Peraturan ini berisi 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur penjabaran APBD Kabupaten Rokan Hilir TA 2023.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2023.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. at On Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingket APED adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dare Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mencanai kebutuhan Deerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dane Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjucnya disingkat DBH adalah dana yang kersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun enggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 4. 8.
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daeran.
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 2.148.166.099.483,00 (dua triliun seratus empat puluh delapan milyar seratus enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 2.214.150.000.000,00 (dua triliun dua ratus empat belas milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
Anggaran belanja operasi.sebagaimana dimaksud dalam Pasal € huruza direncanakan sebesar Rp. 1.608.012.543.896,00 (satu trillun enam ratus delapan milyar seratus enam puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: Belanja pegawai; Belanja barang dan jasa; Belanja bunga; Belanja subsidi; Belanja hibah; dan Belanja bantuan sosial. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 795.060.347.475,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima milyar enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh nbu empat ratus tujuh puluh lima rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b a. b. d. e. f.
Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1} huruf a direncanakan sebesar Rp. 795.060.347.475,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima milyar enam puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima), yang terdiri atas :
Anggaran Belanja Barang can Jasa sedagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 687.375.134.086,00 (enam ratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan pulun enam), yang terdiri atas: Belanja Barang; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan Dinas; Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat; dan
Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ruruf e direncanakan sebesar Rp. 68.497.772.335,00 fenam puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluk: tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 57.079.290.000,00 (lima puluh tujuh milyar tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh wibu rupiah), yang terdiri atas:
Membuka PDF…