DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang pembangunan kawasan kepenghuluan untuk mempercepat meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan di kawasan kepenghuluan melalui pendekatan pembangunan partisipatif .

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan, 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945): Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepenghuluan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 3. 4. 5.

6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik| Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perataturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kepenghuluan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN KEPENGHULUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kabupaten adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupa-ten Pelalawan, Kabupa-ten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam dan seluruh berubahannya.
4.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 10. 11. 12. 13, 14. 15. 16. 17. 18. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kepenghuluan adalah Kepala Kepenghuluan dibantu Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan. 7. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan selanjutnya disingkat BPKep adalah ' lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kepenghuluan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Penghulu adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kepenghuluan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Penghulu. Perangkat Kepenghuluan adalah Aparatur Pemerintah Kepenghuluan yang membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Kepenghuluan, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam kepenghuluan yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan. Pembangunan Kepenghuluan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kepenghuluan. Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kepenghuluan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kepenghuluan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kepenghuluan. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kepenghuluan dan kawasan Kepenghuluanan yang dikoordinasikan oleh penghulu dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Data Kepenghuluan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kepenghuluan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan, selanjutnya disingkat RPJM Kepenghuluan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kepenghuluan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan, selanjutnya disingkat RKP Kepenghuluan, adalah penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.1 Daftar Usulan RKP Kepenghuluan adalah penjabaran RPJM Kepenghuluan yang menjadi bagian dari RKP Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kepenghuluan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 1
19.Kawasan Kepenghuluan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman kepenghuluanan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan kepenghuluan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembagunan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan di kawasan kepenghuluan melalui pendekatan pembagunan partisipatif.

Pasal 3

(1)Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan kepenghuluan mengikursertakan pemerintahan kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
(2)Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan kepenghuluanan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu meliputi aspek sosial, ekonomi kawasan kepenghuluan penguatan kapasitas pemerintahan kepenghuluan dan lembaga kemasyarakatan serta pengembangan manajemen sistem kawasan kepenghuluan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Pembangunan kawasan kepenghuluan merupakan perpaduan pembangunan antar-kepenghuluan yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat kepenghuluan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
(2)Pembangunan kawasan kepenghuluan terdiri atas : a.penyusunan rencana tata ruang kawasan kepenghuluan secara partisipatif:
1. b.pengembangan pusat pertumbuhan antar-kepenghuluan secara terpadu, C. penguatan kapasitas masyarakat:
2. d.kelembagaan dan kemitraan ekonomi: dan
3. e.pembangunan infrastruktur antar kepenghuluan.
(3)Pembangunan kawasan kepenghuluan memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kepenghuluan serta pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial melalui pencegahan dampak sosial dan lingkungan yang merugikan sebagian dan/atau seluruh kepenghuluan di kawasan kepenghuluan.

Pasal 5

(1)Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan kepenghuluan meliputi :
1. a.memberikan informasi tentang potensi kepenghuluan serta aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan tata ruang:
2. b.memberikan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat terhadap rencana tata ruang:
3. c.melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyusunan dukumen perencanaan tata ruang:
4. d.memanfaatkan hasil pembangunan kawasan kepenghuluan:
5. e.memelihara keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan kepenghuluan, f. mengembangkan hasil-hasil pembangunan kawasan kepenghuluan.
(2)Pengaturan lebih lanjut tentang pembangunan kawasan kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPENGHULUAN

Pasal 6

(1)Perencanaan pembangunan Kepenghuluan disusun secara berjangka meliputi :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan
2. b.Rencana Pembangunan Tahunan Kepenghuluan atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan, merupakan penjabaran dari RPJM Kepenghuluan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.1
(2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kepenghuluan dan Rencana Kerja Pemerintah Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepenghuluan.

Pasal 7

(1)Dalam rangka perencanaan pembangunan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kepenghuluan melaksanakan tahapan yang meliputi: |
1. a.penyusunan RPJM Kepenghuluan, dan
2. b.penyusunan RKP Kepenghuluan.
(2)RPJM Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Kepenghuluan.
(3)RKP Kepenghuluan mulai disusun oleh pemerintah Kepenghuluan pada bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 8

Perencanan, pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan kawasan kepenghuluan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kepenghuluan.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEPENGHULUAN

Pasal 9

(1)Penghulu mengoordinasikan kegiatan pembangunan Kepenghuluan yang dilaksanakan oleh perangkat Kepenghuluan dan/atau unsur masyarakat Kepenghuluan.
(2)Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pembangunan Kepenghuluan berskala lokal Kepenghuluan: dan
2. b.pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Kepenghuluan.
(3)Pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Kepenghuluan, kerjasama antar Kepenghuluan dan/atau kerjasama Kepenghuluan dengan pihak ketiga.
(4)Penghulu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) terhitung sejak ditetapkan APB Kepenghuluan.

Pasal 10

(1)Pembangunan Kepenghuluan yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Kepenghuluan, program sektor dan/atau program daerah di Kepenghuluan dicatat dalam APB Kepenghuluan.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada Kepenghuluan, maka Kepenghuluan mempunyai kewenangan untuk mengurus.
(4)Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kepenghuluan yang diselenggarakan oleh BPKep.
(5)Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala Kepenghuluan dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
(6)Penghulu menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bupati melalui camat.

Pasal 11

(1)Penghulu mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Kepenghuluan.
(2)Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Kepenghuluan dan/atau unsur masyarakat Kepenghuluan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…