DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

regulasi_utama

Ringkasan

Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air, d. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik1 Indonesia Tahun 1945: . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang2. Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880):

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber5. Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), . Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang6. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161), . Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor O17. Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air: . Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan8. Kehutanan Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. NUR 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Baku Mutu Air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada danatau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan lainnya. Baku Mutu Air Limbah, yang selanjutnya disingkat BMAL adalah batas maksimum kadar, beban dan debit air limbah yang diperbolehkan dibuang kelingkungan. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturanperundang-undangan. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkandalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalamrangka pengendalian pencemaran air. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapaikualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitasair tetap dalam kondisi alamiahnya. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhlukhidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yangtelah ditetapkan. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatusumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkanair tersebut menjadi cemar. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 8. 9.
25.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan berdasarkan asas: kelestarian dan keberlanjutan: keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kehati-hatian: keadilan, kebijakan insentif dan/atau disinsentif, dan partisipatif.

Pasal 3

Pengendalian pencemaran air dimaksudkan untuk menjaga kelestarian fungsi air dan menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 4

Pengendalian pencemaran air bertujuan untuk: melindungi sumber air dari pencemaran, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjaga kelestarian fungsi sumber air, menjaga kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air, memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air, dan

f.memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air.

Pasal 5

Ruang lingkup pengendalian dan pencemaran air yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: Pengelolaan Kualitas Air, Pengendalian Pencemaran Air, Perizinan: Pemantau Kualitas Air, Penyediaan informasi, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana.

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah meliputi:
1. a.Penyusunan rencana pendayagunaan air:
2. b.Pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air: dan
3. c.Menetapkan mutu air sasaran. b. c. d. e. f. g. a. b. Cc. d. e. a. b. d. e. f. 1
(2)Bupati melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air di Daerah.
(3)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
(4)Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait. Umum Pasal 7
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air,
2. b.menetapkan daya tampung beban pencemaran,
3. c.menetapkan persyaratan perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah,
4. d.memantau kualitas air pada sumber air, dan
5. e.memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
(3)Untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air di Daerah.
(2)Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan identifikasi sumber pencemar air.
(3)Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
1. a.Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang imempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut,
2. b.Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut: Cc. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut: dan
3. d.Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
(2)Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penetapan kelas air pada sumber air yang berada pada wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Bupati menetapkan Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air di Daerah untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ dengan Peraturan Bupati.
(2)Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:
1. a.kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya,
2. b.baku mutu air untuk sungai dan muara,
3. c.baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk, dan
4. d.beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
(3)Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
(4)Pelaksanaan proses penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (S5) Penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Bupati menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
(2)Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a.status mutu air dan/atau status trofik air, b.sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan/atau c.pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 13

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan sebagai dasar:

a.penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan,
b.penetapan izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, C. penetapan kebijakan kabupaten dalam pengendalian pencemaran air,
d.penetapan rencana tata ruang wilayah, dan
e.penentuan mutu air sasaran.

Pasal 14

(1)Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Pemerintah Daerah dapat menggunakan BMAL dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
(2)Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 15

Bupati wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber5. Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), . Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang6. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161), . Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor O17. Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air: . Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan8. Kehutanan Nomor : 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. NUR 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Rokan Hilir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Baku Mutu Air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada danatau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan lainnya. Baku Mutu Air Limbah, yang selanjutnya disingkat BMAL adalah batas maksimum kadar, beban dan debit air limbah yang diperbolehkan dibuang kelingkungan. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturanperundang-undangan. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkandalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalamrangka pengendalian pencemaran air. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapaikualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitasair tetap dalam kondisi alamiahnya. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhlukhidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yangtelah ditetapkan. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatusumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkanair tersebut menjadi cemar. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 8. 9.
25.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

f.memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran air.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kualitas air di Daerah meliputi:
1. a.Penyusunan rencana pendayagunaan air:
2. b.Pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air: dan
3. c.Menetapkan mutu air sasaran. b. c. d. e. f. g. a. b. Cc. d. e. a. b. d. e. f. 1
(2)Bupati melakukan koordinasi pengelolaan kualitas air pada air dan/atau sumber air di Daerah.
(3)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
(4)Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait. Umum Pasal 7
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di Daerah.
(2)Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air,
2. b.menetapkan daya tampung beban pencemaran,
3. c.menetapkan persyaratan perizinan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah,
4. d.memantau kualitas air pada sumber air, dan
5. e.memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
(3)Untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menugaskan Kepala Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air di Daerah.
(2)Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan identifikasi sumber pencemar air.
(3)Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
1. a.Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang imempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut,
2. b.Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut: Cc. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut: dan
3. d.Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
(2)Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penetapan kelas air pada sumber air yang berada pada wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Bupati menetapkan Daya tampung beban pencemaran air pada sumber air di Daerah untuk sungai, muara, danau, waduk, dan/atau situ dengan Peraturan Bupati.
(2)Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan:
1. a.kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya,
2. b.baku mutu air untuk sungai dan muara,
3. c.baku mutu air serta kriteria status trofik air untuk situ, danau, dan waduk, dan
4. d.beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
(3)Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukan besarnya kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
(4)Pelaksanaan proses penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas. (S5) Penetapan pedoman perhitungan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Bupati menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
(2)Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a.status mutu air dan/atau status trofik air, b.sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan/atau c.pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 13

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan sebagai dasar:

a.penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan,
b.penetapan izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air, C. penetapan kebijakan kabupaten dalam pengendalian pencemaran air,
d.penetapan rencana tata ruang wilayah, dan
e.penentuan mutu air sasaran.

Pasal 14

(1)Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Pemerintah Daerah dapat menggunakan BMAL dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
(2)Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan BMAL yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.