DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten rokan hilir dalam penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien, dan pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratauran Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Katimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang- undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lefnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): 1 2. 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4723): 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828): 5, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 8. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIRN Menetapkan : dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH . "KABUPATEN ROKAN HILIR

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir, 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk rnelaksanakan penanggulangan bencana. 7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa. yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 8

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Pasal 3

(1)BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan, secara. ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas : a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas serta rekontruksi secara adil dan setara: b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana: . menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana: ce. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana: f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang:

8.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan

h.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan, . (1 Prosedur tetap penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur dengan Peraturan Bupati. oo

Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi: a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungs idengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien: dan b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI ”.

Pasal 6

Susunanorganisasi BPBD terdiri atas :

a.Kepala:
b.Unsur pengarah: dan
c.Unsur pelaksana.

Pasal 7

(1)Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan benaca dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
(2)Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
(2)Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan kepada— Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
(3)Unsur pengarah BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah,
2. b.Pemantauan penyelenggaraan penanggulanan bencana daerah: dan
3. c.Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

(1)Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
(2)Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD,
(3)Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, yang berasal dari: a.5 (lima) orang pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulan bencana,
1. b.4 (empat) orang dari masyarakat profesional di daerah. 4
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)Penetapan Unsur Pengarah BPBD dilakukan melalui mekanisme: sebagai berikut :
1. a.Anggota unsur pngarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang- undangan yang berlaku:
2. b.Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. 1.Warga Negara Indonesia,
  2. 2.Sehat rohani dan jasmani:
  3. 3.Berkelakuan baik:
  4. 4.Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi- tingginya 60 (enam puluh) tahun.
  5. 5.Memiliki wawasan kebangsaan:
  6. 6.Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penyelenggaraan bencana:
  7. 7.Memiliki integritas tinggi:
  8. 8.Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik:
  9. 9.Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, dan
  10. 10.Berdomisili di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media. (5 Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen, yang ditunjuk/ ditetapkan oleh Kepala BPBD.
(6)Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD.
(7)Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan Uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif, Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan peundang-undangan dan masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarkat profesional selama 5 (lima) tahun. Ketentuan tentang pemberhentian anggota dan pergantian antar waktu anggota .unsur pengarah berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD, Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 11

(1)Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
1. a.Pra bencana,
2. b.Saat tanggap darurat, dan
3. c.Pasca bencana.
(2)Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Koordinasi:
2. b.Komando, dan
3. c.Pelaksana.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…