DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 8 (delapan) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Kketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten kKarimun. Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2. 3. 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 nomor 7) Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2025 nomor 36) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 3). 4. 6. 7. 8. 9, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HILIR Dan BUPATI ROKAN HILIR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD_ dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu. proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk 4. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau_ ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah vang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untukperiode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan dacrah yang ditctapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat_ kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu. Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunandaerah. Misi adalah ruamusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan dacrah/Perangkat Daerah yang diperolech dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai _—prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara_ bertahap sebagai penjabaran strategi. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah_ kebiyakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran output), hasil (outcome), dampak {impact). Keluaran foutput) adalah suatu produk akhir berupa barangatau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam _periode waktu. tertentu). yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota. 43. 44. 45. 46.

(1)
(3)
(1)Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar danterintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinanuntuk periode 5 (lima) tahun. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolahdata pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu pertimbangan perumusan kebijakan RPJMD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum. Selain itu menjelaskan juga tentang Gambaran Keuangan Daerah yang paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Dan juga terdapat sub bab tentang permasalahan dan isu strategis.

Pasal 2

RPJMD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 dan Pedoman_ Transisi serta kaidah pelaksanaan. Kerangka Pendanaan dan Target Kinerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) bersifat indikatif RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD. (2} Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan bersifat Indikatif.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi mencakup kesesuaian antara capaian indikator kinerja pembangunan dacrah dengan target yang telah ditetapkan.
(3)Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi merekomendasikan terjadinya penyesuaian indikator kinerja pembangunan daerah tanpa merubah_ subtansi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyesuaian indikator kinerja pembangunan dacrah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 Program perangkat daerah merupakan program-program yang akan dilakukan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2026-2030, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan Program perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026- 2030 dirancang untuk mendukung visi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, serta penataan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Pasal 5

Perubahan dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain: bencana alam dan non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional

Pasal 6

Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir periode pemerintahannya wajib menyusun Rencana_ kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama_ periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiap1 pada tanggal 24 November 2025 BUPATI ROKAN HILIR, BISTAMAM Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 24 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, Resuai dengan aslinya A\BAGIAN HUKUM SETD AEN 1017 200012 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR & NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU: (10.70.A/2025) LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN- JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025-2029 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025-2029 KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih selama periode lima tahun, yang disusun sebagai pedoman pembangunan daerah secara terarah, terukur, menyeluruh, dan berkelanjutan. Penyusunan RPJMD juga berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan pada periode sebelumnya, dinamika kebutuhan masyarakat, dan potensi serta tantangan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, pemikiran, dan kerja sama dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang lebih maju, dan berkelanjutan. -ø ii ù- DAFTAR ISI KATA PENGANTAR....................................................................................... i DAFTAR ISI ................................................................................................ ii DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ x DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... I-1 1.1. Latar Belakang ............................................................................. I-1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan .......................................................... I-4 1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya ............................................ I-6 1.4. Maksud dan Tujuan ..................................................................... I-8 1.5. Sistematika Penulisan ................................................................ I-10 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH ......................................................... II-1 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ............................................... II-2 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ........................................... II-2 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................... II-59 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah ............................................. II-100 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum ................................................ II-149 2.2. Gambaran Keuangan Daerah .................................................. II-208 2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir ............................................................ II-208 2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030 ..................................................................... II-241 2.2.3. Kebijakan Alternatif Pembiayaan Pembangunan ............ II-245 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis .............................................. II-252 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................... II-252 2.3.2. Isu Strategis .................................................................. II-263 DAFTAR ISI -ø iii ù- BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ...................................................................................... III-1 3.1. Visi dan Misi............................................................................... III-1 3.1.1. Visi ................................................................................... III-1 3.1.2. Misi .................................................................................. III-4 3.2. Tujuan dan Sasaran ................................................................... III-6 3.3. Arah Kebijakan dan Strategi ..................................................... III-13 3.4. Arah Kebijakan Wilayah ........................................................... III-47 3.4.1. Arahan Pengembangan Kabupaten Rokan Hilir dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ............................................. III-47 3.4.2. Arahan Pengembangan Kabupaten Rokan Hilir dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ....................... III-48 3.4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Dengan Pendekatan Spasial ........................................................................... III-54 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .............................. IV-1 4.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 ............................ IV-1 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ........................... IV-72 4.2.1. Target capaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) ....................................................... IV-72 4.2.2. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah IKD) ................................................................................ IV-77 BAB V PENUTUP ..................................................................................... V-1 5.1. Kesimpulan ................................................................................. V-1 5.2. Kaidah Pelaksanaan .................................................................... V-3 5.3. Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan ................................................................................ V-4 5.4. Pelaksanaan Pembangunan Daerah ............................................ V-5 5.5. Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan ................................ V-6 -ø iv ù- DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah Kepenghuluan dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ..................................................... II-3 Tabel 2.2 Jumlah Luas Wilayah Administrasi menurut Kecamatan ..................... II-3 Tabel 2.3 Data Tutupan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ............... II-8 Tabel 2.4 Data Luas Kecamatan Berdasarkan Ketinggian Tahun 2024 ................ II-10 Tabel 2.5 Sungai di Kabupaten Rokan Hilir ......................................................... II-13 Tabel 2.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024...... Tabel 2.7 Produk Unggulan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ................................ II-17 Tabel 2.8 Perkembangan indikator pertanian ...................................................... II-18 Tabel 2.9 Produksi Perikanan Kabupaten Rokan Hilir ......................................... II-20 Tabel 2.10 Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Rokan Hilir.................................. II-21 Tabel 2.11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 .................................................................................................... Tabel 2.12 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ........................................................................ II-31 Tabel 2.13 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ..................................... II-32 Tabel 2.14 Konsumsi Listrik di Kabupaten Rokan Hilir ........................................ II-33 Tabel 2.15 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 – 2024 .............. II-34 Tabel 2.16 SPAM IKK di Kabupaten Rokan Hilir .................................................... II-35 Tabel 2.17 Data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ................................................. II-37 Tabel 2.18 Indikator Pembentuk IKLH Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 II-38 Tabel 2.19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024........................................................... II-39 Tabel 2.20 Persentase Rumah Tangga1 menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2023-2024 ....................................................................... II-40 DAFTAR TABEL -ø v ù- Tabel 2.21 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 – 2023 ........................... II-41 Tabel 2.22 Persentase Timbulan Sampah Terolah Difasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 ............. II-43 Tabel 2.23 Proporsi Rumah Tangga Dengan Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Rokan Hilir .................................... II-44 Tabel 2.24 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Rokan Hilir.................................... II-45 Tabel 2.25 Matrik Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 .................................................. II-46 Tabel 2.26 Jumlah Hotspot di Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 ......................... II-48 Tabel 2.27 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hilir ............................... II-53 Tabel 2.28 Capaian Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau Tahun 2020–2024 II-54 Tabel 2.29 Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 ....................................................... II-55 Tabel 2.30 Perbandingan Penduduk Laki-laki dan Perempuan (Sex Ratio) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2024............................................ II-56 Tabel 2.31 Kepadatan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 2024 ............................. II-58 Tabel 2.32 Proyeksi Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045 ........................ II-60 Tabel 2.33 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 ......................................................................................... II-65 Tabel 2.34 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023........................................................... II-67 Tabel 2.35 Kawasan Hutan Berdasarkan Kecamatan ............................................ II-71 Tabel 2.36 Rekapitulasi Kawasan Non Hutan dan Kawasan Hutannya .................. II-72 Tabel 2.37 Luas Kebun dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 .................................................................................................... II-73 Tabel 2.38 Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2024 .................................................................................................... II-79 Tabel 2.39 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.................................................................................. II-80 Tabel 2.40 Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024 .. II-83 Tabel 2.41 IPLM Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau ................................... II-84 Tabel 2.42 Indikator Perpustakaan Kabupaten Rokan Hilir ................................... II-85 Tabel 2.43 Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2023/2024................................................................................ II-86 Tabel 2.44 Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ......................................................................................... II-87 Tabel 2.45 Kondisi Bangunan PAUD di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 ......... II-87 Tabel 2.46 Kondisi Bangunan SD di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 ............. II-88 Tabel 2.47 Kondisi Bangunan SMP di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 ........... II-89 -ø vi ù- Tabel 2.48 Rekap Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Jenjang SD Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 .................................................................................................... II-90 Tabel 2.49 Rekap Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Jenjang SMP Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 .................................................................................................... II-91 Tabel 2.50 Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulir Tahun 2024 ..................................................................... II-92 Tabel 2.51 Indikator Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir 2019 – 2023 ................. II-93 Tabel 2.52 Rekapitulasi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2024 ................................................................................ II-94 Tabel 2.53 Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 ......................................................................................... II-94 Tabel 2.54 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2023 .................................................................................................... II-95 Tabel 2.55 Indeks Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Rokan Hilir ......................... II-96 Tabel 2.56 Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2023 ......................................................................................... II-96 Tabel 2.57 Data Kasus Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ....................................................................... II-100 Tabel 2.58 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 .. II-105 Tabel 2.59 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 ................................................................................................... II-106 Tabel 2.60 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 ............................................................................... II-107 Tabel 2.61 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020–2024 ... II-109 Tabel 2.62 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020- 2024 .................................................................................................... II-110 Tabel 2.63 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2023 ................................. II-110 Tabel 2.64 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 ............................................................................... II-114 Tabel 2.65 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 ................................................................................ II-115 Tabel 2.66 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler, 2022-2023.................................................................. II-116 Tabel 2.67 Lokasi Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ..................... II-116 Tabel 2.68 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 (%) .................................................................................... II-121 Tabel 2.69 Kawasan Lindung di Kabupaten Rokan Hilir ........................................ II-126 Tabel 2.70 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir (km) Tahun 2018-2024................................................................. II-129 Tabel 2.71 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Rokan Hilir (km) Tahun 2018-2024 ................................................................................ II-129 -ø vii ù- Tabel 2.72 Persentase Jalan Mantap di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018- 2024 .................................................................................................... II-130 Tabel 2.73 Ruas Jalan Prioritas untuk Priode 2025-2029...................................... II-132 Tabel 2.74 Jumlah Kebutuhan dan Kondisi Trayek Angkutan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ..................................................... II-138 Tabel 2.75 Jumlah Penumpang Per Trayek ........................................................... II-140 Tabel 2.76 Jumlah Trayek Yang Dilayani Angkutan Laut dan Sungai, di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ..................................................... II-142 Tabel 2.77 Jumlah Trayek Yang Dilayani Angkutan Laut dan Sungai, di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ..................................................... II-143 Tabel 2.78 Daftar Daerah Irigasi Rawa (DIR) Di Kabupaten Rokan Hilir ................ II-143 Tabel 2.79 Data Backlog Perumahan Kepemilikan ................................................ II-145 Tabel 2.80 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak ...................... II-146 Tabel 2.81 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Data E-RTLH dan Data P3KE (Tertanggal 10 Juni 2024) .................................................. II-146 Tabel 2.82 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ....... II-147 Tabel 2.83 Persentase Status Desa di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021–2025 .. II-148 Tabel 2.84 Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Rokan Hilir ........................ II-150 Tabel 2.85 Rekapitulasi PSU Terbangun Tahun 2021-2024................................... II-153 Tabel 2.86 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 ... II-159 Tabel 2.87 Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 .......................................................................................... II-160 Tabel 2.88 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 .......................................... II-162 Tabel 2.89 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2024 .................................................................................................... II-165 Tabel 2.90 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2024 .................................................................................................... II-166 Tabel 2.91 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 II-167 Tabel 2.92 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir...................................................................................................... II-169 Tabel 2.93 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir II-162 Tabel 2.94 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir.............................................................. II-177 Tabel 2.95 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum .................................................................................................. II-179 Tabel 2.96 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran ............................. II-180 Tabel 2.97 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan ......................... II-181 -ø viii ù- Tabel 2.98 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial ............................................. II-183 Tabel 2.99 Tabel Misi, Sasaran, dan Jumlah Program RPJMD 2021-2026 Kabupaten Rokan Hilir ......................................................................... II-190 Tabel 2.100 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 1 ............................................ II-191 Tabel 2.101 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 2 ............................................ II-193 Tabel 2.102 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 3 ............................................ II-195 Tabel 2.103 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 4 ............................................ II-198 Tabel 2.104 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 5 ............................................ II-200 Tabel 2.105 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022-2023 ............... II-201 Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci ........... II-203 Tabel 2.107 Perkembangan dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)............................... II-217 Tabel 2.108 Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2024 (dalam juta rupiah)............. II-224 Tabel 2.109 Realisasi Anggaran Pendaapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024.............................................................. II-231 Tabel 2.110 Perkembangan dan Rata – Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 (Rupiah) ............................. II-236 Tabel 2.111 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020-2024............................................................................ II-238 Tabel 2.112 Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 II-243 Tabel 2.113 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2024 ........................................................................ II-238 Tabel 2.114 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020- 2024 (Rp. Juta) .................................................................................... II-246 Tabel 2.115 Penutup Defisit Riil Anggaran .............................................................. II-246 Tabel 2.116 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 ................................................................................ II-247 Tabel 2.117 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 ............................... II-250 Tabel 2.118 Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ...................................... II-277 Tabel 2.119 Isu Strategis Kabupaten Rokan Hilir .................................................... II-290 Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2030 ................................................................................ III-9 Tabel 3.2 Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2025- 2029 .................................................................................................... III-21 Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2025- 2029 .................................................................................................... III-44 Tabel 3.4 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2025- 2029 .................................................................................................... III-47 -ø ix ù- Tabel 3.5 Sasaran Pembangunan WP Bernilai ..................................................... III-51 Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah .................................................................. IV-3 Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2030 ..... IV-73 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir .............. IV-79 -ø x ù- DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya ... I-7 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir .......................................... II-5 Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan........................................................................... II-9 Gambar 2.3 Peta Ketinggian .................................................................................. II-12 Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) ....................................................... II-15 Gambar 2.5 Peta Potensi Investasi Perikanan Tangkap Kabupaten Rokan Hilir ..... II-22 Gambar 2.6 Persentase Distribusi Luas Kelas Daya Dukung Air ........................... II-23 Gambar 2.7 Peta Sebaran Infrastruktur SPAM di Kabupaten Rokan Hilir .............. II-36 Gambar 2.8 Peta Sebaran Infrastruktur SPALD di Kabupaten Rokan Hilir ............ II-42 Gambar 2.9 Peta Kebencanaan Abrasi ................................................................... II-50 Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan ........................... II-51 Gambar 2.11 Peta Kebencanaan Gerakan Tanah ..................................................... II-52 Gambar 2.12 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 ................... II-57 Gambar 2.13 Grafik Kepadatan Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (Jiwa/Km2) ........................................................................................ II-59 Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan PDRB Harga ADHK Tahun 2020-2024 ............................................... II-62 Gambar 2.15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 ............................................................................ II-64 Gambar 2.16 PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Rokan Hilir (Ribu Rupiah) Tahun 2020 – 2024 ............................................................................ II-66 Gambar 2.17 Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024 .................................................................................................. II-68 Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 .................................................................... II-70 Gambar 2.19 Grafik Persentase Kawasan Hutan Dan Non Hutan ............................ II-72 Gambar 2.20 Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Rokan Hilir ................................. II-74 Gambar 2.21 Usia Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024........ II-75 DAFTAR GAMBAR -ø xi ù- Gambar 2.22 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota Tahun 2018-2024 .............................................................................. II-76 Gambar 2.23 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 ......................................................................................... II-77 Gambar 2.24 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020- 2024 .................................................................................................. II-81 Gambar 2.25 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 II-82 Gambar 2.26 Indeks Ketimpangan Gender .............................................................. II-98 Gambar 2.27 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 ...... II-99 Gambar 2.28 Tingkat Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 .............................................................................. II-106 Gambar 2.29 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 (%) ...................................................... II-108 Gambar 2.30 Peta Area Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 .............. II-120 Gambar 2.31 Rencana Struktur Ruang di Kabupaten Rokan Hilir ........................... II-123 Gambar 2.32 Rencana Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Rokan Hilir.................................................................................................... II-125 Gambar 2.33 Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau ....................... II-128 Gambar 2.34 Grafik Kondisi Jalan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2024 .... II-130 Gambar 2.35 Peta Jaringan Transportasi Di Kabupaten Rokan Hilir ....................... II-136 Gambar 2.36 Rasio Konektivitas Tahun 2021-2024................................................. II-137 Gambar 2.37 Peta Kawasan Kumuh di Kabupaten Rokan Hilir ............................... II-152 Gambar 2.38 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2018-2023 .............................. II-154 Gambar 2.39 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2024 ........................................................... II-157 Gambar 2.40 Grafik Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 – 2024 (%) .................................................... II-219 Gambar 2.41 Persentase Belanja Operasi, Modal dan Belanja Transfer Belanja Tak Terduga Terhadap Total Belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 ......................................................................................... II-242 Gambar 3.1 Pentahapan Pembangunan Tahun 2026-2030 ................................... III-12 Gambar 3.2 Peta Wilayah Pengembangan Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Dumai (WP BERNILAI) ................................................................. III-52 -ø xii ù-

1.DATA DASAR PRASARANA JALAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR ........ L-1
2.DATA RUAS PRIORITAS DALAM MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR KECAMATAN ............................................................................. L-12
3.RENCANA STRATEGIS PENANGANAN SPAM DUROLIS DAN SPAM IKK TAHUN 2025-2029 ................................................................................ L-30
4.DATA KANTOR KELURAHAN DAN KEPENGHULUAN SE-KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025................................................................... L-31
5.REKAPITULASI HASIL SURVEY KONDISI JARINGAN IRIGASI .............. L-38
6.DATA RUANG KELAS BELAJAR RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR ............................................. L-41
7.DATA RUANG KEPALA SEKOLAH RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR......................... L-42
8.DATA RUANG GURU RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR.............................................................. L-43
9.DATA LABORATORIUM KOMPUTER RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR......................... L-44
10.DATA RUANG PERPUSTAKAAN RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR ............................................. L-45
11.DATA RUANG TATA USAHA RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR ............................................. L-46
12.DATA RUANG KELAS BELAJAR RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR ................................................................... L-47
13.DATA LABORATORIUM IPA RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR ................................................................... L-50
14.DATA RUANG PERPUSTAKAAN RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR ................................................................... L-51
15.DATA RUANG GURU RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR ........................................................................................ L-52 DAFTAR LAMPIRAN -ø xiii ù-
16.DATA TOILET/WC GURU RUSAK BERATSEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR ................................................................... L-53
17.DATA TOILET/WC SISWA PEREMPUAN RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR ................................................. L-54
18.DATA TOILET/WC SISWA LAKI-LAKI RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR.............................................................. L-55
19.RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI ................................................................... L-56
20.RENCANA PEMBANGUNAN PUSKESMAS TELUK MERBAU DAN RS PRATAMA TIPE D .................................................................................. L-57
21.PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN TAHUN 2021-20224 .... L-58
22.DATA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN ROKAN HILIR DARI TAHUN 2021-2024 ............................................................. L-59
23.DATA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERBANGUN TAHUN 2021-2024 ................................................................................ L-60 DAFTAR LAMPIRAN -ø I-1 ù- BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif, tepat sasaran, lebih terencana dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Wujud konkret dari perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi serta program prioritas pembangunan untuk periode lima tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknokratis perencanaan, tetapi juga menjadi bentuk komitmen kepala daerah dalam mewujudkan janji pembangunan melalui kebijakan yang terukur, partisipatif, dan akuntabel. Penyusunannya berpedoman pada PENDAHULUANPENDAHULUAN yaaa fi I-2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan landasan regulasi tersebut, pembangunan daerah diharapkan dapat berlangsung lebih terarah, konsisten, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Salah satu amanat penting dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sebagai instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penyusunannya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus memperhatikan prinsip keterpaduan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar arah pembangunan selaras dengan struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan. Rencana pembangunan juga dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, serta berwawasan lingkungan. Di samping itu, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting untuk diintegrasikan, karena pembangunan tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lintas generasi. Selain itu, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga mengintegrasikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : I-3 berkeadilan. PUG diarahkan agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dapat memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki, perempuan, anak, lansia, maupun kelompok rentan. Landasan pelaksanaan PUG ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2029 dilaksanakan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir periode 2025– 2029 yang dilantik pada 20 Februari 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini menjadi dokumen strategis yang memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih selama lima tahun kepemimpinannya. Pada dasarnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan upaya sistematis untuk merincikan dan menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi serta program prioritas pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Proses penyusunannya berlandaskan prinsip transparansi, responsivitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2045, RPJMN Tahun 2025– 2029, serta RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029. Perencanaan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah dengan memperhitungkan masukan dari masyarakat, sehingga visi, misi, tujuan, RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : I-4 sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat direalisasikan secara konsisten dalam lima tahun mendatang. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : I-5 Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6.Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang St·ndar Pelayanan Minimal.
10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : I-6
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 adalah tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan St·ndar Pelayanan Minimal.
17.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
18.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029;
19.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045; 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya integrasi antara dokumen RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : I-7 perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan secara relevan dan kontekstual sangat mendukung dalam upaya membangun sinergi antar dokumen perencanaan dalam lingkup nasional dan pemerintah daerah. Pendekatan ini dilakukan untuk mengimplementasikan pencapaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengimplementasikan pendekatan perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, RPJMD Kabupaten Rokan Hilir harus disinergikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Riau, RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Riau, serta RTRW Kabupaten Rokan Hilir, secara diagramatis sinergi antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang diselaraskan dengan tuewopedwawtuewopedduew reo - ~~ mewopedwaw 7 tuewopedwaus ueyneyso dwaw ”v a :, | t yneysed | 7 7 P We | mempedomani _fuewopeduisu — memperhatikan cs=2£a3223 Yq juewopedwaw |. | ubyneyedwaw vexneysecuiowruewopedwau azacc cc=rz<\e)ccZiea=: at wr DKI 2025-2029 I-8 RPJPD Rokan Hilir Tahun 2025–2045. RPJPD sendiri merupakan arah pembangunan jangka panjang daerah selama 20 tahun, sehingga RPJMD harus memastikan bahwa setiap lima tahunnya pembangunan daerah tetap berada dalam jalur pencapaian tujuan jangka panjang tersebut. Di tingkat nasional, RPJMD juga harus mengacu dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025–2029, baik dalam hal prioritas pembangunan nasional, indikator kinerja, maupun kebijakan strategis lintas sektor. Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan nasional, RPJMD Kabupaten Rokan Hilir juga harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. RTRW memberikan batasan spasial dan arah pemanfaatan ruang yang menjadi acuan dalam penentuan lokasi program dan kegiatan pembangunan daerah. Tanpa keselarasan dengan RTRW, pelaksanaan RPJMD berpotensi menimbulkan konflik tata ruang, ketidakefisienan, atau bahkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi komponen penting dalam penyusunan RPJMD agar pembangunan yang direncanakan berkelanjutan dan tidak mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJ-PID) serta rencana sektoral lainnya, seperti sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, juga harus menjadi acuan dan bahan harmonisasi dalam RPJMD. Rencana-rencana sektoral ini menyediakan arah kebijakan teknis dan indikator kinerja sektoral yang menjadi bagian dari keseluruhan capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD memerlukan pendekatan integratif, partisipatif, dan berbasis bukti, yang tidak hanya menjamin konsistensi perencanaan antar dokumen, tetapi juga meningkatkan efektivitas implementasi pembangunan daerah secara menyeluruh. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : I-9 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan panduan dan arahan kepada pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Dokumen ini memiliki peran penting dalam membimbing upaya pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah pembangunan yang telah disepakati secara bersama. Melalui inisiatif ini, diharapkan tercipta sinergi, koordinasi, dan saling melengkapi di antara semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, RPJMD diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 2025- 2029. RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1.Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hilir lima tahun terakhir baik berdasarkan analisis gambaran umum kondisi daerah maupun analisis gambaran umum keuangan daerah.
2.Merumuskan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan beberapa tahun terakhir.
3.Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
4.Menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten Rokan Hilir, analisis isu-isu strategis, visi dan misi nasional, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hilir;
5.Merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang relevan dan dapat tercapai dalam 5 tahun kedepan;
6.Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD dan Renstra Daerah; RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : I-10
7.Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025- 2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 sebagai berikut: I-11 prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Menjelaskan dan menjabarkan daftar program perangkat daerah, indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat daerah tahun 2025-2029. Serta tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD). RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : -ø II-1 ù- BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rokan Hilir menjadi sebuah upaya yang tidak hanya kompleks, tetapi juga krusial dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Proses perencanaan ini memiliki tujuan mendasar untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan tidak hanya menjadi sebuah panduan strategis, melainkan juga instrumen untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Analisis kebijakan pembangunan yang mendalam menjadi landasan utama, memungkinkan penentuan arah kebijakan yang tepat dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang diinginkan. Pengalaman perencanaan pembangunan pada periode sebelumnya menjadi cermin bagi penyusunan RPJMD Rokan Hilir ke depannya. Dengan meninjau capaian pembangunan, terutama dalam perencanaan 5 tahun, akan dapat ditemukan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan serta tantangan yang dihadapi. Dokumen RPJMD bukan hanya sekedar rencana, melainkan menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Sehingga, relevansi dan ketepatan arah kebijakan dalam RPJMD Rokan Hilir menjadi kunci dalam memastikan pembangunan yang berdampak positif hingga tahun 2029. II-2 Analisis kebijakan pembangunan menjadi landasan penting dalam menyajikan gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah dan permasalahan pembangunan serta isu strategis daerah. Dalam analisis gambaran umum kondisi daerah terdapat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Sedangkan dalam gambaran keuangan daerah terdapat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan Daerah Tahun 2025-2029edangkan dalam analisis permasalahan dan isu strategis memuat tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Pemahaman mendalam terhadap capaian pembangunan selama 5 tahun terakhir menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, RPJMD Rokan Hilir diharapkan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya efektif tetapi juga dapat mengakomodasi dinamika dan aspirasi masyarakat di masa depan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan. 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah 2.1.1.1.1 Luas Wilayah Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten/kota dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Saat pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, luas wilayahnya adalah 8.881,59 Km2. Dengan adanya perubahan batas administrasi serta garis pantai, berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir saat ini adalah 9.068,63 Km2. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Rokan Hilir hingga saat ini terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi menjadi 159 Kepenghuluan dan 25 kelurahan. Tiap desa dan kelurahan tersusun atas dusun, rukun warga dan rukun tetangga. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada pada tabel dibawah ini. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-3 Tabel 2.1 Jumlah Kepenghuluan dan Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 No Kecamatan Jumlah Desa Kelurahan Kepenghuluan Total 1 Bagan Sinembah 2 11 13 2 Bagan Sinembah Raya 1 9 10 3 Balai Jaya 2 9 11 4 Bangko 5 10 15 5 Bangko Pusako 2 14 16 6 Batu Hampar 1 4 5 7 Kubu 1 9 10 8 Kubu Babussalam 0 12 12 9 Pasir Limau Kapas 1 7 8 10 Pekaitan 0 10 10 11 Pujud 1 10 11 12 Rantau Kopar 2 2 4 13 Rimba Melintang 1 11 12 14 Simpang Kanan 1 5 6 15 Sinaboi 1 5 6 16 Tanah Putih 3 14 17 17 Tanah Putih Tanjung Melawan 1 5 6 18 Tanjung Medan 0 12 12 Jumlah 25 159 184 Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Jumlah luas wilayah administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.2 Jumlah Luas Wilayah Administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Kecamatan Luas (Km2) Persentase Bagan Sinembah Raya 365,726 4,03% Bagan Sinembah 170,29 1,88% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-4 Kecamatan Luas (Km2) Persentase Balai Jaya 611,10 6,74% Bangko 572,74 6,32% Bangko Pusako 970,39 10,70% Batu Hampar 225,67 2,49% Kubu 392,22 4,33% Kubu Babussalam 488,97 5,39% Pasir Limau Kapas 585,52 6,46% Pekaitan 414,27 4,57% Pujud 889,12 9,80% Rantau Kopar 150,14 1,66% Rimba Melintang 349,39 3,85% Simpang Kanan 305,11 3,36% Sinaboi 357,19 3,94% Tanah Putih 1.284,24 14,16% Tanah Putih Tanjung Melawan 391,41 4,32% Tanjung Medan 545,13 6,01% Total Luas 9.068,63 Sumber : Hasil Perhitungan GIS dari Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir No. 277 Tentang Penetapan Peta Indikatif Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan dengan luas terbesar berada pada Kecamatan Tanah Putih dengan luas 1.284,24 Km 2 atau 14,16 persen dari total luas wilayah Kabupaten. Sedangkan luas wilayah yang terkecil berada pada Kecamatan Rantau Kopar dengan luas Wilayah 150,14 km2 atau 1,66 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Gambar 2.1 menyajikan Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-5 Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir Sumber: SK Bupati Rokan Hilir No. 277 Tentang Penetapan Peta Indikatif Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : SELAT MALAKA 2, KEPULAUAN ARUAH - é + . tue y 4 . f orei wh \ ' - ~ Koia Duma. ‘ Fy Labuhanba:. ¥+ Seiatan Bt. 1 i . ee . as + + Sengkali: aw Tar TET KETERANGAN DIAGRAM LOKASI eg. Ibuketa Sistem Jaringan Jalan * # Itukots Kabt cates = Jalan Arteri Primes + * ukols Kacamne: Jalan Ketektce Primer PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR, lbukots Kehushsn Des Satan Liaghungan Prinner fra—Frlan Tok Prirnes . SURAT KEPUTUSAN BUFATI ROKAN HIF, ‘NOMOR 277 TAHUN 20z2 rE Perairan Darawtvadua oa i ‘ 3 ~ ~ SKALA> 4-173: 731.16 _ . . 0: i Kecamatan rid SUMBER D. i ikece nalan Bagi Sicarrboh Raya Kacameter Poke 24 jeresmen “ahun 2019-2020 Poreti| UnieralTiareseve Kose natan Bageasinsertiah Keearnainy Pujad 2. Peta Oasar yang te a1 beKorekel dan Basan Irtonmiaal Cecspanial (Bic tahun 2020 Dalomn Hetizorist Balun3. PMON No. $6 Tahun 2018 lenla rg Penelagan L Uiara: ees naan Bale Jase Kacametar Ravtlae Kops na Kecamatay Rrrha Resnkang 4. PMON No 5? Tahun 2019 ts Kecaqaban Pas Limsuvarae irapang Kanan Kavamates Tanjenp Medar ng Penvlazan Butrs Kabupater Lahuhin Batu Selatae (Sumnatera Utara dengen Kabupate= Roken Hilir {Riau} PION No. 98 tBhun 2013 tenta7g Penetapan Bates Kabupaten Labuhen Satu Selatsr (Suravera tara} dengan Kabupates Hexen Hilir hau?A DRAN Na 4 Tahun 294 fastens Danalanan Betas Kate Aaagan Kahinelan Rakes Mili Cacetan: Gates adm inistrem yang © goneken mren:psxan bstee detent yang sudan oiaabut<en cada eurrbet seletriw¥a Nerupakannist? BUPATI ROKAN HILIR dto AFRIZAL SINTONG Oo II-6 2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hilir secara astronomis, terletak diantara koordinat 1∞ 3' 47,34" Lintang Utara - 2∞ 55' 16,15" Lintang Utara dan 100∞ 16' 18,64" Bujur Timur - 101∞ 20' 7,41" Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: • Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka. • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. • Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan • Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai. Untuk batas administrasi Kabupaten Rokan Hilir, seluruhnya telah definitif ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka. Posisi ini menjadi strategis dalam perdagangan lintas batas antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Pada wilayah daratan, Kabupaten Rokan Hilir berada di wilayah timur pulau Sumatera, sehingga memiliki posisi strategis sebagai lintas transportasi darat Sumatera. Posisi Kabupaten Rokan Hilir yang berada di sebelah Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menjadikan posisi Rokan Hilir semakin strategis dalam lintas perdagangan antar daerah di Pulau Sumatera. Keberadaan Kabupaten Rokan Hilir menggambarkan Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi geostrategik yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah. 2.1.1.1.3 Tutupan Lahan Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kabupaten Rokan Hilir lebih didominasi untuk perkebunan. Perubahan penggunaan lahan (land used) dan tutupan lahan (lahan cover) terbesar terjadi pada penggunaan untuk pemukiman, yaitu dari seluas 80.094 Ha pada tahun 2013 menjadi RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-7 340.612 Ha pada tahun 2014, dan terus bertambah menjadi 346.360 Ha pada tahun 2015, atau mengalami kenaikan lebih dari 4 kali lipat. Pada sisi lain, hutan negara terus terdegradasi dari 91.747 Ha pada tahun 2011 menjadi 20.948 Ha pada tahun 2015, atau terdegradasi seluas 70.799 Ha dalam waktu 5 tahun. Lahan yang digunakan untuk hutan negara 7.893 ha, perkebunan 350.143 ha, tegal/kebun/ladang/huma 97.611 ha, pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya 353.667 ha, lahan yang sementara tidak diusahakan 25.458 ha, sawah 21.098 ha, padang rumput 1.376 ha dan sisanya seluas 30.913 Ha digunakan untuk lain-lain. Tingginya alih fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Alih fungsi tersebut dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri dan permukiman. Umumnya alih fungsi lahan tersebut terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang sebagian diantaranya tidak mengindahkan konsep konservasi. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan budidaya dan perkebunan turut meningkatkan produksi pertanian. Meskipun demikian, tidak sedikit pula menyebabkan lahan-lahan terlantar. Keberadaan lahan terlantar ini menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-8 Tabel 2.3 Data Tutupan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 NO KECAMATAN PENGGUNAAN LAHAN LUAS (HA)AREA INDUSTRI DANAU/ WADUK HUTAN RIMBA KOLAM LAHAN TERBUKA PERKEBUNAN/ KEBUN PERMUKIMAN DAN TEMPAT KEGIATAN RAWA PERTANIAN LAHAN BASAH SEMAK BELUKAR SUNGAI 1 Tanah Putih 20,79 256,17 4.121,57 36,16 66,00 115.067,08 2.248,52 64,06 4.984,14 1.559,74 128.424,24 2 Pujud 12,01 78,83 6.466,35 18,58 76.317,05 984,33 1.297,24 2.963,41 774,63 88.912,45 3 Tanah Putih Tanjung Melawan 11,57 1.176,79 1,59 35.503,80 442,55 696,75 1.307,54 39.140,58 4 Rantau Kopar 644,52 12.431,65 175,73 107,87 1.320,12 334,37 15.014,27 5 Tanjung Medan 12,52 110,25 122,09 16,49 16,63 52.312,74 1.051,38 354,33 371,50 145,28 54.513,21 6 Bagan Sinembah 18,06 1,68 15.278,48 1.721,66 8,77 17.028,65 7 Simpang Kanan 27,41 4,89 29.699,35 713,98 64,97 30.510,61 8 Bagan Sinembah Raya 20,93 3.506,45 15,60 32.228,40 623,14 52,35 121,39 4,38 36.572,64 9 Balai Jaya 45,14 4,51 26,67 56,11 1,72 59.737,45 1.214,54 0,23 23,76 61.110,14 10 Kubu 3,34 35.459,08 569,97 1.752,86 1.326,48 110,48 39.222,21 11 Pasir Limau Kapas 54.363,38 590,75 62,85 3.514,87 20,51 58.552,36 12 Kubu Babussalam 3.241,29 6,29 40.521,89 534,69 1.334,90 3.132,95 125,01 48.897,03 13 Bangko 13,65 22.324,57 24.402,19 1.408,92 2.081,30 6.016,31 1.026,72 57.273,66 14 Sinaboi 14.555,84 17.651,47 368,92 1.116,15 1.979,56 47,13 35.719,07 15 Batu Hampar 11.570,09 31,31 9.442,55 301,23 90,36 45,52 1.086,41 22.567,47 16 Pekaitan 22,93 2.666,94 28.663,00 811,12 2.664,06 2.503,97 4.094,66 41.426,69 17 Rimba Melintang 11,58 5,71 4.007,21 2,10 28,49 26.901,58 1.187,21 857,34 193,73 1.743,82 34.938,76 18 Bangko Pusako 33,35 5,46 79,53 19,40 105,39 90.231,78 1.984,53 485,24 753,04 1.895,70 1.445,19 97.038,61 JUMLAH 195,31 497,53 74.509,89 198,61 251,23 756.212,94 16.933,17 10.497,63 2.576,54 31.163,92 13.825,87 906.862,63 Sumber : Data Spasial/GIS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025 Dari BIG ——_——— RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |! II-9 Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 rise ver cepemt esse wee = rae = et sorareret Py 3x Fc = eT PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR i : : Hie PROVINSI RIAU = RENCANA TATA RUANG WILAYAH , | KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024-2044 i : . t) |B} esmesns peTA PENUTUP LAHAN oe SHLAT MALAKA u SKALA : 1:300.000 sae |} 0 1s 20 j i - SELAT MALAKA * . , F Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grd : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N Datum Honzental : Datum WGS 1984 Datum Vertikal 1 Geoid EGM 2008 9 7 =a TL DIAGRAM LOKAS) . : E i KETERANGAN : i & | tana saranaan games a t “ee” Kota Dumat : =vate : Kebupaen : . (one tera Permulkeman dan Tempat Kegoten ones aman . {__] Penanan Lanan Saaan Seman Benker Surge State 1$0000 Sate SHOT 6dan SON 7Tate 7038 dar LAPANKetnowian Proce thon Gengarkatupetea Ronan Many Proce iypsOren Romeve Tenn 2021Crore Raw Race Kabupaten) | caratan Sek” eines at et rey 100300 sor 3209730 aT HAL-A1 x II-10 2.1.1.1.4 Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar bertopografi datar dari dataran rendah dengan ketinggian antara 0-40 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah pesisir pantai memiliki ketinggian 0-6 m dpl dan dipengaruhi pasang surut air laut. Daerah sepanjang aliran sungai memiliki ketinggian 0-30 m dpl. Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen, terdapat 80 persen dari luas daratan dengan kemiringan 0-3 persen. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0–5 persen sampai 8–15 persen dengan ketinggian antara 5–100 m dpl. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya adalah daerah pasang surut air laut mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang. Sisi Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen. Daerah dengan kemiringan 0-3 persen meliputi 80 persen dari luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0–5 persen sampai 8–15 persen dengan ketinggian antara 5–100 mdpl. Tabel 2.4 Data Luas Kecamatan Berdasarkan Ketinggian Tahun 2024 NO KECAMATAN KETINGGIAN (HA) LUAS (HA) <25 25-50 50-75 >75 1 Tanah Putih 120.984,1 5 7.440,09 128.424,2 4 2 Pujud 48.707,27 34.190,14 6.015,03 88.912,44 3 Tanah Putih Tanjung Melawan 31.725,29 7.415,29 39.140,58 4 Rantau Kopar 15.014,27 15.014,27 5 Tanjung Medan 36.884,75 14.879,53 2.748,93 54.513,21 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-11 NO KECAMATAN KETINGGIAN (HA) LUAS (HA) <25 25-50 50-75 >75 6 Bagan Sinembah 773,36 11.494,38 4.570,63 190,27 17.028,65 7 Simpang Kanan 20.931,15 9.579,45 30.510,61 8 Bagan Sinembah Raya 29.112,82 6.923,63 536,19 36.572,64 9 Balai Jaya 26.693,02 31.830,03 2.587,09 61.110,14 10 Kubu 39.031,93 190,26 39.222,19 11 Pasir Limau Kapas 58.539,82 12,56 58.552,38 12 Kubu Babussalam 46.381,22 2.515,81 48.897,03 13 Bangko 57.273,74 57.273,74 14 Sinaboi 35.719,07 35.719,07 15 Batu Hampar 22.500,25 67,15 22.567,39 16 Pekaitan 41.005,76 420,93 41.426,69 17 Rimba Melintang 32.628,83 2.309,93 34.938,76 18 Bangko Pusako 86.393,93 10.437,72 206,96 97.038,61 JUMLAH 750.300,62 139.706,90 16.664,84 190,27 906.862,63 Sumber : Diolah Dari Data DEM Nasional Tahun 2024 dari BIG RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-12 Gambar 2.3 Peta Ketinggian Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : ter SELAT MALAKA rer PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINS! RIAU RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024-2044 MMH 02 PETA KETINGGIAN u SIKALA ; 1.300.000 A o 47 9a 19 — Proyeks Unrversai Transverse Mercator Sestem Grid Gnd Geograks dan Gad UTM Zona47 6Dstum Moncontal Daturn WGS 1964 Datuen Veriixed Geoid EGM 2008 ¥ = <3 2 i nd II-13 2.1.1.1.5 Hidrologi Kondisi hidrologi Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 15 (lima belas) aliran sungai yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6-8 m yang melintasi Kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di Pegunungan Bukit Barisan yang letaknya pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu. Tabel 2.5 Sungai di Kabupaten Rokan Hilir No Kecamatan Nama Sungai 1 Tanah Putih Sungai Rokan 2 Kubu Sungai Kubu, Sungai Ular, Sungai Tengah, Sungai Siandun, Sungai Subang, Sungai Agas, Sungai Lilin 3 Pasir Limau Kapas Sungai Daun 4 Bangko Sungai Besar, Sungai Serusa, Sungai Rokan Sungai Bangko 5 Sinaboi Sungai Raja Bejamu, Sungai Sinaboi, Sungai Bakau 6 Rimba Melintang Sungai Rokan 7 Bangko Pusako Sungai Bangko Sumber : RPJPD Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045 Kabupaten Rokan Hilir diliputi oleh Beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), antara lain : Barumuh Bilah, Kubu, Mampu, Masjid, Nyamuk, Panipahan, Pematang, PM, Pulau Berkey, dan Pulau Halang. Berkaitan dengan kondisi DAS Rokan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS Rokan (BP DAS, 2018) adalah sebagai berikut : • Tingkat kekritisan lahan sangat tinggi (Persentase lahan kritis 23.59%) • Penutupan vegetasi permanen dalam kondisi baik (71.89%) • Indeks kekritisan berada pada kelas sangat tinggi • Muatan sedimen berada pada kelas sangat tinggi • Tingkat kerawanan terhadap banjir tinggi • Kondisi kawasan lindung buruk • Kondisi daya dukung DAS Rokan buruk RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-14 Tabel 2.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 NO KECAMATAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Barumuh Bilah Kubu Mampu Masjid Nyamuk Panipahan Pematang PM Pulau Berkey Pulau Halang 1 Tanah Putih 30.466,68 2 Pujud - - - - - - - - - - 3 Tanah Putih Tanjung Melawan 233,44 4.313,05 4 Rantau Kopar - - - - - - - - - - 5 Tanjung Medan - - - - - - - - - - 6 Bagan Sinembah 3.552,39 7 Simpang Kanan 30.510,61 8 Bagan Sinembah Raya 36.571,68 9 Balai Jaya 40.009,06 10 Kubu 23.116,38 16.105,81 11 Pasir Limau Kapas 8.590,41 10.457,90 5.338,06 22.104,73 29,28 12 Kubu Babussalam 45.947,10 24,28 1.734,14 13 Bangko 5.309,12 8.277,53 14 Sinaboi 12.716,76 15 Batu Hampar - - - - - - - - - - 16 Pekaitan 21.083,04 17 Rimba Melintang - - - - - - - - - - 18 Bangko Pusako 4.536,89 JUMLAH 8.590,41 215.785,04 233,44 34.779,73 18.025,88 5.338,06 38.234,82 29,28 8.277,53 1.734,14 Sumber : Kebijakan Satu Peta, 2024 es ee De ee ee ern eer ll II RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-15 Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : me we - - —_ ‘ PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR i i} fe PROVINSI RIAU “— RENCANA TATA RUANG WILAYAH , | KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024-2044 ' 1)|B] beva DAERAH ALIRAN SUNGAI U SKALA; 1:300.000 : o 475 9s ms 2 : ; i t SELAT MALAKA . 7 Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid Grid Gaografts dan Grid UTM Zona 47 N Datum Horizontal . Datum WGS 1984 Daturn Vertikal Geo EGM 2008 =a DIAGRAM LOKASI - Fd sence 5 R 3 eta Dumas : i as Freesat II-16 2.1.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah 2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Rokan Hilir memiliki komoditas unggulan yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan lebih optimal dalam menunjang program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Produk unggulan tersebut adalah beras dan jagung pada kawasan lahan berkelanjutan; kakao, kelapa, dan kopi robusta pada kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan; Pengembangan komoditas unggulan Kabupaten Rokan Hilir berhadapan dengan ancaman yang perlu diantisipasi terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas secara liar dan dilakukan secara berlebihan sehingga menambah luas lahan kritis yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup serta kerugian ekonomi dan sosial lainnya. Sektor pertanian merupakan sektor dengan proporsi terbesar dalam perekenomian, tetapi laju pertumbuhannya belum maksimal dibandingkan dengan sektor lainnya. Sebab itu, produktivitas pertanian perlu ditingkatkan khususnya terhadap kendala yang dihadapi berupa peningkatan produksi dan pemasaran hasil panen. Produksi berbagai komoditas perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan menunjukkan keberhasilan, namun peningkatan tersebut tetap berhadapan dengan permasalahan berupa rendahnya mutu produk yang dihasilkan dan lemahnya jaringan pemasarannya, sehingga nasib produsen tidak mengalami perbaikan. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam masih sangat rendah karena tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Selain kawasan pertanian dan perkebunan, Kabupaten Rokan Hilir memiliki tiga kawasan yang juga sangat potensial dan prospektif untuk kesejahteraan masyarakatnya, yakni: kawasan pesisir pantai untuk lahan tambak budidaya ikan dan kerang termasuk untuk wisata bahari; serta kawasan dataran rendah dan dataran tinggi yang juga mengandung bahan galian batu, pasir, dan lainnya. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-17 Sebagai daerah dengan basis kegiatan pada sektor pertanian, komoditas pertanian banyak dihasilkan di Kabupaten Rokan Hilir, baik berupa komoditas tanaman pangan, komoditas perkebunan, komoditas perikanan dan dan komoditas peternakan. Komoditas pertanian ini terus dikembangkan dan beberapa diantaranya menjadi produk unggulan daerah. Merujuk pada uraian-uraian sebelumnya data potensi produk unggulan daerah yang bisa ditetapkan menjadi Produk Unggulan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 2.7 Produk Unggulan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No Sektor Komoditas 1 Tanaman Pangan Padi, Jagung, Ubi Kayu,, dll. 2 Tanaman Perkebunan Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kopi. 3 Hortikultura Durian, Pisang dan Keladi Ungu, Keladi 4 Tanaman Herbal Jahe, Kunyit, Kencur 5 Peternakan Sapi Potong 6 Perikanan Perikanan Tangkap : Varian ikan tuna, ikan layaran, marlin, cakalang, tenggiri, cucut, Selar, teri, lemuru, kembung, laying, tongkol, layur, sarden, ikan sebelah, manyung, kakap, kerapu, ikan ekor kuning, pari, bawal, dll Perikanan Budidaya : nila dan selais, lele, udang, dll Sumber: RIPJ-PID Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Selanjutnya, akan ada lima PUD yang akan kembangkan dalam ekosistem riset dan inovasi daerah, yaitu: 1) Padi, Jagung dan Ubi kayu kayu Komoditas tanaman pangan yang banyak dihasilkan di sebagian besar wilayah kecamatan Kabupaten Rokan Hilir 2) Ikan Nila dan selais Hampir disetiap kecamatan ada Kampung Perikanan Budidaya, Ikan Nila dan selais menjadi unggulan untuk dikembangkan. 3) Kelapa Sawit Merupakan komoditas pertanian nomor satu yang paling banyak RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-18 diusahakan 4) Sapi Potong Termasuk 10 komoditas pertanian yang paling banyak diusahakan berdasarkan data BPS Rokan Hilir. 5) Pisang dan keladi ungu Tanaman endemis biasa banyak ditemui di semua kecamatan Kabupaten Rokan Hilir. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kurun waktu 2019–2024, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berkisar antara 32,15% hingga 38,48%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi basis utama perekonomian daerah. Perkembangan indikator pertanian di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.8 Perkembangan indikator pertanian Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Produktivitas padi (Ton/GKG/Ha) 4,51 4,51 5,01 4,54 4,34 4,43 Produksi Padi (Ton) 56.330 66.703 69.804 59.483 53.234 54.327 Produktivitas kelapa sawit (Kg/Ha) 3.511 3.265 3.271 3.270 3.265 3.270 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 32,15 38,48 36,71 33,34 37,23 - Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada subsektor tanaman pangan, khususnya padi, produktivitas padi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 dan 2020 produktivitas padi tercatat sebesar 4,51 ton/ha GKG, kemudian meningkat pada 2021 menjadi 5,01 ton/ha, namun kembali RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-19 menurun pada tahun-tahun berikutnya hingga berada pada angka 4,43 ton/ha pada tahun 2024. Produksi padi pun menunjukkan pola yang serupa. Produksi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 69,804 ton, sementara pada tahun 2023 produksi turun cukup signifikan menjadi 53,234 ton, sebelum sedikit meningkat pada tahun 2024 sebesar 54,327 ton. Pada subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, produktivitas relatif stagnan dengan kecenderungan menurun tipis. Rata-rata produktivitas berada pada kisaran 3.265–3.511 kg/ha, tanpa menunjukkan peningkatan yang berarti sepanjang periode 2019–2024. Secara keseluruhan, meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih cukup tinggi, kondisi fluktuatif pada produktivitas padi dan stagnasi produktivitas kelapa sawit menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sektor pertanian. Diperlukan upaya penguatan sarana dan prasarana pertanian, penerapan teknologi modern, serta peningkatan kapasitas petani agar sektor pertanian dapat tetap menjadi penopang utama ketahanan pangan dan perekonomian. Sektor perikanan di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung ketahanan pangan, perekonomian daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Produksi perikanan selama periode 2018–2024 relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap mendominasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 55.571,73 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya masih relatif kecil dengan capaian 11.898,80 ton. Total produksi perikanan pada tahun 2024 mencapai 67.470,53 ton, hampir setara dengan produksi tahun 2018. Dari sisi konsumsi, angka konsumsi ikan masyarakat Rokan Hilir masih berfluktuasi. Rata-rata konsumsi ikan pada periode 2019–2023 berkisar antara 50,73–55,29 kg/kapita/tahun, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 55,29 kg/kapita/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan masyarakat sudah cukup tinggi, namun masih perlu didorong secara konsisten agar sejalan dengan peningkatan produksi perikanan dan program gizi masyarakat. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-20 Pendapatan pelaku usaha perikanan juga menunjukkan tren meningkat. Pendapatan nelayan naik dari Rp1.510.000 per orang per bulan pada 2018 menjadi Rp2.800.000 pada 2024, sementara pembudidaya ikan mengalami peningkatan dari Rp2.175.000 pada 2018 menjadi Rp2.850.000 pada
2024.Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan kesejahteraan, meskipun masih terdapat kesenjangan pendapatan antara nelayan dan pembudidaya ikan. Secara umum, sektor perikanan di Rokan Hilir memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik melalui penguatan perikanan tangkap berkelanjutan, peningkatan produktivitas budidaya, maupun pengembangan diversifikasi produk perikanan. Tantangan utama yang perlu diatasi meliputi peningkatan sarana prasarana pendukung, penguatan kelembagaan nelayan dan pembudidaya, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan dan pemasaran yang lebih baik. Dengan strategi pengelolaan yang tepat, sektor perikanan diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama ekonomi biru Kabupaten Rokan Hilir, sekaligus mendukung ketersediaan pangan bergizi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.9 Produksi Perikanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Produksi Perikanan (Ton) 2018 54.041,40 13.072,20 67.113,60 2019 54.783,10 13.131,00 67.914,10 2020 53.370,93 11.415,40 64.786,33 2021 53.987,96 11.561,35 65.549,31 2022 54.535,92 11.631,39 66.167,31 2023 55.101,23 11.732,27 66.833,50 2024 55.571,73 11.898,80 67.470,53 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-21 Tabel 2.10 Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Rokan Hilir Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 51,07 51,25 55,29 50,73 51,97 Tabel 2.10. Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Pendapatan Nelayan (Rp/Orang/Bulan) Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/Orang/Bulan) 2018 1.510.000 2.175.000 2019 1.685.000 2.340.000 2020 1.655.000 2.300.000 2021 1.730.000 2.240.000 2022 1.750.000 2.250.000 2023 2.800.000 2.850.000 2024 2.800.000 2.850.000 Potensi perikanan tangkap laut di Provinsi Riau mencapai 132.000 ton sementara untuk potensi perikanan perairan umum daratan mencapai 14.000 ton pada tahun 2022, dimana Kabupaten Rokan Hilir menyumbang lebih dari 50% untuk jumlah produksi perikanan tangkap laut. Tingginya jumlah produksi perikanan tangkap dan variasinya dalam jenis tangkapan ikan dapat mendukung potensi investasi dalam berbagai sektor ekonomi dan industri. Potensi sumber daya perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hilir tentunya harus ddapat dimanfaatkan dan memberi nilai tambah bagi pendapatan masyarakat dan nelayan. Salah satu upaya peningkatan nilai tambah adalah dengan mengolah produk ikan segar menjadi berbagai olahan yang memungkinkan untuk diproduksi dan dipasarkan. Tentunya harus disesuaikan dengan jenis dan ketersediaan bahan baku. Berikut adalah peta potensi investasi perikanan tangkap Kabupaten Rokan Hlir: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-22 Gambar 2.5 Peta Potensi Investasi Perikanan Tangkap Kabupaten Rokan Hilir Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 99°49'30°E 100° 10°°E 108°30°30°E 100°S5 ro"E 10 1°11 SOE 101°32'C°E 1S430°N 1 1 m 1 1 L KABUPATEN ROKAN HILIR. a INAS PERIKANAN 5 iaos a a aq | Produkel kerang dareah = 22.868,29 ton | = 4Ketersediaan Kompetensi SOM D SPE Sai a aa aoe erry dan Tenaga Kerja: TEES BUODAYA KERANG DARAM ° ‘ Tenaga kenaproduktif : 203.710 Swa PETA POTENSI INVESTASI Fs -Lutusan SMU Sederajat: 153.077 Jiwa PERIKANAN TANGKAP Babee dere rent Seow vera es - Universitas : 34.619 Jiwa z == x - Rasio tenaga kerja lokal (Min) : 60 % N . Sr ) teteraSaori - UMK Kab Rp 3.242.977,19. ry SKALA 1:1,000,000Sue kar aan ee By re =_—-z = PERKIRAAN JENIS INVESTASI 98 ° mas bad
1.Investas! Besar dan SedangINDUSTRI PENGALENGAN 2. Perkiraan iInvestasi 25 - 350 mayar
1.Loko :Pama, Bangko serta 1o200"E 120°O'0 130°00E han Ik: Fs 4 i" + is=. SOM: mAsin |SrenmepaFeria progeaatt: 183.077 Jue [__Pengolahantkan Asin 2 5 3+ Universitas, 36519 pee — | 4° UMX Kao Hts Rp 3.262 977.19. ra Aad mie5 sae Pee S z| | 2 + N 120°0'O" 138°O UE ° a A heer Caran © Parkenen . . . ° qT 1°34°30°N " 4 Teles wera = Nese Fo Kecermenn sits — Sana Koper Pagal dns TarcurgMedan 3 [ter cos Galen Saku rh den 10 DO saw alai:ag3é i ‘Sumber peta :
1.Peta RB! Skala 1:50.000 BIG 2.8PS 2017 Catatan = T LJ LJ Ly O07 Peta int bukan referens! mengenat batas99°49°30°E 100°10°D"E 100°30'30°E 100°S "Ee 109°11'30°E 103°32'0°E Dane | + fFft + + + n S33 She (2 <I ~ I 4. en ERY KL iH H fi Hi ii > II-23 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 1) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Air Daya dukung air adalah kapasitas sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan mempertimbangkan jumlah ketersediaan air. Daya dukung air dihitung dengan memperhitungkan kebutuhan air dan ketersediaan air. Kedua variabel ini dibandingkan untuk menentukan apakah air yang tersedia cukup untuk berbagai kebutuhan. Analisis daya dukung air dilakukan untuk mengetahui potensi kebutuhan dan ketersediaan air. Gambar 2.6 Persentase Distribusi Luas Kelas Daya Dukung Air Sumber : Keputusan MENLHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air Nasional Berdasarkan data Keputusan MENLHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 mengenai Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air Nasional di Kabupaten Rokan Hilir, mayoritas wilayahnya, yaitu seluas 801.660,87 Ha atau sekitar 90,76% dari total area, berada dalam status Belum Terlampaui. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan air sebagai bahan baku untuk kebutuhan air bersih masih sangat tinggi, tergantung pada cara dan metode pemanfaatannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa sekitar 9,24% dari wilayah tersebut merupakan kawasan dengan DDDTLH Penyedia Air yang sudah terlampaui. Rincian per kecamatan dilihat pada tabel berikut ini 2.10.. Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Rokan Hilir secara berkala 90,76% 9,24% Belum Terlampaui Terlampaui|] RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-24 menghadapi masalah lingkungan yang serius, termasuk perubahan pola iklim yang tak menentu yang cenderung meningkatkan suhu bumi. Selain itu, dampak kebakaran hutan pada musim kemarau telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial, serta kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, bahkan mempengaruhi negara tetangga terdekat. Kebakaran hutan terutama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan perusahaan yang membersihkan lahan untuk pengembangan areal pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih belum optimal, sehingga kebakaran hutan terus menjadi masalah yang berulang. Pengelolaan dan pencegahan yang lebih efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis diketahui tingkat risiko tinggi terjadinya kecelakaan hutan dan kebakaran hutan di Kabupaten Rokan Hilir mencakup 45 desa di 9 kecamatan dengan luas wilayah 331.997,0 hektar atau 37,38% dari seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Sementara itu, 66 desa di 9 kecamatan dengan luas 367.879 hektar atau 41,42% dari total luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir memiliki tingkat resiko sedang. Tidak ada wilayah yang berada pada tingkat risiko rendah. Tabel 2.10. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Air Kecamatan Status DDDT Air (Ha) Belum Terlampaui Terlampaui Luas (ha) Kec. Bagan Sinembah 114.071,12 22.405,71 136.476,83 Kec. Bangko 62.310,83 23,08 62.333,91 Kec. Bangko Pusako 97.325,10 3.730,90 101.055,99 Kec. Batu Hampar 21.837,75 21.837,75 Kec. Bonai Darussalam 104,57 104,57 Kec. Bukit Kapur 10,99 10,99 Ne EE RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-25 Kecamatan Status DDDT Air (Ha) Belum Terlampaui Terlampaui Luas (ha) Kec. Kepenuhan 35,60 35,60 Kec. Kubu 49.481,76 32.862,74 82.344,50 Kec. Kubu Babussalam 9.086,00 3.427,87 12.513,87 Kec. Pasir Limau Kapas 23.242,31 5.012,65 28.254,96 Kec. Pekaitan 17.614,06 12.445,21 30.059,27 Kec. Pinggir 509,00 509,00 Kec. Pujud 130.621,86 130.621,86 Kec. Rantau Kopar 14.179,55 14.179,55 Kec. Rimba Melintang 37.346,77 37.346,77 Kec. Simpang Kanan 33.843,32 1.722,72 35.566,04 Kec. Sinaboi 25.834,74 25.834,74 Kec. Sungai Sembilan 450,94 450,94 Kec. Tambusai Utara 358,20 358,20 Kec. Tanah Putih 124.005,52 124.005,52 Kec. Tp. Tj. Melawan 39.390,88 39.390,88 Grand Total (ha) 801.660,87 81.630,87 883.291,74 Persentase 90,76% 9,24% 100% Sumber: Peta Daya Dukung Pangan dan Air Skala 1:250.000, SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Ne _ | RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-26 Gambar 2.9. Peta Status Daya Dukung Air Sumber: Peta Daya Dukung Pangan dan Air Skala 1:250.000, SK.146/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/2/2023 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} 100°150'E 2°300'N 100°450'E > van : i 5 8 ! i H i i i i ! } SELAT MALAKA i ; i 5 ' : z5 2 . Es ™ a na ' “. ‘\ ' \ Zz a AN &s t hivot a ay \ \ “> oa \, KOTADUMAI “|2 8x * ? Ts MeL AWAn \ . os 7 25 8 KABUPATEN ~ | 4ABU PATEN ROKAN HULK, te |at BENGKALIS. \ 2 ae OK Fa an x € ° > \ ra ge ¥ AY 100°150'E 100°200°E 100°450'E 101 °00°E 109° 0E PETA INDIKATIF DAYA DUKUNG DAYATAMPUNG Legenda = STATUS DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASAE KOSISTEM Sungat Belum Tesla mpaui Al ui , STATUS = 2: Jabs Pas, [Be] Tertampaui DAYA DUKUNG AIR Pembkuman N E-=]Batas Kabupaten “eeE--4 gatas Kecamatan E-=] satas Desa Ketwanan Samou- Deez Pew Ruot Bm hdoness Skea 1 30,090 : Proyeksy Transverse Mercar Bem Daya Parigen day Ar Shaw1250000SKALA 1 : 500.000 Seam Grd Seograti dan Univeral Tannese Mercainor SR SET SE RUM 12200 Kilometers: Dam =CGSWGS 84 525 0 5 10 m Varseat Bee FERPA Kusus ¥ y fi iA oa verte ka me. TY sy x ae peed a II-27 2) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Daya dukung penyediaan pangan mengacu pada kemampuan ekosistem atau lingkungan alam untuk menyediakan makanan bagi manusia. Potensi ini meliputi sumber daya alam seperti tanah, air, dan iklim yang menjadi ciri khas suatu wilayah. Potensi tersebut dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendukung produksi pangan yang mencukupi kebutuhan manusia. Namun, tingkat pemanfaatannya bergantung pada bagaimana manusia memanfaatkannya. Gambar 2.10. Persentase Distirbusi Luas Kelas Daya Dukung Pangan Sumber : SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 mengenai Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Pangan Nasional Berdasarkan data Keputusan MENLHK No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 mengenai Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Pangan Nasional di Kabupaten Rokan Hilir, Didominasi oleh status belum terlampaui mencakup 694.666,92Ha atau sekitar 77,38% dari total luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini mengindikasikan produksi pangan atau praktik pertanian belum melampaui kapasitas yang didukung oleh lingkungan atau sistem pertanian. Kondisi ini dapat mengganggu keseimbangan ekologis atau menyebabkan dampak negatif yang signifikan, menunjukkan terbatasnya lahan yang dapat mendukung penyediaan pangan bagi penduduk 77,38% 22,35% Belum Terlampaui Terlampaui || RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-28 Kabupaten Rokan Hilir. Detail lebih lanjut mengenai luas status DDDTLH penyedia pangan per kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.11. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kecamatan DDDT Pangan (Ha) Total Belum Terlampaui Terlampaui Blank Ha Persentase Bagan Sinembah 111.958,05 24.986,20 52,88 136.997,12 15,31% Bangko 59.534,62 5.354,58 533,39 65.422,59 7,31% Bangko Pusako 76.106,95 24.949,05 101.055,99 11,29% Batu Hampar 18.295,87 3.844,84 69,41 22.210,12 2,48% Kubu 37.943,89 46.510,87 86,85 84.541,61 9,45% Kubu Babussalam 11.151,27 1.365,47 21,13 12.537,87 1,40% Pasir Limau Kapas 15.408,41 15.221,41 26,61 30.656,43 3,43% Pekaitan 18.531,20 11.756,26 406,46 30.693,92 3,43% Pujud 101.744,79 29.469,03 628,06 131.841,87 14,73% Rantau Kopar 11.409,25 2.889,59 14.298,84 1,60% Rimba Melintang 27.943,99 9.489,28 8,43 37.441,70 4,18% Simpang Kanan 34.230,81 1.079,15 365,6 35.675,56 3,99% Sinaboi 26.056,02 229,17 26.285,19 2,94% Tanah Putih 106.386,19 19.357,73 125.743,92 14,05% Tp. Tj. Melawan 36.199,69 3.432,85 39.632,54 4,43% Total 692.901,00 199.706,31 2.427,99 895.035,27 Persentase 77,4% 22,4% 0,3% 100% Sumber: Peta Daya Dukung Pangan dan Air Skala 1:250.000, SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-29 Gambar 2.11. Peta Status Daya Dukung Pangan Sumber: Peta Daya Dukung Pangan dan Air Skala 1:250.000, SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} 100°150'E 100°300'E Y ~ KABU PATENW a ROKAN HULK SELAT MALAKA PRIN KABU PATE ® BEMGKALIS , 100°1S0'E 100°00'E PETA INDIKATIF DAYADUKUNG DAYATAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS JASAEKOSISTEM KABUPATEN ROKAN HILIR STATUS DAYA DUKUNG PANGAN N SKALA1 : 500.000 Kiometers 5.25 0 5 5 100°450°E 108°00°E Legenda : STATUS DAYA DUKUNG [Ez] Senaai Bedum Tetampaui al 2: 3385 Pans Sudah Terlampaui Pemukeman Fe=] gatas Kabupaten E--4 aatas Kecamatn E-=] desaXeluranan Surmta- Pers1 Ryo Bum. Skat 1 $0900 Pew Admnsias Aabugaien Ra blir Sits 1. 250.000 Proyeks: Trareversa Mercor: Pes sya. Pan int dan Ar Saale 1.250.000 Sissm Grd Seopa cae liniversa! Tansverse Mercanar (SK .148MENDHKSETOON KUM 122023 Daum Harizonat Daum Verical i WU Sn av KEL remy Acmt Ke 8 II-30 2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan 2.1.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, IKP Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.11 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Pert/Thn 66,63 67,48 66,46 67,45 68,67 0,51 Sumber : Badan Pangan Nasional 2024 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 66,63 mengalami kenaikan hingga tahun 2024 menjadi 68,67. Rata-rata pertumbuhan IKP Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,51 persen pertahun. Ketersediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan ketidakstabilan bagi suatu negara atau daerah, baik secara ekonomi maupun politis, sehingga ketahanan pangan merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah. Khusus untuk Kabupaten Rokan Hilir bahkan Provinsi Riau saat ini dan yang akan datang, masalah ketersediaan beras tentu akan semakin penting disebabkan semakin terbatasnya produksi dan konsumsi beras juga semakin bertambah dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. 2.1.1.4.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-31 keanekaragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator kualitas konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan bergizi seimbang. Pola Pangan Harapan menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk, karena semakin beragam konsumsi penduduk memperlihatkan tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Penilaian skor PPH dikategorikan menjadi empat, yaitu sangat rendah (<55%), rendah (55- 69%), cukup (70- 84%) dan baik (≥85%). Skor PPH Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.12 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 No Kabupaten/ Provinsi 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Pert/Thn 1 Kabupaten Rokan Hilir 86,00 85,20 82,70 81,40 86,9 0,23 2 Provinsi Riau 85,50 84,10 89,40 88,90 88,14 0,79 Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2024 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 86,00 kategori baik lebih baik dari capaian Provinsi Riau, perkembangan skor PPH hingga lima tahun turun naik hinga tahun 2024 menjadi 86,90 dengan kategori cukup, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,23 persen masih dibawah rata-rata pertumbuhan Provinsi. Hal ini menandakan bahwa tingkat keanekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Rokan Hilir masih turun naik, oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan nilai skor PPH. —_— RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-32 2.1.1.4.3 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PKKP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang asupan energinya di bawah kebutuhan minimum yang dianjurkan, sehingga tidak cukup untuk menjalani kehidupan yang sehat dan aktif. Berikut adalah nilai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020-2024. Tabel 2.13 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Pert/Thn 8.24 10.19 15.93 12.62 10.47 0,56 Sumber : Badan Pangan Nasional 2024 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PKKP) di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 sebesar 8,24 persen dan ini termasuk pada kategori rendah dengan tingkat keparahan ringan. Namun nilai PKKP ini semakin meningkat hingga tahun 2024 menjadi 10,47 dengan kategori dan tingkat keparahan sedamg. Oleh karena itu pemerintah harus dapat meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan agar nilai PKKP ini tidak semakin meningkat kedepannya. 2.1.1.4.4 Konsumsi Listrik Per Kapita Konsumsi listrik per kapita menggambarkan tingkat penggunaan energi listrik rata-rata oleh setiap individu dalam suatu negara/wilayah. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur Tingkat pembangunan dan kesejahteraan, aksesibilitas energi dan efisiensi energi, permintaan energi dalam skala rumah tangga, industri, dan komersial. Konsumsi listrik per kapita dihitung dengan cara membagi jumlah total energi listrik yang digunakan oleh suatu negara atau wilayah dengan jumlah penduduknya dalam periode tertentu (biasanya per tahun). RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-33 Tabel 2.14 Konsumsi Listrik di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 Data 2020 2021 2022 2023 2024 Rata – Rata Pert. (%) Konsumsi listrik (Kwh) 296.674.018 310.700.028,69 325.012.372,44 351.768.804,86 383.456.714,39 7,00 Jumlah Penduduk 637.161 646.791,00 658.407,00 662.546,00 688.073,00 0,02 Konsumsi Listrik Perkapita (Kwh) 465,62 480,37 493,63 530,93 569,52 5,00 Konsumsi litrik perkapita Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 adalah sebesar 465,62 Kwh dan semakin meningkat hingga tahun 2024 sebesar 569,52 Kwh dengan rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun adalah sebesar 5,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses listrik yang makin luas, terutama ke rumah tangga dan daerah terpencil yang artinya program elektrifikasi nasional/daerah berhasil, terutama di daerah terpencil. 2.1.1.4.5 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Akses terhadap air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, namun masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan SPAM untuk masyarakat. Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki. air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-34 (layak) dengan rumah tangga seluruhnya. dinyatakan dalam persentase. Kondisi pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat dilihat dari persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum bersih dan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak. Tabel 2.15 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 – 2024 Akses Air Tahun Sumber Air Minum Bersih (%) Akses Air Minum Layak (%) 2018 57,21 73,87 2019 61,1 83,91 2020 63,73 81,13 2021 63,94 87,52 2022 63,86 86,38 2023 62,72 86,56 2024 73,18 86,82 Sumber : BPS Provinsi Riau, 2025 Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 adalah sebesar 81,13 persen dan semakin meningkat hingga tahun 2024 menjadi 86,82 persen dengan rata- rata pertumbuhan 0,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum dapat menjangkau mayoritas dari seluruh rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir namun data pada tabel diatas menggambarkan kebutuhan akan air layak konsumsi yang semakin meningkat tiap tahunnya. a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sistem penyediaan air minum di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari sumber air baku, sistem transmisi, pengolahan lengkap (konvensional- disinfeksi) dan distribusi yang sebagian sudah dibuat dengan sistem zona pada pelayanannya. Bentuk organisasi pengelola SPAM di Kabupaten RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-35 Rokan Hilir adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Minum (UPT SPAM) berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 118 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Saat ini, UPTD SPAM Kabupaten Rokan Hilir mengelola 8 (delapan) unit SPAM IKK (SPAM Ibukota Kecamatan) termasuk 3 (tiga) unit offtake penerima air curah dari SPAM Regional Durolis, dengan total kapasitas terpasang untuk 5 unit IKK 100 l/dt, dan total kapasitas terpasang untuk Offtake dari SPAM Durolis 100 l/dt, yang statusnya belum berfungsi. Peta sebaran infrastruktur SPAM di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana Gambar 2.8. Rekapitulasi SPAM IKK di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel 2.12. Tabel 2.16 SPAM IKK di Kabupaten Rokan Hilir No . SPAM IKK Sumber Air Baku Kapasitas (l/dt) SR StatusTerpas ang Pro duksi Distri busi Idle Capa city 1 IKK Bagan Siapiapi Galian/Long Storage 40,00 - - 40,00 - Tidak Berfungsi 2 IKK Sedingin Sungai Rokan 5,00 - - 5,00 - Tidak Berfungsi 3 IKK Ujung Tanjung Sungai Rokan 40,00 - - 40,00 765 Belum Berfungsi 4 IKK Bagan Sinembah Sungai Buaya 10,00 - - 10,00 - Tidak Berfungsi 6 IKK Tanah Putih Tanjung Melawan (Offtake Durolis) Sungai Rokan (Air Curah UPT SPAM Provinsi) 30,00 - - 30,00 800 Belum Berfungsi 7 IKK Bangko Pusako (Offtake Durolis) Sungai Rokan (Air Curah UPT SPAM Provinsi) 30,00 - - 30,00 1.827 Belum Berfungsi 8 IKK Rimba Melintang (Offtake Durolis) Sungai Rokan (Air Curah UPT SPAM Provinsi) 40,00 - - 40,00 1.763 Belum Berfungsi Total 200 - 0 200 5.155 Sumber: UPTD SPAM Kab. Rokan Hilir dan Buku Profil SPAM BPPW Riau, 2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-36 Gambar 2.7 Peta Sebaran Infrastruktur SPAM di Kabupaten Rokan Hilir Sumber : Jakstrada SPAM, Bapperida Kabupaten Rokan Hilir = na newest 734800 wT 774000 iad wen mae |F a BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN JNOVASI DAERAH KABUPATEN ROKA HILIR KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH F J |F (JAKSTRADA)‘ PENYELENGGARAAN SISTEM PSY pats SELAT MALAKA SELAT MALAKA PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) |y KABUPATEN ROKAN HILIR y PETA SEBARAN INFRATRUKTUR SPAM DI KABUPATEN ROKAN HILIR mseu BALA 4284271 16 24 Proyeksi Sistem Grid B| Datum Horizontal Datum Vertikal : Universal Transverse Mercator + Grid Geogratis dan Grid UTM Zona 47 N : Datum WGS 1984 : Geaid EGM 2008 DIAGRAM | OKAS) KETERANGAN : Hou Kot f° CD corrrans CAM Pee larmgan satan Avtar Prior Jalan celessor Prince \? A NG 3 os 7?! Nea II-37 b) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan Untuk meningkatkan pelayanan air minum di wilayah perdesaan, Pemerintah berupaya menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan, berupa SPAM yang pengelolaannya diserahkan kepada kelompok masyarakat dan sumur bor yang berfungsi sebagai hydrant umum. Pembangunan SPAM Non Jaringan di wilayah Provinsi Riau, terutama di wilayah pesisir tidak mudah, karena terbatasnya kualitas air permukaan, dan air sumur dangkal, demikian juga dengan upaya memanfaatkan sumur air dalam. Pada saat dilakukan pemboran untuk memperoleh air sumur dalam, kualitas air yang ditemukan cenderung mengandung ferum yang tinggi, atau jumlah air yang terbatas, akibatnya setelah pemanfaatan dalam jangka pendek sumber air sudah tekor atau air tidak lagi tersedia. Data jumlah Kepala Keluarga atau Rumah Tangga yang telah mendapat layanan SPAM JNon Jaringan Perpipaan di wilayah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.17 Data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 c) No. Kabupaten Layanan Spam Non Jaringan Perpipaan (Kk) PAMSIMAS SPAM Permukiman Sumur Bor / Hidrant Umum JumlahTahun 2022 Tahun 2023 9 Rokan Hilir 3.149 52 60 - 3.261 Sumber : BPPW Provinsi Riau dan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, 2023, diolah 2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas 2.1.1.5.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan menggunakan kualitas hidup secara acuan, yaitu dalam lingkungan yang berkualitas tinggi terdapat potensi untuk berkembangnya hidup dengan kualitas yang tinggi. Manusia mempengaruhi dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-38 dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Apabila keserasian hubungan manusia dengan lingkungannya terganggu, maka akan terganggu pula kesejahteraan manusia. Hal ini dapat dilihat dari persentase penanganan sampah. persentase penduduk berakses air minum, persentase luas pemukiman yang tertata, pencemaran status mutu air, cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal, tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dan penegakan hukum lingkungan. Berikut beberapa Indikator yang terkait dengan urusan lingkungan hidup. Tabel 2.18 Indikator Pembentuk IKLH Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 1 Indeks Kualitas Air 20,00 46,66 26,66 45,33 50 2 Indeks Kualitas Udara 93,9 93,97 92,65 93,13 94,61 3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan 32,56 62,89 62,89 62,89 34,35 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Indeks Kualitas Air kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 20, mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 50, peningkatan ini tentu semakin membaiknya kualitas air sungai yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Disamping itu, Indek Kualitas Udara tahun 2020 sebesar 93,9, sedikit mengalami penurunan menjadi 93,13 tahun 2023 dengan rata-rata peningkatan sebesar -0,27 persen pertahun, penurunan indek kualitas udara ini, kini masih terdapatnya titik api sebagai penyumbang kinerja kualitas udara. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2020 sebesar 32,56, mengalami peningkatan menjadi 62,89 pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 31,05 persen, hal ini menandakan bahwa tutupan lahan di Kabupaten Rokan Hilir masih terjadi, meskipun banyak petani pekebun membuka lahan untuk perkebunan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator kinerja RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-39 pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. IKLH memberikan gambaran atau indikasi awal mengenai kondisi lingkungan hidup pada suatu wilayah, dan dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup serta sebagai alat untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. IKLH menggunakan berbagai indikator, seperti kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi lingkungan hidup. Hal ini membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan kebijakan yang sesuai dengan derajat permasalahan lingkungan. Berikut disajikan perkembangan IKLH Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020-2024, yaitu Tabel 2.19 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Rokan Hilir 59,3 64,43 63,76 62,15 64,64 Provinsi Riau 68,94 70,72 72,1 70,42 70,77 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 adalah sebesar 59,3 dan selalu meningkat hingga tahun 2024 sebesar 64,64 dan berada pada kriteria sedang. Meskipun adanya kenaikkan dari tahun sebelumnya, namun kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir berada pada tingkat menengah. Menunjukkan bahwa kondisi udara, air, dan tutupan lahan/hutan masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar lebih sehat dan lestari. IKLH Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 juga masih dibawah IKLH Provinsi Riau. 2.1.1.5.2 Akses Terhadap Sanitasi Aman Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Pasal 6 Point 5 huruf a : pelayanan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-40 akses sanitasi aman merupakan fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi dengan: 1) tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; atau 2) sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat Pasal 6 Point 5, sanitasi aman adalah bila lumpur tinja dari septik tank diangkut dan diproses di IPLT. Persentase rumah tangga yang mempunyai akses aman Tahun 2024 Kabupaten Rokan Hilir masih 0 (nol), karena Kabupaten Rokan Hilir belum mempunyai IPLT. Saat ini wilayah perkotaan di Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki IPLT. Pada tahun 2016, telah dilakukan kajian DED IPLT yang berlokasi di Kecamatan Bangko. Namun, karena tingginya biaya (hasil estimasi) yang diperlukan untuk pembangunan IPLT (karena berada di areal gambut), akhirnya pemerintah pusat belum mengakomodir usulan pembangunan IPLT tersebut hingga saat ini. Adapun data persentase rumah tangga menurut pembuangan air tinja untuk tahun 2023-2024, adalah sebagai berikut : Tabel 2.20 Persentase Rumah Tangga1 menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2023-2024 Tahun Tangki Septik/IPAL Lainnya2 2023 76,82 23,18 2024 76,08 23,92 1Rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar dengan penggunaan sendiri atau bersama. 2Lainnya termasuk kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah,pantai/tanah lapang/kebun atau lainnya. Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir, 2023-2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-41 2.1.1.5.3 Akses Terhadap Sanitasi Layak Pengolahan limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal untuk Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan pelayanan dasar. Salah satu indikator kinerja dalam pembangunan pengolahan limbah domestik adalah akses sanitasi layak. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) Terpusat. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai akses sanitasi layak mencapai 79,71 persen. Kondisi ini meningkat Tahun 2018. Tabel 2.21 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 - 2023 Kabupaten/Kota Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Rokan Hilir 72,40 70,99 74,75 73,94 81,15 79,71 80,76 Provinsi Riau 80,12 80,04 83,99 83,64 84,06 84,58 86,32 Sumber : BPS Provinsi Riau, 2024 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari SPALD- T (SPALD Terpusat) dan SPALD-S (SPALD Setempat). Gambar berikut menampilkan peta sebaran SPALD-T dan SPALD-S yang telah dibangun. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-42 Gambar 2.8 Peta Sebaran Infrastruktur SPALD di Kabupaten Rokan Hilir Sumber : Data Koordinat dari Dinas PRKP Kabupaten Rokan Hilir (Dipetakan Oleh Bapperida) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 asim worse ea come resoor net ree oem BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN o RISET DAN INOVASI DAERAH ‘ 2 KABUPATEN ROKAN HiLIR‘ A | (2 : SELAT x PETA SEBARAN [5 SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH (SPAL) DI KABUPATEN ROKAN HILIR u SKALA: 1:269.130 a 498 as 17 255 ad Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sate tie ~ Geografis dan Grid UTM Zona 47 N 2eM WGS 1984dEGM 2008fl | | DIAGRAM LOKASI rae KETERANGAN : ibu Kota @ thukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Sistem Pengotahan Air Limbah Bates Administrasi atas rrovinel Batas Kabupaten 4 Jaringan Jalan Aster P Jalen Kolektor P’nmar Jalen Lokal Prmer Persiran ‘Sungai SUMBER PETA: +. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (KEN) Skala 1: §0.000 Iahun 2018 dari Badan informasi Geospasial
2.Citra Satelit SPOT & dan SPOT 7 Tabun 2020 dari LAPAN
3.Data SPAL Terbangun dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukieman Kabupaten Rokan Hilir SCATATAN Galas iniyang batas def ~seperti yang sudah disebutkan pada sumber 16009 Poe ws72s000 774000 vw Am oot"*\ he RE V AX II-43 2.1.1.5.4 Timbulan Sampah Terolah Difasilitas Pengolahan Sampah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah adalah indikator yang menunjukkan berapa banyak volume sampah yang berhasil dikumpulkan dan diolah secara aman dan terkelola di fasilitas resmi, dibandingkan dengan total sampah yang dihasilkan di suatu wilayah. Nilai ini menunjukkan seberapa besar kapasitas daerah dalam menangani sampah secara aman, sistematis, dan ramah lingkungan. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas pengelolaan sampah daerah tersebut. Tabel 2.22 Persentase Timbulan Sampah Terolah Difasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Rokan Hilir 25,78 25,4 27,15 14,24 16,99 Provinsi Riau 49,59 49,59 49,59 49,59 49,59 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rohil, 2025 Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 adalah 25,78 persen dan kemudian turun, walaupun sempat meningkat di tahun 2022 namun di tahun 2024 kembali turun menjadi 16,99 persen. Nilai ini cukup berbeda jauh dengan nilai yang ada pada Provinsi Riau dimana Provinsi Riau pada tahun 2024 Timbulan sampah terolah difasilitas pengolahan sampah adalah sebesar 49,59 persen. Artinya masih banyak sampah yang tidak dikelola secara layak di Kabupaten Rokan Hilir sehingga berpotensi menumpuk di lingkungan terbuka. 2.1.1.5.5 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah indikator yang menunjukkan persentase rumah tangga yang secara rutin menerima layanan pengumpulan sampah oleh penyedia layanan resmi, baik dari pemerintah maupun swasta. Semakin tinggi RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-44 proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah, maka semakin baik tingkat pelayanan publik, pengelolaan lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Tabel 2.23 Proporsi Rumah Tangga Dengan Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Pert/Thn 12,36 12,35 12,35 12,14 12,28 -0,02 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Rohil, 2025 Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Rokan hilir pada tahun 2020 adalah sebanyak 12,36 persen dan selama 5 tahun terakhir belum ada perubahan yang signifikan pada nilai proporsi ini, namun lebih cenderung menurun. Hal ini ditunjukkan dnegan rata-rata perubahan setiap tahun sebesar -0,02. Hal ini mengindikasikan bahwa masih baanyak rumah tangga yang tidak memiliki akses layanan pengumpulan sampah. Sehingga terjadinya pembuangan liar, penumpukan sampah, dan pencemaran meningkat 2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pada pasal 47 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan bencana. Kegiatan mitigasi bencana ini dilakukan melalui: Pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan penyelenggaraan pendidikan, RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-45 penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. 2.1.1.6.1 Indeks Resiko Bencana Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko suatu wilayah terhadap bencana, dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana, kerentanan masyarakat, serta kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana. Tabel 2.24 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Pert/Thn 167,2 155,57 160,88 153,75 156,9 -2,575 Sumber : BPBD Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rokan Hilir berfluktuatif namun cenderung turun yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar -2,575. Pada tahun 2020 IRB Rokan Hilir adalah sebesar 167,2 kemudian menjadi 156,9 pada tahun 2024 yang termasuk kategori timggi. Dengan angka tersebut maka terlihat bahwa Kabupaten Rokan Hilir termasuk daerah yang rawan bencana diantaranya rawan banjir dan rawan kebakaran. Hal ini mengindikasikan perlunya tindakan lebih intensif berupa mitigasi bencana, kesiapsiagaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur ketahanan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

