DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 9 (sembilan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Tujuan Perubahan; Pemerintah Kepenghuluan; Pembagian Wilayah Kepenghuluan; Batas Wilayah Kepenghuluan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyebutan kepenghuluan telah digunakan dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir;
c.bahwa dengan semangat otonomi daerah dan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu kembali mengangkat istilah penamaan Melayu untuk Desa di Kabupaten Rokan Hilir;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyebutan Nama Desa menjadi Kepenghuluan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEBUTAN NAMA DESA MENJADI KEPENGHULUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3.Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
4.Penghulu adalah pejabat Pemerintah Kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Kepenghuluan adalah Aparatur Pemerintah Kepenghuluan yang membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
6.Wilayah atau Dusun adalah bagian wilayah dalam Kepenghuluan yang merupakan wilayah penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan.

BAB II

TUJUAN PERUBAHAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini penamaan Desa di wilayah Daerah diubah menjadi Kepenghuluan.
(2)Perubahan penamaan Desa menjadi Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melestarikan penamaan lama yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir.
(3)Perubahan penamaan Desa menjadi Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menata kembali penamaan dalam bahasa melayu untuk desa dengan sebutan Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

PEMERINTAH KEPENGHULUAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Kepenghuluan terdiri dari:
1. a.Penghulu; dan
2. b.Perangkat Kepenghuluan.
(2)Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan gelar Datuk melalui Lembaga Adat Melayu Riau Daerah.
(3)Pemberian gelar datuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBAGIAN WILAYAH KEPENGHULUAN

Pasal 4

(1)Dalam wilayah Kepenghuluan dapat dibentuk Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang merupakan bagian wilayah kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
(2)Pembentukan Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga ditetapkan dengan Peraturan Penghulu.

BAB V

BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN

Pasal 5

Batas wilayah Kepenghuluan tetap mengacu pada batas Desa sebelum terjadi perubahan penamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, maka seluruh Desa yang ada di Daerah berubah penamaannya dan sebutannya menjadi Kepenghuluan dan segala yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan harus menyesuaikan seperti plang kantor, kop surat, stempel dan atribut lainnya.

Pasal 7

Semua keputusan dan peraturan di desa dan di Daerah yang menggunakan penyebutan nama desa atau kepenghuluan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2023 AFRIZAL SINTONG Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, FAUZI EFRIZAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU: (10.39.C/2023) BUPATI ROKAN HILIR,

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014