Dalam peraturan ini berisi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Kepada ada PT Bank Riau Kepri: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945:n - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang & Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rekan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomer 14880): 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774): 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir.4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan/ Barang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PKBD. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelanggara Pemerintah: Daerah. 6. 7.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri bertujuan meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Daerah dan/atau untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Riau Kepri dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.
BAB II
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan cara Penyertaan Modal dalam bentuk uang.
BAB III
Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Riau Kepri sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
Hal-hal yang belum cukup. diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pengaturan pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 16 September 2016 BUPATI ROKAN HILIR, ttd SUYATNO Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 16 September 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, ttd SURYA ARFAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2016 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU : (10.49.C/2016) Salinan-sesuai dengan aslinya PALA BAGYAN HUKUM DAN HAMKE ng N - SH Na na Tk.I 11 200012 1 0041
Membuka PDF…