DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang APBD Tahun 2025.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah yang sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana kcuangan tahunan Dacrah yang ditctapkan dengan Peraturan Dacrah. 9. Pendapatan Dacrah adalah semua hak Daerah yang diakui scbagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kcpada Dacrah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Dacrah guna mendanai kebutuhan Dacrah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Dacrah. Dana Bagi Hasil yang sclanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Dacrah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan Lujuan mengurangi ketimpangan kemampuan kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah. Dana Alokasi Umum yang sclanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Dacrah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Descntralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Dacrah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang mecrupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Dacrah adalah semua kewajiban Pemcrintah Dacrah yang chakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah sctiap pencrimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 3. 4. 5, 6. 7. 8.

Pasal 2

APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 2.619.533.279.824,00 yang terdiri atas pendapatan dacrah, bclanja dacrah, dan pembiayaan dacrah dengan rincian sebagai berikut: a. b. Cc, Pendapatan Dacrah Rp. 2.528.646.813.009,00 Belanja Dacrah Rp. 2.619.533.279.824,00 Defisit/Surplus Rp. (90.886.466.815,00) Pembiayaan Dacrah

1.Penerimaan Rp, 9.582.253.260,00
2.Pengeluaran Rp, 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 9.582.253.260,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (81.304.213.555,00)

Pasal 3

Pendapatan dacrah direncanakan scbesar Rp. 2.528.646.813.009,00 (Dud Triliun Lima Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Rupiah), yang bersumber dari: a. b. C. Pendapatan asli dacrah; Pendapatan transfer; dan Lain-lain pendapatan dacrah yang sah.

Pasal 4

Pendapatan asli dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.766.400.466,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat katus Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pajak dacrah;
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah. Pajak dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp. 150.451.988.432,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu limpat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Retribusi dacrah secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.414.840.000,00 (Dua Milyar Iempat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Hasil pengclolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) whuruf c= direncanakan scbesar kp. 112.432.972.034,00 (Seratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah). Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp. 73.466.600.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (2

(3)(4 (S)

Pasal 5

Pendapatan transfer scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.189.880.412.543,00 (Dua Triliun Seratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta limpat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atlas:

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar dacrah. Pendapatan transfer pemerintah pusat scbagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.090.991.113.000,00 (Dua Triliun Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Pendapatan transfer antar dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.889.299.543,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
(3)

Pasal 6

Lain-lain pendapatan dacrah yang sah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.466.600.000,00 (Tujuli Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a.Pendapatan hibah;
b.Dana darurat; dan
c.Lain-lain pendapatan scsuai dengan ketentuan peraturan pcrundaneg- undangan.

(2)
(3)
(4)Pendapatan hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Lain-lain pendapatan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.466.600.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat katus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan scbesar Rp. 2.619.533.279.824,00 (Dua Triliun Enam Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas: a. b. C. d. Belanja operas}; Belanja modal; Belanja tidak terduga; dan Belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.938.401.070.622,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas: Belanja pegawal; Belanja barang dan jasa; Belanja bunga; Belanja subsidi; Belanja hibah;dan

f.Belanja bantuan sosial. Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a direncanakan sebesar Rp. 1.030.367.329.516,29 (Satu Triltun Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 795.898.488.660,71 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta HKmpat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja subsidi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.015.512.950,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Lima [elas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 44.119.739.495,00 (Empat Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Izempat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). ec 7 f

(2)
(3)(4 (S) (6 (7

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 361.535.448.257,00 (Tiga Ratus Iknam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Iempat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya;dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan scbesar Rp. 62.909.280.644,00 (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan scbagaimana dimaksud pada avat
(1)huruf c direncanakan secbesar Rp. 88.130.604.023,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp. 198.255.957.610,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).
(6)Belanja modal asct tetap lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.589.605.980,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
(7)Belanja modal assct tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 7 hurufc direncanakan scbesar Rp. 10.050.800.302,00 (Sepuluh Milyar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer secbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurul d direncanakan sebesar Rp. 309.545.960.643,00 (Tiga Ratus Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan kcuangan.
(2)Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan secbesar Rp. 15.283.682.843,00 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.262.277.800,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujyuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah yang sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana kcuangan tahunan Dacrah yang ditctapkan dengan Peraturan Dacrah. 9. Pendapatan Dacrah adalah semua hak Daerah yang diakui scbagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kcpada Dacrah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Dacrah guna mendanai kebutuhan Dacrah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Dacrah. Dana Bagi Hasil yang sclanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Dacrah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan Lujuan mengurangi ketimpangan kemampuan kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah. Dana Alokasi Umum yang sclanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Dacrah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Descntralisasi. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Dacrah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang mecrupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Belanja Dacrah adalah semua kewajiban Pemcrintah Dacrah yang chakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan adalah sctiap pencrimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 3. 4. 5, 6. 7. 8.

Pasal 2

1.Penerimaan Rp, 9.582.253.260,00
2.Pengeluaran Rp, 0,00 Pembiayaan Netto Rp. 9.582.253.260,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. (81.304.213.555,00)

Pasal 3

Pasal 4

a.Pajak dacrah;
b.Retribusi daerah;
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d.Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah. Pajak dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa direncanakan sebesar Rp. 150.451.988.432,00 (Seratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu limpat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Retribusi dacrah secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.414.840.000,00 (Dua Milyar Iempat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Hasil pengclolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) whuruf c= direncanakan scbesar kp. 112.432.972.034,00 (Seratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah). Lain-lain pendapatan asli dacrah yang sah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp. 73.466.600.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (2

(3)(4 (S)

Pasal 5

a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.Pendapatan transfer antar dacrah. Pendapatan transfer pemerintah pusat scbagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.090.991.113.000,00 (Dua Triliun Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Pendapatan transfer antar dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 98.889.299.543,00 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
(3)

Pasal 6

a.Pendapatan hibah;
b.Dana darurat; dan
c.Lain-lain pendapatan scsuai dengan ketentuan peraturan pcrundaneg- undangan.

(2)
(3)
(4)Pendapatan hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Lain-lain pendapatan scsuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.466.600.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat katus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 7

Pasal 8

f.Belanja bantuan sosial. Belanja pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a direncanakan sebesar Rp. 1.030.367.329.516,29 (Satu Triltun Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah Dua Puluh Sembilan Sen). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 795.898.488.660,71 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta HKmpat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja subsidi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Belanja hibah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 68.015.512.950,00 (Enam Puluh Delapan Milyar Lima [elas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 44.119.739.495,00 (Empat Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Izempat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). ec 7 f

(2)
(3)(4 (S) (6 (7

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 361.535.448.257,00 (Tiga Ratus Iknam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Iempat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah.
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin.
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung.
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya;dan
6. f.Belanja modal aset tidak berwujud.
(2)Belanja modal tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan scbesar Rp. 62.909.280.644,00 (Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan scbagaimana dimaksud pada avat
(1)huruf c direncanakan secbesar Rp. 88.130.604.023,00 (Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar Rp. 198.255.957.610,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).
(6)Belanja modal asct tetap lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.589.605.980,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
(7)Belanja modal assct tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. O (nol rupiah).

Pasal 10

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer secbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurul d direncanakan sebesar Rp. 309.545.960.643,00 (Tiga Ratus Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan kcuangan.
(2)Belanja bagi hasil scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan secbesar Rp. 15.283.682.843,00 (Lima Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 294.262.277.800,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujyuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah).