DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Rokan Hilir telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.126/1/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017: . bahwa penyempurnaan sebagimana dimaksud pada hurufb. a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang. lebih tinggi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017:

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan, Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Jalan Merdeka No. 58 Telp. (0767)24287 - 24289 Fax. (0767) 21801 BAGANSIAPIAPI 2. 10. 11. Negara Tahun, 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): S. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438), 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik. Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340): 12, 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576): Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nornor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27, 28. 29, 30. Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil: Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diuban beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541): Peraturan Menteri Dalam Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah:

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017:
32.Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MenetapHan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN' PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.Pendapdtan Rp. 1.799.526.292.400
2.Belanja Rp. 1.549.181.857.680 Surplus// (Defisit) Rp. 250.344.434.720 3. Pantun Daerah:

a.Penerimaan Rp. 25.000.615.200
b.Pengdluaran Rp. 2.000.060.000 Permibiayaan Netto Rp. 23.000.615.200 Sisa LebihiPembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 273.345.049.920

Pasal 2

(l) Pendajatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.Pendapatan Asli Daerah sejumiah Rp. 111.176.179.123
b.Dang Perimbangan sejumlah Rp. 1.481.017.302.277
c.Lainjlain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 207.332.811.000in 4

(2)Pendagatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jerjis pendapatan:
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 29.172.000.000
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 4.650.000.000 isahkan sejumlah Rp. 10.050.000.000 ii-lain pendapatan asli daerah yang sejumlah Rp. 67.304.179.123 Ha | Pengelolaan kekayaan daerah yang dip La Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis gendapatan:
3. a.Dang bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 927.239.275.277
4. b.Dang Alokasi Umum sejumlah Rp. 367.378.643.000
5. c.Danp Alokasi Khusus sejumlah Rp. 186.399.384.000
(3)
(4)Lain-ldin pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(1)
(2)
(1). huruf & terdiri dari jenis pendapatan: a, Hibah sejumlah Rp. 0
1. b.Dana darurat sejumlah Rp. 0
2. c.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sejumlah Rp. 76.750.000.000
3. d.Dang Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 0
4. e.Banfjuan Keuangan dari Propinsi atau dari perjerintah daerah lainnya Rp. 0
5. f.Bantuan Keuangan dari pemerintah sejumlah Rp. 130.582.811.000

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a.Belagja Tidak Langsung sejumlah Rp. 752.975.230.255
b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 796.206.627.425 Tt Belanja|Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenfis Belanja :
a.Belarija Pegawai sejumiah Rp. 477-.232.319.687
b.Belarjja Bunga sejumlah Rp. 0 Cc. Belar ja subsidi sejumlah Rp. 4.065.408.000
d.Belarija Hibah sejumlah Rp. 17.633.470.000 e. Belarja Bantuan sosial sejumlah Rp. 9.500.000.000
f.Belarjja Bagi Hasil sejumlah Rp. ke)
g.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 243.544.032.568
h.Belanja Tidak terduga Rp. 1.000.000.000 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 2 (dad ) .a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 165.209.273.500
b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 393,216.543.221
c.Belanja Modal sejumlah Rp. 237.780.810.704

Pasal 4

13 1 Tt

a.Penerimaan sejumlah Rp. 25.000.615.200 Pembiaypan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari b. Penerimaan sejumlah Rp. 2.000.000.000

(2)Penerifnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
1. a.Sisaj lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 1 sejumlah Rp. 273.345.049.920
2. b.Pendairan dana cadangan sejumlah Rp. 0
3. c.Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipidahkan sejumlah Rp. 0 Rp. (0) Rp. O Rp. 0) d. Pendrimaan Pinjaman daerah sejumlah Pen aan kembali pemberian pinjaman sejumlah e. Pen imaan piutang daerah Sejumlah £
(3)Pengelharan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0
2. b.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 2.000.000.000
3. c.Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0 d. Pempayaran pinjaman daerah sejumlah Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Malam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak|terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : ks

1.LampiranI Ringkasan APBD:
2.LampiranII Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD:
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
4.LampiranIV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan:
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara: V Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan: Lampirgn VII Daftar Piutang Daerah, Lampirgn VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Daerah: 6. 7. 8. Lampiran IX (Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah: 9,
10.LampirdnX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain- lain:
11.Lampirgn XI (Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini, 12, Lampirgn XII Daftar Dana Cadangan Daerah: dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. BUPATI ROKAN HILIR, ttd SUYATNO SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, ttd SURYA ARFAN Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal13 Februari 2017 Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal13 Februari 2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU : (10.13.A/2017)

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturanj Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setjap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan) Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. il 4 suai dengan aslinya KERALA BAGTAN HUKUM DAN HAM ug - SH rr na Tk.I 11 200012 1 0041

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…