MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2007 Nomor 02), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah dengan redaksi angka dan ditambah dengan angka 11,12,13,14,15,16,17,18,19 dan 20, sehingga Pasal 1 berbunyi :
“Pasal 1 Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hilir:
5.Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Rokan Hilir:
6.Bank adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir:
7.Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir,
8.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir,
9.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir:
P ON
10.RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Bank Perkraditan Rakyat Rokan Hilir adalah Pemegang Kekuasaan tertinggi yang selanjutnya di singkat RUPS.
11.Modal Daerah adalah kekayaan pemerintah daerah yang belum dipisahkan baik berwujud, uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat- surat berharga dan hak-hak lainnya.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha dengan pihak ketiga dengan prinsip yang saling menguntungkan.
13.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir yang disingkat dengan PD BPR Rokan Hilir adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir.
14.Modal Dasar adalah authorized capital yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran dasar pemeritah daerah yang sudah mendapatkan pengesaan dari intansi yang berwenang:
15.Modal Disetor adalah paid up capital yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya,
16.Pembagian laba adalah pembagian deviden kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki atau modal yang disetorkan:
17.Cadangan Umum adalah general reserve yaitu cadagan yang dibentuk dan penyisihan laba ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar,
18.Cadangan Tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS:
19.Dana Kesejahteraan adalah balas jasa yang diterima oleh karyawan dalam bentuk selain upah atau gaji langsung yang diperoleh dari hasil pembagian laba,
20.Jasa Produksi adalah laba bersih bank yang dibagikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang dilakukan selama setahun.
. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi : “Pasal 8 2.
(1)Modal Dasar PD. BPR Rokan Hilir ditetapkan sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
(2)Sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan total modal disetor sebesar Rp. 14,850,000,000,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari kepemilikan :
a.Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir : Rp.14,650,000,000,-f(empat belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah):
b.PT. Bank Riau Kepri : Rp.200,000,000,-(dua ratus juta rupiah).
(3)Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dipisahkan.
3.Ketentuan Pasal 11 Ayat (5) hurufj diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi :
“Pasal 11
(1)PD. BPR Rokan Hilir dipimpin oleh Direksi yang berjumlah sekurang- kurangnya 2 (dua) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
(2)Direksi bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham melalui Badan Pengawas.
(3)Antara sesama Direksi dan atau antara Direksi dan Badan Pegawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, dan jika hubungan dimaksud terjadi setelah pengangkatan maka untuk melanjutkan jabatan salah satu diantaranya harus mengundurkan diri.
(4)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Rokan Hilir atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Rokan Hilir.
(5)Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a.Berpendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau sarjana muda atau telah menyelesaikan minimal 110 SKS dalam pendidikan S-1,
b.Paling sedikit 50965 (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi memiliki pengalaman sebagai pejabat dibidang operasional perbankan paling sedikit selama 2 (dua) tahun, . Memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi, . Lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia, . Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mempunyai akhlak serta moral yang baik,
g.Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara,
h.Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan,
i.Sehat jasmani dan rohani, j- Umur Maksimal 56 tahun.
4.Ketentuan Pasal 13 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi :
“Pasal 13
(1)Pengganti dan/atau perpanjangan masa jabatan anggota Direksi, calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
(2)PD. BPR Rokan Hilir wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi yang telah disetujui Bank Indonesia paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia.
c d e f.
(3)Direksi PD. BPR Rokan Hilir diangkat oleh kepala daerah berdasarkan RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.
5.Ketentuan Pasal 24 Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi :
(1) (2)
(3)“Pasal 24 Pengganti dan/atau perpanjangan masa jabatan anggota Badan Pengawas, calon anggota anggota Badan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
PD. BPR Rokan Hilir wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat anggota Badan Pengawas yang telah disetujui Bank Indonesia paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia. Badan pengawas PD. BPR Rokan Hilir diangkat oleh kepala daerah berdasarkan RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6.Ketentuan Pasal 40 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi :
(1) (2) (3) (4)
(5)“Pasal 40 Laba Bersih PD. BPR Rokan Hilir yang telah disyahkan oleh RUPS setelah dipotong pajak, pembagianya ditetapkan sebagai berikut :
a.Bagian laba untuk pemegang saham 50.00 Yo
b.Cadangan Umum 15.00 Yo
c.Cadangan Tujuan 15.00 Yo
d.Dana Kesejahteraan 10.00 Yo
e.Jasa Produksi 10.00 Yo Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya, Cadangan umum dan tujuan adalah pemupukan modal dan untuk pengembangan usaha PD. BPR Rokan Hillir pada masa yang akan datang, Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun pengurus dan karyawan, sosial dan lain sebagainya diatur tersendiri oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas, Jasa Produksi dibagikan kepada pengurus dan karyawan PD. BPR Rokan Hilir yang penggunaanya diatur dan ditetapkan oleh Direksi.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir, € Ditetapkan di Bagansiapiapi i 2014 ? Diundangkan di Bagansiapiapi 2, tayegi- LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 5 ka 14 Pebruar OKAN AJN tanggal 14 Pebruari 2014 ARIS DAERAH t AK c(SETDA 4 IR FIRDAUS Tora 53 £, 1. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR O2 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN ROKAN HILIR UMUM Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir (PD. BPR ROHIL) merupakan salah satu perusahaan daerah yang bergerak dibidang keuangan dan perbankan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu memdorong pertumbuhan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah dengan membantu membiayai pembangunan dan modernisasi ekonomi di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam, Maka dengan terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir diadakan kesepakatan antara Pemeritah Kabupaten Bengkalis dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Nota Kesepakatan No. 180/HK/2003 dan 06/HK/2003 Tanggal 22 Agustus 2003 tentang Penyerahan Asset dan Kepemilikan PD. BPR Kubu dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonomi telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah kabupaten mulai menyempurnakan produk hukum daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasar Pasal 8, Pasal 11 ayat (5) huruf j, Pasal 13 ayat (3), Pasal 24 ayat
(3)dan Pasal 40 ayat (1) sehingga Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir sudah tidak sesuai lagi maka perlu diubah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1