercermin dari belanja daerah. Oleh sebab itu dalam kerangka pendanaan kegiatan pemerintah kedepan perlu di proyeksi pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan data pendapatan masa lalu maka dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan pendapatan rata-rata 1,8%. Pertumbuhan ini tidak normal karena terjadinya penyimpangan yang cukup tajam pada pendapatan tahun 2015 yang disebabkan jatuhnya harga minyak dipasaran Internasional yang berakibat turunnya secara drastis penerimaan dari dana bagi hasil sumberdaya alam. Kondisi yang demikian menyebabkan pertumbuhan rata-rata pendapatan masa lalu tidak bisa dijadikan dasar untuk memproyeksikan pendapatan 5 tahun kedepan. Oleh sebab itu data tahun 2015 dimana terjadi penurunan total pendapatan secara darastis dijadikan tahun dasar penghitungan proyeksi pendapatan 5 tahun kedepan. Diproyeksikan 5 tahun ke depan, harga minyak diperkirakan tidak akan mengalami kenaikan secara signifikan. Dengan menggunakan skenario optimis kenaikan pendapatan daerah selama kurun waktu 5 tahun kedepan tidak akan melebih 4 %. Berdasarkan perkiraan tersebut maka dipoyeksikan pendapatan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah seperti terlihat pada tabel berikut: RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-18 Table III-14: Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 (Dalam Jutaan) No Jenis Peneimaan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 116.898,68 121.574,63 126.437,62 131.495,12 136.754,93 142.225,12 1.1.1 Pajak Daerah 28.098,58 29.222,52 30.391,42 31.607,08 32.871,36 34.186,22 1.1.2 Retribusi Daerah 7.506,25 7.806,50 8.118,76 8.443,51 8.781,25 9.132,50 ` Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 12.346,41 12.840,27 13.353,88 13.888,04 14.443,56 15.021,30 1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah 69.997,44 72.797,34 75.709,23 78.737,60 81.887,11 85.162,59 1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.603.933,37 1.668.090,70 1.734.814,33 1.804.206,91 1.876.375,18 1.951.430,19 1.2. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.338.121,52 1.391.646,38 1.447.312,24 1.505.204,73 1.565.412,92 1.628.029,43 1.2.1 Bagi Hasil Pajak 297.925,01 309.842,01 322.235,69 335.125,11 348.530,12 362.471,32 Bagi Hasil Bukan Pajak 598.082,47 622.005,77 646.886,00 672.761,44 699.671,89 727.658,77 1.2.2 Dana Alokasi Umum 336.541,79 350.003,46 364.003,60 378.563,74 393.706,29 409.454,54 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 105.572,26 109.795,15 114.186,96 118.754,44 123.504,61 128.444,80 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 118.593,56 123.337,31 128.270,80 133.401,63 138.737,69 144.287,20 Dana Otonomi Khusus - - - - - - Dana Penyesuaian 118.593,56 123.337,31 128.270,80 133.401,63 138.737,69 144.287,20 Transfer Pemerintah Provinsi 94.510,46 98.290,88 102.222,51 106.311,41 110.563,87 114.986,42 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 94.510,46 98.290,88 102.222,51 106.311,41 110.563,87 114.986,42 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - - - - Bantuan Keuangan 52.707,83 54.816,14 57.008,79 59.289,14 61.660,70 64.127,13 Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Provinsi lainnya 4.368,21 4.542,94 4.724,66 4.913,64 5.110,19 5.314,60 Bantuan Keuangan Dana Desa 48.339,62 50.273,20 52.284,13 54.375,49 56.550,51 58.812,53 1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - - - - - - 1.3.1 Pendapatan Hibah - - - - - - 1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - - - - - - 1.3.4 Pendapatan Lainnya - - - - - - PENDAPATAN 1.720.832,05 1.789.665,34 1.861.251,95 1.935.702,03 2.013.130,11 2.093.655,31 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-19 Data di atas menunjukkan proyeksi pendapatan untuk 5 tahun kedepan diproyeksikan semakin meningkat. Secara keseluruhan proyeksi pendapatan tahun 2016 diperkirakan akan diterima sebesar Rp.1,753 Trilyun, selanjutnya tahun terakhir perencanaan yakni tahun 2021 pendapatan diterima di perkiraan sebesar Rp. 2,459 trilyun. Proyeksi tersebut dengan asumsi kondisi perekonomian nasional berada dalam keadaan normal dan tidak mengalami resesi. Dari proyeksi di atas dapat dilihat sumbangan terbesar dari pendapatan berasal dari dana perimbangan. Hal ini didasarkan kepada perkiraan, bahwa kebijakan-kebijakan keuangan daerah terutama menyangkut dana perimbangan tidak banyak mengalami perubahan. Hal yang sama juga diperikakan terjadi pada pendapatan asli daerah tifak mengalami perubahan baik jenis dan sumber penerimaan pendapatan asli daerah. 3.3.2.2 Proyeksi Silpa Silpa Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan angka yang bervariasi dari tahun ketahun. Artinya Silpa sangat tergantung kepada kemampuan manajemen pelaksanaan program dan kegiatan disamping faktor ekternal seperti keterlambatan transfer dari dana perimbangan serta adanya piutang pendapatan. Oleh sebab itu kedepannya selain dari tahun 2016 yang diproyeksikan tumbuh sebesar 58%, dan tahun selanjutnya diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 2%. Pertumbuhan Silpa rata-rata 1% yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2016 tersebut didasarkan bahwa tahun 2017 dan seterusnya pendapatan daerah tidak akan naik secara signifikan. Adapun proyeksi Silpa selama kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut: Table III-15: Proyeksi Silpa Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Silpa 450.000,00 59.688,42 60.285,31 60.888,16 61.497,04 62.112,01 Bedasarkan pada proyeksi pendapatan daerah dan pembiayaan daerah yang berasal dari Silpa, maka dapat dapat diproyeksikan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah . Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk mendanai pembangunan untuk periode tahun 2016-2021, akan disajikan pada Tabel 3.14 sebagai berikut: Table III-16: Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016- 2021 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Pendapatan Daerah 1.720.832,05 1.789.665,34 1.861.251,95 1.935.702,03 2.013.130,11 2.093.655,31 2 Silpa 452..809,35 59.688,42 60.285,31 60.888,16 61.497,04 62.112,01 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-20 No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 2.173.641,40 1.849.353,76 1.921.547,26 1.996.590,19 2.074.627,15 2.155.767,32 3.3.2.3 Proyeksi Belanja Daerah. Besaran belanja daerah sangat tergantung kepada besaran pendapatan dan pembiayaan. Oleh karennya kalau pendapatan di proyeksi meningkat sudah jelas belanja juga akan meningkat. Kecenderungan belanja meningkat dari sisi keuangan daerah dapat dipahami karena semakin meningkatkanya kebutuhan akan belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Kebutuhan belanja tidak langsung misalnya terjadinya penambahan pegawai, naiknya gaji dan tunjangan pegawai sebagai konsekuensi terjadinya inflasi. Begitu juga dengan belanja langsung yang diperkirakan meningkat sebagai konsekuensi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum pelayanan publik dan belanja urusan wajib dan pilihan lainnya. Proyeksi belanja selama untuk tahun 2016 terjadi kenaikan untuk tidak langsung naik rata- rata 2 %, sementara untuk belanja modal modal naik rata –rata 6%. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pendapatan khususnya dari bagi hasil migas sehingga semua komponen belanja diperkirakan mengalamai penurunan kecuali belanja pegawai yang naik sama dengan tahun sebelumnya. Penurunan belanja operasi selain belanja pegawai pada rahhun 2017 diproyeksikan turun sebesar 30%. Sementara untuk belanja modal pada tahun 2017 diproyeksikan turun 20%. Selanjutnya sampai dengan tahun 2021 belanja operasi diproyeksikan naik rata rata 2%, sedangkan belanja modal dalam kurun waktu yang sama diperkirakan naik sekitar rata-rata 7%. Adapun proyeksi belanja 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut: RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-21 Table III-17: Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 (Dalam Jutaan) No Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Belanja Tidak langsung 1.101.175,37 1.050.056,76 1.071.057,93 1.092.479,09 1.114.328,68 1.136.615,25 1Belanja Pegawai 830.278,75 846.884,33 863.822,01 881.098,45 898.720,42 1 916.694,83 Belanja Bunga - - - - - Belanja Subsidi - - - - - Belanja Hibah 70.341,28 52.755,96 53.811,08 54.887,30 55.985,05 57.104,75 Belanja Bantuan Sosial 9.334,52 7.000,89 7.140,91 7.283,73 7.429,40 7.577,99 Belanja Bantuan Keuangan 191.220,83 143.415,62 146.283,93 149.209,61 152.193,80 155.237,68 - - - Belanja Langsung 1.070.466,03 798.708,00 834.432,02 872.255,21 912.314,27 954.754,49 Belanja Barang dan Jasa 576.668,27 403.667,79 411.741,14 419.975,97 428.375,48 436.942,99 Belanja Modal 493.797,76 395.038,21 422.690,88 452.279,24 483.938,79 517.814,50 - Belanja Tanah 11.683,00 9.346,40 10.000,65 10.700,70 11.449,74 12.251,23 - Belanja Peralatan dan Mesin 83.019,55 66.415,64 71.064,73 76.039,27 81.362,01 87.057,36 - Belanja Gedung dan Bangunan 72.982,44 58.385,95 62.472,97 66.846,08 71.525,30 76.532,07 - Belanja Jalan dan Irigasi 315.798,90 252.639,12 270.323,86 289.246,53 309.493,78 331.158,35 - Belanja Asset Tetap Lainnya 10.313,86 8.251,09 8.828,67 9.446,67 10.107,94 10.815,50 Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga BBELANJA 2.171.641,40 1.848.762,79 1.905.489,95 1.964.734,30 2.026.642,94 2.091.372,7 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-22 Merujuk pada data tabel diatas Belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 di proyeksikan meningkat selama kurun waktu tersebut. Proyeksi Peningkatan ini didasarkan pada meningkatnya pendapatan daerah sebagai sumber belanja daerah. Peningkatan pendapatan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan, pemenuhan kebutuhan aparatur dan masyarakat, seiring dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dimasa depan menuntut aktivitas pembangunan semakin diintensifkan, karena semakin baik ekonomi semakin meningkat kebutuhan masyarakat termasuk terhadap pelayanan publik. 3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan penghitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut Tabel III. 18 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No Uraian Proyeksi 2017 2018 2019 2020 2021 1 Pendapatan 1.789.665,34 1.861.251,95 1.935.702,03 2.013.130,11 2.093.655,31 2 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 59.688,42 60.285,31 60.888,16 61.497,04 62.112,01 Total penerimaan 1.849.353,76 1.921.547,26 1.996.590,19 2.074.627,15 2.155.767,32 Dikurangi: 3 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 1.057.278,33 1.080.070,01 1.107.357,45 1.135.160,42 1.163.775,83 Kapasitas riil kemampuan keuangan 792.075,43 841.477,25 889.232,74 939.466,73 991.991,40 Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas. Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-23 Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta prioritas utama. Di dalamnya termasuk kewajiban untuk anggaran pendidikan sebesar 20%, anggaran kesehatan dan anggaran untuk gaji pegawai di lingkungan Kabupaten Siak. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati periode 2016-2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana. Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD. Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: dana pendamping DAK, tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasiannya Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 selama 5 (lima) tahun kedepan, secara rinci disajikan dengan tabel sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab III III-24 Table III-18: Rencana Pengunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 No Jenis Peneimaan 2017 2018 2019 2020 2021 KAPSITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 792.075,43 841.477,25 889.232,74 939.466,73 991.991,40 I RENCANA PENGELUARAN PRIORITAS II 588.903,85 634.241,33 677.312,10 723.858,48 772.070,98 BELANJA LANGSUNG 588.903,85 634.241,33 677.312,10 723.858,48 772.070,98 II RENCANA PENGELUARAN PRIORITAS III 203.171,58 207.235,92 211.920,64 215.608,25 219.920,42 - Belanja Hibah 52.755,96 53.811,08 54.887,30 55.985,05 57.104,75 - Belanja Bantuan Sosial 7.000,89 7.140,91 7.283,73 7.429,40 7.577,99 - Belanja Bantuan Keuangan 143.415,62 146.283,93 149.209,61 152.193,80 155.237,68 SURPLUS ANGGARAN RIIL ATAU BERIMBANG 0 0 0 0 0 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-1 IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatankan potensi dan seluruh sumber daya yang ada di daerah khususnya Kabupaten Rokan Hilir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui kebijakan baik yang besifat jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Hal tersebut diwujudkan melalui program dan kegiatan yang strategis. Dalam kurun lima tahun terakhir ini, program-program pembangunan dimaksud telah menampakkan hasilnya. Isu strategis pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan rumusan terhadap persoalan- persoalan dasar yang bersifat penting, strategis dan perlu diberikan perhatian khusus dalam pembangunan. Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 isu-isu strategis yang teridentifikasi meliputi analisis tentang lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta analisis eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan yang akan dihadapi selama pembangunan jangka menengah. 4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir diidentifikasi berdasarkan sasaran pembangunan yang ingin dicapai berdasarkan misi pembangunan yang ditetapkan. Ada lima sasaran pokok pembangunan yang merupakan agenda pokok pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 5 (lima) tahun yang akan datang. Agenda pembangunan ini yang ingin dicapai ini, kemudian dijabarkan dalam beberapa beberapa target pembangunan menurut bidang atau agenda pembangunan. Secara rinci identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir ditampilkan pada tabel berikut. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-2 Tabel 4. 1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir No Sasaran Pokok Pembangunan Indikator dan Target Pembangunan Permasalahan Pembangunan Daerah Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

1.Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
1.Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 7,8% pada tahun 2012 menjadi 8,0 % pada tahun 2016;
2.PDRB meningkat dari Rp 3,6 trilyun pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp 5,3 trilyun pada tahun 2016 berdasarkan harga konstan tahun 2000
3.PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah meningkat dari Rp 102,2 milyarr menjadi Rp 150 milyar pada tahun 2016;
4.Angka kemiskinan turun dari 21,76% pada tahun 2012 menjadi 16,76% pada tahun 2016.
5.Tingkat pengangguran turun dari 17,6% pada tahun 2012 menjadi 15,1% menjadi pada tahun 2016.
6.Majunya sektor perdagangan dan pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah;
7.Meningkatnya penghasilan masyarakat sebagai hasil dari iklim perekonomian daerah yang kondusif;
8.Meningkatnya komoditi hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan masyarakat;
9.Terwujudnya kekuatan perekonomian masyarakat yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan.

a.Sumberdaya migas makin berkurang dan bisa menjadi faktor penentu penurunan pertumbuhan ekonomi,
b.Basis data dan teknologi informasi pada semua bidang pemerintahan daerah masih lemah sehingga menyulitkan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
c.Konversi lahan kehutanan menjadi lahan perkebunan dan pembukaan daerah pertambangan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan hutan, konservasi air terganggu, dan permasalahan pencemaran lingkungan.
d.Dampak dari globalisasi yang telah menimbulkan konsekuensi logis berupa perubahan lingkungan strategis yang berdimensi politik, ekonomi, dan sosial budaya.
a.Kondisi geografis alam yang bervariasi (pesisir, dataran rendah, rawa, 15 aliran sungai) merupakan potensi alam yang cukup besar untuk mendukung pembangunan sektor non migas dalam pertumbuhan ekonomi,
b.Kabupaten Rohil masih memiliki banyak ruang kosong untuk pembangunan, sehingga lebih mudah ditata dan merupakan potensi untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan,
c.Letak strategis Kabupaten Rokan Hilir yang dilewati oleh jalur lintas Sumatera (jalan negara) yang menghubungkan Riau dan Sumatera bagian utara, merupakan potensi besar untuk mengembangkan sektor perekonomian daerah khususnya perdagangan antar daerah.
d.Political will pemerintah Kabupaten terhadap kemajuan pembangunan.
e.Akses Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (Sumatera Utara) dan Selat Malaka (perairan internasional) merupakan peluang untuk melakukan kerjasama antar wilayah (regional) dengan keunggulan yang berbeda- beda.
f.Berkembangnya Kota Dumai yang direncanakan sebagai pintu gerbang perekonomian Riau dan menjadi daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memperbesar peluang bagi Kabupaten Rohil untuk mendapatkan keuntungan sektor RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-3 perdagangan.
1. 2.Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
2. 1.Memantapkan jaringan jalan arteri primer Ujung Tanjung-Bagan Batu, status jalan negara dengan konstruksi aspal dengan pembiayaan APBN.
3. 2.Memantapkan jaringan jalan kolektor primer dengan status jalan provinsi, konstruksi aspal sepanjang 149,65 km. Kondisi tahun 2004 dimana 60% jalan provinsi dalam keadaan baik meningkat menjadi 90% pada tahun 2016 (APBD Provinsi Riau)
4. 3.Meningkatkan jaringan jalan kabupaten dengan fungsi kolektor sekunder dan lokal primer sepanjang 1.828 km. Kondisi tahun 2012 hanya 53.4% jalan kabupaten dalam keadaan baik meningkat menjadi 85% pada tahun 2016.
5. 4.Pembangunan jaringan jalan lintas pesisir.
6. 5.Sarana dan prasarana irigasi/pompanisasi.
7. 6.Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan Bagan Siapi-api, Sinaboi, Panipahan,Pulau Jemur, Pulau Halang, dan Pelabuhan Tanjung Lumba-lumba.
8. 7.Peningkatan pelayanan infrastruktur sumber daya air bersih.
9. 8.Peningkatan pelayanan infrastuktur kelistrikan.
10. 9.Pembangunan rumah layak huni untuk penduduk miskin terlayani sebanyak 40% dari jumlah penduduk miskin, kondisi sampai tahun 2006 telah dibangun rumah layak huni sebanyak 1.349 unit untuk penduduk miskin.
11. 10.Pembangunan resettlement tambahan sebanyak 800 unit, kondisi sampai tahun 2006 telah dibangun resettlement sebanyak 803 unit.
12. 11.Sarana pendidikan dasar mencapai 75% kondisi baik, sarana pendidikan menengah pertama 80% kondisi baik, dan sarana pendidikan menengah atas 90% kondisi baik.
13. 12.Meratanya pembangunan ke semua wilayah di
a.Kondisi infrastruktur transportasi antar wilayah untuk mendukung peningkatan ekonomi khususnya untuk wilayah terpencil yang masih belum memadai. Tingkat kerusakan jalan secara umum masih diatas 40%
b.Infrastruktur penghubung poros pesisir Kab. Rohil masih terbatas
c.Infrastruktur pulau-pulau terluar dan terpencil masih kurang memadai terutama untuk sarana dan prasarana pelabuhan dan jalan penghubung.
d.Ketersediaan air bersih dan energi listrik masih terbatas dan belum memadai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi
e.Penurunan kualitas lingkungan hidup
f.Efektifitas pencegahan dan penanggulangan bencana khususnya kebakaran dan pencemaran lingkungan yang belum memadai.
a.Dukungan dana APBN khususnya untuk pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar wilayah NKRI.
b.Dukungan dana APBD Kab. Rohil dalam pembangunan Infrastruktur
c.Efektifitas dan efisiensi kinerja SKPD terkait khususnya Bina Marga, Cipta Karya, Distamben dan Bappedalda dalam mengelola pembangunan infrastruktur dan lingkungan.
d.Ketersediaan sumber bahan baku infrastruktur dan air baku yang memadai
e.Partisipasi masyarakat dalam peningkatan lingkungan hidup yang layak. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-4 Kabupaten Rokan Hilir, sehingga tidak terjadi konsentrasi pembangunan secara berlebihan di satu tempat;
1. 13.Pengembangan sistem pelayanan persampahan untuk 50% daerah perkotaan
2. 14.Terwujudnya taman kota, ruang terbuka hijau, dan rekreasi di daerah perkotaan dengan rasio minimum 20% dari luas kota dengan penyebaran yang merata
3. 15.Terlaksananya AMDAL dan implementasinya dalam kegiatan pembangunan.
4. 16.Konservasi lahan, flora dan fauna seperti penanggulangan masalah abrasi, kelestarian biota pesisir, laut dan darat.
5. 17.Pencemaran udara, air, dan tanah turun.
6. 3.Pembangunan Pendidikan 1. Angka partisipasi sekolah (APS 7-12) meningkat dari 94,6% pada tahun 2012 menjadi 99,7% pada tahun 2016
7. 2.APS 13-15 meningkat dari 87,1% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2016
8. 3.APS 16-18 meningkat dari 62,9% pada tahun 2012 menjadi 66,4% pada tahun 2016
9. 4.Angka melek huruf meningkat dari 88,8% pada tahun 2012 menjadi 100% pada tahun 2016
10. 5.Rata-rata lama sekolah meningkat dari 7,0 tahun pada tahun 2012 menjadi 8,5 tahun pada tahun 2016
11. 6.IPM meningkat dari 67,6 pada tahun 2012 menjadi 71,5 pada tahun 2016.
a.Fasilitas dan SDM bidang pendidikan masih belum terdistribusi merata,
b.Infrastruktur pendidikan terkonsentrasi pada Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah.
c.Pembangunan infrastruktur di daerah Rokan Hilir relatif mahal karena daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung tanah yang rendah
a.Komitmen pemerintah yang terus melakukan pembukaan akses transportasi kesetiap wilayah agar mobilitas penduduk dapat berlangsung dengan baik.
b.Pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah membuka akses wilayah terpencil dan sulit dijangkau sehingga berdampak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan penduduk.
1. 4.Pembangunan Kesehatan 1. Pertumbuhan penduduk per tahun turun dari 4,5% pada tahun 2012 menjadi 3,5% pada tahun 2016
2. 2.Akseptor aktif Keluarga Berencana meningkat dari 63.925 orang pada tahun 2012 menjadi 76.237 orang pada tahun 2016, atau meningkat rata-rata 3% per tahun.
3. 3.Angka kematian bayi turun dari 24 pada tahun
a.Fasilitas dan SDM bidang kesehatan masih belum terdistribusi merata,
b.Infrastruktur kesehatan terkonsentrasi pada ibu kota kecamatan, khususnya Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah.
c.Pembangunan infrastruktur di daerah Rokan Hilir relatif mahal karena daerah pesisir laut dan
c.Komitmen pemerintah yang terus melakukan pembukaan akses transportasi kesetiap wilayah agar mobilitas penduduk dapat berlangsung dengan baik.
d.Pembangunan infrastruktur yang dilakukan telah membuka akses wilayah terpencil dan sulit dijangkau sehingga berdampak berdampak pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-5 2012 menjadi 20 per seribu kelahiran hidup pada tahun 2016.
