DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak sesuai lagi dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber 1. pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, b. maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi daerah di Kabupaten Rokan Hilir sudah tidak sesuai lagi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, 1

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 3.

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):N Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan :— RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 21) diubah sebagai berikut : 1. 2. 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 7 Tingkat Penggunaan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan/ atau kelas pasar yang disediakan/ dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan/ dinikmati oleh subjek retribusi. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 8

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut,
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, Ketentuan Pasal 9 disempurnakan menjadi sebagai berikut : “Pasal 9 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2017 Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 2017 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU : suai dengan aslinya KERALA BAGTAN HUKUM DAN HAM TCE SH N - ang na Tk.I 11 200012 1 0041 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka menuju pusat pelayanan pasar di Kabupaten Rokan Hilir,diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pasar sehingga diperlukan biaya operasional yang sebagian besar berasal dari retribusi Pelayanan Pasar. Dalam merumuskan besaran retribusi pasar tidak semata-mata hanya berdasarkan satu faktor saja, akan tetapi juga didasari dengan kelas pasar dan luas tempat berdagang yang tersedia.

1.Kelas Pasar :

a.Pasar Kelas 1 (satu) adalah bangunan pasar permanen yang memiliki lebih dari satu lantai (bertingkat) b.Pasar Kelas 2 (dua) adalah bangunan pasar permanen yang tidak bertingkat.
c.Pasar Kelas 3 (tiga) adalah bangunan pasar permanen yang tidak bertingkat dan aktifitas pasar secara mingguan.
1. 2.Luas : Ukuran bangunan dalam m? (meter persegi) yang dijadikan kios/los/meja atau lapak. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…