DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka perIu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penggabungan, penghapusan kepenghuluan dan perubahan status kepenghuluan menjadi kelurahan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN KEPENGHULUAN DAN PERUBAHAN STATUS KEPENGHULUAN MENJADI KELURAHAN.

BAB II

PEMBENTUKAN KEPENGHULUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan kepenghuluan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pelayanan masyarakat.
(2)Pembentukan kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan keberhasilan pembangunan.

Pasal 3

(1)Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan kepenghuluan di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
(2)Prakarsa pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(3)Usul prakarsa pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri.
(4)Pembentukan Kepenghuluan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa :
1. a.Pemekaran dari 1 ( satu ) Kepenghuluan menjadi 2 (dua ) Kepenghuluan atau lebih, atau b.Penggabungan bagian Kepenghuluan dari Kepenghuluan yang bersandingan menjadi 1 (satu) Kepenghuluan, atau penggabungan beberapa kepenghuluan menjadi 1 (satu) Kepenghuluan baru.

Pasal 4

(1)Usul prakarsa pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan /pimpinan lembaga pemerintahan nonkementrian pemrakarsa serta Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
(2)Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementrian terkait.
(3)Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Kepenghuluan, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Kepenghuluan.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten dengan menetapkan dalam peraturan daerah kabupaten tentang pembentukan Kepenghuluan.
(5)Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan kepenghuluan harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kepenghuluan, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kepenghuluan serta kemampuan dan potensi Kepenghuluan.
(2)Pembentukan Kepenghuluan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :
1. a.Pemekaran dari 1 (satu) Kepenghuluan menjadi 2 (dua) Kepenghuluan atau lebih: atau b. Penggabungan bagian kepenghuluan dari Kepenghuluan yang bersandingan menjadi 1 (satu) Kepenghuluan atau penggabungan beberapa Kepenghuluan menjadi 1 (satu) Kepenghuluan baru:
(3)Usul pembentukan kepenghuluan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam Musyawarah Kepenghuluan untuk mendapat kesepakatan.
(4)Hasil kesepakatan Musyawarah Kepenghuluan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat. | (S) Untuk melaksanakan usul pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim Pembentukan Kepenghuluan Persiapan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Camat dan unsur Akademisi.
(6)Tim Pembentukan Kepenghuluan Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Kepenghuluan Persiapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(7)Hasil verifikasi persyaratan Tim Pembentukan Kepenghuluan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk kepenghuluan persiapan. (8 Dalam hal rekomendasi Tim Pembentukan Kepenghuluan Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kepenghuluan Persiapan.
(9)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan. 7
(10)Berdasarkan Peraturan Bupati, Gubernur menerbitkan Surat yang memuat Kode Registrasi Kepenghuluan Persiapan.
(11)Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Penghulu Kepenghuluan Persiapan.
(12)Penjabat Penghulu sebagimana dimaksud pada ayat 11 berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(13)Penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat 12 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Penghulu Kepenghuluan Induk.
(14)Penjabat Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mempunyai tugas melaksanakan Pembentukan Kepenghuluan Persiapan, meliputi : a. Penetapan batas wilayah Kepenghuluan sesuai dengan kaidah kartografis:
1. b.Pengelolaan anggaran operasional Kepenghuluan Persiapan yang bersumber dari APB Kepenghuluan induk: . Pembentukan struktur organisasi: . Pengangkatan perangkat Kepenghuluan: . Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Kepenghuluan: Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Kepenghuluan: . Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan dan pembukaan akses perhubungan antar Kepenghuluan: aa Moo

Pasal 6

(1)Kepenghuluan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kepenghuluan Defenitif dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Kepenghuluan Persiapan. : 3
(2)Apabila Kepenghuluan Persiapan tidak ditingkatkan statusnya menjadi Kepenghuluan Defenitif, maka Kepenghuluan Persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Kepenghuluan Induk. |Pasal 7 Untuk meningkatkan status Kepenghuluan Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Kepenghuluan melalui Pemekaran Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran kepenghuluan kepada Pemerintah kepenghuluan induk dan masyarakat Kepenghuluan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Syarat Pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat :
1. a.Jumlah penduduk minimal 4.000 jiwa atau 800 Kepala Keluarga (KK),
2. b.Luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan: |
3. c.Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam Kepenghulun,
4. d.Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat:
5. e.Memiliki potensi bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kepenghuluan dan dapat dikelola untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan: Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Kepenghuluan:
6. g.Batas wilayah Kepenghuluan yang akan dimekarkan harus jelas dan dilengkapi dengan berita acara kesepakatan antara kepenghuluan yang berbatasan. La
(2)Persyaratan Pembentukan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemekaran satu Kepenghuluan menjadi dua Kepenghuluan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai usia paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan Kepenghuluan.

Pasal 11

Pembentukan kepenghuluan hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada bulan April atau bulan Mei pada tahun berjalan dengan pertimbangan agar rencana pengembangan Kepenghuluan tersebut mendapat dukungan pembiayaan pada tahun anggaran meridatang.

BAB III

TATA CARA PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KEPENGHULUAN

Pasal 12

(1)Kepenghuluan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat digabung dan dihapus.
(2)Penggabungan beberapa Kepenghuluan menjadi satu (1) Kepenghuluan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepenghuluan yang bersangkutan.
(3)Kesepakatan Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan melalui mekanisme :
1. a.Badan Permusyawaratan Kepenghuluan menyelenggarakan Musyawarah Kepenghuluan,
2. b.Hasil Musyawarah Kepenghuluan dari setiap Kepenghuluan menjadi bahan kesepakatan penggabungan Kepenghuluan,
3. c.Hasil kesepakatan Musyawarah Kepenghuluan ditetapkan dalam Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan:
4. d.Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Kepenghuluan ditandatangani oleh para Penghulu yang bersangkutan:
5. e.Para Penghulu secara bersama-sama mengusulkan penggabungan kepenghuluan kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
(4)Penggabungan Kepenghuluan dimungkinkan untuk dua Kecamatan dalam satu Kabupaten. (S) Penggabungan atau Penghapusan Kepenghuluan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

BATAS WILAYAH KEPENGHULUAN

Pasal 13

(1)Sebagai tanda pemisah antar wilayah Kepenghuluan yang satu dengan wilayah Kepenghuluan yang lain, ditetapkan batas wilayah Kepenghuluan dengan Peraturan Kepenghuluan berdasarkan riwayat Kepenghuluan dan atas persetujuan bersama dari Kepenghuluan yang berbatasan.
(2)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…