a.Banjir Di Kabupaten Rokan Hilir, yang termasuk dalam kawasan rawan bencana adalah kawasan rawan bencana banjir, dimana pada kawasan ini potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadi banjir berulang kali. Pada kawasan ini merupakan kawasan dataran dengan fungsi budidaya. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Rokan Hilir pada dasarnya dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-46 kerawanannya. 1. Tingkat kerawanan rendah, 2. Tingkat Kerawanan Sedang, 3. Tingkat kerawanan tinggi. Adapun untuk Kecamatan dengan kondisi tingkat kerawanan tinggi berada di Kecamatan Bangko Pusako, Tanah Putih, Bagan Sinembah, Tanjung Medan, Pujud, Bangko, Rimba Melintang, Kubu Babussalam dan Batu Hampar. Tabel 2.25 Matrik Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 N O KECAMATAN TINGKAT KERAWANAN TIDAK TERGENANG RENDAH SEDANG TINGGI 1 Bangko Pusako 2 Tanah Putih 3 Pasir Limau Kapas 4 Pekaitan 5 Sinaboi 6 Simpang Kanan 7 Bagan Sinembah 8 Tanjung Medan 9 Pujud 10 Bangko 11 Rimba Melintang 12 Rantau Kopar 13 Kubu Babussalam 14 Batu Hampar Sumber: Hasil olahan data Peta Rawan Bencana Banjir, 2025 Wilayah Kabupaten Rokan Hilir termasuk wilayah rawan banjir di Provinsi Riau dikarenakan Kabupaten Rokan Hilir dilalui oleh 4 (empat) aliran sungai besar, yaitu Sungai Rokan, Sungai Kubu, Sungai Bangko dan Sungai Sinaboi, serta topografi wilayah yang datar dengan rata-rata ketinggian 5 mdpl. Kondisi ini juga mengakibatkan Kabupaten Rokan Hilir selalu menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir pantai oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur. Pencemaran badan sungai oleh sumber- sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di ||!|L | | . bh | + | | - ; | | | | FQ | re * _ heed KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 e RPJMD II-47 sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK.
b.Abrasi Menurut BPDAS (2021), DAS Rokan menurut BPDAS Rokan – Indragiri merupakan kawasan DAS agak kritis/potensi kritis, rawan bencana banjir, erosi, abrasi dan pendangkalan, serta terjadi berbagai macam pencemaran. Perubahan ekosistem pada DAS Rokan diindikasikan dengan kejadian banjir akibat meluapnya Sungai Rokan dan anak-anak sungainya. Perubahan ekosistem tersebut disebabkan oleh wilayah dalam DAS Rokan merupakan daerah yang potensial berkembang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Di sepanjang aliran Sungai Rokan terutama di Kecamatan Rimba Melintang dan ke arah hilirnya yaitu kecamatan Bangko mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi sehingga dampak dari abrasi yang terjadi sangat terlihat khususnya Kecamatan Bangko yang merupakan Ibukota Kabupaten Rokan Hilir. Abrasi terjadi di beberapa kecamatan antara lain di Kecamatan : Bangko, Rimba Melintang, Batu Hampar, Sinaboi dan Pasir Limau Kapas. Untuk Kecamatan Pasir Limau Kapas dan Kecamatan Sinaboi merupakan abrasi pantai yang juga perlu penanganan baik itu dengan sistem reboisasi maupun konstruksi pengaman pantai lainnya. Selain Kecamatan- kecamatan yang berada pada jalur DAS Rokan serta kecamatan di wilayah pesisir, Kecamatan Pujud Juga memiliki risiko abrasi dikarenakan Ibukota Kecamatannya dilintasi oleh sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.9.
c.Kebakaran Lahan dan Hutan Selain potensi bencana akibat dari aktivitas alam, perlu juga RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-48 diwaspadai terjadinya bencana akibat dari terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Jenis-jenis tanah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir memiliki berupa rawa dan bergambut yang berasal dari tumpukan-tumpukan material dari sisa-sisa tumbuhan-tumbuhan yang terpendam ratusan tahun lamanya. Ketika memasuki musim kemarau. Antara Januari s/d Agustus musim panas lahan-lahan rawa maupun gambut cenderung mengalami kekeringan pada musim kemarau. Kebakaran hutan yang terjadi disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan perusahaan melakukan pembersihan lahan untuk pengembangan areal pertanian, perkebunan, dimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih belum optimal. Tabel 2.22 menyajikan jumlah hotspot di Kabupaten Rokan Hilir. Tabel 2.26 Jumlah Hotspot di Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 No Kecamatan/Desa 2020 2021 2022 2023 2024 1 Bagan Sinembah 68 121 88 58 2 2 Bangko 85 82 46 64 7 3 Bangko Pusako - - - - 20 4 Batu Hampar - - - - 2 5 Kubu - - - - 9 6 Pasir Limau Kapas - - - - 49 7 Pujud - - - - 3 8 Rimba Melintang - - - - 9 Rantau Kopar - - - - 3 10 Simpang Kanan - - - - 11 Sinaboi - - - - 14 12 Tanah Putih 98 84 53 39 40 13 Tanah Putih Tanjung Melawan - - - - 3 14 Balai Jaya 15 15 Kubu Babussalam 1 16 Pekaitan 1 17 Tanjung Medan 4 Total 251 287 187 161 173 Sumber : BPBD Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Data jumlah hotspot di Kabupaten Rohil tahun 2020-2024 yang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-49 disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2020 jumlah hotspot 251 terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 287, namun turun pada tahun 2022 menjadi 187, kembali turun pada tahun 2023 menjadi 161, selanjutnya mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 173. Adapun Kecamatan dengan hotspot terbanyak pada tahun 2024 adalah Kecamatan Pasir Limau Kapas sebanyak 49 dan Tanah Putih sebesar 40. Walaupun belum memberikan hasil yang memadai bagi pengendalian dan penanggulangan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan di Kabupaten Rokan Hilir, namun dapat dicatat telah dilakukan berbagai upaya menuju terwujudnya kualitas lingkungan yang lebih baik di wilayah ini. Beberapa upaya dan kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan lingkungan yang lestari antara lain dilaksanakan melalui pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air; pengendalian pencemaran terhadap badan perairan; peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.
d.Gerakan Tanah Dalam kebencanaan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai risiko kebencanaan gerakan tanah, Adapun Kawasan Rawan bencana terbagi menjadi 2 yaitu Rendah dan sangat rendah menurut data GIS Tahun 2021. Adapun kawasan yang memiliki risiko kebencanaan sangat rendah yaitu Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Bangko, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melawan, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Pujud dan Kecamatan Tanjung Medan serta Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu di dominasi dengan risiko kebencanaan Rendah. Lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana gerakan tanah dapat dilihat pada Gambar 2.11 menyajikan Peta Kebencanaan Gerakan Tanah RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-50 Gambar 2.9 Peta Kebencanaan Abrasi Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 seorreerer cod torso Coad ed wt er 2\ = == - & PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR 7 i - 18 PROVINS! RIAU — RENCANA TATA RUANG WILAYAH7 3 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024-2044 - - FI B)|B[eamean sePETA RAWAN BENCANA ABRASI SELAT MALAKA u SKALA: 1:300.000 : A oO 475 95 19 288 Ey i i — — SELAT MALAKA . Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N Datum Horizontal: Datum WGS 1984 Datum Vertixel : Geoid EGM 2008 Tas == DIAGRAM LOKASI 5 5 : - z PROVING! ‘ SUMATERA UTARA 3 Fa Kabupaten Sengkais Kabupaten! = Bt OD an II-51 Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 697 asss20 e500 174000 wTer ot t . |: PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR j . H PROVINSI RIAU : — : RENCANA TATA RUANG WILAYAH , |_KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024-2044 - - + + i ‘ i tE GAMBAR 16 PETA BENCANA HUTAN DAN LAHAN ae SELAT MALAKA 5 uU SKALA : 1:300,000 ore 96 40 20.8 EY SELAT MALAKA . . J Proveksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N Datum Horizontal : Datum WGS 1984 Datum Vertikat 1 Geaid EGM 2008 = DIAGRAM LOKAS! | - ~ rE WETERANGAN PROVINS! SUMATERA UTARA Blencana Kepakatan #utan eon Lanan WBE Feros Ketvtomans fates cont Lana Femen Kebekaven baer caw Lanen Sorter Rene Ketianan atin van Latien Tira ¢=2018 danYornss: Georpsatd Kabupaten 1 98S con “AKAMBengkalis Sewers Ure se ou 2028 Mabupaten| |4 i State ory 516000 07 000 50059, [774000 rordese HALAG II-52 Gambar 2.11 Peta Kebencanaan Gerakan Tanah Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 sorneet nsseao te0-207 rasee esr T0008 at 3x i — — = —— FS PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR E i - . . ay PROVINS! RIAU RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2 3 KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024-2044 i . i : : : | camman ss PETA ZONA GERAKAN TANAH SELAT MALAKA = SKALA ; 1:200.000 : — —————_———a4 ; A so SELAT MALAKA . . . . * Proyeksi : Universat Transverse Mercator Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47N Datum Horizontal: Datum WGS 1984 Datum Vertikat Geoid EGM 2008 3 —— waar = = = == DIAGRAM LOKASI & 8 i i : ; : g ‘ ~ . NS * 4 - vegan ‘ rf KETERANGAN : om" a . ‘ . \ : PROVING! . Kecarnston SUMATERA : UTARA +S é : : 4 Kecamanen wagon .i rd : ‘ *s Kota Gumai i i Kabupaten : Rokan Hair som =r exesa when . aa . a Set 2 2 i i z we, i Kabupaten ~ Rokan Hole steno aT 113790" BT HALAS II-53 2.1.1.6.2 Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah indikator komposit yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana. IKD merupakan kebalikan dari Indeks Risiko Bencana (IRB) yang apabila nilainya semakin tinggi, maka semakin baik ketahanan daerah tersebut terhadap bencana. IKD mencerminkan kekuatan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur dalam menghadapi bencana dan mempercepat pemulihan pascabencana. Tabel 2.27 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Pert/Thn - - - 0,39 0,33 -0,06 Sumber : BPBD Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Indeks Ketahanan daerah Kabupaten Rokan Hilir sangat rendah. Pada tahun 2023 IKD Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 0,39 kemudian turun menjadi 0,33 pada tahun 2024 yang termasuk kategori sangat rendah. Oleh karena itu masih sangat diperlukan peningkatan dalam anggaran, pelatihan, kesiapsiagaan masyarakat, dan infrastruktur tangguh bencana. 2.1.1.6.3 Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Intensitas emisi GRK didapat dari perbandingan nilai emisi aktual pada tahun tertentu dengan output aktivitas ekonomi suatu negara pada tahun yang sama. Emisi aktual yang dimaksud adalah banyaknya emisi yang dihasilkan setelah adanya intervensi aksi dan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), yang didapat dari pengurangan antara baseline emisi dengan potensi penurunan emisi pada tahun tersebut. Sedangkan output aktivitas ekonomi negara menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) konstan tahun 2010. Capaian Intensitas emisi GRK untuk Kabupaten/Kota belum tersedia dari Bappenas, berikut ini merupakan Intensitas emisi GRK Provinsi yang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-54 didapat dari angka/nilai penurunan emisi GRK tahun tertentu dibagi Produk Domestik Regional Bruto tahun yang sama. Persentase penurunan intensitas emisi GRK didapat dari data capaian intensitas emisi GRK provinsi pada tahun tertentu dibandingkan dengan data Intensitas Emisi GRK baseline. Capaian penurunan intensitas emisi GRK Provinsi Riau tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 2.28. Capaian Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Riau Tahun 2020–2024 Tahun Penurunan Emisi Tahunan (%) Penurunan Emisi Kumulatif (%) Penurunan Intensitas Emisi Terhadap Baseline (%) 2020 37,98 19,90 54,02 2021 36,53 21,49 55,39 2022 38,28 22,46 58,44 2023 44,01 23,94 61,37 2024 46,59 25,30 66,90 Sumber : Bappeda Provinsi Riau 2.1.1.7. Demografi 2.1.1.7.1 Laju Pertumbuhan Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara arif dan bijaksana. Jumlah penduduk yang besar pada dasarnya dapat memberikan keuntungan ekonomis yakni biaya tenaga kerja yang relatif murah dan terjaminnya ketersediaan tenaga kerja. Dari aspek demografi, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar 637.161 jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2024 yang menjadi 688.073 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-55 Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan trend perlambatan dari tahun 2022 sebesar 1,80% menjadi 0,63% pada tahun 2023 namun di tahun 2024 mengalami lonjakan menjadi 3,85%. Rata-rata pertumbuhan penduduk/pertumbuhan Kabupaten Rokan Hilir adalah 1,95%. Berikut rata- rata pertumbuhan penduduk per tahun per kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir. Tabel 2.29 Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk Per Tahun Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%) Tanah Putih 69.150 70.452 71.984 74.496 78.086 3,09 Pujud 33.954 34.364 34.873 34.785 35.979 1,47 Tanah Putih Tanjung Melawan 14.628 14.919 15.259 16.092 16.824 3,57 Rantau Kopar 6.592 6.700 6.829 6.802 7.052 1,71 Tanjung Medan 36.282 36.596 37.010 37.695 39.283 2,02 Bagan Sinembah 69.825 70.601 71.578 68.112 70.290 0,21 Simpang Kanan 24.821 24.847 24.932 25.389 26.236 1,40 Bagan Sinembah Raya 20.150 20.548 21.014 21.686 22.700 3,03 Balai Jaya 53.404 53.571 53.874 54.202 55.359 0,91 Kubu 25.616 26.442 27.381 27.632 29.490 3,60 Pasir Limau Kapas 37.258 37.693 38.236 37.969 40.331 2,03 Kubu Babussalam 23.836 25.477 24.860 25.010 26.179 2,44 Bangko 78.742 79.900 81.297 81.367 83.351 1,44 Sinaboi 18.373 19.113 19.930 20.682 21.780 4,35 Batu Hampar 9.448 9.708 10.006 9.927 10.111 1,72 Pekaitan 15.858 16.120 16.432 16.854 17.459 2,44 Rimba Melintang 37.624 38.239 38.973 39.514 40.679 1,97 Bangko Pusako 61.600 62.670 63.939 64.332 66.884 2,09 Rokan Hilir 637.161 646.791 658.407 662.546 688.073 1,95 Laju Pertumbuhan 1,38% 1,51% 1,89% 0,63% 3,85% Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (Diolah), 2025 2.1.1.7.2 Rasio Penduduk Apabila dilihat dari perbandingan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rokan Hilir terlihat jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berikut adalah perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-56 Tahun 2018-2024, yaitu: Tabel 2.30 Perbandingan Penduduk Laki-laki dan Perempuan (Sex Ratio) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2024 Tahun Jenis Kelamin Jumlah Sex Ratio Laki-Laki Perempuan Penduduk 2018 357.680 339.538 697.218 105,34 2019 366.419 348.078 714.497 105,27 2020 327.243 309.918 637.161 105,59 2021 331.896 314.895 646.791 105,40 2022 337.559 320.848 658.407 105,21 2023 338.882 323.664 662.546 104,70 2024 352.235 335.838 688.073 104,88 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 352.235 jiwa dan perempuan sebesar 335.838 pada tahun 2024 dengan sex ratio sebesar 104,88 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 105 penduduk laki-laki. Selain itu, kondisi kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir juga digambarkan oleh tingkat ketergantungan penduduk usia belum dan tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Kondisi tingkat ketergantungan penduduk tidak hanya bermakna pada penjelasan beban hidup tanggungan penduduk, namun juga penting untuk pembangunan ekonomi daerah. Daerah yang memiliki penduduk dengan usia tergolong produktif yang cenderung lebih banyak, akan memberikan dampak terhadap kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produksi untuk mendorong peningkatan produksi daerah. Dalam analisis demografi, terdapat analisis menurut karakteristik umur melalui piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, yang dapat digunakan, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana). RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-57 Gambar 2.12 Piramida Penduduk Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2024 Dari piramida penduduk Kabupaten Rokan Hilir didapatkan kondisi secara umum bahwa masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir memiliki cukup banyak penduduk usia muda dan sebagian besar berada pada usia produktif. Adapun penduduk usia tua juga meningkat di jumlah penduduk usia 75 tahun ke atas meskipun secara proporsi sangat kecil. Sedangkan kelompok umur paling banyak penduduknya yakni pada kelompok umur 10-14 tahun dimana masih menempuh jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas layanan pendidikan yang merata dalam rangka mewujudkan SDM Rokan Hilir yang unggul. 2.1.1.7.3 Kepadatan penduduk Secara umum perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk maka terjadi ketimpangan dalam penyebaran penduduk. Kecamatan Bagan Sinembah yang luas wilayahnya hanya 1,88 persen dari luas Kabupaten Rokan Hilir menampung 10,22 persen penduduk. Sedangkan Kecamatan Pujud yang luasnya 9,8 persen hanya menampung 5,23 persen penduduk pada tahun 2024. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan masalah kependudukan, kondisi yang kurang sehat bagi kegiatan ekonomi, pertahanan keamanan dan keadilan sosial lainnya. Tingkat heterogenitas Kabupaten Rokan Hilir juga sangat tinggi, kawasan ini 3.968 Hs 3.806 4.581 4.249 7.486 oo Fw 6.970 10.822 PF How F WH 10.430 14.935 > 14.045 18.970 17.734 22.653 21.605 26.593 26.232 28-697 3: 25.731 26.462 303: 25.735 28.437 25-29 26.844 32.857 ee 31.269 31.936 29.923 38460 36.004 35.436 33.404 23.342 Oe 21.857 m= Perempuan” @ Laki-laki RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-58 menjadi lumbung transaksi dan perdagangan yang cukup besar di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bangko menempati tingkat kepadatan populasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan Kecamatan yang lain di Kabupaten Rokan Hilir. Kepadatan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Rantau Kopar. Hal ini bisa dipahami, karena secara geografis Kecamatan Rantau Kopar terletak cukup jauh dari Ibu kota Kabupaten, dan lebih dekat ke Provinsi Sumatera Utara. Tabel 2.31 Kepadatan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 2024 Kecamatan Jumlah Penduduk Tahun 2024 (Jiwa) Persentase Jumlah Penduduk (%) Luas Wilayah Kepadatan Penduduk (Km2) % (Jiwa/Km2)

(2024)Tanah Putih 78.086 11,35 1.284,24 14,16 60,80 Pujud 35.979 5,23 889,12 9,80 40,47 Tanah Putih Tanjung Melawan 16.824 2,45 391,41 4,32 42,98 Rantau Kopar 7.052 1,02 150,14 1,66 46,97 Tanjung Medan 39.283 5,71 545,13 6,01 72,06 Bagan Sinembah 70.290 10,22 170,29 1,88 412,77 Simpang Kanan 26.236 3,81 305,11 3,36 85,99 Bagan Sinembah Raya 22.700 3,30 365,73 4,03 62,07 Balai Jaya 55.359 8,05 611,1 6,74 90,59 Kubu 29.490 4,29 392,22 4,33 75,19 Pasir Limau Kapas 40.331 5,86 585,52 6,46 68,88 Kubu Babussalam 26.179 3,80 488,97 5,39 53,54 Bangko 83.351 12,11 572,74 6,32 145,53 Sinaboi 21.780 3,17 357,19 3,94 60,98 Batu Hampar 10.111 1,47 225,67 2,49 44,80 Pekaitan 17.459 2,54 414,27 4,57 42,14 Rimba Melintang 40.679 5,91 349,39 3,85 116,43 Bangko Pusako 66.884 9,72 970,39 10,70 68,92 Rokan Hilir 688.073 100 9.068,63 100 75,87 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir (Diolah), 2024 Secara umum, kepadatan penduduk per kilometer menunjukkan bahwa Kecamatan Bagansinembah menempati urutan tertinggi yaitu 412,77 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Bangko menempati urutan tertinggi kedua yaitu 145,5 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di sebuah daerah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu diantara yang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-59 berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kepadatan pendudukan dari satu tahun ketahun ketahun berikutnya di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi dan ketersediaan infrastruktur. Berikut adalah grafik kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024, yaitu: Gambar 2.13 Grafik Kepadatan Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (Jiwa/Km2) 2.1.1.7.4 Proyeksi dan analisis penduduk lima tahun kedepan sebagaimana tersaji dalam proyeksi penduduk di RPJPD 2025- 2045 Penduduk Kabupaten Rokan Hilir diproyeksikan mencapai 845,68 ribu jiwa pada tahun 2045 Angka ini meningkat kisaran 169,51 ribu jiwa dibandingkan jumlah penduduk saat ini, Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun ini menjadi salah satu modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir jika dapat dikelola secara optimal dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusianya, Berbagai kebutuhan harus dipenuhi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sehingga aksesibilitas dan kompetitivitas akan menjadi bagian dari kemudahan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam menyejahterakan kehidupannya. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa penduduk di Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir dan Bapperida Tahun 2025 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | 412,77412,77 145.53 116.43 9085 19 72 & 92 68 a8 6882.07 % 98 80 80 605346,9742A214 047 a0 II-60 pada awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang. Pada tahun 2025, rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 352,23 dan terus meningkat hingga tahun 2045 rasio jenis kelaminnya diproyeksikan mencapai 422,72 sehingga kondisi dominasi jenis kelamin penduduk berubah di tahun 2045 walaupun hanya terpaut sedikit. Angka ini mengindikasikan bahwa di antara 422,96 penduduk perempuan, terdapat 422,72 penduduk laki-laki. Berikut ini adalah proyeksi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2045. Tabel 2.32 Proyeksi Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045 Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2024 (Ribu Jiwa) Proyeksi Penduduk (Ribu Jiwa) 2025 2030 2035 2040 2045 Laki-Laki 352,23 352,23 370,18 389,88 407,52 422,72 Perempuan 323,94 323,94 357,78 380,94 402,80 422,96 Sex Ratio 104,88 104,88 103,47 102,35 101,17 99,94 Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Rokan Hilir, diolah 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat ditelaah dari 3 aspek yaitu (i) kesejahteraan ekonomi, (ii) kesehatan untuk semua, (iii) pendidikan yang berkualitas dan merata, (iv) perlindungan sosial yang adaptif, (v) beragama maslahat dan berkebudayaan maju, dan (vi) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif. Capaian pembangunan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat dapat disajikan lebih rinci berikut ini: 2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi Capaian pembangunan yang ditinjau dari keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat digambarkan dengan menganalisis kesejahteraan ekonomi. Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kondisi kesejahteraan ekonomi daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pengeluaran antar penduduk yang diukur dari capaian indeks gini (gini rasio) serta indeks pembangunan manusia. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-61 2.1.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2020- 2024 menunjukkan perkembangan yang lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan Provinsi Riau. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengukur tingkat dinamika perkembangan ekonomi daerah sebagai nilai produksi seluruh barang dan jasa diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Harga Konstan tahun 2010. Nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir merupakan keseluruhan nilai dari produksi barang dan jasa pada seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagai ukuran nilai tambah dari seluruh aktivitas ekonomi di daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir selama tahun 2020- 2024 cenderung mengalami perbaikan pasca Pandemi Covid-19 (2021-2024). Meskipun masih lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, namun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan produksi secara agregat dari keseluruhan kegiatan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2020-2024. Pada masa Pandemi Covid-19, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir mengalami kontraksi hingga 0,99 dibawah nol (-0,99%). Pasca pandemi Covid-19, sejak tahun 2021 telah terjadi pemulihan ekonomi hingga mengalami pertumbuhan 2,83% pada tahun 2023 namun kembali turun pada tahun 2024 menjadi 1,69%. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-62 Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan PDRB Harga ADHK Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Riau, 2025 . Dari gambar diatas, laju pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir selama pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi Rokan Hilir dalam menghasilkan barang dan jasa lebih rendah dari kapasitas perekonomian rata-rata Riau. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang negatif pada masa Pandemi Covid-19 lebih disebabkan oleh penurunan kapasitas produksi sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian cenderung lebih stabil dalam masa Pandemi Covid-19. Struktur perekonomian Kabupaten Rokan Hilir secara dominan terbentuk dari sektor pertanian dan pertambangan. Ketergantungan perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hilir pada sektor pertanian dan pertambangan menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap gejolak pasar minyak dunia. Peningkatan kapasitas produksi pertanian dan pertambangan di Kabupaten Rokan Hilir telah mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir menjadi lebih tinggi. Kapasitas produksi sektor-sektor di luar pertanian dan pertambangan juga mengalami perkembangan yang baik dan selalu pada tingkat pertumbuhan yang positif selama tahun 2020-2024. Pertumbuhan ekonomi tanpa pertanian dan pertambangan yang positif Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Rokan Hilir dan Provinsi Riau 6 4 2 oO -2 2020 2021 2022 2023 2024 @ Kab. Rokan Hilir (§§) Provinsi Riau RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-63 mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir lebih baik daripada Riau secara keseluruhan. Meskipun kontribusi seluruh sektor perekonomian di luar pertanian dan pertambangan dari 30% dalam perekonomian Rokan Hilir, namun justru memberikan perkembangan yang positif dalam memperkuat struktur perekonomian Rokan Hilir. 2.1.2.1.2 Tingkat Kemiskinan Upaya penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir cenderung meningkat secara absolut. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2021 dari 7,18%, menurun menjadi 6,73% pada tahun 2022. Namun kembali naik hingga pada tahun 2024 menjadi 7,01%. Geografis Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari daratan dan pesisir menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, khususnya pada pesisir pantai. Selain itu, wilayah ini juga banyak bentangan lahan bergambut, sehingga menjadi penyebab dalam kesempatan berusaha dan keterbatasan kualitas lahan untuk produksi pertanian. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-64 Gambar 2.15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Riau, 2024 Kesulitan geografis dan dominasi wilayah bergambut menjadi beberapa penyebab kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan efek inflasi yang terlihat dari garis kemiskinan bukan menjadi penyebab kemiskinan, meskipun terjadi kenaikan garis kemiskinan yang menyebabkan terjadinya kenaikan beban hidup masyarakat, namun garis kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir masih lebih rendah dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Riau. Jika diperhatikan lebih jauh, penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari indek kedalaman kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir yang lebih besar dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Riau. Sedangkan kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga lebih senjang di Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan kesenjangan penduduk di antara penduduk miskin di Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir lebih buruk dibandingkan dengan kondisi rata-rata penduduk miskin di Provinsi Riau. 7,18 707 7,01 6,72 7,12 6,73 ° 6,82 6.78 ° 6,68 6,67 2020 2021 2022 2023 2024 @ Persentase Penduduk Miskin Rokan Hilir (%) @ Persentase Penduduk Miskin Riau (%) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-65 Tabel 2.33 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 Kondisi Kemiskinan Kabupaten dan Provinsi 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Rokan Hilir Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 48,85 51,97 49,59 53,04 53,49 Persentase Penduduk Miskin (%) 6,72 7,18 6,73 7,07 7,01 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan) 418.47 3 437.398 465.61 4 511.710 545.799 Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,10 0,79 1,34 1,22 0,85 Keparahan Kemiskinan (P2) 0,30 0,18 0,36 0,29 0,19 Provinsi Riau Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 483,39 500,81 485,03 485,66 492,25 Persentase Penduduk Miskin (%) 6,82 7,12 6,78 6,68 6,67 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan) 544.05 7 565.937 605.91 2 658.611 669.374 Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,14 1,06 1,1 1,0 0,97 Keparahan Kemiskinan (P2) 0,28 0,24 0,27 0,24 0,21 Sumber: BPS Riau, 2024 2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita Meskipun Rokan Hilir merupakan daerah dengan PDRB tertinggi nomor 6 (enam) di Provinsi Riau, namun PDRB per kapita penduduk menempati peringkat 8 (delapan) terbesar, atau berada pada peringkat keempat terendah di Riau. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Rokan Hilir merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk Kabupaten Rokan Hilir dari keseluruhan perekonomian. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-66 Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan pada suatu negara atau daerah. Dengan demikian, semakin besar pendapatan per kapita penduduk, maka semakin makmur penduduk di daerah tersebut. Gambar 2.16 PDRB per Kapita Penduduk Kabupaten Rokan Hilir (Ribu Rupiah) Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Riau, 2025 Perekonomian Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2020-2024 sesungguhnya mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan PDRB riil atau harga konstan tahun 2010 pada tahun 2020 hingga tahun