1. 4.Angka harapan hidup meningkat dari 68,1 tahun (perempuan) dan 64,2 tahun (laki-laki) pada tahun 2012 menjadi 69,6 tahun (perempuan) dan 65,7 tahun (laki-laki) pada tahun 2016. sungai didominasi oleh tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung tanah yang rendah
d.Penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas sehingga sanitasi masyarakat kurang baik.
e.Wilayah yang tersebar dan banyak dipisahkan oleh sungai dengan sarana dan prasarana transportasi yang terbatas mengakibatkan mobilitas penduduk sangat terbatas, sehingga akses sarana kesehatan juga terbatas. peningkatan kualitas kesehatan penduduk.
1. 5.Pemerintahan yang Handal, Bersih, dan Berwibawa
2. 1.Berkurangnya secara nyata praktek KKN di birokrasi.
3. 2.Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel.
4. 3.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. 4.Kualitas SDM aparaturmeningkat 10%.
6. 5.Efisiensi birokrasi (beban kerja/keuangan) meningkat 5%.
7. 6.Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah berfungsi 60%.
a.Proses rekruitmen masih belum didasarkanpada analisis kebutuhan.
b.Masih kurangnyatenaga spesialis, ahli, kepakaran untuk kebutuhan pelayanan dasar.
c.Belum berkembangnyaorientasi budaya memberi pelayanan, dan masih kuatnya budaya dilayani.
d.Lemahnya koordinasi antara SKPD-SKPD di dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Layanan Publik yang Berkualitas.
1. 6.Masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa
2. 1.Tersosialisasikannya dan teraplikasikannya Budaya Melayu di tengah masyarakat pada semua aspeknya;
3. 2.Prinsip-prinsip dasar Budaya Melayu yang bersendikan Islam menjadi panutan masyarakat;
4. 3.Implementasi Budaya Melayu dalam aspek arsitektur, tata lingkungan, dan kesenian menjadi ciri khas daerah;
5. 4.Lestarinya Budaya Melayu dan kearifan lokal; a.Terpingirkannya budaya Melayu. b.Minat terhadap budaya Melayu yang rendah.
c.Minimnya ruang apresiasi terhadap budaya Melayu. Pelestarian dan pengembangan budaya Melayu RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-6 4.2 Lingkungan Strategis Lainya Yang Mempengaruhi 4.2.1 Isu Global/ Internasional a) Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda Pembangunan Pasca 2015 Memberikan arahan tentang pentingnya tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang harus bersinergi dalam pembangunan global ke depan. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan status nutrisi. Selain itu, SDGs juga terbuka bagi beberapa isu pembangunan yang muncul sejak MDGs lahir di tahun 2000, seperti ketersediaan anggaran, perubahan iklim, ketersediaan energi, dan lainnya. SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan SDGs meliputi: a) Penghapusan Kemiskinan b) Penghapusan Kelaparan c) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan d) Pendidikan Berkualitas e) Kesetaraan Gender f) Air Bersih dan Sanitasi g) Energi Bersih dan Terjangkau h) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak i) Infrastruktur tangguh, Industri inklusif, dan Inovatif j) Penurunan Kesenjangan k) Kota Inklusif Dan Berkelanjutan l) Konsumsi Dan Produksi Berkelanjutan m) Perubahan Iklim Dan Pengurangan Resiko Bencana n) Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Bawah Laut o) Pelestarian Dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat p) Perdamaian, Keadilan, Dan Kelembagaan Yang Kokoh q) Kemitraan Untuk Semua Tujuan Pembangunan. Terkait dengan SDGs, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengembangkan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, penurunan kesenjangan, serta peningkatan kemitraan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengadopsi strategi melalui 5 (lima) sentra KSI (Kawasan Sentra Industri) yang diharapkan dapat menciptakan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat. b) Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community/AEC) Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations (MEA), isu-isu yang dikembangkan adalah: RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-7 1) Pengembangan Industri Nasional, yang fokus pada: a) Pengembangan Industri Prioritas Dalam Rangka Memenuhi Pasar ASEAN; b) Pengembangan Industri Dalam Rangka Mengamankan Pasar Dalam Negeri; c) Pengembangan Industri Kecil Menengah; d) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian; e) Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI); 2) Pengembangan Pertanian, yang fokus pada: a) Peningkatan Investasi Langsung di Sektor Pertanian; b) Peningkatan Akses Pasar; 3) Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang focus pada: r) Penguatan Kelembagaan dan Posisi Kelautan dan Perikanan; s) Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan; t) Penguatan Pasar Dalam Negeri; u) Penguatan dan Peningkatan Pasar Ekspor; 4) Pengembangan Energi, yang fokus pada: a) Pengembangan sub sektor ketenagalistrikan dan pengurangan penggunaan b) energi fosil (Bahan Bakar Minyak); c) Pengembangan sub sektor energi baru, terbarukandan konservasi energi; d) Peningkatan pasokan energi dan listrik agar dapat bersaing dengan negara yang memiliki infrastruktur lebih baik; 5) Pengembangan Infrastruktur, yang fokus pada: a) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas; b) Peningkatan Daya Saing Infrastruktur; c) Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran; 6) Pengembangan Sistem Logistik Nasional; 7) Pengembangan Perbankan; 8) Pengembangan Investasi, yang fokus pada: a) Peningkatan investasi melalui peningkatan kepastian hukum; b) Kemudahan Berusaha; c) Perluasan Investasi; d) Database Investasi; e) Peningkatan Daya Saing Investasi; f) Perluasan Investasi Perusahaan Nasional di Kawasan ASEAN; 9) Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang fokus pada: a) Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Sisi Pembiayaan; b) Pengembangan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Rangka c) Peningkatan Eligibilitas dan Kapabilitas Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d) Mendorong Pemberdayaan Sektor Riil dan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 10) Pengembangan Tenaga Kerja, yang fokus pada: a) Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja; b) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 11) Pengembangan Kesehatan, yang fokus pada: a) Peningkatan ketahanan pasar jamu dalam negeri; b) Peningkatan Akses Pasar; RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-8 12) Pengembangan Perdagangan, yang fokus pada: a) Stabilisasi dan Penguatan Pasar Dalam Negeri; b) Peningkatan Ekspor dan Kerjasama Internasional; c) Pengkajian Kebijakan Perdagangan dalam d) Mendukung Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN; e) Pengembangan Fasilitas Pembiayaan Ekspor; f) Edukasi Publik mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015; 13) Pengembangan Kepariwisataan, yang fokus pada: a) Pengembangan Destinasi Wisata; b) Pengembangan Acara (event) Pariwisata; 14) Pengembangan Kewirausahaan, yang fokus pada: a) Pengembangan wirausaha pemula; b) Perluasan peran wirausaha muda; c) Pengembangan usaha berbasis temuan baru (Invention/Resources and Development). Berlakunya MEA memberikan tantangan dan peluang bagi Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan daya saing melalui penciptan setra setra produksi yang potensial di setiap kecamatan, hal ini adalah upaya untuk meningkatkan daya saing hasil produk Kabupaten Rokan Hilir agar mampu bersaing secara global. 4.2.2 Isu Nasional a) RPJPN 2005-2025 (Untuk RPJMN III) Secara umum kebijakan pembangunan dalam RPJPN 2005-2025 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Dari kebijakan RPJPN 2005-2025 tersebut memberikan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk: meningkatkan daya saing daerah melalui keunggulan kompetitif perekonomian, SDM dan kemampuan Iptek yang tinggi. b) RPJMN 2015-2019 Kebijakan pembangunan nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”, Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:  Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;  Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;  Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-9  Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;  Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;  Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;  Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;  Melakukan revolusi karakter bangsa;  Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu: a) Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter; b) Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; c) Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur. Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. c) Peraturan Undang Undang baru Peraturan Pemerintah PP 18 tahun 2016 tentang Penataan kembali organisasi perangkat daerah akan mengurangi jumlah jabatan struktural, tanpa mengurangi jumlah pegawai. Dimasa mendatang, pemerintah daerah perlu segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang organisasi perangkat daerah. Untuk dapat memberlakukan peraturan tersebut sebagai dasar pembentukan SOTK baru di kabupaten Rokan Hilir Selanjutnya tantangan yang dihadapi adalah kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel. Efisiensi belanja rutin dan prioritas alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan wajib dasar menjadi tantangan perencanaan pagu anggaran tahun 2015-2019. Kebijakan moratorium PNS memberikan tantangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan pencari kerja selama 5 tahun di luar sektor PNS. Kreativitas pemerintah mendidik wirausaha muda menjadi tantangan berat. Diperlukan program terobosan pemerintah untuk memfasilitasi angkatan pencari kerja dengan pihak swasta pemilik usaha. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-10 4.2.3 Kebijakan Pembangunan Lainnya a) RPJPD Provinsi Riau Visi RPJPD Provinsi Riau TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG AGAMIS, SEJAHTERA LAHIR DAN BATHIN, DI ASIA TENGGARA TAHUN 2020 Dengan amanat RPJP Untuk PJMD Tahap III adalah ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pada pertumbuhan perekonomian yang berdaya saing berdasarkan:  Pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia,  Pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas  Sistem informasi yang handal. b) RPJMD Provisni Riau Visi RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU YANG MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA, BERBUDAYA MELAYU DAN BERDAYA SAING TINGGI, MENURUNNYA KEMISKINAN, TERSEDIANYA LAPANGAN KERJA SERTA PEMANTAPAN APARATUR”. Dengan Penekanan pada  Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat  Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan  Berbudaya Melayu merupakan upaya terus-menerus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu sebagai jati diri dan menjadi roh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan dalam menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat budaya  Berdayasaing: Suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya,tatanan sosial yang agamis  Menurunnya kemiskinan: Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak – hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.  Lapangan kerja: Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat  Pemantapan Aparatur: Meningkatkan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-11 4.3 Isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Rokan Hilir berkaitan dengan permasalahan- permasalahan dan pemanfaatan potensi pembangunan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan output pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu- isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan kabupaten Rokan Hilir adalah:
1. 1.Perekonomian Daerah Isu penting dalam perekonomian daerah adalah pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk dapat menggantikan sektor pertambangan minyak dan gas sebagai penopang perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir. Sektor pertanian sebagai sektor dominan dalam perekonomian tanpa minyak dan gas juga masih didominasi oleh sektor perkebunan yang lebih banyak dikuasai oleh perusahaan swasta besar. Perkembangan perkebunan rakyat telah tumbuh berkembang dan memerlukan perhatian serius dalam mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal mendukung sektor pertanian sebagai sektor unggulan, maka pemanfaatan keunggulan komparatif (kompetitif advantage) yakni potensi khusus wilayah Rokan Hilir yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa) belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan ekonomi kerakyatan pada sub-sektor perikanan darat dan peternakan. Disisi lain, pemanfaatan lahan untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat juga belum berjalan secara maksimal dalam pengembangan perekonomian rakyat, dan hal ini benyak dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Perkembangan sub sektor perkebunan juga mengakibatkan dampak buruk bagi perkembangan sub sektor tanaman pangan, dimana penggunaan lahan untuk pertanian telah mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian pangan kepada perkebunan. Permasalahan alih fungsi lahan menjadi isu penting dalam pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, sehingga eksistensi Kabupaten Rokan Hilir sebagai lumbung pangan Riau akan dapat hilang, jika areal pengembangan tanaman padi terus beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Permasalahan ini akan menjadi permasalahan serius pada ketahanan pangan daerah, sedangkan persoalan ketahanan pangan merupakan urusan wajib karena menyangkut hak dasar masyarakat. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-12 Upaya mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat terhambat dengan kualitas sumberdaya manusia yang masih terbatas. Kemampuan dan wawasan kewirausahaan penduduk menjadi faktor utama terhambatnya pengembangan perekonomian kerakyatan, khususnya pengembangan usaha kecil dan menengah pada sektor industri dan jasa. Penciptaan iklim investasi dan mendorong keterlibatan rakyat dalam pengembangan perekonomian tentu saja masih memerlukan perhatian, sehingga dapat mendorong peningkatan investasi dan ekspor non migas dengan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha. Perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir terus mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan dan cenderung stabil yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sektor dominan perekonomian Rokan Hilir adalah sektor pertambangan (khusunya minyak), dan pada perekonomian tanpa minyak dan gas sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten Rokan Hilir adalah sektor pertanian dengan kontribusi lebih dari 50 persen, sektor perdagangan dengan kontribusi sekitar 20 persen, dan sektor industri pengolahan dengan kontribusi sekitar 10 persen. Pengembangan sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan dimasa yang akan datang akan menjadikan sektor perekonomian Kabupaten Rokan Hilir semakin handal, karena potensi pertambangan minyak merupakan unrenewable resources atau sumberdaya yang tidak terbarukan, sehingga akan semakin menurun kontribusinya dalam struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir. Maka, untuk mendukung pembangunan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir yang lebih baik dan berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan, maka diperlukan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan koparatif (comparative advantage) yakni potensi khusus wilayah Rokan Hilir yang beragam (pesisir, pinggir sungai, rawa, dataran rendah, rawa, perbukitan) untuk pengembangan produksi perekonomian masyarakat. Pemanfaatan lahan sebagai keunggulan daerah untuk kegiatan perekonomian yang produktif seperti pembangunan kebun sawit untuk masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan agar penguasaan aset lahan dan distribusi penguasaan perkebunan kelapa sawit berlangsung dengan baik. Namun, disisi lain pengawasan terhadap pemanfaatan lahan untuk pertanian, perkebunan, dan pertambangan perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian alam. Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan ekspor non migas, diperlukan kebijakan yang diarahkan untuk menghapus ekonomi biaya tinggi dengan menyederhanakan prosedur perizinan investasi, menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha. Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap perlu dimaksimalkan agar prosedur pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan baik. Pembangunan sektor pertanian, selain dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, juga sangat penting dalam menopang pengamanan ketahanan pangan. Upaya-upaya peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-13 perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan perlu menjadi prioritas pembangunan sektor pertanian agar dapat memberikan kontribusi yang semakin tinggi pada perekonomian ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor industri dan usaha kecil pada perekonomian daerah maka perlu prioritas pada program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan UKM, mengembangkan usaha skala mikro. Hal ini berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan penduduk, penurunan penangguran, dan penanggulangan kemiskinan. Artinya program dan kegiatan pengembangan usaha kecil dan menengah akan menjadi program utama yang dapat mengakomodir kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth), penurunan angka penangguran (pro job), dan penanggulangan kemiskinan (pro poor). Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan menjadi isu strategis yang perlu dikedepankan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, terutama masalah kemiskinan dan pengangguran.
2. 2.Infrastruktur Daerah Di antara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah adanya modal infrastruktur, khususnya infrastuktur fisik. Adanya infratsruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula proses distribusi, akan bisa dilakukan lebih efisien dan efektif. Karena itu, di negara atau daerah manapun, ketika terdapat percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur. Untuk Kabupaten Rokan Hilir, pembangunan infrastruktur terkait dengan beberapa isu strategis yang dapat dijelaskan berikut ini; Kabupaten Rokan Hilir termasuk Kabupaten hasil pemekaran yang relatif muda yang memiliki ruang kosong untuk pembangunan yang luas. Oleh karena itu, penataan dan pembangunan infrastruktur relatif lebih mudah dari segi wilayah dan administrasi. Disamping itu, Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah pesisir pulau Sumatera. Pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan NKRI khususnya pembangunan infrastruktur untuk pulau-pulau terluar merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dalam rangka kesatuan dan ketahanan NKRI. Oleh karena itu Kabupaten Rokan Hilir perlu menyambut isu ini agar pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat disinkronisasikan dengan program pembangunan nasional.Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur untuk pulau jemur yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Sinkronisasi pembangunan tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerintah pusat. Pada tingkat yang lebih rendah, Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau di bidang K2I menyatakan dukungan untuk pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau perlu dikelola oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu peluang pendanaan pembangunan infrastruktur daerah.Pemerintah Rokan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-14 Hilir hingga saat ini secara berkelanjutan membangun perumahan sederhana dan sehat serta jalan-jalan akses ke daerah-daerah terisolir. Program-program ini dapat dikomunikasikan dan disinkronisasikan dengan program-program dari Provinsi Riau. Pembangunan infrastruktur baik darat, laut maupun udara di Kabupaten Rokan hilir memerlukan dana yang relatif besar. Hal ini dikarenakan struktur tanah daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah lunak yang memiliki daya dukung yang rendah. Disamping itu, beban infrastruktur yang cukup tinggi untuk mendukung kegiatan ekonomi dibidang perkebunan, pengolahan hasil alam dan migas yang memerlukan konstruksi yang padat modal dan teknologi yang memadai.Namun demikian, pembangunan infrastruktur adalah salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam misi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.Oleh karena itu, program-program pembangunan dan peningkatan infrastruktur tidak bisa diabaikan seperti percepatan pembangunan jalan dan jembatan baru untuk membuka isolasi, peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang ada, pembangunan fasilitas pelabuhan dan juga pembangunan bandar udara yang telah direncanakan.Program-program pembangunan infrastruktur yang strategis seperti misalnya untuk membuka isolasi daerah seperti di daerah Pujud dan Air hitam; pembangunan fasilitas pelabuhan seperti di Teluk Dalam dan Sinaboi maupun pembangunan bandara di Sinaboi. Untuk keperluan perumahan penduduk, terutama penduduk miskin, pembangunan rumah layak huni masih terus diperlukan. Hingga tahun 2010, tercatat sudah sekitar 3160 rumah layak huni yang dibangun pemerintah daerah.Untuk keberlanjutan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin ini, ditargetkan pembangunan 5 unit rumah layak huni perdesa. Isu strategis lain yang perlu diperhatikan adalah isu mengenai ketersediaan air bersih yang masih minim. Namun demikian, Kabupaten Rokan Hilir memiliki ketersediaan sumber air baku yang cukup besar dengan adanya 15 aliran sungai yang salah satunya sungai Rokan. Rencana strategis yang ramah lingkungan perlu dipetimbangkan agar sumber air baku dapat dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan air bersih secara berkelanjutan.Selain itu, untuk keperluan irigasi diperlukan sistem pompanisasi dan jaringan irigasi teknis yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan pertanian yang baik. Selain air bersih, Pelayanan listrik PLN sangat rendah dan hanya menjangkau 10 persen dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir merupakan isu yang perlu diantisipasi secara sistematis. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian dan aktivitas pembangunan lainnya. Isu lain yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir secara global dan perlu dipertimbangkan serta dikonsultasikan secara baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat adalah kejelasan dan ketetapan mengenai struktur tata ruang dan wilayah. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan tidak bertentangan dengan tata ruang dan pemanfaatan lahan yang akan disahkan nantinya. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-15
3. 3.Pendidikan dan Kesehatan, SDM dan IPM Isu pendidikan dan kesehatan merupakan isu penting dalam pembangunan kabupaten Rokan Hilir. Isu pendidikan dan kesehatan merupakan permasalahan yang dihadapi pada pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang tersebar memerlukan penyediaan infrastruktur transportasi agar tingkat aksesibilitas penduduk terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan semakin baik. Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Akibat kondisi wilayah yang cukup sulit karena banyak dipisah oleh sungai dan sangat tersebar, maka fasilitas dan tenaga bidang pendidikan dan kesehatan masih belum terdistribusi merata, tetapi hanya terkonsentrasi wilayah perkotaan dan wilayah pertumbuhan. Wilayah yang tersebar dan banyak dipisahkan oleh sungai dengan sarana dan prasarana transportasi yang terbatas mengakibatkan mobilitas penduduk sangat terbatas. Pembangunan infrastruktur di daerah Rokan Hilir relatif mahal karena daerah pesisir laut dan sungai didominasi oleh tanah rawa dan gambut yang memiliki daya dukung tanah yang rendah, mengakibatkan biaya pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan semakin mahal juga. Kondisi wilayah yang dimikian mengakibatkan sebahagian sarana pendidikan dan kesehatan terkonsentrasi diwilayah ibu kota kecamatan, yang merupakan daerah dengan kondisi yang lebih baik, jika dibandingkan dengan desa-desa lain. Pembangunan pembangunan manusia yang terbatas akan mengakibatkan masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran terbuka dan akses penduduk untuk berusaha dan bekerja semakin terbatas. Kondisi ini secara akumulatif mengakibatkan kesejahteraan masyarakat rendah dan angka kemiskinan yang tinggi. Capaian pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan akumulasi dari pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh pembangunan ekonomi telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan manusia. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hilir dari 71,51 pada tahun 2008, dan menjadi 71,98 pada tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi 72,43 pada tahun 2010. Secara akumulatif pembangunan pendidikan dan kesehatan, yang dilaksanakan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan manusia. Hasil-hasil pembangunan manusia merupakan potret dari keseriusan pembangunan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki kemampuan dalam aktivitas ekonomi yang ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan pendapatan yang dimiliki mencukupi untuk memenuhi konsumsi sehari-hari, sehingga dapat menikmati hidup yang layak, termasuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula. Untuk lebih memaksimalkan pembangunan manusia di Kabupaten Rokan Hilir dan untuk memantapkan basis pembangunan yang mengakar di tingkat masyarakat, maka upaya-upaya RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-16 peningkatkan kualitas SDM dan tenaga kerja harus terus dilaksanakan memalui peningkatan basis kompetensi agar dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik lokal, nasional dan global. Langkah konkrit yang dapat dilakukan dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas adalah pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan terutama di luar Kecamatan Bangko dan Bagan Sinembah, sehingga akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin meningkat. Upaya-upaya ini tentu saja harus diiringi oleh peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kesehatan, yang terdistribusi secara merata disetiap wilayah di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya peningkatan kesehatan penduduk juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan kesehatan dan penyuluhan kesehatan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Meningkatkan promosi, pembinaan, dan pengawasan kesehatan terhadap diri, rumah, dan lingkungan. Peningkatan akses wilayah terpencil dan sulit dijangkau perlu ditingkatkan, agar berdampak pada peningkatan pendidikan dan kesehatan untuk mendukung pembangunan sumberdaya manusia.
