DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang pedoman ketertiban umum yang merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan dan merupakan tugas dan kewajiban baik Pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat dan ketertiban umum perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat..

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.
5.Ketertiban Umum adalah suatu kondisi yang memberikan rasa aman, keterjaminan, legalitas, dan ketentraman kepada masyarakat.
6.Tindakan penertiban adalah tindakan yang dilakukan oleh Bupati terhadap warga masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun badan, badan hukumyang kegiatannya tidak memiliki izin atau rekomendasi yang - 10. 11. 12. 13. 14.

(1)
(2)
(1)
(2)diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma susila dan kepetutan dalam masyarakat. Rumah adalah bangunan didirikan oleh siapapun juga baik untuk tempat tinggal, kantor atau untuk kegunaan lainnya. 7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 8. Angkutan jalan adalah sarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan- perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. 9. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan), yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Taman adalah tempat/kawasan yang disediakan sedemikian rupa untuk mendukung keindahan kota dan peristirahatan yang dikelola dan di bawah pembinaan Pemerintah Daerah. Tuntutan adalah tuntutan daerah karena kuasa peraturan perundang- undangan yang melekat padanya untuk melakukan tuntutan baik perdata maupun pidana kepada seseorang, atau kelompok orang, atau badan/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan perundang-undanganan lainnya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Tertib bangunan adalah

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK PENERTIBAN

Pasal 2

Subyek penertiban adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir. Obyek penertiban adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang, atau sekelompok orang, atau badan/badan hukum di Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 3

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir wajib mentaati ketentuan peraturan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maupun norma susila dan kepatutan dalam masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan penertiban.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan, menertibkan perizinan dalam Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 5

Tindakan penertiban perizinan dilakukan terhadap :

a.Penyimpangan terhadap izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik disengaja maupun kelalaian atau kealpaan.
b.Kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan berjalan, menggunakan prasarana jalan, dan berlalu lintas serta mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur serta menertibkan penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan pengoperasian kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder dan beroperasi di kota pada saat-saat tertentu.

Pasal 7

(1)Dalam rangka pengaturan dan penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah memasang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
(2)Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.t

Pasal 8

.Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross) yang hanya diperuntukkan khusus pejalan kaki.

Pasal 9

(1)Setiap kendaraan umum yang beroperasi harus pada rute/trayek jalan dan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas yang telah dipasang.
(2)Setiap orang atau badan hukum dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum bagi kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap pengusaha angkutan dilarang membuat/membangun tempat agen atau pull kendaraan angkutan umum seperti angkutan travel/PO tanpa memiliki izin dan tidak menyediakan lahan/tempat untuk parkir kendaraannya.
(4)Setiap kendaraan bus atau truk barang dilarang beroperasi dijalan-jalan wilayah kota Bagansiapiapi atau jalan lain yang dilarang untuk itu pada jam-jam tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Larangan beroperasi pada jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang dengan rambu-rambu lalu-lintas.
(6)Dalam keadaan tertentu atau kondisi yang mendesak, kendaraan bus atau truk dapat beroperasi pada jalan-jalan diwilayah kota setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(7)Kondisi keadaan tertentu atau kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(8)Setiap orang atau badan hukum yang membawa bahan beracun dengan menggunakan kendaraan yang dapat membahayakan orang atau lingkungan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(9)Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undanagan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Setiap orang/badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum.
(2)Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar/muat barang di pinggir jalan yang dilalui kendaraan umum, kecuali langsung memindahkan barang dari kendaraan ke rumah tempat tinggal, toko, kedai atau warung.
(3)Setiap orang/badan hukum dilarang menumpuk sampah atau kotoran di tepi/badan jalan umum kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan.

Pasal 11

(1)Setiap orang/badan hukum dilarang menggunakan jalan umum untuk kepentingan diluar dari kepentingan umum seperti acara pesta pernikahan, acara hiburan, acara komersil/pameran suatu produk atau sejenis lainnya kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas hanya dapat diberikan sepanjang tidak menganggu kelancaran lalu-lintas serta keselamatan pengguna jalan lainnya.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…