DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi Keuangan Kepenghuluan adalah semua hak dan kewajiban kepenghuluan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan kepenghuluan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN KEPENGHULUAN.

BAB I

| KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Pemerintah daerah, adalah pemerintah kabupaten Rokan Hilir terdiri dari Bupati Rokan Hilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 10. 11. 12. 13. 14, 15. 16. 17. Camat adalah pimpinan kecamatan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kecamatan pada kabupaten Rokan Hilir. 4. Kepenghuluan dan Kepenghuluan Adat yang selanjutnya disebut Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPKep, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan kepenghuluan. 8. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah 9. dalam kepenghuluan yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan. Keuangan Kepenghuluan adalah semua hak dan kewajiban Kepenghuluan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kepenghuluan. Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kepenghuluan. Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disebut RKPKep, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan, selanjutnya disebut APBKep, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kepenghuluan. Dana Kepenghuluan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kepenghuluan yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Kepenghuluan, selanjutnya disingkat ADKep, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan adalah Penghulu atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kepenghuluan.
18.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan yang selanjutnya disingkat PTPKKep adalah unsur perangkat kepenghuluan yang membantu Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kepenghuluan.
19.Sekretaris Kepenghuluan adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kepenghuluan.
20.Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
21.Bendahara adalah unsur staf sekretariat kepenghuluan yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kepenghuluan.
22.Rekening Kas Kepenghuluan adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kepenghuluan yang menampung seluruh penerimaan Kepenghuluan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kepenghuluan pada Bank yang ditetapkan.
23.Penerimaan Kepenghuluan adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kepenghuluan yang masuk ke APBKep melalui rekening kas kepenghuluan.
24.Pengeluaran Kepenghuluan adalah Uang yang dikeluarkan dari APBKep melalui rekening kas kepenghuluan.
25.Surplus Anggaran Kepenghuluan adalah selisih lebih antara pendapatan kepenghuluan dengan belanja kepenghuluan.
26.Defisit Anggaran Kepenghuluan adalah selisih kurang antara pedapatan kepenghuluan dengan belanja kepenghuluan.
27.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28.Peraturan Kepenghuluan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KEPENGHULUAN

Pasal 2

(1)Keuangan kepenghuluan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2)Pengelolaan keuangan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 1

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEPNGHULUAN :

Pasal 3

(1)Penghulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kepenghuluan dan mewakili Pemerintah Kepenghuluan dalam kepemilikan kekayaan milik kepenghuluan yang dipisahkan.
(2)Penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKep,
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)1
1. b.menetapkan PTPKKep:
2. c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kepenghuluan,
3. d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKep, dan
4. e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKep. Penghulu dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kepenghuluan, dibantu oleh PTPKKep.

Pasal 4

PTPKKep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kepenghuluan,terdiri dari :

a.Sekretaris Kepenghuluan:
b.Kepala Urusan: dan
c.Bendahara. PTPKKep sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) ditetapkan dengan Keputusan Penghulu.

Pasal 5

Sekretaris Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kepenghuluan. Sekretaris Kepenghuluan selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKep, b.menyusun Rancangan Peraturan Kepenghuluan tentang APBKep, perubahan APBKep dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKep:
c.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKep:
d.menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKep, dan
e.melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKep.

Pasal 6

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya:
b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan yang telah ditetapkan di dalam APBKep:
c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan:
d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan:
e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Penghulu: dan
f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

(1)Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
(2)Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kepenghuluan dan pengeluaran pendapatan kepenghuluan dalam rangka pelaksanaan APBKep.
(1)APBKep,terdiri atas :
1. a.Pendapatan Kepenghuluan,
2. b.Belanja Kepenghuluan: dan
3. c.Pembiayaan Kepenghuluan.
(2)Pendapatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
(3)Belanja Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
(4)Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KEPENGHULUAN , Pasal 8

Pasal 9

(1)Pendapatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kepenghuluan yang merupakan hak kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kepenghuluan. 1
(2)Pendapatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
1. a.Pendapatan Asli Kepenghuluan (PAKep):
2. b.Transfer: dan
3. c.Pendapatan Lain-Lain.

Pasal 10

(1)Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
1. a.dana Kepenghuluan:
2. b.bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah,
3. c.alokasi Dana Kepenghuluan (ADK) / ADD:
4. d.bantuan Keuangan dari APBD Provinsi: dan
5. e.bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
(2)Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
(3)Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKep tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan . penggunaan paling sedikit 70”6 (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30746 (tiga puluh perseratus).
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C, terdiri atas jenis :
1. a.hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan
2. b.lain-lain pendapatan Kepenghuluan yang sah.

Pasal 11

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga. Lain-lain pendapatan Kepenghuluan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kepenghuluan.

Pasal 12

Belanja kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kepenghuluan yang merupakan kewajiban kepenghuluan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kepenghuluan. (1 1 Belanja kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kepenghuluan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…