Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan can Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Larnpiran dan merupeasan bagian yang tidak terpisahxan deri Poratuyes: “Massa po, dari:
a.Lampiran | LRA Terdiri Atas;
rR Lampiran [.1 Lampiran | 2 Lampiran 1.3 Lampiran I.4 Lampiran IJ Lampiran II] Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VII Lerapiran [X Lampiran X Lampiran XI Lampiran XI . Lampiran XII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran XVIII Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Ringkasan APBD Yarg Giksastikas: Perini ben dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pemobiavaan , Rincian APBD Menurut Urusan Permerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub kegiaten, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belarija dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Prutang Daeran; Daflar Rekapiulas: Pensisthrr Piocaey vei Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Dana Bergulir; Fenyisihan Daftar Penyertaan Modal (Investasi}) Pemerintah Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan can k. 1. Pengurangan Aset Tetap Daerah, Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; m 0. q.
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Lampiran XX. 1 Lampiran XX.2 Ketentuan lebih Daftar sub kegiatan yang belum disclesaiken sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah Terdiri Atas: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Lanba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.