2024.Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi pada masyarakat juga mengalami kenaikan termasuk aktivitas konsumsi. Kenaikan produksi riil mengakibatkan terjadi peningkatan distribusi perekonomian daerah kepada penduduk, yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB per kapita penduduk pada harga konstan selama periode 2020-2024. PDRB per kapita penduduk Rokan Hilir pada harga konstan tahun 2010 dan harga berlaku masih berada dibawah PDRB per kapita penduduk Riau. 165.349 151.258 184.522 ay 129.740 152.220 146.800 142.690 114.166 124.189 106.888 84.903 58.319 80.773 83.070 76.884 e —@— —@ re ~ 72.386 72.442 73.277 74.281 74.485 2020 2021 2022 2023 2024 Tahun r PDRB ADHK Per Kapita Riau (Ribu Rupiah) @ PDRB ADHB Per Kapita Riau (Ribu Rupiah) Mm PDRB ADHB Per Kapita Rokan Hilir (Ribu Rupiah) A PDRB ADHK Per Kapita Rokan Hilir (Ribu Rupiah) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-67 2.1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.34 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 No Kabupaten / Provinsi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rokan Hilir Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,8 3,25 4,55 4,42 4,31 Jumlah Pengangguran (Jiwa) 13.205 9.851 15.073 14.073 13.909 2 Provinsi Riau Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,32 4,42 4,37 4,23 3,7 Jumlah Pengangguran (Jiwa) 203.837 145.669 144.889 132.454 121.360 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau, 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 4,8 % lebih baik dari tingkat pengangguran provinsi (6,32), hingga tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,31 %, meskipun lebih buruk dari TPT Provinsi Riau (3,7 %). Membaiknya kinerja TPT Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung menaik dan tingkat kemiskinan konsisten menurun. 2.1.2.1.5 Indeks Gini Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-68 dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2015). Gambar 2.17 Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024 Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025 Perkembangan indeks gini Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2020- 2024 lebih rendah dari provinsi yaitu pada angka 0,281 – 0,272, dengan trend berfluktuatif sebagaimana tampak pada gambar diatas. Penurunan Indeks Gini pada tahun 2021 dan 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan, sedangkan peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang meningkat. Angka indeks gini tersebut diatas menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Rokan Hilir relatif merata karena berada dalam range 0,20 sampai 0,35 (Todaro dan Smith (2015), "Economic Development"). 2.1.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang 2020 2021 2022 2023 2024 m@ Rokan Hilir m@ Riau RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-69 perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya. Menurut Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programmes (UNDP), pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choice of people). <Perluasan pilihan= hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah. Pada paradigma baru, pembangunan ditekankan sebagai proses yang multidimensional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator pembangunan yang digunakan tidak hanya indikator ekonomi, melainkan indikator-indikator sosial, seperti Human Development Index (HDI) / IPM dan Physical Quality of Life Index (PQLI) juga mempengaruhi indikator pembangunan suatu negara terhadap negara lain. Baik indikator ekonomi maupun indikator sosial tidak dapat berdiri sendiri sebagai indikator pembangunan artinya tingkat kemiskinan tidak dapat hanya terukur menggunakan variabel pendapatan ataupun kepuasan saja. Untuk itu Amartya Sen (1985) merumuskan indikator pembangunan dengan membandingkan HDI rank terhadap real GNP per kapita rank. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2024 sebesar 72,46, masih dibawah IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 75,67. Berikut adalah perkembangan IPM Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau tahun 2020- 2024, yaitu: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-70 Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Riau, 2025 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2020 mencapai 69,15, dibawah IPM Provinsi Riau (72,71), perkembangan IPM Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2024 semakin meningkat menjadi 72,46, meski masih dibawah IPM provinsi Riau (75,67). 2.1.2.1.7 Kehutanan Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, fungsi pokok hutan dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan saat ini cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu hutan harus dipertahankan secara optimal dengan menjaga daya dukung secara lestari dan dikelola secara berkelanjutan. Luas kawasan hutan Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 sebesar ± 5.352.503 ha dengan rincian fungsi sebagaimana tabel dibawah. 75,67 72,71 72,94 73,52 74,04 . — a a A e —_o— —e— —o— 72,46 69,15 69,34 70,1 70,78 2020 2021 2022 2023 2024 @ IPM Rokan Hilir A IPM Riau RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-71 Tabel 2.35 Kawasan Hutan Berdasarkan Kecamatan NO. KECAMATAN KAWASAN HUTAN AREA PENGGUNAAN LAINNYA (APL) CAGAR ALAM (CA) HUTAN LINDUNG (HL) HUTAN PRODUKSI (HP) HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVERSI (HPK) HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) BADAN AIR LUAS (HA) 1 Bagan Sinembah Raya 9.655 10.418 16.499 36.572 2 Bagansinembah 15.128 33 1.868 17.029 3 Balai Jaya 52.409 1.859 4.521 2.317 5 61.111 4 Bangko 23.019 7.468 15.526 6.200 4.094 966 57.273 5 Bangko Pusako 35.286 65 55.991 4.312 206 1.208 97.068 6 Batu Hampar 10.243 11.232 142 951 22.568 7 Kubu 11.462 8.986 18.673 101 39.222 8 Kubu Babussalam 11.986 21.092 1.965 13.743 111 48.897 9 Pasir Limau Kapas 13.033 25 11.283 34.200 11 58.552 10 Pekaitan 31.690 82 4.681 936 4.038 41.427 11 Pujud 41.571 5 29.588 13.801 3.199 750 88.914 12 Rantau Kopar 1.166 292 4.533 8.813 210 15.014 13 Rimba Melintang 20.710 71 10.478 1.962 1.689 34.910 14 Simpang Kanan 7.557 16.114 6.839 30.510 15 Sinaboi 6.345 18.297 2.241 8.805 31 35.719 16 Tanah Putih 22.630 3.260 43.877 33.195 23.864 1.598 128.424 17 Tanah Putih Tanjung Melawan 5.107 90 23.972 8.678 1.293 39.140 18 Tanjung Medan 22.002 8.095 1.859 13.252 9.253 52 54.513 JUMLAH 341.001 7.468 11.610 234.177 148.010 151.582 13.014 906.863 Sumber : BPKHTL XIX, 2024 Pd II-72 Dari tabel diatas dapat dibuat rekapitulasi Kawasan Non Hutan dan Kawasan Hutannya sebagai berikut : Tabel 2.36 Rekapitulasi Kawasan Non Hutan dan Kawasan Hutannya FUNGSI LUAS (HA) PERSENTASE KAWASAN NON HUTAN 354.015 39,0% APL 341.001 37,6% Badan Air 13.014 1,4% KAWASAN HUTAN 552.847 61,0% CA 7.468 0,8% HL 11.610 1,3% HP 234.177 25,8% HPK 148.010 16,3% HPT 151.582 16,7% Gambar 2.19 Grafik Persentase Kawasan Hutan Dan Non Hutan Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat, bahwa luas kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir ada 61% atau 552.847 Ha dari luas Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya kebun dalam kawasan hutan merupakan isu yang sangat krusial di Kabupaten Rokan Hilir, karena hal ini menjadi kendala dalam program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Rokan Hilir dan menyebabkan kerugian negara dari sisi Badan Air 1,4% \ HPK 16.3% APL 37.6% HL HPT 16.7%1.3% CA —~F, 0.8% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-73 hilangnya pendapatan sektor perkebunan. Total luas kebun dalam kawasan hutan di Provinsi Riau sebesar 396.125,16 Ha, dimana luasan terbesar kebun dalam kawasan hutan berada pada hutan produksi konversi sebesar 36 persen dan hutan produksi sebesar 31 persen. Kebun dalam kawasan hutan terluas berada di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 396.125,16 Ha. Luas kebun dalam kawasan hutan berdasarkan fungsi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah. Tabel 2.37 Luas Kebun dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Kabupaten Fungsi Kawasan Hutan (Ha) Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Jumlah Rokan Hilir - 8.955,95 120.479,11 139.612,42 127.077,68 396.125,16 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Penyelesaian kebun dalam kawasan hutan ini merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak terkait. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi solusi dengan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-74 Gambar 2.20 Peta Kawasan Hutan di Kabupaten Rokan Hilir Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 emomT —_t0orrxrer cod ood wore russe mt worarseer 2 3‘ ? = - — al fe PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR i EI] 15 PROVINSI RIAU ~ ramepasen — RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2 : KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024-2044 i - H i] |.2| cammar iz 5 PETA KAWASAN HUTAN — SELAT MALAKA u SKALA: 1:300.000 ~~ var 0 28 $§ i = SELAT MALAKA . Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N Datum Honzontai : Datum WGS 1984 Datum Vertikat : Geoid EGM 2008 = == DIAGRAM LOKASt EI N SW A I IR x Ea i . i mk - a ~ a ‘ 2 R 2 # Kawasan Hiden Kawaton Huan Produka: yang dapes Dkorrent: 5 i i — | Katupeten erases Stas 13 . Teun201 eng 4 Borg mamas Hone aare Singer Rohan Mats Borne Re(6Nomar8 é :‘‘ *: hoon : EMT LALA 210200" Lara Pan if i ramupaten| |‘ Siok,” cement eee, ony Tene Trace? sacar ot #ALA7 re wre, II-75 2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua 2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH) Angka Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Dalam hal ini, UHH merupakan indikator untuk mengukur kualitas kesehatan penduduk secara makro. Peningkatan aspek-aspek pembangunan kesehatan seperti akses penduduk pada sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis yang merata, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Selain itu, aspek sanitasi lingkungan perumahan penduduk seperti ketersediaan sumber air bersih, penggunaan MCK yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Angka harapan hidup Kabupaten Rokan Hilir juga mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Berikut adalah perkembangan usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2020-2024, yaitu : Gambar 2.21 Usia Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025 UHH Kabupaten Rokan Hilir mengalami tren peningkatan, pada tahun 2020 UHH masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sebesar 70,03 terus 71,95 72,24 72,52 71,60 71,67 —_e— —® e eo —2- : _ 70,3 70,39 70,69 70,99 711 60 2020 2021 2022 2023 2024 4 UHH Kab. Rokan Hilir @ UHH Provinsi Riau RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-76 meningkat hingga tahun 2024 menjadi 71,1. Kenaikan indikator UHH Kabupaten Rokan Hilir dapat disebabkan oleh peningkatan kualitas kesehatan dan perawatan medis, peningkatan akses terhadap makanan yang sehat dan aman, perbaikan sanitasi, peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang gaya hidup sehat, serta kemajuan teknologi yang memungkinkan pengobatan dan diagnosis yang lebih baik. Kendati demikian, capaian UHH Kabupaten Rokan Hilir masih berada dibawah capaian UHH Provinsi Riau. 2.1.2.2.2 Prevalensi Balita Gizi Buruk Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2020), gizi buruk adalah keadaan gizi balita yang ditandai oleh satu atau lebih tanda berikut: 1) edema, minimal pada kedua punggung kaki; BB/PB atau BB/TB kurang dari -3 standar deviasi; 3) lingkar lengan atas (LiLA) <11,5 cm pada balita usia 6-59 bulan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus melakukan upaya perbaikan kesehatan balita kedepan. Sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO), perbaikan status gizi balita gizi buruk dilakukan dengan memperbaiki asupan zat gizi makro dan mikro dengan pemberian suplemen dan makanan formula sebagai makanan terapi secara bertahap, pengobatan penyakit penyertaan, dan penatalaksanaan gizi buruk yang dilakukan secara rawat inap maupun rawat jalan bagi balita tanpa komplikasi, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Gambar 2.22 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota Tahun 2018-2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui identifikasi 0,82 0,81 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | 0.63 0,3 0,2 a 0,1 o,1 II-77 pemantauan tumbuh kembang anak balita di posyandu, dilanjutkan dengan pemantauan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya. Penemuan kasus gizi buruk harus segera di tindak lanjuti dengan rencana tindak lanjut yang jelas, sehingga penanganan kasus gizi buruk memberikan hasil yang optimal. Jika balita tersebut merupakan kasus gizi buruk, maka segera dilakukan perawatan gizi buruk sesuai pedoman di posyandu dan puskesmas, namun bila terdapat penyakit penyerta yang berat dan tidak dapat ditangani di puskesmas maka segera di rujuk ke rumah sakit. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Rokan Hilir dalam 7 tahun terakhir fluktuatif. Pada tahun 2018 prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,2 persen dan meningkat menjadi 0,82 persen pada tahun 2019. Tahun 2020-2022 mengalami penurunan menjadi 0,1 persen pada tahun 2022. Meningkat kembali pada tahun 2023 sebesar 0,3 persen dan pada tahun 2024 menurun menjadi 0,1 persen atau sebanyak 55 balita. 2.1.2.2.3 Prevalensi Balita Gizi Kurang Penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usianya. Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi, maka anak-anak akan mengalami masalah gizi buruk. Prevalensi gizi kurang di Provinsi Riau selama tahun 2018-2023 menunjukkan tren yang semakin menurun dari 12,9 persen pada Tahun 2018 menurun menjadi 1,6 persen pada Tahun 2023 dan meningkat pada menjadi 1,7 persen pada tahun 2024. Prevalensi gizi kurang di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Gambar 2.23 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, 2024 2,1 1,7 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-78 Menurunnya prevalensi gizi kurang ini tidak bisa dilepaskan dari upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status kurang gizi pada anak seperti penambahan gizi dalam asupan makanan. Namun demikian, besaran angka kasus balita gizi kurang masih cukup signifikan dan memerlukan penanganan khusus ke depannya. 2.1.2.2.4 Prevalensi Stunting Balita Stunting mengacu pada kondisi anak yang terlalu pendek untuk anak seusianya. Kondisi ini menggambarkan kekurangan gizi kronis yang terjadi karena buruknya kualitas nutrisi sejak di dalam kandungan, di masa anak- anak, dan/atau disebabkan infeksi atau penyakit. Stunting begitu menjadi perhatian karena efek jangka panjangnya yang menyebabkan anak tidak dapat mencapai kapasitas penuh dari pertumbuhan, cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, serta lebih rawan terserang penyakit (UNICEF, 2020). Di masa depan, hal tersebut akan mempengaruhi produktivitas kerja dan kemampuan bekerja, yang dapat berakibat pada rendahnya pendapatan rumah tangga secara mikro dan perkembangan ekonomi nasional secara makro, yang nantinya akan mempengaruhi Indonesia Emas 2045. Penanganan stunting telah menjadi target prioritas baik secara global dan di Indonesia termasuk di Kabupate Rokan Hilir. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 - 2024, penurunan prevalensi stunting pada balita telah menjadi salah satu program prioritas dengan target sebesar 14 persen di tahun 2024. Pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras oleh Pemerintah dan berbagai pihak. Hasil Survey Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan adan ya ken ai k an prevalensi stunting pada balita di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 24,5 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengevaluasi peningkatan prevalensi stunting. Dalam rangka mencapai target stunting 2024, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Peraturan Presiden RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-79 tersebut dijelaskan bahwa percepatan penurunan stunting di Indonesia dilakukan secara holistik, integrative dan berkualitas melalui koordinasi antar pihak. Tabel 2.38 Prevalensi Stunting Balita Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 - 2024 No Kabupaten Tahun 2019 2021 2022 2023 2024 1 Rokan Hilir 28,87 29,7 14,7 16,6 24,5 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Tahun 2025 2.1.2.2.5 Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga Kesehatan kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, jumlah dokter sebanyak 178 orang yang terdiri dari 64 orang dokter berstatus PNS, 42 orang PPPK dan 72 Non PNS dengan Puskesmas Bagan Batu memiliki jumlah dokter terbanyak yaitu 25 orang. Total jumlah dokter gigi sebanyak 32 orang, perawat 726 orang, bidan 1.186 orang, promosi kesehatan dan ilmu perilaku 47 orang, pranata laboratorium kesehatan 55 orang, nutrisionis 35 orang, apoteker 36 orang, asisten apoteker 82 orang, epidemiolog kesehatan 33 orang dan fisioterapis 32 orang. Jumlah tenaga kesehatan menurut puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir tersajj pada tabel berikut. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-80 Tabel 2.39 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, 2025 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 FISIOTERAPIS 32510 EPIDEMIOLOG KESEHATAN 3 NON ANS 0 3 | 33)1715 ASISTEN APOTEKER 7 |10|0 APOTEKERNUTRISIONIS 13 |35] 9 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 22 | 24) 55] 14 TENAGA SANITASI LINGKUNGAN 21/45]91 PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU 2 3 2 3 0 2 0 0 2 0 7 0 0 2 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 1 1 2 1 1 1 0 1 0 BIDAN '| si |pws| PpeK|”|JLH|PNs|PPPK|”— \JLHIPNS|PPPKI”— |JLH|PNs|PPPK| |JLH/PNS|PPPK|— \JLHIPNS|PPPKI— lJLH|PNS|PPPK| —|JLH|PNS|PPPK| —|JLH 21 16 | 43 | 2 25 | 59 10 | 25 11 7 4 | 20| 32 4 |30| 42] 0 PERAWAT JLH| PNS| PPPK| 14 17| 13 | 0 | 35 5 | 24| 26] 8 11] 19]8 10 | 32 | 17 7 10 6 5 0 4 8 0 18 13 16|4 9 1 3 4 10 17 DOKTER GIGI 1 2 1 | 25 | 23 | 21 | 69} 11 | 26 | 40} 77 2 0 3} 4/16] 9 | 39] 64) 20) 9 | 52) 81 0 | 21 9 0|0|16| 4 13 | 32 | 265 | 153 | 308 | 726 | 324) 157 | 705 | 1186)17 1 0 0 0 2 0 0 4 1 3 1 0 DOKTER NON] Nt JLH |PNS| PPPK LH] PNS |PPPK ANS 7 16 10 8 5} 5 ll 5 11 | 24]0 0 3 1 7 6 0 0 PNS| PPPK|” 8 3 2 6 2 2 PUSKESMAS [Rantau Kopar [Bagansiapiapi [Bantaian (Rumba Melintang] 0) O14 / 4/1) 0 S | 14) 30) ar} 3 40) OF) 1] 1 pO p27 2] Op OP tpt 2) 0] O72) 0) Of ty OPS 2) Of [Bangko Jara |Bangko Kanan Bortrem Pujud NON ANS 02 1 NON ANS 111 1 12 | 45 | 82| 15 2 NON ANS 19 | 36 | 25 NON ANS NON ANS NON ANS 0 NON ANS 21 |47|13 1 0 65 57| 0 48| 0 NON ANS 23 | 43 | 2 17 | 63 121} 1 7 {53 | 69 2 24 31 29 52 32 45 15 | 28 | 60 | 0 80 71 8 NON ANS 10| 33| 18| 9 101301171 3 18 101141101 0 12 15 24 33 30 15 25 14 12 10 | 8 | 44] 41 37 45 30 93 10 7 10 0 22 1 10 1 3 | 26 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 NON ANS 10 | 25 7 7 45 2 Tanah Putih Tj. Melawan 10010Oo01010000031021oO00000Oo17142 Bagan Batu Balai Java pang Kanan Rantau Panjang | 3 00110053111010210144003021331 16 11 11 100140oO01010 17 29 Tanjung Medan 13 Teluk Merbau Tanah Putth 1 18 34 Rokan Hilir | 64 |42 | 72 |178| 15 II-81 2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata 2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata- rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, capaian RSL Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada gambar dibawah ini. RLS Kabupaten Rokan Hilir mengalami trend peningkatan selama 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 sebesar 8,25 Tahun, meningkat hingga tahun 2024 menjadi 8,53 tahun, ini menandakan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir setara dengan kelas 2 SMP/MTS atau kelas 8 lebih sedikit. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun, batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2024, masih diperlukan peningkatan rata- rata lama sekolah penduduk sampai 6,47 tahun lagi untuk mencapai batas maksimal rata- rata lama sekolah bagi Kabupaten Rokan Hilir. Gambar 2.24 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025 2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah 9,69 al a nee eo -@ o— ————thr A a 4 8,52 8,53 8,25 8,26 8,28 2020 2021 2022 2023 2024 A Kab. Rokan Hilir @ Provinsi Riau RPJMD 9.32 KABUPATEN ROKAN HILIR | 2025-2029 § cawe 5 II-82 (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, perkembangan HLS disajikan pada gambar dibawah ini. HLS Kabupaten Rokan Hilir mengalami trend peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,68, meningkat hingga tahun 2024 menjadi 12,89. Capaian HLS Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan masih berada dibawah capaian HLS Provinsi Riau. Trend peningkatan capaian HLS Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2020-2024 menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan HLS cukup baik, kendati demikian peningkatan nilai HLS masih tergolong rendah. Apabila dilihat dari batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan secara gradual harapan lama sekolah penduduk hingga 5,11 tahun lagi untuk mencapai angka 18 tahun sesuai dengan harapan lama sekolah maksimum dalam pembangunan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Rokan Hilir. Gambar 2.25 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025 13,28 13,29 13,3 13,42 13,2 eo —e e o— —e . 7X a 1 12,89 12,68 12,76 12.88 288 2020 2021 2022 2023 2024 & Kab. Rokan Hilir @ Provinsi Riau RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR | 2025-2029 II-83 2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi Kemampuan Literasi dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Literasi merujuk pada kemampuan sesorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan modern karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini. Misalnya, untuk memahami instruksi dokter, membaca label makanan, atau mengelola keuangan pribadi seseorang harus memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi numerasi yang baik memiliki keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu literasi numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai oleh semua orang terutama anak-anak di usia sekolah. Tabel 2.40 Angka Literasi/Numerasi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024 Kelompok Capaian 2022 2023 2024 Kemampuan Literasi SD/MI 56,80 52,98 54,68 SMP/MTs 50,48 62,74 64,56 Kemampuan Numerasi SD/MI 34,21 42,64 49,15 SMP/MTs 17,14 57,54 58,78 Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Tahun 2025 Angka kemampuan literasi Kabupaten Rokan Hilir Tingkat SD pada tahun 2020 sebesar 56,80 kemudian menurun hingga tahun 2024 menjadi 54,68. Namun, untuk jenjang SMP angka kemampuan literasi mengalami peningkatan dari tahun 2022 yang sebesar 50,48 menjadi 64,56 pada tahun
2024.Sedangkan untuk kemampuan numerasi tingkat SD mengalami RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 2 a3oe II-84 peningkatan dari tahun 2022 sebesar 34,21 menjadi 49,15, dan yang tidak kalah membahagiakan di tingkat SMP kemampuan numerasi jauh meningkat dari 17,14 pada tahun 2020 menjadi 58,78 pada tahun 2024. 2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Manusia Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pembangunan untuk pencapaian Indek Literasi Masyarakat diukur melalui Pemerataan Layanan Perpustakaan Pencapaian (UPLM 1), Ketercukupan Koleksi (UPLM 2), Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3), Tingkat Kunjungan Masyarakat Perhari (UPLM 4), Jumlah Perpustakaan ber-SNP (UPLM 5), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan (UPLM 6) dan Anggota Perpustakaan (UPLM 7). IPLM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 sebesar 22,13, secara umum hampir disemua komponen IPLM capaiannya rendah kecuali UPLM 5 (jumlah Perpustakaan ber-SNP). membutuhkan perhatian dari semua pihak. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.41 IPLM Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2024 No Provinsi/ Kabupaten UPLM 1 UPLM 2 UPML 3 UPML 4 UPLM 5 UPLM 6 UPLM 7 Skor IPLM 1 Kab. Rokan Hilir 0,1881 0,1167 0,1958 0,0374 1,0000 0,0026 0,0081 22,13 2 Provinsi Riau 0,3503 0,4176 1,0000 0,0787 1,0000 1,0000 1,0000 69,24 Sumber : Perpustakaan Nasional RI, 2024 Jumlah kunjungan perpustakaan tahun 2020 sebanyak 791 orang dengan buku koleksi yang tersedia sebanyak 3.950 buku dari judul buku 790 buku dengan rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 0,2, hingga tahun 2023 jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjadi 2.293 atau dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 51,57 persen dari tahun RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-85 2020-2023, penambahan jumlah pengunjung ini tidak diikuti dengan penambahan jumlah buku dan koleksi jumlah judul buku, hal ini menandakan bahwa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tingkat kesadaran untuk mengunjungi perpustakaan semakin membaik. Tabel 2.42 Indikator Perpustakaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2023 No Indikator 2020 2021 2022 2023 Rata-rata Pert/Thn 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 791 715 1.064 2.293 51,57 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 3.950 3.950 3.950 3.950 0 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0,2 0,2 0,2 0,2 0 4 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun 65,9 59,5 88,6 191,1 51,63 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 790 790 790 790 0 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 0 0 0 0 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rokan Hilir, 2024 2.1.2.3.5 Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah Rasio ketersediaan ruang kelas dengan penduduk usia sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam menjamin akses layanan pendidikan. Rasio ini menunjukkan tingkat ketersediaan sarana ruang kelas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Apabila rasio tersebut rendah, berarti masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan ruang belajar, yang dapat berimplikasi pada terjadinya kepadatan ruang kelas, berkurangnya kenyamanan belajar, serta menurunnya mutu pembelajaran. Tabel berikut menyajikan data rasio ketersediaan ruang kelas dengan penduduk usia sekolah tahun 2023/2024. RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-86 Tabel 2.43 Rasio Ketersediaan Ruang Kelas dengan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2023/2024 Kabupaten Penduduk Usia (7- 12) Jumlah Ruang Kelas Rasio Penduduk Usia (13- 15) Jumlah Ruang Kelas Rasio Rokan Hilir 87.154 3.577 24,37 42.948 1.088 39,47 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 Data diatas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan ruang kelas yang tersedia di Kabupaten Rokan Hilir untuk tingkat SD/MI pada tahun 2023/3024 adalah 24,37 dan sk standar pelayanan minimum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 untuk SD/MI paling banyak 28 orang dan paling sedikit 20 orang. Ini berarti bahwa ketersedian ruang kelas untuk tingkat SD/MI di Kabupaten Rokan Hilir sudah baik karena masih di bawah standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Pada tingkat SMP/MTs rasio ketersediaan ruang kelas yang tersedia di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023/2024 adalah 39,47. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 ditetapkan SPM paling sedikit 20 orang dan paling banyak 32 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio ketersediaan ruang kelas dengan penduduk usia sekolah belum memenuhi SPM yang telah ditetapkan. Ini berarti terjadi kekurangan ruang kelas yang dapat berimplikasi pada kurang kenyamanan dalam belajar dan menurunnya mutu pembelajaran. 2.1.2.3.6 Akreditasi Sekolah Akreditasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat menggarkan kualitas layanan pendidikan. Tingginya jumlah sekolah dengan akreditasi A menunjukkan capaian mutu pendidikan yang baik, sebaliknya semakin rendah akreditasi menunjukkan masih perlunya pembinaan dan pemenuhan standar nasional pendidikan. Berikut tabel Persentase Akreditasi Sekolah Minimal B di Kabupaten Rokan Hilir. RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-87 Tabel 2.44 Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 No. Jenjang Sekolah Jumlah Sekolah (Negeri + Swasta) Persentase Sekolah Terakreditasi Minimal B 1 PAUD 447 34,53 2 SD 388 67,18 3 SMP 132 68,75 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Data memperlihatkan bahwa jumlah PAUD di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 447 sekolah dengan 34,53% sekolah dengan akreditasi minimal B. Sebanyak 67,18% sekolah dengan akreditasi minimal B dari total 228 SD. Sedangkan untuk SMP sebanyak 68,75% sekolah dengan akreditasi minimal B dari total 132 SMP. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen untuk meningkatkan persentase sekolah berakreditasi A dan B melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik, penguatan manajemen sekolah, serta penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai. 2.1.2.3.7 Kondisi Bangunan Sekolah Kondisi bangunan sekolah merupakan salah satu faktor kunci dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Sarana dan prasarana pendidikan yang layak akan memberikan kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar. Di Kabupaten Rokan Hilir, kondisi bangunan sekolah masih menghadapi tantangan serius, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berikut merupakan kondisi bangunan sekolah Tabel 2.45 Kondisi Bangunan PAUD di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 No Uraian Jumlah Ruang Permanen Kondisi Bangunan Sekolah Rusak Sedang Rusak Berat Jumlah % Jumlah % 1 Ruang Kelas Belajar 237 187 78.90% 50 21,09% 2 Ruang Guru/Kepala Sekolah 25 20 80.00% 5 20% 3 WC Siswa Laki- Laki 33 26 78.79% 7 21,21% 4 WC Siswa Perempuan 31 26 83.87% 5 16,13% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-88 No Uraian Jumlah Ruang Permanen Kondisi Bangunan Sekolah Rusak Sedang Rusak Berat Jumlah % Jumlah % 5 WC Guru Laki- Laki 9 5 55.56% 4 44,44% 6 WC Guru Perempuan 33 24 72.73% 9 27.27% Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hiliir, 2025 Berdasarkan data, terdapat 237 ruang kelas belajar PAUD, dengan rincian 187 ruang (78,9%) dalam kondisi rusak sedang dan 50 ruang (21,1%) rusak berat. Selain itu, 20 dari 25 ruang guru (80%) berada dalam kondisi rusak sedang, sementara 5 ruang (20%) sudah tergolong rusak berat. Kondisi fasilitas sanitasi juga masih memprihatinkan, di mana rata-rata toilet guru dan siswa berada dalam kondisi rusak berat. Tabel 2.46 Kondisi Bangunan SD di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 NO Uraian Jumlah Ruang Kondisi Bangunan Sekolah Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Ruang Kelas Belajar 3530 1334 37,79 929 26,32 976 27,65 291 8,24 2 Ruang Guru 157 81 51,59 39 24,84 25 15,92 12 7,64 3 Ruang Perpustakaan 185 86 46,49 43 23,24 34 18,38 22 11,89 4 Ruang Labor IPA 16 9 56,25 3 18,75 2 12,50 3 18,75 5 Ruang Labor Komputer 49 37 75,51 11 22,45 1 2,04 0 0,00 6 Toilet Guru 440 198 45,00 108 24,55 85 19,32 49 11,14 7 Toilet Siswa 663 244 36,80 149 22,47 172 25,94 98 14,78 Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hiliir, 2025 Untuk jenjang Sekolah Dasar, tercatat sebanyak 3.530 ruang kelas belajar. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.334 ruang (37,79%) dalam kondisi baik, 929 ruang (26,32%) rusak ringan, 976 ruang (27,65%) rusak sedang, dan 291 ruang (8,24%) rusak berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga ruang kelas SD di Kabupaten Rokan Hilir mengalami kerusakan sedang hingga berat, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan proses belajar mengajar. Selain itu, kondisi ruang guru, perpustakaan, dan laboratorium juga menunjukkan kecenderungan serupa. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-89 Dari 157 ruang guru, hanya 81 ruang (51,59%) yang kondisinya baik, sementara 24% mengalami kerusakan ringan dan sekitar 8% rusak berat. Kondisi ruang laboratorium dan toilet sekolah juga memperlihatkan ketimpangan serupa dengan persentase kerusakan sedang dan berat mencapai lebih dari 30% di beberapa satuan pendidikan. Tabel 2.47 Kondisi Bangunan SMP di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 NO Uraian Jumlah Ruang Kondisi Ruang Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1 Ruang Kelas Belajar 1092 552 50,55 176 16,12 305 27,93 59 5,40 2 Ruang Guru 110 64 58,18 24 21,82 13 11,82 9 8,18 3 Ruang Perpustakaan 84 42 50,00 17 20,24 15 17,86 10 11,90 4 Ruang Labor IPA 83 45 54,22 18 21,69 14 16,87 6 7,23 5 Ruang Labor Komputer 63 42 66,67 16 25,40 1 1,59 4 6,35 6 Toilet Siswa 315 150 47,62 70 22,22 77 24,44 18 5,71 Sumber : Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hiliir, 2025 Pada jenjang SMP, terdapat 1.092 ruang kelas belajar, dengan kondisi sebagai berikut 552 ruang (50,55%) dalam kondisi baik, 176 ruang (16,12%) rusak ringan, 305 ruang (27,93%) rusak sedang, dan 59 ruang (5,40%) rusak berat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun sebagian besar ruang belajar SMP masih dalam kategori baik, sekitar 33,33% ruang kelas memerlukan rehabilitasi sedang hingga berat. Kondisi serupa juga terlihat pada fasilitas pendukung lainnya seperti ruang guru, perpustakaan, dan laboratorium. Dari total 110 ruang guru, sekitar 20% mengalami kerusakan berat atau sedang. Sementara itu, ruang laboratorium IPA dan komputer RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-90 masih terbatas, dan sebagian di antaranya membutuhkan perbaikan struktural agar dapat berfungsi optimal sebagai sarana pembelajaran sains dan teknologi. Kondisi toilet siswa SMP juga perlu perhatian. Dari 315 unit toilet yang tercatat, hanya 150 unit (47,62%) yang dalam kondisi baik, sedangkan sekitar 30,15% mengalami kerusakan sedang hingga berat. 2.1.2.3.8 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berikut jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Jenjang SD dan Jenjang SMP di Kabupaten Rokan Hilir. Tabel 2.48 Rekap Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Jenjang SD Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 No KECAMATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN SMA D1 D2 D3 S1 S2 TOTAL JUMLAH 1 Kubu 36 3 1 262 6 308 2 Bangko 155 3 10 8 617 8 801 3 Tanah Putih 121 15 6 708 4 854 4 Rimba Melintang 68 1 10 310 10 399 5 Bagan Sinembah 98 1 5 3 437 8 552 6 Pasir Limau Kapas 46 1 9 6 278 3 343 7 Sinaboi 56 1 5 182 3 247 8 Tanah Putih Tj. Melawan 28 2 1 147 178 9 Pujud 72 3 6 8 355 8 452 10 Bangko Pusako 102 1 8 4 442 5 562 11 Simpang Kanan 34 1 170 205 12 Batu Hampar 23 77 1 101 13 Rantau Kopar 15 2 3 82 1 103 14 Pekaitan 26 1 3 1 117 1 149 15 Kubu Babussalam 32 1 4 1 232 5 275 16 Tanjung Medan 60 6 3 307 4 380 17 Bagan Sinembah Raya 18 1 1 166 3 189 18 Balai Jaya 57 6 4 379 4 450 JUMLAH 1.047 12 91 56 5.268 74 6.548 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-91 Tabel 2.49 Rekap Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Jenjang SMP Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 No NAMA SEKOLAH KUALIFIKASI PENDIDIKAN TINGKAT SMP SD SMP SMA D1 D2 D3 S1 S2 S3 TOTAL JUMLAH 1 Kubu 4 6 9 7 8 9 62 13 118 2 Bangko 1 9 86 96 3 Tanah Putih 2 25 2 1 2 238 4 274 4 Rimba Melintang 3 6 1 95 10 115 5 Bagan Sinembah 1 18 1 1 220 6 247 6 Pasir Limau Kapas 7 18 21 94 2 142 7 Sinaboi 4 1 1 44 2 1 53 8 Tanah Putih Tj. Melawan 6 2 51 59 9 Pujud 2 1 21 1 6 148 8 187 10 Bangko Pusako 1 1 17 4 212 12 247 11 Simpang Kanan 4 1 48 1 54 12 Batu Hampar 5 1 45 1 52 13 Rantau Kopar 1 2 16 1 20 14 Pekaitan 12 63 3 78 15 Kubu Babussalam 9 1 1 1 109 4 125 16 Tanjung Medan 17 1 1 1 115 4 139 17 Bagan Sinembah Raya 1 11 1 1 57 5 76 18 Balai Jaya 11 1 8 172 4 196 JUMLAH 8 16 193 31 16 58 1875 80 1 2278 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Rokan Hilir 2.1.2.4. Perlindungan Sosial Yang adaptif 2.1.2.4.1 Cakupan kepesertaan Jaminan sosial tenaga kerja Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja, jumlah kepesertaan Jamianan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-92 Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 disajikan pada tabel dubawah ini. Tabel 2.50 Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulir Tahun 2024 No Kabupaten Tahun 2024 Penerima Upah Bukan Penerima Upah Jumlah 1 Rokan Hilir 27.238 23.882 51.120 Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Dari jumlah orang yang bekerja di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 sebesar 304.322 orang, mempunyai Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebanyak 61.395 orang atau baru mencapai 20,17 persen dari kategori penerima upah dan bukan penerima upah, dengan kontribso terhadap Provinsi Riau sebesar 7,21 persen. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Mengambil hikmah dampak pandemi Covid-19 yang mengancam jiwa pekerja dan menghantam ekonomi pekerja, peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terbukti memberikan perlindungan kepada pekerja dengan nilai manfaat yang diterima dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupan pekerja ataupun keluarganya. 2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 2.1.2.5.1 Persentase benda cagar budaya/situs yang terdeskripsi dan di lestarikan Pemajuan kebudayaan tidak hanya menitikberatkan pada upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), juga dalam hal pembinaan OPK. Terkait upaya pembinaan OPK yang menjadi sasaran dari upaya ini adalah sumber daya manusia kebudayaan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-93 dan lembaga kebudayaan, termasuk lembaga pengelola sarana prasana kebudayaan yang merupakan subyek atau pelaku/penggiat/ pemerhati kebudayaan. Sebaran sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.51 Indikator Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir 2019 – 2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya n/a n/a n/a n/a 1,00 2 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 12 17 3 4 1 3 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu n/a n/a n/a n/a 6,00 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tahun 2019 sebanyak 12 objek, mengalamai penurunan menjadi 1 objek tahun 2023. Sedangkan penyelenggaraan festival budaya pada tahun 2023 sebanyak 1 kali dan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu sebanyak 6 cagar budaya. Pemajuan kebudayaan merupakan upaya strategis dalam memperkuat identitas, karakter, dan daya saing bangsa melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan terhadap unsur-unsur kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan kebudayaan, yaitu: tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional, serta cagar budaya. Berikut merupakan rekapitulasi data objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2024. RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-94 Tabel 2.52 Rekapitulasi Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2024 NO Obyek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2021 2022 2023 2024 1 Tradisi Lisan 3 0 0 0 2 Manuskrip 0 0 0 0 3 Adat Istiadat 0 0 0 0 4 Ritus 1 1 1 1 5 Pengetahuan Tradisional 4 4 4 4 6 Teknologi Tradisional 4 4 4 4 7 Seni 5 5 5 5 8 Bahasa 3 3 3 3 9 Permainan Rakyat 12 12 12 12 10 Olahraga Tradisional 5 5 5 5 11 Cagar Budaya/Warisan Budaya Bendawi 6 6 6 6 Jumlah 43 40 40 40 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Total jumlah obyek pemajuan kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021 yaitu sebanyak 43 obyek. Namun pada tahun 2022 sampai 2024, jumlah obyek pemajuan kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir menurun menjadi 40 obyek. Sebanyak 3 obyek yaitu tradisi lisan tidak dapat diidentifikasi, verifikasi dan validasi keberadaannya. Sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan merupakan unsur strategis dalam ekosistem kebudayaan daerah. Keberadaan pelaku, penggiat, dan lembaga kebudayaan menjadi penggerak utama dalam pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal. Ketersediaan sumber daya manusia kebudayaan yang kompeten serta kelembagaan budaya yang kuat sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program pemajuan kebudayaan di daerah. Tabel 2.53 Sumber Daya Manusia, Lembaga Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 No Kabupaten / Kota Sumber Daya Manusia Lembaga 1 Rokan Hilir 101 1 Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, 2025 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-95 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 101 orang sumber daya manusia dan 1 lembaga kebudayaan di Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi sumber daya manusia kebudayaan di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan adanya potensi yang cukup besar, baik dari kalangan seniman, budayawan, tokoh adat, komunitas kreatif, maupun generasi muda yang terlibat dalam kegiatan seni dan budaya. 2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif 2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu daerah atau negara dalam memenuhi hak dan melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta dalam menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) mengukur kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan perlindungan yang menyeluruh bagi anak, mencakup aspek hukum, layanan sosial, dan partisipasi anak. Tabel 2.54 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2023 Tahun 2021 2022 2023 Kabupaten Rokan Hilir 60,14 61,59 60,20 Provinsi Riau 61,59 62,78 69,1 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Indeks Perlindungan anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 adalah sebesar 60,14 kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 61,59 namun kembali turun di tahun 2023 menjadi 60,20 dan nilai IPA ini termasuk kepada tinggi. Namun, angka IPA kabupaten Rokan Hilir masih berada di bawah angka IPA Provinsi Riau. Berdasarkan angka tersebu maka dapat dikatakan bahwa tingkat perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hilir cukup berkembang, setidaknya pada level kebijakan dasar dan layanan administratif. RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-96 2.1.2.6.2 Indeks Pemenuhan Hak Anak Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah indeks komposit yang dirancang untuk mengukur sejauh mana suatu daerah atau negara memenuhi hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak (KHA). IPHA mencakup aspek-aspek seperti hak sipil, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan berkembang di lingkungan yang aman dan kondusif. Tabel 2.55 Indeks Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2023 2021 2022 2023 Rata-Rata Pert/Thn 56,53 57,76 57,61 O,54 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Indeks Pemenuhan hak anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 sebesar 56,53 kemudian meningkat di tahun 2023 sebesar 57,61 dan secara rata-rata meningkat sebesar 0,54 per tahun. 2.1.2.6.3 Indeks Perlindungan Khusus Anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indikator yang mengukur seberapa baik suatu daerah melindungi anak-anak dari situasi yang memerlukan perhatian khusus, seperti kekerasan, eksploitasi, orfaat, anak jalanan, penyalahgunaan narkoba, dan kondisi rentan lainnya. Tabel 2.56 Indeks Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 – 2023 2021 2022 2023 Rata-Rata Pert/Thn 75,33 76,30 70,72 -4,61 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Indeks Perlindungan khusus anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 sebesar 75,33 kemudian meningkat di tahun 2022 sebesar 76,30 namun menurun secara signifikan di tahun 2023 yaitu menjadi 70,72 dan secara rata-rata menurun sebesar 4,61 per tahun. Namun angka tersebut memasukkan Kabupaten Rokan Hilir kedalam kategori perlindungan khusus anak yang cukup baik, dengan sistem pelayanan dan penanganan relatif RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-97 memadai. 2.1.2.6.4 Indeks Ketimpangan Gender Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu wilayah, dalam tiga dimensi utama yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. IKG dinyatakan dalam angka antara 0 hingga 1. Mendekati 0 artinya Tidak ada ketimpangan gender dan Semakin mendekati 1 = Semakin tinggi ketimpangan gender RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-98 Gambar 2.26 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2025 IKG Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar 0,57, dan mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 0,51, hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan gender Kabupaten Rokan Hilir berada pada level sedang artinya masih terdapat kesenjangan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, partisipasi dalam pendidikan dan politik serta partisipasi dalam dunia kerja (ekonomi). 2.1.2.6.5 Indeks Pembangunan Gender Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni <Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan=. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), IPG Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada diagram dibawah ini. 0,57 0,55 0,52 0,53 0,51 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-99 Gambar 2.27 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2025 IPG Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar 84,1, mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 85,81, hal ini mandakan bahwa keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam mengambil peran pembangunan semakin membaik atau kesenjangan semakin kecil. 2.1.2.6.6 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang menimbulkan, atau dapat menimbulkan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi. UPT PPA merupakan salah satu Lembaga yang bertugas memberikan layanan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pendampingan hukum, psikologis, dan sosial. Kasus kekerasan yang umum ditangani mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis (mental), kekerasan seksual, penelantaran, kekerasan ekonomi, kekerasan berbasis gender online (KGBO) dan tindak pidana perdangan orang (TPPO). RPJMD 84,1 84,65 85,13 85,38 85,81 2020 2021 2022 2023 2024 KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-100 Tabel 2.57 Data Kasus Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 No. Jenis Kelamin Umur Jenis kasus 1 Perempuan 16 tahun Kekerasan seksual 2 Perempuan 8 tahun 5 bulan Kekerasan seksual 3 Perempuan 17 tahun Kekerasan seksual 4 Perempuan 14 tahun Kekerasan seksual 5 Laki-laki 10 tahun Kekerasan seksual 6 Perempuan 15 tahun Kekerasan seksual 7 Perempuan 14 tahun Kekerasan seksual 8 Perempuan 17 tahun 5 bulan Kekerasan seksual 9 Laki-laki 17 tahun Kekerasan seksual 10 Perempuan 45 tahun Kdrt Laki-laki 16 tahun 11 Perempuan 14 tahun Kekerasan seksual 12 Perempuan 15 tahun Kekerasan seksual 13 Laki-laki 11 tahun Kekerasan seksual 14 Perempuan 16 tahun Kekerasan seksual 15 Perempuan 9 tahun Kekerasan seksual 16 Perempuan 10 tahun Kekerasan seksual 17 Perempuan 4 tahun Kekerasan seksual 18 Perempuan 16 tahun Kekerasan seksual 19 Perempuan 14 tahun Tindak pidana perdagangan orang 20 Laki-laki 10 tahun Kekerasan terhadap anak dibawah umur 21 Perempuan 18 tahun Kekerasan seksual 22 Perempuan 26 tahun Perceraian & perebutan hak asuh anak 23 Perempuan 13 tahun Kekerasan seksual 24 Perempuan 13 tahun Kekerasan seksual 25 Perempuan 14 tahun Kekerasan seksual 26 Laki-laki 12 tahun Penganiayaan 27 Perempuan 14 tahun Kekerasan seksual 28 Perempuan 21 tahun Kekerasan seksual 29 Perempuan 11 tahun Kekerasan seksual 30 Laki-laki 12 tahun Bullying & pencemaran nama baik Melalui medsos 31 Perempuan 9 tahun Kekerasan seksual 32 Perempuan 14 tahun Kekerasan seksual 33 Perempuan 36 tahun Perebutan hak asuh anak (kdrt) 34 Perempuan 44 tahun Penelentaran anak 35 Perempuan 29 tahun Perebutan hak asuh anak RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-101 No. Jenis Kelamin Umur Jenis kasus (kdrt) 36 Perempuan 45 tahun Kdrt/kekerasan/penganiay aan yang 37 Perempuan 26 tahun Perebutan hak asuh anak (kdrt) 37 Perempuan 37 tahun Penelentaran anak 38 Perempuan 14 tahun Penyebaran video pornografi (kbgo) 39 Perempuan 13 tahun Kekerasan seksual 40 Perempuan 14 tahun Kekerasan seksual Perempuan 13 tahun Kekerasan seksual 41 Perempuan 12 tahun Kekerasan seksual 42 Perempuan 14 tahun Kekerasan seksual 43 Perempuan 18 tahun Kekerasan seksual 44 Perempuan 13 tahun Kekerasan seksual 45 Perempuan 18 tahun Kekerasan seksual 46 Perempuan 16 tahun Kekerasan seksual 47 Perempuan 15 tahun Kekerasan seksual 48 Perempuan 3 tahun Penelantaran anak 49 Laki-laki 10 tahun Penganiayaan yang menyebabkan luka 50 Perempuan 15 tahun Kekerasan seksual 51 Perempuan 9 tahun Kekerasan seksual 52 Perempuan 16 tahun Dugaan tppo & pelecehan 53 Perempuan 26 tahun Perebutan hak asuh anak 54 Perempuan 43 tahun Tidak memberi nafkah anak (penelentaran Anak) setelah bercerai Perempuan 17 tahun 55 Perempuan 40 tahun Kdrt (penelantaran) 56 Laki-laki 13 tahun Kekerasan terhadap anak dibawah umur 57 Perempuan 22 tahun Kekerasan berbasis gender online 58 Perempuan 43 tahun Tindak pidana persetubuhanPerempuan 19 tahun 59 Perempuan 30 tahun Tindak pidana penelantaran anak dan/atau 60 Laki-laki 13 tahun Kekerasan seksual Laki-laki 14 tahun 61 Laki-laki 13 tahun Penelantaran anak Perempuan 13 tahun Perempuan 10 tahun Perempuan 5 tahun 62 Perempuan 13 tahun Bullying RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-102 No. Jenis Kelamin Umur Jenis kasus 63 Laki-laki 14 tahun Kekerasan seksual Laki-laki 14 tahun 64 Perempuan 11 tahun Pencurian & bullying 65 Perempuan 14 tahun Kekerasan seksual 66 Perempuan 17 tahun Kekerasan seksual 67 Perempuan 17 tahun Tppo 68 Perempuan 13 tahun Kekerasan seksual 69 Perempuan 12 tahun Kekerasan seksual 70 Laki-laki 13 tahun Pengeroyokan (bullying) 71 Perempuan 16 tahun Melarikan anak dibawah umur 72 Perempuan 22 tahun Kdrt 73 Perempuan 35 tahun Perebutan hak asuh anak 74 Perempuan 35 tahun Perebutan hak asuh anak 75 Perempuan 15 tahun Kekerasan seksual 76 Perempuan 26 tahun Perebutan hak asuh anak 77 Perempuan 16 tahun Kekerasan seksual Sumber: UPT PPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh UPT PPA Kabupaten Rokan Hilir. Dari jumlah tersebut, mayoritas korban adalah perempuan, dengan kelompok usia yang paling rentan berada pada rentang usia 8 hingga 17 tahun. Jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan seksual, baik dalam bentuk pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, maupun eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu, terdapat pula beberapa jenis kasus lain seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak, perebutan hak asuh anak, bullying, penganiayaan, dan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Tercatat pula beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menyasar remaja perempuan. 2.1.2.6.7 Pembangunan Kepemudaan Pembangunan kepemudaan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan pemuda yang beriman, berkarakter, sehat, berdaya saing, mandiri, dan memiliki kepedulian sosial terhadap kemajuan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Sebagai daerah dengan komposisi penduduk usia muda yang cukup besar, Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi demografis yang signifikan untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan diarahkan untuk mengembangkan potensi generasi muda sebagai sumber daya strategis pembangunan daerah. Kondisi kepemudaan di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan dinamika yang cukup positif, ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, ekonomi kreatif, olahraga, dan kebudayaan. Namun pembangunan kepemudaan di Kabupaten Rokan Hilir mengalami sejumlah permasalahan yaitu keterbatasan lapangan kerja dan keterampilan kewirausahaan pemuda, rendahnya partisipasi pemuda dalam perencanaan dan pengambilan keputusan publik, masih terbatasnya fasilitas dan ruang kreatif pemuda ditingkat kecamatan dan desa, serta belum optimalnya pembinaan dan kelembagaan organisasi kepemudaan. Untuk itu, perlu arah kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Rokan Hilir seperti penguatan karakter dan nasionalisme pemuda, peningkatan kualitas dan daya saing pemuda, pemberdayaan dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, serta penguatan kelembagaan kepemudaan. 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing adalah tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh suatu tenaga kerja (Michael Porter: 1990) daya saing juga diartikan sebagai suatu keunggulan pembeda dari yang lain yang terdiri comparative advantage (faktor keunggulan komparatif) dan Competitive Advantage (faktor keunggulan kompetitif) (Tambunan : 2001). WEF (Schwab Salai-Martin 2013) juga menyatakan daya saing adalah seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Dalam hal ini daya saing daerah merupakan suatu kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-104 baik yang berdekatan, domestik ataupun internasional. Dengan demikian daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah.Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, sumber daya manusia, dan fasilitas wilayah atau infrastruktur. 2.1.3.1. Daya Saing Sumber daya manusia 2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan Angka ketergantungan (Dependency Ratio) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15- 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Dengan konsep ini maka dapat digambarkan jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif. Konsep ini juga memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.Berikut adalah tabel perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2020-2024, yaitu : RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-105 Tabel 2.58 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 2020 2021 2022 2023 2024 56,21 54,54 47,7 47,76 46,86 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk 0- 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 adalah sebesar 56,54%, turun hingga tahun 2022 menjadi 47,7%, namun sedikit naik pada tahun 2023 menjadi 47,76%. Pada tahun 2024 terjadi penurunan lagi menjadi 46,86, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang. Kondisi rasio ketergantungan penduduk juga akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, pembangunan Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan lain-lain. Penduduk dengan komposisi yang cenderung lebih banyak pada kelompok usia belum produktif memerlukan penyediaan layanan Pendidikan dan kesehatan yang lebih baik untuk pembangunan sumberdaya manusia daerah. Sedangkan daerah dengan komposisi penduduk usia tidak produktif yang cenderung lebih banyak akan membutuhkan kebijakan program perlindungan sosial dan kesehatan bagi penduduk usia tua. Berikut adalah tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu: Pada tahun 2018 tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 57,1, turun hingga tahun 2023 menjadi 47,76. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) menanggung sekitar 48 orang penduduk belum produktif (penduduk usia 0- 14 tahun) dan tidak produktif (usia 65 tahun keatas). Selama 5 tahun terakhir tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir mengalami tren penurunan. RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-106 Gambar 2.28 Tingkat Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2025 Penurunan tingkat ketergantungan menunjukkan jumlah populasi non-produktif yang harus dijaga oleh populasi produktif menjadi lebih sedikit. Dalam konteks pembangunan daerah, penurunan tingkat ketergantungan dapat memiliki dampak positif. 2.1.3.2. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan Rasio PDRB Industri Pengolahan adalah persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu, yang digunakan untuk mengukur tingkat industrialisasi dan kemampuan ekonomi daerah dalam menghasilkan nilai tambah dari kegiatan pengolahan. Industri pengolahan adalah sektor ekonomi sekunder yang mengolah bahan baku (primer) menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tabel 2.59 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 2020 2021 2022 2023 2024 21,51 21,16 20,38 19,75 19,9 Sumber : BPS Rokan Hilir, 2025 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-107 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 adalah sebesar 21,51 persen namun sempat menurun di tahun 2021 hingga tahun 2024, dimana tahun 2024 rasio PDRB industri pengolahan hanya sebesar 19,9 persen. 2.1.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum adalah persentase kontribusi sektor akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor akomodasi dan makan minum mencakup kegiatan usaha seperti Hotel, penginapan, dan losmen Restoran, warung makan, kafe, katering, dan lain-lain. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran ekonomi sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner dalam pembentukan ekonomi daerah. Tabel 2.60 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 2020 2021 2022 2023 2024 -15,13 4,7 9,51 4,23 11,19 Sumber : BPS Rokan Hilir, 2025 Rasio PDRB akomodasi makan dan minum kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 bernilai negatif yaitu sebesar -15,13 artinya kontribusi sektor ini menurun dibandingkan periode sebelumnya. Namun mengalami peningkatan hingga di tahun 2024 rasio PDRB industri akomodasi makan dan minum Kabupaten Rokan Hilir Menjadi 11,19 persen. 2.1.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-108 terlibat aktif dalam perekonomian. TPAK Kabupaten Rokan Hilir digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam seluruh aktivitas perekonomian daerah. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan perekonomian daerah karena menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesediaan tenaga kerja pada suatu daerah. TPAK memiliki arti penting bagi keperluan perencanaan pembangunan khususnya dibidang ketenagakerjaan. TPAK Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar 56,54%, mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 65,58, meskipun masih di bawah capaian Provinsi Riau. TPAK tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, hal ini berkorelasi dengan capaian Provinsi Riau Gambar 2.29 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 (%) Sumber: BPS Riau, 2025 . Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah/negara dan merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami @B TPAK Rokan Hilir @ TPAK Provinsi Riau 80 2020 2021 2022 2023 2024 Tahun RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-109 perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Perkembangan TPAK Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.61 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020–2024 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Pert/Thn 1 Jumlah Pengangguran 13.205 9.851 15.073 14.073 13.909 2,81 2 Bekerja 261.895 293.710 316.131 304.322 309.120 2,37 3 Bukan Angkatan Kerja 211.421 196.207 182.144 164.096 159.671 -2,52 4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 56,54 60,74 64,52 65,99 65,58 2,08 5 Angkatan Kerja 275.100 303.561 331.204 318.395 323.029 2,21 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2020 sebesar 56,54 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 65,99 persen dan pada tahun 2024 kembali turun 65,58 persen, dengan rata- rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,08 persen. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini berkorelasi dengan peningkatan angkatan kerja dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,21 persen, dan diikuti dengan jumlah bekerja mengalami peningkatan dalam periode tahun 2020-2024 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 2,37 persen. TPAK di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi penyediaan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. 2.1.3.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak Angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja, perkembangan TPT Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-110 dibawah ini. Tabel 2.62 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata Pert/Thn Tingkat Pengangguran Terbuka 4,80 3,25 4,55 4,42 4,31 1,26 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 TPT Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 4,80 persen, mengalami perbaikan menjadi 4,31 persen pada tahun 2024, dengan rata- rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,26 persen. Perbaikan/penurunan TPT ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir, disamping itu upaya mengurangi pengangguran dengan pelaksanaan berbagai pelatihan untuk menjadikan pencari kerja lebih mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat memacunya dalam memiliki usaha sendiri. 2.1.3.2.5 Pencari Kerja Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Persaingan dalam mencari kerja semakin ketat seiring menipisnya lowongan kerja akibat ketidakpastian ekonomi global. Oleh sebab itu para pencari kerja selalu dituntut untuk memiliki kemampuan atau hard skill tertentu agar dapat diterima perusahaan. Salah satu kuncinya adalah melatih skill atau kemampuan yang paling banyak dibutuhkan oleh berbagai industri. Tabel 2.63 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2023 No Kabupaten Kota 2020 2021 2022 2023 Pencari Kerja Ditempat kan Pencari Kerja Ditempat kan Pencari Kerja Ditempat kan Pencari Kerja Ditempat kan 1 Rokan Hilir 698 30 383 - 599 342 484 0 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-111 2 Kepulauan Meranti 17.214 3.846 13.355 4.255 12.847 3.736 12.615 2.900 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Perkembangan pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Provinsi Riau berfluktuatif, termasuk di Kabupaten Rokan Hilir. Di Kabupaten Rokan Hilir , jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 sebanyak 30 tenaga kerja atau 0,78 persen terhadap total tenaga kerja yang ditempatkan di Provinsi Riau, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 342 tenaga kerja atau 9,15 persen terhadap total Provinsi Riau. Rendahnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan di Kabupaten Rokan Hilir menjadi perhatian untuk lebih dioptimalkan, mengingat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai potensi sumberdaya alam untuk menggerakkan perekonomian yang dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja 2.1.3.2.6 Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistim pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerntahan daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2018 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemajuan daerah dalam penerapan hasil riset dan inovasi di daerah. IID merupakan 1 (satu) dari 4 (empat) pengukuran kinerja pemerintah daerah, selain Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD). Perhitungan indeks inovasi daerah mengalami kenaikan nilai setiap tahun. Pada tahun 2024 secara peringkat Kabupaten Rokan Hilir mengalami penurunan namun secara nilai dan kategori mengalami kenaikan menjadi 38,63 dengan kategori Inovatif peringkat 273. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Skor Indeks N/A 17,75 30,51 36,87 38,63 Predikat N/A Kurang Kurang Inovatif Inovatif RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 a II-112 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Inovatif Inovatif Peringkat 400 302 306 279 273 Sumber : Bapperida Kabupaten Rokan Hilir 2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Biru 2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Biru Ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan, kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi. Ekonomi biru dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 merupakan salah satu pendekatan pembangunan yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya laut dan perairan secara optimal, lestari, dan inklusif. Indeks Ekonomi Biru (IBEI) disusun oleh Bappenas sebagai refleksi capaian ekonomi biru per provinsi, dan hingga kini belum diturunkan hingga kabupaten. IBEI dibangun dari tiga pilar utama:
1.Pilar Ekonomi – Nilai tambah dari kegiatan berbasis kelautan.
2.Pilar Lingkungan – Keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.
3.Pilar Sosial – Keterlibatan dan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat Menurut Perhitungan Bappenas dengan melihat data historis Provinsi Riau , nilai baseline IBEI pada tahun 2023 di angka 25,60 dan tahun 2024 di angka 26,70. Sementara Perhitungan dari Bappeda Provinsi Riau untuk Kabupaten Rokan Hilir nilai baseline IBEI pada tahun 2025 di angka 41,52 dan target untuk tahun 2029 direncanakan mencapai 47,05. Rencana Aksi Ekonomi Biru di Kabupaten Rokan Hilir idealnya mencakup :
1.Perikanan berkelanjutan dan hilirisasi seperti pendirian sentra pengolahan perikanan (cold storage ; pengemasan modern) dan pelatihan UMKM Nelayan untuk olahan (ebi, terasi, kerupuk ikan) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 a II-113
2.Diversifikasi dan hilirisasi komoditas non-kelautan seperti pembangunan pabrik kopra, pengolahan rumput laut, Sertifikasi Talas Ungu Sinaboi sebagai varietas unggul nasional dan pengembangan produk olahan talas (tepung, makanan ringan ekspor).
3.Infrastruktur dan Logistik seperti Peningkatan jalan penghubung Sinaboi–Dumai dan Bagansiapiapi–Bengkalis serta pengembangan pelabuhan perikanan bagansiapi api.
4.Ekowisata bahari & budaya seperti pengembangan paket wisata (Ritual Bakar Tongkang, Pulau Jemur dan lainnya), promosi digital internasional (Malaysia, Singapura, Taiwan, Tiongkok) dan peningkatan fasilitas wisata (akomodasi, dermaga wisata, pusat UMKM).
5.Tata kelola & keberlanjutan seperti membentuk program <Rohil Biru= selaras dengan kebijakan Riau Hijau, forum multi-pihak (pemerintah, nelayan, pengusaha, akademisi, LSM) dan monitoring indikator: ekspor, jumlah UMKM perikanan, jumlah wisatawan, nilai investasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Rokan Hilir dapat lebih optimal memanfaatkan potensi sumber daya kelautan yang ada, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Implementasi rencana aksi ini juga akan berkontribusi terhadap pencapaian Indeks Ekonomi Biru yang lebih baik di masa mendatang serta memperkuat posisi Kabupaten Rokan Hilir dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. 2.1.3.3.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer artinya adalah persentase kontribusi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam total penggunaan energi primer suatu negara atau daerah. EBT (Energi Baru dan Terbarukan) mencakup sumber energi seperti: tenaga surya, tenaga angin, Bioenergi (biomassa, biogas, biofuel), tenaga air (hidro), dan panas bumi (geothermal). Sedangkan energi primer adalah energi yang tersedia di alam sebelum diproses atau dikonversi, seperti: minyak bumi, gas alam, batubara, dan RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-114 EBT. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dalam transisi energi bersih, menilai kemandirian dan keberlanjutan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan emisi gas rumah kaca. Berikut adalah porsi EBT dalam Bauran energi primer kabupaten Rokan Hilir: Tabel 2.64 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 2020 2021 2022 2023 2024 50.24 52.11 55.14 56.96 58.95 Sumber : BPS Rokan Hilir, 2025 Porsi EBT dalam bauran energi primer Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 adalah sebesar 50,24% dan semakin meningkat hingga tahun 2024 menjadi 58,95%. Artinya lebih dari separuh kebutuhan energi primer Kabupaten Rokan Hilir telah dipenuhi oleh sumber energi yang ramah lingkungan. Hal ini menandakan kemajuan yang positif menuju sistem energi yang berkelanjutan, bersih, mandiri, dan tahan terhadap krisis energi global. 2.1.3.4. Transformasi Digital 2.1.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kematangan digital masyarakat Indonesia di suatu wilayah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Indeks ini untuk mengukur sejauh mana masyarakat Indonesia siap, mampu, dan aktif dalam memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. IMDI menjadi salah satu indikator pembangunan daerah di bidang transformasi digital. Peningkatan skor IMDI menunjukkan keberhasilan daerah dalam mengembangkan ekosistem digital. IMDI terdiri dari empat pilar utama yaitu Infrastruktur Digital, Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital dan Masyarakat Digital. Berikut adalah tabel yang menunjukkan nilai IMDI Kabupaten Rokan Hilir dalam 3 tahun terakhir. RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-115 Tabel 2.65 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 2022 2023 2024 37,80 43,80 47,71 Sumber : BPS Rokan Hilir, 2025 Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 adalah sebesar 37,80 dengan kategori rendah. Angka ini semakin meningkat hingga tahun 2024 menjadi 47,71, namun angka ini masih masuk ke dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kinerja di salah satu atau beberapa dari empat pilar utama IMDI di kabupaten Rokan Hilir. 2.1.3.4.2 Penduduk Yang Menggunakan Telepon Seluler Di sektor komunikasi, secara umum terdapat perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagian besar penduduk Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan telepon seluler dan memiliki akses terhadap internet. Kategori masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan yang menggunakan maupun memiliki telepon seluler didominasi oleh masyarakat yang mempunyai pendidikan SMP ke atas, sedangkan pada penduduk SD ke bawah masih kurang dalam mengakses sarana prasarana telekomunikasi khususnya telepon seluler maupun internet, bahkan cenderung mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Berikut tabel persentase penduduk berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler, 2022-2023. Berdasarkan data BPS Kabupaten Rokan Hilir di tahun 2023, jumlah jiwa yang berumur diatas 5 tahun adalah 619.258 jiwa, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 154.073 rumah tangga. RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-116 Tabel 2.66 Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler, 2022-2023 Penggunaan Akses Telekomunikasi Tahun (%) 2022 2023 Menggunakan Telepon Seluler 72.32 91,35 Mengakses Internet 57,75 72,24 Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Kabupaten Rokan Hilir 2022-2023 2.1.3.4.3 Blankspot dan Kasus Siber di Kabupaten Rokan Hilir Blankspot adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi blank spot, maka akan sulit terjadi komunikasi dua arah. Adanya blank spot tentu akan sangat merugikan berbagai pihak. Bukan hanya kerugian materi saja, tetapi juga bisa saja kehilangan data-data penting. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, terdapat 118 titik Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir, dengan sebaran sebagaimana di tabel berikut. Tabel 2.67 Lokasi Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 No Kecamatan Kelurahan/ Kepenghuluan Longitude Latitude 1 Kubu Babussalam Teluk Nilap 100.628416 2.016233 2 Kubu Babussalam Teluk Nilap Jaya 100.70623 1.80275 3 Kubu Babussalam Sungai Panji Panji 100.680816 2.060383 4 Pekaitan Pedamaran 100.84739 1.976483 5 Pekaitan Teluk Bano II 100.882835 1.928838 6 Pekaitan Suak Air Hitam 100.819848 2.01414 7 Pujud Pujud Utara 100.594970 1.515265 8 Pasir Limau Kapas Pasir Limau Kapas 100.385886 2.300762 9 Simpang Kanan Kota Parit 100.398930 1.865624 10 Simpang Kanan Bukit Mas 100.36202 1.78639 11 Simpang Kanan Bukit Selamat 100.384377 1.964966 12 Rantau Kopar Rantau Kopar 101.03848 1.36745 13 Rantau Kopar Sungai Rangau 101.0506 1.36659 14 Rantau Kopar Sekapas 100.962684 1.384553 15 Rantau Kopar Bagan Cempedak 101.00353 1.37251 16 Sinaboi Sinaboi 101.027861 2.266843 17 Sinaboi Sinaboi 101.007686 2.277943 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-117 No Kecamatan Kelurahan/ Kepenghuluan Longitude Latitude 18 Sinaboi Sungai Bakau 100.985130 2.242936 19 Sinaboi Sei Nyamuk 100.883307 2.238378 20 Sinaboi Darusalam 101.007185 2.2505555 21 Rimba Melintang Jumrah 101.03597 1.81222 22 Rimba Melintang Jumrah 101.042527 1.79527 23 Rimba Melintang Jumrah 101.082577 1.80472 24 Rimba Melintang Teluk Pulau Hulu 101.059165 1.85508 25 Rimba Melintang Pematang Botam 100.98302 1.69509 26 Rimba Melintang Pematang Sikek 101.008829 1.82722 27 Rimba Melintang Lenggadai Hulu 100.96348 1.87222 28 Rimba Melintang Lenggadai Hulu 100.94578 1.82712 29 Rimba Melintang Lenggadai Hulu 100.976720 1.851547 30 Rimba Melintang Mukti Jaya 100.973333 1.8525 31 Rimba Melintang Mukti Jaya 100.964722 1.865833 32 Rimba Melintang Mukti Jaya 100.946944 1.860555 33 Rimba Melintang Mukti Jaya 100.946666 1.8625 34 Rimba Melintang Mukti Jaya 100.949166 1.864444 35 Rimba Melintang Pematang Botam 100.8486 1.59722 36 Bagan Sinembah Raya Bagan Sinembah Utara 100.477437 1.882315 37 Bagan Sinembah Raya Harapan Makmur 100.424023 1.727942 38 Bagan Sinembah Raya Bagan Sinembah 100.44955 1.7702 39 Bagan Sinembah Raya Bagan Sinembah Kota 100.409 1.7246 40 Bagan Sinembah Raya Harapan Makmur Selatan 100.426141 1.707215 41 Bagan Sinembah Raya Makmur Jaya 100.419722 1.764722 42 Bagan Sinembah Raya Bagan Sinembah Jaya 100.4306 1.8030 43 Bagan Sinembah Raya Bagan Sinembah Timur 100.4925 1.8325 44 Balai Jaya Pasir Putih 100.528555 1.666722 45 Balai Jaya Pasir Putih 100.495083 1.662527 46 Balai Jaya Pasir Putih 100.514972 1.628194 47 Balai Jaya Lubuk Jawi 100.519298 1.771845 48 Balai Jaya Balam Sempurna 100.682431 1.776917 49 Balai Jaya Balam Sempurna 100.683703 1.791808 50 Balai Jaya Balam Sempurna 100.641852 1.816936 51 Balai Jaya Balam Sempurna 100.607622 1.820328 52 Balai Jaya Balam Sempurna 100.648554 1.753016 53 Balai Jaya Balam Sempurna 100.583595 1.802494 54 Balai Jaya Balam Sempurna 100.618354 1.807039 55 Balai Jaya Balam Sempurna 100.607716 1.820325 56 Balai Jaya Balam Sempurna 100.564211 1.848279 57 Balai Jaya Balam Sempurna 100.653305 1.653616 58 Balai Jaya Balam Sempurna 100.618354 1.807039 59 Balai Jaya Balai Jaya 100.655577 1.624453 60 Balai Jaya Balam Jaya 100.554761 1.627106 61 Balai Jaya Balai Jaya Kota 100.563537 1.705064 62 Balai Jaya Balai Jaya Kota 100.556944 1.700833 63 Balai Jaya Balai Jaya Kota 100.618397 1.842369 64 Balai Jaya Balai Jaya Kota 100.557736 1.753644 65 Balai Jaya Balam Sempurna Kota 100.665915 1.714484 66 Tanah Putih Tanjung Melawan Melayu Besar Kota 101,042448 1,6704 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-118 No Kecamatan Kelurahan/ Kepenghuluan Longitude Latitude 67 Tanah Putih Tanjung Melawan Melayu Besar 101,042363 1,7329 68 Tanah Putih Tanjung Melawan Melayu Besar 101,03999 1,7109 69 Tanah Putih Tanjung Melawan Melayu Besar 101,03728 1,6894 70 Tanah Putih Tanjung Melawan Melayu Besar 101,049097 1,6902 71 Tanah Putih Tanjung Melawan Melayu Besar 101,011808 1,7428 72 Tanah Putih Tanjung Melawan Melayu Tengah 101,057906 1,6753 73 Tanah Putih Tanjung Melawan Batu Hampar 101,0622263 1,6852 74 Tanah Putih Tanjung Melawan Mesah 101,059912 1,6823 75 Tanah Putih Tanjung Melawan Labuhan Papan 101,071127 1,6843 76 Tanjung Medan Sungai Tapah 100,51885 1,3103 77 Tanah Putih Sekeladi Hilir 100,938725 1,4753 78 Bangko Pusako Bangko Makmur 100.926485 1.726475 79 Bangko Pusako Bangko Mas Raya 100.689733 1.587072 80 Rantau Kopar Rantau Kopar 101,03 1,3760 81 Rantau Kopar Rantau Kopar 101,009 1,3750 82 Rantau Kopar Sungai Rangau 101,046 1,3740 83 Rantau Kopar Bagan Cimpedak 101,003 1,3720 84 Rantau Kopar Sekapas 100,958 1,3860 85 Rantau Kopar Rantau Kopar 101,012 1,3760 86 Rantau Kopar Rantau Kopar 101,013 1,3780 87 Rantau Kopar Rantau Kopar 101,01 1,3780 88 Rantau Kopar Sungai Rangau 101,007 1,3820 89 Rantau Kopar Sungai Rangau 101,008 1,3750 90 Tanah Putih Rantau Bais 101,177 1,5450 91 Sinaboi Darusalam 101,033 2,2240 92 Sinaboi Darusalam 101,027 2,2340 93 Sinaboi Darusalam 101,029 2,2300 94 Kubu Teluk Merbau 100,653 2,0850 95 Kubu Teluk Piyai Pesisir 100,549 2,1370 96 Kubu Sungai Segajah Jaya 100,605 2,0850 97 Kubu Teluk Merbau 100,385 2,5100 98 Kubu Teluk Merbau 100,651 2,0860 99 Kubu Teluk Merbau 100,645 2,0700 100 Kubu Tanjung Leban 100,481 1,9950 101 Kubu Sungai Segajah Jaya 100,585 2,0680 102 Balai Jaya Balai Jaya 100,543 1,6900 103 Balai Jaya Pasir Putih 100,505 1,6800 104 Balai Jaya Pasir Putih Barat 100,461 1,7070 105 Balai Jaya Pasir Putih Barat 100,493 1,7320 106 Balai Jaya Balai Jaya 100,552 1,6900 107 Balai Jaya Balai Jaya Kota 100,557 1,7530 108 Balai Jaya Balam Sempurna 100,684 1,7920 109 Balai Jaya Balam Jaya 100,69 1,7160 110 Balai Jaya Balam Jaya 100,606 1,6190 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-119 No Kecamatan Kelurahan/ Kepenghuluan Longitude Latitude 111 Balai Jaya Balam Sempurna 100,609 1,8190 112 Balai Jaya Balam Jaya 100,543 1,6900 113 Balai Jaya Balai Jaya Kota 100,304 1,4650 114 Balai Jaya Balai Jaya 100,58 1,6410 115 Balai Jaya Lubuk Jawi 100,521 1,7740 116 Tanah Putih Sintong Pusaka 101,0305 1,4829 117 Pujud Pujud Selatan 100,6423 1,4258 118 Tanjung Medan Akar Belingkar 100,3809 1,4127 Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir 2024 Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menggurangi Blank spot adalah dengan membanggun menara Telekomunikasi (tower) dan penguatan sinyal di perbatasan dengan cara kerja sama dan mendampingi Provider turun langsung ke titik Blank spot, serta aktif melakukkan koordinasi yang masif dengan kementrian Kominfo untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan tower. Selain permasalahan Blankspot Kabupaten Rokan Hilir juga mengalami serangan cyber yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai upaya untuk mencuri, mengekspos, mengubah, menonaktifkan, atau menghancurkan aset pemerintah melalui akses tidak sah ke sistem komputer. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir, pada tahun 2023 terdapat 54 kasus serangan, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang hanya 11 kasus serangan cyber. RPJMD KABUPATEN ROKANHILIR 2025-2029 Se II-120 Gambar 2.30 Peta Area Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Sumber : Data Koordinat dari Dinas Kominfotiks (Dipetakan oleh Bapperida) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 LARIMAN ATOSELATAN, SELAT MALAKA ELAT MALAKA mt f BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVAS] DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR PETA AREA BLANKSPOT DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 u SKALA:; 1:268.970 65 7 25.5 34 Proyekal Sistem Grid Datum Horizontal Datum Vertikal : Universal Traneverse Mereator : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N im WGS 1984: Datu : Geoid EGM 2008 DIAGRAM LOKAS! KETERANGAN : (bu Kota @ Iukotu abupuan Ibukota Keaametan Betas Administrest Raina Prowinni Bates Kabupaten Blankepot « Blankspot Jaringan Jalen nlan Artori Primer 1 Koleklor Pliner Jalan Lokal Primer Poralran Sungei ~ Gants Pana SUMBER PETA:
1.Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 50.000 Tahun 2018 dari Badan Informasi Geospasiat
2.Citra Satelit SPOT 6 dan SPOT 7 Tahun 2020 dari LAPAN
3.Data dl Rokan Hillir Tahun 2024 dari Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Rokan Hilir CAIAIAN Batas Administrasi yang dibatas definitif seperti yang sudah disebutkan pada sumber LAN Ny a} Mm as co II-121 2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah komponen dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan investasi dalam aset tetap oleh sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Menurut BPS, PMTB adalah pengeluaran untuk pembelian barang modal baru dan bekas, ditambah dengan pengeluaran untuk perbaikan besar aset tetap yang memperpanjang umur atau meningkatkan kapasitasnya. PMTB Menjadi indikator pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena meningkatkan kapasitas produksi. Berikut ini adalah pembentukan modal tetap bruto Kabupaten Rokan Hilir: Tabel 2.68 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 (%) 2020 2021 2022 2023 2024 10,22 10,63 11,05 11,15 10,22 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 Pembentukan modal tetap bruto Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 adalah sebesar 10,22 milyar rupiah kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2023 menjadi 11,15 milyar rupiah. Namun, di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 10,22 milyar rupiah. 2.1.3.6. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 2.1.3.6.1 Kondisi Kawasan di Kabupaten Rokan Hilir
1.Kawasan Perkotaan Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan yang menjadi lingkungan hidup masyarakat kota, dengan struktur sosial dan tingkat kepadatan yang relatif tinggi. Penduduknya tidak lagi bekerja dengan mengelola sumber daya alam secara langsung tetapi di bidang industri dan jasa. Kota menjadi pusat pengembangan kebudayaan, ekonomi RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-122 (perdagangan dan bisnis pelayanan), politik, administrasi pemerintahan, komunikasi dan militer. Ruang atau teritori bagi masyarakat kota berarti sebagai wilayah pemukiman dan wilayah bisnis. Dalam rencana struktur ruang berdasarkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, terdapat Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Rokan Hilir yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. PUSAT KEGIATAN WILAYAH (PKW) PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) PUSAT PELAYANAN KAWASAN (PPK) Bagansiapiapi di Kecamatan Bangko
1.Ujung Tanjung di Kecamatan Tanah Putih
2.Sinaboi di Kecamatan Sinaboi
3.Bagansinembah di Kecamatan Bagansinembah
4.Panipahan di Kecamatan Pasir Limau Kapas
1.PPK Balai Jaya di Kecamatan Balai Jaya
2.PPK Bangko Pusako di Kecamatan Bangko Pusako,
3.PPK Kubu Babussalam di Kecamatan Kubu Babussalam
4.PPK Pujud di Kecamatan Pujud
5.PPK Simpang Kanan di Kecamatan Simpang Kanan
6.PPK Rantau Kopar di Kecamatan Rantau Kopar
7.PPK Rimba Melintang di Kecamatan Rimba Melintang
8.PPK Tanah Putih Tanjung Melawan di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
9.PPK Tanjung Medan di Kecamatan Tanjung Medan Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | 123 Gambar 2.31 Rencana Struktur Ruang di Kabupaten Rokan Hilir Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 me ste000 mT aca rant aT raacop Travea mr a % 7 A ane so 3 i PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR we A ‘ HOLE PROVINSI RIAU ig i RENCANA TTA RUANG WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024-2044 - . - |. ‘ 2] [2 | canoan ar PETA RENCANA STRUKTUR RUANGSELAT U SKALA : 1:300.000 F a a 475 06 48 26,5 a8 é =Km ale 1 g SELAT MALAKA * Proyeksi : Universal Transverse Mercator Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N Datum Horizontal: Datum WGS 1984 Datum Vertikel : Geoid EGM 2008 = ~ - > 2 = = D‘AGRAY LOKAS' 7 ole AOR EY. we Hees, cs | ' |PKETERANGAN | he PHOVINE SUMATERA UTARA i dyson seunow eed bee Gn od . :4"on e . : | 7 (Ran ssn rae ;al § - ! i Ses, \ Kees nme tee gb ati 1 to a — . KapenonenSawertema 99 B02! tentans Wnty Userah Kab rater Hoke Jb angen + 3° Jere, 4 i Henupareny proe 616000 mt cor at ‘$0000 (695000 top 724600 774000 mT au Ut HAL.aT A 4 \. Yer a tn eu Ahoy II-124
2.Kawasan Pertanian Kawasan pertanian adalah Kawasan Budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan. Kawasan pertanian di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perkebunan. • Kawasan Tanaman Pangan Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa, sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah ada saat ini atau calon lokasi baru, dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial namun terhubung dengan aksesibilitas yang memadai. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas kurang lebih 42.837 hektar . Sebagian kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) memiliki luas kurang lebih 6.771 hektar. • Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas kurang lebih 218.811 hektar.
3.Kawasan Peruntukan Industri Berdasarkan Perda Kabupaten Rokan Hilir No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Rokan Hilir terdapat 8 (Delapan) Rencana Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dengan lokasi sebagaimana pada peta berikut ini : RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-125 Gambar 2.32 Rencana Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Rokan Hilir Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 rae me . ‘ é . sa SELAT MALAKA Fora DN Serr) No Perwilayahan Lokasi Industri Kepenghuluan 1 KPI Sintong Kep. Sintog 2 KPI Sei Panji - Panji Kep. Sungai Panji — Panji 3 KPI Bagan Batu Kel. Bagan Batu 4 KPI Lenggadai Hulu Kep. Lenggadai cared Hulu 5 KPI Sei Daun Kep. Sei Daun 6 KPI Pujud Kep. Sungai Pinang 7 KPI Teluk Piyai Kep. Teluk Piyai KPI Bagan Bakti Kep. Bagan Bakti sense eee — = — =~ — PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR PROVING! RIAU RENCANA INDUK PENGEMBANGAN MANNASAN INDUSTRI Di KABUPATEN ROKAN HILUR TANUN 2022-2042 RENT ANA PENDEMBAMBAM MAMABAN POMUM TINA (KPT Dt KABUPATEN ROCAN HELSR Cea Om amt noe | !H acres ||‘ !Tt i : |- j an enannan pape oun 7 PERMEDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAM PARAR ' HABUPATEN ROKAD HILL A e Bs = fal VW = II-126
4.Kawasan Strategis Kawasan strategis kabupaten merupakan bagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan ekowisata berada di Pulau Jemur di Gugusan Kepulauan Aruah Kecamatan Pasir Limau Kapas; kawasan perdagangan jasa di Kecamatan Bagan Sinembah; kawasan perikanan berada di Kecamatan Sinaboi dan Kecamatan Panipahan; dan Kawasan agropolitan di Kecamatan Kubu, Pujud, Rimba Melintang, Pekaitan, dan Tanah Putih Tanjung Melawan. Penetapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi kawasan wisata budaya berada di Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam; dan kawasan wisata budaya berada di Kecamatan Tanah Putih.
5.Kawasan lindung Kawasan lindung di Kabupaten Rokan Hilir adalah Badan Air,Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam, dan Kawasan Ekosistem Mangrove. Berikut luasan kawasan lindung di Kabupaten Rokan Hilir. Tabel 2.69 Kawasan Lindung di Kabupaten Rokan Hilir NO KAWASAN LINDUNG LUAS (HA) % 1 Badan Air 13.048 1,4% 2 Kawasan Hutan Lindung 11.626 1,3% 3 Kawasan Suaka Alam 348 0,0% 4 Cagar Alam 7.096 0,8% 5 Kawasan Ekosistem Mangrove 655 0,1% Luas Kawasan Lindung 32.773 3,6% Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Rokan Hilir, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada badan air yaitu seluas 13.048 Ha dan kemudian disusul oleh Kawasan Hutan Lindung seluas 11.626 hektar RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-127
6.Kawasan Perbatasan Negara Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat. Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. Kabupaten Rokan Hilir secara geografis berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Selain itu, berada pada jalur perekonomian Selat Malaka dan trans Pulau Sumatera. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menetapkan arahan kebijakan kawasan perbatasan di Provinsi Riau yang meliputi Kawasan Perbatasan Negara di laut dan Kawasan perkotaan di sekitar Kawasan Perbatasan Negara yang mendukung fungsi Kawasan Perbatasan Negara. Kabupaten Rokan Hilir termasuk salah satu wilayah Kawasan Perbatasan Negara di laut, yang meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Bangko, dan Kecamatan Sinaboi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020, disebutkan juga bahwa di Kabupaten Rokan Hilir terdapat PPKT yaitu Pulau Batumandi di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Sistem Pusat Permukiman Kawasan Perbatasan Negara untuk Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagai berikut :
1.Bagansiapiapi di Kecamatan Bangko sebagai Pusat Pelayanan Penyangga Pusat pelayanan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai penyangga pusat pelayanan utama dan/atau pusat pelayanan pintu gerbang untuk meningkatkan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, keterkaitan antara pusat pelayanan utama dan pusat pelayanan pintu gerbang, serta kemandirian pangan di Kawasan Perbatasan Negara.
2.Panipahan (Kecamatan Pasir Limau Kapas) dan Sinaboi (Kecamatan Sinaboi) sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-128 merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan terdepan dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara, serta kegiatan lintas batas di Kawasan Perbatasan Negara. Gambar 2.33 Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau Sumber : Bappeda Provinsi Riau 2.1.3.6.2 Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah A. Penyelenggaraan Jalan Berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Rokan Hilir, panjang jalan yang statusnya Jalan Kabupaten adalah 1.747,45 Km. Sedangkan, tahun sebelumnya panjang jalan hanya 1.961,53 km. Pengurangan tersebut, dikarenakan adanya pemisahan jalan yang statusnya Jalan Kabupaten dengan jalan yang statusnya Jalan Desa. Data berikut ini merupakan data panjang jalan menurut jenis permukaan jalan dan menurut kondisi jalan yang statusnya Jalan Kabupaten sesuai SK RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} TAH RIAU BADAS SEREWGANAAN PENBANGUNAN DAERAM,PENELITIAN DAN PENGENBARGAN . 180300" cea RENCE coal wm cn a 5 1 dass : Ms : “ qMalaysia Sumatera Utara Keputauan Rive PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS: KAWASAN PERBATASAN NEGARA PROVENS! RIAU Sun jatera Barat Rates Adesestast II-129 Bupati Rokan Hilir Nomor 344 Tahun 2024 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir. Gambar 2.37 menampilkan Peta Jaringan Transportasi di Kabupaten Rokan Hilir. Tabel 2.70 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir (km) Tahun 2018-2024 Keterangan 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Aspal 555,05 563,51 410,85 351,312 391,392 719,835 554,68 Kerikil 370,24 518,12 531,71 537,537 552,841 562,076 573,22 Tanah 616,83 430,06 456,74 617,768 661,428 414,514 337,82 Lainnya (Beton) 419,41 449,83 562,22 454,909 355,865 265,101 281,53 Jumlah 1961,53 1961,53 1961,53 1961,53 1961,53 1961,53 1747,45 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka, 2018-2024 Berdasarkan tabel di bawah terlihat bahwa jalan dalam kondisi baik cenderung menurun, dari 438,94 km pada 2018 menjadi 335,43 km pada 2021, sebelum sedikit meningkat menjadi 373,45 km pada 2022. Sebaliknya, panjang jalan rusak berat mencapai puncak tertinggi pada 2020 dengan 725,57 km, namun menurun drastis menjadi 61,04 km pada 2021, lalu kembali meningkat pada 2022. Tren ini menunjukkan adanya dinamika perbaikan dan kerusakan jalan yang memerlukan perhatian dalam perencanaan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jalan. Tabel 2.71 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Rokan Hilir (km) Tahun 2018-2024 Kondisi 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Baik 438,94 437,98 443,076 335,433 373,447 433,344 453,04 Sedang 528,86 597,98 599,405 715,683 684,896 639,338 205,06 Rusak Ringan 589,92 534,70 193,474 849,37 468,354 465,087 661,55 Rusak Berat 403,82 390,86 725,571 61,04 434,829 423,757 427,78 Jumlah 1961,5 3 1961,5 3 1.961,5 3 1.961,5 3 1.961,53 1.961,5 3 1.747,4 5 Sumber: Dinas PUPR Rokan Hilir 2018-2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-130 Tabel 2.72 Persentase Jalan Mantap di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2024 Tahun Jalan Mantap Jalan Tidak Mantap Km % Km % 2018 967,80 49,34% 993,74 50,7% 2019 1.035,96 52,81% 925,56 47,2% 2020 1.042,48 53,15% 919,05 46,9% 2021 1.051,12 53,59% 910,41 46,4% 2022 1.058,34 53,95% 903,18 46,0% 2023 1.072,68 54,69% 888,84 45,3% 2024 658,10 37,66% 1.089,33 62,3% Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir Gambar 2.34 Grafik Kondisi Jalan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2024 Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan. Upaya ini diarahkan untuk memperlancar mobilitas penduduk, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menunjang pertumbuhan ekonomi lokal. 7 cr, # 4 me 16 0% ys sa 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 was aN 2% a Jalan Tidak Mantap Jalan Mantap RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-131 Dalam periode perencanaan ini, pemerintah daerah menempatkan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sebagai salah satu prioritas utama. Fokusnya adalah pada peningkatan kondisi jalan strategis yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta sentra produksi pertanian dan perkebunan. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menetapkan beberapa ruas jalan prioritas yang akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan dukungan program dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Peningkatan infrastruktur jalan ini diharapkan mampu memperbaiki konektivitas antar kecamatan, membuka akses wilayah terpencil, serta memperkuat jaringan distribusi barang dan jasa. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas layanan infrastruktur transportasi darat di Kabupaten Rokan Hilir semakin membaik, sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan, menurunkan biaya logistik, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel dibawah ini menjabarkan ruas jalan prioritas yang akan ditingkatkan selama periode 2026-2030. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-132 Tabel 2.73 Ruas Jalan Prioritas untuk Priode 2025-2029 NO NAMA RUAS JALAN PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) KONDISI RENCANA PENANGANAN TIDAK MANTAP % TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) 1 3 5 6 9 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 1 JL. SEI SEGAJAH 1,524 4 0,40 26,25 0,4 100 100 100 100 100 2 JL. PARIT KARTO 2,257 5 1,60 70,89 1,6 100 100 100 100 100 3 JL. SIMPANG BANDUNG 7,132 4 6,13 85,98 1,5 35,05 1,50 56,09 1,50 77,12 1,63 100 100 4 JL. JENDRAL SUDIRMAN (KUBU) 4,497 12 1,20 26,68 1,2 100 100 100 100 100 5 JL.PELABUHAN BARU 3,246 12 0,05 1,42 1,5 100 100 100 100 100 6 JL. UTAMA NELAYAN 2,946 10 0,40 13,58 0,4 100 100 100 100 100 7 JL. KAMPUNG BARU (BANGKO) 2,29 14 2,20 96,07 1,5 69,43 0,70 100 100 100 100 8 JL. PINGGIR SUNGAI ROKAN 12,696 7 0,60 4,73 0,6 100 100 100 100 100 9 JL. LINTAS MANGGALA 15,529 6 9,40 60,53 1,5 49,13 1,50 58,79 1,50 68,45 1,50 78,11 1,50 87,76 10 JL. LINTAS SEDINGINAN- RANTAU KOPAR 25,86 6 5,86 22,66 1,5 83,14 1,50 88,94 1,50 94,74 1,36 100 100 11 JL. KARYA MEKAR / HIDAYAH 3 3,705 4 3,71 100,00 1,5 40,49 1,50 80,97 0,71 100 100 100 12 JL. UTAMA II (RIMBA MELINTANG) 3,106 4 2,31 74,24 1,5 74,05 0,81 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-133 NO NAMA RUAS JALAN PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) KONDISI RENCANA PENANGANAN TIDAK MANTAP % TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) 1 3 5 6 9 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 13 JL. MUHAMMAD NOOR 9,216 6 2,22 24,05 1,5 92,23 0,72 100 100 100 100 14 JL. SEROJA INDAH 7,711 4 6,20 80,40 1,5 39,05 1,50 58,5 1,50 77,95 1,70 100 100 15 JL. LINTAS BAGAN BATU- TANJUNG MEDAN 37,473 6 21,40 57,11 1,5 46,9 1,50 50,9 1,50 54,9 1,50 58,9 1,50 62,91 16 JL. LINTAS PASIR LIMAU KAPAS 28,679 7 18,28 63,74 1,5 41,49 1,50 46,72 1,50 51,95 1,50 57,18 1,50 62,42 17 JL. KAMPUNG AMAN 1 3,67 5 2,67 72,75 1,5 68,12 1,17 100 100 100 100 18 JL. LOKASI 16,931 4 15,73 92,91 1,5 15,95 1,50 24,81 1,50 33,67 1,50 42,53 1,50 51,39 19 JL. PARIT KUNING 7,323 7 5,52 75,42 1,5 45,06 1,50 65,55 1,50 86,03 1,02 100 100 20 JL. KARYA BERSAMA TELOK BANO 1 13,093 6 4,60 35,13 1,5 76,32 1,50 87,78 1,50 99,24 0,10 100 100 21 JL. POROS ROKAN BARU 16,691 5 14,49 86,82 1,5 22,17 1,50 31,15 1,50 40,14 1,50 49,13 1,50 58,12 22 JL. PENGHULU MA'MUN 13,6 04.05 6,20 45,59 1,5 65,44 1,50 76,47 1,50 87,5 1,70 100 100 24 JL. LINTAS BANGKO PUSAKO - KUBU 41,293 6 22,20 53,76 1,5 49,87 1,50 53,5 1,50 57,14 1,50 60,77 1,50 64,4 25 JL. SIMPANG KANAN 10,677 4 4,48 41,93 1,5 72,12 1,50 86,17 1,48 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-134 NO NAMA RUAS JALAN PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) KONDISI RENCANA PENANGANAN TIDAK MANTAP % TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) 1 3 5 6 9 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 26 JL. YAZID HAMTA 12,535 6 2,00 15,96 1,5 96,01 0,50 100 100 100 100 27 JL. SIMPANG TRANS BLOK A- BLOK B 2,198 03.08 2,20 100,00 1,5 68,24 0,70 100 100 100 100 29 JL. POROS PEKAITAN 11,716 5 2,80 23,90 1,5 88,9 1,30 100 100 100 100 30 JL. SIAK SUNGAI HITAM 12,094 3 11,69 96,69 1,5 15,71 1,50 28,11 1,50 40,52 1,50 52,92 1,50 65,32 31 JL. JENDRAL SUDIRMAN (KUBU BABUSSALAM) 7,635 5 1,80 23,58 1,5 96,07 0,30 100 100 100 100 32 JL. SIMPANG SIMAH - SUNGAI PANJI - PANJI 11,226 8 9,83 87,53 1,5 25,83 1,50 39,19 1,50 52,56 1,50 65,92 1,50 79,28 33 JL. LOMBOK 8,032 5 8,03 100,00 1,5 18,68 1,50 37,35 1,50 56,03 1,50 74,7 1,50 93,38 34 JL. LINTAS BAGAN SINEMBAH RAYA - SIMPANG KANAN - KUBU 50,912 5 44,51 87,43 1,5 15,52 1,50 18,46 1,50 21,41 1,50 24,36 1,50 27,3 35 JL. KAMPUNG DALAM (BALAI JAYA) 3,23 4 1,03 31,89 1,03 100 100 100 100 100 36 JL. LOKASI UDANG 2,948 4 0,80 27,14 0,8 100 100 100 100 100 37 JL. DUSUN BUNUT 4,667 6 4,67 100,00 1,5 32,14 1,50 64,28 1,67 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-135 NO NAMA RUAS JALAN PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) KONDISI RENCANA PENANGANAN TIDAK MANTAP % TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHUN 2028 TAHUN 2029 TAHUN 2030 TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) TARGET (KM) PENINGKATAN KEMANTAPAN (%) 1 3 5 6 9 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 39 JL. KENCANA PAKET D 1,248 4 0,45 35,90 0,448 100 100 100 100 100 40 JL. PASIR PUTIH 7,486 04.05 6,89 91,99 1,5 28,05 1,50 48,09 1,50 68,13 1,50 88,16 0,89 100 Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-136 Gambar 2.35 Peta Jaringan Transportasi Di Kabupaten Rokan Hilir Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 Kabupaten 1900 exse00 reese vorssar raw mt et A 2 4 ‘ oo = - = — a] [lePEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR i i A : Hee PROVINSI RIAU ms — RENCANA TATA RUANG WILAYAH : KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024-2044 i i . . i . i GAMBAR 22 PETA JARINGAN TRANSPORTASI we. ate SELAT MALAKA ics oneal u SKALA: 1:300.000 1 od 8s 49 288 38 . : H SELAT MALAKA i Proyeksi Iniversal Transverse Mercator Sistem Grid rid Geografis dan Grid UTM Zona 47 N Datum Horizontal: Datum WGS 1984 Datum Vertikat : Geoid EGM 2008 == = DIAGRAM LOKASI a 3 zg & KETERANGAN : Kapupsten : tbudote Kecematan Setes Adrministrast= Baten Provente = = = alm Kebupaten PROVING! ‘Bolan KecamatenSUMATERA UTARA ; ‘Seen Panton Bean ae . State2 Cipn 6dan Taman 203% dan LAAN,"rar 2078 HAL22 oN wht II-137 B. Konektivitas Wilayah 1). Rasio Konektivitas Konektivitas Wilayah merujuk pada hubungan dan keterhubungan antara berbagai daerah atau wilayah, yang memungkinkan adanya pertukaran informasi, barang, jasa, atau orang. Konektivitas ini penting untuk memperlancar mobilitas, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Konektivitas antar wilayah merupakan kunci penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan konektivitas, berbagai wilayah dapat terhubung, potensi ekonomi dapat tergali, kesenjangan dapat terkurangi, dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Rasio konektivitas wilayah adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keterhubungan antara berbagai wilayah atau daerah, terutama dalam hal aksesibilitas transportasi. Indikator ini penting untuk mengukur seberapa baik suatu wilayah terhubung dengan wilayah lain, yang berdampak pada mobilitas orang, barang, dan jasa, serta efektivitas pelayanan publik. Rasio Konektivitas Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun 2021-2024 sebagai berikut Gambar 2.36 Rasio Konektivitas Tahun 2021-2024 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Rasio Konektivitas Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun 2024 adalah sebesar 0,53, hal ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan wilayah Kabupaten Rokan Hilir, hanya 53% aksesibilitas masyarakat terhadap angkutan umum. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | 0,53 0,4 0,4 0,4 ee & * —_— 2021 2022 2023 2024 II-138 2). Konektivitas Darat Merupakan keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi darat, misalnya jalan raya, jalan tol, jembatan, maupun transportasi darat lainnya. Tujuannya untuk memperlancar arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk di dalam suatu kawasan maupun antar daerah di daratan. Kabupaten Rokan Hilir sudah memiliki 4 trayek angkutan perintis hasil kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dengan Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dan PT Damri sebagai pelaksana tugas di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. PT Damri mulai beroperasi secara resmi di Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Maret 2025 dengan 4 unit kendaraan yang melayani 4 rute perintis, yaitu Bagan Batu- Mahato, Bagan Batu-Simpang Kanan, Bagansiapiapi-Tanjung Medan, dan Bagansiapiapi-Sinaboi. Pada bulan Juni, jumlah penumpang yang menggunakan trayek ini mencapai total 689 penumpang, sementara pada bulan Juli berkurang menjadi 433 penumpang. Antusiasme masyarakat sangat positif dalam menyambut keberadaan trayek angkutan perintis di daerah mereka, terutama karena sulitnya mobilitas masyarakat dari daerah terluar menuju pusat kota di Kabupaten Rokan Hilir. Kehadiran trayek ini sangat membantu meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah mobilitas warga, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam melakukan perjalanan sehari-hari di wilayah tersebut. Tabel 2.74 menyajikan jumlah kebutuhan dan kondisi trayek angkutan jalan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024. Tabel 2.74 Jumlah Kebutuhan dan Kondisi Trayek Angkutan Jalan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 No Kebutuhan Trayek Dalam Kabupaten Trayek yang Dilayani Dalam Kabupaten 1 Bagansiapiapi – Batu Hampar – Rimba Melintang – Tanah Putih – Balai Jaya – Bagan Batu Bagansiapiapi – Batu Hampar – Rimba Melintang – Tanah Putih – Balai Jaya – Bagan Batu 2 Bagansiapiapi – Ujung Tanjung Bagansiapiapi – Ujung Tanjung 3 Ujung Tanjung – Rantau Kopar Bagansiapiapi – Sinaboi RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-139 No Kebutuhan Trayek Dalam Kabupaten Trayek yang Dilayani Dalam Kabupaten 4 Ujung Tanjung – Pujud Ujung Tanjung – Pujud 5 Ujung Tanjung – Rantau Kopar 6 Ujung Tanjung – Bangko Pusako – Kubu – Kubu Babussalam – Pasir Limau Kapas 7 Ujung Tanjung – Tanah Putih Tanjung Melawan 8 Bagan Batu – Simpang Kanan 9 Bagan Batu – Bagan Sinembah Raya Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Dalam konektivitas darat, terminal adalah simpul penting yang mengatur lalu lintas penumpang dan barang di jaringan jalan/kereta. Di Kabupaten Rokan Hilir jumlah terminal hanya 1 yaitu Terminal Sekapur Sirih yang berlokasi di Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko. Jumlah angkutan penumpang terminal sekapur sirih dari bulan januari sampai desember tahun 2024 sebanyak 351 penumpang. Jika dirata-ratakan dalam satu tahun jumlah angkutan penumpang sebnyak 29 penumpang. Jumlah angkutan barang terminal sekapur sirih dari bulan januari sampai desember tahun 2024 sebanyak 404 angkutan barang. Jika dirata-ratakan dalam satu tahun jumlah angkutan barang sebanyak 34 (Ton) angkutan barang. Dinas Kabupaten Rokan Hilir belum mengeluarkan izin trayek untuk kendaraan perkotaan di kabupaten ini dikarenakan angkutan umum perkotaan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih dalam tahap mempersiapkan dan mendata kebutuhan serta potensi angkutan umum yang akan beroperasi. Selain itu, belum tersedianya kendaraan angkutan umum perkotaan juga menjadi hambatan utama dalam penerbitan izin trayek, karena tanpa adanya sarana transportasi tersebut, pengaturan rute dan jadwal tidak dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, dinas terkait tengah fokus pada pengembangan infrastruktur dan penyediaan kendaraan angkutan yang memadai guna memenuhi kebutuhan mobilitas RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-140 masyarakat di wilayah perkotaan Rokan Hilir. Setelah angkutan umum perkotaan ini tersedia, penerbitan izin trayek akan segera dilakukan untuk mendukung kelancaran transportasi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga setempat. Tabel 2.75 Jumlah Penumpang Per Trayek No Trayek Jumlah Penumpang Juni 1 Bagan Batu - Mahato 421 2 Bagan Batu - Simpang Kanan 110 3 Bagansiapiapi - Tanjung Medan 55 4 Bagansiapiapi - Sinaboi 103 Juli 1 Bagan Batu - Mahato 309 2 Bagan Batu - Simpang Kanan 65 3 Bagansiapiapi - Tanjung Medan 33 4 Bagansiapiapi - Sinaboi 26 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir sudah memiliki 4 trayek angkutan perintis hasil kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dengan Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau dan PT Damri sebagai pelaksana tugas di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. PT Damri mulai beroperasi secara resmi di Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Maret 2025 dengan 4 unit kendaraan yang melayani 4 rute perintis, yaitu Bagan Batu- Mahato, Bagan Batu-Simpang Kanan, Bagansiapiapi-Tanjung Medan, dan Bagansiapiapi-Sinaboi. Pada bulan Juni, jumlah penumpang yang menggunakan trayek ini mencapai total 689 penumpang, sementara pada bulan Juli berkurang menjadi 433 penumpang. Antusiasme masyarakat sangat positif dalam menyambut keberadaan trayek angkutan perintis di daerah mereka, terutama karena sulitnya mobilitas masyarakat dari daerah terluar menuju pusat kota di Kabupaten Rokan Hilir. Kehadiran trayek ini sangat membantu meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah mobilitas warga, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam melakukan perjalanan sehari-hari di wilayah tersebut. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir juga melaksanakan kegiatan GAKKUM (penegakan hukum) terhadap angkutan umum orang dan barang yang digelar di Bagan Batu pada tanggal 28 hingga 31 Juli RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-141
2025.Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi sinergis antara Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Polda Riau, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir, serta berbagai pihak terkait lainnya yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan aturan di bidang transportasi. Dalam operasi tersebut, tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi terpencil dan terluar di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya daerah yang menjadi jalur strategis mobilitas angkutan barang lintas provinsi. Fokus utama pengawasan adalah angkutan barang yang datang maupun menuju daerah Sumatera Utara, yang mana wilayah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Bagan Sinembah dan Bagan Batu di Kabupaten Rokan Hilir. Penegakan hukum ini dilakukan sebagai langkah preventif dan represif guna mengatur sekaligus menjaga kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi angkutan umum di wilayah tersebut. Banyaknya aktivitas angkutan barang yang melintas rawan menimbulkan pelanggaran aturan, yang bisa berdampak pada aspek keselamatan serta ketertiban di jalan raya. Dengan adanya operasi GAKKUM ini, Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian turut memastikan bahwa setiap kendaraan angkutan yang beroperasi sudah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang berlaku, termasuk kelayakan kendaraan dan kepatuhan pada peraturan angkutan barang lintas daerah. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi dan pembinaan bagi para pengemudi dan pengusaha angkutan guna menciptakan budaya tertib lalu lintas dan meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan transportasi di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk pelayanan Uji KIR, pada tahun 2024 jumlah kendaraan umum yang melaksanakan uji kir sebanyak 233 unit. Kendaraan yang melaksanakan uji kir tersebut berjenis: mini bus, makrobus, pick up , dan truck. Dengan jumlah berat yang diperbolehkan yaitu 1500 - 8000 KG. Pada tahun 2025 (Agustus), jumlah kendaraan umum yang melaksanakan uji kir sebanyak 173 unit. Kendaraan yang melaksanakan uji kir tersebut berjenis: mini bus, makrobus, pick up , dan truck. Dengan jumlah berat yang diperbolehkan yaitu 1500 - 8000 KG. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-142 Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir 2). Konektivitas Pelayaran Merupakan keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi di perairan (laut, sungai, dan danau) yang melibatkan kapal, rute pelayaran, dan pelabuhan/dermaga, guna mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa. Jumlah trayek yang dilayani angkutan laut dan sungai tahun 2024. Tabel 2.76 Jumlah Trayek Yang Dilayani Angkutan Laut dan Sungai, di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 No Kebutuhan Angkutan SDP Dalam Kabupaten Angkutan SDP Dilayani Dalam Kabupaten 1 Bagansiapiapi – Panipahan Bagansiapiapi – Panipahan 2 Bagansiapiapi – Pulau Alang Bagansiapiapi – Pulau Alang 3 Bagansiapiapi – Kubu Bagansiapiapi – Kubu 4 Bagansiapiapi – Pulau Jemur Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir BUC: > DAMRngkatan meri 08 : 1 6 wis ANGKUTAN PERINTIS g) BAGAN SIAPIAPI- SINABOL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR Kecamatan Pujud, Riau, Indonesia 9967+3cc, Tj. Medan, Kec. Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28983, Indonesia, Kecamatan Pujud, Riau 28983, Indonesia Lat 13610 ng 188.513513° 18/07/2025 08:02AM GMT +07 i) 5841 2025-2029 II-143 Berikut kondisi pelabuhan di Kabupaten Rokan Hilir : Tabel 2.77 Jumlah Trayek Yang Dilayani Angkutan Laut dan Sungai, di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 NO NAMA PELABUHAN KONDISI PENGELOLA 1 Tanah Putih Tanjung Melawan Tidak Operasi DISHUB 2 TPI Bagansiapiapi Tidak Operasi DISHUB 3 Internasional Batu Enam Tahap Pembangunan KSOP 4 Pujud Tidak Operasi DISHUB 5 Tanjung Lumba-Lumba Kubu Operasi DISHUB 6 Sinaboi Tidak Operasi DISHUB 7 Pelabuhan Jalan Udang Panipahan Operasi KSOP Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir , 2024 C. Infrastruktur Sumber Daya Air Pengelolaan sumber daya air merupakan upaya yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Aspek yang diintervensi antara lain terkait dengan irigasi pertanian, pengaman tebing sungai dan pantai, serta pengendalian banjir. Irigasi adalah usaha penyediaan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Daerah Irigasi Rawa (DIR) di Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 34 DIR, sedangkan DIR Kewenangan Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 5 DIR. Tabel 2.78 Daftar Daerah Irigasi Rawa (DIR) Di Kabupaten Rokan Hilir NO NAMA DIR LUAS BAKU (Ha) A Kewenangan Kabupaten 5.604 1 D.I.R. Bagan Jawa 250 2 D.I.R. Bantayan 50 3 D.I.R. Sei Manasib (N.12) 80 4 D.I.R. Sei Nyamuk 115 5 D.I.R. Bantayan Baru 35 6 D.I.R. Sei Panji-Panji 305 7 D.I.R. Jojol 76 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-144 NO NAMA DIR LUAS BAKU (Ha) 8 D.I.R. Sei Pinang 126 9 D.I.R. Sei Rumbio 100 10 D.I.R. Jumrah 50 11 D.I.R. Sei Besar 300 12 D.I.R. Bagan Punak 85 13 D.I.R. Sei Kubu 80 14 D.I.R. Sei Daun 82 15 D.I.R. Sei Majo 75 16 D.I.R. Bangko Kanan 83 17 D.I.R. Sei Segajah 892 18 D.I.R. Karya Mukti (N.11) 400 19 D.I.R. Sei Sialang 89 20 D.I.R. Labuhan Tangga Baru 42 21 D.I.R. Labuhan Tangga Besar (N.8) 27 22 D.I.R. Labuhan Tangga Kecil 33 23 D.I.R. Teluk Merbau 100 24 D.I.R. Pasir Limau Kapas 98 25 D.I.R. Tanjung Leban 80 26 D.I.R. Suak Tumenggung 500 27 D.I.R. Suak Air Hitam 53 28 D.I.R. Raja Bejamu 120 29 D.I.R. Teluk Nilap 185 30 D.I.R. Rantau Panjang Kanan 140 31 D.I.R. Teluk Piyai 600 32 D.I.R. Rantau Panjang Kiri 83 33 D.I.R. Rimbo Melintang 150 34 D.I.R. Sei Baku 120 120 B Kewenangan Provinsi Riau 13.008 1 Lenggadai Mukti Jaya (N.4) 1.750 2 Padamaran (N.17, N.18 ) 2.082 3 Parit Aman 2.015 4 Pekaitan 2.500 5 Teluk Bano II (N.15,N.16) 1.876 6 Teluk Pulau 2.785 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir 2.1.3.6.3 Data Backlog Perumahan Kementerian PUPR menyebutkan, pengertian backlog merujuk pada jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi dalam suatu kawasan atau wilayah tertentu. Dalam perspektif Kementerian PUPR, backlog mengacu pada ketersediaan rumah layak huni yang bisa ditinggali oleh masyarakat, sekalipun hunian tersebut berstatus sewa. Jadi, jika ada orang atau RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-145 keluarga yang tinggal di rumah atau hunian sewaan, itu tidak termasuk dalam klasfikasi backlog. Berbeda dengan BPS yang memiliki perspektif bahwa backlog merujuk pada rumah yang dimiliki oleh satu keluarga. Karena itu, dalam perspektif BPS, keluarga yang tinggal di rumah sewaan layak huni pun masuk dalam klasifikasi backlog. Berikut Data Backlog Perumahan Kepemilikan di Provinsi Riau Tabel 2.79 Data Backlog Perumahan Kepemilikan Wilayah 2023 2024 Provinsi Riau 20,54% 19,75% Kabupaten Rokan Hilir 18,13% 17,65% Sumber : BPS Provinsi Rokan Hilir (diolah) Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan backlog di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,48 %. 2.1.3.6.4 Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak Rumah tangga dengan akses hunian layak adalah rumah tangga yang menempati tempat tinggal permanen atau semi permanen dan memenuhi kriteria hunian layak menurut standar nasional, terutama berdasarkan Permen PPN/Bappenas No. 2 Tahun 2020 dan data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Rumah tangga dikatakan memiliki akses hunian layak apabila tempat tinggalnya memenuhi 3 komponen utama berikut: • Ketahanan Bangunan Struktur bangunan kokoh, tidak rusak berat, dan layak untuk dihuni secara fisik. • Luas Lantai Minimum Minimal 7,2 m≤ per orang sesuai standar nasional. • Akses Terhadap Sanitasi dan Air Minum Layak Tersedia akses terhadap air minum dan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Jika satu atau lebih kriteria tidak terpenuhi, maka rumah tangga tersebut tidak termasuk dalam kategori memiliki akses hunian layak. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-146 Berikut ini adalah data rumah tangga dengan akses hunian layak yang ada di Kabupaten Rokan Hilir: Tabel 2.80 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 –2024 2020 2021 2022 2023 2024 53,61 62,07 62,94 62,78 64,38 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 Rumah tangga dengan akses hunian layak di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 adalah sebear 53,61 persen dan semakin meningkat hingga tahun 2024 menjadi 64,38 persen. Peningkatan jumlah rumatangga yang memiliki akses terhadap hunian layak ini disebabkan oleh perbaikan dalam infrastruktur dasar, kebijakan pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, kita juga dapat melihat data P3KE (per tanggal 10 Juni 2024) yang merujuk pada 4 kriteria pembentuk indikator di atas, yaitu masih terdapatnya 7.108 unit Rumah Tidak Layak Huni (RLTH). Tabel 2.81 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Data E-RTLH dan Data P3KE (Tertanggal 10 Juni 2024) Jumlah RTLH Data E-RTLH Data P3KE 9.008 7.108 Sumber : Data E-RLTH dan Data P3KE 2024 (diolah) Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Karena dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-147 2.1.3.6.5 Status Kepemilikan Tempat Tinggal Tabel 2.82 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Status Penguasaan Tahun Milik Sendiri Kontrak/ Sewa Lainnya 2020 76,71 6,77 16,53 2021 78,86 4,73 16,41 2022 80,7 4,99 14,31 2023 79,95 5,04 15,01 2024 81,46 4,08 14,46 Sumber: BPS Provinsi Riau, 2025 Persentase rumah tangga dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2024 status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri capaiannya sebesar 81,46 persen dan 18,54 persen rumah tangga yang statusnya belum punya rumah tinggal sendiri. 2.1.3.6.6 Persentase Status Desa Persentase Status Desa merupakan klasifikasi nilai hasil perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) yang menunjukkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Persentase Status Desa menunjukkan proporsi jumlah desa pada setiap kategori status menurut Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dibandingkan dengan jumlah seluruh desa di suatu wilayah. Status desa berdasarkan IDM dibagi menjadi 5 kategori, yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri. Semakin tinggi persentase desa mandiri, semakin baik RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-148 kemandirian dan kapasitas pembangunan desa. Berikut adalah persentase Status Desa di Kabupaten Rokan Hilir : Tabel 2.83 Persentase Status Desa di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2025 STATUS DESA TAHUN 2021 2022 2023 2024 2025 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % 2025 % MANDIRI 2 1,26 3 1,89 10 6,29 24 15,09 11 6,92 MAJU 27 16,98 41 25,79 87 54,72 95 59,75 35 22,01 BERKEMBANG 113 71,07 106 66,67 62 38,99 40 25,16 113 71,07 TERTINGGAL 17 10,69 9 5,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 SANGAT TERTINGGAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 TOTAL 159 100,0 159 100,00 159 100,00 159 100,00 159 100,00 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan, 2025 Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM), tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Rokan Hilir. Persentase desa maju dan mandiri menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan yang signifikan untuk desa dengan status maju dan mandiri dengan jumlah desa mandiri sebanyak 11 desa (6,92%) dan desa maju sebanyak 113 desa (71,07%). Dari data tersebut, perlu upaya dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mendorong status desa berkembang menjadi desa maju dan desa maju menjadi desa mandiri melalui pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan desa dan kolaborasi antar desa, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar, serta tata kelola dan perencanaan yang baik.
1.Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

