Dalam peraturan ini berisi tentang Pengendalian/Pengawasan dan Pembinaan Usaha Warung Internet di Kabupaten Rokan Hilir sehingga dapat menata, mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Usaha Warung Internet: c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), 1 2. 3.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: l. 2 3. 4 Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat BPMP2T, adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. 5. Pelayanan terpadu kecamatan, yang selanjutnya disebut paten, adalah pelayanan terpadu kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Badan adalah setiap badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum. 8. Penyelenggara warung internet adalah setiap orang/badan yang menyediakan dan/atau mengelola tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Warung internet, yang selanjutnya disebut dengan warnet, adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran. Kios game online, yang selanjutnya disebut game online, adalah tempat usaha berupa toko, kios atau sejenisnya yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa hiburan dan permainan menggunakan internet kepada khalayak umum dengan dipungut bayaran. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Teknologi informasi adalah suatu . teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, megnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem operasi open source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (source code) yang tersebar dan tersedia bebas yang pada umumnya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang mendukung dan/atau membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. 22.Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Peraturan Daerah dimaksudkan untuk enata, mengatur, membina, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet.
Peraturan Daerah bertujuan untuk :
BAB III
Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi sebagai berikut:
BAB IV
Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek sebagai berikut:
Setiap penyelenggara warnet wajib memenuhi standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
BAB V
Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.
Syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagai berikut :
Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama usaha masih berjalan dan sepanjang tidak terjadi perubahan pada :
BAB VI
Setiap komputer untuk usaha warnet wajib menggunakan perangkat lunak legal dan berlisensi dengan ketentuan :
Selain kriteria kenyamanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) penyelenggara warung internet, wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang, meliputi: a. b. Cc. d.
Membuka PDF…