DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 16 (enam belas) Bab dan 53 (lima puluh tiga) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan; Strategi dan Kebijakan; Hak Anak; Indikator Kabupaten Layak Anak; Kelembagaan Kabupaten Layak Anak; Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Tanggung Jawab dan Larangan Pemerintah Daerah, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha; Sekolah, Pesantren, Pelayanan Kesehatan dan Kepenghunian Rumah Anak; Larangan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kabupaten Layak Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); BUPATI ROKAN HILIR PROVINSI RIAU
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hilir.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik dalam rangka upaya pemenuhan hak anak untuk memenuhi indikator Kabupaten Layak Anak yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
12.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
13.Indikator KLA adalah serangkaian variabel yang digunakan sebagai pedoman di dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan upaya pemenuhan hak anak demi terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak.
14.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat.
16.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
17.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir.
19.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
20.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
21.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, mental, seksual dan ekonomi.
22.Kepenghuluan adalah sebutan lain dari Desa.
23.Kepenghuluan Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis masyarakat tingkat RT dan RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
24.Sekolah Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan pemerintah daerah dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah dalam memberikan penanganan anak terutama penanganan anak dan terutama anak berhadapan dengan hukum eksploitasi penanganan yang salah penelantaran tindak kekerasan.
25.Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah daerah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
26.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di bawah Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di daerah.
27.Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
28.Dunia Usaha yang selanjutnya disebut Badan adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang menyelenggarakan kegiatan ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
b.peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

Pasal 3

(1)Maksud pengaturan mengenai KLA adalah untuk menyelenggarakan kebijakan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengaturan KLA bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan di daerah yang berpihak terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan khusus anak, sehingga anak dapat tumbuh menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berdaya saing, dan bertanggung jawab.
2. b.mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berpihak terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan khusus anak.
3. c.menyelenggarakan kebijakan KLA di daerah melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara komperhensif dan terintegrasi dengan RPJPD dan/atau RPJMD.
4. d.Sebagai acuan bagi PD dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang berpihak pada hak anak dan kepentingan khusus anak.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan KLA di daerah berdasarkan pada asas:

a.keadilan;
b.kemanfaatan;
c.persamaan hak; dan
d.perlindungan;

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA di daerah berdasarkan prinsip:

a.nondiskriminasi;
b.tata pemerintahan yang baik;
c.perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pendapat anak.

BAB IV

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan strategi:

a.peningkatan sumber daya manusia pendukung pencegahan dan penyediaan pelayanan hak anak;
b.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak anak
c.gerakan masyarakat peduli dan ramah terhadap kepentingan anak; dan
d.gerakan masyarakat dan seluruh unsur di Daerah untuk terlibat aktif dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melalui PD terkait menetapkan kebijakan KLA.
(2)Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dunia usaha ramah anak, kampung, desa dan kecamatan ramah anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan KLA
(4)Masyarakat dan Anak berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan KLA.
(5)Pengembangan KLA di Daerah yang dilakukan disetiap tingkatan mulai RT, RW, Kepenghuluan/Kelurahan, dan Kecamatan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana jangka panjang dan menengah kebijakan pembangunan KLA.
(2)Rencana jangka panjang dan menengah kebijakan pembangunan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan KLA yang mengacu pada Indikator KLA.
(3)Penyusunan rencana jangka panjang dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
1. a.melakukan kajian pembangunan KLA; dan
2. b.melibatkan Dinas dan seluruh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.
3. c.Perencanaan jangka panjang dan menengah kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V

HAK ANAK Hak Anak

Pasal 9

(1)Hak anak yang dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.hak perlindungan khusus.
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.hak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama;
5. e.hak dukungan kesejahteraan bagi anak;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.hak bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
2. b.hak anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.hak reunifikasi;
4. d.hak pemindahan anak secara ilegal;
5. e.hak dukungan kesejahteraan;
6. f.hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.hak pengangkatan/adopsi anak;
8. h.hak tinjauan penempatan secara berkala; dan
9. i.hak kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.hak anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.hak kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
4. d.hak standar hidup;
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.hak pendidikan;
2. b.hak tujuan dari pendidikan; dan
3. c.hak kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga.
(6)Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.hak anak dalam situasi darurat;
2. b.hak anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

(1)Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. a.diskriminasi;
2. b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. c.penelantaran;
4. d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. e.ketidakadilan; dan
6. f.perlakuan salah lainnya.
(2)Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 11

(1)Indikator KLA terdiri dari:
1. a.penguatan kelembagaan; dan
2. b.klaster
(2)Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…