a.Pengembangan Potensi Unggulan: Identifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki kawasan pedesaan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, atau pariwisata
b.Dukungan UMKM: dengan memberikan akses modal dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-149 pendampingan usaha bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
c.Penguatan Kelembagaan: Penguatan peran pemerintah desa dan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) sebagai lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.
d.Kolaborasi lintas Sektor: memfasilitasi kerja sama dan kolaborasi antar desa serta organisasi pelaku ekonomi lokal untuk menciptakan kemandirian dan keterhubungan antar desa.
1. 2.Peningkatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
a.Yakni dengan penyediaan Infrastruktur yang memadai: langkahnya bangun dan perbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas komunikasi untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup
b.Peningkatan Pelayanan Dasar: memastikan ketersediaan dan kualitas pelayanan minimum di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial di kawasan pedesaan.
1. 3.Tata Kelola dan Perencanaan yang Baik
a.Susun Perencanaan Komprehensif: pembuatan dokumen perencanaan pembangunan kawasan pedesaan yang memuat isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kegiatan, dan indikator capaian
b.Gunakan Pendekatan Partisipatif: melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka
c.Pastikan Kepatuhan Tata Ruang: pergunakan dan manfaatkan wilayah desa sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. 2.1.3.6.7 Kawasan Kumuh Kekumuhan suatu kawasan ditandai pada 7 aspek diantaranya yaitu : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-150 Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir No. 601/PERKIM/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 472/Perkim/2024 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Rokan Hilir, total luas kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir adalah 46,06 Ha, dengan rincian lokasi sebagai berikut : Tabel 2.84 Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Rokan Hilir NO NAMA LOKASI LUAS (Ha) LUAS TOTAL KAWASAN (Ha) LINGKUP ADMINISTRATIF KEKUMUHAN RT/RW KEL/DESA KECAMATAN NILAI TINGK. 1 Ujung Tanjung 1,06 7,45 RT 008 - RW 004 Ujung Tanjung Tanah Putih 29 Ringan 1,16 RT 009 - RW 004 22 Ringan 2,65 RT 013 - RW 005 28 Ringan 2,58 RT 015 - RW 005 25 Ringan 2 Pajak Baru Bagan Batu 3,64 8,77 RT 004 - RW 002 Bagan Batu Bagan Sinembah 22 Ringan 2 RT 005 - RW 002 31 Ringan 3,13 RT 006 - RW 002 28 Ringan 3 Sinaboi 0,83 8,74 RT 001 - RW 001 Sinaboi Sinaboi 26 Ringan 0,94 RT 002 - RW 001 26 Ringan 0,64 RT 003 - RW 001 41 Sedang 1,26 RT 004 - RW 001 26 Ringan 2,05 RT 005 - RW 001 24 Ringan 1,24 RT 006 - RW 001 26 Ringan 1,78 RT 007 - RW 001 36 Ringan 4 Pujud Selatan 1,31 7,67 RT 001 - RW 002 Pujud Selatan Pujud 40 Sedang 1,15 RT 001 - RW 005 53 Sedang 1,1 RT 001 - RW 006 41 Sedang 1,89 RT 001 - RW 007 36 Ringan 0,56 RT 002 - RW 003 33 Ringan 0,78 RT 002 - RW 006 42 Sedang 0,88 RT 002 - RW 007 29 Ringan 5 Teluk Pulai 0,39 7,24 RT001-RW005 Teluk Pulai Pasir Limau Kapas 50 Sedang 0,31 RT001-RW007 43 Sedang 0,15 RT002-RW007 47 Sedang 0,38 RT001-RW008 47 Sedang 0,28 RT002-RW008 41 Sedang 0,38 RT001-RW009 45 Sedang 0,29 RT002-RW009 46 Sedang 0,2 RT001-RW010 48 Sedang 0,57 RT002-RW010 45 Sedang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-151 NO NAMA LOKASI LUAS (Ha) LUAS TOTAL KAWASAN (Ha) LINGKUP ADMINISTRATIF KEKUMUHAN RT/RW KEL/DESA KECAMATAN NILAI TINGK. 0,29 RT001-RW011 50 Sedang 0,45 RT002-RW011 48 Sedang 0,41 RT002-RW013 47 Sedang 0,59 RT001-RW014 47 Sedang 0,33 RT002-RW014 51 Sedang 0,52 RT001-RW015 46 Sedang 0,38 RT002-RW015 53 Sedang 0,28 RT001-RW016 48 Sedang 0,63 RT001-RW017 42 Sedang 0,11 RT001-RW018 43 Sedang 0,3 RT002-RW018 53 Sedang 6 Pulau Halang Muka 1,57 6,19 RT006-RW003 Pulau Halang Muka Kubu Babussalam 30 Ringan 2,01 RT007-RW004 40 Sedang 1,71 RT008-RW004 36 Ringan 0,9 RT009-RW005 33 Ringan Jumlah Luasan Kumuh 46,06 Sumber : Dinas PRKP Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-152 Gambar 2.37 Peta Kawasan Kumuh di Kabupaten Rokan Hilir Sumber : Data Koordinat dari Dinas PRKP Kabupaten Rokan Hilir (Dipetakan oleh Bapperida) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : MNMVBILABUHAN BATU Teluk Pulai |«apuearcnKAN HOLY “Pulau Halang Muka SELAT MALAKA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR PETA KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN ROKAN HILIR u SKALA 1 268.970 - ae EA i Proyekst Sistem Grd balum Henzontal Datum Vertikal : Universal Transverse Mercator : Grd Geograts dan Gnd UTM Zona 47 N :Dalum WGS 1984 : Geoid EGM 2008 - LYAGRAN LOKAS’ KETERANGAN Batas Administrasi Bates Provins: ibu Kota ¢ Ibukota Kabupaten Ioukots Kecamatan Jaringan Jalan - - Batas Kecamatan Jalan Anton Primer Perairan Sungar Hatas Kabupaten Jalan Kotektor Primer alan Lokal Pramer Gans Paniay oy Kawasan Kumuh 2b upeten (25,06 40) :browne: (28,9 Ha) GH usar 146.26 Ha) KAWASAN KUMUH KEWENANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR SUMBER PETA 4 Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 $0 000 Tahun 2018 ‘an Badan Informas: Geospasial ntra Sale SPO) & dan SPO! 1 tahun 2020 dan LAPAN 3 JK Bupat Rokan Hilir No 601/PERKIM/2024 tentang Perubahan Atas Neputusan Bupah Hakan Hille Nomar 472/Perkiny2024 Tentang Yenetapan Lokas! Perumahan Kurnuh Dan Permnukiman Kymuh Kabupaten Roker CATATAN Satas batas definitf sepertiyang di yang sudah discbutken pada sumber cry a 3 caneBrie ‘SS: 7 Bee II-153 2.1.3.6.8 Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tabel 2.85 Rekapitulasi PSU Terbangun Tahun 2021-2024 No. Tahun Jalan Lingkungan Jembatan Lingkungan Drainase Lingkungan Rumah Ibadah TPU Lokasi Km Lokasi Unit Lokasi Km Lokasi Unit Lokasi Unit 1 2021 17 4,75 6 6 8 1,51 20 20 1 1 2 2022 30 4,68 16 16 10 1,47 34 34 11 11 3 2023 72 10,02 12 12 27 3,68 52 52 6 6 4 2024 138 18,04 11 11 32 5,04 127 127 7 7 Jumlah 257 37,48 45 45 77 11,70 233 233 25 25 Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro 2.1.3.7.1 Tingkat Inflasi Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memerlukan pengendalian, hal ini berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi dan kebutuhan produksi. Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi fenomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemandegan dalam perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena inflasi dapat disebabkan dari dorongan konsumsi maupun dorongan dari produksi. Untuk memahami gejolak kenaikan harga-harga di Provinsi Riau diukur pada 3 (tiga) kota, yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-154 Diantara pengukuran tersebut Kota Dumai merupakan daerah pengukuran yang paling dekat dengan Kabupaten Rokan Hilir, karena berbatasan langsung wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu tingkat inflasi di Kabupaten Rokan Hilir dan banyak kabupaten kota di Riau pada umumnya banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru sebagai sentra distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Gambar 2.38 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2018-2023 Sumber: BPS Riau, 2024 Berdasarkan tingkat inflasi Kota Dumai, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga di Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak pada harga-harga di Kabupaten Rokan Hilir juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di daerah lain di Provinsi Riau. Selama periode tahun 2019-2023, kondisi terburuk terjadi pada tahun 2022. Pengendalian harga menjadi penting di Kabupaten Rokan Hilir agar gejolak kenaikan harga tidak menaikkan beban hidup masyarakat. Indeks Perubahan Harga (IPH) merupakan indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan harga berbagai komoditas di tingkat konsumen, terutama di daerah yang belum memiliki sistem pencatatan inflasi secara reguler. Dengan kata lain, IPH a778 1.66 2.502.28 244228 2019 2020 2021 2022 2023 —e—Laju inflasi Riau (%) +—e—Laju inflasi Tembilahan (%) Laju inflasi Pekanbaru (%) =—O—Laju inflasi Dumai (%) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-155 adalah indikator alternatif yang menggambarkan tren perubahan harga barang kebutuhan pokok di suatu wilayah. IPH memiliki hubungan erat dengan inflasi karena keduanya sama- sama mencerminkan dinamika harga. Namun, IPH tidak sekomprehensif Indeks Harga Konsumen (IHK) yang biasa digunakan untuk menghitung inflasi nasional atau kota besar. IPH lebih sederhana, berfokus pada komoditas tertentu yang paling memengaruhi daya beli masyarakat. Perubahan IPH yang signifikan menunjukkan adanya potensi tekanan inflasi di daerah, sedangkan stabilitas IPH dapat diartikan sebagai terkendalinya harga-harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, IPH dapat digunakan sebagai sinyal awal (early warning system) terhadap inflasi di wilayah yang belum memiliki pencatatan inflasi resmi. Rokan Hilir belum menjadi daerah perhitungan inflasi oleh BPS secara langsung melalui IHK. Oleh karena itu, IPH dipilih sebagai indikator resmi yang tersedia dan relevan untuk memotret perubahan harga di daerah. Selain itu, Dengan memanfaatkan IPH, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat mengidentifikasi tren perubahan harga dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Hal ini penting untuk menyusun kebijakan stabilisasi harga, menjaga ketahanan pangan, serta mendukung target pembangunan ekonomi daerah dalam RPJMD. 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-156 2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrasi dan Adaptif 2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum Indeks Reformasi Hukum adalah alat ukur kinerja yang digunakan untuk menilai kemajuan pelaksanaan agenda reformasi hukum di tingkat pusat dan daerah. Indeks ini adalah sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang adil, bersih, dan responsif. Tujuan Indeks Reformasi Hukum adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan reformasi hukum di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menyederhanakan regulasi, memperbaiki pelayanan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hukum, menyediakan akses keadilan bagi masyarakat. Data indeks reformasi hukum Kabupaten Rokan Hilir hanya ada di tahun 2023 dan tahun 2024. Di tahun 2023 nilai indeks reformasi hukum Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 54,74 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 87,20. Hal ini karena kabupaten Rokan Hilir telah mendapatkan pendampingan teknis langsung dalam penyusunan dokumen penilaian IRH di tahun 2024. Rokan Hilir menerima pendampingan teknis intensif dari tim Kanwil Riau untuk memastikan pemahaman variabel penilaian IRH: harmonisasi regulasi, reregulasi, penyederhanaan regulasi, dan kompetensi ASN perancang peraturan. 2.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah menyelenggarakan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Indeks SPBE adalah ukuran kinerja penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan, guna menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel. Indeks ini mencakup 4 domain utama yaitu kebijakan Internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-157 gambar dibawah ini. Dari hasil evaluasi indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2018 Kabupaten Rokan Hilir sebesar 1,64 dengan kategori kurang. Dari tahun 2018-2020, SPBE dikelola oleh Bagian Infrastruktur di Sekretariat Daerah, kemudian pada tahun 2020 terbentuklah Dinas Kominfotiks dimana pengelolaan SPBE menjadi kewenangan Diskominfotiks. Namun, karena periode 2020-2021 merupakan masa transisi organisasi Diskominfotiks menyebabkan dokumen penilaian SPBD belum lengkap, sehingga penilaian tidak dilaksanakan. Pada periode 2022- 2024, mengalami peningkatan menjadi 2,12 (2022), 2,5 (2023) , dan 3,51

