DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866): 1 3. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): .

5.Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404),
7.Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 Tentang perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Repuplik Indonesia tahun 2014 Nomor 222): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR :dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kabupaten Batam. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 4. Dinas Teknis adalah pelaksana otonomi daerah di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 5. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 8. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan :

a.kekeluargaan,
b.demokrasi ekonomi:
c.kebersamaan,
d.efisiensi berkeadilan,
e.berkelanjutan,
f.berwawasan lingkungan,
g.kemandirian,
h.keseimbangan kemajuan, dan
i.kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan :

a.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan,
b.meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan, dan
c.meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pengembangan usahanya agar dapat memperoleh hasil maksimal dan berdaya saing tinggi.

Pasal 5

Kebijakan pengaturan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk :

a.membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang professional,
b.memperiuas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit pendanaan dan lembaga keuangan lainnya,
c.memfasilitasi untuk mendapatkan kemudahan dalam memperluas pendanaan secara cepat, mudah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, d.menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan system pelayanan terpadu,
e.memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil, mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis,
g.menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu, dan h.membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dengan Usaha Besar. £

BAB III

TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Daerah bertugas : a. b. merumuskan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya, . memajukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar, .melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dand. ketatalaksanaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, . melakukan pembinaan dan pengembangan produktifitas Usaha Mikro, Kecile. dan Menengah: melaksanakan fasilitasi dan kemudahan pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah £

g.membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, .menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas danh. kompetensi sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mendorong dan memperkuat potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya menumbuhkan perekonomian Daerah, dan 1. . mendorong terciptanya Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang baru j: dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausaha yang handal.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas :

a.menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang penumbuhan Iklim Usaha, pengembangan usaha, Pembiayaan dan penjaminan,dan Kemitraan, . memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakanb. dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah, . merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan, .memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-d. undangan di daerah dengan Undang-Undang: . menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha,e. pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan, mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, £ , melakukan pemantauan pelaksanaan program : g l.pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, desain dan teknologi,
1. 2.pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
2. 3.pengembangan Kemitraan usaha. . melakukan evaluasi pelaksanaan program :h.
l.pengembangan usaha bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi,
1. 2.pengembangan di bidang Pembiayaan dan penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
2. 3.pengembangan Kemitraan usaha.

BAB IV

PERLINDUNGAN

Pasal 8

Perlindungan dilakukan melalui kebijakan:

a.menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang,
b.membuka dan mempermudah akses pendanaan,
c.memfasilitasi untuk memperoleh bahan baku,
d.meningkatkan kualitas dan daya saing produk,
e.mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring, f£ mempertahankan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun,
g.mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
h.memprioritaskan pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Kebijakan membuka dan mempermudah akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan melalui :

a.memfasilitasi akses permodalan dengan suku bunga rendah, dan
b.memfasilitasi untuk menjadi mitra binaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 10

Kebijakan untuk memfasilitasi memperoleh bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan :

a.memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
b.memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

Pasal 11

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pendanaan terhadap aspek manajemen, dan pembaharuan.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…