DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 43 (empat puluh tiga) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penetapan Cadangan Pangan Daerah; Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah; Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Krisis Pangan; Sistem Informasi Cadangan Pangan; Peran Serta Masayarakat dan Perusahaan; Pengawasan dan Pelaporan; Kerja Sama; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3992) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 __ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Jalan Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Telp/Fax (0767) 8001425 BAGANSIAPIAPI 3. . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang6. Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); . Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang7. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206); . Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 20188. tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran daerah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor :13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR Menetapkan dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di Daerah, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Kepenghuluan dan Cadangan Pangan Masyarakat. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Cadangan Pangan Kepenghuluan adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Kepenghuluan. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
20.Gejolak Harga Pangan adalah gejolak harga Pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
21.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
22.Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan berdasarkan asas: kedaulatan; kemandirian; ketahanan; keamanan; manfaat; pemerataan,; berkelanjutan; . keadilan; dan ketepatan. mo AO op

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan di daerah, meliputi:

a.meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat;
b.meningkatkan akses pangan masyarakat; dan
c.memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan pangan Pemerintah Daerah sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya Masyarakat;
b.menjamin pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan tepat sasaran; dan
c.mengantisipasi dan menanggulangi terjadi keadaan rawan Pangan Daerah.

Pasal 5

(1)Sasaran Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan seluruh masyarakat yang mengalami situasi kerawanan Pangan.
(2)Situasi rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: penetapan Cadangan Pangan; pelaksanaan Cadangan Pangan; kesiapsiagaan dan Penanggulangan Krisis Pangan; sistem informasi Cadangan Pangan; peran serta Masyarakat dan perusahaan; kerja sama; pengawasan dan pelaporan; dan . pembiayaan.Ta mono op

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komoditi pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Pasal 8

(1)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan:
1. a.produksi pangan pokok tertentu;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
2. b.potensi sumber daya Pangan Daerah.

Pasal 9

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(1), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan: kearifan lokal di masyarakat; pola konsumsi; tingkat konsumsi masyarakat; pertimbangan terhadap penyusutan jumlah dan penurunan mutu Pangan; dan
1. e.jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. a. c. d.

Pasal 10

(1)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilakukan paling sedikit 1] (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DAERAH

Pasal 11

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilakukan melalui tahapan: pengadaan; pengelolaan; penyaluran; dan pelepasan. a. d.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…