(2024)dengan kategori baik, peningkatan Indeks SPBE ini dilakukan melalui kegiatan pengembangan komunikasi, informasi, media massa, dan pemanfaatan teknologi informasi di perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir. Gambar 2.39 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2024 Sumber: Dinas Kominfotiks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi landasan penting dalam upaya modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejak diberlakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, SPBE berhasil meletakkan pondasi digitalisasi pemerintahan melalui pengembangan infrastruktur teknologi, aplikasi, dan 1,64 1,64 0 0 2,12 2,5 3,51 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-158 basis data di berbagai instansi pemerintah. Namun demikian, evaluasi pelaksanaan SPBE menunjukkan bahwa digitalisasi yang dicapai masih bersifat sektoral, belum sepenuhnya terintegrasi, dan cenderung menekankan efisiensi internal birokrasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat luas. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta tuntutan masyarakat akan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan, pemerintah melakukan transformasi konsep dari SPBE menuju Pemerintahan Digital (PEMDI). Pergeseran ini didasarkan pada kebutuhan untuk menghadirkan sistem pemerintahan yang tidak hanya berbasis elektronik, tetapi juga benar-benar memanfaatkan teknologi digital mutakhir seperti big data, kecerdasan buatan, dan sistem terintegrasi real time dalam pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. Dengan demikian, orientasi kebijakan bergeser dari sekadar digitalisasi birokrasi menuju pemerintahan digital yang berpusat pada masyarakat. PEMDI dipandang sebagai tahap lanjutan yang menyempurnakan SPBE. Melalui konsep pemerintahan digital, pelayanan publik dirancang agar lebih terintegrasi, berorientasi pada pengalaman pengguna, serta mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam ekosistem pemerintahan digital. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi digital nasional, sekaligus menjawab standar global yang menempatkan digital government sebagai tolok ukur modernitas dan daya saing suatu negara. Transformasi dari SPBE ke PEMDI juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan kebijakan nasional. Dengan memanfaatkan kerangka SPBE sebagai pondasi, Kabupaten Rokan Hilir akan mengarahkan perencanaan pembangunan ke arah pemerintahan digital yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan di era digital. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-159 2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur kinerja kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tujuan IPP adalah untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah, mendorong perbaikan kualitas pelayanan berbasis transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dan menjadi acuan pembinaan dan penghargaan pelayanan publik. Penilaian dilakukan berdasarkan 6 aspek utama, yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, serta Konsultasi dan Pengaduan Inovasi Pelayanan. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut : Tabel 2.86 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 2021 2022 2023 2024 2,93 3,47 3,37 3,29 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 Indeks pelayanan publik Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 adalah sebesar 2,93 kemudian meningkat di tahun 2022 menjadi 3,47. Peningkatan mutu pelayanan publik (ekivalen dengan IPP) di Kabupaten Rokan Hilir terjadi karena: Koordinasi internal antar OPD yang membaik; Keselarasan SOP dan fasilitas pelayanan; Pengakuan Ombudsman sebagai inspirasi peningkatan mutu; Komitmen Bupati dan jajaran OPD terkait dalam program pelayanan publik yang efektif dan responsif. Namun di tahun 2023 IPP Kabupaten Rokan Hilir sedikit mengalami penurunan menjadi 3,37 dan di tahun 2024 kembali turun menjadi 3,29. Oleh karena itu pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) perlu melakukan strategi menyeluruh pada aspek kebijakan, SDM, sarana- prasarana, serta penguatan sistem informasi dan partisipasi masyarakat. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-160 2.1.4.1.4 Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (IKPP) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di instansi pemerintah. Indeks ini disusun dan dipublikasikan oleh Ombudsman Republik Indonesia sebagai bentuk pengawasan eksternal dalam rangka memastikan setiap unit pelayanan publik di daerah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, partisipatif, dan kesetaraan. Dengan adanya indeks ini, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pemerintah daerah memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. IKPP berfokus pada pemenuhan standar pelayanan yang meliputi ketersediaan maklumat pelayanan, prosedur yang jelas, kepastian waktu, biaya, sarana prasarana, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Melalui pengukuran yang obyektif dan periodik, IKPP dapat menggambarkan tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Hasil penilaian kemudian disajikan dalam bentuk kategori warna (merah, kuning, dan hijau) yang mencerminkan tingkat kepatuhan suatu instansi atau pemerintah daerah Tabel 2.87 Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 2021 2022 2023 2024 98,9 84,35 85,10 93,12 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 Capaian Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (IKPP) Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, namun secara umum menggambarkan adanya komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2021, nilai IKPP mencapai 98,9, yang menempatkan Kabupaten Rokan Hilir pada kategori tinggi/zona hijau. Capaian ini RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-161 mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan standar pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan dengan nilai IKPP sebesar 84,35. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik secara konsisten, baik dari sisi pemenuhan standar pelayanan, pengelolaan sarana prasarana, maupun keterbukaan informasi. Meski demikian, penurunan tersebut segera direspons dengan langkah-langkah perbaikan yang berkesinambungan. Hal ini terbukti pada tahun 2023, di mana nilai IKPP meningkat kembali menjadi 85,10, meskipun belum mencapai capaian optimal seperti pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2024, nilai IKPP Kabupaten Rokan Hilir mengalami lonjakan positif menjadi 93,12, yang kembali menempatkan daerah ini dalam kategori kepatuhan tinggi. Peningkatan tersebut mengindikasikan keberhasilan upaya perbaikan tata kelola pelayanan publik, penguatan standar operasional, serta peningkatan komitmen aparatur dalam memberikan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Secara keseluruhan, tren IKPP Kabupaten Rokan Hilir selama empat tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi, namun tetap bergerak pada arah yang positif. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan menjadikan IKPP sebagai indikator utama dalam mengukur kinerja birokrasi serta sebagai dasar evaluasi untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang. 2.1.4.1.5 SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada hasil. SAKIP diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-162 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. Melalui SAKIP, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan pembangunan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. SAKIP berfungsi sebagai mekanisme yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja dalam satu kesatuan siklus manajemen pemerintahan. Dengan adanya sistem ini, setiap instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun perencanaan yang terukur, menetapkan indikator kinerja yang jelas, serta melaporkan pencapaian kinerjanya secara obyektif. Penilaian terhadap SAKIP dilakukan secara berkala oleh Kementerian PANRB, dengan hasil yang dikategorikan dalam tingkat akuntabilitas kinerja mulai dari nilai CC hingga A. Tabel 2.88 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 2020 2021 2022 2023 2024 67,18 68,03 68,80 68,81 68,48 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 Capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih berada pada kategori menengah. Pada tahun 2020, nilai SAKIP Kabupaten Rokan Hilir tercatat sebesar 67,18, yang menggambarkan adanya kebutuhan untuk memperkuat integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Memasuki tahun 2021, nilai SAKIP meningkat menjadi 68,03 dan terus mengalami perbaikan pada tahun 2022 dengan capaian 68,80. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Meskipun kenaikan tersebut tidak signifikan, hal RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-163 ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga akuntabilitas kinerja daerah. Pada tahun 2023, nilai SAKIP kembali naik tipis menjadi 68,81, yang menandakan adanya perbaikan berkelanjutan meskipun peningkatannya relatif lambat. Sementara itu, pada tahun 2024, capaian nilai SAKIP sedikit menurun menjadi 68,48. Penurunan kecil ini mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam menjaga kesinambungan peningkatan kualitas akuntabilitas, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan manajemen berbasis hasil. Secara umum, capaian nilai SAKIP Kabupaten Rokan Hilir selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya tren positif yang relatif stabil, dengan rata-rata nilai berada pada kisaran 67–69. Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki pondasi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, namun masih perlu melakukan penguatan signifikan pada aspek perencanaan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian, peningkatan kualitas implementasi SAKIP ke depan harus menjadi salah satu prioritas strategis agar tata kelola pemerintahan semakin efektif, efisien, dan akuntabel. 2.1.4.1.6 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi sendiri adalah upaya komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Evaluasi ini dilakukan secara periodik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) guna memastikan keberhasilan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan arah kebijakan nasional. Indeks Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan sejumlah area RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-164 perubahan yang mencakup manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil pengukuran indeks kemudian dinyatakan dalam bentuk angka yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah, dengan kategori nilai mulai dari rendah hingga sangat baik. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-165 Tabel 2.89 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 2020 2021 2022 2023 2024 53,41 54,37 57,87 56,95 71,02 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Rokan Hilir dalam periode 2020–2024 menunjukkan adanya tren perbaikan yang cukup signifikan, meskipun sempat mengalami fluktuasi di tengah periode. Pada tahun 2020, nilai IRB tercatat sebesar 53,41, yang menggambarkan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir masih berada pada tahap awal penguatan sistem tata kelola dan membutuhkan upaya perbaikan di berbagai area perubahan. Memasuki tahun 2021, nilai IRB meningkat menjadi 54,37, dan kembali naik cukup signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 57,87. Peningkatan ini menunjukkan adanya progres pada aspek manajemen perubahan, tata laksana birokrasi, serta penguatan akuntabilitas kinerja. Namun, pada tahun 2023 nilai IRB sedikit menurun menjadi 56,95, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya terkait penataan kelembagaan dan penguatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana nilai IRB Kabupaten Rokan Hilir melonjak menjadi 71,02. Lonjakan ini mencerminkan hasil dari langkah-langkah strategis pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong profesionalisme aparatur. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Rokan Hilir dalam kategori yang lebih baik dan menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, tren IRB Kabupaten Rokan Hilir memperlihatkan adanya kemajuan yang nyata dalam lima tahun terakhir, dengan rata-rata nilai yang terus meningkat dari kisaran 53 pada tahun RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-166 2020 menjadi lebih dari 70 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa arah kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih diperlukan konsistensi, inovasi, dan penguatan kelembagaan untuk mencapai birokrasi yang lebih efektif, efisien, bersih, dan melayani. 2.1.4.1.7 Indeks Integritas Nasional Indeks Integriitas Nasional (IIN) adalah sebagai alat pengukur risiko korupsi pada lembaga pemerintah, baik di pusat maupun daerah. IIN diukur dari persepsi dan pengalaman internal (ASN), eksternal (pengguna layanan masyarakat dan swasta), serta pihak ahli dan pemangku kepentingan. Data Indeks Integritas Nasional Kabupaten Rokan Hilir hanya ada di tahun 2023 dan tahun 2024. Di tahun 2023 nilai IIN Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar 70,93 dan menurun di tahun 2024 menjadi 69,50. Hal ini mencerminkan bahwa adanya ketidakstabilan tata kelola dan risiko korupsi di berbagai lembaga pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir. 2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda Persentase Penegakan Perda merupakan indikator kinerja yang mengukur sejauh mana Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan telah ditegakkan atau diimplementasikan secara efektif di lapangan. Fungsi Indikator Ini adalah untuk mengukur kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan hukum daerah, menjadi indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau OPD terkait dan memantau apakah Perda hanya bersifat formal atau benar-benar dijalankan. Tabel 2.90 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 2022 2023 2024 35,29 42,65 92,59 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-167 Persentase penegakan perda di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 adalah sebesar 35,29 kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 42,65 namun masih tergolong penegakan lemah atau dengan kata lain banyak perda yang tidak ditegakkan. Di Tahun 2024 persentase penegakan perda naik dengan sangat signifikan menjadi 95,59 dan sudah masuk kategori sangat baik yang artinta perda sudah ditegakkan secara konsisten di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2024 tersebut. 2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan 2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing daerah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat daya saing suatu daerah, yaitu kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara berkelanjutan. Indeks ini disusun untuk menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah, menarik investasi, dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Tujuan Pengukuran IDSD adalah untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, menjadi bahan evaluasi dan pembanding antar daerah serta sebagai dasar untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah. Tabel 2.91 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 –2024 2022 2023 2024 2,85 2,81 3,32 Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir Indeks daya saing daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2022 adalah sebesar 2,85 dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 3,32. Skor IDSD Kabupaten Rokan Hilir yang meningkat ini merupakan sebuah pertumbuhan positif dalam daya saing daerah. Meski meningkat, skor ini masih berada sedikit di bawah skor rata‑rata provinsi. Dimana di tahun 2024 skor IDSD Provinsi Riau adalah sebesar 3,35. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-168 2.1.4.4. Standar Pelayanan Minimal 1) Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Tabel 2.92 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir NO INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT TOTAL PENCA PAIAN KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM 88%

1.Pendidikan Dasar Usia Dini 92% PRESENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayan i Yang Belum Terlayani 77% A. Jumlah Yang Harus Dilayani 16665 16012 653 96% 2 . Pendidikan Dasar 99% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayan i Yang Belum Terlayani 79% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 176838 174976 1862 99%
3.Pendidikan Kesetaraan 72% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayan i Yang Belum Terlayani 63% A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 181 143 38 79% Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, telah berupaya maksimal menerapkan standar mutu pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan berdasarkan data capaian dapat tercapai dengan relatif baik, akan tetapi masih terdapat hal yang harus dibenahi diantaranya yaitu terkait mutu pendidikan kesetaraan yang harus lebih ditingkatkan agar mutu dan relevansi pendidikan kesetaraan di Kabupaten RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-169 Rokan Hilir dapat bersaing dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hilir 2) Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Realisasi pencapaian SPM pada Urusan Kesehatan mengacu penyusunan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan realisasi sebagai tabel berikut : Tabel 2.93 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TUNTAS MUDA 66.42% 1 . Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 84.95% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 70.36% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 16,658 14650 2,008 88% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 14.59% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 72.96% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td) - (Unit) 11,916 4,91 7,006 41.21% 2 . Tablet tambah darah 11,916 10,998 918 92.30% 3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin 11,916 5,869 6,047 49.25% 4 . Kartu ibu/rekam medis ibu 16,658 11,916 4,742 71.53% 5 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 16,658 11,916 4,742 71.53% 6 . Dokter/dokter spesialis kebidanan 19 11 8 57.89% 7 . Bidan 96 96 0 100.00% 8 . Perawat 96 96 0 100.00% JUMLAH 69,275 45,812 23,463 583.71% 2 . Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 88.37% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-170 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 69.77% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 15,843 13,818 2,025 87% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.60% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 92.98% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Formulir Partograf 10,236 10,236 0 100.00% 2 . Kartu ibu (rekam medis) 10,236 10,236 0 100.00% 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 10,236 10,236 0 100.00% 4 . Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan 19 11 8 57.89% 5 . Bidan 96 96 0 100.00% 6 . Perawat 96 96 0 100.00% JUMLAH 30,919 30,911 8 557.89% 3 . Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 91.75% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 72.68% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 14,242 12,939 1,303 91% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 19.06% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 95.32% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Vaksin Hepatitis B0 10,242 10,242 0 100.00% 2 . Vitamin K1 injeksi 10,242 10,242 0 100.00% 3 . Salep/tetes mata antibiotik 10,242 10,242 0 100.00% 4 . Formulir bayi baru lahir 10,242 10,242 0 100.00% 5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) 10,242 10,242 0 100.00% 6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 10,242 10,242 0 100.00% 7 . Dokter/dokter spesialis Anak 19 11 8 57.89% 8 . Bidan 96 96 0 100.00% 9 . Perawat 96 96 0 100.00% JUMLAH 61,663 61,655 8 857.89% 4 . Pelayanan Kesehatan Balita 46.66% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 40.23% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-171 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian • Jumlah yang Harus Dilayani : 77,598 39,024 38,574 50% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 6.43% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 32.16% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku 77,598 0 77,598 0% 2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) 77,598 0 77,598 0% 3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) 77,598 0 77,598 0% 4 . Vitamin A Biru 77,958 0 77,958 0% 5 . Vitamin A Merah 77,958 0 77,958 0% 6 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella 28,157 15,481 12,676 54.98% 7 . Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT - HB -Hib, Campak, Rubella 13,991 11,641 2,35 83.20% 8 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) 0 0 0 0% 9 . Peralatan Anafilaktik 0 0 0 0% 10 . Bidan 96 96 0 100.00% 11 . Dokter 19 11 8 57.89% 12 . Perawat 96 96 0 100.00% 13 . Ahli Gizi 19 5 14 26.32% 14 . Guru PAUD 0 0 0 0% 15 . Kader Kesehatan 5 3 2 60.00% JUMLAH 431,093 27,333 403,76 482.39% 5 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 38.21% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 30.81% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 21,062 8,111 12,951 39% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 7.40% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 37.02% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Buku raport kesehatanku 0 0 0 0% 2 . Buku pemantauan kesehatan 0 0 0 0% 3 . Kuesioner skrining kesehatan 0 0 0 0% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-172 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah 0 0 0 0% 5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah 0 0 0 0% 6 . Dokter/Dokter gigi 19 11 8 57.89% 7 . Bidan 96 96 0 100.00% 8 . Perawat 96 96 0 100.00% 9 . Ahli Gizi 19 5 14 26.32% 10 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 0 100.00% 11 . Guru 0 0 0 0% 12 . Kader Kesehatan 5 3 2 60.00% JUMLAH 255 231 24 444.21% 6 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 74.35% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 59.14% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 445,652 329,458 116,194 74% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 15.20% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 76.02% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 20 20 0 100.00% 2 . Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes 20 20 0 100.00% 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 20 20 0 100.00% 4 . Dokter 19 11 8 57.89% 5 . Bidan 96 96 0 100.00% 6 . Perawat 96 96 0 100.00% 7 . Ahli Gizi 19 5 14 26.32% 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 0 100.00% 9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih 20 0 20 0% JUMLAH 330 288 42 684.21% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-173 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 7 . Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 58.33% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 47.57% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 46,147 27,439 18,708 59% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 10.76% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 53.80% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol 0 0 0 0% 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 0 0 0 0% 3 . Buku kesehatan lansia 500 500 0 100.00% 4 . Dokter 19 11 8 57.89% 5 . Bidan 96 96 0 100.00% 6 . Perawat 96 96 0 100.00% 7 . Ahli Gizi 19 5 14 26.32% 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 0 100.00% 9 . Tenaga Non Kesehatan Terlatih 0 0 0 0% JUMLAH 750 728 22 484.21% 8 . Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 68.09% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 49.30% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 116,987 72,087 44,9 62% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.80% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 93.98% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 20 20 0 100.00% 2 . Tensimeter 20 20 0 100.00% 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 20 20 0 100.00% 4 . Dokter 19 11 8 57.89% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-174 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 5 . Bidan 96 96 0 100.00% 6 . Perawat 96 96 0 100.00% 7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 0 100.00% JUMLAH 291 283 8 657.89% 9 . Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 92.68% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 75.57% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 5,801 5,48 321 94% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 17.11% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 85.53% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet 20 20 0 100.00% 2 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 20 20 0 100.00% 3 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 20 20 0 100.00% 4 . Dokter 19 11 8 57.89% 5 . Bidan 96 96 0 100.00% 6 . Perawat 96 96 0 100.00% 7 . Ahli Gizi 19 5 14 26.32% 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 0 100.00% JUMLAH 310 288 22 684.21% 10 . Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 30.48% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 14.48% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 917 166 751 18% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 16.00% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 80.00% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 20 20 0 100.00% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-175 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi 0 0 0 0% 3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan 20 20 0 100.00% 4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 20 20 0 100.00% 5 . Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya 20 20 0 100.00% JUMLAH 80 80 0 400.00% 11 . Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 80.79% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 63.80% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 13,757 10,972 2,785 80% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 16.99% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 84.95% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 21 11 10 52.38% 2 . Reagen Zn TB 648 648 0 100.00% 3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 13,757 10,972 2,785 79.76% 4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering 21 21 0 100.00% 5 . Catridge tes cepat molekuler 7,2 7,2 0 100.00% 6 . Formulir pencatatan dan pelaporan 21 21 0 100.00% 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) 21 21 0 100.00% 8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru 19 11 8 57.89% 9 . Perawat 96 96 0 100.00% 10 . Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 21 21 0 100.00% 11 . Penata Rontgen 1 1 0 100.00% 12 . Tenaga kesehatan masyarakat 21 11 10 52.38% 13 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai 21 13 8 61.90% JUMLAH 21,868 19,047 2,821 1104.31% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-176 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 12 . Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 42.35% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 27.67% Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani • Jumlah yang Harus Dilayani : 5,03 1,74 3,29 35% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 14.68% Jumlah yang Jumlah yang Jumlah yang 73.39% harus dilayani terlayani belum terlayani 1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) 21 8 13 38.10% 2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama 20,12 9,249 10,871 45.97% 3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai 20,12 9,249 10,871 45.97% 4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK 20,12 9,249 10,871 45.97% 5 . Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin 19 11 8 57.89% 6 . Perawat 96 96 0 100.00% 7 . Bidan 96 96 0 100.00% 8 . Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) 21 21 0 100.00% 9 . Tenaga kesehatan masyarakat 20 20 0 100.00% 10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu 21 21 0 100.00% JUMLAH 60,654 28,02 32,634 733.90% Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Secara total dari 12 indikator SPM untuk urusan urusan Kesehatan memiliki rata rata capain 66,42%. Namun jika dilihat secara parsial, masih terdapat beberapa indikator SPM urusan kesehatan yang memiliki capain yang sangat rendah antara lain (1) Pelayanan Kesehatan Balita dengan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-177 capaian 46,66%; (2) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dengan capaian 38,21%; (3) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut dengan capaian 58,33%; (4) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan capaian 68,09%; (5) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dengan capaian 30,48%; dan (6) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) dengan capaian 42,35%. 3) Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar. Untuk Realisasi capaian SPM urusan Pekerjan Umum disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2.94 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BELUM TUNTAS 18.00 % 1 . Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari 36.01 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 30.40 % • Jumlah yang Harus Dilayani : 70,901 26,94 43,961 38% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 5.61 % Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani 28.06 % 1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) 2,880,000 1,616,400 1,263,600 56.13 % 2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) 0 0 0 0% 3 . Jaringan perpipaan 8 4,49 3,51 56.13 % 4 . Jaringan bukan perpipaan 0 0 0 0% JUMLAH 2,888,000 1,620,890 1,267,110 112.26 % 2 . Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik 0.00 % RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-178 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 0.00 % • Jumlah yang Harus Dilayani : 0 0 0 0% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 0.00 % Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani 0.00 % 1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik 0 0 0 0% 2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik 0 0 0 0% 3 . Sub-Sistem pengolahan setempat 0 0 0 0% 4 . Sub-sistem pengangkutan 0 0 0 0% 5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) 0 0 0 0% 6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL) 0 0 0 0% JUMLAH 0 0 0 0.00 % Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir Secara total dari 2 indikator SPM untuk urusan PUPR memiliki rata rata capain 18%, tergolong sangat rendah. Secara parsial, indikator Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dengan capaian 36,01% dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik dengan capaian 0%. 4) Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM Urusan Ketetraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu (1) Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; (2) Sub Urusan Kebakaran; dan (3) Sub Urusan Bencana Daerah, capaian SPM Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-179 Tabel 2.95 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM TUNTAS MADYA 85.47 % 1 . Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) 85.47 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 77.23 % A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 3,952 3,815 137 96.53 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 8.24 % B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / 41.22 % Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum Tersedia 1 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil 40 13 27 32.50 % 2 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan 0 0 0 0% 3 . Standar operasional prosedur Satpol PP 4 0 4 0% 4 . Standar sarana prasarana Satpol PP 10 3 7 30.00 % 5 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat 3,828 3,738 90 97.65 % 6 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada 70 61 9 87.14 % Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Capaian realisasi SPM untuk sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hilir memiliki rata rata capain 85,47%, tergolong cukup baik. Hanya saja yang perlu jadi perhatian pada indikator mutu yang memiliki capaian sangat rendah yaitu (1) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil dengan capaian 32,50%; (2) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan dengan capaian 0%; (3) Standar operasional prosedur Satpol C TD RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-180 PP dengan capaian 0%; dan (4) Standar sarana prasarana Satpol PP dengan capaian 30%. Tabel 2.96 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR TUNTAS MUDA 68.66 % 1 . Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) 68.66 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 51.43 % Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 140 90 50 64.29 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 17.23 % B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / 86.17 % Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum Tersedia 1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi 15 14 1 93.33 % 2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi 15 14 1 93.33 % 3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi 10 10 0 100.00 % 4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia 100 58 42 58.00 % Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Capaian realisasi SPM untuk sub urusan kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir memiliki rata rata capain 68,66%, tergolong tidak terlalu tinggi. Hanya saja yang perlu jadi perhatian pada indikator mutu kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia dengan capaian kinerja 58%, tergolong rendah. c TD RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-181 Tabel 2.97 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN TUNTAS PRATAMA 72.86 % 1 . Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN) 79.27 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 60.49 % Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 418,493 316,423 102.070 75.61 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18.78 % B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / 93.90 % Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum Tersedia 1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 9 9 0 100.00 % 2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 418,47 316,4 102070 75.61 % 3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 1 1 0 100.00 % 4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana 13 13 0 100.00 % 4 . Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana 0 0 0 0% 2 . Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN) 58.33 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 46.67 % Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 120 70 50 58.33 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 11.67 % B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Jumlah Mutu 58.34 % RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-182 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian Barang / Barang / Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum Tersedia 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana 60 30 30 50.00 % 2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) 60 40 20 66.67 % 3 . Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN) 80.98 % Ya Terjadi Bencana PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Jumlah Total Yang Belum 66.81 % Yang Harus Dilayani Yang Terlayani Terlayani A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 667,074 557,063 110011 83.51 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 14.18 % B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / Jumlah Mutu Barang / 70.88 % Jasa Yang Dibutuhkan Jasa Yang Tersedia Jasa Yang Belum Tersedia 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 1 0 1 0% 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana 667,034 557,024 110010 83.51 % 3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana 15 15 0 100.00 % 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas 24 24 0 100.00 % 4 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana 0 0 0 0% Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Secara total dari 3 indikator SPM untuk sub urusan kebencanaan di Kabupaten Rokan Hilir memiliki rata rata capain 72,86%, tergolong cukup baik. Secara parsial, indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana harus menjadi perhatian karna memiliki capaian kinerja yang tergolong tidak terlalu tinggi yaitu 58,33%. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-183 5) Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya. Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian indikator sebagai berikut: Tabel 2.98 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BELUM TUNTAS 59.05 % 1 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti 60.64 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 53.97 % • Jumlah yang Harus Dilayani : 713 481 232 67% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 6.67 % Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani 33.33 % 1 . Layanan data dan pengaduan 0 0 0 0% 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti 0 0 0 0% 3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru 0 0 0 0% C RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-184 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian 4 . Penyediaan permakanan 408 408 0 100.00 % 5 . Penyediaan sandang 20 20 0 100.00 % 6 . Penyediaan alat bantu 27 27 0 100.00 % 7 . Penyediaan perbekalan kesehatan 0 0 0 0% 8 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual 12 12 0 100.00 % 9 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar 0 0 0 0% 10 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak 0 0 0 0% 11 . Akses ke layanan pendidikan 0 0 0 0% 12 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0 0% 13 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0 0% 14 . Layanan rujukan 14 14 0 100.00 % 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan 0 0 0 0% JUMLAH 481 481 0 500.00 % 2 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti 85.33 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 80.00 % • Jumlah yang Harus Dilayani : 50 50 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 5.33 % Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani 26.67 % 1 . Layanan data dan pengaduan 0 0 0 0% 2 . Penyediaan permakanan 0 0 0 0% 3 . Penyediaan sandang 30 30 0 100.00 % 4 . Penyediaan alat bantu 0 0 0 0% 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan 10 10 0 100.00 % 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual 0 0 0 0% 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar 0 0 0 0% 8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk 10 10 0 100.00 % RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-185 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak 9 . Akses ke layanan pendidikan 10 10 0 100.00 % 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0 0% 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0 0% 12 . Layanan rujukan 0 0 0 0% 13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti 0 0 0 0% 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru 0 0 0 0% 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan 0 0 0 0% JUMLAH 60 60 0 400.00 % 3 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 42.50 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 39.83 % • Jumlah yang Harus Dilayani : 480 239 241 50% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 2.67 % Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani 13.33 % 1 . Layanan data dan pengaduan 0 0 0 0% 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti 0 0 0 0% 3 . Penyediaan permakanan 101 101 0 100.00 % 4 . Penyediaan sandang 0 0 0 0% 5 . Penyediaan alat bantu 138 138 0 100.00 % 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan 0 0 0 0% 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual 0 0 0 0% 8 . Pemberian bimbingan sosial 0 0 0 0% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-186 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak 0 0 0 0% 10 . Akses ke layanan pendidikan 0 0 0 0% 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0 0% 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0 0% 13 . Layanan rujukan 0 0 0 0% 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan 0 0 0 0% 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru 0 0 0 0% JUMLAH 239 239 0 200.00 % 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 40.67 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 40.00 % • Jumlah yang Harus Dilayani : 20 10 10 50% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 0.67 % Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani 3.33 % 1 . Layanan data dan pengaduan 0 0 0 0% 2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti 0 0 0 0% 3 . Penyediaan permakanan 0 0 0 0% 4 . Penyediaan sandang 0 0 0 0% 5 . Penyediaan alat bantu 0 0 0 0% 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan 0 0 0 0% 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual 20 10 10 50.00 % 8 . Pemberian bimbingan sosial 0 0 0 0% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-187 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Pencapaian kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar 9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak 0 0 0 0% 10 . Akses ke layanan pendidikan 0 0 0 0% 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0 0% 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0 0% 13 . Layanan rujukan 0 0 0 0% 14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan 0 0 0 0% 15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru 0 0 0 0% JUMLAH 20 10 10 50.00 % 5 . Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 66.09 % Ya Terjadi Bencana PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 58.55 % • Jumlah yang Harus Dilayani : 6,449 4,72 1,729 73% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 7.54 % Jumlah yang harus dilayani Jumlah yang terlayani Jumlah yang belum terlayani 37.71 % 1 . Penyediaan permakanan 6,449 4,72 1,729 73.19 % 2 . Penyediaan sandang 6,449 990 5,459 15.35 % 3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi 4 4 0 100.00 % 4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan 0 0 0 0% 5 . Pelayanan dukungan Psikososial 0 0 0 0% JUMLAH 12,902 5,714 7,188 188,54 % Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, 2023 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-188 Secara total dari 5 indikator SPM untuk urusan sosial memiliki rata rata capain 59,05%, tergolong rendah. Secara parsial, masih terdapat indikator SPM urusan sosial dengan capaian yang rendah yaitu (1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan capaian 60.64 %; (2) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan capaian 42,50%; (3) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dengan capaian 40,67%; dan (4) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan capaian 66,09%. Untuk mewujudkan pelayanan dasar yang merata dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara menyeluruh mulai dari tingkat tapak (desa/kelurahan) hingga tingkat kabupaten. Pendekatan ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan, sinergi program, dan partisipasi masyarakat, sehingga layanan dasar dapat diakses secara merata oleh seluruh penduduk, terutama kelompok rentan. Pelayanan SPM di tingkat desa/kelurahan melalui integrasi program kampung keluarga berkualitas, posyandu dan penguatan pembangunan desa. Kampung keluarga berkualitas menjadi wahana utama dalam penguatan pelayanan dasar berbasis keluarga, dengan fokus pada pengendalian penduduk, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Posyandu diperkuat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar, termasuk gizi, imunisasi, kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita serta pencegahan stunting. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu lebih memperkuat tugas dan fungsi posyandu dalam melaksanakan posyandu 6 SPM. Penguatan pembangunan desa diarahkan untuk mendukung infrastruktur pelayanan dasar, peningkatan literasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan mengintegrasikan dana desa dan program pemerintah daerah. Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat kecamatan juga perlu RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-189 ditingkatkan. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara desa dan kabupaten dalam pemantauan pelaksanaan SPM. Penguatan Forum Musyawarah Desa/Kecamatan sebagai wadah integrasi prioritas program untuk memastikan program Kampung KB, Posyandu, dan pembangunan desa dengan target SPM, serta penguatan peran pendamping desa, PKK, kader kesehatan, dan tenaga lapangan sebagai fasilitator integrasi program yang dijalankan untuk memastikan kesinambungan program. Integrasi kebijakan dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam RPJMD, RKPD, dan Renstra perangkat daerah; penguatan kelembagaan ditingkat kabupaten dilakukan dengan terbentuknya Pokja gender, Pokja Kampung KB dan Tim Pembina Posyandu yang disinergikan dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan pelayanan dasar; dan penerapan data terpilah (jenis kelamin, usia, dan status sosial) untuk identifikasi anak tidak sekolah (ATS), balita stunting, dan penerima layanan dasar lainnya. 2.1.4.5. Evaluasi Hasil RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021- 2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 memiliki visi : <Menuju Rokan Hilir Yang Maju, Religius Dan Berbudaya Berbasis Infrastruktur Dan Perekonomian Yang Handal=. Visi RPJMD ini didukung oleh misi, sasaran sebagai berikut : RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-190 Tabel 2.99 Tabel Misi, Sasaran, dan Jumlah Program RPJMD 2021- 2026 Kabupaten Rokan Hilir No Misi Sasaran Jumlah Program 1 Misi 1: Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum 12 30 Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman 6 Meningkatnya pelayanan bidang transportasi 2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 10 2 Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi Meningkatnya kualitas Pendidikan 7 22 Meningkatnya derajad Kesehatan masyarakat 1 Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat 4 Meningkatnya kerukunan hidup beragama 1 Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat 5 Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan 4 3 Misi 3: Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang Berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 5 6Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia pelaksana bidang Kesehatan yang professional 1 4 Misi 4: Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang terencana dan Berkelanjutan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah 17 30 Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah 3 Meningkatnya ketahanan pangan daerah 3 Menurunnya Angka Kemiskinan 4 Meningkatnya Kesempatan Kerja Masyarakat 3 5 Misi 5: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 7 16 Meningkatnya pengembangan sumber daya penyelenggara pemerintahan daerah 1 Meningkatnya kinerja Profesionalitas penyelenggaraan pemerintah 7 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-191 No Misi Sasaran Jumlah Program Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis penelitian, kajian dan pengembangan daerah 1 Sumber: RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 Untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2021-2026 maka perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran capaian kinerja RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2021-2023 sehubungan dengan adanya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 dan menyesuaikan proses tahapan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi RPJMD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 2.1.4.4.1 Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021-2023 A. Capaian Misi 1 : Mewujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur antar Wilayah untuk Mewujudkan Pemerataan Pembangunan di Rokan Hilir Infrastruktur transportasi yang baik memungkinkan konektivitas antar wilayah yang lebih baik. Mobilitas manusia dan distribusi barang menjadi lebih cepat dan lancar. Akibatnya, sentra-sentra ekonomi baru dapat tumbuh di berbagai daerah, membuka peluang ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Pada tujuan <Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur bagi masyarakat= didapatkan ketercapaiannya pada tahun 2023 sebesar RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-192 114,14% dan untuk tujuan <mewujudkan pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal= didapatkan ketercapaiannya pada tahun 2023 sebesar 112,63%, hal tersebut menggambarkan bahwa pemenuhan indikator-indikator pada misi 1 telah mencapai 100% (telah tercapai). Adapun untuk mewujudkan sasaran daerah dari Tujuan Misi <Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur bagi masyarakat= secara umum didukung oleh tiga (3) sasaran daerah yang mencakup Persentase Ketersediaan Infrastruktur (%), Persentase capaian pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman dan Persentase peningkatan pergerakan orang / barang pertahun (%). Diketahui bahwa 33% atau 1 sasaran daerah untuk misi pertama dapat dicapai bahkan tercapai ≥100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, 66% atau 2 sasaran daerah tercapai. Adapun untuk mewujudkan sasaran daerah dari Tujuan Misi Mewujudkan pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara umum didukung oleh lima (5) sasaran daerah yang mencakup Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Tempat Penampungan Sampah Sementara (Jumlah Lokasi) dan Persentase Pengelolaan dan Penanganan Sampah (Persen). Diketahui bahwa 60% atau 3 sasaran daerah untuk misi pertama dapat dicapai bahkan tercapai ≥100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, 40% atau 2 sasaran daerah tidak tercapai. Realisasi sasaran daerah pada misi pertama secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.100 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 1 Kabupaten Rokan Hilir Tujuan / Sasaran Misi Indikator Sasaran 2022 2023 Capaian Status Ketercapaian Target RPJMD Realisasi Capaian Status Ketercap aian Meningkatk an kualitas pembangu nan Indeks Kualitas Pelayanan 79,96% Tidak Tercapai 70 77,8 111,14% Tercapai RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-193 Tujuan / Sasaran Misi Indikator Sasaran 2022 2023 Capaian Status Ketercapaian Target RPJMD Realisasi Capaian Status Ketercap aian infrastruk tur bagi masyarakat Infrastruk tur (%) Mewujudka n pembangun an melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal Indeks Kualitas Lingku ngan Hidup 48% Tidak Tercapai 58,34 65,29 100,45% Tercapai Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator capaian tujuan misi pada tahun 2023 berhasil tercapai ≥100%. Indeks Kualitas Pelayanan Infrastruktur mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 menjadi 111,14%. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2023 sebesar 65,29 telah melampaui target RPJMD sebesar 58,34. Dan tahun 2022 capaian Indeks Kualitas Pelayanan Infrastruktur berada di angka 79,96% dengan status tidak tercapai. Seiring dengan turunnya kasus covid19, roda perekonomian masyarakat dan pemulihan anggaran Kabupaten Rokan Hilir mulai berangsur membaik. B. Capaian Misi 2 : Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam kesuksesan suatu daerah karena kinerja instansi/pemerintahan sangat bergantung pada kualitas, kemampuan, dan keterampilan aparatur. Kualitas SDM yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan suatu daerah, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Pada tujuan <Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing= didapatkan ketercapaiannya pada tahun 2023 sebesar 100,60% dan untuk tujuan <Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi= didapatkan ketercapaiannya pada tahun 2023 sebesar RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-194 85,71%, hal tersebut menggambarkan bahwa pemenuhan indikator- indikator pada misi 2 telah mencapai 50% (belum tercapai). Adapun untuk mewujudkan sasaran daerah dari Tujuan Misi <Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing dengan Berbasis Nilai-Nilai Religi= secara umum didukung oleh tiga (3) sasaran daerah yang mencakup Rata-rata Lama Sekolah (tahun), Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup (tahun) dan Pengeluaran Per Kapita (Rp). Diketahui bahwa 25% atau 1 sasaran daerah untuk misi 2 dapat dicapai bahkan tercapai ≥100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 juga 25% atau 1 sasaran daerah tercapai. Adapun untuk mewujudkan sasaran daerah dari Tujuan Misi <Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi= dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban secara umum didukung oleh tiga (3) sasaran daerah yang mencakup Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Keamanan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Diketahui bahwa 0% atau belum ada sasaran daerah untuk misi kedua yang dapat dicapai. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, 33% atau 1 sasaran daerah yang tercapai. Realisasi sasaran daerah pada misi kedua secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.101 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 2 Tujuan / Sasaran Misi Indikator Sasaran 2022 2023 Capaian Status Ketercap aian Target RPJMD Reali sasi Capaian Status Ketercap aian Meningkatka n kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing Indeks Pembang unan Manusia (IPM) 70,1% Tercapai 70,36 70,78 100,60% Tercapai Mewujudkan sumber daya manusia berbasis nilai religi Indeks Ketentram an dan Ketertiban 65,85 Tidak Tercapai 85 72,85 85,71 Tidak Tercapai Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-195 Tabel di atas menunjukkan bahwa setengah indikator capaian tujuan misi pada tahun 2023 berhasil tercapai ≥100%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 menjadi 100,60%. adapun realisasi Indeks Ketentraman dan Ketertiban tahun 2023 sebesar 72,85 belum melampaui target RPJMD sebesar 85 (tidak tercapai). Dan tahun 2022 capaian Indeks Pembangunan Manusia berada di angka 70,1% dengan status tercapai. Seiring dengan adanya upaya peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan program terkait pendidikan dan kesehatan masyarakat secara makro berdampak positif terhadap pencapaian IPM, meskipun dukungan dari beberapa indikator pendukung lainnya masih belum tercapai. C. Capaian Misi 3 : Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang berkualitas kepada Masyarakat Rokan Hilir Indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah mortalitas, morbiditas, dan status gizi. Mortalitas ditentukan oleh angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan, dan angka harapan hidup. Adapun faktor penghambat selama ini di sektor pelayanan kesehatan yaitu lemah orientasi budaya memberi pelayanan dan kuatnya budaya dilayani telah mengalami upaya-upaya perbaikan, dimana adanya upaya prioritas pimpinan daerah guna perubahan paradigma tersebut semenjak awal periode kerja. Lemahnya koordinasi antara OPD dalam mengimplementasikan program-program pembangunan terkait bidang urusan kesehatan masyarakat, meskipun telah mengalami progress-progres perbaikan namun masih menjadi kendala yang dihadapi hingga saat ini. Pada tujuan <Meningkatkan Standar Pelayanan Kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat= didapatkan ketercapaiannya pada tahun 2023 sebesar 117,2% , hal tersebut menggambarkan bahwa pemenuhan indikator-indikator pada misi 1 telah mencapai 100% (telah tercapai). Adapun untuk mewujudkan sasaran daerah dari Tujuan Misi 3 <Meningkatkan Mutu dan Layanan Kesehatan yang berkualitas kepada RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-196 Masyarakat Rokan Hilir= secara umum didukung oleh satu sasaran daerah yang mencakup meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Diketahui bahwa 25% atau 1 sasaran daerah untuk misi 3 dapat dicapai bahkan tercapai ≥100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 juga 25% atau 1 sasaran daerah tercapai. Realisasi sasaran misi dan sasaran daerah pada misi ketiga secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.102 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 3 Tujuan / Sasaran Misi Indikator Sasaran 2022 2023 Capaian Status Keterca paian Target RPJMD Reali sasi Capai an Status Keterca paian Meningkatka n standar pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Terpenuhinya keseluruhan Persentase Indikator Derajad Kesehatan Masyarakat 66,42 Tidak Tercapai 75 87,87 117,2 % Tercapai Meningkatn ya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Terpenuhinya Persentase Keseluruhan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%) 66,42 Tidak Tercapai 100 87,87 87,89 Tidak Tercapai Meningkatn ya kompetensi sumber daya manusia pelaksana bidang kesehatan yang professional Terpenuhinya persentase SDM Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 100 - 100 - - - Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 33% indikator capaian tujuan misi pada tahun 2023 berhasil tercapai ≥100%. Dimana Persentase Indikator Derajad Kesehatan Masyarakat mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 menjadi 117,20%. Adapun realisasi Persentase Keseluruhan Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-197 tahun 2023 sebesar 87,87 belum melampaui target RPJMD sebesar 100 (tidak tercapai). Dan tahun 2022 capaian Indikator Derajad Kesehatan Masyarakat berada di angka 66,42 % dengan status tidak tercapai. Seiring dengan adanya upaya peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan program terkait pelayanan kesehatan masyarakat secara makro berdampak positif terhadap pencapaian Indikator Derajad Kesehatan Masyarakat, meskipun dukungan dari beberapa indikator pendukung lainnya masih belum tercapai (SPM dan SDM Kesehatan). D. Capaian Misi 4 : Memajukan Sektor Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pertanian, Perikanan dan Ekonomi Kreatif) yang Terencana dan Berkelanjutan Indikator yang menentukan tujuan misi <Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah= meliputi Produktivitas Padi (Ladang dan Sawah) (Ton GKG/Ha), Angka Produksi Hasil Perikanan (Ribu Ton), Jumlah UMKM Sektor Ekonomi Kreatif, Nilai Investasi Asing dan Dalam Negeri (miliar rupiah) dan Indeks Ketahanan Pangan (Indeks). Adapun faktor penghambat selama ini di sektor perekonomian di atas yaitu adanya kewenangan daerah sektor perikanan yang lemah terkait Undang- undang 23 Tahun 2014 (regulasi sektor perikanan), adanya dampak lanjutan pra dan pasca dari alih fungsi lahan (sektor pertanian perkebunan), belum ditetapkan Perda RTRW yang menjadi salah satu dasar pengembangan investasi, rendahnya daya beli dan daya saing produk lokal serta masih tinggi dan ketidakstabilan tingkat inflasi. Pada tujuan <Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat= meliputi sasaran pada indikator Persentase Penduduk Miskin (%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dimana dalam hal ini masih sangat diperlukan upaya kolaborasi bersama antara pusat dan daerah dalam pembangunan daerah secara makro. Dalam untuk mewujudkan sasaran daerah dari Tujuan Misi 4 <Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah= secara umum didukung oleh tiga (3) sasaran daerah yang mencakup Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah, RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-198 Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dan Meningkatnya ketahanan pangan daerah . Diketahui bahwa 66% atau 2 sasaran daerah untuk misi 4 (indikator Produktivitas Padi dan Indeks Ketahanan Pangan) dapat dicapai ≥100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 juga 33% atau 1 sasaran daerah tercapai. Adapun untuk mewujudkan sasaran daerah dari Tujuan Misi 4 <Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat= secara umum didukung oleh dua (2) sasaran daerah yang mencakup Menurunnya angka kemiskinan dan, Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat. Diketahui bahwa 50% atau 1 sasaran daerah untuk misi 4 (indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (%)) dapat dicapai ≥100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 tidak ada sasaran daerah tercapai, namun tingkat pencapaian telah mencapai >90%. Realisasi sasaran misi dan sasaran daerah pada misi keempat secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut : Tabel 2.103 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 4 Tujuan / Sasaran Misi Indikator Sasaran 2022 2023 Capa ian Status Ketercap aian Target RPJMD Reali sasi Capai an Status Ketercapaia n Meningkatk an pertumbuha n ekonomi berbasis sektor unggulan daerah Pertumb uhan Ekonomi (%) 2,64 Tercapai 0,7 2,83 404,3 % Tercapai Meningkatk an kesejahtera an sosial masyarakat Indeks Gini 0,28 5 Tercapai 0,340 0,316 107,6 Tercapai Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir Tabel di atas menunjukkan bahwa 100% indikator capaian tujuan misi 4 pada tahun 2023 berhasil tercapai ≥100%. Dimana Pertumbuhan Ekonomi (%) mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 menjadi 404,3%. Adapun realisasi Indeks Gini (%) tahun 2023 sebesar 0,316 telah melampaui target RPJMD sebesar 0,340 (tercapai/tren menurun). Dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-199 tahun 2022 capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi (%) berada di angka 2,64% dengan status tercapai. Seiring dengan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan masih rendahnya penetapan target indikator Pertumbuhan Ekonomi pada dokumen RPJMD 2021-2026 dimana target disusun menyesuaikan kondisi terakhir (kondisi awal dokumen RPJMD) pada tahun 2020-2021. Sedangkan pencapaian indikator Indeks Gini tahun 2022 sebesar 0,285 merupakan pencapaian nilai yang lebih baik dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,316 meskipun statusnya tetap tercapai (≥100%). Hal dapat menggambarkan kondisi pemerataan distribusi pendapatan masyarakat Rokan Hilir masih baik. E. Capaian Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien berbasis Teknologi Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu sistem yang mencakup berbagai aspek transparansi, akuntabilitas, demokrasi, partisipasi masyarakat, kepemimpinan dan integritas, hukum dan keadilan, pemberantasan korupsi serta evaluasi dan pembelajaran. Sedangkan Tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif adalah penyelenggaraan pemerintahan yang tepat sasaran, hemat, dan berhasil guna. Tata kelola pemerintahan yang baik juga harus memenuhi janji hak asasi manusia, seperti hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Adapun tujuan <Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntabel= didapatkan ketercapaiannya pada tahun 2023 sebesar 90,0%, hal tersebut menggambarkan bahwa pemenuhan indikator-indikator pada misi 5 tidak tercapai (belum tercapai). Adapun untuk mewujudkan sasaran daerah dari Tujuan Misi <Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntabel= secara umum didukung oleh empat (4) sasaran daerah yang mencakup Indeks kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase ASN yang melanjutkan studi Pendidikan dan Mengikuti Bimbingan Teknis dan Diklat, Opini BPK terhadap LKPD dan Indeks RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-200 Inovasi Daerah (Kategori). Tabel 2.104 Capaian Realisasi Sasaran Daerah Misi 5 Tujuan / Sasaran Misi Indikator Sasaran 2022 2023 Capaian Status Ketercap aian Target RPJMD Reali sasi Capaian Status Keterca paian Meningkat kan penyelengg araan pemerinta han daerah yang bersih transparan dan akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) CC Tidak Tercapai BB CC 90,0% Tidak Tercapai Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian sasaran daerah pada tahun 2023 belum tercapai ≥100%. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) tidak mengalami peningkatan capaian pada tahun 2023 (tetap) di kategori CC. Seiring dengan telah adanya upaya peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan perubahan birokrasi, penataan perundangan dan penguatan organisasi, penataan SDM dan tata laksana, penguatan akuntabilitas dan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka masih sangat diperlukan upaya-upaya terobosan yang signifikan guna perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemenuhan tujuan dan sasaran daerah terkait pengelolaan pemerintahan yang baik. 2.1.4.4.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah serangkaian indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja utama pemerintah daerah dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU mencakup berbagai aspek seperti efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan dampak dari program-program yang dilaksanakan. Capaian dari Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hilir tercantum pada tabel di bawah ini. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-201 Tabel 2.105 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022-2023 NO INDIKATOR SATUAN TAHUN 2022 TAHUN 2023 TARGET CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN PREDIKET CAPAIAN TARGET CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN PREDIKET CAPAIAN 1 Indeks Kualitas Pelayanan Infrastruktur (%) Persentase 69 55,17 79,96 Tidak Tercapai 70 77,8 100,00 Tercapai 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Persentase 54,46 63,76 100,00 Tercapai 55,18 62,15 100,00 Tercapai 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 69,9 70,1 100,00 Tercapai 70,36 70,78 100,00 Tercapai 4 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Indeks 80 65,88 82,35 Tidak Tercapai 85 72,85 85,71 Tidak Tercapai 5 Terpenuhinya keseluruhan Persentase Indikator Derajat Kesehatan Masyarakat Persentase 75 66,42 88,56 Tidak Tercapai 75 87,87 100,00 Tercapai 6 Pertumbuhan Ekonomi (%) Persentase 0,69 2,64 100,00 Tercapai 0,7 2,83 100,00 Tercapai 7 Indeks Gini Indeks 0,335 0,285 84,74 Tercapai 0,34 0,316 92,60 Tercapai 8 Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) Indeks BB CC 81,51 Tidak Tercapai BB CC 80,21 Tidak Tercapai Sumber: Bapperida Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-202 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2023 mempunyai 8 Indikator Kinerja Utama Daerah. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah sampai dengan tahun 2024 menunjukkan dari total 8 IKU Daerah terdapat 6 indikator atau 75 persen yang telah tercapai dan 2 indikator atau 25 persen yang belum tercapai, yaitu indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban dan Indeks Reformasi Birokrasi. 2.1.4.4.3 Kesimpulan Hasil Evaluasi RPJMD Tahun 2022-2023
1.Berdasarkan status ketercapaiannya, capaian sasaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 menunjukan bahwa 60% atau 6 (enam) indikator sasaran telah terealisasi ≥100% (tercapai), sedangkan 40% lainnya atau sebanyak 4 (empat) indikator sasaran terealisasi <100% (tidak tercapai);
2.Berdasarkan status ketercapaiannya, capaian sasaran perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 menunjukan bahwa 48,54% atau 50 indikator sasaran telah terealisasi ≥100% (tercapai), sedangkan 51,45% lainnya atau sebanyak 53 indikator sasaran terealisasi <100% (tidak tercapai);
3.Rata-rata realisasi program pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil, dilihat dari capaian realisasi sebesar 69,88%. Angka capaian realisasi tersebut menunjukan bahwa rata-rata capaian program pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 mencapai predikat sangat sedang;
4.Capaian realisasi program perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 menunjukan bahwa sebesar 57,8% telah dicapai dengan status sangat tinggi sebanyak 63 indikator, adapun 10,1% dicapai dengan predikat tinggi, sebanyak 11 indikator, 3,7% memiliki status capaian sedang sebanyak 4 indikator, dan 28,4% sebanyak 31 indikator memiliki status capaian sangat rendah;
5.Faktor pendorong dalam realisasi RPJMD Tahun 2023 secara umum meliputi adanya kegiatan evaluasi dan monitoring yang dilakukan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-203 sebagai bentuk pengawalan agar kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target rencana, komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat merealisasikan sasaran dan program dengan baik dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat; dukungan undang-undang /peraturan hingga sistem operasional yang memadai; intervensi kebijakan dan peraturan seperti baku mutu emisi, Persetujuan teknis pemenuh baku mutu emisi dan lain-lain, Sumber daya alam yang masih cukup tersedia untuk meningkatkan produksi bahan pangan;
6.Beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses realisasi RPJMD Tahun 2023 ialah perilaku masyarakat yang belum melaksanakan pengelolaan sampah dengan maksimal seperti 3R, pilah sampah dan kurang tertib dalam pembuangan sampah, khususnya untuk partisipasi masyarakat; sarana dan prasarana yang cukup memadai, hingga adanya bantuan dana dari pemerintah terkait beberapa program tertentu sehingga dapat memudahkan proses pelaksanaan. 2.1.4.6. Capaian Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah diuraikan mengenai realisasi dari indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci, sebagai berikut: Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Angka 66,63 67,48 66,46 67,45 68,67 2 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan % 8,24 10,19 15,93 12,62 10,47 3 Konsumsi listrik perkapita kWh/kapita 465,62 480,37 493,63 530,93 569,52 4 Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak % 81,13 87,52 86,38 86,56 86,82 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-204 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 5 Indeks kualitas lingkungan hidup daerah Angka 59,3 64,43 63,76 62,15 64,64 6 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak % 74,75 73,94 81,15 79,71 80,76 7 Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kg/Orang 8 Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah % 9 Penurunan Intensitas Emisi GRK (bukan utk kab) % 10 Indeks Resiko Bencana Angka 167,2 155,57 160,88 153,75 156,9 11 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,39 0,33 13 Rasio Penduduk % 105,59 105,4 105,21 104,7 104,88 14 Kepadatan Penduduk Orang/Km2 72,00 73 74 75 75,87 15 Pertumbuhan penduduk % -10,82 1,51 1,8 0,63 3,85 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 7 Usia Harapan Hidup Tahun 70.30 70.39 70.69 70.99 71,11 8 Indeks Keluarga Sehat Angka 9 Prevalensi Stunting % 29,70 14,70 16,60 14,00 10 Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 8.25 8.26 8,28 8.52 8,53 11 Harapan Lama Sekolah Tahun 12.68 12.76 12.83 12.88 12,89 12 Angka Literasi/Numerasi Angka Literasi SD/MI Angka 56,80 52,98 54,68 Literasi SMP/MTs Angka 50,48 62,74 64,56 Numerasi SD/MI Angka 34,21 42,64 49,15 Numerasi SMP/MTs Angka 17,14 57,54 58,78 13 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 50,36 22,13 14 Indeks Literasi Digital Angka 15 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja % 16 Indeks Kerukunan Umat Beragama Angka 17 Indeks Pembangunan Kebudayaan Angka 18 Indeks Perlindungan Anak Angka 60,14 61,59 60,20 Indeks Pemenuhan Hak Anak Angka 56,53 57,76 57,61 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-205 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks perlindungan Khusus Anak Angka 75,33 76,30 70,72 19 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Angka 20 Indeks Ketimpangan Gender Angka 0,57 0,55 0,52 0,53 0,51 21 Indeks Pembangunan Gender Angka 84.91 84.65 85.13 85.38 85,81 Indeks Pemberdayaan Gender 62,59 61,94 59,51 59,18 54,11 22 Indeks Pembangunan Pemuda Angka 23 Dst. III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Angka Ketergantungan % 56,21 54,54 47,70 47,76 46,86 2 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 21,51 21,16 20,38 19,75 19,9 3 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum % 0,27 0,24 0,22 0,24 0,26 4 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif % 5 Rasio Kewirausahaan % 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 56.54 60.74 64,52 65,99 65,58 7 Indeks Inovasi Daerah Angka 8 Indeks Ekonomi Hijau Angka 9 Indeks Ekonomi Biru Indonesia Angka 10 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer % 50,24 52,11 55,14 56,96 58,95 11 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Proxy Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Angka 37,80 43,80 47,71 12 Pembentukan Modal Tetap Bruto Rp. 5.300,17 5.497,45 5.615,38 13 Ekspor Barang dan Jasa Rp. 14 Indeks Infrastruktur/ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Angka 15 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 16 Persentase Desa Mandiri % 0,68 3,77 3,77 17 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 18 Tingkat Inflasi (Dumai) % 2,88 1,66 6,46 2,78 19 Dst. IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Reformasi Hukum Angka 54,74 87,20 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 2,12 2,50 3,12 3 Indeks Pelayanan Publik Angka 2,93 3,47 3,37 3,29 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-206 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 4 Indeks Integrasi Nasional Angka 70,93 69,50 5 Persentase Penegakan Perda % 35,29 42,65 92,59 6 Persentase Capaian Aksi HAM % 7 Indeks Demokrasi Indonesia % 8 Indeks Rasa Aman Angka 9 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Angka 10 Indeks Daya Saing Daerah Angka 2,85 2,81 3,32 11 Dst. INDIKATOR KINERJA KUNCI A Pendidikan 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD % 46,89 64,35 62,86 62,97 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar % 96,27 98,92 97,19 96,33 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama % 79,01 74,56 75,02 79,54 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang & nbsp; berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 16,04 35,13 63,53 52,18 B Kesehatan 1 Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan 0,06 0,07 0,92 0,88 2 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi 4,00 20,00 88,46 88,46 3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 88,08 104,91 90,71 91,51 4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 90,03 92,59 84,90 93,72 5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 92,58 94,53 88,45 92,57 6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 58,68 85,60 87,34 91,35 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-207 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2,05 72,55 87,96 93,27 8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 82,80 72,19 94,00 97,80 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 55,14 82,74 84,07 99,10 10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 86,04 74,53 92,95 99,26 11 Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 92,16 94,10 93,36 99,98 12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 81,96 98,39 97,92 98,05 13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 50,13 80,45 100,28 88,98 14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 32,58 44,38 55,87 94,43 C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi 56,54 57,58 57,58 59,78 4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumahtangga di seluruh kabupaten/kota 54,88 65,69 65,69 65,69 5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 63,99 77,26 77,31 77,37 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-208 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 50,93 57,16 58,32 60,37 7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota 53,59 55,17 55,03 37,66 8 Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi 5,90 11,39 10,02 7,45 9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi 0,00 0,00 0,00 100,00 D Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 0,00 0,00 100,00 100,00 2 Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota 100,00 0,00 100,00 90,00 3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani 0,00 0,00 0,00 5,79 4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 2,24 10,46 10,46 10,46 5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 0,00 57,95 64,90 78,67 E Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan 100 82,35 85,714 92,59 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 33,82 33,824 36,76 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 162441 86,32 71,771 64,95 4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 19850 77,12 11,596 13,67 5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 0 12,17 2,700 0,00 6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 66,67 90,909 85,29 7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 14 14,50 12,950 15,00 F Sosial RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-209 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) 25,95 61,76 57,65 61,27 2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota 35,93 73,19 42,92 34,41 G Tenaga Kerja 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 0,00 0,00 0,00 72,58 2 Persentase  Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 0,20 9,47 21,62 8,97 3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 296351,35 281,93 264,85 279,23 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). 18,57 16,67 18,48 18,81 5 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota 8,31 57,00 20,04 22,34 H Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD 0,09 0,67 1,79 2,71 2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota 0,01 100,00 100,00 100,00 3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 5,69 10,96 17,30 20,84 I Pangan 1 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 106,37 0 32,30 43,37 J Pertanahan 1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 100,00 0 74,36 21,99 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-210 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 2 Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 0,00 0 100,00 0,00 3 Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal 100,00 0 99,73 100,00 4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee 0,00 0 0,00 0,00 5 Tersedianya tanah untuk masyarakat 0,00 0 0,00 0,00 6 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 0,00 0 0,00 0,00 K Lingkungan Hidup 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota 64,43 61,31 68,53 64,64 2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota 48,17 32,37 21,97 16,36 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan  terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 100,00 0,00 0,00 0,00 L Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Perekaman KTP elektronik 95,77 95,63 97,74 97,00 2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 19,56 6,97 12,73 15,14 3 Kepemilikan akta kelahiran 67,76 78,44 82,38 85,53 4 Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 4,17 6,25 8,33 13,33 M Pemberdayaan masyarakat dan desa 1 Persentase pengentasan desa tertinggal 41,18 47,06 0,00 0,00 2 Persentase peningkatan status desa mandiri 6,19 0,88 11,29 15,00 N Pengendalian penduduk dan keluarga berencana 1 TFR (Angka Kelahiran Total) 3,06 3,06 3,06 2,30 2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern 73,23 43,54 53,12 62,72 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-211 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 14,57 38,98 23,68 37,28 O Perhubungan 1 Rasio konektivitas kabupaten/kota 0,40 0,6 0,60 0,50 2 Kinerja lalu lintas kabupaten/kota 0,37 0,36 0,33 0,33 P Komunikasi dan Informatika 1 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 0,00 2,08 64,58 63,27 2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2,22 3,61 2,59 2,59 3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota 64,77 66,22 65,61 0,99 Q Koperasi, usaha kecil dan menengah 1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas 12,64 27,94 9,21 9,11 2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha 21,77 22,00 29,72 32,48 Penanaman Modal 1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota -10,42 -26,92 2,53 26,19 R Kepemudaan dan Olahraga 1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0,11 0,19 0,08 0,09 2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 1,11 1,24 1,05 1,04 3 Peningkatan prestasi olahraga 6,00 0,00 0,00 1,00 S Statistik 1 Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 6,25 54,17 72,92 100,00 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-212 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 2 Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 4,17 54,17 75,00 100,00 T Persandian 1 Tingkat keamanan informasi pemerintah 0,00 0 0,00 0,00 U Kebudayaan 1 Terlestarikannya Cagar Budaya 3,00 0,00 0,00 19,35 V Perpustakaan 1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 W Kearsipan 1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) 0,00 69,50 75,00 75,00 2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat 0,00 0,00 0,00 0,00 Y Kelautan dan Perikanan 1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) 65549,96 100,48 101,08 99,59 Z Pariwisata 1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 0,00 -93,09 -16,00 304,76 2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota 69,95 82,76 3,09 23,21 3 Tingkat hunian akomodasi 13,41 16,63 19,14 7437,93 4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku 505,73 0,58 0,64 0,00 5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD 7,015 5,73 2,31 AA Pertanian RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-213 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 Produktivitas; pertanian per hektar per tahun Produktivitas; pertanian per tahun 495,83 487,88797 471,03 493,24 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota 605,77 -37,5 -20,00 50,00 BB Perdagangan 1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) 27,97 56,63 47,93 47,93 2 Persentase kinerja realisasi pupuk 27,42 15,15 71,76 70,87 3 Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 40,15 60,74 18,59 18,59 CC Perindustrian 1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota 0,53 21,27 50,23 - 49,77 2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK - - 100,00 100,00 3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait - - - - 4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait - - - - 5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota - - - - 6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 58,00 56,30 51,77 72,56 DD Perencanaan dan Keuangan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-214 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan 26,86 15,16 23,86 30,71 2 Rasio PAD 0,23 6,75 6,88 17,85 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2,00 2,00 3,00 3,00 4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3,00 3,00 3,00 3,00 5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) 87,00 63,48 75,48 75,80 6 Opini Laporan Keuangan 10,00 4,00 5,00 0,00 EE Pengadaan 1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya; yang ditandatangani pada kuartal pertama 0,00 0 0,00 0,00 2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif 17,13 5,19 3,92 1,19 3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan 83,05 48,01 52,32 56,73 4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 0,00 0 521,24 0,87 FF Kepegawaian 1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 55,56 60,24 61,87 64,86 2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 10,79 15,00 15,50 14,74 3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 30,30 22,70 25,53 31,13 GG Manajemen Keuangan 1 Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD 7,35 0,74 2,51 13,35 2 Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD 5,87 29,33 25,66 11,90 3 Manajemen Aset 4,00 4,00 4,00 0,00 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-215 NO INDIKATOR SATUAN REALISASI 2020 2021 2022 2023 2024 4 Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya 9,60 0,26 0,38 0,66 HH Transparansi dan Partisipasi Publik 1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) 93,93 100,00 100,00 100,00 2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) 27,27 66,67 16,67 0,00 Sumber : LPPD Kabupaten Rokan Hilir 2024 2.2 Gambaran Keuangan Daerah 2.2.1 Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir Kinerja keuangan masa lalu berkaitan dengan realisasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas- tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut untuk mengukur kinerja pelaksanaan APBD adalah dengan melihat realisasi pendapatan, realisasi belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Sedangkan neraca keuangan daerah dilihat dari perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah yang terdiri dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-216 2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hilir 2.2.1.1.1 Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilaikekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Secara garis besanya pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri dari transfer dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya dan transfer antar daerah yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Selanjutnya lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Pendapatan daerah adalah merupakan sumber utama untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian apabila pendapatan yang diperoleh daerah besar maka peluang daerah untuk bisa membiayai pengelenggaran pemerintah daerah yang dialokasikan dalam belanja daerah juga semakin besar. Oleh sebab itu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dicerminkan dari realiasi dan petumbuhannya adalah merupakan kinerja daerah. Untuk melihat kinerja pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari realisasi pertumbuhan pendapatan. Untuk menghitung rata-rata pertumbuhan pendapatan menggunakan metode regresi linier sederhana. Pertumbuhan realisasi pendapatan pada APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-217 Tabel 2.107 Perkembangan dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) No. Uraian Realisasi Tahun Pert 2020 2021 2022 2023 2024 (%) A. Pendapatan Asli Daerah 109,783.04 136,083.80 129,154.94 148,699.50 454,219.57 29.29 Pajak Daerah 41,133.71 56,732.89 64,719.74 69,895.97 68,421.46 12.26 Retribusi Daerah 3,716.04 3,025.53 3,031.10 4,006.14 3,120.16 (0.69) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6,830.68 10,233.00 9,676.50 10,881.19 302,246.70 76.41 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 58,102.61 66,092.37 51,727.60 63,916.21 80,431.25 6.17 B. Pendapatan Transfer 1,727,582.83 1,696,889.01 1,784,378.85 2,012,902.75 2,090,137.16 5.52 Dana Perimbangan 1,435,939.49 1,421,052.69 1,505,271.41 1,627,475.38 1,829,057.41 6.20 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 164,421.95 148,050.67 141,598.41 218,534.52 148,709.67 1.89 Transfer Antar Daerah 127,221.38 127,785.65 137,509.03 166,892.85 112,370.08 0.19 C. Lain-Lain Pedapatan Daerah Yang Sah 82,738.44 82,607.09 - 312.97 - - Jumlah Pendapatan 1,920,104.31 1,915,579.90 1,913,533.79 2,161,915.22 2,544,356.73 6.84 Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2020-2024. Mencermati Tabel 2.92, Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan pertumbuhan positif secara keseluruhan sebesar 6,84% selama periode 2020-2024, dengan peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2024. Meskipun demikian, terdapat variasi kinerja pada masing- masing komponen pendapatan. PAD menunjukkan pertumbuhan yang sangat impresif sebesar 29,29% dalam lima tahun terakhir, dengan lonjakan drastis pada tahun
2024.Ini adalah indikator positif kemandirian fiskal daerah. Realisasi pajak daerah menunjukkan pertumbuhan stabil sebesar 12,26%, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2024 dibandingkan 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemungutan pajak daerah cukup konsisten dan memberikan kontribusi yang signifikan. Retribusi daerah menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 0.69%, bahkan ada fluktuasi naik turun setiap tahunnya. Penurunan ini perlu menjadi perhatian serius karena menunjukkan potensi retribusi yang belum tergali atau adanya RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-218 kendala dalam pemungutannya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kontributor terbesar pertumbuhan PAD dengan lonjakan luar biasa sebesar 76.41%. Ada peningkatan drastis pada tahun 2024 (dari Rp10,881.19 juta di 2023 menjadi Rp302,246.70 juta di 2024). Pendapatan Transfer, sebagai komponen terbesar pendapatan daerah, menunjukkan pertumbuhan yang moderat sebesar 5.52%. Ini menandakan ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat dan daerah lain, meskipun pertumbuhannya tidak secepat PAD. Dana perimbangan merupakan bagian terbesar dari Pendapatan Transfer, Dana Perimbangan tumbuh sebesar 6.20%. Ini menunjukkan peningkatan alokasi dari pemerintah pusat, yang kemungkinan disesuaikan dengan formula bagi hasil dan Dana Alokasi Umum/Khusus. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya memiliki pertumbuhan yang cukup kecil, hanya 1.89%, dan bahkan menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam (penurunan pada 2021 dan 2022, lalu naik tajam di 2023, dan kembali turun di 2024). Pertumbuhan Transfer Antar Daerah sangat rendah, hanya 0.19%, dengan pola yang tidak stabil. Ini bisa mengindikasikan ketergantungan yang minimal terhadap transfer dari daerah lain atau memang tidak ada skema transfer antar daerah yang signifikan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan pola yang sangat tidak stabil, bahkan nihil pada tahun 2022 dan 2024, dan rata-rata pertumbuhannya tidak tercantum. Ini menandakan bahwa sumber pendapatan dari kategori ini sifatnya insidentil atau tidak rutin, sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan utama dalam jangka panjang. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Semakin tinggi angka kemandirian, semakin mandiri daerah tersebut secara finansial. Selanjutnya kemandirian keuangan daerah dilihat dari seberapa besar sumbangan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan secara RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-219 keseluruhan. Dalam komponen pendapatan asli daerah, penyumbang terbesar secara nominal nilainya adalah pajak yang dapat bertumbuh rata- rata sebesar 12,26 persen, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh rata-rata sebesar 76,41 persen. Walaupun pendapatan asli daerah dapat bertumbuh paling tinggi diantara komponen pendapatan daerah yang lainnya, namun kontribusinya terhadap total pendapatan masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir, masih belum mandiri. Lebih rinci kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 2.40 Grafik Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 – 2024 (%) Sumber: Hasil analisis Bapperida Berdasarkan Gambar 4.42 di atas, dari tahun 2020 hingga 2023, angka kemandirian keuangan Kabupaten Rokan Hilir tergolong sangat rendah, berkisar antara 5.72% hingga 7.10%. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir pada periode tersebut sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Kemampuan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim, sehingga daerah belum mampu secara signifikan mendanai kegiatan dan program pembangunan secara mandiri. Selama 17,85 2020 2021 2022 2023 2024 mw Kemandirian RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | 5,72 | | 7,10 6,75 6,88 II-220 periode 2020-2023, meskipun ada sedikit peningkatan dari 2020 ke 2021, angka kemandirian cenderung stagnan dengan sedikit penurunan pada tahun 2022 sebelum sedikit meningkat kembali pada tahun 2023. Fluktuasi yang kecil ini mengindikasikan bahwa belum ada terobosan signifikan dalam peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah pada tahun-tahun tersebut. Terjadi lonjakan yang sangat signifikan pada tahun 2024, di mana angka kemandirian keuangan melonjak drastis menjadi 17.85%. Peningkatan hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini menunjukkan adanya upaya atau faktor-faktor pendorong yang berhasil meningkatkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir optimis dan agresif dalam peningkatan pendapatan dan terus berupaya untuk mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta melakukan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan secara intensif, melalui beberapa kebijakan. Kebijakan dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui upaya sebagai berikut:
1.Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah;
2.Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepatan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi;
3.Meningkatnya pengawasan dengan melakukan pemeriksanaan secara insendentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi; RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-221
4.Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi;
5.Kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi. Penegakan hukum dengan bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan KPKNL untuk penagihan tunggakan pajak serta penerapan reward and punishment bagi wajib pajak;
6.Membangun kerja sama dengan sektor swasta, BUMD, dan lembaga keuangan dalam optimalisasi pajak, mengembangkan inovasi pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan dan integrasi data lintas sektor serta peningkatan transparansi publik melalui publikasi capaian kinerja pajak daerah;
7.Implementasi e-Pajak Daerah untuk registrasi, pembayaran, dan pelaporan serta Integrasi dengan sistem pembayaran non-tunai (QRIS, e-banking, fintech); 2.2.1.1.2 Belanja Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah adalah untuk mendanai pelaksanaan penyelenggaran Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib baik pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar, urusan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta urusan penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Struktur Belanja Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut: Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-222 1) Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang–undangan. 2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. 3) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. 4) Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 5) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, meliputi: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-223 1) Belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 2) Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; 3) Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 5) Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap 6) Belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. 1) Belanja bagi hasil. 2) Belanja bantuan keuangan. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-224 Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja terhadap anggaran, semakin besarrealisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi anggaran belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Realisasi belanja daerah tahun 2020-2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.78 berikut: Tabel 2.108 Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2024 (dalam juta rupiah) No Uraian Tahun Pert. (%)2020 2021 2022 2023 2024 A Belanja Operasi 1.460.172,26 1.288.768,98 1.460.228,48 1.627.877,82 1.868.203,58 7,26 Belanja Pegawai 685.352,44 704.824,49 731.991,70 802.122,87 921.544,74 7,22 Belanja Barang dan Jasa 690.214,01 525.654,50 604.919,59 686.237,91 758.669,89 4,56 Belanja Hibah 76.530,06 42.891,83 87.957,42 91.042,30 113.149,83 15,35 Belanja Bantuan Sosial 8.075,75 15.398,17 35.359,77 48.474,75 74.839,11 56,00 B Belanja Modal 333.282,22 263.727,40 375.852,30 283.382,49 368.324,48 2,72 C Belanja Tidak Terduga 11.907,05 3.377,23 837,56 1.302,21 1.818,83 (47,11) D Belanja Transfer 247.258,13 232.543,25 269.129,39 245.936,75 299.859,00 4,42 Belanja Bagi Hasil , , 4.310,66 , 5.167,17 9,93 Belanja BanKeu 247.258,13 232.543,25 264.818,73 245.936,75 294.691,83 4,07 Jumlah Belanja 2.052.619,67 1.788.416,86 2.106.047,72 2.158.499,28 2.538.205,89 6,13 Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Berdasarkan Tabel diatas, Realisasi Belanja Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 6,13% selama periode 2020-
2024.Peningkatan total belanja terlihat konsisten, kecuali pada tahun 2021 yang mengalami penurunan signifikan. Belanja Operasi merupakan komponen belanja terbesar dan menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil sebesar 7,26% selama lima tahun. Ini mencerminkan peningkatan aktivitas rutin pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Belanja pegawai merupakan sub-komponen terbesar dalam Belanja Operasi, dengan pertumbuhan konsisten sebesar 7,22%. Peningkatan belanja pegawai ini wajar seiring dengan penyesuaian gaji, tunjangan, dan kemungkinan penambahan jumlah pegawai. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan aparatur sipil negara. Belanja barang dan jasa menunjukkan pertumbuhan moderat sebesar 4.56%. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-225 Fluktuasi terlihat, dengan penurunan di tahun 2021, namun kemudian kembali meningkat. Ini mengindikasikan adanya kegiatan operasional dan pengadaan barang/jasa yang terus berjalan untuk mendukung pelayanan publik. Belanja Hibah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 15.35%, meskipun ada penurunan di tahun 2021. Peningkatan ini, terutama di tahun 2023 dan 2024, bisa menandakan peningkatan dukungan finansial kepada organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, atau kelompok penerima hibah lainnya yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Belanja bantuan sosial adalah komponen dengan pertumbuhan tertinggi dalam Belanja Operasi, mencapai 56.00%. Kenaikan drastis dan konsisten dari tahun ke tahun (terutama lonjakan di tahun 2022-2024) menunjukkan peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam program-program jaring pengaman sosial atau bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sangat positif untuk aspek kesejahteraan sosial. Belanja modal menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2.72%. Meskipun positif, pertumbuhannya tergolong lambat dan fluktuatif (penurunan di 2021 dan 2023). Belanja modal sangat krusial untuk investasi jangka panjang dalam infrastruktur dan aset daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Pertumbuhan yang tidak terlalu agresif ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan. Belanja tidak terduga mengalami penurunan drastis sebesar 47.11%. Setelah lonjakan di tahun 2020 (terkait pandemi COVID-19), realisasinya turun tajam dan cenderung stabil di angka yang sangat rendah. Penurunan ini merupakan indikator positif bahwa pemerintah daerah semakin efektif dalam perencanaan dan mitigasi risiko, sehingga kejadian tak terduga yang memerlukan pengeluaran mendadak semakin berkurang. Belanja Transfer menunjukkan pertumbuhan moderat sebesar 4.42%. Belanja bagi hasil tidak ada realisasi di tahun 2020, 2021, dan 2023, namun muncul di tahun 2022 dan 2024 dengan pertumbuhan 9.93%. Munculnya belanja bagi hasil mengindikasikan adanya pembagian RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-226 pendapatan dengan pemerintah desa atau entitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola yang tidak konsisten ini perlu diperhatikan. Belanja BanKeu tumbuh sebesar 4.07%. Ini merupakan transfer dana dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa atau daerah lain untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat bawah. Pertumbuhan ini menunjukkan dukungan finansial yang terus diberikan kepada entitas di bawahnya. 2.2.1.1.3 Pembiayaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:
1.Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
2.Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
3.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada Tabel 2.79. Pada Tabel 2.79, Pembiayaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Komponen lain dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan cenderung nihil atau sangat minim. Pada tahun 2020, SiLPA yang digunakan sangat tinggi, mencapai Rp227.334,77 juta. Angka ini kemungkinan besar mencerminkan penyesuaian anggaran akibat kondisi ekonomi atau penyerapan belanja yang tidak optimal pada tahun sebelumnya. Menurun drastis di 2021 (Rp94.506,94 juta), melonjak lagi di 2022 (Rp197.123,26 juta), kemudian anjlok sangat rendah di 2023 (Rp4.607,30 juta) dan 2024 (Rp8.186,79 juta). RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-227 Berdasarkan Tabel 2.79 tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024, terlihat adanya tren peningkatan signifikan pada pos pendapatan dan belanja selama periode tersebut. Total pendapatan mengalami kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada 2024 dengan nilai sebesar Rp2,54 triliun. Peningkatan ini didorong terutama oleh Pendapatan Transfer, yang merupakan sumber pendapatan terbesar dan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga melonjak drastis pada tahun 2024, yang mengindikasikan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Sejalan dengan peningkatan pendapatan, realisasi belanja juga mengalami peningkatan yang signifikan. Total belanja pada tahun 2024 mencapai Rp2,53 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk Belanja Operasi. Peningkatan belanja ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus meningkatkan pengeluaran untuk operasional pemerintahan, seperti gaji pegawai dan pengadaan barang/jasa. Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan tren yang fluktuatif, namun mengalami peningkatan besar pada 2024. Hal ini bisa jadi merupakan indikasi bahwa pemerintah daerah mulai fokus pada pembangunan infrastruktur dan aset jangka panjang di tahun tersebut. Belanja lainnya, seperti Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, juga menunjukkan adanya alokasi anggaran yang lebih kecil. Pada tahun 2020 dan 2021, APBD Kabupaten Rokan Hilir mencatatkan surplus yang cukup besar, yang menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang efisien atau belanja yang tidak terserap secara maksimal. Namun, pada tahun 2022, terjadi defisit yang cukup signifikan. Walaupun begitu, pemerintah daerah berhasil kembali mencatatkan surplus pada tahun 2023 dan 2024, meskipun dengan jumlah yang tidak sebesar 2020 dan 2021. Pola ini juga tercermin pada SILPA, yang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini bisa mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, serta mengelola surplus dan defisit anggaran untuk menjamin keberlanjutan fiskal. Analisis kemampuan fiskal Kabupaten Rokan Hilir periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang kompleks, mencerminkan adanya RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-228 ketergantungan fiskal yang tinggi namun disertai potensi kemandirian yang melonjak signifikan di akhir periode. Berdasarkan teori desentralisasi fiskal, kemampuan fiskal suatu daerah diukur melalui rasio kemandiriannya- seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi terhadap total pendapatan. Meskipun total pendapatan daerah Rokan Hilir tumbuh positif rata-rata 6,84% , mayoritas penerimaan masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat. Peningkatan ini telah mengantarkan total pendapatan mencapai puncaknya di tahun 2024 sebesar Rp2,54 triliun. Secara historis, kemampuan fiskal Rokan Hilir tergolong sangat rendah atau dalam kategori instruktif, di mana rasio kemandirian keuangan daerah antara tahun 2020 hingga 2023 hanya berkisar antara 5,72% hingga 7,10%. Angka ini secara definitif menunjukkan ketergantungan yang ekstrem terhadap Dana Transfer untuk membiayai pengeluaran daerahnya. Namun, kondisi ini berubah drastis pada tahun 2024, di mana terjadi lonjakan signifikan rasio kemandirian menjadi 17,85%. Lonjakan mendadak ini, yang hampir tiga kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan bahwa Rokan Hilir memiliki potensi terpendam yang jika dikelola secara berkelanjutan, dapat memperkuat posisi tawar dan fleksibilitas fiskal daerah. Pertumbuhan PAD selama periode 2020-2024 rata-rata mencapai 29,29%, sebuah angka yang sangat impresif. Pendorong utama pertumbuhan ini adalah komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan pertumbuhan rata-rata fantastis sebesar 76,41%, disusul oleh Pajak Daerah sebesar 12,26%. Sayangnya, pertumbuhan yang positif ini tidak merata, sebab sektor Retribusi Daerah justru mengalami pertumbuhan negatif rata-rata -0,69%. Kinerja retribusi yang menurun dan fluktuatif ini menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergarap atau masalah serius dalam proses pemungutan, sementara pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terbukti sangat dominan dan menjadi kunci lonjakan kemandirian di tahun 2024. Untuk peningkatan PAD yang relevan dalam 5 tahun ke depan (2025- 2029), upaya konkret pertama harus berfokus pada optimalisasi pungutan Pajak dan Retribusi Daerah melalui reformasi digital dan perbaikan basis data. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-229 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus mengimplementasikan sistem perpajakan dan retribusi terintegrasi berbasis digital (e-Pajak/e-Retribusi) untuk meminimalkan kebocoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak/retribusi. Secara khusus, sektor Retribusi yang mengalami kontraksi wajib direvitalisasi dengan merevisi Peraturan Daerah (Perda) yang usang, memetakan objek retribusi baru yang relevan dengan potensi daerah, dan meningkatkan pengawasan di lapangan untuk mengatasi kendala pemungutan. Upaya penguatan kemampuan fiskal secara struktural harus dilakukan melalui Restrukturisasi dan Penguatan Aset Daerah. Mengingat kontribusi dominan pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pemerintah Daerah perlu melakukan audit kinerja BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan aset daerah non-produktif lainnya. Strategi implementasi dalam 5 tahun adalah restrukturisasi BUMD agar lebih profesional dan efisien, sehingga mampu memberikan dividen (laba) yang stabil dan meningkat, tidak hanya insidental. Selain itu, optimalisasi aset tanah dan bangunan yang dimiliki dapat dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atau Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak ketiga, yang akan menjamin arus kas pendapatan daerah yang berkelanjutan. Di sisi belanja, penguatan kemampuan fiskal harus diimbangi dengan Peningkatan Kualitas Belanja dan Pengelolaan Risiko Fiskal. Realisasi Belanja Modal Rokan Hilir hanya tumbuh rata-rata 2,72%, tergolong lambat dan fluktuatif dibandingkan Belanja Operasi yang dominan (7,26%). Strategi 5 tahun ke depan adalah menaikkan rasio Belanja Modal menjadi minimal 30% dari total belanja APBD, dengan memprioritaskan proyek yang memiliki nilai fiscal multiplier tinggi (misalnya, infrastruktur dasar dan pendukung ekonomi lokal). Selain itu, untuk mengantisipasi penurunan drastis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang rata-rata menurun 69,80%, pemerintah wajib membentuk Dana Cadangan dengan alokasi tahunan yang terukur, untuk menyediakan bantalan fiskal yang kuat di tengah fluktuasi harga komoditas atau dana transfer pusat. Secara ringkas, strategi lima tahun ke depan bagi Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-230 adalah mentransisikan kemampuan fiskal dari kategori sangat rendah menuju kategori "Cukup Mandiri" (rasio di atas 25%), dengan menggeser titik tumpu dari ketergantungan transfer ke PAD yang kokoh. Hal ini dicapai melalui tiga pilar: (1) Reformasi digital PAD untuk optimalisasi Pajak dan Retribusi, (2) Restrukturisasi aset dan BUMD untuk pendapatan non-pajak yang stabil, dan