4. 4.Pemerintahan Daerah Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik mana kala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance). Suatu pemerintahan dikelola secara baik mana kala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan tantangan yang menjadi salah satu tugas pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik akan memudahkan proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, adanya birokrasi yang memadai akan memungkinkan terlaksananya program-program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah dengan melakukan penataan sistem kepegawaian yang meliputi sistem pengangkatan pegawai, penempatan yang sesuai dengan latar belakang dan kompetensi, kenaikan pangkat dan karier berdasarkan kinerja dan prestasi, pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment), pelatihan berkala dan on-job training, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Meningkatkan kualitas dalam melayani kebutuhan masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan menerapkan standar pelayanan minimum pada semua bidang. Termasuk di dalamnya pengurusan surat menyurat, perizinan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelayanan umum. Menata sistem administrasi dan manajemen pemerintahan dengan bertahap menggunakan sistem teknologi informasi (IT) dan sistem informasi geografis (GIS) yang efisien, efektif, dan akurat sehingga mempercepat pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kinerja aparatur. Menerapkan transparansi dalam penganggaran, program berbasis kinerja, dan asas-asas manajemen modern untuk melancarkan pembangunan. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-17 Dalam bidang kependudukan, pembangunan diarahkan untuk menerapkan sistem informasi kependudukan sehingga administrasi kependudukan yang handal dapat membantu optimalisasi pelayanan publik, membangun jaringan dan program aplikasi informasi kependudukan yang tersambung (connected) di setiap kecamatan sampai ke dinas terkait, sehingga duplikasi data penduduk dapat dihindari, mempertegas penerapan ketentuan (Perda) bagi pendatang untuk mengurangi dampak-dampak sosial pengangguran yang bersumber dari arus urbanisasi, dan memperbaharui kebijakan kependudukan sesuai dengan perkembangan kota dan pembangunan.
5. 5.Sosial, Budaya, dan Agama Memasyarakatkan Budaya Melayu melalui pendidikan di sekolah-sekolah, publikasi melalui penerbitan buku, media cetak, dan elektronik, penyelenggaraan acara seni dan budaya, dan aplikasi dalam arsitektur gedung dan lingkungan. Penerapan Budaya Melayu di tengah masyarakat harus memperhatikan adat yang bersendikan syara-syara bersendikan Kitabullah di mana Islam menjadi pilar utamanya. Memasyarakatkan nilai-nilai mulia yang terdapat dalam tunjuk ajar Melayu seperti jujur, amanah, sopan santun, kerja keras, cerdik, dan sifat mulia lainnya ke dalam setiap lapisan kehidupan, baik di masyarakat, pemerintahan, maupun dalam perdagangan dan aktivitas lainnya, sehingga Budaya Melayu tidak hanya terwujud dalam simbol, tapi juga menjadi ruh dan motivasi dalam menjalankan pembangunan. Menghidupkan semua sisi kebudayaan dalam Budaya Melayu termasuk dalam hal etika (perilaku, nilai, dan norma), estetika (kesenian, tarian, pola gambar dan ukiran), ilmu pengetahuan (teknologi, arsitektur), sastera (buku, puisi, sajak) dan aspek budaya lainnya. Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya Melayu menjadi hal penting dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan ini. Memajukan pendidikan agama di sekolah yang diarahkan untuk memperdalam pengetahuan agama, membentuk sikap dan perilaku mulia di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama, dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan semua amal dan perbuatan. Memajukan dan merangsang program pembinaan keagamaan pada semua lapisan masyarakat, aparatur pemerintah, anak-anak, dan pemuda melalui pengajian, pelatihan, perkemahan anak-anak dan pemuda, bimbingan intensif, dan diskusi sehingga pengetahuan agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata. Mengaplikasikan nilai positif dan mulia dari agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menjalankan pemerintahan sehingga bisa menjadi tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan pembangunan. Memajukan dan membantu kegiatan-kegiatan keagamaan, lembaga pendidikan agama, dan institusi keagamaan dalam menjalankan dakwah dan bimbingan pada masyarakat. Menangkal RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IV IV-18 pengaruh negatif dari globalisasi dan teknologi informasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang tidak sesuai dengan akhlak dan ajaran agama dengan mempersiapkan perangkat hukum, pengawasan, pembinaan, dan sanksi sehingga kehidupan masyarakat terlindungi dari pengaruh yang tidak baik. Memajukan ekonomi syari’ah dengan mendukung program lembaga ekonomi umat seperti lembaga amil zakat, baitul mal wattamwil (BMT), dan perbankan syari’ah yang turut membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menggiatkan perekonomian masyarakat.Menyediakan anggaran yang proporsional untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-1 V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menurut RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025, berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, maka RPJM ke-3 (2016-2021) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Rokan Hilir di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah. Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat, dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah potensial di tempat terpencil. Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan agribisnis termasuk usaha hulu dan hilir yang sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian, perkebunan, dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, serta pendapatan daerah pada masa yang akan datang; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-2 didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. 5.1 Visi Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan kondisi masyarakat dan Kabupaten Rokan Hilir saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam 5 tahun mendatang maka Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 adalah: Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera Unsur Visi Penjelasan Kawasan Sentra Industri Kawasan sentra industri merupakan unit kecil kawasan yang memiliki cirri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini di tandai dengan indicator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) pada tahun 2021 sebesar 2 % Masyarakat Madani dan Mandiri Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan konsisten. Hal ini di tandai dengan tingkat keberhasilan capaian IPM % sebesar 72.99 Kemandirian Daerah Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-3 Unsur Visi Penjelasan dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan; Kemandirian Daerah di tandai dengan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,30% dan Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) sebesar 8% Masyarakat Sejahtera Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan pendidikan sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat. Tercapainya angka Kemiskinan sebesar 5.32 dan GINI Rasio sebesar 0.27 Dalam rangka konsistensi, sinergitas antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD, penjelasan visi tersebut telah menggambarkan keterkaitannya dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJPD, sebagai berikut: Tabel 5. 1 Keterkaitan Visi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten RokanHilir Visi Nasional Visi Provinsi Riau Visi Kabupaten Rokan Hilir RPJPN 2005- 2025 RPJMN 2015- 2019 RPJPD 2005- 2025 RPJMD 2015-2019 RPJPD 2005- 2025 RPJMD 2015- 2019 Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadia n berlandaskan gotong royong Terwujudnya provinsi riau sebagai pusat perekonomia n dan kebudayaan melayu dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan Terwujudnya pembangunan ekonomi yang mapan dan pegembangan budaya melayu secara proposional melalui kesiapan infrastruktur dan peningkatan pembangunan Terwujudnya masyarakat rokan hilir yang sejahtera, bermarwah dan bertaqwa dengan dukungan agribisnis yang tangguh tahun 2025 Terwujudnya rokan hilir sebagai kawasan industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-4 bathin, di asia tenggara tahun 2020 pendidikan dalam masyarakat yang agamais 5.2 Misi Misi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 terdiri dari 5 misi yaitu:
6. 1.Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa.
7. 2.Mengembangkan industry hulu dan hilir sebagai alternative pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
8. 3.Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
9. 4.Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
10. 5.Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan. Tabel 5. 2:Keselarasan Agenda Nawacita (9 Agenda Prioritas RPJMN)DenganMisiRPJMDKabupatenRokanHilirTahun 2016-2021 9 AGENDA PRIORITAS RPJMN PENJABARAN DALAM RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016-2021 Agenda 1: Akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Misi 1: Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu berlandaskan iman dan taqwa Agenda 2: Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Misi 4: Mewujudkan pemerintahan yang handal, bersih, dan berwibawa Agenda 3: Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Misi 2 dan 5 : Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk perbatasan dan wilayah terisolisir guna memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembentukan kawasan sentra industri yang berbasis pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan. RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-5 Agenda 4: Akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi system penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Misi 4: Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kepastian hukum Agenda 5: Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerjadan Indonesia Sejahtera Misi 3: Memperkuat sumberdaya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemerataan akses pendidikan dan kesehatan Agenda 6: Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Misi 2: Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, memajukan sector pertanian, industri, dan jasa Agenda 7: Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkansektor-sektor strategis ekonomi domestik Misi 2 : Memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembentukan kawasan sentra industri yang berbasis pada sektor perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan sesuai dengan potensi wilayah Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa Misi 1: Memantapkan pembangunan masyarakat yang berbudaya Melayu berlandaskan iman dan taqwa Agenda 9: Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Misi 1: Mewujudkan budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir Tabel 5. 3 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Riau dengan Misi RPJMD Kabupaten RokanHilir 2016-2021 Misi RPJMD Provinsi Riau Penerjemahan RPJMD KabupatenRokanHilirTahun 2016-2021
11. 1.Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah dan konektivitas pembangunan antar wilayah perkotaan dan pedesaan
12. 2.Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Peningkatan dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat pada setiap jenjang pendidikan
13. 3.Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Peningkatan dan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat
14. 4.Menurunkan Kemiskinan Mewujudkan kawasan sentra industri perikanan, pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai penggerak ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat
15. 5.Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik Mewujudkan good governance yang handal, bersih dan berwibawa
16. 6.Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa Mewujudkan masyarakat Rokan Hillir berbudayaMelayuberlandaskanimandantaqwa
17. 7.Memperkuat Pembangunan Mewujudkan kawasan sentra industri perikanan, RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-6 Pertaniandan Perkebunan pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai penggerak ekonomi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat
18. 8.Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata Menyediakan infrastruktur pendukung guna mempermudah akses menuju objek wisata
19. 9.Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan. Menciptakan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka peningkatan iklim investasi Dikaitkan dengan Misi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025, maka penerjemahan MisiRPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: Tabel 5. 4 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 Misi RPJPD Rokan Hilir 2005-2025 Misi RPJMD Rokan Hilir 2016-2021 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat Memajukan perekonomian dan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dengan agribisnis sebagai tulang punggungnya Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Mewujudkan pemerintah dan pengelolaan pemerintahan yang handal Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi Menyediakan infrastruktur daerah dan mewujudkan lingkungan alam yang lestari Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan Mewujudkan masyarakat yang bermarwah, berdedikasi dan terpuji dengan Budaya Melayu sebagai ruhnya Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya Melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya Melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa 5.3 Tujuan dan Sasaran Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-7 Visi : Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera No MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KONDISI AWAL TARGET TAHUN TARGET AKHIR2017 2018 2019 2020 2021 `1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa Mewujudkan budaya melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu Jumlah Karya intangible (Tak Benda) yang terdaftar sebagai WBTB (Warisan Budaya Tak Benda) Indonesia NA 2 3 4 5 6 6
20. 2.Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternative pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Meningkatkan perekonomian daerah Meningkatnya kinerja perekonomian daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 1.00 1.00 PDRB per Kapita (Juta Rupiah) 70,39 70,67 70,94 71,22 71,50 71,79 71,79 Persentase peningkatan PAD (%) 104,65 5 7 7 7 7 7 Nilai Tukar Petani (Rp) 116,96 116,96 121 121,5 122 122,5 122,5 Produksi perikanan(Ton) 67,5 67,5 70 73 75 78 78 RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-8 Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton/Ha) NA 3,64 3,83 4,01 4,22 4,43 4,43
21. 3.Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat Meningkatkan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pendidikan APS (7-12 Tahun) 93,68 94 94,20 94,40 94,60 95 95 APS (13-15 Tahun) 89,16 90 90,20 90,60 90,90 91 91 APS (16 - 18 Tahun) 75,68 APK SD/MI (%) 92 94 95 96 97 98 98 APK SMP/MTs(%) 88 89 90 92 94 95 95 APK SMA/SMK/MA (%) 67 68 70 71 74 75 75 Angka Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun) 12 12 12 12 12 12 12 Angka Melek Huruf (%) 95 96 96 97 97 98 98 Peningkatan Kualitas Kesehatan Angka Harapan Hidup(Tahun) 69,27 69,80 70 70,10 70,40 70,60 70,60 Angka Kematian Bayi(Bayi/1000) 34,8 18 16 14 12 10 10 Angka Kematian Ibu Melahirkan(ibu/1000) 99 91,08 83,79 77,09 70,92 65,25 65,25 Angka Kesakitan Malaria(orang/1000) 6,1 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,3 Angka Kesakitan DBD(orang/100.000) 12,33 12,33 11,1 9,99 8,99 8,09 8,09 RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-9 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%) 57,61 63,71 63,9 64 64,15 64,30 64,30 Persentase Pengangguran Terbuka (%) 8,85 8,8 8,6 8,4 8,2 8 8
22. 4.Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan iklim investasi Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel Nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir C B B B BB A A Indek Kepuasan Masyakat n/a 70 72 74 75 77 77 Nilai Reformasi Birokrasi n/a CC B B BB BB BB Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) n/a Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
23. 5.Pembangunan infrastruktur ntuk pengembangan perekonomian diperdesaan dan perkotaan Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah Tersedianya Jaringan Transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian Rata-Rata Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani (%) 98 98 100 100 100 100 100 Rata-Rata Penumpang Transportasi Laut yg Dapat diangkut/dilayani 95,66 96 96 96 97 100 100 RPJMD KabupatenRokanHilir 2016-2021 : Bab V V-10 masyarakat (%) Kondisi Jalan dalam kondisi baik (%) 80 82 85 87 89 92 92 Kondisi Jalan dalam kondisi sedang (%) 35 32 30 28 26 25 25 Kondisi Jalan dalam kondisi rusak (%) 30 24 22 20 19 17 17 Frekuensi Pelayanan Angkutan Laut (feri) 1.7 1.7 1.8 2 2 2 2 Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah perdesaan dan perkotaan Terkoneksinya infrastruktur tranportasi pedesaan dan perkotaan Persentase Desa Terisolir N/A 1% 1% 1% 0% 0% 0% Jumlah Alat Transportasi Pedesaan (Buah) 36 36 37 37 38 39 39 Persentase Jalan Beraspal di Pedesaan (%) 60% 62% 64% 65% 67% 69% 69% Jumlah Jembatan Penghubung Antar Pedesaan dan Perkotaan (Unit) 195 200 215 220 220 230 230 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VI VI-1 VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi dan arah kebijakan pembangunan diperlukan untuk mencapai Misi pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan diperlukan sebagai penegasan terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Penegasan tujuan dan sasaran pembangunan dimaksudkan untuk menyusun program-program dan kegiatan yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun. Rumusan arah kebijakan sangat diperlukan sebagai panduan dalam penyusunan program-program pembangunan yang dapat diindikasikan untuk mencapai misi pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Penetapan strategi dana rah kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan sebagai wujud dari hasil-hasil pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai misi pembangunan. Strategi pembangunan merupakan penjelasan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang meudian diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan dalam melaksanakan pembangunan untuk lima tahun yang akan datang. Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan RJPMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 akan disampaikan dalam bahagian kedua. Rumusan sasaran, strategi dana rah kebijakan menjadi parameter utama dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya berpikir strategik untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. 6.1 Strategi Umum Pembangunan Guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir pada 5 tahun yang akan datang diperlukan strategi umum pembangunan yang disusun sesuai dengan tujuan pembangunan untuk mencapai misi dan visi pembangunan yang ditetapkan. Sesuai dengan kondisi daerah maka strategi umum RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VI VI-2 pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2016 – 2021 adalah Pembangunan Spasial yaitu pelaksanaan pembangunan pada semua aspek yang mendukung terhadap hasil-hasil pembangunan yang menekankan pada aspek ruang sesuai dengan potensi masyarakat dan wilayah pada kawasan strategis sesuai dengan pola ruang dan struktur ruang di Kabupaten Rokan Hilir. Penekanan Strategi Pembangunan Spasial merupakan pembangunan yang menekankan aspek unit wilayah strategi secara konkrit dimana pembangunan tersebut akan dilaksanakan. Unit wilayah strategis tersebut adalah kawasan strategis yang disusun sesuai dengan pola ruangdan struktur ruang wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Penempatan pembangunan pada kawasan strategis dimaksudkan untuk memfungsikan dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam kewilayahan dan sumberdaya masyarakat lokal dalam pemecahan masalah untuk mencapai hasil yang lebih baik. Strategi Pembangunan Spasial diharapkan mampu mengoptimalkan berfungsinya hubungan antarpelaku dan antaraktivitas yang terkoordinasi dan terintegrasi dan saling mendukung untuk meningkatkan nilai tambah dan niai guna hasil pembangunan bagi masyarakat dan daerah. Pelaksanaan pembangunan dengan Strategi Pembangunan Spasial dimulai dari pembangunan ekonomi daerah melalui pembangunan dan pengembangan aktivitas ekonomi produktif sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia pada kawasan strategis, yang didukung oleh penyediaan dan pengembangan sarana dan prasana pendukung terhadap aktivitas ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan dan penyediaan unsur-unsur lain yang diperlukan dalam pengembangan wilayah strategis. Dengan demikian, akan terbentuk karakteristik wilayah dengan ciri tersendiri pada setiap kawasan strategis. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan Strategi Pembangunan Spasial adalah terbentuknya aktivitas ekonomi yang saling terintegrasi dengan menghasilkan produk-produk spesifik daerah yang didukung oleh komptensi sumberdaya manusia, pasar, dengan dukungan infrastruktur yang mantap pada setiap kawasan stategis. Bentuk konkrit pengembangan aktivitas ekonomi produksitif pada pada kawasan strategis adalah terciptanya Kawasan Sentra Industri (KSI) pada setiap kawasan strategis di Kabupaten Rokan Hilir. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dari pendekatan Strategi Pembangunan Spasial adalah:
24. 1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yang didukung oleh struktur ekonomi yang kuat pada sector non migas,
25. 2.Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menurnkan tingkat pengangguran,
26. 3.Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar masyarakat,
27. 4.Meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VI VI-3 Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, maka implementasi Strategi Pembangunan Spasial Kabupaten Rokan Hilir pada RPJMD 2016-2021dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk menyelesaikan masalah pembangunan secara terpadu dan terintegrasi untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal. Dengan demikian, Strategi Pembangunan Spasial harus menghindari pelaksanaan pembangunan secara parsial dan sektoral. Rumusan Strategi Pembangunan Spasial harus dimulai dari perumusan dan penyusunan rencana pembangunan melalui koordinasi dan sinergi antar sektor dan antar organisasi pemerintah daerah (OPD) pada setiap kawasan strategis. Untuk itu, maka penekanan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada RPJMD 2016-2021 ini harus dilakukan dengan:
28. 1.Menekankan pembangunan dan pengembangan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan gas yang membentuk pola keruangan wilayah yang strategis yang dilengkapi dengan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan (Misi Kedua dan Misi kelima)
29. 2.Mendukung Kawasan Sentra Industri sebagai kawasan pengembangan strategis dengan sumberdaya manusia yang berkualitas, masyarakat beriman dan bertaqwa, berakhlak, dan berbudaya melayu, dengan dukungan sistem pemerintahan yang handal (Misi Pertama, Misi Ketiga, dan Misi Keempat). Secara ringkas strategi umum pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada RPJMD 2016-2021 dengan pendekatan Strategi Pembangunan Spasial dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar 6.1. Strategi Pembangunan Spasial dalam Pembangunan Rokan Hilir 2016-2021 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VI VI-4 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Rokan Hilir 2016-2021 sesuai dengan jabaran visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu dijabarkan strategi dan arah kebijakan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang mengindikasikan program-program untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan.Sedangkan arah kebijakan adalah arah atau tindakan yang akan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan rumusan rencana pembangunan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna). Secara umum, untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, dana rah kebijakan pembangunan sebagai berikut. Tabel VI. 1: Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 Visi: Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri Guna Menuju Masyarakat Madani dan Mandiri yang Sejahtera Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Misi 1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa Mewujudkan budaya melayu sebagai jati diri masyarakat Rokan Hilir Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu Pengintegrasian nilai budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan Masyarakat Penerapan Nilai Budaya Melayu dalam Pendidikan formal dan non formal Pelestarian warisan kesenian, tradisi dan cagar budaya Melestarikan objek cagar budaya, kesenian dan tradisi daerah Pembinan kerukunan umat beragama dan peningkatan peran lintas agama dalam pembinaan kerukunan umat beragama Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam menciptakan kondisi kondusif dan toleransi antar umat beragama Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan keagamaan dan ahlaq masyarakat Misi 2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat Meningkatkan perekonomian daerah Meningkatnya kinerja perekonomian daerah Mengembangkan cluster- cluster industri dalam bentuk Kawasan Sentara Industri (KSI) Berbasis Masyarakat pada Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan sesuai dengan Potensi Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai struktur ruang daerah Pembangunan dan Penguatan Sentra-Sentra Produksi sebagai Kawasan Sentra Industri berbasis masyarakat dan potensi wilayah Perluasan, Replikasi dan Pengintegrasian antar Sentra Produksi pada Kawasan Sentra Industri RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VI VI-5 Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan (KSI) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor- sektor non migas sesuai dengan potensi daerah Fasilitasi pengembangan industri hilir Pengembangan sektor pariwisata daerah Pengembangan sektor jasa-jasa dan perdagangan Peningkatan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi Misi 3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat Meningkatnya kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pendidikan Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas Pemenuhan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat Peningkatan peran serta masayrakat dalam penyelenggaran pendidikan Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan dasar Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik (sertifikasi guru) Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar Pemenuhan manajemen pelayanan pendidikan dan tata kelola sekolah Peningkatan kualitas kesehatan Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat Memenuhi upaya kesehatan masyarakat Meningkatkan upaya preventif bidang kesehatan Mempromosikan hidup sehat dan memberdayakan masyarakat Menangani dan mencegah kekurangan gizi Mencegah dan menanggulangi penyakit menular Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin Menjamin kesehatan penduduk miskin Menyediakan pelayanan kesehatan di puskesmas yang handal Membangun, meningkatkan dan memperbaiki puskesmas Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dan ibu melahirkan Meningkatkan kesehatan anak balita Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VI VI-6 Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Peningkatan kualitas tenaga kerja Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran Peningkatan skill dan kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah Membanguan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja lokal Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal Misi 4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan iklim investasi Mewujudkan Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel Meningkatkan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip cleand and good governance Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan edukasi kepada masyarakat dan swasta Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur). Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan kompeten. Memperkuat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara sistematik dan terpadu Mengintensifkan koordinasi, integrasi dan sinkroninasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan pemerintahan Peningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Peningkatan koordinasi pemanfaatan dan pengendalian ruang. Penataan ruang yang berwawasan lingkungan. Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan Memberikan ruang kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penerapan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah yang sistematis Optimalisasi penggunaan anggaran secara bertanggungj jawab. Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber pendapatan. Penataan prosedur administrasi dan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat Peningkatan stabilitas yang didukung dengan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VI VI-7 Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban swakarsa masyarakat. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi 5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan Menyediakan infrastruktur pendukung perekonomian daerah Tersedianya jaringan transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur darat, laut dan penyeberangan Membangun dan melakukan kerjasama pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur energi, telekomunikasi dan air bersih penunjang industri Meningkatkan ketersediaan air bersih, enegri dan telekomunikasi penujang industri Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan dan perternakan Meningkatkan ketersedian infrastruktur pasar dan fasilitasya Meningkatkan infratruktur irigasi dan pengairan Meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan Meningkatkan infrastruktur penelitian dan pengembangan serta pembenihan Terkoneksinya infrastruktur tranportasi pedesaan dan perkotaan Meningkatkan konektifitas infrastruktur tranportasi pedesaan dan perkotaan Meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan pedesaan dan perkotaan yang berkeadilan Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan Meningkatkan jangkawan dan akses masyarakat terhadap pemukiman layak, listrik dan air bersih Meningkatkan jangkawan dan akses masyarakat terhadap pemukiman layak, listrik dan air bersih Menigkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah terisolir Menigkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan wilayah terisolir RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-1 VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan agar selaras dengan strategi dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain itu, kebijakan umum harus disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD masing-masing. Program pembangunan merupakan bentuk instrument kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi kepala derah terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan RPJMD tahun 2016-2021 sebagai pedoman Renstra SKPD tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-2 Tabel VII-1: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Misi 1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap budaya Melayu Pengintegrasian nilai budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan Masyarakat Penerapan Nilai Budaya Melayu dalam Pendidikan formal dan non formal Terlaksananya Kurikulum budaya melayu di Sekolah formal dan non formal 0 Ada Program Pengembangan Nilai Budaya Kebudayaan DIS DIK cakupan pengembangan sanggar budaya 80% 82% Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan 30% 80% Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Kepemudaan dan Olah Raga DIS PAR PORA Terselenggaranya Paskibra Kab Rohil 2017 5 Kegiatan 5 Kegiatan Cakupan pengiriman atlet dan pelaksanaan kegiatan olahraga 30 80 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kepemudaan dan Olah Raga DIS PAR PORA SET DA Cakupan sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik 30% 82% Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Kepemudaan dan Olah Raga DIS PAR PORA DIS PU TR Pelestarian warisan kesenian, tradisi dan cagar budaya Melestarikan objek cagar budaya, kesenian dan tradisi daerah Cakupan pengelolaan kekayaan budaya 80% 82% Program pengelolaan kekayaan budaya Kebudayaan DIS DIK Jumlah Pengiat Seni yang dibina 12 50 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Kebudayaan DIS DIK RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-3 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Jumlah koleksi arsip yang dilestarikan dan terdokumentasi (berkas) na 100% Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/Arsip Daerah Kearsipan SET WAN Cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen bernilai sejarah: Restorasi. Persentase dakupan pembinaan pengelolaan arsip na 100% Cakupan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan na 100% Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perpustakaan SET WAN Pembinan kerukunan umat beragama dan peningkatan peran lintas agama dalam pembinaan kerukunan umat beragama Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam menciptakan kondisi kondusif dan toleransi antar umat beragama Persentase penanganan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat na 80% Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal. na 80% Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP Terciptanya sinergitas antara lembaga/ instansi/ organisasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan 6 Lembaga 30 Lembaga Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-4 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Jumlah konflik bernuasa sara 5 kasus 0 kasus Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu: 80% 100% Program Pendidikan Politik Masyarakat Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP Pemilukada Provinsi 75% 100% Pemilukada Kabupaten 85% 100% Pemilu Pilpres 76% 100% Jumlah upaya pencegahan dini bencana 6% 30% Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP Jumlah operasional penanganan gangguan bencana alam yang dilakukan TRC 6 Kegiatan 30 Kegiatan Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-5 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan keagamaan dan ahlaq masyarakat Jumlah Peningkatan pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Rohil na 30 Kegiatan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP Persentase aparatur Satpol PP yang sigap, tanggap, dan terlatih na 100% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP Persentase Perda/Perkada yang disosialisasikan dan ditegakkan na 80% Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP Meningkatnya sumber daya manusia tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (orang) na 500 orang Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Sosial DIS SOSIAL Jumlah Panti asuhan dan panti jompo yang dibina 2 12 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Sosial DIS SOSIAL Persentase orang yang mendapatkan bantuan jaminan sosial serta perlindungan sosial. na 75% Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya. Sosial DIS SOSIAL Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan na 250 orang Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Sosial RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-6 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD rehabilitasi kesejahteraan sosial Presentase anak penyandang masalah sosial yang mendapat pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial na 75% Program Pembinaan Anak Terlantar Sosial DIS SOSIAL Peningkatan pengetahuan peyandang cacat 12 kegiatan 24 Kegiatan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Sosial DIS SOSIAL Jumlah Pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial TS Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya) Sosial DIS SOSIAL terlaksananya peringatan hari besar (tahun 1 saja)* 90 100 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Sosial DISDUKCAPIL, SET DA/KOPRI Misi 2. Mengembangkan industri Hulu dan Hilir pada sektor non minyak dan gas untuk membuka lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan kemandirian masyarakat Meningkatkan perekonomian daerah Mengembangkan cluster-cluster industri dalam bentuk Kawasan Sentara Industri (KSI) Berbasis Masyarakat pada Sektor Pertanian, Perikanan, Perkebunan, dan Pembangunan dan Penguatan Sentra-Sentra Produksi sebagai Kawasan Sentra Industri berbasis masyarakat dan potensi wilayah Produktifitas pertanian/perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pertanian DKP TAN Jumlah Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pertanian DKP TAN Cakupan Penyuluhan pertanian/perkebunan Program Pemberdayaan PenyuluhanPertanian/Perkebunan Lapangan Pertanian DKP TAN Produktifitas Perternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pertanian DKP TAN RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-7 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Peternakan sesuai dengan Potensi Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai struktur ruang daerah Perluasan, Replikasi dan Pengintegrasian antar Sentra Produksi pada Kawasan Sentra Industri (KSI) Persaentase Tercapainya Pengelolaan Hasil perikanan dan Kelautan 5000 ton Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil perikanan dan kelautan Perikanan DIS KAN Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan perikanan, Hygyenis Produk dan pengemasan 6 Pelatihan 12 Pelatihan ProgramPeningkatan Kualitas hasil pengolahan Perikanan dan Kelautan dengan Orientasi Hygienis dan Kemasan yang Modern Perikanan DIS KAN Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor non migas sesuai dengan potensi daerah Fasilitasi pengembangan industri hilir Meningkatnya sikap, pengetahuan dan keterampilan petani Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Pertanian DKP TAN Jumlah Pelaku usaha na 150 pelaku usaha Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pertanian DKP TAN Persentase angka kematian ternak (%) na 5% Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pertanian DKP TAN Jumlah Produksi Perternakan Sapi kambing unggas Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pertanian DKP TAN Tingkat penerapan teknologi tepat guna pada bidang pertanian/perkebunan 4 Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Pertanian DKP TAN Jumlah Pelaku usaha Perikanan Yang dimbina 160 Pelaku Usaha 250 Pelaku Usaha Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Perikanan DIS KAN Jumlah kegiatan Kemasyarakatan yang terkait dengan kelautan (Orang) na 150 orang Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Perikanan DIS KAN RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-8 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Produksi Budidaya Perikanan 1571.52 Ton 1750 Ton Program Pengembangan Budidaya Perikanan Perikanan DIS KAN Produksi Perikanan Tangkap 55742.2 Ton 58000 Ton Program Pengembangan Perikanan Tangkap Perikanan DIS KAN Konsumsi Ikan Perkapita dan angka ketersedian Konsumsi Perkapita: 35,07 Kg/Kapita/th dan Ketersedian 25,01 kg/Kapita/th Konsumsi Perkapita: 35,83 Kg/Kapita/th dan Ketersedian 27,09 kg/Kapita/th Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Perikanan DIS KAN Jumlah Pelaku usaha Perikanan Yang Dibantu (Keramba Jaring Apung) unit 4 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Perikanan DIS KAN Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor 8 Mou 12 Mou Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal DPMPT Jumlah Investor Baru 8 24 Investor Penanaman Modal DPMPT Terciptanya Kerjasama dalam Wilayah KSI 0 5 Mou DIS TAN PANGAN Pertumbuhan Nilai Investasi PMA Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Penanaman Modal DPMPT Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN Penanaman Modal DPMPT Pengembangan sektor pariwisata daerah Cakupan pengelolaan keragaman budaya 80% 82% Program pengelolaan keragaman budaya Kebudayaan DIS DIK Terdatanya ODTW (Objek Dan Daya Tarik Wisata) 12 objek Wisata 18 objek Wisata RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-9 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Bertambahnya ODTW (Objek Dan Daya Tarik Wisata) yang ditata 12 objek Wisata 22 objek wisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pariwisata DIS PAR PORA Pengembangan sektor jasa-jasa dan perdagangan Jumlah IKM yang menerapkan sistem manajemen mutu (GMP,haccp, PRODUKSI BERSIH, iso,gkm,sni, DLL) 212 IKM 300 IKM Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Perindustrian DIS PERINDAG SAR Pertumbuhan tenaga kerja yang diserap UKM (%) na 10000 orang Meningkatkan penguasaan dan penggunaan teknologi tepat guna dengan cara pleatihan, magang, sosialisasi, pendampingan langsung, dan bantuan peralatan 5 kegiatan 5 Kegiatan Program Penataan Struktur Industri Perindustrian DIS PERINDAG SAR Jumlah Sentra Industri 0 2 Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial Perindustrian DIS PERINDAG SAR Jumlah makan dan Minuman yang dilakukan pengujian na 700 prodak/tahun Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Perdagangan DIS PERINDAG SAR Jumlah alat UTTP yang dilakukan pengawasan dan Pengujian na 24 Alat RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-10 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Jumlah rumusan kesepakatan perdagangan perbatasan antar Kabupaten Rokan Hilir - Malaysia na 3 Mou Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Perdagangan DIS PERINDAG SAR Jumlah ekspor produk ke LN Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Perdagangan DIS PERINDAG SAR Cakupan Peningkatan area pemasaran produk UKM 30% 80% Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan DIS PERINDAG SAR Rata-rata persentase koefisiensi variasi harga bahan pokok Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan DIS PERINDAG SAR Jumlah Pedangang Kaki lima yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan DIS PERINDAG SAR Peningkatan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi Jumlah IKM formal yang memanfaatkan peralatan produksi tehnologi tepat guna na 175 IKM Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Perindustrian DIS PERINDAG SAR Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran Peningkatan skill dan kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah Jumlah Wira Usaha Baru 0 1500 Pengusaha Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DISKOP UKM Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang diserap UMKM 0 10000 orang Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DISKOP UKM RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-11 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Persentase Koperasi Aktive 180 Koperasi 300 Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DISKOP UKM Persetanse Kperasi Sehat Terhadap Total KSP/USP 180 Koperasi 300 Koperasi DISKOP UKM Prosentase peningkatan kualitas pelaku UKM 40% 90% Program Penciptaan Iklim UMKM Yang Kondusif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DISKOP UKM Membanguan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja lokal Persentase Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan 100 100 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK Tenaga Kerja DISNAKER Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal Angka pengangguran [%] 10 10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja DISNAKER Persentase lembaga ketenagakerjaan yang berkembang aktif 80 82 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tenaga Kerja DISNAKER Misi 3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat Meningkatkan kualitas SDM Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas Pemenuhan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kompetensi [%] 70 72 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan DIS DIK Persentase terpenuhinya pelayanan PAUD bagi 70 72 Pendidikan DIS DIK RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-12 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD anak usia dini [%] Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil [%] 80 82 Program Wajib Belajar 9 Tahun Pendidikan DIS DIK % Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis [%] 80 82 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta 80 82 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-13 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik [%] Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru 80 82 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik 80 82 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup 80 82 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-14 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik; Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; 80 82 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; 80 82 Persentase terpenuhinya pelayanan pendidikan menengah (1 Tahun Saja) 80 82 Program Pendidikan Menengah [RPJMD tahun 1 saja] Pendidikan DIS DIK Terlaksananya pembinaan pendidikan non formal [%] 80 82 Program Pendidikan Non Formal Pendidikan DIS DIK Terlaksananya pembinaan pendidikan 80 82 Program Pendidikan Luar Biasa Pendidikan DIS DIK RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-15 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD luar biasa [%] Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan dasar Peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S- 1 atau D-IV sebanyak RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-16 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S- 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing- masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah memiliki sertifikat pendidik RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-17 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : - Kelas I - II : 18 jam per minggu - Kelas III : 24 jam per minggu RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-18 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD - Kelas IV – VI : 27 jam per minggu - Kelas VII – IX : 27 jam per minggu Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-19 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota 80 82 Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik (sertifikasi guru) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan 80 82 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata 80 82 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-20 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 80 82 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S- 1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20% 80 82 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S- 1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing- masing satu orang untuk mata pelajaran 80 82 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-21 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 80 82 Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 80 82 Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D- IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik 80 82 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 80 82 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-22 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : 80 82 - Kelas I - II : 18 jam per minggu 80 82 - Kelas III : 24 jam per minggu 80 82 - Kelas IV – VI : 27 jam per minggu 80 82 - Kelas VII – IX : 27 jam per minggu 80 82 Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya 80 82 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk 80 82 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-23 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester 80 82 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik 80 82 Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada 80 82 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-24 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan pada semua jenjang pendidikan dasar Pemenuhan manajemen pelayanan pendidikan dan tata kelola sekolah Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif 80 82 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan 80 82 Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku 80 82 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 80 82 Tersusunnya database pendidikan untuk 20 40 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-25 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD memenuhi SPM Persentase terpenuhinya target pelaksanaan lomba dan pengiriman peserta lomba 80 82 Program Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Pendidikan DIS DIK Peningkatan kualitas kesehatan Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat Memenuhi upaya kesehatan masyarakat Cakupan peserta KB aktif 60 62 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kesehatan DIS KES Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun 90 92 Kesehatan RSUD Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare 90 92 Kesehatan RSUD Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 90 92 Kesehatan RSUD Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani 80 82 Kesehatan RSUD Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 92 Kesehatan RSUD Cakupan pelayanan ibu nifas 90 92 Kesehatan RSUD RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-26 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Persentase terselenggaranya pelayanan di puskesmas2. 