DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 120

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang pedoman bangunan gedung yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian bangunan dengan lingkungan serta sesuai dengan peruntukannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan2. Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501), 4. . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa5. Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833): . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang6. Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik 4 10. 11. 12. 13. 14. 15 16. Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880): Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247): 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168): 9. N Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahu n 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372), Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi: .Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/1993 tentang Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri dalam Rangka Penanaman Modal, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. 2. 3. 10. li. 12. 13. 14. 15. 16. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Rokan Hilir adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dinas Teknis adalah Dinas Teknis yang Berwenang di Bidang Bangunan Gedung Kabupaten Rokan Hilir. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis Kabupaten Rokan Hilir.6. Petugas adalah Seorang atau lebih yang di tunjuk dalam Lingkungan Dinas Teknis untuk tugas Penyelenggaran Bangunan Gedung di Wiliyah Rokan Hilir. 7. Perencana atau Perancang Bangunan adalah Seseorang atau badan yang ahli dalam bidang Arsitektur yang memiliki izin kerja. Perancana Struktur adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang Struktur/Konstruksi bangunan yang memiliki izin kerja. 9. Perancana Instalasi dan Perlengkapan Bangunan adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bida Instalasi dan perlengkapan bangunan yang memiliki 1zim bekerja. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang fungsi nya untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan dinas pemerintah dan/atau Pemda yang menjadi dan/atau akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan atau/APBD dan atau/Sumber pembiayaan lainnya. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Rumah Susun adalah Bangunan gedung bertingkat yang di bangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Bangunan Gedung Berderet adalah bangunan gedung yang terdiri dari lebih dari 2 (Dua) dan paling banyak 20 (Dua Puluh) induk bangunan yang bergandengan dan atau sepanjang 60 m (Enam Puluh Meter). 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kabupaten. Garis Sempadan Jalan, yang selanjut disingkat GSJ, adalah garis yang merupakan batas ruang milik jalan. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun. Kaviing/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian baik pembangunan bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi. Garis Sempadan Bangunan yang Selanjutnya disebut GSB adalah garis pada halaman pekarangan bangunan yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya dapat disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara Juas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan/Daerah Perencanaan yang Dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya dapat disingkat KLB, adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan. Koefisien Daerah Hijau, yang selanjutnya dapat disingkat KDH, adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas daerah hijau dengan luas kavling/pekarangan. Koefisien Tapak Basement, yang selanjutnya disingkat KTB, adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basement dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Bangunan dan Lingkungan. Keterangan Rencana Kabupaten, yang selanjutnya disingkat KRK, adalah Informasi tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada Lokasi tertentu.

32.Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan. 33.Pertandaan adalah suatu Bangun-Bangunan yang berfungsi sebagai Sarana Informasi atau Reklame.
34.Menara Telekomunikasi adalah Bangun-Bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat Telekomunikasi yang Desain/Bentuk Konstruksinya disesuaikan dengan Keperluan Kelengkapan Komunikasi. 35.Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB, adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini antara lain kegiatan peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan penggunaan bangunan.
36.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawi Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi Wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah. 37.Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan dinas pemerintah/Pemerintah Daerah yang menjadi/ akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau APBD dan/atau sumber pembiayaan lainnya.
38.Garis Sempadan Bangunan, yang selanjutnya disingkat GSB, adalah garis ada kapling yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepisungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun.
39.Permohonan Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat PIMB, Gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada Pemerintah Kota untuk mendapatkan IMB.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Bangunan diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan keserasian bangunan dengan lingkungannya serta sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 3

Pengaturan mengenai bangunan bertujuan untuk : a. b. C. mewujudkan bangunan yang tertata sesuai dengan peruntukan. mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. . mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.d.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah Meliputi : a. b. Cc. Wewenang, Tanggung jawab dan kewajiban, Fungsi Bangunan Gedung, Persyaratan Bangunan Gedung,

d.Penyelengaraan Bangunan Gedung,
e.Peran Masyarakat,
f.Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung,
g.Sistem Informasi dan Data, dan
h.Sanksi.

BAB III

FUNGSI BANGUNAN

Pasal 5

(1)Fungsi bangunan meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus.
(2)Bangunan fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara.
(3)Bangunan fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mesjid, musholla, rumah suluk, gereja, pura, wihara dan kelenteng.
(4)Bangunan fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk perkantoran non pemerintah, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan penyimpanan, gardu PLN serta bangunan telekomunikasi.
(5)Bangunan fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk perkantoran pemerintah, pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, olah raga dan pelayanan umum.
(6)Bangunan fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri.
(7)Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Pasal 6

(1)Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dicantumkan dalam Izin Mendirikan Bangunan.
(3)Perubahan fungsi bangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN BANGUNAN

Pasal 7

(1)Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.
(2)Persyaratan admnistratif bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, dan Izin Mendirikan Bangunan. 4,
(3)Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan, peruntukan bangunan dan persyaratan keandalan bangunan. (4 Penggunaan ruang diatas dan atau di bawah tanah dan atau air untuk bangunan harus memiliki zin penggunaan sesuai ketentuan yang berlaku.
(5)Persyaratan administratif dan teknis untuk bangunan adat, bangunan permanen, bangunan semi permanen, bangunan darurat dan bangunan yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial dan budaya setempat.

Pasal 8

(1)Setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi:
1. a.Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah:
2. b.Status kepemilikan bangunan, dan ,
3. c.Izin Mendirikan Bangunan, dan
4. d.Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan atau bagian bangunan.
(3)Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfataan.

Pasal 9

(1)Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
(2)Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Persyaratan peruntukan dan Intensitas bangunan meliputi peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.
(2)Pembangunan dan pemanfaatan bangunan harus sesuai dengan persyaratan peruntukan lokasi yang diatur dalam :
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir,
2. b.Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir,
3. c.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
(3)Bangunan yang dibangun diatas dan atau di bawah tanah, air dan atau fungsi lindung kawasan, dan atau fungsi prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
(4)Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Pasal 11

(1)Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.
(2)Persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan atau bagian bangunan yang dibangun dibawah permukaan tanah harus mempertimbangkan keamanan, kesehatan dan daya dukung lingkungan yang dipersyaratkan.
(3)Bangunan tidak boleh melebihi ketentuan maksimum kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan pada lokasi yang bersangkutan.

Pasal 12

(1)Persyaratan jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :
1. a.Garis sempadan bangunan dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi:
2. b.Jarak antara bangunan dengan batas-batas persil dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang di izinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang di berlakukan per Kaveling,per Persil, dan/atau per Kawasan.
(2)Persyaratan jarak bebas bangunan atau bagian bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan dan tidak mengganggu fungsi utilitas kota serta pelaksanaan pembangunannya.

Isi peraturan

Teks120PDFHirarki

Memuat teks peraturan…