(3)Peningkatan efektivitas Belanja Modal serta pembentukan Dana Cadangan. Implementasi yang konsisten dari langkah-langkah konkret ini akan memastikan Rokan Hilir memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar untuk membiayai pembangunan prioritas daerah secara mandiri tanpa terpengaruh oleh fluktuasi kebijakan Dana Transfer Pemerintah Pusat. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-231 Tabel 2.109 Realisasi Anggaran Pendaapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 (dalam rupiah) NO URAIAN REALISASI TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 1 PENDAPATAN A, Pendapatan Asli Daerah 109.783.040.602,26 136.083.800.916,23 129.154.937.419,75 148.699.501.670,14 454.219.569.998,00 B, Pendapatan Transfer 1.727.582.826.201,29 1.696.889.007.307,71 1.784.378.848.803,00 2.012.902.745.771,00 2.090.137.158.883,00 C, Lain,Lain Pedapatan Daerah Yang Sah 82.738.439.100,00 82.607.088.608,00 312.973.395,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.920.104.305.903,55 1.915.579.896.831,94 1.913.533.786.222,75 2.161.915.220.836,14 2.544.356.728.881,00 2 BELANJA A, Belanja Operasi 1.460.172.258.291,67 1.288.768.980.705,55 1.460.228.475.387,00 1.627.877.819.539,00 1.868.203.576.386,85 B, Belanja Modal 333.282.219.551,39 263.727.397.896,10 375.852.295.604,97 283.382.494.393,00 368.324.476.362,15 C, Belanja Tak Terduga 11.907.054.113,00 3.377.229.442,00 837.558.860,00 1.302.207.539,00 1.818.833.224,00 D, Belanja Transfer 269.129.392.193,00 245.936.753.867,00 299.859.002.018,00 JUMLAH BELANJA 1.805.361.531.956,06 1.555.873.608.043,65 2.106.047.722.044,97 2.158.499.275.338,00 2.538.205.887.991,00 SURPLUS/DEFISIT 114.742.773.947,49 359.706.288.788,29 (192.513.935.822,22) 3.415.945.498,14 6.150.840.890,00 3 PEMBIAYAAN A, Penerimaan Pembiayaan 227.334.765.793,12 94.506.944.796,81 197.123.258.617,77 4.607.304.763,55 8.186.787.042,69 B, Pengeluaran Pembiayaan 24.948.900.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 227.334.765.793,12 69.558.044.796,81 197.123.258.309,55 4.607.304.763,55 8.186.787.042,69 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 94.819.406.063,61 197.121.078.792,77 4.609.139.309,55 8.023.250.261,69 14.337.627.939,99 Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-232 Secara rata-rata, Penggunaan SiLPA mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 96.69%. Penurunan drastis ini, terutama di tahun 2023 dan 2024, mengindikasikan bahwa jumlah SiLPA yang tersedia untuk digunakan di tahun-tahun berikutnya semakin kecil. Ini bisa menjadi indikasi positif bahwa penyerapan anggaran semakin optimal atau bisa juga menjadi tantangan jika SiLPA menjadi sumber penting untuk menutupi defisit. Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen, Penerimaan Piutang Daerah, dan Penerimaan Kembali Piutang TGR menunjukkan realisasi nol atau data tidak tersedia sepanjang periode 2020-2024. Jumlah Penerimaan Pembiayaan, karena dominasi penggunaan SiLPA, total Penerimaan Pembiayaan juga menunjukkan pola yang sama, yaitu penurunan rata-rata 96.69% selama lima tahun terakhir. Pembayaran utang kepada pemda lain hanya pada tahun 2021 tercatat adanya pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran utang kepada Pemda lain sebesar Rp24.948,90 juta. Ini menunjukkan bahwa di tahun tersebut ada kewajiban yang harus dilunasi. Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Piutang Tuntutan Ganti Rugi: Seluruh komponen ini menunjukkan realisasi nol atau data tidak tersedia. Pemerintah daerah tidak membentuk dana cadangan, tidak melakukan penyertaan modal yang dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan, tidak memberikan pinjaman daerah, atau tidak mencatat piutang Tuntutan Ganti Rugi sebagai pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan) juga menunjukkan tren penurunan drastis sebesar 93.62%. Ini sejalan dengan pola Penggunaan SiLPA yang menurun signifikan. Pembiayaan netto yang positif menunjukkan adanya surplus kas yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk kegiatan investasi. Semakin kecilnya angka ini mengindikasikan semakin tipisnya 'bantalan' kas dari tahun sebelumnya. SiLPA menunjukkan fluktuasi yang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-233 signifikan: dari Rp94.819,41 juta di 2020 menjadi Rp197.121,08 juta di 2021, lalu anjlok ke Rp4.609,14 juta di 2022, sedikit naik di 2023 (Rp8.023,25 juta) dan 2024 (Rp14.337,63 juta). Secara rata-rata, SiLPA akhir tahun mengalami penurunan sebesar 69.80%. Penurunan SiLPA yang signifikan ini, terutama pada tahun 2022 dan seterusnya menunjukkan anggaran terkelola dengan baik dan penyerapan belanja semakin optimal, sehingga sedikit dana yang tersisa di akhir tahun. 2.2.1.1.4 Neraca Daerah Neraca Daerah merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Neraca Daerah merupkanan komponen laporan keuangan daerah yang memberikan informasi memberikan informasi tentang posisi keuangan daerah diantaranya berupa asset daerah, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca diterbitkan. Dari komposisi tersebut neraca daerah dapat memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas dan fleksibilitas keuangan daerah yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber- sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif dan dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Aset Lancar menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020- 2024, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -21.67%. Pos kas mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan -69.29%. Piutang menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -4.63%. Persediaan juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar - 10.74%. Terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Aset Tetap menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif yang kecil sebesar -0.41%, menandakan stabilitas atau sedikit penurunan secara keseluruhan. Nilai tanah menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0.23%, dengan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Aset ini RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-234 mengalami pertumbuhan positif yang cukup baik sebesar 6.44%, menunjukkan adanya penambahan atau peningkatan nilai peralatan dan mesin. Gedung dan bangunan juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4.30%, menandakan adanya pembangunan atau peningkatan nilai properti. Jalan, irigasi, dan jaringan memiliki pertumbuhan positif sebesar 2.72%, menunjukkan pengembangan infrastruktur. Konstruksi dalam pengerjaan menunjukkan pertumbuhan positif yang tinggi sebesar 43.13%, meskipun nilainya berfluktuasi secara signifikan dari tahun ke tahun. Akumulasi penyusutan memiliki rata-rata pertumbuhan positif sebesar 5.85%, yang sejalan dengan peningkatan nilai aset tetap bruto. Aset Lainnya menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif sebesar 28.83% selama periode 2020-2024, meskipun terdapat fluktuasi yang signifikan. Tuntutan ganti rugi menunjukkan tren menurun dengan rata- rata pertumbuhan negatif sebesar -1.62% . Aset tak berwujud menunjukkan pertumbuhan positif yang tinggi sebesar 25.44%,konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan lompatan signifikan pada tahun 2024. Treasury Deposit Facility baru muncul pada tahun 2022 dan mengalami fluktuasi ekstrem, dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -77.78%. Setelah puncaknya di tahun 2023, nilainya menurun drastis di tahun 2024. Akumulasi amortisasi aset tak berwujud menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif sebesar 27.93%. Nilainya secara konsisten meningkat (dalam tanda kurung, menunjukkan pengurangan nilai aset) setiap tahunnya, seiring dengan peningkatan aset tak berwujud. Akumulasi penyusutan aset lainnya mulai dicatat pada tahun 2022 dan menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 8.63%. Total Kewajiban menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 33.78% selama periode 2020-2024. Kewajiban Jangka Pendek juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 33.78%, mencerminkan tren yang sama dengan total kewajiban. Utang perhitungan pihak ketiga menunjukkan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar - 5.32%

