DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang pedoman organisasi dan tata kerja badan pengelola keuangan dan aset untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, kekayaan daerah serta aset daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): b. 2.

4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741):
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam dan seluruh perubahannya. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4.Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunya wilayah kerja tertentu. 7.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah.
9.Esselonering adalah tingkat jabatan struktur.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi BPKAD terdiri dari :
1. a.Kepala Badan,
2. b.Sekretariat:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
  2. 2.Sub Bagian Keuangan.
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan dan Program:
3. c.Bidang Anggaran:
  1. 1.Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer:
  2. 2.Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran.
4. d.Bidang Perbendaharaan:
  1. 1.Sub Bidang Belanja Daerah,
  2. 2.Sub Bidang Kas Daerah.
5. e.Bidang Akuntansi dan Pelaporan:
  1. 1.Sub Bidang Akuntansi:
  2. 2.Sub Bidang Pelaporan. f Bidang Pengelolaan Aset:
  3. 1.Sub Bidang Analisa dan Pengadaan Aset:
  4. 2.Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset.
6. g.Unit Pelaksana Teknis: dan
7. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Organisasi BPKAD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

(1 BPKAD merupakan unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelola keuangan dan aset daerah.

(2)BPKAD dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

BPKAD mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPKAD mempunyai fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah: b.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah, C. perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis dibidang anggaran: d.perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perbendaharaan,
e.perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang akuntansi dan pelaporan: f£. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengelolaan aset:
g.penyelenggaraan urusan kesekretariatan:
h.pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan,
i.pembinaan kelompok jabatan fungsional, dan
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 7

(l) Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis pada BPKAD sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
(3)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada BPKAD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BPKAD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

ESELONISASI

Pasal 10

(1)Kepala merupakan jabatan struktural Eselon ILb.
(2)Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon IILa.
(3)Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IILb.
(4)Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV.a,

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2)Kepala BPKAD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3)Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala BPKAD serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(4)Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BPKAD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (S5) Kepala BPKAD wajib menyampaikan laporan kepada atasan dan tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(6)Uraian tugas Jabatan di lingkungan BPKAD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…