DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab 15 (lima belas) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Muatan, Isi dan Hak Cipta; Penggunaan; Peran Masyarakat; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menanamkan rasa kebanggaan kepada Daerah dan kebanggaan’ berbangsa _serta bernegara dipandang perlu untuk menyatakan rasa puji dan syukur yang dilandasi dengan semangat juang yang tidak kenal menyerah untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir;
b.bahwa rasa puji dan syukur serta semangat juang yang dimaksud dalam huruf a di atas diapresiasikan dalam bentuk Himne dan Mars Daerah;
c.bahwa dengan adanya Himne dan Mars Daerah diharapkan dapat menjadi lagu wajib yang diperdengarkan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Himne dan Mars Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Replubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Replubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIMNE DAN MARS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 on Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD_ dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Himne adalah lagu dalam bentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.Mars adalah lagu yang mampu menggelorakan semangat membangun masyarakat mencapai masa depan yang lebih baik.

Pasal 2

(1)Himne dan Mars Daerah merupakan salah satu lambang dan identitas daerah yang dimaksudkan untuk membangkitkan rasa cinta kepada Kabupaten Rokan Hilir.
(2)Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir merasa lebih memiliki terhadap Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II

MUATAN, ISI DAN HAK CIPTA

Pasal 3

(1)Muatan Himne Daerah berisikan pujian, doa dan harapan untuk saat ini dan dimasa mendatang demi keberlangsungan daerah.
(2)Muatan Mars Daerah berisikan semangat dan keterpaduan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Pasal 4

(1)Himne dan Mars Daerah adalah gubahan H. Misran Rais.
(2)Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I] yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Hal-hal yang terkait dengan hak cipta Himne dan Mars Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 6

(1)Himne dan Mars Daerah diperdengarkan dan/atau dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya.
(2)Himne dan Mars Daerah wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
1. a.pada acara resmi Daerah;
2. b.sebagai penghormatan kepada tamu atau pejabat daerah maupun pusat dalam acara resmi Pemerintah Daerah,
3. c.pada rangkaian program pendidikan dan pengajaran; dan
4. d.pada acara kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
(3)Himne dan Mars Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Kepala Daerah dengan mitra kerja /padan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 7

Setiap orang yang hadir pada saat Himne dan Mars Daerah diperdengarkan dan/atau dinyanyikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib berdiri dengan sikap sempurna.

Pasal 8

Ketentuan tata cara penggunaan Himne dan Mars Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Setiap orang dan/atau warga Kabupaten Rokan Hilir berhak dan wajib memelihara, menjaga dan menggunakan Himne dan Mars sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bersama DPRD melaksanakan penyebarluasan dan sosialisasi Himne dan Mars Daerah kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
(2)Penyebarluasan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat lebih membangkitkan semangat membangun dan kepedulian terhadap Kabupaten Rokan Hilir yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…