3.Setelah nilainya muncul pada tahun 2021, terlihat fluktuasi namun dengan tren penurunan secara keseluruhan hingga 2024. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-235 Pendapatan Diterima Dimuka menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif sebesar 12.89%
6.Setelah penurunan tipis pada tahun 2022, nilainya kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024. Utang belanja merupakan komponen terbesar dari kewajiban jangka pendek dan menunjukkan rata- rata pertumbuhan yang sangat tinggi sebesar 49.76%. Nilainya terus meningkat secara drastis dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2024, namun masih jauh di atas level 2020. Utang Jangka Pendek Lainnya hanya tercatat pada tahun 2020 dan tidak ada data setelahnya. Ekuitas Dana Lancar menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif sebesar 0.79%. Meskipun ada penurunan pada tahun 2021 dan 2022, ekuitas kembali meningkat signifikan pada tahun 2023, dan sedikit menurun pada tahun 2024, namun masih lebih tinggi dari tahun 2020. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 1.22%. Total ini secara alami mencerminkan pergerakan total aset, mengingat persamaan akuntansi dasar (Aset = Kewajiban + Ekuitas). RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-236 Tabel 2.110 Perkembangan dan Rata – Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 (Rupiah) No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan (%) 1 ASET 1.1. ASET LANCAR 285.623.078.682,08 336.026.228.634,58 110.113.284.167,11 118.372.105.475,53 162.876.812.569,76 -21,67 1.1.1. Kas 94.819.406.063,61 197.359.652.585,77 4.685.851.266,55 8.324.128.573,69 14.448.544.805,33 -69,29 1.1.2. Piutang 170.723.059.443,08 80.999.422.752,10 81.441.478.050,39 89.775.325.559,77 128.636.552.586,07 -4,63 1.1.3. Belanja Dibayar Dimuka , , , , 1.1.4. Persediaan 20.080.613.175,39 57.667.153.296,71 23.985.954.850,17 20.272.651.342,07 19.791.715.178,36 -10,74 1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 79.711.590.924,31 78.247.566.155,31 85.912.574.253,63 575.826.527.507,18 308.284.844.704,18 47,01 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.2.2 Investasi Permanen 79.711.590.924,31 78.247.566.155,31 85.912.574.253,63 575.826.527.507,18 308.284.844.704,18 47,01 1.3 ASET TETAP 5.361.939.581.729,55 5.157.954.416.142,82 5.224.159.634.216,49 5.237.138.354.689,15 5.214.450.904.010,33 -0,41 1.3.1 Tanah 1.121.347.633.680,00 1.125.980.807.594,00 1.126.968.917.144,00 1.128.602.464.644,00 1.132.803.105.994,00 0,23 1.3.2 Peralatan dan mesin 855.362.848.400,39 903.606.782.047,80 992.826.705.877,88 1.044.233.288.594,88 1.097.739.463.857,46 6,44 1.3.3 Gedung dan bangunan 1.869.497.773.772,27 1.921.208.033.756,47 2.019.371.611.510,47 2.125.745.275.072,47 2.203.051.443.794,76 4,30 1.3.4 Jalan, irigasi, dan jaringan 6.579.050.346.882,36 6.737.768.133.725,63 6.978.281.366.199,97 7.115.232.170.145,76 7.335.812.323.079,07 2,72 1.3.5 Aset tetap lainnya 238.047.887.660,91 130.941.974.088,46 134.226.882.066,46 135.435.518.606,46 138.363.956.446,46 -10,51 1.3.6 Konstruksi dalam pengerjaan 5.417.344.150,00 6.493.489.862,00 5.422.942.650,00 53.103.420.057,00 16.372.104.888,00 43,13 1.3.7 Akumulasi Penyusutan (5.306.784.252.816,38) (5.668.044.804.931,54) (6.032.938.791.232,29) (6.365.123.782.431,42) (6.709.691.494.049,42) 5,85 1.4 DANA CADANGAN , , , , 1.4.1 Dana Cadangan 1.5 ASET LAINNYA 66.224.698.677,35 157.398.120.563,42 229.020.807.902,42 388.108.001.292,42 178.277.125.312,42 28,83 1.5.1 Tagihan penjualan angsuran , 1.5.2 Tuntutan ganti rugi 1.041.521.568,00 1.026.521.568,00 984.468.868,00 983.468.868,00 981.468.868,00 -1,62 1.5.3 Kemitraan dengan pihak ketiga 4.141.244.500,00 4.141.244.500,00 4.384.667.500,00 4.384.667.500,00 4.384.667.500,00 1,71 1.5.4 Aset tak berwujud 1.860.023.800,00 2.046.597.000,00 3.006.627.000,00 3.006.627.000,00 5.475.002.000,00 25,44 1.5.5 Aset lain-Lain 60.187.148.809,35 151.415.940.135,42 156.869.177.460,42 156.140.237.460,42 156.760.191.640,42 19,45 1.5.6 Treasury Deposit Facility (TDF) 65.622.729.470,00 225.817.378.000,00 13.849.185.000,00 -77,78 1.5.7 Akumulasi amortisasi aset tak berwujud (1.005.240.000,00) (1.232.182.640,00) (1.769.333.240,00) (2.141.979.920,00) (3.081.255.160,00) 27,93 1.5.8 Akumulasi penyusutan aset lainnya (77.529.156,00) (82.397.616,00) (92.134.536,00) 8,63 TOTAL ASET DAERAH 5.793.498.950.013,29 5.729.626.331.496,13 5.649.206.300.539,65 6.319.444.988.964,28 5.863.889.686.596,69 0,00 2 KEWAJIBAN 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 51.803.518.766,92 27.050.658.104,37 63.766.245.972,26 174.329.839.682,73 110.485.078.186,66 33,78 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-237 No. Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan (%) 2.1.1 Utang perhitungan pihak ketiga 238.216.194,00 78.708.296,00 300.878.312,00 127.610.075,34 -5,32 2.1.2 Utang bunga , 2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang , 2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka 386.278.635,92 740.793.228,66 712.335.722,66 722.585.779,33 745.141.794,66 12,89 2.1.5 Utang Belanja 23.402.252.987,00 26.071.648.681,71 62.975.201.953,60 173.306.375.591,40 109.239.982.136,66 49,76 2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya 28.014.987.144,00 , 2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG , , , , TOTAL KEWAJIBAN 51.803.518.766,92 27.050.658.104,37 63.766.245.972,26 174.329.839.682,73 110.485.078.186,66 33,78 3 EKUITAS 3.1. EKUITAS DANA LANCAR 5.741.695.431.246,37 5.702.575.673.391,76 5.585.440.054.567,39 6.145.115.149.281,55 5.753.404.608.410,03 0,79 3.1.1 Ekuitas 5.741.695.431.246,37 5.702.575.673.391,76 5.585.440.054.567,39 6.145.115.149.281,55 5.753.404.608.410,03 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 5.793.498.950.013,29 5.729.626.331.496,13 5.649.206.300.539,65 6.319.444.988.964,28 5.863.889.686.596,69 1,22 Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, 2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-238 Informasi yang diperoleh dari Neraca Daerah, dapat dijadikan bahan untuk melakukan analisis faktor fundamental keuangan Pemerintah Daerah, dianratanya rasio likuiditas, rasio seolvabilitas dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2020-2024 seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.111 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020-2024 No Uraian Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%)2020 2021 2022 2023 2024 A. Rasio Likuiditas
1.Rasio Lancar (Current Ratio) 16,06 1,73 12,42 0,68 1,47 137,59
2.Rasio Cepat (Quick Ratio) 14,67 1,35 10,29 0,56 1,29 151,81 B. Rasio Solvabilitas
1.Rasio Total Hutang Terhadap Total Asset 0,0049 0,0113 0,0047 0,0276 0,0188 131,89
2.Rasio Hutang Terhadap Modal 0,0049 0,0114 0,0047 0,0284 0,0192 136,44 C. Rasio Aktivitas
1.Rata-Rata Umur Piutang (Hari) 19,33 7,76 7,73 7,58 12,35 0,19 Sumber: Data Olahan, 2024 Data Tabel di atas memperlihatkan bahwa rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2020-2024 menunjukkan trend meningkat. Rasio Lancar menunjukkan fluktuasi yang sangat ekstrem selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 dan 2022, rasio ini sangat tinggi (16,06 dan 12,42), menunjukkan bahwa aset lancar jauh melebihi kewajiban jangka pendek, yang bisa berarti efisiensi penggunaan kas kurang optimal atau adanya penumpukan aset lancar. Namun, pada tahun 2021 dan 2024, rasio ini menurun drastis menjadi 1,73 dan 1,47, yang masih menunjukkan kemampuan yang memadai untuk melunasi kewajiban jangka pendek (di atas 1:1 dianggap sehat). Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2023 menjadi 0,68, yang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 |} II-239 menandakan bahwa aset lancar tidak cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek, mengindikasikan masalah likuiditas yang potensial pada tahun tersebut. Rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi (137,59%) mencerminkan volatilitas ekstrem dalam rasio ini. Rasio Cepat mirip dengan Rasio Lancar tetapi tidak memasukkan persediaan, memberikan gambaran yang lebih konservatif tentang likuiditas segera. Pola Rasio Cepat sangat mirip dengan Rasio Lancar, menunjukkan fluktuasi yang ekstrem. Nilai tinggi pada tahun 2020 (14,67) dan 2022 (10,29) menunjukkan likuiditas yang sangat kuat tanpa bergantung pada penjualan persediaan. Nilai pada tahun 2021 (1,35) dan 2024 (1,29) masih menunjukkan kemampuan yang sehat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Sama seperti Rasio Lancar, tahun 2023 menunjukkan titik terendah (0,56), yang berarti pemerintah daerah menghadapi tantangan likuiditas serius pada tahun tersebut. Rata-rata pertumbuhan yang sangat tinggi (151,81%) menegaskan ketidakstabilan rasio ini. Rasio solvabilitas mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini umumnya sangat rendah sepanjang periode, menunjukkan bahwa sebagian besar aset pemerintah daerah didanai oleh ekuitas dan bukan utang. Nilai di bawah 1 (atau 100%) menunjukkan bahwa aset lebih besar dari utang. Nilai yang sangat rendah (mendekati nol) menunjukkan ketergantungan yang sangat minimal pada pembiayaan utang. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 (0,0276), yang berarti proporsi aset yang didanai utang meningkat, meskipun masih dalam level yang sangat rendah. Pada tahun 2024, rasio ini sedikit menurun menjadi 0,0188, namun masih lebih tinggi dari tahun-tahun awal. Rata-rata pertumbuhan 131,89% menunjukkan peningkatan relatif dalam proporsi utang terhadap aset, meskipun basis awalnya sangat kecil. Rasio Hutang Terhadap Modal (Debt to Equity Ratio) menunjukkan sejauh mana perusahaan didanai oleh utang dibandingkan dengan dana RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-240 sendiri. Mirip dengan rasio sebelumnya, Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan nilai yang sangat rendah. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki struktur modal yang sangat kuat, dengan pembiayaan yang didominasi oleh ekuitas (dana sendiri) dan sangat sedikit bergantung pada utang. Pola pergerakannya serupa dengan Rasio Total Hutang Terhadap Total Asset, dengan peningkatan pada tahun 2021 dan puncak pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun pada tahun 2024. Rasio yang rendah ini umumnya menunjukkan risiko keuangan yang sangat rendah bagi pemberi pinjaman. Rata-rata pertumbuhan 136,44% menunjukkan peningkatan persentase utang relatif terhadap modal, meskipun nilai absolutnya tetap sangat kecil. Rasio aktivitas mengukur efisiensi pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya. Secara umum, Rata-Rata Umur Piutang di bawah 20 hari dianggap cukup baik, menunjukkan efisiensi dalam penagihan piutang. Ada penurunan signifikan dari tahun 2020 (19,33 hari) ke tahun 2021 (7,76 hari), dan tetap rendah hingga 2023 (7,58 hari). Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat efektif dalam menagih piutangnya dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2024, rata-rata umur piutang meningkat kembali menjadi 12,35 hari. Meskipun masih dalam batas yang wajar, peningkatan ini mungkin mengindikasikan perlambatan dalam proses penagihan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2021-2023). Rata-rata pertumbuhan yang sangat rendah (0,19%) menunjukkan bahwa secara keseluruhan, efisiensi penagihan piutang relatif stabil meskipun ada fluktuasi. 2.2.1.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Disamping itu Pemerintah Daerah dituntut untuk RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-241 mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan, dan dan berkinerja untuk mendorong akselarasi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan itu maka perlu dilakukan perencanaan secara cermat dengan proses identifikasi dan penyerapan aspirasi untuk menjamin terwujudnya efektivitas dan efesien dalam penggunaan anggaran belanja daerah. Dalam kebijakan penganggaran di Kabupaten Rokan Hilir memperhatikan pada upaya untuk memecahkan masalah penting dan mendesak terutama pada sektor yang memiliki daya ungkit pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, guna dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan dengan tetap mendahulukan pemenuhan pada urusan pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, perumahan dan pemukinan serta penanggulangan kemiskinan. 2.2.1.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran 1) Proporsi Realisasi Belanja Belanja operasi selalu menjadi porsi terbesar dari total belanja Kabupaten Rokan Hilir sepanjang periode 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama anggaran adalah untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, seperti gaji pegawai, pemeliharaan, dan kebutuhan sehari-hari. Meskipun stabil di atas 70% (kecuali tahun 2022), ada sedikit penurunan persentase pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Belanja modal cenderung lebih rendah dibandingkan belanja operasi, dan bahkan menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 ke 2024, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023. Belanja modal yang rendah dapat mengindikasikan kurangnya investasi dalam pembangunan infrastruktur baru, peningkatan aset daerah, atau proyek-proyek strategis jangka panjang. Persentase belanja tak terduga yang sangat kecil dan cenderung menurun hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-242 memiliki perencanaan anggaran yang relatif baik dan tidak banyak menghadapi kejadian tak terduga yang membutuhkan alokasi dana besar. Ketersediaan dana cadangan atau kemampuan untuk merespons kondisi darurat tanpa harus mengalokasikan persentase besar dari total belanja. Kemunculan belanja transfer mulai tahun 2022 (sekitar 11-12% dari total belanja) adalah hal yang patut diperhatikan. Kabupaten mulai mentransfer lebih banyak dana ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah (misalnya, desa) untuk mendukung program-program lokal atau otonomi desa. Kebijakan fiskal dari pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transfer dana ke pihak lain. Kemunculan belanja transfer ini juga berkorelasi dengan sedikit penurunan persentase belanja operasi pada tahun yang sama (2022). Gambar 2.41 Persentase Belanja Operasi, Modal dan Belanja Transfer Belanja Tak Terduga Terhadap Total Belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2020-2024. 80,88 18,46 0,66| 2020 82,83 75.42 73.60 69,34 16,95 17,85 12,78 13,13 1139 14,51 11,81 oa) of TEI 2021 2022 2023 2024 0.06 @Belanja Operasi mBelanjaModal mBelanjaTakTerduga 4m Belanja Transfer RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-243 Tabel 2.112 Proporsi Realisasi Belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Jenis Belanja 2020 2021 2022 2023 2024 Belanja Operasi 1,460,172,258,292 80.88 1,288,768,980,706 82.83 1,460,228,475,387 69.34 1,627,877,819,539 75.42 1,868,203,576,387 73.60 Belanja Pegawai 685,352,437,398 37.96 704,824,485,640 45.30 731,991,696,631 34.76 802,122,868,349 37.16 921,544,741,250 36.31 Belanja Barang dan Jasa 690,214,006,011 38.23 525,654,497,709 33.79 604,919,586,176 28.72 686,237,907,064 31.79 758,669,892,955 29.89 Belanja Bunga - - - - - - - - - - Belanja Subsidi - - - - - - - - - - Belanja Hibah 76,530,064,883 4.24 42,891,829,374 2.76 87,957,423,238 4.18 91,042,295,177 4.22 113,149,828,795 4.46 Belanja Bantuan Sosial 8,075,750,000 0.45 15,398,167,983 0.99 35,359,769,342 1.68 48,474,748,949 2.25 74,839,113,387 2.95 Belanja Modal 333,282,219,551 18.46 263,727,397,896 16.95 375,852,295,605 17.85 283,382,494,393 13.13 368,324,476,362 14.51 Belanja Tak Terduga 11,907,054,113 0.66 3,377,229,442 0.22 837,558,860 0.04 1,302,207,539 0.06 1,818,833,224 0.07 Belanja Transfer - - - - 269,129,392,193 12.78 245,936,753,867 11.39 299,859,002,018 11.81 Belanja Bagi Hasil - - 4,310,661,420 0.20 - - 5,167,171,218 0.20 Belanja Bantuan Keuangan - - 264,818,730,773 12.57 245,936,753,867 11.39 294,691,830,800 11.61 JUMLAH BELANJA 1,805,361,531,956 100.00 1,555,873,608,044 100.00 2,106,047,722,045 100.00 2,158,499,275,338 100.00 2,538,205,887,991 100.00 Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. 2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-244 2.2.1.2.2 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Proporsi Belanja Pegawai adalah membandingkan belanja pegawai dengan total belanja dan pengeluaran daerah. Belanja pegawai Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Ini wajar mengingat adanya penyesuaian gaji, tunjangan, atau penambahan jumlah pegawai. Persentase belanja pegawai meningkat tajam dari 37.96% pada 2020 menjadi 45.30% pada 2021. Peningkatan ini sangat mencolok. Meskipun belanja pegawai dalam nilai nominal sedikit meningkat, penyebab utama lonjakan persentase ini adalah penurunan drastis pada jumlah total belanja daerah di tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa saat total anggaran menyusut, belanja pegawai menjadi porsi yang relatif lebih besar dan kurang fleksibel untuk dipangkas. Terjadi penurunan tajam proporsi belanja pegawai dari 45.30% pada 2021 menjadi 34.76% pada 2022. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan yang sangat besar pada total belanja daerah di tahun 2022 (dari Rp 1.555 triliun menjadi Rp 2.106 triliun), yang jauh lebih besar dari peningkatan belanja pegawai itu sendiri. Setelah penurunan tajam di 2022, proporsi belanja pegawai cenderung stabil di kisaran 34%-37% hingga tahun 2024. Meskipun ada sedikit kenaikan di tahun 2023 (menjadi 37.16%) dan sedikit penurunan di 2024 (menjadi 36.31%), angkanya relatif konsisten setelah tahun 2021. Kabupaten Rokan Hilir berhasil menekan proporsi belanja pegawai relatif terhadap total belanja setelah lonjakan pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan kapasitas belanja di luar belanja rutin pegawai. Namun, peningkatan nilai nominal belanja pegawai yang terus menerus tetap menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran jangka panjang. Secara nominal selama kurun waktu 2021-2024 jumlah belanja pegawai meningkat seiring dengan meningkatnya secara nominal belanja dan pengeluaran pembiayaan. Secara jelas dapat dilihat pada tabel 2.78 berikut: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-245 Tabel 2.113 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2024 Tahun Belanja Pegawai Jumlah Belanja % 2020 685.352.437.398 1.805.361.531.956 37,96 2021 704.824.485.640 1.555.873.608.044 45,30 2022 731.991.696.631 2.106.047.722.045 34,76 2023 802.122.868.349 2.158.499.275.338 37,16 2024 921.544.741.250 2.538.205.887.991 36,31 Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir 2024 2.2.1.3 Analisis Pembiayaan Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir. Analisis Pembiayaan didapatkan dengan menghitung defisit riil, komposisi penutup defisit riil dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu tahun 2020-2024. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2020-2024. Untuk mengetahui lebih lanjut defisit riil Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada Tabel berikut ini: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-246 Tabel 2.114 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp. Juta) No Uraian Tahun Anggaran 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A Pendapatan 2,105,341.32 1,920,104.31 1,915,979.90 1,913,533.79 2,161,915.22 2.906.458,03 B Belanja dan Transfer 2,032,998.23 2,052,619.67 1,788,416.86 2,106,047.72 2,158,499.28 2.914.481,27 C Pengeluaran Pembiayaan - - 24,948.90 - - - A-(B+C) Defisit Riil 72,343.08 (132,515.36) 102,614.13 (192,513.94) 3,415.95 -8.023,24 Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Tabel 2.115 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2020-2024 (Rp. Juta) No Uraian Tahun Anggaran 2019 2020 2021 2022 2023 2024 A Pendapatan 2,105,341.32 1,920,104.31 1,915,979.90 1,913,533.79 2,161,915.22 2.906.458,03 B Belanja dan Transfer 2,032,998.23 2,052,619.67 1,788,416.86 2,106,047.72 2,158,499.28 2.914.481,27 C Pengeluaran Pembiayaan - - 24,948.90 - - 0 A-(B+C) Defisit Riil 72,343.08 (132,515.36) 102,614.13 (192,513.94) 3,415.95 -8.023,24 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 154,992.15 227,334.77 94,506.94 197,121.08 4,607.30 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Atau Penerimaan Piutang - - - - - 0 D Penerimaan Pembiayaan Daerah 154,992.15 227,334.77 94,506.94 197,121.08 4,607.30 8.023,25 D+ Defisit Riil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 227,335.23 94,819.41 197,121.08 4,607.14 8,023.25 0,00 Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, 2024 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-247 Mencermati Tabel diatas terlihat bahwa APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun pada 2020, dan 2022 mengalami defisit dimana belanja lebih besar dari pada pendapatan. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2023 APBD Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi surplus, artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk menutupi defisit selama 2 tahun tersebut yakni 2020, 2022 kebijakan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Adapun komposisi penutup defisit rill anggaran Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 adalah seperti terlihat pada tabel berikut: Tabel 2.116 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 No. Uraian Proporsi dari Total Defisit Riil (%) 2020 2021 2022 2023 2024
1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 100 0 100 0
2.Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0
3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan 0 0 0 0
4.Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0
5.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 0
6.Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0
7.Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 0 0 0 0 Sumber: BPKAD Kabupaten Rokan Hilir, 2020-2024 Untuk menutupi defisit riil komposisi penutup pada anggaran dalam APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 dan 2022 seluruhnya berasal dari SILPA tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun tahun anggaran 2021 dan 2023 realisasi anggaran APBD Kabupaten Rokan Hilir berada RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-248 pada posisi surplus, dimana realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja. Kondisi ini menyebabkan realisasi pembiayaan pembiayaan pada tahun 2021 dan 2023 tidak digunakan untuk menutup defisit. 2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030 Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing- masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian. Kerangka pendanaan ini akan membiayai program pembangunan daerah, untuk mencapai target pembangunan Kabupaten Rokan Hilir 2026-2030. Oleh karena itu dilakukan proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2026-2030. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi ekonomi kedepan. Proyeksi pendapatan ini diperlukan untuk memperikiraan besaran kemampuan daerah untuk membiayai belanja. Hasil proyeksi pendapatan daerah menjadi dasar untuk menentukan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat memperkiran besaran belanja dalam kurun waktu yang sama kedepannya. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama. Proyeksi terhadap pendapatan daerah dilakukan mengacu pada rata- rata pertumbuhan 5 tahun terakhir, sebagai pedoman pada kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya dan memperkirakan kecenderungan ekonomi saat ini dan kedepannya. Sebagaimana diketahui perekonomian saat sudah mulai pulih pasca terjadinya pandemi Covid-19. Oleh sebab itu pada tahun 2025 ekonomi nasional sudah menunjukkan trend pertumbuhan yang positif. Berkenaan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir diperkirakan akan mengalami peningkatan. Pendapatan Asli Daerah akan meningkat secara tajam, karena adanya RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-249 perubahan kebijakan dalam perpajakan daerah terhadap pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang sebelumnya menggunakan pola bagi hasil, dengan berubah UU No, 28 Tahun 2009 dengan UU No,1 Tahun 2022 menjadi opsen pajak yang tentunya masuk pada pos Pajak daerah. Sedangkan sumber pendapatan yang berasal dari dana perimbangan diperkirakan juga akan meningkat tapi tidak signifikan karena dari sub komponen dana perimbangan yakni dana bagi hasil sedikit akan mengalami penurunan setiap tahunnya, karena menurunnya penerimaan dari bagi hasil minyak. Penurunan penerimaan bagi hasil minyak ini disebabkan berkurangnya jumlah lifting minyak di Kabupaten Rokan Hilir karena menurunnya cadangan minyak. Selanjutnya proyeksi belanja dilakukan berdasarkan pertumbuhan proyeksi dari pendapatan. Artinya besaran belanja sangat tergantung pada perkiraan pendapatan daerah. Karena pendapatan daerah diproyeksi meningkat tahun 2026-2030 maka belanja daerah pada sisa tahun RPJMD juga diproyeksi juga akan meningkat. Kebijakan pembiayaan daerah di Kabupaten Rokan Hilir pada dasar adalah untuk menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu. Komponen dalam pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Lebih rinci proyeksi kerangka pendanaan tahun 2026-2030 adalah sebagaimana tabel berikut : RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | 0 II-250 Tabel 2.117 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 NO PENDAPATAN TAHUN DASAR 2024 (JUTAAN RUPIAH) PROYEKSI (JUTAAN RUPIAH) 2026 2027 2028 2029 2030 A.1. Pendapatan Asli Daerah 454.219,57 239.743,13 251.086,25 262.547,05 275.757,37 300.898,57 1.1 Pajak Daerah 68.421,46 137.128,27 143.405,73 149.985,13 156.883,98 172.848,09 1.2 Retribusi Daerah 3.120,16 2.838,28 2.995,97 2.630,69 3.327,46 3.167x,61 1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 302.246,70 27.352,54 30.087,79 33.096,57 36.406,23 41.288,00 1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 80.431,25 72.424,04 74.596,76 76.834,66 79.139,70 83.594,87 A.2 Pendapatan Transfer 2.090.137,16 2.009.856,30 2.060.025,05 2.111.411,66 2.164.040,86 2.209.210,31 2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.977.767,08 1.951.742,77 2.000.536,34 2.050.549,74 2.101.813,49 2.154.358,82 2.1.4 Dana Perimbangan 1.829.057,41 1.805.078,88 1.850.205,85 1.896.461,00 1.943.872,52 1.992.469,33 2.1.5 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 148.709,67 146.663,89 150.330,48 154.088,75 157.940,97 161.889,49 2.2 Transfer Antar Daerah 112.370,08 58.113,53 59.488,72 60.861,91 62.227,37 54.851,49 A.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN 2.544.356,73 2.249.599,43 2.311.111,30 2.373.958,71 2.439.798,23 2.510.108,88 B.1 Belanja Operasi 1.868.203,58 1.640.791,70 1.678.954,53 1.711.764,37 1.745.234,25 1.779.377,47 1.1 Belanja Pegawai 921.544,74 1.115.000,00 1.137.300,00 1.160.046,00 1.183.246,92 1.206.911,86 1.2 Belanja barang dan Jasa 758.669,89 455.641,70 464.754,53 474.049,62 483.530,61 493.201,23 1.3 Belanja Hibah 113.149,83 30.000,00 30.750,00 31.518,75 32.306,72 33.114,39 1.4 Belanja Bantuan Sosial 74.839,11 40.150,00 46.150,00 46.150,00 46.150,00 46.150,00 B.2 Belanja Modal 368.324,47 311.404,31 330.976,87 357.034,15 386.428,75 418.638,61 2.1 Belanja Tanah 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.2 Belanja Peralatan Dan Mesin 60.260,52 62.934,32 64.193,01 65.476,87 66.786,41 68.122,14 2.2.1 Belanja Gedung Dan Bangunan 74.746,57 79.009,87 85.330,66 93.010,41 102.311,46 112.542,60 2.2.2 Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan 219.301,62 156.797,78 168.557,61 185.413,37 203.954,71 224.350,18 2.2.3 Belanja Asset Tetap Lainnya 14.015,76 11.662,35 11.895,59 12.133,50 12.376,18 12.623,70 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-251 NO PENDAPATAN TAHUN DASAR 2024 (JUTAAN RUPIAH) PROYEKSI (JUTAAN RUPIAH) 2026 2027 2028 2029 2030 B.3 Belanja Tak Terduga 1.818,83 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.1 Belanja Tak Terduga 1.818,83 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 B.4 Belanja Transfer 299.859,00 306.762,28 307.074,78 307.395,09 307.723,41 307.262,28 4.1 Belanja Bagi Hasil 5.167,17 12.500,00 12.812,50 13.132,81 13.461,13 13.797,66 4.1.1 Belanja Bagi Hasil Kepada Desa 5.167,17 13.712,83 14.340,57 14.998,51 15.688,40 17.284,81 4.2 Transfer/Bantuan Keuangan 294.691,83 294.262,28 294.262,28 294.262,28 294.262,28 294.262,28 4.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa 294.691,83 294.262,28 294.262,28 294.262,28 294.262,28 294.262,28 4.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya. 00,00,00 00,00,00 00,00,00 00,00,00 00,00,00 00,00,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 2.538.205,89 2.265.958,00 2.324.006,00 2.383.193,00 2.446.386,00 2.512.278,00 SURPLUS/DEFISIT 6.150,84 -16.358,57 -12.894,70 -9.234,29 -6.587,77 -2.169,12 C.1 Penerimaan Pembiayaan 8.186,79 90.886,46 16.358,57 12.894,70 9.234,29 6.587,77 1.1 Penggunaan SILPA Tahun Lalu 8.186,79 14.337,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah 76.548,83 16.358,57 12.894,70 9.234,29 6.587,77 C.2 Pengeluaran Pembiayaan 2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah JUMLAH PEMBIAYAAN 8.186,79 PEMBIAYAAN NETTO 14.337,63 Sumber : BPKAD Kabupaten Rokan Hilir , Bappenda Kabupaten Rokan Hilir , Data Olahan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-252 2.2.3 Kebijakan Alternatif Pembiayaan Pembangunan Karena terbatasnya pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang semakin meningkat, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu mengoptimalkan berbagai skema pembiayaan alternatif yang tersedia. Ketergantungan semata-mata pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pembiayaan menjadi strategi yang krusial dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus mengurangi beban fiskal pemerintah daerah. Dalam konteks ini, beberapa instrumen pembiayaan alternatif seperti Pinjaman Daerah, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Obligasi Daerah, dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi gap pembiayaan pembangunan. Setiap skema pembiayaan memiliki karakteristik, persyaratan, dan keunggulan tersendiri yang dapat disesuaikan dengan jenis proyek dan kondisi keuangan daerah. Pemanfaatan skema-skema ini secara optimal akan memungkinkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa harus menunggu tersedianya dana yang memadai dalam APBD. Implementasi kebijakan alternatif pembiayaan pembangunan ini juga sejalan dengan prinsip good governance yang mengutamakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengadopsi berbagai mekanisme pembiayaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat menciptakan sinergi antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. A. Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menerima sejumlah uang atau menerima manfaat RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : II-253 yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman daerah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. PP Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mengenai Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penyelenggaraan: a) sinergi kebijakan fiskal nasional; b) Pembiayaan Utang Daerah; c) Dana Abadi Daerah; dan d) Sinergi Pendanaan. Pinjaman Daerah merupakan inisiatif Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menutup defisit untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pinjaman ini menjadi alternatif pembiayaan guna menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan dan menutup kekurangan arus kas. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat meneruskannya kepada BUMD sebagai pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal dalam kerangka hubungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan BUMD nya. Pemerintah Pusat menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembagan perekonomian. Pengelolaan pinjaman daerah harus memenuhi prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan Bank, Pemerintah Daerah Lain dan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank. Syarat Pinjaman Daerah antara lain adalah:
1.Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun sebelumnya
2.Memenuhi rasio kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mengembalikan pinjaman (DCSR) yang ditetapkan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-254 pemerintah pusat
3.Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calo pemberi pinjaman.
4.Tidak mempunyai tunggakan pinjaman kepeda pemerintah pusat, apabila pinjaman daerah yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah Pusat.
5.Mendapat persetujuan DPRD utuk pinjaman jangka menegah dan pajang. Adapun pengembalian pinjaman daerah akan dilakukan melalui mekanisme sesuai PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah sebagai berikut :
1.Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;
2.Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah tersebut. B. KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha) Alternatif pembiayaan lainnya adalah melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU merupakan salah satu bentuk pembiayaan public private partnership yaitu bentuk kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam pengadaan infrastruktur publik dengan menciptakan keuntungan diantara mitra kerjasama. Di Indonesia PPP dikenal dengan nama KPBU yaitu untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan social dan mendukung aktivitas Project Development Facility (PDF), Vialibiliy Gap Fund (VGF) yaitu yaitu dengan pemberian dukungan fiskal oleh pemerintah, Availability Payment (AP) melalui pembayaran berkala oleh pemerintah kepada badan usaha dan Penjaminan Infrastruktur. Tujuan utama dalam pelaksanaan KPBU adalah: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-255
1.Menjawab permintaan pembiayaan secara berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur dengan melibatkan modal swasta.
2.Mengimplementasikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan target dan waktu yang diberikan dan infrastruktur tersebut harus berkualitas dan berdampak secara umum.
3.Menciptakan ruang yang mendukung keterlibatan swasta dalam investasi pembangunan infrastruktur dengan mengikuti prinsip persaingan usaha yang sehat.
4.Mendorong penggunaan prinsip penggu membayar fasilitas yang digunakan dengan memastikan kemampuan pengguna dalam membayar fasilitas terkait.
5.Pengembalian modal badan usaha dijamin oleh pemerintah melalui pembayar ketersediaan layanan yang disediakan badan usaha. Kabupaten Rokan Hilir dapat menerapkan KPBU untuk berbagai jenis infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, dan infrastruktur ekonomi lainnya. Pemilihan jenis infrastruktur yang sesuai untuk skema KPBU harus mempertimbangkan aspek komersial, sosial, dan strategis bagi pembangunan daerah. KPBU dapat dilaksanakan dalam berbagai skema, antara lain Build- Operate-Transfer (BOT), Build-Own-Operate (BOO), Build-Transfer-Operate (BTO), dan skema lainnya sesuai dengan karakteristik proyek dan kebutuhan pemerintah daerah. Setiap skema memiliki struktur pembiayaan, alokasi risiko, dan mekanisme pengembalian investasi yang berbeda-beda. C. Obligasi Daerah Obligasi merupakan Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Obligasi Daerah untuk membiayai proyek/kegiatan prasarana dan/atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-256 dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Pinjaman yang bersumber dari masyarakat berupa surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman dan hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah. Jenis obligasi yang dapat diterbitkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah:
1.General Bond: Obligasi yang dijamin oleh Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
2.Revenue Bond: Obligasi yang dijamin pengembaliannya dari hasil pengelolaan proyek.
3.Double Barreled Bond: Selain di jamin oleh hasil dari proyek juga di jamin pembayarannya dari Keuangan Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, disebutkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah:
1.Harus digunakan untuk membiayai Proyek yang menghasilkan pendapatan dan untuk kepentingan publik.
2.Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah masuk ke dalam Kas Daerah (APBD).
3.Jika proyek yang dibiayai oleh Obligasi Daerah belum menghasilkan, maka Pemerintah Daerah wajib untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut. Proses penerbitan obligasi daerah melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, penilaian kelayakan, rating, penawaran umum, hingga pengelolaan pasca penerbitan. Setiap tahap memerlukan persiapan yang matang dan melibatkan berbagai pihak termasuk underwriter, rating agency, dan otoritas pasar modal. Manajemen risiko dalam penerbitan obligasi daerah mencakup risiko RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-257 tingkat bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu mengembangkan strategi manajemen risiko yang komprehensif untuk memastikan kesuksesan penerbitan obligasi dan keberlanjutan pembayaran kewajiban. D. PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran) PINA merupakan mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Konsep PINA lahir dari kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dalam membiayai proyek-proyek investasi strategis yang mendukung pembangunan nasional. Tujuan PINA adalah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dalam negeri, melakukan konsolidasi dana jangka panjang, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional, menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, mengoptimalkan kontribusi Penerima Modal dan Penanam Modal terhadap proyek-proyek pembangunan Indonesia, dan untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi melalui optimalisasi aset untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial. Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA harus memenuhi beberapa kriteria utama. Pertama, proyek tersebut harus mendukung pencapaian target prioritas pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Kedua, proyek harus memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Ketiga, proyek harus memiliki kelayakan komersial yang dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek dapat berkelanjutan dan memberikan return yang memadai bagi investor. Keempat, proyek harus memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria) yang mencakup aspek teknis, hukum, lingkungan, dan sosial. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-258 Sumber pembiayaan PINA sangat beragam dan dapat berasal dari berbagai institusi keuangan. Sumber-sumber tersebut meliputi penanaman modal, dana kelolaan, perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lain, dan pembiayaan lain yang sah. Diversifikasi sumber pembiayaan ini memberikan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan dan dapat disesuaikan dengan karakteristik proyek yang akan dibiayai. Struktur pembiayaan PINA dapat berupa kombinasi antara ekuitas dan debt, dengan proporsi yang disesuaikan dengan profil risiko dan return proyek. Dalam beberapa kasus, dapat juga melibatkan instrumen keuangan yang lebih kompleks seperti sukuk, green bonds, atau instrumen keuangan syariah lainnya sesuai dengan preferensi investor dan karakteristik proyek. E. Pembiayaan Implementasi kebijakan alternatif pembiayaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan sistematis. Tidak ada satu skema pembiayaan yang dapat menjadi solusi tunggal untuk semua kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi yang tepat antara berbagai instrumen pembiayaan sesuai dengan karakteristik masing-masing proyek dan kondisi keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu mengembangkan master plan pembiayaan pembangunan yang mengintegrasikan semua skema pembiayaan alternatif. Master plan ini harus mempertimbangkan prioritas pembangunan, kapasitas fiskal daerah, potensi pasar, dan preferensi investor. Dengan pendekatan ini, setiap skema pembiayaan dapat dioptimalkan sesuai dengan kekuatan dan keunggulannya masing-masing. Implementasi yang sukses dari berbagai skema pembiayaan alternatif memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang keuangan, investasi, dan manajemen proyek. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-259 Diperlukan juga pembentukan unit khusus yang menangani alternatif pembiayaan pembangunan dengan struktur organisasi yang jelas dan akuntabel. Selain itu, perlu dikembangkan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring berbagai skema pembiayaan. Sistem ini harus dapat mengintegrasikan data keuangan, progres fisik, dan kinerja investasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Setiap skema pembiayaan alternatif memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir perlu mengembangkan framework manajemen risiko yang komprehensif. Framework ini harus mencakup identifikasi risiko, penilaian dampak, strategi mitigasi, dan monitoring berkelanjutan. Risiko-risiko yang perlu dikelola antara lain risiko fiskal, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, dan risiko reputasi. Untuk setiap jenis risiko, perlu dikembangkan strategi mitigasi yang spesifik dan terukur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa implementasi alternatif pembiayaan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak terkendali bagi keuangan daerah. 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Telaah permasalahan pembangunan daerah dan perumusan isu strategis daerah menjadi dasar untuk penyusunan visi dan misi kepala daerah terpilih. Rumusan visi dan misi selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk masa waktu lima tahun yang akan datang. Isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil telaah dari permasalahan pembangunan daerah yang disarikan dari analisis data existing condition hasil-hasil pembangunan daerah, telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu strategis pembangunan daerah menjadi bagian terpenting dalam dokumen RPJMD karena menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan dan program prioritas RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-260 pembangunan daerah. 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Masyarakat a) Pendidikan 1) Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi sarjana (S1/Diploma empat (D-IV) masih rendah 2) Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi minimal B 3) Rasio ketersediaan ruang kelas dengan penduduk usia sekolah belum memenuhi SPM yang sudah ditetapkan 4) Masih banyak bangunan sekolah yang berada dalam kondisi rusak b) Kesehatan 1) Sebaran tenaga kesehatan terutama dokter belum merata, sebagian besar menumpuk Kecamatan Bangko, Bagan Sinembah, dan Bagan Sinembah Raya 2) Akses layanan kesehatan yang belum merata, khususnya bagi masyarakat di daerah pesisir 3) Masih rendahnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, sehingga masih terdapat balita gizi buruk dan stunting, lemahnya upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta masyarakat yang belum menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan 2) Jaringan irigasi pertanian masih membutuhkan peningkatan dan perbaikan 3) Infrastruktur air bersih masih terkendala jaringan dan persediaan air baku 4) Akses yang menghubungkan sentra-sentra produksi masyarakat belum terhubung secara baik d) Perumahan dan Kawasan Permukiman 1) Masih banyak masyarakat yang tidak tinggal di rumah sendiri RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-261 (sewa/menumpang) 2) Masih terdapat perumahan masyarakat yang belum layak huni dan beberapa spot pemukiman dan lingkungan pemukiman khususnya di pesisir sungai dan laut yang tergolong masih kumuh 3) Banyaknya SPAM Jaringan Non Perpipaan yang telah dibangun namun tidak berfungsi e) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Masih banyak terjadi kasus kriminalitas di Rokan Hilir 2) Pelaporan terhadap kasus kejahatan di Rokan Hilir tergolong tinggi 3) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil belum optimal 4) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan belum optimal 5) Belum terdapat SOP Satpol PP dengan capaiannya 6) Standar sarana prasarana Satpol PP masih rendah 7) Capaian kinerja pemadam kebakaran di Rokan Hilir tergolong rendah f) Sosial 1) Masih ada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum ditangani 2) Masih ada pencapaian SPM Urusan Sosial yang rendah 3) Angka kemiskinan relatif tingginya yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah 4) Belum optimalnya penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan 5) Ancaman meningkatnya penyakit masyarakat dirasakan semakin tinggi dan perlu koordinasi yang baik dari berbagai pihak. 2.3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar a) Tenaga Kerja 1) Masih tingginya angka pengangguran dan rasio ketergantungan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-262 masyarakat 2) Tingkat kompetensi tenaga kerja masih rendah dan balai-balai latihan kerja belum terbentuk sesuai kebutuhan daerah 3) Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan di Kabupaten Rokan Hilir masih rendah 4) Belum adanya perencanaan yang matang mengenai pemetaan dan pembangunan ketenagakerjaan daerah. b) Penanaman Modal 1) Jumlah Investor yang masuk ke Rokan Hilir masih sedikit dan mengalami penurunan 2) Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan penanaman modal turun pada tahun 2022 3) Kualitas infrastruktur pendukung investasi belum memadai 4) Upaya menarik investasi perlu dilakukan dengan lebih kreatif dan efektif. c) Kebudayaan 1) Sarana Prasarana kebudayaan di Rokan Hilir masih belum memadai 2) Masih rendahnya pembinaan dan pelestarian terhadap budaya dan seni budaya di masyarakat 3) Dukungan semua pihak dalam melestarikan kebudayaan perlu ditingkatkan d) Perpustakaan 1) Koleksi buku di perpustakaan daerah Rokan Hilir perlu ditambah 2) Minat dan budaya baca masyarakat perlu ditingkatkan lebih baik 3) sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan masih minim 4) Perlu dukungan pemanfaatan teknologi yang lebih baik dalam membangun budaya baca e) Kearsipan 1) SDM pengelola kearsipan belum optimal 2) Pengelolaan Arsip secara baku di Rokan Hilir masih perlu ditingkatkan lagi RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-263 3) Perlu dukungan pemanfaatan teknologi yang lebih baik dalam kearsipan f) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1) Pemberdayaan dan pengelolaan koperasi dan UKM masih lemah. 2) Akses koperasi dan UKM terhadap finansial, pasar, teknologi tepat guna dan pembinaan SDM masih rendah. g) Statistika 1) Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi 2) Ketersediaan data-data pembangunan khususnya data sektoral masih sangat terbatas. h) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Masih banyak terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2024 terdapat 77 kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Rokan Hilir i) Pangan 1) Produksi padi di Kabupaten Rokan Hilir belum optimal sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat, yang ditandai dengan masih terjadinya defisit beras 2) Produksi bahan pangan tidak merata dan belum terkoordinasi dengan baik. 3) Distribusi pangan masih belum merata di beberapa wilayah sehingga masih terdapat lokasi yang harga pangan tinggi. 4) Keanekaragaman atau diversifikasi pangan belum memasyarakat secara baik. j) Pertanahan 1) Masih banyak terdapat tanah yang belum memiliki sertifikat resmi dari pemerintah terkait hak milik tanah 2) Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian dan potensi konflik lahan di masyarakat. k) Lingkungan Hidup 1) Sampah menjadi masalah utama dalam kebersihan lingkungan di RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-264 Rokan Hilir 2) Masih tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan 3) minimnya sarana pencegahan kebakaran 4) Kondisi kualitas sungai dan daerah aliran sungai di Rokan Hilir semakin menurun 5) Pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah semakin meningkat l) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1) Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akta kelahiran. 2) Masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akta nikah 3) Masih tingginya pertumbuhan penduduk khususnya akibat migrasi 4) Pendataan kependudukan belum optimal melalui e-ktp. m) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1) Kebutuhan ber KB di Rokan Hilir masih banyak yang belum terpenuhi 2) Pengendalian penduduk belum optimal terutama karena daerah perlintasan perdagangan 3) Fasilitas pelayanan KB yang belum menjangkau masyarakat secara luas. n) Perhubungan 1) Transportasi publik antar kota belum memadai. 2) Ketersediaan rambu-rambu dan fasilitas kelengkapan sarana perhubungan masih rendah 3) Pengendalian kendaraan muatan berlebih belum memadai. 4) Pelabuhan belum memadai o) Komunikasi, Informatika dan Persandian 1) Jumlah rumah tangga yang bisa mengakses internet masih sangat terbatas 2) Masih adanya wilayah yang masuk dalam area Blankspot 3) Fasilitas dan pemanfaatan teknologi komunikasi khususnya RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-265 dalam mendorong pembangunan belum memadai 2.3.1.3. Urusan Pilihan Non Pelayanan Dasar a) Pariwisata 1) Potensi pariwisata di Rokan Hilir memerlukan bimbingan dan pengembangan 2) infrastruktur penunjang pariwisata masih minim. 3) Pengelolaan dan promosi destinasi wisata perlu diperkuat. b) Perdagangan 1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir turun menjadi 2,85% 2) Perkembangan ekspor bersih di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 sebesar 5.611,72 ribu US$, turun hingga tahun 2021 menjadi 2.069,51 ribu US$ c) Kelautan dan Perikanan 1) Masih minimnya sarana dan prasarana produksi dan pemasaran perikanan. Dukungan pendanaan dan pembinaan kelompok nelayan dan peternak ikan masih terbatas. d) Pertanian 1) Infrastruktur penghubung antara sentra-sentra pertanian dan pemasaran serta industri belum berkembang baik. 2) Dukungan pembinaan dan pendanaan petani masih minim. 2.3.1.4. Penunjang Urusan Fungsi Manajemen Non Pelayanan Dasar a) Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah 1) Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional belum tersedia 2) Masih ada BUMD yang belum memiliki kinerja sesuai standar 3) Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat 4) Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-266 b) Keuangan Daerah 1) Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan objek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan c) Pengawasan 1) Pengawasan Terhadap keamanan pangan belum optimal 2) Gelar pengawasan daerah belum dilakukan secara konsisten 3) Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah. 4) Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah d) Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan 1) Pelaksanaan kegiatan untuk memacu kreativitas dan inovasi masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal 2) Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas 3) Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal. 2.3.1.5. Penunjang Urusan Unsur Manajemen Non Pelayanan Dasar a) Sarana dan Prasarana Perkantoran 1) Keterbatasan anggaran dalam pemeliharaan dan renovasi gedung perkantoran 2) Ketersediaan teknologi dan informasi yang masih terbatas sehingga menghambat efisiensi dan efektivitas kerja aparatur b) Kepegawaian dan Aparatur 1) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik 2) Pelaksanaan transparansi informasi publik masih perlu dikuatkan 3) Lemahnya tata kelola kelembagaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara Berdasarkan penjelasan permasalahan berdasarkan urusan di atas maka permasalahan pembangunan yang dominan di Kabupaten Rokan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-267 Hilir adalah sebagai berikut: 1) Rendahnya diversifikasi sektor unggulan serta ketergantungan terhadap sektor primer dan rendahnya daya saing pelaku ekonomi lokal Perekonomian Kabupaten Rokan Hilir masih didominasi oleh sektor primer, khususnya pertanian, perkebunan, dan pertambangan, yang menjadikan struktur ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global serta perubahan iklim. Ketergantungan terhadap sektor ini belum diimbangi oleh pengembangan sektor sekunder dan tersier, sehingga kontribusi industri pengolahan, perdagangan, dan jasa terhadap PDRB masih tergolong rendah. Selain itu, belum optimalnya hilirisasi produk unggulan daerah menyebabkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan tetap terbatas dan tidak sepenuhnya memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan lain yang menonjol adalah rendahnya daya saing pelaku ekonomi lokal, terutama UMKM, yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Infrastruktur pendukung ekonomi seperti jalan usaha tani, pasar tradisional, serta pusat logistik juga masih terbatas, khususnya di wilayah-wilayah hinterland. Kurangnya investasi swasta di sektor strategis serta belum terbangunnya iklim usaha yang kondusif turut menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berdampak pada masih tingginya tingkat pengangguran terselubung dan belum meratanya pemerataan hasil pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir. 2) Belum Optimalnya Pembangunan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tingkat kemiskinan di beberapa kecamatan masih relatif tinggi akibat keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, pendidikan, dan layanan dasar lainnya. Ketimpangan distribusi pembangunan antarwilayah, terutama antara kawasan pesisir dan pedalaman, juga menyebabkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat. Di bidang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-268 kesehatan, kualitas dan pemerataan layanan kesehatan dasar masih belum optimal. Fasilitas kesehatan di beberapa daerah terpencil masih terbatas, baik dari segi infrastruktur maupun tenaga medis, sehingga berdampak pada rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Hal ini turut memengaruhi indikator kesehatan masyarakat seperti angka kematian ibu dan bayi, prevalensi gizi buruk, serta cakupan imunisasi yang belum sepenuhnya memenuhi target. Selain itu, upaya promotif dan preventif dalam bidang kesehatan juga masih perlu ditingkatkan. Permasalahan lainnya adalah belum maksimalnya pelaksanaan program perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Rendahnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) juga menyulitkan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Di sisi lain, masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial menjadi hambatan dalam membangun solidaritas sosial dan kemandirian komunitas. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan sosial serta sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Rokan Hilir. 3) Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Permasalahan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rokan hilir disebabkan karena masih rendahnya kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Keterbatasan infrastruktur pendidikan, minimnya sarana dan prasarana belajar, serta kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan mutu pendidikan. Kondisi ini berdampak pada capaian angka partisipasi sekolah yang belum merata, serta rendahnya daya saing lulusan dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja. Di bidang kesehatan, kualitas SDM juga terpengaruh oleh masalah gizi dan kesehatan masyarakat yang belum tertangani secara optimal. Masih ditemukannya kasus gizi buruk, stunting, dan rendahnya kesadaran RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-269 masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan dasar. Keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, serta kurangnya tenaga kesehatan profesional, turut memperparah kondisi ini dan menjadi hambatan dalam membentuk SDM yang sehat dan produktif. Selain itu, kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja lokal dan kebutuhan dunia industri juga menjadi permasalahan serius. Minimnya pelatihan vokasi dan pendidikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar menyebabkan angka pengangguran terbuka dan setengah menganggur masih tinggi. Kurangnya sinergi antara lembaga pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha turut memperlambat proses peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan SDM yang terintegrasi dan berbasis potensi lokal untuk menciptakan generasi yang unggul dan siap bersaing. 4) Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Pemukiman Penyediaan Infrastruktur di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan jaringan jalan yang menghubungkan antarwilayah, khususnya antara kawasan produksi, permukiman, dan pusat layanan publik. Kondisi jalan yang rusak atau belum teraspal, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir, menghambat kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada produktivitas ekonomi lokal dan menurunkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain jaringan transportasi, infrastruktur dasar lainnya seperti air bersih, sanitasi, dan listrik belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah. Beberapa permukiman, terutama di daerah terpencil, masih mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak, yang berimplikasi pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan hunian yang layak masih menjadi tantangan, ditandai dengan adanya kawasan permukiman kumuh di sejumlah titik, baik di kawasan pesisir maupun perkotaan. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-270 Permasalahan lain yang menonjol adalah belum adanya rencana detail tata ruang yang berfungsi untuk pengendalian pemanfaatan lahan. Kurangnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman di daerah rawan bencana, seperti banjir dan abrasi pantai. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek perencanaan, pengawasan, serta penguatan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana alam untuk mewujudkan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hilir. 5) Masih Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan Tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas tata kelola dan koordinasi lintas perangkat daerah. Kinerja birokrasi belum optimal akibat lemahnya sinergi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, serta masih terbatasnya pemanfaatan data dan informasi dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi pelayanan publik serta belum maksimalnya pelaksanaan program pembangunan daerah secara tepat sasaran. Permasalahan lainnya terletak pada kualitas sumber daya aparatur yang masih belum merata, baik dari sisi kompetensi, profesionalitas, maupun integritas. Pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan lambat, ditandai dengan rendahnya implementasi sistem merit dalam manajemen ASN, kurangnya inovasi pelayanan publik, dan belum optimalnya budaya kerja berbasis kinerja. Hal ini turut memengaruhi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintahan serta tingkat partisipasi publik dalam pembangunan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) masih terbatas. Digitalisasi layanan publik belum berjalan merata di seluruh perangkat daerah, sehingga belum mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi secara menyeluruh. Penguatan sistem pengawasan dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-271 evaluasi internal juga masih perlu ditingkatkan guna mencegah praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir perlu diarahkan pada tata kelola yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis kinerja untuk mendorong tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih. 2.3.2. Isu Strategis Isu strategis Kabupaten Rokan Hilir dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan- permasalahan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan isu-isu strategis internasional, nasional dan regional yang relevan dan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2025-2029. Secara detail isu-isu strategis Kabupaten Rokan Hilir dielaborasi dari telaah isu strategis internasional, isu strategis nasional dan isu strategis Provinsi Riau dan daerah lain yang berdekatan, yang akan dijelaskan pada bagian berikut. 2.3.2.1. Isu Strategis Internasional ⮚ Demografi Global; Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global mempengaruhi kualitas keluarga. ⮚ Geopolitik dan Geoekonomi; Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Di Bidang geo ekonomi, nilai output dunia negara berkembang semakin RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-272 dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. ⮚ Perkembangan Teknologi; Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama penademi banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Teknologi yang berkembang dimasa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur, sektor pendidikan dan cara kerja pemerintah. perkembangan teknologi dapat juga dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. ⮚ Urbanisasi Dunia; Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25-30 persen penduduk RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-273 perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. ⮚ Konstelasi Perdagangan Global; Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi negara maju yang tergabung dalam G7. ⮚ Tata Kelola Keuangan Global; Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang flat suatu negara CBDC juga merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan. ⮚ Pertumbuhan Kelas Menengah; Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (new life style). ⮚ Persaingan Sumber Daya Alam; RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-274 Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (Energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi. ⮚ Perubahan Iklim; Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga irisi global-The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi dunia menjadi kebijakan dan strategi global. 2.3.2.2. Isu Strategis dan Kebijakan Pembangunan Nasional Rancangan Teknokratik RPJMN telah mengamanatkan Tema Pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut: Gerbang integrasi ekonomi Indonesia dan ASEAN dan penumpu ketahanan bioindustri Sumatra. Isu Strategis Nasional adalah sebagai berikut:
1.Ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap solid berada di atas 5 persen. Ekonomi Indonesia masuk ke jajaran 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dengan kondisi di tengah ketidakpastian global yang terus terjadi, perekonomian nasional tetap terjaga, salah satunya karena permintaan domestik yang tetap kuat dan juga berlanjutnya pertumbuhan dan peningkatan investasi tumbuh RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-275 sebesar 4,4 persen yang ditopang oleh Pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal.
2.Sebagian besar subsektor industri pengolahan mampu tumbuh positif. Subsektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Lima besar kontributor PDB adalah industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, industri alat angkutan, serta industri tekstil dan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa industri industri pengolahan punya peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
3.Industri mampu bertahan di zona ekspansi. Industri Pengolahan masih terus bertahan di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini tampak pada Indeks Kepercayaan Industri terus mengalami peningkatan hingga Juni 2024. Adapun ekspansi yang tinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki didorong oleh peningkatan pesanan baru yang cukup signifikan yaitu 3,21 poin dan penyerapan persediaan yang meningkat.
4.Investasi pemerintah dan swasta meningkat. Upaya peningkatan pemerintah dan swasta di daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.Pengembangan potensi investasi daerah (regional champions) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
b.Promosi investasi di daerah, untuk mendorong investor awareness and willingness, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
c.Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah terutama untuk UKM.
d.Pengembangan mekanisme konsultasi pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM). RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-276
1. 5.Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mencerminkan pulihnya sektor pariwisata, sementara devisa pariwisata yang meningkat menandakan kontribusi ekonomi yang signifikan. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan dampak positif, didukung oleh peningkatan tenaga kerja yang semakin kuat. Kinerja investasi pariwisata dan ekspor ekonomi kreatif menunjukkan kepercayaan dan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan.
2. 6.Penyaluran kredit tumbuh positif. Hasil survei menunjukkan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit ke depan. Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2024 terus tumbuh. Optimisme tersebut antara lain didorong oleh prospek kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit. 2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Riau Isu strategis pembangunan Provinsi Riau dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut: 1) Menjamin semua individu memiliki akses dan kualitas pendidikan yang inklusif untuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar 2) Kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan serta pembudayaan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS) 3) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 4) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender 5) Kemandirian, Keamanan dan ketahanan pangan daerah RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-277 6) Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal 7) Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan 8) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan 9) Kemandirian Desa yang berkelanjutan dan Inklusi 10) Pembangunan Kota yang Maju, Produktif dan Berkelanjutan 11) Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi 12) ASN yang profesional berbasis merit system 13) Penyediaan Infrastruktur dasar yang handal dan memadai. 14) Integrasi antarmoda, transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan 15) Riau sebagai pusat kebudayaan melayu 16) Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 17) Persatuan, Kerukunan dan Stabilitas Daerah 18) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Selanjutnya isu strategis Provinsi Riau dilakukan pengelompokan dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang menjadi dasar perencanaan jangka menengah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 seperti yang termuat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.118 Isu Strategis Provinsi Riau Tahun 2025-2029 No Long List Isu Strategis Isu Strategis 1 Menjamin semua individu memiliki akses dan kualitas pendidikan yang inklusif untuk peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-278 No Long List Isu Strategis Isu Strategis 2 Kualitas dan pemerataan layanan Kesehatan serta pembudayaan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3 Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 4 Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan Perluasan akses Kesempatan Kerja yang responsif gender 5 Kemandirian, Keamanan dan ketahanan pangan daerah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas 6 Peningkatan investasi yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk komoditi unggulan serta peningkatan serapan tenaga kerja lokal 7 Optimalisasi destinasi dan event wisata dalam upaya meningkatkan jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisatawan 8 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat, berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan 9 Kemandirian Desa yang berkelanjutan dan Inklusi 10 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah 11 Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi Tata kelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas 12 ASN yang profesional berbasis merit sistem RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-279 No Long List Isu Strategis Isu Strategis 13 Pembangunan Kota yang Maju, Produktif dan Berkelanjutan Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya 14 Penyediaan Infrastruktur dasar yang handal dan memadai 15 Integrasi antarmoda, transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas orang yang memenuhi aspek pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan berkeselamatan 16 Riau sebagai pusat kebudayaan melayu Pusat Kebudayaan Melayu 17 Persatuan, Kerukunan dan Stabilitas Daerah 18 Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Riau telah mengidentifikasi beberapa isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang relevan dengan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Isu-isu strategis tersebut mencakup:
3. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
a.Penjaminan akses dan kualitas pendidikan yang inklusif
b.Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
c.Pembudayaan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
d.Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
e.Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan akses kesempatan kerja responsif gender
1. 2.Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
a.Kemandirian, keamanan, dan ketahanan pangan daerah RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-280
b.Peningkatan investasi dan hilirisasi produk komoditi unggulan
c.Optimalisasi destinasi dan event wisata
d.Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai penopang ekonomi masyarakat
e.Kemandirian desa yang berkelanjutan dan inklusif
f.Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
1. 3.Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas
a.Transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi pemerintahan
b.Pengembangan ASN profesional berbasis merit system
1. 4.Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
a.Pembangunan kota yang maju, produktif, dan berkelanjutan
b.Penyediaan infrastruktur dasar yang handal dan memadai
c.Integrasi antarmoda transportasi untuk efisiensi logistik dan mobilitas
1. 5.Pusat Kebudayaan Melayu
a.Pengembangan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu
b.Pemeliharaan persatuan, kerukunan, dan stabilitas daerah
1. 6.Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup
a.Pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan
b.Mitigasi dampak perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun program pembangunan yang selaras dengan kebijakan Provinsi Riau, guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.3.2.4. Isu Strategis Kabupaten Rokan Hilir
1. 1.Pembangunan Perekonomian Daerah Perekonomian Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh sektor pertanian dan pertambangan, hal ini mengindikasikan bahwa secara struktur perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hilir masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan, sehingga menjadi RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-281 serius dalam pengembangan ekonomi masa depan. Ketergantungan pada sumber daya alam ini membuat daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan kebijakan terkait sektor sumber daya alam. Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu dilakukan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Tantangan perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah terjadinya penurunan peran daerah dalam perekonomian Riau. Kabupaten Rokan Hilir menjadi kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau, namun belakangan ini mengalami penurunan kontribusi. Pergeseran dominasi sektor ekonomi dari sektor pertambangan menjadi kepada sektor pertanian menjadi salah satu faktor utama dalam penurunan kontribusi Rokan Hilir dalam perekonomian Riau. Hal ini menandakan kontribusi minyak dan gas dalam perekonomian Rokan Hilir semakin menurun. Meskipun demikian, sektor pertanian mengalami pertumbuhan, namun belum cukup untuk mengimbangi penurunan kontribusi sektor pertambangan dalam perekonomian daerah. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam diversifikasi ekonomi daerah dan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor pertanian. Kenaikan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Rokan Hilir, khususnya komoditas kelapa sawit, menunjukkan adanya potensi besar untuk mengembangkan sektor ini. Namun, perlu diingat bahwa ketergantungan pada satu komoditas utama juga memiliki risiko dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diversifikasi komoditas pertanian dan pengembangan pertanian dengan pendekatan sistem agribisnis menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kesejahteraan petani. Diversifikasi ekonomi daerah menjadi sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, terutama ditujukan pada upaya memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, fokus pembangunan daerah tidak hanya terpaku pada sektor pertanian dan pertambangan, tetapi juga perlu mengembangkan sektor- RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-282 sektor lain seperti industri pengolahan, pariwisata, dan jasa. Diversifikasi ekonomi daerah akan menghasilkan ketahanan perekonomian daerah terhadap goncangan ekonomi global dan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas kepada masyarakat. Pembangunan perekonomian daerah membutuhkan strategi yang holistic, tidak hanya melalui penetapan strategi pembangunan yang terfokus pada objek ekonomi tetapi harus mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi tersebut. Beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam Pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah mendorong diversifikasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor non-migas seperti pariwisata, industri kreatif, dan UMKM dan terus mendorong peningkatan nilai tambah pada sektor pertanian melalui pengembangan agribisnis, pengolahan hasil pertanian, dan sertifikasi produk pertanian. Hal ini perlu pengembangan infrastruktur yang melingkupi seluruh aktivitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, dan pasar dengan terus mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Hal penting lainnya yang tidak boleh ditinggalkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan pengembangan perekonomian daerah, serta perlu didukung oleh penguatan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. 2.Pembangunan Sosial dan Kesejahteran Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir adalah daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dan maju, meskipun saat ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat, terutama terkait dengan kemiskinan dan ketimpangan. Arah kebijakan pembangunan yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan sosial dan kesejahteraan. Hakikat pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan upaya RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-283 yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan. Meskipun ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Rokan Hilir relatif lebih merata dibandingkan dengan Provinsi Riau, namun jumlah penduduk miskin di daerah ini justru cenderung meningkat. Kondisi geografis yang unik, dengan dominasi wilayah pesisir dan lahan gambut, menjadi salah satu faktor utama penyebab kemiskinan. Keterbatasan akses terhadap sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai, dan kualitas lahan yang rendah untuk pertanian menjadi kendala utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi geografis daerah memiliki kontribusi terhadap kemiskinan. Wilayah pesisir di Kabupaten Rokan Hilir seringkali menghadapi tantangan seperti abrasi, intrusi air laut, dan bencana alam lainnya. Hal ini tidak hanya mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan dan pertanian, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur. Selain itu, lahan gambut yang luas juga memiliki keterbatasan dalam pemanfaatannya untuk pertanian karena sifatnya yang asam dan kandungan organik yang tinggi. Keberhasilan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari kualitas hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rokan Hilir mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Namun, nilai IPM yang masih tergolong rendah mengindikasikan bahwa kualitas hidup masyarakat masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, IPM Rokan Hilir tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu adanya perhatian serius terkait dengan kelestarian lingkungan hidup. Dominasi lahan bergambut di Kabupaten Rokan Hilir merupakan potensi besar untuk dikembangkan, namun memiliki tantangan yang kompleks. Pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat dapat menyebabkan degradasi lingkungan, emisi gas rumah kaca, dan bencana banjir. Oleh karena itu, RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-284 diperlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan dalam mengelola lahan gambut, termasuk restorasi ekosistem, pengembangan pertanian berkelanjutan, dan pemanfaatan sumber daya hayati secara bijaksana. Arah kebijakan pembangunan yang diperlukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah peningkatan infrastruktur dasar yang memadai untuk melayani kebutuhan seluruh masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pelabuhan, terutama di wilayah pesisir dan daerah terpencil. Peningkatan kesejahteraan penduduk juga memerlukan kebijakan pengembangan ekonomi lokal untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM, pariwisata, dan pertanian berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tetap memperhatikan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
3. 3.Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai tantangan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang sistematis dan terpadu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Kualitas pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang digambarkan oleh kualitas tenaga kependidikan yang belum optimal menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah yang belum memenuhi standar, kondisi bangunan sekolah yang rusak, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai menjadi masalah serius. Permasalahan ini diperparah dengan masih tingginya angka buta huruf dan belum meratanya fasilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak usia sekolah di pulau-pulau dan daerah terpencil menjadi permasalah yang memerlukan penanganan segera agar tidak ada penduduk yang menghadapi kendala akses pendidikan, sehingga dapat menghambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah terpencil RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-285 dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi. Pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas menjadi masalah berikutnya yang muncul akibat keterbatasan akses pendidikan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat migrasi menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan rasio ketergantungan, yang diperparah oleh tingkat pendidikan yang rendah dan kompetensi yang terbatas. Belum optimalnya pengendalian penduduk, terutama di daerah perlintasan perdagangan, semakin memperparah situasi. Keterbatasan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja menjadi masalah krusial. Diperlukan upaya serius dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar dapat bersaing. Tingkat kompetensi tenaga kerja yang masih rendah menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas. Tidak tersedianya balai-balai latihan kerja sesuai kebutuhan daerah dan rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, belum adanya perencanaan yang matang mengenai pemetaan dan pembangunan ketenagakerjaan daerah membuat upaya peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi tidak terarah. Pengembangan pendidikan vokasi yang merata pada setiap kecamatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan industri akan menjadi salah satu pilihan kebijakan pembangunan peningkatan kompetensi tenaga kerja daerah. Peluang bonus demografi harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas daerah melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya lokal. Aspek lain yang memerlukan perhatian dalam pengembangan sumber daya manusia daerah adalah pembangunan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang belum merata dan penyebaran tenaga medis yang tidak merata menjadi masalah utama dalam bidang kesehatan. Akses layanan kesehatan yang terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil, menyebabkan masyarakat kesulitan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-286 mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Pembangunan Rumah Sakit Umum Darah baru menjadi prioritas pembangunan daerah dalam upaya peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. Selain itu, masih kurangnya tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, menjadi kendala dalam penanganan penyakit yang kompleks. Selain itu, peningkatan kecukupan dan mutu konsumsi pangan penduduk juga perlu menjadi perhatian dalam mendorong pembangunan sumberdaya manusia berkualitas. Penerapan kebijakan holistik pada semua aspek pembangunan yang mendorong pembangunan sumberdaya manusia daerah perlu dikerahkan. Ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat diperlukan dalam pembangunan sumberdaya manusia daerah. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan produksi pangan daerah dan pemerataan produksi dan penyebaran pangan yang terjangkau hingga tingkat rumah tangga. Diversifikasi pangan lokal dan pengembangan pangan berbasis sumberdaya lokal perlu menjadi perhatian sembari melakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan pengolahan pangan dan perbaikan pengetahuan tentang konsumsi pangan bagi masyarakat.
4. 4.Pembangunan Infrastruktur dan Pemukiman Kabupaten Rokan Hilir masih dihadapkan dengan masalah keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi geografis Rokan Hilir yang sebagian besar merupakan daerah pesisir dan memiliki banyak sungai, menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Sarana dan prasarana perhubungan yang masih terbatas, minimnya rambu- rambu lalu lintas, serta belum tersedianya transportasi publik antar kota, sangat menghambat mobilitas masyarakat. Kondisi jalan yang masih banyak dalam keadaan rusak dan tidak baik terutama di daerah pedalaman mengakibatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Banyak sentra produksi masyarakat yang belum terhubung dengan infrastruktur jalan yang baik. Kondisi ini menghambat distribusi hasil produksi dan meningkatkan biaya transportasi. Selain itu, dari aspek konektivitas digital, keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi masalah, RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-287 karena masih adanya area Blankspot. Tantangan infrastruktur di lahan gambut menjadi hal yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur yang baik dan merata. Kondisi geografis Rokan Hilir yang sebagian besar merupakan lahan gambut, menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Biaya pembangunan infrastruktur di lahan gambut cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan lahan lain. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tanah gambut yang labil dan mudah terbakar. Oleh sebab itu, prioritas pembangunan infrastruktur daerah pesisir di Rokan Hilir sangat diperlukan mengingat potensi sumber daya alam yang besar. Namun, pembangunan infrastruktur di daerah ini seringkali terkendala oleh kondisi geografis yang unik. Pembangunan infrastruktur di daerah pulau dan tepi laut membutuhkan perencanaan yang matang dan teknologi yang tepat, sehingga dapat mengatasi tantangan seperti abrasi dan intrusi air laut. Selain itu, Kabupaten Rokan Hilir juga masih dihadapkan dengan isu dan permasalahan tata ruang dan pemukiman. Penataan ruang wilayah di Kabupaten Rokan Hilir saat ini masih dalam proses pembahasan beriringan dengan proses revisi RTRW Provinsi Riau. Selain itu, permasalahan permukiman juga masih menjadi sorotan. Banyak masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal di rumah sewa atau menumpang. Kualitas rumah yang tidak layak huni serta masih adanya kawasan kumuh, menjadi masalah serius yang harus segera diatasi. Standar hidup rumah tangga masih perlu menjadi perhatian, khususnya yang berkaitan dengan kualitas rumah dan akses air bersih. Kondisi geografis wilayah yang bergambut mengakibatkan lingkungan pemukiman terlihat kumuh dan akses air bersih yang terbatas. Oleh sebab itu pembangunan sistem penyediaan air bersih perlu menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun kedepan. Pembangunan pengairan juga diperlukan oleh sektor pertanian karena sektor ini sangat bergantung pada ketersediaan air. Pembangunan jaringan irigasi masih membutuhkan peningkatan dan perbaikan untuk peningkatan produktivitas pertanian RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-288 dan kesejahteraan petani serta untuk penyediaan air bersih untuk konsumsi rumah tangga. Pembangunan irigasi dengan memanfaatkan sungai yang ada akan sangat penting bagi perekonomian dan peningkatan standar hidup masyarakat, sehingga diperlukan sumber air baku dan jaringan distribusi yang memadai.
5. 5.Pengelolaan Pemerintahan Daerah Salah satu tantangan utama pengelolaan pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir adalah belum terintegrasinya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kondisi ini berdampak pada efisiensi pelayanan publik yang masih rendah. Selain itu, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum optimal kinerjanya menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan daerah. Perlu adanya upaya serius untuk melakukan digitalisasi menyeluruh pada seluruh aspek pemerintahan dan melakukan evaluasi kinerja BUMD secara berkala. Penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dievaluasi secara berkala menjadi penting dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan mudah. Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, penyederhanaan dan standarisasi SOP serta evaluasi berkala untuk memastikan prosedur pelayanan publik selalu relevan dengan kebutuhan Masyarakat sangat perlu dilakukan. Kapasitas fiskal yang terus menurun dan kemandirian keuangan daerah yang masih rendah juga masih menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Rokan Hilir. Oleh sebab itu, intensitas pajak dan retribusi daerah yang belum optimal serta validitas pendataan objek pajak/retribusi perlu ditingkatkan. Upaya intensifikasi pajak dan retribusi melalui berbagai inovasi sangat diperlukan untuk mendukung ketersediaan pembiayaan pembangunan, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Selain itu masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi dan disiplin aparatur pada beberapa perangkat daerah menunjukkan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-289 adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian internal. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan penegakan disiplin yang tegas dan konsisten serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi serta penguatan integritas dan disiplin aparatur. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, pelaksanaan transparansi informasi publik di Kabupaten Rokan Hilir masih perlu dikuatkan. Selain itu, lemahnya tata kelola kelembagaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Penataan kelembagaan dan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik serta administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang tepat. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | II-290 Tabel 2.119 Isu Strategis Kabupaten Rokan Hilir POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL
6. 1.Memiliki komoditas unggulan yang potensial dan prospektif
7. 2.Kawasan pertanian dan perkebunan yang memiliki banyak hasil
8. 3.Kawasan pesisir pantai untuk dijadikan lahan tambak budidaya ikan dan kerang dan wisata Bahari
9. 4.Kawasan dataran rendah dan dataran tinggi yang mengandung
10. 1.Rendahnya diversifikasi sektor unggulan serta ketergantungan terhadap sektor primer dan rendahnya daya saing pelaku ekonomi lokal
11. 2.Belum optimalnya pembangunan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
12. 3.Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
13. 4.Rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan pemukiman
14. 5.Masih lemahnya tata kelola pemerintahan
15. 1.Belum tercapainya target terkait pertumbuhan PDB per kapita dan PDB per tenaga kerja, tenaga kerja formal, akses UMKM, tingkat pengangguran, jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara,
16. 2.Belum tercapainya sejumlah target kesejahteraan dan pelayanan publik,
17. 3.Belum tercapainya sejumlah target pendidikan, meliputi proporsi anak-anak dan
18. 1.Demografi Global
19. 2.Geopolitik dan Geoekonomi
20. 3.Perkembangan Teknologi
21. 4.Urbanisasi Dunia
22. 5.Konstelasi Perdagangan global
23. 6.Tata Kelola Keuangan Global
24. 7.Pertumbuhan Kelas Menengah
25. 8.Persaingan Sumber Daya Alam
26. 9.Perubahan Iklim
27. 1.Ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap solid berada di atas 5 persen.
28. 2.Sebagian besar subsektor industri pengolahan mampu tumbuh positif.
29. 3.Industri mampu bertahan di zona ekspansi.
30. 4.Investasi pemerintah dan swasta meningkat
31. 5.Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) didukung peningkatan
32. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
33. 2.Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
34. 3.Tatakelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas
35. 4.Penyediaan Infratsruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta pengawasan pemanfaatannya
36. 5.Pusat Kebudayaan Melayu
37. 6.Pengendalian dan Pengawasan
38. 1.Pembangunan Perekonomian Daerah
39. 2.Pembangunan Sosial dan Kesejahteran Masyarakat
40. 3.Pembangunan Sumber Daya Manusia Daerah
41. 4.Pembangunan Infrastruktur dan Pemukiman
42. 5.Pengelolaan Pemerintahan Daerah RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-291 POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL bahan galian batu, pasir dan lainnya.
43. 5.Produksi perikanan tangkap laut yang tinggi remaja mencapai standar kemampuan minimum, akreditasi sekolah SD dan SMP, angka partisipasi kasar PAUD dan SD, sertifikat guru pada berbagai tingkat pendidikan, rasio angka partisipasi murni, dan akses dan fasilitas sekolah.
44. 4.Belum tercapainya sejumlah target kesehatan masyarakat, meliputi akses fasilitas kelahiran, angka kematian balita, angka kematian neonatal, kunjungan wisatawan mancanegara.
45. 6.Penyaluran kredit tumbuh positif terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-292 POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL imunisasi pada bayi, angka kelahiran, jaminan kesehatan, angka kematian, pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan,
46. 5.Belum tercapainya sejumlah target terkait akses sumber air minum layak, akses sumber air minum aman dan berkelanjutan, akses layanan sanitasi layak, kapasitas penyediaan prasarana air baku,
47. 6.Belum tercapainya sejumlah target terkait kasus kejahatan, kekerasan terhadap RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-293 POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL anak, korupsi, pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran, peningkatan opini WTP, peningkatan SAKIP, instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi baik, kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik, keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif, penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 II-294 POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS DAERAH GLOBAL NASIONAL REGIONAL kebijakan yang diskriminatif RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 -ø III-1 ù- BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi dan Misi 3.1.1. Visi Pembangunan daerah adalah bagian penting dari pembangunan nasional dan merupakan pelaksanaan tanggung jawab dan tugas pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan, Kabupaten Rokan Hilir berusaha memanfaatkan keunggulan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas yang mencerminkan identitasnya. Dalam perencanaan, visi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2029 mencerminkan aspirasi dan harapan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Menetapkan misi- misi dalam RPJMD sangat penting untuk mencapai visi tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir memerlukan kebijakan jangka menengah untuk menangani perubahan regulasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi RPJMD adalah pencapaian yang diinginkan daerah pada akhir periode perencanaan pembangunan dalam lima tahun. Visi ini harus mampu memberikan gambaran masa depan yang diinginkan bagi masyarakat dan daerah serta menjadi dasar bagi semua pihak atau pelaku pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Visi ini didasarkan pada situasi VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH VISI, MISI, DAN “Tomo [PROGRAM PRIORITAS (Eh) PEMBANGUNAN DAERAH III-2 dan kondisi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi masa depan. Oleh karena itu, visi harus didasarkan pada kenyataan dan berfokus pada masa depan bukan hanya sekedar pemikiran spekulasi saja. Visi pembangunan jangka menengah daerah telah diterjemahkan ke dalam strategi dan arah kebijakan RPJMD. Perangkat daerah dapat menggunakannya sebagai panduan dalam mengembangkan RPKD dan merencanakan program daerah. Rumusan umum tentang langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi disebut misi pembangunan. Rumusan misi yang baik akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang visi yang ingin dicapai dan merinci langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. Dalam pengembangan rumusan misi dalam dokumen perencanaan, perhatian diberikan pada faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang mempengaruhi pembangunan daerah. Misi disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, pernyataan misi Kabupaten Rokan Hilir menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami tanpa mengurangi substansi dan maksud yang ingin dijelaskan. Perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir harus mengintegrasikan strategi transformasi yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan dan ketangguhan Kabupaten Rokan Hilir di masa depan. Proses perumusan visi dan misi RPJMD memerlukan upaya yang besar dan harus mempertimbangkan visi RPJMN, visi RPJPD provinsi Riau, visi RPJPD Kabupaten Rokan Hilir serta merujuk pada dokumen RTRW, dokumen teknokratik, KLHS dan evaluasi RPJMD 2019-2024. Selain itu, aspirasi dan harapan masyarakat juga menjadi elemen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam merumuskan visi ini. Proses ini melibatkan sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Keterwakilan dari berbagai RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-3 sektor dan lapisan masyarakat, dikenal sebagai pendekatan pentahelix, diharapkan dapat mencerminkan aspirasi publik secara menyeluruh. Hal ini diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat untuk kemajuan daerah dalam lima tahun ke depan. Filosofi visi dalam pemerintahan berfungsi sebagai fondasi ideologis dan panduan strategis, yang menjadi rujukan utama bagi pemerintah dalam melaksanakan mandat dan tanggung jawabnya. Visi ini tidak sekadar menjelaskan pandangan jauh ke depan mengenai tujuan yang hendak dicapai untuk kemaslahatan masyarakat, juga mencerminkan nilai-nilai fundamental, prinsip-prinsip moral, serta tujuan luhur yang ingin diwujudkan demi kepentingan Bersama. Adapun visi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Visi Kabupaten Rokan Hilir untuk pembangunan selama lima tahun kedepan memiliki makna bahwa pada tahun 2029 Kabupaten Rokan Hilir dapat menjadi Kabupaten yang bermarwah, maju, sejahtera, beriman dan berbudaya dengan penjelasan sebagai berikut: Kabupaten Rokan Hilir Terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir ) Yang Bermarwah, Maju, Sejahtera 4G Beriman dan Berbudaya 6Tahun 2029 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 e III-4 Bermarwah Merujuk pada nilai-nilai martabat, kehormatan, dan integritas yang menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Rokan Hilir. Prinsip ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, budaya, serta potensi lokal yang ada di Rokan Hilir. Maju Bermakna terwujudnya kemajuan atau perkembangan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan lainnya. Makna "maju" menekankan pada adanya peningkatan yang positif dan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Sejahtera Bermakna terwujudnya keadaan yang makmur, tentram, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Sejahtera sangat mencerminkan kualitas hidup yang baik dimana masyarakat hidup dalam kondisi aman dan nyaman. Beriman Mengacu pada keyakinan atau kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan atau nilai-nilai spiritual tertentu. Ini mencakup praktik keagamaan, moralitas, dan etika yang mendasari kehidupan sehari-hari. Berbudaya Bermakna memiliki dan mempraktikkan budaya yang kaya dan beragam, termasuk adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. "Berbudaya" menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat. 3.1.2. Misi Misi adalah pernyataan umum yang merumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-5 efektif membantu menguraikan dengan lebih jelas gambaran visi yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut : Misi ini merupakan strategi yang penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dan dikembangkan dapat menjawab tantangan geografis dan kebutuhan pembangunan daerah secara menyeluruh, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam lima tahun ke depan. Misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah yang akan berdampak positif pada percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Misi ini menekankan pada pemerataan layanan dasar agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah, sehingga seluruh penduduk Kabupaten Rokan Hilir, baik di pusat maupun daerah terpencil, dapat menikmati hak- hak dasar mereka secara optimal. Upaya ini akan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus memperkuat fondasi sosial masyarakat demi tercapainya kesejahteraan secara merata di kabupaten Rokan Hilir. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di berbagai wilayah Memantapkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Rokan Hilir dengan infrastruktur wilayah yang handal. Misi 1 Pemantapan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata pada setiap wilayah. Misi 2 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | III-6 Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Misi ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk membangun manusia yang tidak hanya memiliki kualitas intelektual dan profesional, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya lokal, sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis. Misi ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki karakter religius dan nilai-nilai budaya lokal yang kuat. Misi ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian rakyat Rokan Hilir melalui pendekatan yang berbasis potensi lokal dan keberlanjutan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara menyeluruh dengan tujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian masyarakat secara inklusif dengan memanfaatkan potensi lokal yang khas dan berkelanjutan. Misi ini menjadi pondasi penting dalam pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mengoptimalkan sumber daya dan teknologi informasi sebagai pendorong percepatan pembangunan Misi 3 Memantapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, agamis dan berbudaya Misi 4 Pemulihan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat struktur dan daya saing daerah berbasis potensi unggulan dan ekonomi biru Misi 5 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif didukung oleh sistem informasi dan teknologi RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | III-7 Kabupaten Rokan Hilir. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pengelolaan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. 3.2 Tujuan dan Sasaran Visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir adalah cita-cita masyarakat Rokan Hilir yang akan dicapai dan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Setiap misi memiliki makna dan tujuan yang kuat untuk mewujudkan Rokan Hilir yang bermarwah, maju, sejahtera, beriman, dan berbudaya. Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai pedoman penyusunan perencanaan kurun waktu tahun 2025-2030. Tujuan pembangunan jangka menengah adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus dicapai dalam lima jangka waktu lima tahun. Tujuan ini dirancang untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing sambil memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan manfaat dari proses pembangunan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD adalah tujuan khusus yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Sasaran ini mencakup berbagai hal seperti pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pengembangan infrastruktur. Kondisi ketercapaian sasaran merupakan hasil dari program perangkat daerah. Sasaran ini dibuat untuk membantu pemerintah daerah merencanakan dan menerapkan program pembangunan selama periode RPJMD dan mengukur keberhasilan kebijakan yang diterapkan. Tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD digunakan sebagai dasar untuk penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran RPJMD RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-8 harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang dapat diukur dan relevan dengan masalah yang akan diperbaiki dan ditetapkan setiap tahun selama lima tahun, dari tahun 2025 hingga 2030. Tujuan dan sasaran pembangunan membantu pemerintah daerah dalam menetapkan jalan yang jelas bagi program dan kebijakan pembangunan. Perencanaan yang didasarkan pada tujuan dan sasaran memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang lebih efisien karena pemerintah dapat memprioritaskan sumber daya dan langkah strategis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, pemerintah dapat lebih transparan dalam melaporkan capaian pembangunan kepada masyarakat. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berikut adalah tabel keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta target capaian indikator Kinerja Evaluasi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025-2030: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-9 Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2030 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN, DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 - Memantapkan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir dengan Infrastruktur Wilayah yang Handal - Pemantapan Layanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Merata pada Setiap Wilayah - Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks) 78,40 78,70 79,01 79,31 79,62 79,92 Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) 0,539 0,58 0,625 0,673 0,725 0,781 Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase) 38,04 38,43 38,83 39,22 39,62 40,03 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (Angka) 73,91 74,96 76,01 77,05 78,10 79,15 Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Dasar Masyarakat Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik (Indeks) 93,12 93,95 94,36 94,78 95,2 95,63 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang Adil dan Merata Meningkatnya Pembangunan Daerah yang Memperhatikan Kondisi Sosial Masyarakat Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan (Angka) 91,45 92,68 93,93 95,20 96,48 97,77 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%)) 38,13 48,06 50,21 52,47 54,82 57,52 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 III-10 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) dan Berbudaya - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan dengan Memperkuat Struktur dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Unggulan dan Ekonomi Biru - Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Efisien dan Efektif Didukung oleh Sistem Informasi dan Teknologi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) 63,47 64,47 65,95 67,11 68,2 69,25 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang Adil dan Merata Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%)) 98,5 98,12 98,18 99,24 98,3 98,36 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 86,24 73,72 74,36 75 75,65 76,31 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 8,66 9,17 9,31 9,46 9,61 9,76 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,19 13,36 13,45 13,53 13,62 13,71 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun)) 71,43 71,92 72,17 72,41 72,66 72,91 Meningkatnya Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) 85,93 86,68 87,11 87,55 87,99 88,44 Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Agamis Indeks Harmoni Indonesia (Indeks) 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 III-11 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang Terdeskripsi dan Dilestarikan (%) 10 15 20 25 30 35 Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berbangsa Persentase Masyarakat yang Paham akan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (%) 70 75 78 80 83 85 Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama Indeks Harmoni Religius (Indeks) 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,71 2,75 2,78 2,81 2,85 2,88 PDRB per Kapita (Rp. Juta Per Tahun) 152,95 163,95 175,73 188,37 201,91 214,31 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (Indeks) 41,52 42,81 44,16 45,57 47,05 48,60 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Indeks Daya Saing Daerah (Angka) 3,58 3,87 4,17 4,51 4,86 5,25 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) 69,07 69,47 69,88 70,29 70,70 71,11 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 III-12 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Meningkatnya Daya Saing Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) 11.352,34 12.141,67 12.985,88 13.888,79 14.854,48 15.887,31 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%) 0,59 0,61 0,62 0,64 0,66 0,68 Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Tingkat Kemiskinan (%) 6,84 6,75 6,665 6,58 6,495 6,415 Rasio Gini (Indeks) 0,301 0,294 0,287 0,281 0,274 0,268 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) 69,70 69,92 70,13 70,34 70,55 70,76 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 73,71 75,44 77,21 79,02 80,87 82,77 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 3,42 3,45 3,48 3,51 3,54 3,65 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Angka) 61,43 65,32 69,45 73,53 78,53 83,50 Maturitas Sistem Pengendalian Intern 3,15 3,18 3,20 3,22 3,25 3,27 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 III-13 VISI / MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Pemerintah (SPIP) (Nilai) Nilai SAKIP (Nilai) 68,63 68,78 69,33 69,88 70,43 70,98 Nilai LPPD (Angka) 2,6 2,75 2,87 2,95 3,05 3,15 Indeks PEMDI (Angka) 3,51 1,30 1,35 1,40 1,45 1,51 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 III-14 Seiring dengan perekonomian global yang tumbuh relatif lambat, pada saat bersamaan pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi menunjukkan tren dengan stabilitas makroekonomi yang relatif tetap. Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dari tahun 2025-2029 maka pemerintah Provinsi Riau berusaha membuat program prioritas yang akan dilaksanakan di 12 Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program prioritas tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Riau dari akumulasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melakukan penyesuaian antara estimasi target pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota yang ditetapkan Provinsi dengan target yang dapat dicapai oleh Kabupaten. Berikut Target makro Kabupaten Rokan Hilir. 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan dan strategi diperlukan untuk mencapai target pembangunan jangka menengah daerah pada kurun waktu 2025 hingga 2029, yang akan digunakan sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan program kerja pada perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 dengan efektif dan efisien, maka arah kebijakan dan strategi dapat menjadi rumusan perencanaan yang menyeluruh. Pada dasarnya, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan jangka menengah dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap. Strategi pembangunan adalah kumpulan tindakan yang disusun secara sistematis dan analitis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dalam konteks pembangunan daerah, strategi ini mencakup pemikiran komprehensif tentang cara-cara yang diperlukan untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan untuk melakukan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-15 transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi di Kabupaten Rokan Hilir. Strategi pembangunan daerah berfungsi sebagai panduan untuk mencapai kemajuan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks spesifik daerah tersebut. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memberikan arah yang jelas untuk pelaksanaan program pembangunan, sehingga semua kegiatan dapat terintegrasi dan berkonsentrasi pada pencapaian hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk membuat strategi dan implementasi pembangunan daerah lebih bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, maka perlu disusun suatu arah kebijakan yang digunakan sebagai pedoman selama jangka waktu lima tahun tersebut. Dengan merumuskan arah kebijakan, pilihan strategi dapat dirasionalisasi agar memiliki fokus yang jelas dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan program pembangunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, maka arah kebijakan RPJMD Tahun 2025– 2029 adalah rangkaian kerja yang terdiri dari penjabaran misi yang selaras dengan strategi pembangunan. Masing-masing arah kebijakan dan strategi dirancang untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Oleh karena itu, alur perencanaan, yang dimulai dengan penetapan visi dan misi dan berakhir pada penetapan tujuan, sasaran, indikator tujuan atau sasaran, dan penetapan arah kebijakan dan strategi hingga ke level program, menjadi jelas dan konsisten. Penentuan prioritas dalam setiap tahapan RPJMD berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Setelah dirumuskan, setiap pentahapan pembangunan RPJMD dipetakan terhadap jangka waktu tertentu. Dengan penentuan jangka RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-16 waktu paling lama 5 (lima) tahun, pentahapan pembangunan RPJMD dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pentahapan pembangunan RPJMD yang disusun dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun, tetapi juga dapat membutuhkan lebih dari satu tahun. Pentahapan pembangunan RPJMD dapat dijadikan fokus pembangunan atau tema pembangunan pada tahun yang berjalan. Berikut adalah pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029: Gambar 3.1 Pentahapan Pembangunan Tahun 2026-2030 Tahap awal, fokus pembangunan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada peningkatan infrastruktur dasar sebagai fondasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini difokuskan pada perbaikan dan pembangunan jaringan jalan, jembatan, serta infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama daerah pedesaan dan kawasan berpotensi ekonomi. Selain itu, penyediaan sarana air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi juga menjadi prioritas agar seluruh lapisan Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Kesejahteraan Masyarakat Pemantapan Infrastruktur untuk mendukung akses layanan publik Penguatan Infrastruktur untuk kemandirian ekonomi dan daya saing daerah Pengembangan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung potensi unggulan daerah Pengembangan infrastrukur yang merata dan berkelanjutan 2026 TAHAP I Fokus Pembangunan : Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Kesejahteraan Masyarakat 6207-SZOT YNOIH NVAOY NALVdNEV>I GQwWidd Ne NY III-17 masyarakat dapat mengakses layanan dasar secara lebih merata dan berkualitas. Upaya peningkatan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan mobilitas barang dan jasa, sekaligus membuka ruang investasi dan peluang kerja baru. Infrastruktur yang lebih baik juga akan memperkuat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan publik lainnya sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkokoh fondasi kesejahteraan dan daya saing Kabupaten Rokan Hilir. Memasuki tahap kedua, pembangunan Kabupaten Rokan Hilir difokuskan pada tahap pemantapan infrastruktur sebagai kelanjutan dari program peningkatan infrastruktur di tahun sebelumnya. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur dasar yang telah dibangun, sehingga mampu secara optimal mendukung kelancaran akses masyarakat terhadap layanan publik. Pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan jaringan air bersih, elektrifikasi, sarana sanitasi, serta pemerataan akses telekomunikasi menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Langkah ini dimaksudkan agar infrastruktur yang ada tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga semakin baik dalam kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemantapan infrastruktur di tahun 2027 diharapkan memperluas keterjangkauan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terstandar. Dengan dukungan infrastruktur yang semakin kuat, akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, maupun kegiatan ekonomi akan semakin terbuka. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga 2027 TAHAP II Pemantapan Infrastruktur untuk mendukung akses layanan publik Fokus Pembangunan : RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-18 mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, memperkuat integrasi sosial, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hilir. Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tahap ketiga pada tahun 2028 tidak hanya fokus pada pemeliharaan, tetapi juga pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah tersedia agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Peningkatan kualitas jalan strategis, pengembangan kawasan produksi, sarana transportasi, jaringan energi, serta fasilitas pendukung kegiatan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama. Dengan demikian, infrastruktur yang ada dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Penguatan infrastruktur pada tahun 2028 diharapkan memperkokoh fondasi kemandirian ekonomi Kabupaten Rokan Hilir melalui peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta keterhubungan dengan pusat-pusat ekonomi regional. Langkah ini juga akan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan infrastruktur yang tangguh dan berdaya guna, Rokan Hilir akan lebih siap bersaing serta mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pada tahap keempat di tahun 2029, pembangunan Kabupaten Rokan Hilir diarahkan pada tahap pengembangan infrastruktur kewilayahan 2028 TAHAP III Penguatan Infrastruktur untuk kemandirian ekonomi dan daya saing daerah 2029 TAHAP IV Pengembangan infrastruktur kewilayahan untuk mendukung potensi unggulan daerah Fokus Pembangunan : p~~" Fokus Pembangunan : J RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 | (NINO III-19 sebagai upaya memperkuat basis pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis potensi unggulan lokal. Fokus pembangunan difokuskan pada pengembangan jaringan transportasi antarwilayah, kawasan industri, pusat logistik, serta infrastruktur pendukung sektor unggulan seperti perikanan, perkebunan, dan pariwisata. Arah kebijakan ini bertujuan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi sebagai sarana dasar, tetapi juga menjadi katalis pengembangan kawasan strategis yang mampu menggerakkan roda perekonomian daerah secara lebih luas. Pengembangan infrastruktur kewilayahan pada tahun 2029 diharapkan mampu menciptakan konektivitas yang lebih baik antarwilayah, memperlancar distribusi hasil produksi daerah, dan memperkuat keterhubungan dengan pasar regional maupun nasional. Hal ini akan mempercepat pengembangan potensi unggulan daerah, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, Kabupaten Rokan Hilir dapat memperkuat daya saing sekaligus menempatkan infrastruktur sebagai pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2030, pembangunan Kabupaten Rokan Hilir memasuki tahap akhir pengembangan infrastruktur yang berfokus pada pemerataan dan keberlanjutan. Seluruh kebijakan diarahkan agar infrastruktur tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau pedesaan dan kawasan pesisir, sehingga setiap masyarakat memperoleh manfaat yang adil. Upaya ini meliputi peningkatan kualitas jalan, air bersih, listrik, sanitasi, serta jaringan telekomunikasi untuk memperkuat akses layanan publik. Prinsip keberlanjutan menjadi dasar 2030 TAHAP V Pengembangan infrastrukur yang merata dan berkelanjutan Fokus Pembangunan : | RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-20 pijakan, dengan mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan agar pembangunan infrastruktur selaras dengan pelestarian lingkungan. Tahap akhir ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan infrastruktur berfungsi sebagai penggerak utama tercapainya visi daerah, yaitu <Terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir yang Bermarwah, Maju, Sejahtera, Beriman dan Berbudaya.= Dengan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, Rokan Hilir dapat memperkuat daya saing daerah, membuka akses ekonomi yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga harmoni sosial dan budaya. Dengan demikian, tahun 2030 akan menjadi tonggak pencapaian pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-21 Tabel 3.2 Perumusan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2025-2029 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN, DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 - Memantapkan Aksesibilitas dan Konektivitas Antar Wilayah di Kabupaten Rokan Hilir dengan Infrastruktur Wilayah yang Handal - Pemantapan Layanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Merata pada Setiap Wilayah - Memantapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis dan Berbudaya - Pemulihan Ekonomi Kerakyatan dengan Memperkuat Struktur dan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Unggulan dan Ekonomi Biru - Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Efisien dan Efektif Didukung oleh Sistem Informasi dan Teknologi Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)(Indeks) Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi Rasio konektivitas kabupaten/kota (%) Menigkatnya kualitas layanan transportasi darat Rasio Konektivitas Angkutan Jalan (%) 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase) 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya kualitas layanan transportasi SDP Rasio Konektivitas Angkutan SDP (%) 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase) Meningkatnya aksesibilitas Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (%) 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang Wilayah Persentase Luas Areal Yang Sesuai Dengan Tata Ruang (%) 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung Daerah Yang Berfungsi (%) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (%) 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (Angka) Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Peningkatan Layanan Air Minum Perdesaan (%) 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM III-22 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah permukiman Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik yang Layak (%) 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana (%) 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten (%) 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%) 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%) 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Dasar Masyarakat Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik(Indeks) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang Adil dan Merata Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan (Angka) Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat (%) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat (%) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya Pembangunan Daerah yang Memperhatikan Kondisi Sosial Masyarakat Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%)) III-23 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang) 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemisikinan (%) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan dat Fakir Miskin (%) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang Adil dan Merata Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%)) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase lanjut usia yang mandiri (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT III-24 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Penemuan Kasus TB (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT III-25 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya mutu tenaga kependidikan Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Unggul Indeks Pembangunan Manusia(Indeks) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Harapan Lama Sekolah (Tahun) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Persentase Capaian Aksi HAM (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Efektifitas Kerja Sama Daerah di Bidang Pendidikan (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Reformasi Hukum (Indeks) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Rumah Ibadah yang Layak dan Fungsional (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT III-26 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Nilai LPPD (Nilai) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat (%) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat (%) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase) 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Meningkatnya Produktifitas Pemuda dalam Pembangunan Daerah Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda (%) 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun)) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase lanjut usia yang mandiri (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Penemuan Kasus TB (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT III-27 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT III-28 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi (%) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Angka) 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Meningkatnya Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks) Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Agamis Indeks Harmoni Indonesia(Indeks) III-29 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang Terdeskripsi dan Dilestarikan (%) Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya Kualitas Kehidupan Berbangsa Persentase Masyarakat yang Paham akan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila (%) Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Masyarakat yang Memahami Etika Moral, Budaya Politik dan Budaya Daerah Berlandaskan Kearifan Lokal dalam Tatanan Masyarakat Demokratis (%) 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya Kualitas Hidup Beragama Indeks Harmoni Religius (Indeks) Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Persentase Capaian Aksi HAM (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Efektifitas Kerja Sama Daerah di Bidang Pendidikan (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Reformasi Hukum (Indeks) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT III-30 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Persentase Rumah Ibadah yang Layak dan Fungsional (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai LPPD (Nilai) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi(%) PDRB per Kapita(Rp. Juta Per Tahun) Indeks Ekonomi Biru Indonesia(Indeks) Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Indeks Daya Saing Daerah (Angka) Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Jumlah Konsumsi¬ Ikan¬ Masyarakat (Kg/KAP/TH) 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI III-31 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Meningkatnya penanganan kerawanan pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya Daya Saing Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (Juta Rupiah) Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%) Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Rasio Gini (Indeks) Tingkat Kemiskinan (%) Meningkatnya daya saing UMKM Persentase Proporsi Usaha Mikro Binaan yang telah menjalin Kemitraan (%) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA III-32 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemisikinan (%) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (%) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan dat Fakir Miskin (%) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana (Persentase) 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Meningkatnya tata kelola persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN III-33 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Lahan (Indeks) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air (Indeks) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Presentase Pemenuhan Standar Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (%) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (%) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN III-34 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentasi (%) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Survey Indeks Berakhlak (Nilai) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kematangan Organisasi (Indeks) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase) 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN III-35 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Meningkatnya Pemberdayaaan Sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks PEMDI (Angka) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Angka) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) Nilai LPPD (Angka) Nilai SAKIP (Nilai) III-36 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatkan layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikat kompetensi Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase) 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya kapasitas SDM PPNS Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perancangan, pengembangan dan evaluasi Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase) 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (%) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA III-37 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Persentase Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentasi (%) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Survey Indeks Berakhlak (Nilai) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kematangan Organisasi (Indeks) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Persentase Capaian Aksi HAM (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Efektifitas Kerja Sama Daerah di Bidang Pendidikan (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Reformasi Hukum (Indeks) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Rumah Ibadah yang Layak dan Fungsional (%) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Nilai LPPD (Nilai) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT III-38 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase) 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase) 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM III-39 VISI / MISI TUJUAN SASARAN OUTCOME INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS KETERANGAN
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya tata kelola anggaran Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya tata kelola pengembangn karir ASN Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase) 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Meningkatnya tata kelola perbendaharaan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase) 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN III-40 Tabel 3.3 Penyelarasan Program RPJMD Provinsi Riau dan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir No RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 Catatan Penyelarasan Program Daerah Program Daerah 1 RIAU MANTAP - Pembangunan Rumah Layak Huni dan Sanitasi Pemerataan kawasan pemukiman dan peningkatan pelayanan dasar Sudah Selaras 2 RIAU SEHAT - Penguatan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Rumah Sakit - Dukungan Penguatan Universal Health Coverage dan Peningkatan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Riau - Pencegahan dan Antisipasi Dini Penyebaran Wabah & Penyakit Menular - Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Dokter dan Tenaga Medis, serta Distribusi yang merata • Peningkatan penerima manfaat program rumah layak huni, sanitasi dan lingkungan • Pengentasan stunting dan penyakit malaria • Optimalisasi dan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Sudah Selaras III-41 No RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 Catatan Penyelarasan Program Daerah Program Daerah - Penguatan dan Dukungan Dokter Spesialis serta Fasilitasi Puskesmas Mandiri - Gerakan Hidup Sehat melalui Pola Makan Bergizi dan Gemar Olahraga - Percepatan penanganan stunting dan pencegahan wasting (gizi buruk) 3 RIAU SEHAT - Penguatan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Posyandu dan Rumah Sakit - Peningkatan Jumlah dan Kompetensi Dokter dan Tenaga Medis, serta Distribusi yang merata - Penguatan Kerjasama Kesehatan Lingkup Regional dan Global • Pembangunan RSUD Baru • Penambahan Gedung RSUD Dr. RM Pratomo Bagan Siapi api agar lebih memadai dan meningkatkan daya tampung pasien • Peningkatan Puskesmas menjadi RS Sudah Selaras 4 RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih Sudah Selaras III-42 No RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 Catatan Penyelarasan Program Daerah Program Daerah - Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih 5 RIAU MANTAP - Peningkatan Penyediaan Air Bersih Peningkatan Penyediaan Air Bersih Sudah Selaras 6 RIAU BERDAYA SAING - Hilirisasi Produk Pada Sektor - Sektor Unggulan - Penguatan dan Pengembangan Kawasan Industri di Provinsi Riau - Hilirisasi Produk Pada Sektor - Sektor Unggulan Sudah Selaras 7 RIAU MANTAP - Pembangunan Rumah Layak Huni dan Sanitasi - Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan Air Bersih - Pembangunan Rumah Layak Huni - Pembangunan fasilitas Sanitasi - Optimalisasi sistem pengelolaan sampah - Fasilitasi dan Dukungan Penyelesaian Persoalan Sampah, Banjir dan air bersih Sudah Selaras III-43 No RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 Catatan Penyelarasan Program Daerah Program Daerah 8 RIAU BERDAYA SAING - Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Sudah Selaras 9 RIAU BERDAYA SAING - Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Sudah Selaras 10 RIAU BERDAYA SAING - Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Sudah Selaras III-44 Tabel 3.4 Perumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 NO MISI ARAH KEBIJAKAN 1 Memantapkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Rokan Hilir dengan infrastruktur wilayah yang handal Peningkatan pembangunan simpul transportasi strategis darat, laut, dan sungai sesuai dengan Rencana Struktur Ruang. Modernisasi fasilitas penunjang simpul transportasi (terminal, pelabuhan, dan dermaga). Penguatan jaringan konektivitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur transportasi yang merata. Peningkatan aksesibilitas menuju layanan dasar dan sentra produksi melalui penigkatan kemantapan jalan Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, dan listrik di wilayah perdesaan. 2 Pemantapan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata pada setiap wilayah Pemerataan akses pendidikan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Penguatan kompetensi tenaga pendidik. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis nilai budaya dan sosial. Perluasan akses layanan kesehatan melalui kepesertaan JKN yang menyeluruh. Penguatan layanan kesehatan dasar dalam penanggulangan penyakit menular prioritas. Peningkatan layanan pencegahan dan penanganan HIV/AIDS yang komprehensif. 3 Memantapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, agamis dan berbudaya Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang mudah diakses dan merata. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan seni, adat, dan budaya lokal dalam mendukung identitas daerah. Pemberdayaan komunitas budaya untuk meningkatkan kreativitas dan ekonomi kreatif. Penguatan nilai toleransi, solidaritas, dan harmonisasi sosial antar masyarakat. 4 Pemulihan ekonomi kerakyatan Pengembangan UMKM dan koperasi berbasis potensi lokal. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-45 NO MISI ARAH KEBIJAKAN dengan memperkuat struktur dan daya saing daerah berbasis potensi unggulan dan ekonomi biru Penguatan sistem distribusi pangan yang merata dan berkeadilan. Penciptaan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan. Pengembangan destinasi wisata unggulan berbasis budaya dan alam. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital dan jejaring internasional. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Penguatan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