90 92 Kesehatan RSUD Persentase terselenggaranya pelayanan di RSUD* 80 82 Kesehatan RSUD RSUD tersertifikasi akreditasi Nasional 100 100 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Kesehatan RSUD RSUD Kelas C memiliki 7 dokter spesialis 80 80 Tambahan 2 RSUD di Bagan Batu dan Ujung Tanjung 0 Cakupan pelayanan RSUD 80 82 Cakupan pemeliharaan fasilitas RSUD [%] 80 82 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Kesehatan RSUD Cakupan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 80 82 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan RSUD Rasio rumah layak huni 85 87 Program Pengembangan Perumahan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman DIS PERU RA Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh 135 80 Program Lingkungan Sehat Perumahan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman DIS PERU RA RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-27 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Jumlah pembangunan rumah layak huni 85 87 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman DIS PERU RA Meningkatkan upaya preventif bidang kesehatan Mempromosikan hidup sehat dan memberdayakan masyarakat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 90 92 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan DIS KES Cakupan Desa Siaga Aktif [%] 90 92 Kesehatan RSUD Cakupan promosi RSUD* 90 92 Kesehatan RSUD Menangani dan mencegah kekurangan gizi Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kesehatan DIS KES Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 20 18 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta 30 28 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin 80 82 Mencegah dan menanggulangi penyakit menular Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 90 91 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kesehatan DIS KES Penderita DBD yang Ditangani 90 91 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-28 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 90 91 Menurunnya angka kesakitan penyakit menular 20 19 Meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk miskin Menjamin kesehatan penduduk miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 90 91 Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin Kesehatan DIS KES Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 90 91 Menyediakan pelayanan kesehatan di puskesmas yang handal Membangun, meningkatkan dan memperbaiki puskesmas Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota 90 91 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kesehatan DIS KES Puskesmas terakreditasi tersertifikasi (persen) 60 62 Kesehatan DIS KES Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (persen) 70 72 Kesehatan DIS KES Tersedianya dokumen pendukung bidang Kesehatan 100 100 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kesehatan DIS KES Tersedianya dokumen Renja, RKA dan Renstra 100 100 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kesehatan DIS KES RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-29 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dan ibu melahirkan Meningkatkan kesehatan anak balita Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 80 82 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Kesehatan DIS KES Cakupan kunjungan bayi 80 82 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 80 82 Cakupan pelayanan anak balita 80 82 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 20 18 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kesehatan DIS KES Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 20 18 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta 30 28 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin 80 82 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-30 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Meningkatkan keselamatan ibu melahirkan Cakupan perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 80 82 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kesehatan DIS KES Cakupan lingkungan yang sehat 70 72 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kesehatan DIS KES Peningkatan kualitas tenaga kerja Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya angka pengangguran Peningkatan skill dan kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi wilayah Jumlah Wira Usaha Baru 0 1500 Pengusaha Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DISKOP UKM Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang diserap UMKM 0 10000 orang Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DISKOP UKM Persentase Koperasi Aktive 180 Koperasi 300 Koperasi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DISKOP UKM Persetanse Kperasi Sehat Terhadap Total KSP/USP 180 Koperasi 300 Koperasi DISKOP UKM Prosentase peningkatan kualitas pelaku UKM 40% 90% Program Penciptaan Iklim UMKM Yang Kondusif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DISKOP UKM Membanguan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mempersiapkan kompetensi tenaga kerja lokal Persentase Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan 100 100 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK Tenaga Kerja DISNAKER RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-31 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Mendorong penyerapan tenaga kerja lokal Angka pengangguran [%] 10 10 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja DISNAKER Persentase lembaga ketenagakerjaan yang berkembang aktif 80 82 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Tenaga Kerja DISNAKER Misi 4. Mengedepankan prinsip good governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan Peningkatan iklim investasi Mewujudkan Good Governance dalam penelenggaraan pemerintahan Meningkatkan kapasitas daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip cleand and good governance Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan edukasi kepada masyarakat dan swasta Persentase Jumlah kebijakan KDH yang difasilitasi 85% 100% Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Fungsi Lainnya Seluruh Kecamatan Rokan Hilir Persentase penurunan penyimpangan pengelola keuangan 0 100% Fungsi Lainnya Seluruh Kecamatan Rokan Hilir Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial dan PSKS serta Pendamping yang diberdayakan na 600 Lembaga Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Fungsi Lainnya Seluruh Kecamatan Rokan Hilir Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Aparatur). Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang profesional dan kompeten. Persentase tenaga pemeriksa yang kompeten dan bersertifikat 0 45% Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Fungsi Lainnya INSPEKTORAT Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan tugas belajar Program Pendidikan kedinasan Fungsi Penunjang BKD Jenis diklat aparatur yang diikuti: Fungsional, Teknis. na 400 orang RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-32 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin. na 0 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Fungsi Penunjang BKD Persentase PNS yang berpendidikan: S1, S2, S3. 2570 orang 3000 orang Persentase jumlah penataan pengembangan manajemen ASN yang profesional 40 80 Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun/ purna tugas Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Fungsi Penunjang BKD Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi 80 85 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Fungsi Penunjang BKD Memperkuat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah secara sistematik dan terpadu Mengintensifkan koordinasi, integrasi dan sinkroninasi perencanaan pembangunan lintas sektor dan pemerintahan Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan kerjasama pembangunan (Dokumen) an 16 Program Kerjasama Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang BAPPEDA Peningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Jumlah Dokumen Perencanan 42 Dokumen Program Perencanaan Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang BAPPEDA Jumlah Dokumen Perencanan 42 Dokumen Fungsi Lainnya SETDA Jumlah pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 6 Kegiatan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penangulanagn Bencana Alam Daerah DIS SOSIAL RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-33 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Persentase pelayanan darurat dan logistik 60 80 Program Kedaruratan dan Logistik Penangulanagn Bencana Alam Daerah DIS SOSIAL Presentase korban bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi na 60 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penangulanagn Bencana Alam Daerah DIS SOSIAL Tersedianya dokumen peraturan daerah 18 Perda 24 Perda Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fungsi Penunjang SET WAN Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 80% 82% Cakupan penyelenggaraan pelayanan KB 80% 82% Program keluarga berencana Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A Cakupan dukungan sarana prasarana penyuluh KB dan PLKB 80% 82% Cakupan pembinaan kesehatan reproduksi remaja 80% 82% Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A Cakupan pelayanan kontrasepsi 80% 82% Program Pelayanan Kontrasepsi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-34 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Cakupan pembinaan KB mandiri 80% 82% Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A Cakupan penyelenggaraan pembinaan ibu dan anak 80% 82% Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial * (tahun pertama saja) tahun kedua masuk ke Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A Cakupan pembinaan keluarga 80% 82% Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan 80% 82% Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A Cakupan penyelengggaraan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak 80% 82% Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 80% 82% Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-35 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Cakupan pembinaan organisasi perempuan 80% 82% Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana DPPKB P3A Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Peningkatan koordinasi pemanfaatan dan pengendalian ruang. Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan ekonomi 5 dokumen 42 dokumen Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fungsi Penunjang BAPPEDA Tersedianya dokumen pendukung perencanan pembangunan Daerah rawan bencanan na 5 dokumen Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Fungsi Penunjang BAPPEDA Tersedianya Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Pusat Pusat Pertumbuhan Ekonomi 2 Dokumen 8 Dokumen Program Perencanaan Pembangunan Kota - Kota Menengah dan Besar Fungsi Penunjang BAPPEDA cakupan layanan e KTP 90% 98% Program Penataan Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil DISDUKCAPIL cakupan layanan perkawinan muslim belum punya surat nikah 90% 100% Cakupan penyebarluasan informasi mass media 80% 90% Program kerjasama informasi dengan mass media Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil DISDUKCAPIL RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-36 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Penataan ruang yang berwawasan lingkungan. Tersedianya dokumen, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 2 Dokumen 5 Dokumen Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Fungsi Penunjang BAPPEDA Meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan Persentase penurunan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah na 0% Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Fungsi Lainnya INSPEKTORAT Persentase pencapaian daya serap APBD/APBN 95% 100% Cakupan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH 95% 100% Fungsi Lainnya SET DA 95% 100% Sosial DIS SOS Tersedianya Dokumen Penataan dan Inventarisasi Aset Bappeda Rokan Hilir an ada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Fungsi Penunjang BAPPEDA Persentase terfasilitasinya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH 95% 100% Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Fungsi Lainnya SET DA Memberikan ruang kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan sosial budaya na ada Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Fungsi Penunjang BAPPEDA RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-37 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD pembangunan Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah 6 Program Pengembangan Data dan Informasi Fungsi Penunjang BAPPEDA Jumlah kerjasama dibidang perekonomian na 24 Kerjasama Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah Fungsi Lainnya SET DA Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik Program penataan peraturan perundang-undangan Fungsi Lainnya SET DA Persentase usulan pemekaran desa yang telah disusun ranperdanya 6 Ranperda 24 Ranpeda Program penataan daerah otonomi baru Fungsi Lainnya SET DA Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan (BUMDes, pasar desa dan POSYANTEK) na 150 Lembaga Usaha Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Pemberdayan Masyarakat Desa DIS PE MAS Cakupan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan desa 98 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pemberdayan Masyarakat Desa DIS PE MAS Jumlah Aparatur PMD dan kelembagan Desa yang Berkompetensi na 400 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pemberdayan Masyarakat Desa DIS PE MAS SET DA Presentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan na 98 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pemberdayan Masyarakat Desa DIS PE MAS RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-38 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Jumlah penemuan Teknologi Tepat Guna (TTG) 4 Cakupam Desa yang mempuyai RPJMDES (%) na 98 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pemberdayan Masyarakat Desa DIS PE MAS Peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel dan transparansi Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penerapan sistem pelaporan keuangan dan aset daerah yang sistematis Persentase penyelesaian laporan keuangan TW/SM/LKPD tepat waktu na 98 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Fungsi Lainnya SET DA Persentase penyelesaian administrasi pengadaan dan pemeliharaan aset Opini LKPD dari BPK Wajar Dengan pengecualian Wajar tanpa Pengecualian Cakupam Desa yang mempuyai RPJMDES (%) na 98 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Fungsi Lainnya SET DA Tingkat ketepatan pengelelolaan keuangan daerah Tingkat ketepatan pengelelolaan keuangan daerah Fungsi Lainnya SET DA Optimalisasi penggunaan anggaran secara bertanggungj jawab. Persentase penyelesaian evaluasi APBD/LPP-APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu 80 98 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota Fungsi Penunjang BA PEN DA Intensifikasi dan ektensifikasi sumber sumber Penataan prosedur administrasi dan Peningkatan penerimaan pajak daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Fungsi Penunjang BA PEN DA RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-39 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD pendapatan. penggalian potensi sumber- sumber pendapatan daerah Peningkatan penerimaan retribusi daerah Peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang Sah Tersedianya data sektoral perekonomian daerah Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Fungsi Penunjang BA PEN DA Peningkatan penerimaan pajak daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah Fungsi Penunjang SET DA Peningkatan penerimaan retribusi daerah Peningkatan penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang Sah Prosentase ketepatan pengelolaan keuangan daerah 80 98 Fungsi Penunjang BAPPEDA RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-40 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Prosentase ketepatan pengelolaan keuangan daerah 80 98 Fungsi Lainnya SET WAN Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Peningkatan stabilitas yang didukung dengan swakarsa masyarakat. Jumlah peningkatan peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan kemananan na 350 siskambling aktive Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat SAT POL PP Persentase tanah pemerintah yang bersertifikat ha ha Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Pertanahaan SET DA Tingkat ketersediaan peta dan tabel data lahan an 5 dokumen Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pertanahaan SET DA Ketersediaan lahan siap bangun milik pemerintah ha ha Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Cakupan pelaksaan e- prouchment 60 100 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fungsi Lainnya SET DA Jumlah kerjasama informasi dengan media massa 4 6 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Komunikasi dan Informatika SET DA Jumlah Media Penyiaran yang memenuhi syarat mendapatkan rekomendasi penyiaran 2 3 DIS HUB Jumlah informasi media massa yang difasilitasi dan dipublish di tingkat nasional na 2 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-41 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Cakupan penyebaran luasan informasi daerah melalui media massa na 80 Program kerja sama informasi dengan mass media Komunikasi dan Informatika SET DA Jumlah liputan pembangunan infrastruktur na 80 Komunikasi dan Informatika DIS PU TR Jumlah liputan pembangunan perhubungan na 90 Komunikasi dan Informatika DIS HUB Jumlah liputan pembangunan perdesaan na 90 Komunikasi dan Informatika BPM Persentase terliputnya kegiatan DPRD melalui media na 80 Komunikasi dan Informatika SEKWAN Misi 5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan Tersedianya jaringan transportasi darat, laut dan penyeberangan sebagai penunjang perekonomian masyarakat Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur darat, laut dan penyeberangan Membangun dan melakukan kerjasama pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang berkelanjutan. Panjang jalan aspal dan jembatan dgn kondisi baik 590 Km Program pembangunan jalan dan jembatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Tersedia data panjang dan kondisi jalan dan jembatan [update data tahunan] tersedia (update) tersedia (update) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Rasio jalan dan jembatan dgn kondisi baik 29,98 tersedia (update) Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Tersedianya inventarisasi sapras kebinamargaan [update data tahunan] tersedia (update) tersedia (update) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-42 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Rasio luas areal yang sesuai tata ruang [%] na 80% Program Perencanaan Tata Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Cakupan sistem penanganan sampah di perkotaan na 40 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Lingkungan Hidup DIS LING HUP Cakupan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan na 80 DKPP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup DIS LING HUP Jumlah Kecamatan berwawasan lingkungan Cakupan pengelolaan limbah B3 RSUD 90% 92% RSUD Persentase lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 90% 92% Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup DIS LING HUP Persentase ketersediaan informasi publik dibidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup 90% 95% Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Lingkungan Hidup DIS LING HUP Cakupan uji emisi/polusi industri* (tahun 1 saja) 90% 92% Program Peningkatan Pengendalian Polusi Lingkungan Hidup RSUD Jumlah lokasi pembinaan pencegahan kebakaran 8 lokasi 6 Lokasi Program pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Lingkungan Hidup DIS LING HUP RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-43 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD hutan dan lahan Rasio luas ruang terbuka hijau publik kota dengan wilayah kota na 10 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Lingkungan Hidup DIS LING HUP Rasio luas ruang terbuka hijau publik kota dengan wilayah kota na 10 Lingkungan Hidup DKPP Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur energi, telekomunikasi dan air bersih penunjang industri Meningkatkan ketersediaan air bersih, enegri dan telekomunikasi penujang industri Panjang turap yang dibangun [m] na 500 m Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Luas areal teririgasi teknis dengan kondisi baik (m2) 27.549 50000 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Prosentase RT dengan akses air bersih [%] 57 60 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Rasio panjang jalan yang memiliki drainase [%] 50,00 55,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Prosentase RT dengan akses air bersih [%] 57 60 Program penyediaan dan pengelolaan air baku Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-44 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD Jumlah lokasi yang memperoleh manfaat pembangunan sarana ketenagalistrikan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Energi dan SDA SET DA Rasio elektrifikasi Membangun dan meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan dan perternakan Meningkatkan ketersedian infrastruktur pasar dan fasilitasya Tersedianya pasar yang presentatif 18 Pasar 24 Pasar Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Perdagangan DIS PERINDAG SAR Meningkatkan infratruktur irigasi dan pengairan Panjang turap yang dibangun [m] na 500 M Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Panjang jaringan irigasi teknis kondisi baik Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan Jumlah Rumah nelayan yang dibangun 0 Unit 12 Unit Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Kelautan dan Perikanan DIS KAN Meningkatkan infrastruktur penelitian dan pengembangan serta pembenihan Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pangan DIS TAN PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (pertanian) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (perkebunan) Meningkatkan konektifitas infrastruktur Meningkatkan konektivitas jalan dan jembatan Prosentase bangunan memiliki IMB [%] na 85% Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-45 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD tranportasi pedesaan dan perkotaan pedesaan dan perkotaan yang berkeadilan Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan Jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Perhubungan DIS HUB Cakupan jaringan pelayanan angkutan: darat, laut 60% 80% Cakupan fasilitas perlengkapan: darat, laut 60% 80% Cakupan layanan angkutan: darat, laut (daerah terpencil, umum) 60% 80% Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Perhubungan DIS HUB Angka kecelakaan lalulintas 1275 600 Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas Perhubungan DIS HUB Jumlah prasarana dan fasilitas yang di pelihara 12 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Perhubungan DIS HUB Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (Halte) 0 12 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Perhubungan DIS HUB Meningkatkan jangkawan dan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih Meningkatkan jangkawan dan akses masyarakat terhadap listrik dan air bersih Volume penyediaan air minum dan pengolahan air limbah [m3] 86,72 M3 120 m3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR Menigkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan Menigkatkan pembangunan infrastruktur perbatasan dan Terencananya wilayah strategis dan cepat tumbuh 5 dokumen 12 Dokumen Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DIS PU TR RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VII VII-46 Sasaran Strategi Arah kebijakan Indikator Kondisi Awal Kondisi Akhir Program Urusan SKPD wilayah terisolir wilayah terisolir RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VIII VIII-1 VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Indikasi rencana program prioritas yang disertai indikasi pendanaan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya akan dijabarkan melalui Rencana Strategis SKPD. Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan disertai pagu indikatif program yang merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. lndikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Rokan hilir berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Lima tahun kedepan ini, pembangunan Kabupaten Rokan Hilir diarahkan khususnya untuk membangun kawasan- kawasan sentra produksi dan industri di kabupaten Rokan hilir sebagai upaya memperkuat struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir mengantisipasi menurunnya sector Migas. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir dijabarkan pada Tabel 8.1 indikasi program dan pagu indikatif berikut ini. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab VIII VIII-2 Tabel VIII-1: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 A BELANJA LANGSUNG 851,505 895,130 934,269 978,292 1,028,080 4,687,274 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 402,146 420,935 440,535 460,901 483,061 2,207,578 1 1 PENDIDIKAN 130,164 131,179 137,355 143,536 149,996 692,231 S A DINAS PENDIDIKAN 1 1 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 100,000 100 104,000 100 108,680 100 113,571 100 118,681 100 544,932 DIS DIK 1 1 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 1,000 85 1,040 85 1,087 85 1,136 85 1,187 85 5,449 DIS DIK 1 1 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 150 98 156 98 163 98 170 98 178 98 817 DIS DIK 1 1 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 500 85 520 85 543 85 568 85 593 85 2,725 DIS DIK 1 1 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 460 95 478 95 500 95 522 95 546 95 2,507 DIS DIK 1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Persentase tenaga pendidik PAUD yang memiliki kompetensi [%] % 60 62 300 64 314 66 328 68 342 70 358 70 1,641 DIS DIK 1 1 15 Persentase terpenuhinya pelayanan PAUD bagi anak usia dini [%] % 60 62 800 64 1,000 66 1,045 68 1,092 70 1,141 70 5,078 DIS PU TR 1 1 16 Program Wajib Belajar 9 Tahun Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil [%] % 60 62 5,000 64 7,000 66 7,315 68 7,644 70 7,988 70 34,947 DIS PU TR 1 1 16 % Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis % 60 62 8,000 64 8,360 66 9,009 68 9,415 70 9,838 70 44,622 DIS DIK 1 1 16 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 16 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 16 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 16 Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 16 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA; % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 16 Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 17 Program Pendidikan Menengah [RPJMD tahun 1 saja] Persentase terpenuhinya pelayanan pendidikan menengah % 60 62 3,000 3,000 DIS DIK 1 1 17 60 62 3,000 64 66 68 70 70 3,000 DIS PU TR 1 1 18 Program Pendidikan Non Formal Terlaksananya pembinaan pendidikan non formal [%] % 60 62 880 64 920 66 961 68 1,004 70 1,049 70 4,814 DIS DIK 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. Tabel VIII ‑ 1: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan 2018 Page 1 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 1 1 19 Program Pendidikan Luar Biasa Terlaksananya pembinaan pendidikan luar biasa [%] % 60 62 122 64 128 66 134 68 140 70 146 70 670 DIS DIK 1 1 19 60 62 451 64 472 66 493 68 515 70 538 70 2,468 DIS PU TR 1 1 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan % 60 62 4,000 64 4,180 66 4,368 68 4,565 70 4,770 70 21,883 DIS DIK 1 1 20 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D- IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris dan PKn % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 - Kelas I - II : 18 jam per minggu % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 - Kelas III : 24 jam per minggu % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 - Kelas IV – VI : 27 jam per minggu % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 - Kelas VII – IX : 27 jam per minggu % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 20 Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK Page 2 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 1 1 21 Program Manajemen Pelayanan Kependidikan Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang % 60 62 1,500 64 1,568 66 1,638 68 1,712 70 1,789 70 8,206 DIS DIK 1 1 21 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 21 Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 21 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 21 Tersusunnya database pendidikan untuk memenuhi SPM % 60 62 64 66 68 70 70 DIS DIK 1 1 22 Program Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Persentase terpenuhinya target pelaksanaan lomba dan pengiriman % 60 62 1,000 64 1,045 66 1,092 68 1,141 70 1,193 70 5,471 DIS DIK 1 2 KESEHATAN 80,280 85,258 89,480 93,240 97,469 445,728 S A DINAS KESEHATAN S A RSUD 1 2 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 14,000 100 14,630 100 15,288 100 15,976 100 16,695 100 76,590 DIS KES 1 2 x 9,066 9,474 9,900 10,346 10,811 49,597 RSUD 1 2 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 1,000 85 1,045 85 1,092 85 1,141 85 1,193 85 5,471 DIS KES 1 2 x 200 209 218 228 239 1,094 RSUD 1 2 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 500 85 523 85 546 85 571 85 596 85 2,735 DIS KES 1 2 x 180 188 197 205 215 985 RSUD 1 2 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 400 95 418 95 437 95 456 95 477 95 2,188 DIS KES 1 2 x 100 105 109 114 119 547 RSUD 1 2 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50 52 55 57 60 274 RSUD 1 2 x 50 33 276 36 84 479 DIS KES 1 2 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas % 60 82 7000 84 7,315 86 7644 88 7988 90 8348 90 38295 DIS KES 1 2 1 Persentase obat yang memenuhi syarat % 80 82 84 86 88 90 90 DIS KES 1 2 1 Persentase ketersediaan obaht, bahan dan alat kesehatan sesuai kebutuhan % 80 82 84 86 88 90 90 DIS KES 1 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan peserta KB aktif % 60 62 6,000 64 6,270 66 6,552 68 6,847 70 7,155 70 32,824 DIS KES 1 2 2 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun % 90 92 94 96 98 100 100 DIS KES 1 2 2 Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit diare % 90 92 94 96 98 100 100 DIS KES 1 2 2 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 % 90 92 94 96 98 100 100 DIS KES 1 2 2 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani % 80 82 84 86 88 90 90 DIS KES 1 2 2 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 90 92 94 96 98 100 100 DIS KES 1 2 2 Cakupan pelayanan ibu nifas % 90 92 94 96 98 100 100 DIS KES 1 2 2 Persentase terselenggaranya pelayanan di puskesmas2. % 90 92 94 96 98 100 100 DIS KES 1 2 2 Persentase terselenggaranya pelayanan di RSUD* % 80 82 14,000 84 14,630 86 15,288 88 15,976 90 16,695 90 76,590 RSUD 1 2 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan pengawasan obat dan makanan % 80 82 300 84 314 86 328 88 342 90 358 90 1,641 DIS KES 1 2 4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 90 92 780 94 815 96 852 98 890 100 930 100 4,267 DIS KES 1 2 4 Cakupan Desa Siaga Aktif [%] % 90 92 60 94 63 96 66 98 68 100 72 100 328 RSUD 1 2 4 Cakupan promosi RSUD* % 90 92 90 94 94 96 98 98 103 100 107 100 492 RSUD Tingkat disiplin aparatur % 95 98 98 98 98 9898 Page 3 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 1 2 5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100 160 100 167 100 175 100 183 100 191 100 875 DIS KES 1 2 5 Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) % 20 18 16 14 12 10 10 DIS KES 1 2 5 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta % 30 28 26 24 22 20 20 DIS KES 1 2 5 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin % 80 82 84 86 88 90 90 DIS KES 1 2 6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan lingkungan yang sehat % 70 72 450 74 470 76 491 78 514 80 537 80 2,462 DIS KES 1 2 7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif org 90 91 4,000 92 4,180 93 4,368 94 4,565 95 4,770 95 21,883 DIS KES 1 2 7 Penderita DBD yang Ditangani org 90 91 92 93 94 95 95 DIS KES 1 2 7 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 % 90 91 92 93 94 95 95 DIS KES 1 2 7 Menurunnya angka kesakitan penyakit menular org 20 19 18 17 16 15 15 DIS KES 1 2 8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya dokumen pendukung bidang Kesehatan dok 100 100 500 100 523 100 546 100 571 100 596 100 2,735 DIS KES RSUD tersertifikasi akreditasi Nasional sertifi kat na akreditasi 200 209 218 228 239 akreditasi 1,094 RSUD 1 2 9 Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin % 90 91 2,000 92 3,325 93 3,475 94 3,631 95 3,794 95 16,225 DIS KES 1 2 9 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 90 91 92 93 94 95 95 DIS KES 1 2 10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota % 90 91 10,000 92 10,450 93 10,920 94 11,412 95 11,925 95 54,707 DIS KES 1 2 10 Puskesmas terakreditasi tersertifikasi (persen) % 60 62 64 66 68 70 70 DIS PU TR 1 2 10 Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (persen) % 70 72 74 76 78 80 80 DIS KES 1 2 11 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 100 100 8,000 100 8,360 100 8,736 100 9,129 100 9,540 100 43,766 RSUD 1 2 11 RSUD Kelas C memiliki 7 dokter spesialis % 100 80 85 90 95 100 100 RSUD 1 2 11 Tambahan 2 RSUD di Bagan Batu dan Ujung Tanjung 0 0 0 0 1 0 1 2 RSUD 1 2 11 Cakupan pelayanan RSUD % 80 82 84 86 88 90 90 RSUD 1 2 12 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Cakupan pemeliharaan fasilitas RSUD [%] % 80 82 650 84 679 86 710 88 742 90 775 90 3,556 RSUD 1 2 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (%) % 95 0 0 100 150 100 300 100 300 100 300 100 1,050 DIS KES 1 2 13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Cakupan peningkatan kualitas dokter dan paramedis % 80 82 140 84 146 86 153 88 160 90 167 90 766 RSUD 1 2 14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani % 80 82 188 84 196 86 205 88 215 90 224 90 1,028 DIS KES 1 2 14 Cakupan kunjungan bayi % 80 82 84 86 88 90 90 DIS KES 1 2 14 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 80 82 84 86 88 90 90 DIS KES 1 2 14 Cakupan pelayanan anak balita % 80 82 84 86 88 90 90 DIS KES 1 2 14 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 20 18 16 14 12 10 10 DIS KES 1 2 15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Cakupan perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu % 80 82 56 84 59 86 61 88 64 90 67 90 306 DIS KES 1 2 16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen Renja, RKA dan Renstra dok 100 100 160 100 167 100 175 100 183 100 191 100 875 DIS KES 1 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 146,379 157,260 164,336 172,539 181,690 822,204 S C DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1 3 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 2,607 100 2,724 100 2,847 100 2,975 100 3,109 100 14,262 DIS PU TR 1 3 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 1,100 85 1,150 85 1,201 85 1,255 85 1,312 85 6,018 DIS PU TR 1 3 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 300 85 314 85 328 85 342 85 358 85 1,642 DIS PU TR 1 3 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 100 98 105 98 109 98 114 98 119 98 547 DIS PU TR Page 4 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 1 3 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 500 95 523 95 546 95 571 95 596 95 2,735 DIS PU TR 1 3 1 Program pembangunan jalan dan jembatan Panjang jalan kabupaten beraspal dan jembatan dgn kondisi baik km 590 590 93,054 605 101,535 620 106,105 635 111,687 650 118,099 650 530,480 DIS PU TR 3 1 3,500 3,658 3,822 3,994 4,174 19,147 PERKIM 1 3 2 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Tersedia data panjang dan kondisi jalan dan jembatan [update data tahunan] - tersedia (update) tersedia (update) 915 tersedia (update) 956 tersedia (update) 999 tersedia (update) 1,044 tersedia (update) 1,091 tersedia (update) 5,004 DIS PU TR 1 3 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Tersedianya inventarisasi sapras kebinamargaan [update data tahunan] tersedia (update) tersedia (update) 1,196 tersedia (update) 1,250 tersedia (update) 1,306 tersedia (update) 1,365 tersedia (update) 1,426 tersedia (update) 6,543 DIS PU TR 1 3 4 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan Rasio jalan dan jembatan dgn kondisi baik % 29.98 30 8,000 40 8,360 50 8,736 60 9,129 70 9,540 70 43,766 DIS PU TR 1 3 5 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Panjang turap yang dibangun [km] m na 50 8,050 150 8,412 350 8,791 550 9,186 750 9,600 750 44,038 DIS PU TR 1 3 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Luas areal teririgasi teknis dengan kondisi baik m2 27,549 127,549 9,000 2,300,000 9,405 2,300,000 9,828 2,350,000 10,270 2,350,000 10,733 2,350,000 49,236 DIS PU TR 1 3 7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Prosentase RT dengan akses air bersih [%] % 57 60 1,000 70 1,045 75 1,092 80 1,141 85 1,193 85 5,471 DIS PU TR 1 3 8 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rasio panjang jalan yang memiliki drainase [%] % 50 55 4,000 60 4,180 65 4,368 70 4,565 75 4,770 85 21,883 DIS PU TR 3 8 1,500 1,568 1,638 1,712 1,789 8,206 PERKIM 1 3 9 Program penyediaan dan pengelolaan air baku Prosentase RT dengan akses air bersih [%] % 57 60 1,500 70 1,568 75 1,638 80 1,712 85 1,789 85 8,206 DIS PU TR 1 3 10 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terencananya wilayah strategis dan cepat tumbuh % 50 55 640 60 669 70 699 80 730 90 763 90 3,501 DIS PU TR 200 209 218 228 239 1,094 PERKIM 1 3 11 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman % am: 86,72 87 9,000 am: 87 9,405 am: 87 9,828 am: 88 10,270 am: 88 10,733 am: 89 49,236 DIS PU TR 1 3 11 persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai al: 56,55 57 al: 57 al: 58 al: 60 al: 65 al: 65 PERKIM 1 3 12 Program Perencanaan Tata Ruang Rasio luas areal yang sesuai tata ruang [%] % 70 75 120 77 125 79 131 80 137 82 143 82 656 DIS PU TR 1 3 13 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase bangunan memiliki IMB [%] % 30 40 97 50 101 55 106 60 111 70 116 70 531 DIS PU TR 1 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 18,272 19,094 19,953 20,851 21,790 99,961 S C DINAS PERUMAHAN RAKYAT 1 4 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 2,000 100 2,090 100 2,184 100 2,282 100 2,385 100 10,941 PERKIM 1 4 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 72 98 75 98 79 98 82 98 86 98 394 PERKIM 1 4 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 1,000 85 1,045 85 1,092 85 1,141 85 1,193 85 5,471 PERKIM 1 4 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 500 95 523 95 546 95 571 95 596 95 2,735 PERKIM 1 4 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 5,500 85 5,748 85 6,006 85 6,276 85 6,559 85 30,089 PERKIM 1 4 15 Program Pengembangan Perumahan Rasio rumah layak huni % 80 87 1,000 83 1,045 86 1,092 90 1,141 90 1,193 90 5,471 PERKIM 1 4 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Luas area pemukiman kumuh Ha 135 125 2,000 115 2,090 105 2,184 95 2,282 85 2,385 85 10,941 PERKIM 1 4 17 Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Jumlah pembangunan rumah layak huni unit na 50 6,000 50 6,270 50 6,552 50 6,847 50 7,155 50 32,824 PERKIM 4 18 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Cakupan kesiagaan pencegahan bahaya kebakaran % 60 62 200 65 209 70 218 72 228 75 239 75 1,094 PERKIM 1 9 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 11,012 11,507 12,025 12,566 13,132 60,241 S B DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Page 5 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 S BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MASYARAKAT 1 9 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 4,100 100 4,285 100 4,477 100 4,679 100 4,889 100 22,430 SAT POL PP 1 9 x 1,700 1,777 1,856 1,940 2,027 9,300 KES BANG POL 1 9 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 524 85 548 85 572 85 598 85 625 85 2,867 SAT POL PP 1 9 x 410 428 448 468 489 2,243 KES BANG POL 1 9 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 200 98 209 98 218 98 228 98 239 98 1,094 SAT POL PP 1 9 x 100 105 109 114 119 547 KES BANG POL 1 9 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 200 85 209 85 218 85 228 85 239 85 1,094 SAT POL PP 1 9 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 140 95 146 95 153 95 160 95 167 95 766 SAT POL PP 1 9 x 243 254 265 277 290 1,329 KES BANG POL 1 9 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Persentase penanganan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman % 80.00 80.00 1,500 80 1,568 80 1,638 80 1,712 80 1,789 80 8,206 SAT POL PP 250 261 273 285 298 1,368 KES BANG POL 1 9 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal. % 80.00 85.00 400 85 418 85 437 85 456 85 477 85 2,188 SAT POL PP 1 9 16 100 105 109 114 119 547 KES BANG POL 1 9 17 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Jumlah operasional penanganan gangguan bencana alam yang dilakukan TRC Jlh na 10.00 221 10 231 10 242 10 252 10 264 50 1,210 SAT POL PP 1 9 17 500 523 546 571 596 2,735 KES BANG POL 1 9 19 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Jumlah konflik bernuasa sara Jlh na 1.00 112 1.00 117 1.00 123 1.00 128 1.00 134 5 614 SAT POL PP 1 9 19 KES BANG POL 1 9 20 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Terciptanya sinergitas antara lembaga/ instansi/ organisasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan % 90 90 131 90 136 90 143 90 149 90 156 90 715 KES BANG POL 1 9 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu: % 80 80 181 80 189 80 197 80 206 80 215 80 988 KES BANG POL 1 13 SOSIAL 16,040 16,636 17,385 18,167 18,985 87,214 S DINAS SOSIAL 1 13 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 1,200 100 1,254 100 1,310 100 1,369 100 1,431 100 6,565 DIS SOSIAL 1 13 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 250 85 261 85 273 85 285 85 298 85 1,368 DIS SOSIAL 1 13 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 50 98 52 98 55 98 57 98 60 98 274 DIS SOSIAL 1 13 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 150 85 157 85 164 85 171 85 179 85 821 DIS SOSIAL 1 13 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 260 95 272 95 284 95 297 95 310 95 1,422 DIS SOSIAL 1 13 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya. Persentase orang yang mendapatkan bantuan jaminan sosial serta perlindungan sosial. % 90 90 640 90 669 90 699 90 730 90 763 90 3,501 DIS SOSIAL 1 13 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Jlh na 50 504 60 527 65 550 70 575 80 601 80 2,757 DIS SOSIAL 1 13 3 Program Pembinaan Anak Terlantar Presentase anak penyandang masalah sosial yang mendapat pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial % 80 83 80 84 84 85 87 86 91 87 95 87 438 DIS SOSIAL 1 13 4 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma Peningkatan pengetahuan peyandang cacat % 80 85 350 85 366 85 382 85 399 90 417 90 1,915 DIS SOSIAL 1 13 5 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK,narkoba dan penyakit sosial lainnya) Jumlah Pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial TS Jlh na 1 64 1 67 1 70 1 73 1 76 5 350 DIS SOSIAL 1 13 6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Meningkatnya sumber daya manusia tenaga kesejahteraan sosial masyarakat serta sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial org na 10 716 10 748 10 782 10 817 10 854 50 3,917 DIS SOSIAL Page 6 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 1 13 6 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial terlaksananya peringatan hari besar 90 90 120 95 120 DISDUKCAPIL 1 13 6 10,000 10,450 10,920 11,412 11,925 95 54,707 SET DA 1 13 7 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Jumlah Panti asuhan dan panti jompo yang dibina 12 12 60 63 66 68 72 73 328 DIS SOSIAL PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAERAH Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Jlh na 2 684 2 715 2 747 2 781 2 816 10 3,742 DIS SOSIAL Program Kedaruratan dan Logistik Persentase pelayanan darurat dan logistik % 50 50 720 55 752 60 786 70 822 75 859 75 3,939 DIS SOSIAL Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Presentase korban bencana yang direhabilitasi dan direkonstruksi % na 60 192 65 201 70 210 75 219 80 229 80 1,050 DIS SOSIAL 2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 132,719 135,411 141,425 148,120 154,563 712,238 2 14 TENAGA KERJA 3,756 3,925 4,102 4,286 4,479 20,548 S DINAS TENAGA KERJA 2 14 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 1,300 100 1,359 100 1,420 100 1,484 100 1,550 100 7,112 DISNAKER 2 14 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 170 85 178 85 186 85 194 85 203 85 930 DISNAKER 2 14 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 36 98 38 98 39 98 41 98 43 98 197 DISNAKER 2 14 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 DISNAKER 2 14 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 400 95 418 95 437 95 456 95 477 95 2,188 DISNAKER 2 14 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TK % Jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan % 70 73 800 76 836 79 874 81 913 83 954 83 4,377 DISNAKER 2 14 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Angka pengangguran [%] % 10 10 450 9 470 9 491 8 514 8 537 8 2,462 DISNAKER 2 14 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Persentase lembaga ketenagakerjaan yang berkembang aktif % 80 82 500 84 523 86 546 88 571 90 596 90 2,735 DISNAKER 2 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK 4,897 5,437 5,398 5,763 5,735 27,229 S DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 11 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 950 100 993 100 1,037 100 1,084 100 1,133 100 5,197 DPPKB P3A 2 11 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 DPPKB P3A 2 11 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 25 98 26 98 27 98 29 98 30 98 137 DPPKB P3A 2 11 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 50 85 52 85 55 85 57 85 60 85 274 DPPKB P3A 2 11 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 290 95 303 95 317 95 331 95 346 95 1,587 DPPKB P3A 2 11 1 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Cakupan peningkatan kualitas hidup perempuan % 80 82 71 84 74 86 78 88 81 90 85 90 390 DPPKB P3A 2 11 2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Cakupan penyelengggaraan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak % 80 82 152 84 159 86 166 88 173 90 181 90 832 DPPKB P3A 2 11 3 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Cakupan penyelenggaraan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan % 80 82 176 84 184 86 192 88 201 90 210 90 963 DPPKB P3A 2 11 4 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Cakupan pembinaan organisasi perempuan % 80 82 800 84 836 86 874 88 913 90 954 90 4,377 DPPKB P3A Program tercapainya penduduk tumbuh seimbang Cakupan persentase laju pertumbuhan penduduk % 80 82 612 84 923 86 643 88 760 90 490 90 3,428 DPPKB P3A Program Kependudukan keluarga berencana, dan Pembangunan keluarga kabupaten Rokan Hilir cakupan persentase Pemakaian Kontrasepsi % 80 82 373 84 426 86 483 88 539 90 580 90 2,401 DPPKB P3A Page 7 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 2 12 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 12 1 Program keluarga berencana Cakupan penyelenggaraan pelayanan KB % 80 82 150 84 157 86 164 88 171 90 179 90 821 DPPKB P3A 2 12 1 Cakupan dukungan sarana prasarana penyuluh KB dan PLKB % 80 80 66 10,000 69 10,500 72 11,025 75 11,576 78 12,155 359 DPPKB P3A 2 12 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan pembinaan kesehatan reproduksi remaja % 80 82 184 84 192 86 201 88 210 90 219 90 1,007 DPPKB P3A 2 12 3 Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan pelayanan kontrasepsi % 80 82 250 84 261 86 273 88 285 90 298 90 1,368 DPPKB P3A 2 12 4 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Cakupan pembinaan KB mandiri % 80 82 200 84 209 86 218 88 228 90 239 90 1,094 DPPKB P3A 2 12 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial * (tahun pertama saja) tahun kedua masuk ke Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Cakupan penyelenggaraan pembinaan ibu dan anak % 80 82 200 85 209 87 218 88 228 90 239 90 1,094 DPPKB P3A 2 12 6 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Cakupan pembinaan keluarga % 80 82 248 84 259 86 271 88 283 90 296 90 1,357 DPPKB P3A 2 25 PANGAN 6,261 6,543 6,838 7,145 7,467 34,255 S DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 2 25 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (gabah) Ton 36,846 58,954 4,000 36,846 4,180 36,846 4,368 36,846 4,565 36,846 4,770 36,846 21,883 DIS TAN PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat (pertanian) Ton 1,360 1,421 1,485 1,551 1,621 7,438 DIS TAN PANGAN Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Produktivitas petani Ton/p etani 1 1 902 2 943 3 985 4 1,029 5 1,076 5 4,934 DIS TAN PANGAN 2 9 PERTANAHAN 22,500 23,513 24,571 25,676 26,832 123,091 2 9 1 Program pembangunan sistem pendaftaran tanah Persentase tanah pemerintah yang bersertifikat % 50 55 2,500 57 2,613 60 2,730 63 2,853 65 2,981 65 13,677 SET DA 2 9 2 Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Tingkat ketersediaan peta dan tabel data lahan doc tersedia update 20,000 update 20,900 update 21,841 update 22,823 update 23,850 update 109,414 SET DA 2 8 LINGKUNGAN HIDUP 29,325 30,556 31,931 33,368 34,869 160,048 S 8 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 8 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 4,000 100 4,180 100 4,368 100 4,565 100 4,770 100 21,883 DIS LING HUP 2 8 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 3,000 85 3,135 85 3,276 85 3,423 85 3,578 85 16,412 DIS LING HUP 2 8 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 144 85 150 85 157 85 164 85 172 85 788 DIS LING HUP 2 8 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 515 95 538 95 562 95 588 95 614 95 2,817 DIS LING HUP Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 150 98 157 98 164 98 171 98 179 98 821 DIS LING HUP 2 8 1 Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan Cakupan sistem penanganan sampah di perkotaan % 90 90 1,000 90 1,045 90 1,092 90 1,141 90 1,193 90 5,471 DIS LING HUP 2 8 1 Cakupan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan % 80 80 16,000 80 16,720 80 17,472 80 18,259 80 19,080 80 87,531 DIS LING HUP 2 8 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) % 55 55 1,000 60 1,045 65 1,092 70 1,141 72 1,193 75 5,471 DIS LING HUP 2 8 2 Cakupan pengelolaan limbah B3 RSUD 100 100 150 100 157 100 164 100 171 100 179 90 821 RSUD 2 8 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase lokasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam % 50 50 500 50 523 50 546 50 571 50 596 50 2,735 DIS LING HUP Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Persentase tingkat pengelolaan hutan dan lahan % 50 50 500 50 523 50 546 50 571 50 596 50 2,735 DIS LING HUP 2 8 4 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Persentase ketersediaan informasi publik dibidang sumberdaya alam dan lingkungan % 90 95 481 90 503 90 525 90 549 90 574 90 2,631 DIS LING HUP 2 8 5 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Cakupan Uji emisi/polusi industri % 50 50 150 50 157 50 164 50 171 50 179 50 821 DIS LING HUP 2 8 5 Cakupan uji emisi/polusi industri* (tahun 1 saja) 80 85 85 85 RSUD 2 8 6 Program pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah lokasi pembinaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan % 10 11 150 10 157 10 164 10 171 10 179 10 821 DIS LING HUP 2 8 7 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persentase luas RTH yang dikelola % 30 35 1,500 30 1,568 30 1,638 30 1,712 30 1,789 30 8,206 DIS LING HUP 2 10 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4,605 4,812 5,029 5,255 5,492 25,193 Page 8 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 S DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 10 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 2,150 100 2,247 100 2,348 100 2,454 100 2,564 100 11,762 DISDUKCAPIL 2 10 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 450 85 470 85 491 85 514 85 537 85 2,462 DISDUKCAPIL 2 10 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 50 98 52 98 55 98 57 98 60 98 274 DISDUKCAPIL 2 10 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 DISDUKCAPIL 2 10 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 300 95 314 95 328 95 342 95 358 95 1,641 DISDUKCAPIL 2 10 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah Kartu Kelurga yang di terbitkan Jumla h Kartu Kelurg a yang di terbitk an 42,500 30,000 1,500 30,000 1,568 30,000 1,638 30,000 1,712 30,000 1,789 150,000 8,206 DISDUKCAPIL 2 10 2 Program kerjasama informasi dengan mass media Cakupan penyebarluasan informasi mass media % 90 90 55 92 57 94 60 96 63 98 66 98 301 DISDUKCAPIL 2 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 17,693 14,979 15,856 16,778 17,599 82,905 S DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2 22 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 1,600 100 1,672 100 1,747 100 1,826 100 1,908 100 8,753 DIS PE MAS 2 22 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 245 85 256 85 268 85 280 85 292 85 1,340 DIS PE MAS 2 22 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 50 98 52 98 55 98 57 98 60 98 274 DIS PE MAS 2 22 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 DIS PE MAS 2 22 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 410 95 428 95 448 95 468 95 489 95 2,243 DIS PE MAS 2 22 1 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang dikembangkan (BUMDes, pasar desa dan POSYANTEK) Jlh na 10 888 10 928 10 970 10 1,013 10 1,059 50 4,857 DIS PE MAS 2 22 2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Cakupan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan desa % 60 65 1,500 70 1,568 75 1,638 80 1,712 85 1,789 85 8,206 DIS PE MAS 2 22 3 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Persentase Aparatur PMD dan kelembagan Desa yang Berkompetensi % 50 60 2,000 65 2,090 70 2,184 75 2,282 80 2,385 80 10,941 DIS PE MAS 2 22 4 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Presentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan 80 80 1,500 85 1,568 87 1,638 88 1,712 90 1,789 90 8,206 DIS PE MAS 2 22 4 Jumlah pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) na 5 500 5 523 5 546 5 571 5 596 25 2,735 DIS PE MAS 2 22 5 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Cakupan pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa % 60 70 2,000 75 2,090 80 2,184 85 2,282 90 2,385 90 10,941 DIS PE MAS 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah % 80.0 80.0 5,400.0 82.5 2,200.0 85.0 2,420.0 87.5 2,662.0 90.0 2,928.2 90 15,610 DIS PE MAS 2 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terlaksananya Penataan Daerah Otonomi Baru Kepen ghulua n/a 193 1,500 193 1,500 193 1,650 193 1,800 193 1,800 193 8,250 DIS PE MAS 2 7 PERHUBUNGAN 10,214 10,673 11,154 11,655 12,180 55,876 S DINAS PERHUBUNGAN 2 7 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 2,500 100 2,613 100 2,730 100 2,853 100 2,981 100 13,677 DIS HUB 2 7 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 1,000 85 1,045 85 1,092 85 1,141 85 1,193 85 5,471 DIS HUB 2 7 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 500 85 523 85 546 85 571 85 596 85 2,735 DIS HUB 2 7 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 350 95 366 95 382 95 399 95 417 95 1,915 DIS HUB 2 7 1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Jumlah Prasarana dan fasilitas perhubungan Jlh 79 100 2,500 100 2,613 100 2,730 100 2,853 100 2,981 579 13,677 DIS HUB 2 7 1 Cakupan jaringan pelayanan angkutan: darat, laut % 60 65 67 0 70 73 75 75 DIS HUB 2 7 1 Cakupan fasilitas perlengkapan: darat, laut % 60 65 67 0 70 73 75 75 DIS HUB 2 7 2 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Cakupan layanan angkutan: darat, laut (daerah terpencil, umum) % 60 65 1,000 67 1,045 70 1,092 73 1,141 75 1,193 75 5,471 DIS HUB Page 9 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 2 7 3 Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas Angka kecelakaan lalulintas Jlh 1,275 1,155 1,651 1,055 1,725 1,000 1,803 900 1,884 800 1,968 800 9,030 DIS HUB Page 10 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 2 7 4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah prasarana dan fasilitas yang di pelihara Jlh 12 12 553 12 578 12 604 12 631 12 659 60 3,025 DIS HUB 2 7 5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (Halte) Jlh 5 5 160 5 167 5 175 5 183 5 191 25 875 DIS HUB 2 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7,943 8,301 8,674 9,065 9,472 43,455 2 25 1 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 1) Jumlah kerjasama informasi dengan media massa 2) Jumlah Media Penyiaran yang memenuhi syarat mendapatkan rekomendasi penyiaran 1) Jlh 2) Jlh 3) % na 1) 20 2) 5 3) 2,000 1) 20 2) 5 3) 70 2,090 1) 20 2) 5 3) 70 2,184 1) 20 2) 5 3) 70 2,282 1) 20 2) 5 3) 70 2,385 1) 20 2) 5 3) 70 10,941 SET DA 2 25 1 % 3) 80 3) 85 200 3) 85 209 3) 85 218 3) 85 228 3) 85 239 3) 85 1,094 DIS HUB 2 25 2 Program kerja sama informasi dengan mass media Cakupan penyebaran luasan informasi daerah melalui media massa % 80 85 5,000 85 5,225 85 5,460 85 5,706 85 5,963 85 27,354 SET DA 2 25 2 Jumlah liputan pembangunan infrastruktur 10 10 48 10 50 10 52 10 55 10 57 50 263 DIS PU TR 2 25 2 Jumlah liputan pembangunan perhubungan 10 10 20 10 21 10 22 10 23 10 24 50 109 DIS HUB 2 25 2 Jumlah liputan pembangunan perdesaan 20 20 48 20 50 20 52 20 55 20 57 100 263 DIS PE MAS 2 25 2 Persentase terliputnya kegiatan DPRD melalui media % 90 90 627 90 655 90 685 90 716 90 748 90 3,431 SEKWAN 2 15 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5,628 5,881 6,145 6,422 6,711 30,787 S DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 15 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 1,500 100 1,568 100 1,638 100 1,712 100 1,789 100 8,206 DISKOP UKM 2 15 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 850 85 888 85 928 85 970 85 1,014 85 4,650 DISKOP UKM 2 15 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 DISKOP UKM 2 15 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 375 95 392 95 410 95 428 95 447 95 2,052 DISKOP UKM 2 15 1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Jumlah Wira Usaha Baru Jlh 300 400 700 400 732 400 764 400 799 400 835 835 3,829 DISKOP UKM 2 15 2 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM Pertumbuhan Tenaga Kerja Yang diserap UMKM Jlh na 1,000 546 1,000 570 1,000 596 1,000 623 1,000 651 5,000 2,986 DISKOP UKM 2 15 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/Revitalisasi Kelembagaan Koperasi Aktive Kop 222 230 1,000 250 1,045 250 1,092 270 1,141 270 1,193 270 5,471 DISKOP UKM 2 15 3 Jumlah Koperasi Sehat Terhadap Total KSP/USP Kop na 100 400 120 418 130 437 125 456 130 477 130 2,188 DISKOP UKM 2 15 4 Program Penciptaan Iklim UMKM Yang Kondusif Jumlah Anggota Koperasi Org 18,443.000 50 157 50 164 50 171 50 179 50 187 18,693 858 DISKOP UKM 2 16 PENANAMAN MODAL 4,274 4,467 4,668 4,878 5,097 23,384 S DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 2 16 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 1,560 100 1,630 100 1,704 100 1,780 100 1,860 100 8,534 DPMPT 2 16 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 310 85 324 85 339 85 354 85 370 85 1,696 DPMPT 2 16 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 DPMPT 2 16 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 58 98 60 98 63 98 66 98 69 98 315 DPMPT 2 16 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 170 95 178 95 186 95 194 95 203 95 930 DPMPT 2 16 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Jumlah Kerjasama Pemerintah dan Investor na 3 1,000 3 1,045 3 1,092 3 1,141 3 1,193 15 5,471 DPMPT 2 16 1 Jumlah Investor Baru na 5 179 5 187 5 196 5 205 5 214 25 981 DPMPT 2 16 1 Terciptanya Kerjasama dalam Wilayah KSI na 3 179 3 187 3 196 5 205 6 214 20 981 DIS TAN PANGAN 2 16 2 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pertumbuhan Nilai Investasi PMA % na 2 500 2 523 2 546 2 571 2 596 2 2,735 DPMPT 2 16 2 Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN % na 2 218 2 228 2 238 2 249 2 260 2 1,193 DPMPT Page 11 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 2 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10,644 11,123 11,623 12,146 12,693 58,228 S DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2 18 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 4,400 100 4,598 100 4,805 100 5,021 100 5,247 100 24,071 DIS PAR PORA 2 18 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 534 85 558 85 583 85 609 85 636 85 2,920 DIS PAR PORA 2 18 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 100 98 105 98 109 98 114 98 119 98 547 DIS PAR PORA 2 18 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 210 95 219 95 229 95 240 95 250 95 1,149 DIS PAR PORA 2 18 1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Cakupan pembinaan organisasi kepemudaan % 80 82 500 84 523 86 546 88 571 90 596 90 2,735 DIS PAR PORA 2 18 1 Cakupan Terselenggaranya Paskibra Kab Rohil 2017 % 100 100 100 100 105 100 109 100 114 100 119 100 547 DIS PAR PORA 2 18 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Cakupan pengiriman atlet dan pelaksanaan kegiatan olahraga % 80 82 2,700 84 2,822 86 2,948 88 3,081 90 3,220 90 14,771 DIS PAR PORA 2 18 2 Terlaksananya Pembinaan Olahraga % 80 82 100 84 105 86 109 88 114 90 119 90 547 SET DA 2 18 3 Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Cakupan sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik % 80 82 1,000 84 1,045 86 1,092 88 1,141 90 1,193 90 5,471 DIS PAR PORA 2 18 3 1,000 1,045 1,092 1,141 1,193 5,471 DIS PU TR 2 17 KEBUDAYAAN 4,799 5,015 5,241 5,476 5,723 26,254 2 17 1 Program Pengembangan Nilai Budaya cakupan pengembangan sanggar budaya % 80 82 1,500 84 1,568 86 1,638 88 1,712 90 1,789 90 8,206 DIS DIK 2 17 1 Persentase Terlaksananya Kurikulum budaya melayu di Sekolah formal dan non formal % na 30 60 70 70 0 80 0 70 DIS DIK 2 17 3 Program pengelolaan keragaman budaya Cakupan pengelolaan keragaman budaya % 80 82 3,000 84 3,135 86 3,276 88 3,423 90 3,578 90 16,412 DIS DIK 2 17 4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah Pengiat Seni yang dibina Klp Seni 41 45 299 45 312 50 327 50 341 55 357 55 1,636 DIS DIK 2 24 KEARSIPAN 180 188 197 205 215 985 2 24 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumentasi/Arsip Daerah Jumlah koleksi arsip yang dilestarikan dan terdokumentasi (berkas) na 100 100 100 105 100 109 100 114 100 119 500 547 SET WAN 2 24 2 Cakupan penyelamatan dan pelestarian dokumen bernilai sejarah: Restorasi. Persentase dakupan pembinaan pengelolaan % na 50 80 55 84 60 87 65 91 70 95 70 438 SET WAN 3 URUSAN PILIHAN 124,991 131,429 137,259 143,263 149,630 686,573 3 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 38,029 39,741 41,529 43,398 45,351 208,047 S DINAS PERIKANAN 3 5 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 2,000 100 2,090 100 2,184 100 2,282 100 2,385 100 10,941 DIS KAN 3 5 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 1,160 85 1,213 85 1,267 85 1,324 85 1,384 85 6,348 DIS KAN 3 5 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 58 98 60 98 63 98 66 98 69 98 315 DIS KAN 3 5 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 200 85 209 85 218 85 228 85 239 85 1,094 DIS KAN 3 5 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 400 95 418 95 437 95 456 95 477 95 2,188 DIS KAN 3 5 1 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Jumlah Pelaku usaha Perikanan Yang dibina org na 60 664 90 694 90 725 90 758 90 792 420 3,633 DIS KAN 3 5 2 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Jumlah Partisipasi Masyarakat yang terkait dengan kelautan org na 50 459 100 480 100 502 100 524 100 548 200 2,513 DIS KAN 3 5 3 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi Budidaya Perikanan ton 1571.52 1,750 15,000 2,000 15,675 2,300 16,380 2,600 17,117 3,000 17,888 3,000 82,061 DIS KAN 3 5 4 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap ton 55742.2 58,000 15,000 60,900 15,675 63,945 16,380 67,142 17,117 70,000 17,888 70,000 82,061 DIS KAN 3 5 5 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 1) Konsumsi Ikan Perkapita 2) Angka ketersedian Kg/Ka pita/t hn 1) 35,07 2) 25,01 1) 35,83 2) 27,09 688 1) 36.02 2) 29.32 719 1) 36.91 2) 29.32 751 1) 36.91 2) 31,01 785 1) 37,01 2) 31,85 820 1) 37.90 2) 32.07 3,764 DIS KAN 3 5 6 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Jumlah Pelaku usaha Perikanan Yang Dibantu (Keramba Jaring Apung) klp 4 2,400 3 2,508 2 2,621 2 2,739 2 2,862 12 13,130 DIS KAN Page 12 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 3 4 PARIWISATA 2,464 2,575 2,691 2,812 2,938 13,480 S DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3 4 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Bertambahnya ODTW (Objek Dan Daya Tarik Wisata) yang ditata Jlh Obj Wsta 19 20 2,464 21 2,575 21 2,691 22 2,812 22 2,938 22 13,480 DIS PAR PORA 3 1 PERTANIAN 54,410 56,858 59,417 62,090 64,884 297,659 S DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3 1 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 8,000 100 8,360 100 8,736 100 9,129 100 9,540 100 43,766 DKP TAN 3 1 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 4,200 85 4,389 85 4,587 85 4,793 85 5,009 85 22,977 DKP TAN 3 1 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 250 98 261 98 273 98 285 98 298 98 1,368 DKP TAN 3 1 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 700 85 732 85 764 85 799 85 835 85 3,829 DKP TAN 3 1 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 500 95 523 95 546 95 571 95 596 95 2,735 DKP TAN 3 1 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Persentase Kelompok Tani yang ditingkatkan kelasnya % 60 70.00 1,300 70.00 1,359 70.00 1,420 70.00 1,484 70.00 1,550 350 7,112 DKP TAN 3 1 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Jumlah outlet pemasaran hasil pertanian na 0.5 281 1 294 1 307 1.5 321 2 335 2 1,539 DKP TAN 3 1 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Produktifitas pertanian (padi) kw/Ha 40.11 60.00 6,000 62 6,270 65 6,552 68 6,847 70 7,155 70 32,824 DKP TAN 3 1 4 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Produktivitas Lahan Pertanian (padi) ton/ha 4 5 2,400 6 2,508 6.5 2,621 7 2,739 8 2,862 8 13,130 DKP TAN 3 1 5 Program Pemberdayaan PenyuluhanPertanian/Perkebunan Lapangan Cakupan Penyuluhan pertanian/perkebunan % 50 60.00 1,722 70 1,800 80 1,881 90 1,965 95 2,054 95 9,422 DKP TAN 3 1 6 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Persentase angka kematian ternak (%) % na 10 256 9 268 8 280 7 292 5 305 5 1,401 DKP TAN 3 1 7 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Jumlah Produksi Perternakan Sapi kambing unggas na 200 3,000 200 3,135 200 3,276 200 3,423 200 3,578 1000 16,412 DKP TAN 3 1 8 Program Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan Tingkat penerapan teknologi tepat guna pada bidang pertanian/perkebunan % na 50 25,000 55 26,125 58 27,301 60 28,529 65 29,813 65 136,768 DKP TAN 3 1 9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Produktifitas Perternakan Ekor/ Klp na 10 800 12 836 15 874 17 913 20 954 20 4,377 DKP TAN 3 7 PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 20,089 21,805 22,703 23,552 24,531 112,680 S DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3 7 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase waktu pelayanan yang disediakan % 100 100 1,800 100 1,881 100 1,966 100 2,054 100 2,147 100 9,847 DIS PERINDAG SAR 3 7 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana di lingkungan SKPD % 80 85 340 85 355 85 371 85 388 85 405 85 1,860 DIS PERINDAG SAR Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam keadaan berfungsi dengan baik % 90 100 200 100 209 100 218 100 228 100 239 100 1,094 3 7 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat keseragaman dan kelengkapan atribut aparatur % 95 98 50 98 52 98 55 98 57 98 60 98 274 DIS PERINDAG SAR 3 7 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah aparatur yang tersertifikasi Org 3 43 100 43 105 23 109 43 114 23 119 175 547 DIS PERINDAG SAR 3 7 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penilaian Inspektorat atas hasil evaluasi/review LAKIP SKPD Predik et C CC 360 B 376 B 393 BB 411 A 429 A 1,969 DIS PERINDAG SAR Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi tersedianya rumah kemasan unit 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 0 DIS PERINDAG SAR 3 7 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah IKM formal yang direvitalisasi IKM 20 30 1,000 30 1,045 30 1,092 30 1,141 30 1,193 150 5,471 DIS PERINDAG SAR Tumbuhnya wirausaha baru IKM IKM - 10 500 15 523 20 546 20 571 25 596 90 2,735 DIS PERINDAG SAR 3 7 3 Program Penataan Struktur Industri Paket kebijakan penataan struktur industri paket kebija kan 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0 DIS PERINDAG SAR 3 7 4 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Ketersediaan sarana sentra industri unit - 1 200 2 209 2 218 3 228 4 239 12 1,094 DIS PERINDAG SAR Jumlah unit sentra IKM unit 0 0 500 0 523 1 546 2 571 3 596 6 2,735 DIS PERINDAG SAR Page 13 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 3 7 5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku % 2 5 400 10 418 20 437 30 456 40 477 40 2,188 DIS PERINDAG SAR 3 7 6 Persentase pengawasan gudang dan kegiatan usaha perdagangan % 50 - 300 80 314 80 328 80 342 80 358 80 1,641 DIS PERINDAG SAR Persentase barang diawasi sesuai ketentuan % 65 70 350 75 366 75 382 80 399 80 417 80 1,915 DIS PERINDAG SAR Persentase BDKT dan UTTP yang diawasi % 20 50 250 55 261 60 273 65 285 70 298 70 1,368 DIS PERINDAG SAR 3 7 7 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Jumlah rumusan kesepakatan perdagangan perbatasan rumus an 1 0 0 1 0 1 0 1 1 5 0 DIS PERINDAG SAR 3 7 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Nilai ekspor produk ke LN US$ x juta 7.36 9.80 560 10.78 585 11.85 612 13.04 639 14.34 668 14.34 3,064 DIS PERINDAG SAR 3 7 9 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting secara real time % 45 50 100 60 105 65 109 70 114 75 119 75 547 DIS PERINDAG SAR Persentase pasar rakyat yang direvitalisasi % 4 4 8,510 5 8,892 8 9,293 10 9,711 11 10,148 42 46,553 DIS PERINDAG SAR Jumlah promosi perdagangan yang diikuti Event Promo si/Misi dagan 4 3 350 5 366 5 382 6 399 6 417 25 1,915 DIS PERINDAG SAR Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu % 10 < 9 1,040 < 9 1,087 < 9 1,136 < 9 1,187 < 9 1,240 < 9 5,690 DIS PERINDAG SAR 3 7 10 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Jumlah pedagang kaki lima yang terfasilitasi dalam pengembangan usaha PKL 20 30 1,000 40 1,045 40 1,092 35 1,141 35 1,193 180 5,471 DIS PERINDAG SAR 3 7 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah wirausaha baru IKM Pelaku Wirau saha Baru 19 2,179 19 3,090 19 3,145 19 3,114 19 3,174 90 14,702 DIS PERINDAG SAR 4 20 ENERGI DAN SDM 10,000 10,450 10,920 11,412 11,925 54,707 4 20 1 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Rasio elektrifikasi 65 70 10,000 73 10,450 75 10,920 78 11,412 80 11,925 80 54,707 SET DA 4 URUSAN PENUNJANG 191,649 207,354 215,050 226,007 240,826 1,080,886 4 20 FUNGSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN 18,970 19,823 20,715 21,647 22,622 103,777 S BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 6 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 2,000 100 2,090 100 2,184 100 2,282 100 2,385 100 10,941 BAPPEDA 4 6 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 1,000 85 1,045 85 1,092 85 1,141 85 1,193 85 5,471 BAPPEDA 4 6 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 100 98 105 98 109 98 114 98 119 98 547 BAPPEDA 4 6 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 1,500 95 1,568 95 1,638 95 1,712 95 1,789 95 8,206 BAPPEDA 4 6 1 Program Kerjasama Pembangunan Daerah Persentase program dan kegiatan yang sinkron % na 96 800 97 836 98 874 99 913 100 954 100 4,377 BAPPEDA 4 6 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah ketersediaan Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah dok na 10 4,000 10 4,180 10 4,368 10 4,565 10 4,770 50 21,883 BAPPEDA 4 6 2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Ketersediaan dokumen evaluasi kerjasama pembangunan dok na 1 239 1 250 1 261 1 273 1 285 5 1,308 SET DA 4 6 3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Ketersediaan dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan dok na 1 896 1 936 1 978 1 1,022 1 1,068 5 4,902 BAPPEDA 4 6 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Ketersediaan dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan sosial dok na 1 500 1 523 1 546 1 571 1 596 5 2,735 BAPPEDA 4 6 5 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Ketersediaan dokumen, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam na 1 523 1 547 1 571 1 597 1 624 5 2,862 BAPPEDA 4 6 6 Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah % 60 70 4,000 75 4,180 80 4,368 85 4,565 90 4,770 90 21,883 BAPPEDA 4 6 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase meningkatnya kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah % na 75 2,000 80 2,090 85 2,184 90 2,282 95 2,385 95 10,941 BAPPEDA 4 6 8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana Ketersediaaan dokumen pendukung perencanan pembangunan Daerah rawan bencanan na 1 1,179 1 1,232 1 1,288 1 1,346 1 1,406 5 6,451 BAPPEDA 4 6 9 Program Perencanaan Pembangunan Kota - Kota Menengah dan Besar Ketersediaan Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pengembangan Pusat Pusat Pertumbuhan na 1 232 1 242 1 253 1 265 1 277 5 1,269 BAPPEDA Page 14 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 4 20 FUNGSI KEUANGAN 44,101 46,411 47,926 50,271 51,834 240,543 S BADAN PENDAPATAN DAERAH 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 2,000 100 2,090 100 2,184 100 2,282 100 2,385 100 10,941 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 1,500 85 1,568 85 1,638 85 1,712 85 1,789 85 8,206 BA PEN DA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 55 8 28,158 8 29,426 8 30,750 8 32,133 8 33,579 95 154,046 BA PEN DA 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 50 98 52 98 55 98 57 98 60 98 274 BA PEN DA 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 BA PEN DA 4 20 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyampaian laporan keuangan pemerintah tepat waktu % na 100 236 100 246 100 257 100 269 100 281 100 1,290 BA PEN DA Program Perencanan Pembangunan Daerah Persentase Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan % na 100 88 100 75 100 75 100 75 100 175 100 488 BA PEN DA Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan rekomendasi Doku men Lapor an 3 LHP 3 180 5 215 7 250 7 250 7 250 29 1,145 BA PEN DA Program Peningkatan Profesinalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Jumlah aparatur yang terlatih orang na 0 0 4 160 4 160 4 160 2 60 18 540 BA PEN DA Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur pengawasan Laporan Naskah / Prosedur Doku men na 0 0 2 285 1 35 2 285 1 35 6 640 BA PEN DA Program Menginsentifkan Penangan Pengaduan Masyarakat Laporan rekapitulasi rutin Doku men na 12 160 12 160 12 160 12 160 12 160 60 800 BA PEN DA Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Rancangan Peraturan Naska h Ranca ngan na 3 460 4 460 4 460 4 460 4 460 19 2,300 BA PEN DA 4 20 12 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Persentase Peningkatan penerimaan PAD % na 5 2,822 5 2,857 5 2,697 5 2,818 5 2,777 25 13,971 BA PEN DA 4 20 14 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Jumlah Aplikasi yang diterapkan 1 Aplikasi 1 210 1 210 1 210 1 210 1 1 5 841 BA PEN DA S BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 1,000 100 1,045 100 1,092 100 1,141 100 1,193 100 5,471 BPKAD 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 500 85 523 85 546 85 571 85 596 85 2,735 BPKAD 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 50 98 52 98 55 98 57 98 60 98 274 BPKAD 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 BPKAD 4 20 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyampaian laporan keuangan pemerintah tepat waktu % na 100 236 100 246 100 257 100 269 281 100 1,290 BPKAD 4 20 x Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Cakupan Aset daerah yang terdata % na 100 4,577 100 4,783 100 4,998 100 5,223 100 5,458 100 25,039 BPKAD Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Cakupan Tingkat kapasitas aparatur pengelolaan keuanga daerah % na 80 1,674 80 1,749 80 1,828 80 1,910 80 1,996 100 9,158 BPKAD 4 21 FUNGSI KEPEGAWAIAN 15,716 16,423 17,162 17,935 18,742 85,978 S BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4 21 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 90 91 8,700 92 9,092 93 9,501 94 9,928 95 10,375 95 47,595 BKD 4 21 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 70 71 423 72 442 73 462 74 483 75 504 75 2,314 BKD 4 21 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 50 98 52 98 55 98 57 98 60 98 274 BKD 4 21 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 BKD Page 15 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 4 21 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 91 243 92 254 93 265 94 277 95 290 95 1,329 BKD 4 21 1 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Persentase pelayanan PNS purna tugas/pindah % 95 98 100 98 105 98 109 98 114 98 119 100 547 BKD 4 21 2 Program Pendidikan kedinasan Persentase aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dan tugas belajar % 80 85 1,600 86 1,672 87 1,747 88 1,826 90 1,908 90 8,753 BKD Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur % 80 85 1,600 88 1,672 91 1,747 94 1,826 97 1,908 97 8,753 BKD 4 21 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Persentase jumlah penataan pengembangan manajemen ASN yang profesional % 80 85 2,700 86 2,822 87 2,948 88 3,081 89 3,220 89 14,771 BKD 1 13 6 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial terlaksananya peringatan hari besar 200 209 218 228 239 95 1,094 BKD 4 21 FUNGSI LAINYA 112,863 124,697 129,247 136,154 147,628 650,588 S BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4 21 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 90 91 1,382 92 1,444 93 1,509 94 1,577 95 1,648 95 7,561 BPBD 4 21 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 70 71 423 72 1,684 73 1,647 74 1,682 75 1,758 75 7,194 BPBD 4 21 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 50 98 52 98 55 98 57 98 60 98 274 BPBD 4 21 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 BPBD 4 21 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 91 100 92 294 93 203 94 212 95 222 95 1,031 BPBD Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
a.Persentase berkurangnya resiko bencana % 5 5 4,032 5 5,870 5 6,210 5 6,845 5 13,015 5 35,972 BPBD
b.Jumlah relawan bencana org 0 60 60 60 60 60 300 0 BPBD
c.Jumlah desa tangguh bencana Desa 0 0 2 2 2 2 8 0 BPBD Program Kedaruratan dan Logistik bencana
a.Persentase korban bencana berhasil dievakuasi % 60 60 375 60 365 60 910 60 1,150 60 1,150 60 3,950 BPBD
b.Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik % 20 20 20 20 20 20 20 0 BPBD Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana
a.Persentase sarana dan prasarana yang direhabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana % 100 100 25 100 2,440 100 1,100 100 1,725 100 1,340 100 6,630 BPBD
b.Jumlah aparatur dan relawan yang dapat menghitung kerugian bencana org 0 30 20 30 20 30 130 0 BPBD 4 20 PEMERINTAHAN UMUM S A SEKRETARIAT DAERAH (A) 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 10,000 100 10,450 100 10,920 100 11,412 100 11,925 100 54,707 SET DA 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 10,000 85 10,450 85 10,920 85 11,412 85 11,925 85 54,707 SET DA 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 400 98 418 98 437 98 456 98 477 98 2,188 SET DA 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 5,000 85 5,225 85 5,460 85 5,706 85 5,963 85 27,354 SET DA 4 20 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 3,000 95 3,135 95 3,276 95 3,423 95 3,578 95 16,412 SET DA 4 20 1 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
1. 1.Persentase penyelesaian laporan keuangan TW/SM/LKPD tepat waktu % 85 85 1,900 89 1,986 90 2,075 95 2,168 100 2,266 100 10,394 SET DA 4 20 1 Tingkat ketepatan pengelelolaan keuangan daerah % 80 80 80 80 80 0 85 0 90 SET DA 4 20 3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Persentase terfasilitasinya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH % 100 100 10,000 100 10,450 100 10,920 100 11,412 100 11,925 100 54,707 SET DA 4 20 4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelola Keuangan Daerah Opini LKPD BPK % 75 75 400 80 418 80 437 80 456 85 477 85 2,188 SET DA 4 20 4 Prosentase ketepatan pengelolaan keuangan daerah % 75 75 105 75 110 80 115 80 120 80 125 80 574 BAPPEDA 4 20 4 Prosentase ketepatan pengelolaan keuangan daerah % 75 75 88 75 92 80 96 80 100 80 105 80 480 SET WAN Page 16 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 4 20 6 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Cakupan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH % 80 80 10,000 80 10,450 80 10,920 80 11,412 100 11,925 100 54,707 SET DA Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah Pelaksanan Hari Pahlawan Jml na 1 200 1 209 1 218 1 228 1 239 1 1,094 DIS SOSIAL Program Keluarga Harapan Cakupan Pendampingan dan Penyaluran % na 80 800 80 836 85 874 90 913 95 954 95 4,377 4 20 6 Cakupan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH % 75 75 32 80 33 80 35 80 37 80 38 85 175 DIS SOSIAL 4 20 7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Cakupan pelaksaan e-prouchment % 80 80 511 80 534 85 558 85 583 85 609 100 2,796 SET DA 4 20 8 Program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah Jumlah kerjasama dibidang perekonomian na 30 239 30 250 30 261 30 273 30 285 30 1,307 SET DA 4 20 9 Program penataan peraturan perundang- undangan Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan % 75 75 3,000 80 3,135 80 3,276 80 3,423 85 3,578 100 16,412 SET DA 4 20 10 Program penataan daerah otonomi baru Persentase usulan pemekaran desa yang telah disusun ranperdanya % 75 80 808 80 844 80 882 80 922 80 964 85 4,420 SET DA 2 24 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Cakupan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan % na 50 500 55 523 60 546 65 571 70 596 70 2,735 SETDA K 1 KECAMATAN BANGKO 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 611 100 639 100 667 100 697 100 729 100 3,344 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 151 85 158 85 165 85 173 85 180 85 827 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 45 98 47 98 49 98 51 98 54 98 246 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 923 80 964 80 1,008 80 1,053 80 1,101 80 5,049 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 97 80 101 80 105 80 110 80 115 80 528 K 2 KECAMATAN KUBU 0 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 517 100 540 100 565 100 590 100 617 100 2,829 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 379 85 396 85 414 85 432 85 452 85 2,072 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 54 98 56 98 59 98 62 98 64 98 295 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 146 80 153 80 160 80 167 80 174 80 801 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 100 80 105 80 109 80 114 80 119 80 547 K 3 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 805 100 842 100 880 100 919 100 960 100 4,406 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 212 85 221 85 231 85 241 85 252 85 1,158 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 54 98 56 98 59 98 62 98 64 98 295 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 8 85 8 85 9 85 9 85 10 85 44 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 541 80 565 80 590 80 617 80 645 80 2,957 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 127 80 133 80 139 80 145 80 151 80 694 K 4 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 552 100 577 100 603 100 630 100 659 100 3,022 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 136 85 142 85 148 85 155 85 162 85 742 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 73 98 76 98 80 98 84 98 87 98 400 Page 17 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 4 85 4 85 4 85 5 85 5 85 22 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 549 80 574 80 600 80 627 80 655 80 3,004 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 190 80 199 80 207 80 217 80 227 80 1,039 K 5 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 296 100 310 100 323 100 338 100 353 100 1,620 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 108 85 113 85 118 85 123 85 129 85 590 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 18 98 19 98 20 98 21 98 21 98 98 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 5 85 5 85 5 85 6 85 6 85 27 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 454 80 474 80 495 80 518 80 541 80 2,482 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 120 80 125 80 131 80 137 80 143 80 656 K 6 KECAMATAN BALAI JAYA 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 296 100 310 100 323 100 338 100 353 100 1,620 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 76 85 80 85 83 85 87 85 91 85 418 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 18 98 19 98 20 98 21 98 21 98 98 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 5 85 5 85 5 85 6 85 6 85 27 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 454 80 474 80 495 80 518 80 541 80 2,482 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 120 80 125 80 131 80 137 80 143 80 656 K 7 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 315 100 329 100 344 100 359 100 375 100 1,721 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 158 85 165 85 172 85 180 85 188 85 864 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 19 98 20 98 20 98 21 98 22 98 103 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 110 80 115 80 120 80 126 80 131 80 603 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 151 80 157 80 165 80 172 80 180 80 824 K 8 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 396 100 413 100 432 100 451 100 472 100 2,164 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 118 85 123 85 128 85 134 85 140 85 643 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 21 98 22 98 23 98 24 98 25 98 115 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 4 85 4 85 4 85 5 85 5 85 22 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 441 80 461 80 481 80 503 80 526 80 2,411 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 96 80 100 80 105 80 109 80 114 80 524 Page 18 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 K 9 KECAMATAN SINABOI 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 448 100 468 100 490 100 512 100 535 100 2,453 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 147 85 154 85 161 85 168 85 176 85 806 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 21 98 22 98 23 98 24 98 25 98 115 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 331 80 346 80 362 80 378 80 395 80 1,812 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 127 80 132 80 138 80 145 80 151 80 693 0 0 K 10 KECAMATAN PUJUD 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 383 100 400 100 418 100 437 100 457 100 2,094 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 163 85 170 85 178 85 186 85 194 85 891 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 73 98 76 98 80 98 84 98 87 98 400 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 247 80 258 80 270 80 282 80 294 80 1,351 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 218 80 228 80 238 80 249 80 260 80 1,194 0 0 K 11 KECAMATAN BATU HAMPAR 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 522 100 546 100 571 100 596 100 623 100 2,858 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 202 85 211 85 220 85 230 85 240 85 1,103 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 25 98 26 98 27 98 28 98 30 98 135 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 3 85 3 85 3 85 3 85 4 85 16 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 201 80 210 80 220 80 230 80 240 80 1,101 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 122 80 127 80 133 80 139 80 145 80 665 K 12 KECAMATAN RANTAU KOPAR 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 375 100 392 100 409 100 428 100 447 100 2,051 4 20 x Progaram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 124 85 129 85 135 85 141 85 148 85 677 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 5 85 5 85 5 85 6 85 6 85 27 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 559 80 584 80 610 80 638 80 667 80 3,058 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 155 80 162 80 169 80 176 80 184 80 846 K 13 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 363 100 379 100 396 100 414 100 432 100 1,983 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 210 85 219 85 229 85 240 85 250 85 1,149 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 137 80 143 80 150 80 157 80 164 80 750 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 150 80 157 80 164 80 171 80 179 80 821 Page 19 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 K 14 KECAMATAN TANAH PUTIH 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 958 100 1,001 100 1,047 100 1,094 100 1,143 100 5,243 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 234 85 245 85 256 85 268 85 280 85 1,282 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 96 98 100 98 105 98 109 98 114 98 524 4 20 x Program Peningkatana kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 95 98 1 98 1 98 1 98 1 98 1 98 5 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 420 80 439 80 458 80 479 80 501 80 2,297 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 118 80 123 80 128 80 134 80 140 80 643 K 15 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 451 100 472 100 493 100 515 100 538 100 2,468 4 20 x Program Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 208 85 217 85 227 85 237 85 248 85 1,136 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 42 98 44 98 46 98 48 98 50 98 230 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 5 85 5 85 5 85 6 85 6 85 27 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 233 80 243 80 254 80 266 80 278 80 1,273 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 136 80 142 80 149 80 155 80 162 80 744 K 16 KECAMATAN SIMPANG KANAN 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 500 100 523 100 547 100 571 100 597 100 2,738 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 278 85 290 85 303 85 317 85 331 85 1,518 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 21 98 22 98 23 98 24 98 25 98 115 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 176 80 183 80 192 80 200 80 209 80 960 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 100 80 105 80 109 80 114 80 119 80 547 0 0 0 0 K 17 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 374 100 391 100 409 100 427 100 446 100 2,048 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 171 85 178 85 187 85 195 85 204 85 934 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 38 98 40 98 41 98 43 98 45 98 207 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 614 80 642 80 671 80 701 80 732 80 3,359 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 200 80 209 80 218 80 228 80 239 80 1,094 0 0 0 0 K 18 KECAMATAN PEKAITAN 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 362 100 378 100 395 100 413 100 431 100 1,978 4 20 x Program Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar 80 85 62 85 64 85 67 85 70 85 73 85 337 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 8 85 8 85 9 85 9 85 10 85 44 Page 20 of 21 Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] Target Rp.[Jt] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 2019 2020 NAMA PROGRAM SKPD Penanggung JawabIndikator Kinerja Program Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) 20212017 Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (Tahun 5) Satua n No. 2018 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 343 80 359 80 375 80 392 80 409 80 1,878 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 132 80 138 80 145 80 151 80 158 80 725 K 19 KECAMATAN RANTAU BAIS 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 315 100 329 100 344 100 359 100 375 100 1,721 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 158 85 165 85 172 85 180 85 188 85 864 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 19 98 20 98 20 98 21 98 22 98 103 4 20 17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase penyelesaian PATEN tepat waktu dan prosedur % na 80 110 80 115 80 120 80 126 80 131 80 603 4 20 17 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Cakupan partisipasi lembaga Sosila Masyarakat dalam HUT RI dan Pelaksanaan % na 80 151 80 157 80 165 80 172 80 180 80 824 S A SEKRETARIAT DEWAN 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 8,000 100 9,000 100 9,405 100 9,828 100 10,270 100 46,504 SET WAN 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 5,000 85 5,225 85 5,460 85 5,706 85 5,963 85 27,354 SET WAN 4 20 x Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur % 95 98 434 98 453 98 474 98 495 98 517 98 2,373 SET WAN 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 100 85 105 85 109 85 114 85 119 85 547 SET WAN 4 20 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 200 95 209 95 218 95 228 95 239 95 1,094 SET WAN 4 20 11 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Tersedianya dokumen peraturan daerah na 15 8,000 15 9,000 15 9,405 15 9,828 15 10,270 75 46,504 SET WAN S A INSPEKTORAT 0 0 4 20 x Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layangan administrasi perkantoran % 100 100 1,500 100 1,568 100 1,638 100 1,712 100 1,789 100 8,206 INSPEKTORAT 4 20 x Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar % 80 85 1,000 85 1,045 85 1,092 85 1,141 85 1,193 85 5,471 INSPEKTORAT 4 20 x Program peningkatkan disiplin Aparatur Tingkat disiplin aparatur 80 95 33 95 35 95 36 95 38 95 39 95 181 INSPEKTORAT 4 20 x Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi % 80 85 805 85 841 85 879 85 919 85 960 85 4,404 INSPEKTORAT 4 20 x Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat pelaporan kinerja yang tepat waktu % 90 95 399 95 416 95 435 95 455 95 475 95 2,180 INSPEKTORAT 4 20 15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
2. 1.Persentase penurunan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah
3. 2.Persentase pencapaian daya serap APBD/APBN % na
4. 1.5 2. 80 1,000
5. 1.5
6. 2.80 1,045
7. 1.5
8. 2.80 1,092
9. 1.5
10. 2.80 1,141
11. 1.5
12. 2.80 1,193
13. 1.5
14. 2.80 5,471 INSPEKTORAT 4 20 16 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Persentase tenaga pemeriksa yang kompeten dan bersertifikat % na 50 510 65 533 70 558 75 583 75 609 75 2,793 INSPEKTORAT TOTAL URUSAN WAJIB 534,864 556,346 581,960 609,021 637,624 2,919,815 TOTAL URUSAN PILIHAN 124,991 131,429 137,259 143,263 149,630 686,573 TOTAL URUSAN PENUNJANG 191,649 207,354 215,050 226,007 240,826 1,080,886 TOTAL SEMUA URUSAN 851,505 895,130 934,269 978,292 1,028,080 4,687,274 Page 21 of 21 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IX IX-1 IX. INDIKATOR KINERJA DAERAH Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Hal ini menjadi dasar penilaian kinerja baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun setelahnya sekaligus sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Indikator tersebut akan menjadi parameter prioritas pembangunan sekaligus sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD tahun terkait. Pada dasarnya penyusunan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan, yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan daerah (terutama menyangkut pelayanan dasar), serta penjabaran strategi yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah, tanpa mengabaikan kebijakan eksternal yang termuat dalam RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi Riau dan RPJP Kabupaten Rokan Hilir 2005-2025. Tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tertuang pada Tabel IX.1. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IX IX-- 2 - Tabel IX.1: Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rokan Hilir No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kondisi Awal Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 7 6 5 4 I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Indikator Makro 1,1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,01 3-5% 3-5% 3-5% 3-5% 3-5% 3-5% Laju Pertumbuhan Ekonomi 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 1.00 1.00 1,2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp) 74.736,8 87.442 102.307 119.699 140.048 163.857 163.857 Persentase Peningkatan PAD (%) 104,65% (59,02)% 7% 7% 7% 7% 7% 2 PDRB Atas Dasar Harga konstan 2000 (Milyar Rp) 44.153,2 45.919,33 47.756,10 49.666,35 51.653,00 53.719,12 53.719,12 6 Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi 6,3 PDRB (harga konstan) per kapita 70,39 70,67 70,94 71,22 71,50 71,79 71,79 6,4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%) 66,22 66,60 67,10 67,40 67,80 68,1 68,1 6,5 Persentase Penduduk Miskin(%) 7,28 6,1 5,9 5,8 5,7 5,5 5,5 7 Kesejahteraan Masyarakat 8,1 Pendidikan 8.1. 1 Angka Melek Huruf(%) 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98%
a.Penduduk Usia 15 - 24 tahun (%) 99,98 99,98 99,98 99,99 100 100 100
b.Penduduk Usia 15 - 55 tahun (%) 98,89 99,98 99,98 99,99 100 100 100 8.1. 2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 12 12 12 12 12 12 12 8.1. 3 Angka partisipasi murni RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IX IX-- 3 - A SD/MI(%) 95,75 95,90 96,00 96,20 96,40 97,60 97,60 B SMP/MTs (%) 73,69 74,00 74,25 75,60 78,50 79,70 79,70 C SMA/SMK/MA (%) 49,47 50 0 0 0 0 0 8.1. 4 Angka partisipasi kasar a SD/MI (%) 92% 94% 95% 96% 97% 98% 98% b SMP/MTs(%) 88% 89% 90% 92% 94% 95% 95% c SMA/SMK/MA (%) 67% 68% 70% 71% 74% 75% 75% 8.1. 5 Angka partisipasi sekolah a 7-12 tahun (%) b 13-15 tahun(%) c 16-18 tahun (%) 8,2 Kesehatan 8.2. 1 Angka usia harapan hidup(tahun) 69,27 69,80 70,00 70,10 70,40 70,60 70,60 8.2. 3 Angka Kematian Bayi (AKB)(Bayi/1000) n/a 18 16 14 12 10 10 8.2. 4 Angka Kematian Ibu Melahirkan(Ibu/1000) 99 91,08 83,79 77,09 70,92 65,25 65,25 8.2. 5 Angka kesakitan DBD(Orang/100.000) 12,33 12,33 11,1 9,99 8,99 8,09 8,09 8.2. 6 Angka kesakitan Malaria (Orang/1000) 6,1 6,1 5,9 5,7 5,5 5,3 5,3 8.2. 7 Posyandu Tidak Aktif 283 273 263 253 243 233 233 II ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Pelayanan Urusan Wajib 1,1 Pendidikan 1.1. 1 Pendidikan dasar a Angka partisipasi sekolah (%) 93,68 92,57 91,46 90,35 89,27 88,17 88,7 b Rasio murid/guru RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IX IX-- 4 - Rasio murid/guru Sekolah dasar 19 18 18 17 17 17 17 Rasio murid/guru Sekolah Menengah Dasar 14 14 13 13 13 13 13 Rasio murid/guru Sekolah Menegah Atas 14 15 0 0 0 0 17 1.1. 2 Pendidikan Menengah a Angka partisipasi sekolah SMP/MTs (%) 89,16 90,00 90,20 90,60 90,90 91,00 91,00 SMA/SMK/MA (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 1.1. 3 Angka Kelulusan a Angka kelulusasn SMP/MTs (%) 91,7 92,6 93,4 94,7 94,8 95,3 95,3 b Angka kelulusasn SMA/MA/SMK (%) 90,6 - - - - - - 1,2 Kesehatan dan KB 1.2. 1 Rasio puskesmas dan pustu per 10.000 penduduk 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,75 1.2. 2 Rasio rumah sakit per 10.000 penduduk 0,0637 0,0637 0,0637 0,0797 0,0797 0,0956 0,0956 1.2. 3 Rasio perawat per 100.000 penduduk 10 10,31 10,63 10,95 11,27 11,59 11,59 1.2. 4 Rasio dokter umum per 100.000 penduduk 0,27 0 ,36 0,43 0,51 0,59 0,67 0,67 1.2. 5 Rasio dokter spesialis per 100. 000 penduduk 0,20 0,26 0,30 0,35 0,56 0,60 0,60 1.2. 6 Pengguna Alat KB (%) 67,9 70 72 75 77 80 80 1.2. 7 Proporsi Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (Pertolongan Terakhir) 79,75 80 81 82 85 87 87 1.2. 8 Proporsi Pertolongan Pertama Kelahiran yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih 60,12 65 67 70 72 75 75 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi BCG 75,3 80 82 85 87 90 90 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Campak / Morbili 62,65 70 75 80 85 90 90 Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Hepatitis B 60,12 70 75 80 85 90 90 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IX IX-- 5 - Persentase Balita yang Telah Diimunisasi Polio 77,83 80 82 85 87 90 90 1,3 Penanaman Modal 1.3. 1 Jumlah investor berskala nasional PMDN (investor) 4 6 5 5 2 3 21 PMA(investor) 6 1 1 1 1 1 11 1.3. 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) PMA (US$ juta) 1.779,00 1.814,58 1.850,87 1.887,89 1.925,65 1.964,16 1964,16 1.3. 3 Daya serap tenaga kerja PMDN(Jiwa) 167 168,67 170,36 172,06 173,78 175,52 175,52 PMA (Jiwa) 823 831,23 839,54 847,94 856,42 864,98 864,98 1,4 Koperasi dan UKM 1.4. 1 Jumlah Koperasi(unit) 508 508 508 508 513 518 518 1.4. 2 Jumlah anggota koperasi(jiwa) 26.581 26.847 27.115 27.386 27.660 27.937 27937 1.4. 3 Persentase koperasi aktif (%) 222 244 266 288 300 322 322 1,5 Kependudukan 1.5. 1 Laju pertumbuhan penduduk(%) 4,58 4,63 4,68 4,73 4,78 4,83 4,83 1.5. 2 Jumlah penduduk (jiwa) 627.233 658.595 684.938 712.336 733.706 770.391 770391,36 1,6 Tenaga Kerja 2.893 2.922 2.951 2.981 3.010 3.041 3040,57 1.6. 1 Angka partisipasi angkatan kerja(%) 57,61% 63,71% 63,9% 64% 64,15% 64,30% 64,30% 1.6. 5 Persentase pengangguran terbuka(%) 8,85% 8,8% 8,6 % 8,4% 8,2% 8% 8% 2 Pelayanan Urusan Pilihan 2,1 Pertanian 2.1. Produktivitas padi (ladang dan sawah) (ton/ha) 3.64 3.83 4.01 4.22 4.43 3.64 3.83 RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IX IX-- 6 - 1 2.1. 2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB(%) 17,88 18,06 18,24 18,42 18,61 18,79 18,98 2,3 Kelautan dan Perikanan 2.3. 1 Produksi perikanan tangkap (ton) 67,5 67,5 70 73 75 78 78 2.3. 2 Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB(%) 7,25 7,39 7,54 7,69 7,85 8,00 8,00 2,4 Perdagangan 2.4. 1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) 7,64 7,71 7,79 7,87 7,95 8,03 8,03 2.4. 2 Eksport bersih perdagangan termasuk minyak bumi (USD) 7.360.003,00 7.433.603,03 7.507.939,06 7.583.018,45 7.658.848,64 7.735.437,12 7735437,12 Industri Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas (%) 5,0 5,0 5,3 5,6 5,9 6,3 6,3 2,5 Pariwisata 2.5. 1 Kunjungan wisata (jiwa) tahun 2016 47.876 50.000 55000 60000 65000 70000 70000 III ASPEK DAYA SAING 1 Kemampuan Ekonomi 1,1 Otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan,perangkat daerah,kepegawaian dan persandian 1.1. 1 Pengeluaran konsumsi RT perkapita per bulan (Rp) 391,708 415,210 440,123 466,530 494,522 524,193 524,193 1.1. 2 Pengeluaran konsumsi non pangan perbulan (Rp) 324,757 340,995 358,045 375,947 394,744 414,481 414,481 1,2 Pertanian 1.2. 1 Nilai tukar petani (Provinsi Riau) 116,96 116,96 121 121,5 122 122,5 122,5 2 Fasilitas wilayah/infrastuktur 2,1 Perhubungan 2.1. Jumlah terminal bis/ pelabuhan laut/udara RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab IX IX-- 7 - 1 a Terminal bis Darat 2 0 1 0 1 0 4 Rata-Rata Penumpang Transportasi Darat yg Dapat diangkut/dilayani 98% 98% 100% 100% 100% 100% 100% b Pelabuhan Laut 11 0 0 0 0 0 11 Rata-Rata Penumpang Transportasi Laut yg Dapat diangkut/dilayani 95.66% 96% 96% 96% 97% 100% 100% Frekuensi pelayanan angkutan laut (fery) 1.7 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 2 2.1. 2 Panjang jalan Kabupaten (km) 1967,41 2006,76 2046,89 2087,83 2129,59 2172,18 2215,62 2.1. 3 Persentase Jalan dalam kondisi baik 80% 82% 85% 87% 89% 92% 92% 2.1. 4 Persentase Jalan dalam kondisi sedang 35% 32% 30% 28% 26% 25% 25% Persentase Jalan Dalam Kondisi Rusak 30% 24% 22% 20% 19% 17% 17% 2.1. 5 Persentase Rumah tangga dengan sumber penerangan utama (Listrik PLN) 76 78 80 82 84 86 86 2.1. 5 Persentase Rumah tangga dengan sumber air minum utama 36,68 40 45 50 60 70 70 Persentase Desa Terisolir N/A 1% 1% 1% 0% 0% 0% Jumlah Alat Transportasi Pedesaan 36 36 37 37 38 39 39 Persentase Jalan Beraspal di Pedesaan 60% 62% 64% 65% 67% 69% 69% Jumlah Jembatan Penghubung antar pedesaan dan perkotaan 195 unit 200 unit 215 unit 220 unit 220 unit 230 unit 230 unit PEMERINTAHAN UMUM Nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir C B B B BB A A Indeks Kepuasan Masyarakat n/a 70 72 74 75 77 77 Opini BPK terhadap pelaporan keuangan daerah WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Nilai Reformasi Birokrasi n/a CC B B BB BB BB RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 : Bab X X.1 X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN 10.1. Pedoman Transisi Pada masa transisi dimana periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021 ini berakhir, maka untuk menjaga keberlanjutan pembangunan pada periode selanjutnya terutama sekali untuk tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah yang baru, RPJMD ini tetap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan RAPBD Kabupaten Rokan Hilir. Sinkronisasi dalam penyusunan RKPD pada tahun transisi juga tidak boleh terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005 – 2025 dan RPJMN maupun RPJMD Provinsi Riau yang digunakan pada masa tersebut. 10.2. Kaidah Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah maupun stakeholder yang berkepentingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi salah satu acuan bagi SKPD dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih untuk masa lima tahun ke depan. Sudah selayaknya SKPD berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan melalui program kegiatan di setiap SKPD. Gambaran pencapaian target-terget tersebut akan terlihat pada evaluasi-evaluasi yag dilakukan setiap tahunnya. Dari evaluasi ini akan kelihatan target-terget mana yang telah aman tercapai maupun target-target mana yang sedang dalam proses pencapain maupun target-target yang perlu dorongan dan dukungan untuk pencapaiannya. Guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanannya, antara lain : a) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait dokumen RPJMD yang telah disusun kepada stakeholder yang terkait. b) Target-target yang telah tercantum didalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir agar didukung oleh semua SKPD maupun stakeholder melalui berbagai program dan kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, konsistensi, transparansi, inovatif, dan rasa tanggung jawab tinggi. c) RPJMD Kabupaten Rokan Hilir menjadi pedoman dan perhatian bagi seluruh SKPD dalam penyusunan Renstra. d) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.