5.Memantapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif didukung oleh sistem informasi dan teknologi Digitalisasi dan integrasi layanan publik berbasis teknologi informasi. Peningkatan kualitas SDM aparatur dalam memberikan layanan yang profesional dan responsif. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis kinerja. Optimalisasi penyusunan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif. Penetapan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir merupakan instrumen utama dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam kerangka operasional pembangunan. Arah kebijakan dimaksudkan untuk memberikan garis besar fokus pembangunan jangka menengah, sedangkan strategi berfungsi sebagai langkah implementatif yang memastikan kebijakan dapat diwujudkan melalui program dan kegiatan prioritas. Perumusan arah kebijakan dan strategi didasarkan pada kondisi aktual daerah, isu strategis, potensi unggulan, serta sinergi dengan kebijakan nasional dan provinsi. Melalui pendekatan ini, setiap sasaran pembangunan memiliki rute pencapaian yang jelas, mulai dari visi dan misi hingga ke tingkat program. Dengan demikian, arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025–2029 menjadi pedoman komprehensif sekaligus penghubung antara dokumen perencanaan dengan implementasi pembangunan di lapangan. Selanjutnya, arah RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-46 kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025– 2029 disajikan secara rinci pada Tabel 3.6 berikut ini. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 5 III-47 Tabel 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2025-2029 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Arah Kebijakan Strategi
1.Memantapkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Rokan Hilir dengan infrastruktur wilayah yang handal. 1.1. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas Indeks kepuasan layanan infrastruktur (indeks) 1.1.1. Meningkatnya simpul transportasi yang berkualitas Rasio konektivitas Peningkatan pembangunan simpul transportasi strategis darat, laut, dan sungai. Rehabilitasi dan pembangunan jalan serta jembatan yang menghubungkan simpul transportasi utama. Modernisasi fasilitas penunjang simpul transportasi (terminal, pelabuhan, dan dermaga). Pengembangan sarana dan prasarana terminal, pelabuhan, serta dermaga untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat. 1.1.2. Meningkatnya Aksesibilitas Tingkat kemantapan Jalan (Persen) Penguatan jaringan konektivitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur transportasi yang merata. Peningkatan pembangunan jalan penghubung antar kecamatan dan desa terpencil Pengembangan sarana transportasi publik untuk mendukung mobilitas masyarakat pedesaan dan pesisir. 1.1.3.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi, Peningkatan akses air bersih dan sanitasi layak bagi rumah tangga. Peningkatan jangkauan listrik dan penerangan jalan umum. III-48 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Arah Kebijakan Strategi dan listrik di wilayah perdesaan. Modernisasi jaringan telekomunikasi untuk memperkuat layanan publik. 2 Pemantapan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata pada setiap wilayah 2.1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan Dasar masyarakat Indeks kepatuhan pelayanan publik (poin) 2.1.1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat yang adil dan merata Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Pemerataan akses layanan pendidikan Penyediaan sarana prasarana sekolah di daerah terpencil. Pengadaan perlengkapan peserta didik (bantuan seragam bagi peserta didik baru SD dan SMP sederajat) Penguatan kompetensi tenaga pendidik. Pelatihan peningkatan kapasitas guru. 2.1.2. Meningkatnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%) Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga berbasis nilai budaya dan sosial. Pengembangan program pemberdayaan keluarga melalui edukasi, pendampingan, dan peningkatan peran kelembagaan keluarga. 2.1.3.Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang adil dan merata Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) Perluasan akses layanan kesehatan melalui kepesertaan JKN yang menyeluruh. Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi kepesertaan JKN, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. III-49 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Arah Kebijakan Strategi 3 Memantapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, agamis dan berbudaya 3.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Indeks Pembangunan Manusia 3.1.1. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Perluasan sarana prasarana pendidikan serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik Harapan Lama Sekolah 3.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Optimalisasi layanan kesehatan dasar, peningkatan tenaga medis, serta penguatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Pembangunan RSUD baru 3.1.3. Meningkatnya Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penguatan program pemberdayaan ekonomi perempuan dan layanan perlindungan anak berbasis komunitas. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan daerah. Implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di setiap perangkat daerah. 3.2. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan agamis Indeks Harmoni 3.2.1.Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan seni, adat, dan budaya lokal dalam mendukung identitas daerah. Mendorong festival budaya, pengembangan pusat kesenian, serta integrasi budaya lokal dalam pendidikan dan pariwisata. III-50 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Arah Kebijakan Strategi Pemberdayaan komunitas budaya untuk meningkatkan kreativitas dan ekonomi kreatif. Fasilitasi pelatihan dan dukungan usaha ekonomi kreatif berbasis budaya daerah. 3.2.2.Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan Sosial antar Masyarakat Indeks Toleransi Antar Umat Beragama Penguatan nilai toleransi, solidaritas, dan harmonisasi sosial antar masyarakat. Pengembangan forum dialog lintas agama dan budaya serta peningkatan program sosialisasi tentang toleransi dan persatuan. 4 Pemulihan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat struktur dan daya saing daerah berbasis potensi unggulan dan ekonomi biru 4.1. Mewujudkan Ekonomi yang Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi Nilai PDRB Per Kapita Indeks Ekonomi Biru (IBEI) 4.1.1.Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Indeks Daya Saing Daerah Pengembangan UMKM dan koperasi berbasis potensi lokal. Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran produk UMKM melalui digitalisasi dan jejaring kemitraan. 4.1.2.Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Indeks Ketahanan Pangan Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Pengembangan teknologi pertanian modern dan sistem logistik pangan terpadu. Penguatan sistem distribusi pangan yang merata dan berkeadilan. Mendorong terbentuknya lumbung pangan desa berbasis komunitas. 4.1.3.Meningkatnya Daya Saing Investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Penciptaan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan. Penyederhanaan regulasi dan perizinan berbasis digital serta pemberian insentif investasi sektor unggulan. III-51 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Arah Kebijakan Strategi 4.1.4.Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Pengembangan destinasi wisata unggulan berbasis budaya dan alam. Revitalisasi objek wisata unggulan serta penguatan promosi digital yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif. Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital dan jejaring internasional. Mengembangkan platform digital terpadu promosi pariwisata yang terhubung dengan media sosial, aplikasi perjalanan, dan portal pariwisata nasional maupun internasional. 4.1.5.Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Masyarakat Tingkat Kemiskinan Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas. Peningkatan pelatihan keterampilan kerja dan akses permodalan bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin Gini Ratio 4.1.6.Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Penguatan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Implementasi ekonomi biru dan hijau melalui rehabilitasi kawasan pesisir dan pengelolaan sampah terpadu. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup berbasis sekolah dan komunitas. 5 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif didukung oleh sistem informasi dan teknologi 5.1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi (indeks) 5.1.1.Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik Indeks Pelayanan Publik Digitalisasi dan integrasi layanan publik berbasis teknologi informasi. Mengembangkan layanan publik online yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Peningkatan kualitas SDM aparatur dalam Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima serta III-52 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Arah Kebijakan Strategi memberikan layanan yang profesional dan responsif. pemanfaatan teknologi informasi bagi aparatur. 5.1.2.Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Opini BPK Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Peningkatan kapabilitas manajemen risiko dan pengendalian internal dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program/kegiatan pemerintah daerah Pengembangan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern berbasis proses bisnis perangkat daerah Nilai Sakip Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berbasis kinerja. Nilai LPPD Optimalisasi penyusunan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif. Optimalisasi penyusunan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif. III-53 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Arah Kebijakan Strategi PEMDI Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan berbasis data dan teknologi informasi. Mengembangkan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi antar perangkat daerah untuk mendukung pelayanan publik. III-49 3.4 Arah Kebijakan Wilayah 3.4.1. Arahan Pengembangan Kabupaten Rokan Hilir dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Arahan Pengembangan Kabupaten Rokan Hilir dalam RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai berikut:
1.Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada Central Sumatera Basin
2.Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Sumatera-Kep. Meranti- Karimun-Batam-Bintan
3.Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Dumai- Malaysia (Interkoneksi 500 kV Sumatera- Malaysia)
4.Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang- Rantauprapat
5.Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Perawang-Peranap-Aurduri
6.Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, dan kelapa)
7.Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, dan kelapa)
8.Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, dan kelapa)
9.Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa)
10.Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, dan kelapa
11.Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura
12.Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: Kab. Rokan Hilir: Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi
13.Pengembangan pelabuhan perikanan Bagansiapiapi dan Pelabuhan Perikanan Tembilahan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-50
14.Pembangunan infrastruktur pengamanan Pantai dan kawasan pesisir di Rokan Hilir dan Indragiri Hilir
15.Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
16.Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya
17.Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat
18.Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
19.Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan
20.Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan 3.4.2. Arahan Pengembangan Kabupaten Rokan Hilir dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Pencapaian pembangunan Provinsi Riau pada periode 2025–2029 merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan di setiap kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, arah pembangunan di tingkat daerah harus selaras dengan strategi kewilayahan provinsi, yang disusun berdasarkan karakteristik, potensi, serta keberagaman yang dimiliki masing-masing daerah. Dalam kerangka tersebut, Kabupaten Rokan Hilir termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Bernilai, bersama Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Pengelompokan wilayah pengembangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal secara maksimal, menjaga keberagaman produk unggulan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan yang berdaya saing. Bagi Kabupaten Rokan Hilir, keberadaannya di WP Bernilai diarahkan untuk memperkuat peran strategis wilayah pesisir dan perbatasan, mengingat posisinya yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan memiliki kawasan pesisir yang potensial. Selain itu, pembangunan diarahkan untuk mendukung penguatan sektor-sektor RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-51 ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti perikanan, perkebunan, serta industri hilir yang mampu meningkatkan nilai tambah daerah. WP Bernilai merupakan kawasan yang berbasis sumberdaya alam, minyak/gas bumi dan kawasan industri terpadu. WP Bernilai meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai, yang diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di wilayah Riau bagian utara. PKN meliputi Kota Dumai dan sekitarnya; sedangkan PKW meliputi Pasir Pangaraian, Bagansiapiapi, dan Bengkalis; serta PKL meliputi Ujung Batu, Kepenuhan Tengah, Tambusai Utara, Bagan Batu, Ujung Tanjung, Duri, Sinaboi, dan Sei Pakning. Tabel 3.6 Sasaran Pembangunan WP Bernilai Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di WP Bernilai adalah perkebunan, tanaman pangan, perikanan tangkap, industri hulu sawit dan migas, serta pertambangan (khususnya migas). Pusat pengembangan klaster ini berada di Kota Dumai yang merupakan pusat kegiatan industri dan perdagangan. Oleh karena itu diperlukan akses dan konektivitas yang optimal dari Rokan Hulu dan Rokan Hilir ke arah Dumai supaya alur Rokan Indikator Periode Bengkalia Rokan Hulu Hilix Dumai Laju 2025 246-2,83 3,81-4,19 2,52-9,90 5,74-6,12 Pertumbuhan Ek-nomi 141 2029 258-307 291-242 262-314 584-625 Tingkat 2025 BI7-638 G2O-9851 877-691 283-202 Breer) ana J 1 - _ ' fe 2025 0,203 - 0,258 - 0,181 - 0,295 - Rasio Gini 0,269 0,270 0,259 0,323 asio Gin 2030 0,140 - 0,247 - 0,105 - 0,271 - wal OTUs 76,65 - 73,35 - 72,74 - 77,31 - nan 2025 76.73 73,43 72,82 77,39 Manvcin 2030 78,94 - 75,64 - 75,03 - 79,60 - 79,55 T6,20 75,64 40,21 Tingkat 2025 5,54-5,72 254-265 4,15-4,23 3,83-3,94 Pengangeuran Terbuka (%) 2030 4,93-4,93 1,15-1,97 3,07-3,50 2,69-2,95 Sumber: Hasil Analisis RPJMD Inde KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-52 komoditi lancar dan meningkatkan daya ungkit produksi. Berikut ini peta wilayah pengembangan Bernilai. Gambar 3.2 Peta Wilayah Pengembangan Bengkalis, Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Dumai (WP BERNILAI) Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Kebijakan pembangunan kewilayahan pada WP Bernilai adalah:
1.Kebijakan untuk Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur meliputi: ➢ Pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan kawasan produksi perkebunan • Peningkatan ruas jalan dan jembatan Daludalu-Mahato-Spg Menggala • Peningkatan ruas jalan dan jembatan Simpang Suram- Simpang Bagan7-Sontang PROVINS! SUMATERA UTARA perkebunan, tenanian industri hula sawlt dan aliga J (kbwsussya mlgas). punt pengruhanganBhater bx berada dt Kata Cuma yang merupaicn past Ragin indusAa haltoetin Wr gars tach Karena tu diperiub.an akeos dam honekdtifites yingbages 0x1 Robwl dan*Rebilke arah Cun! sopayaaiar kermodnt lencar dan mentngkatios day2 inghe prodskst. Aqp Geten dopa Gate ers Farr Lanes Lagat pena Rac dey Lager ep ase Tarnog Motazg Kavracera Strategs Prevares Parncrata Karrasad Strains Ph avliasi Cagor Sisfer Garr Kak Kord SASOPATE4 SIA _ 7 m7 a ig a unggdke yang, da tnl adalah per wd al i. he \ a N RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-53 ➢ Konektifitas lintas provinsi • Peningkatan ruas jalan dan jembatan Panipahan-Tlk Piyai Bagansiapiapi (infrastruktur pesisir) • Peningkatan ruas jalan dan jembatan Sinaboi-Lubuk Gaung (infrastruktur pesisir) ➢ Lanjutan pembangunan jalan tol Duri-Rantau Prapat (RPJMN) ➢ Preservasi jalan Trans Bengkalis (RPJMN) ➢ Pembangunan Jalan Lingkar Barat Dumai (Bukit Timah-Parit Kitang-Lubukgaung) (RPJMN) ➢ Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Dumai-Rupat ➢ Peningkatan fasilitas penyeberangan Ro-Ro Bengkalis-Sei Pakning ➢ Penyiapan jalur kereta barang penunjang industri dan perekonomian masyarakat ➢ Mendorong Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah
2.Kebijakan untuk Pemenuhan kebutuhan air baku melalui: ➢ penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Regional Dumai-Rokan-Bengkalis ➢ penyediaan dan pengelolaan unit produksi dan unit air baku SPAM Pulau Rupat ➢ Pengembangan SPAM Perkotaan Dumai
3.Kebijakan untuk Pengelolaan lingkungan dilakukan melalui: ➢ Pengelolaan dan perlindungan kawasan sekitar Cagar Biosfir Giam Siak Kecil-Bukit Batu ➢ Pengelolaan dan perlindungan Cagar Alam Pulau Berkey dan Cagar Alam Pulau Serusa ➢ Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Dumai ➢ Sistem Pengendalian banjir WS Rokan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-54 ➢ Pembangunan TPST Regional ➢ Dukungan penyelesaian masalah banjir dan rob
4.Kebijakan untuk Kegiatan pengembangan ekonomi di WP ini diarahkan untuk: ➢ Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada sub sektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan tangkap. ➢ Pelaksanaan kegiatan eksplorasi potensi tambang yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ➢ Pengembangan industri hilir sawit dan migas pada skala besar. ➢ Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap. ➢ Pengembangan input produksi, sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat. ➢ Pengembangan pelabuhan perikanan Bagansiapiapi. ➢ Pengembangan Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: • Pengembangan Kawasan Bekanhulir (Bengkalis, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir) • Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Perindustrian Selinsing di Dumai • Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Wisata Pulau Rupat • Pengembangan Kawasan Industri Bukit Bandar ➢ Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi. ➢ Pengembangan Kawasan strategis pariwisata Dumai – Rupat dan Pengembangan Kawasan parwisata religi dan budaya di Rokan Hulu dan Rokan Hilir RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-55 ➢ Pembangunan Kawasan perkotaan Dumai sebagai PKN dan Kawasan pengembangan perdagangan, industri dan jasa.
5.Kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat ➢ Pengentasan kemiskinan, tahun 2024, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 9,62 persen dan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 7,01 persen. Upaya pengentasan kemiskinan. Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal. Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan diidentifikasi dan dilakukan melalui strategi pendekatan wilayah sebagai berikut: Wilayah Perdesaan. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perdesaan dilakukan diantaranya melalui: 1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan 2) Bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan 3) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana 4) Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 5) Pemeliharaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Wilayah Perkotaan. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah perkotaan dilakukan melalui: 1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang usaha sektor informal 2) Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha 3) Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Sehat 4) Peningkatan Rasa Aman dari Tindak Kekerasan dan Kejahatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Upaya Penanganan Fakir Miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui: RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-56 1) Penyediaan sumber mata pencaharian di bidang perikanan dan sumber daya laut 2) Bantuan Permodalan dan Akses Pemasaran Hasil Usaha 3) Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pesisir dan Nelayan 4) Pemeliharaan Daya Dukung Serta Mutu Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5) Peningkatan Keamanan Berusaha dan Pengamanan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir. ➢ Peningkatan Angka Partisipasi Murni SMA tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52,6 persen dan Kota Dumai sebesar 67,6 persen. ➢ Penurunan prevalensi stunting, tahun 2023, kabupaten bengkalis sebesar 17,90 persen, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 16,60 persen, Kabupaten Rokan Hulu sebesar 15,90 dan Kota Dumai sebesar 14,90 persen. ➢ Peningkatan Desa berkembang menjadi maju atau mandiri, tahun 2023, kabupaten Rokan Hilir sebanyak 62 desa dan kabupaten Rokan Hulu sebanyak 59 desa. Pembangunan Kawasan pedesaan di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir serta pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Bengkalis kawasan pedesaan Agrominapolitan di Kecamatan Bengkalis dan kawasan Agrosilvopastura Bumi Terpadu di Kecamatan Siak Kecil. 3.4.3. Arah Kebijakan dan Strategi Dengan Pendekatan Spasial I. Kawasan Pusat Perkotaan Dan Perkantoran Pemerintahan Di Bagansiapiapi

a.Arah kebijakan: Mewujudkan Bagansiapiapi sebagai pusat pelayanan perkotaan yang modern, berkelanjutan, dan representatif RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-57 bagi pemerintahan serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat Rokan Hilir.
b.Strategi: 1) Penguatan infrastruktur dasar perkotaan: Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan penerangan jalan umum untuk mendukung aktivitas perkotaan yang nyaman dan aman. 2) Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan: Melakukan penataan dan pengembangan kompleks perkantoran pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan representatif, termasuk peningkatan fasilitas penunjang seperti area parkir dan ruang terbuka hijau. 3) Optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang publik: Menambah dan menata RTH serta ruang publik (taman kota, alun-alun, pedestrian) untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan dan fasilitas interaksi sosial. 4) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa: Mendorong pengembangan pusat-pusat perdagangan dan jasa yang terencana dan terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 5) Penataan permukiman kumuh: Melakukan revitalisasi dan penataan permukiman kumuh di sekitar pusat kota untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 6) Sistem transportasi perkotaan: Mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi dan ramah lingkungan, termasuk kemungkinan pengembangan transportasi publik.
c.Kecamatan yang memungkinkan: 1) Bangko sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang merupakan menjadi pusat pemerintahan dan perkotaan Bagansiapiapi. 2) Bagan Sinembah merupakan salah satu pusat ekonomi dan populasi terbesar di Rokan Hilir. Beberapa fungsi perkotaan dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-58 pelayanan umum mungkin mengarah ke sini atau memiliki keterkaitan kuat dengan pusat pemerintahan. 3) Sinaboi berdekatan dengan Bangko dan bisa menjadi bagian dari pengembangan kawasan penyangga perkotaan atau memiliki fungsi terkait. 4) Pasir Limau Kapas sebagai salah satu rencana Pusat Kegiatan Lokal berdasarkan rancangan revisi RTRW Provinsi Riau.
d.Kaitan dengan RPJMD Provinsi Riau: 1) Peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur: Kebijakan provinsi tentang peningkatan konektivitas dan pengembangan infrastruktur sangat mendukung arah kebijakan ini. 2) Peningkatan koordinasi antar pemerintah: RPJMD Rokan Hilir mengadopsi kebijakan provinsi "Peningkatan koordinasi antar Pemerintah untuk menggesa pembangunan infrastruktur guna menunjang kelancaran distribusi barang dan jasa serta transportasi publik". Ini relevan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan transportasi publik di Bagansiapiapi. 3) Konektivitas lintas provinsi: Peningkatan ruas jalan dan jembatan Panipahan-Teluk Piyai-Bagansiapiapi serta Sinaboi- Lubuk Gaung akan meningkatkan aksesibilitas Bagansiapiapi sebagai pusat. 4) Pengembangan Kota Tematik: Mendorong pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah dapat diterapkan untuk Bagansiapiapi sebagai pusat pemerintahan dan perkotaan. 5) Penyediaan air bersih: Penyediaan dan pengelolaan SPAM Regional Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis (Durolis) serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sumber daya air provinsi mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih di Bagansiapiapi. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-59 II. Kawasan Pengembangan Swasembada Pangan Dan Perikanan
a.Arah kebijakan: Meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan untuk mencapai swasembada pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan.
b.Strategi: 1) Intensifikasi pertanian dan perikanan: Mendorong penggunaan teknologi pertanian dan perikanan modern (mekanisasi, bibit unggul, pupuk berimbang, budidaya perikanan modern) untuk meningkatkan hasil panen dan tangkapan. 2) Pembangunan dan rehabilitasi irigasi: Membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian. 3) Pengembangan infrastruktur pendukung: Membangun dan meningkatkan akses jalan usaha tani/nelayan, gudang penyimpanan, dan pasar lelang ikan/hasil pertanian. 4) Peningkatan kapasitas petani dan nelayan: Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani dan nelayan terkait teknik budidaya, pengelolaan pasca-panen, dan pemasaran produk. 5) Pengendalian alih fungsi lahan: Menerapkan kebijakan ketat untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non-pertanian. 6) Pengembangan sentra pengolahan hasil: Mendorong investasi dalam fasilitas pengolahan hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk. 7) Konservasi sumber daya perikanan: Menerapkan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan menjaga kelestarian ekosistem perairan.
c.Kecamatan yang memungkinkan: Kawasan ini kemungkinan besar mencakup kecamatan- kecamatan yang memiliki potensi lahan pertanian subur (sawah, RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-60 perkebunan pangan) dan/atau akses ke perairan (sungai, laut) yang mendukung kegiatan perikanan. 1) Pertanian pangan: Pujud, Bangko Pusako dan Tanah Putih 2) Perikanan sungai: Rantau Kopar, Batu Hampar dan Pekaitan 3) Pertanian dan perikanan darat: Rimba Melintang dan Kubu 4) Perikanan tangkap maupun budidaya air payau/laut: Pasir Limau Kapas.
d.Kaitan dengan RPJMD Provinsi Riau: 1) Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan subsektor: Kegiatan pengembangan ekonomi di Wilayah Pengembangan (WP) diarahkan untuk peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada subsektor perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan tangkap. 2) Peningkatan pendapatan masyarakat: Kebijakan provinsi "Meningkatnya Pendapatan Masyarakat" didukung oleh "Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian" dan "Program pengelolaan perikanan tangkap". 3) Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap: Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap menjadi arah kebijakan provinsi yang mendukung kawasan ini. 4) Pengembangan pelabuhan perikanan Bagansiapiapi: Pengembangan pelabuhan perikanan Bagansiapiapi menjadi arah kebijakan provinsi untuk menunjang mobilitas barang dan orang serta pengembangan kawasan pelabuhan ikan. 5) Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi: Kebijakan peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi sejalan dengan strategi kawasan ini. 6) Pengembangan cluster agribisnis terpadu: RPJMD Provinsi juga mengarahkan pada "Pengembangan Cluster Agribisnis Terpadu berbasis masyarakat dalam penciptaan produk unggulan kawasan perdesaan". RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-61 7) Pengembangan kawasan minapolitan/agribisnis: Kebijakan provinsi mengenai "Pengembangan Kawasan Minapolitan/Agribisnis" mendukung strategi di kawasan ini. III. Kawasan Komoditas Unggulan Daerah (Sawit Dan Produk Lainnya)
a.Arah kebijakan: Mengembangkan komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan dan meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi.
b.Strategi: 1) Peningkatan produktivitas kelapa sawit: Mendorong peremajaan kebun sawit rakyat dengan bibit unggul dan praktik budidaya yang baik. 2) Pengembangan industri hilir kelapa sawit: Mendorong investasi dalam industri pengolahan kelapa sawit mulai dari CPO hingga produk turunan lainnya (oleokimia, biodiesel, dll.). 3) Diversifikasi produk komoditas unggulan: Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi komoditas unggulan lain yang memiliki prospek pasar baik. 4) Pembangunan infrastruktur pendukung industri: Menyediakan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih yang memadai untuk mendukung kawasan industri komoditas unggulan. 5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia: Melatih tenaga kerja lokal untuk mendukung kebutuhan industri pengolahan komoditas unggulan. 6) Sertifikasi berkelanjutan: Mendorong penerapan sertifikasi keberlanjutan (ISPO/RSPO untuk sawit) untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.
c.Kecamatan yang Memungkinkan Kawasan ini akan mencakup kecamatan-kecamatan dengan luasan perkebunan kelapa sawit yang signifikan dan/atau memiliki potensi pengembangan komoditas unggulan lainnya (misalnya karet, sagu - jika ada potensi signifikan). RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-62 1) Sentra perkebunan kelapa sawit: Bagan Sinembah, Pujud, Tanah Putih, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagansinembah Raya, Balai Jaya, Simpang Kanan, Tanjung Medan, Kubu Babussalam dan Pekaitan. 2) Potensi sagu: Kubu, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Pekaitan dan Bangko
d.Kaitan dengan RPJMD Provinsi Riau: 1) Peningkatan produktivitas dan keberlanjutan subsektor perkebunan: Kebijakan provinsi mengarahkan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pada subsektor perkebunan. 2) Peningkatan pendapatan masyarakat: Kebijakan provinsi "Meningkatnya Pendapatan Masyarakat" didukung oleh "Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian". 3) Optimalisasi BUMD: RPJMD Provinsi mengarahkan optimalisasi BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan bisnis yang berkelanjutan serta menyerap produktivitas pertanian masyarakat. Ini mendukung hilirisasi dan pengembangan komoditas unggulan. 4) Pemanfaatan Dana Partisipasi (PI), DBH Migas, DBH Sawit: Kebijakan provinsi untuk memanfaatkan dana-dana tersebut dalam percepatan pembangunan sangat relevan untuk pengembangan komoditas unggulan. 5) Membuka keran investasi: Mendorong investasi PMA/PMDN dalam rangka pengembangan potensi daerah dan pembukaan lapangan kerja sejalan dengan pengembangan industri hilir komoditas unggulan. 6) Memperkuat kerjasama: Memperkuat kerjasama antar pemerintah (G to G) dan Pemerintah dengan Dunia Usaha (G to B) untuk pengembangan sektor riil dan bidang usaha strategis lainnya. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-63 IV. Kawasan Eksplorasi Minyak dan Gas
a.Arah kebijakan: Mengelola kawasan eksplorasi Migas secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi lokal.
b.Strategi: 1) Sinergi pembangunan dengan kegiatan Migas: Mengembangkan perencanaan tata ruang yang selaras dengan kegiatan eksplorasi dan produksi Migas, memastikan dampak positif bagi daerah. 2) Pengawasan lingkungan ketat: Menerapkan pengawasan ketat terhadap dampak lingkungan dari kegiatan eksplorasi dan produksi migas, termasuk pengelolaan limbah dan pencegahan pencemaran. 3) Pemberdayaan masyarakat lokal: Mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Migas, termasuk pelatihan keterampilan dan peluang kerja. 4) Pengembangan infrastruktur bersama: Mengidentifikasi peluang pengembangan infrastruktur bersama (jalan akses, listrik) yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan Migas dan masyarakat sekitar. 5) Mitigasi dan penanganan bencana: Menyusun rencana mitigasi dan penanganan bencana yang mungkin timbul akibat kegiatan eksplorasi migas.
c.Kecamatan yang memungkinkan: Kawasan ini akan difokuskan pada kecamatan-kecamatan yang memiliki wilayah kerja (WK) migas atau area yang potensial untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi. 1) Potensi migas: Pujud dan Bangko Pusako. 2) Area produksi: Tanah Putih dan Rantau Kopar 3) Kawasan berdekatan/bersinggungan dengan area produksi: Rimba Melintang dan Bagan Sinembah RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! III-64
d.Kaitan dengan RPJMD Provinsi Riau: 1) Pemanfaatan DBH migas: Kebijakan provinsi "Pemanfaatan dana Parcipating Interest (PI), DBH Migas, DBH Sawit, Bantuan APBN dan sumber sah lainnya dalam percepatan pembangunan" secara langsung terkait dengan keberadaan kawasan eksplorasi migas. 2) Membuka keran investasi: Mendorong investasi PMA/PMDN dalam rangka pengembangan potensi daerah dan pembukaan lapangan kerja sejalan dengan investasi di sektor migas. 3) Memperkuat kerjasama: Memperkuat kerjasama antar pemerintah (G to G) dan Pemerintah dengan Dunia Usaha (G to B) untuk pengembangan sektor riil dan bidang usaha strategis lainnya. V. Kawasan Konservasi
a.Arah kebijakan: Melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem alami sebagai bagian dari warisan lingkungan dan potensi ekowisata.
b.Strategi: 1) Penetapan dan penguatan batas kawasan: Melakukan penegasan dan penguatan batas-batas kawasan konservasi untuk mencegah perambahan dan perusakan. 2) Pengawasan dan pengamanan: Meningkatkan patroli dan pengamanan kawasan konservasi dari aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, perburuan, dan penangkapan ikan ilegal. 3) Rehabilitasi ekosistem: Melakukan program rehabilitasi ekosistem yang rusak (reboisasi, restorasi lahan gambut) di dalam kawasan konservasi. 4) Pendidikan dan kesadaran lingkungan: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar dalam upaya konservasi melalui pendidikan dan sosialisasi. 5) Pengembangan ekowisata berkelanjutan: Mengembangkan potensi ekowisata di kawasan konservasi dengan tetap RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 ! IV-65 memperhatikan daya dukung lingkungan dan memberdayakan masyarakat lokal. 6) Kolaborasi lintas sektor: Membangun kemitraan dengan lembaga konservasi, perguruan tinggi, dan masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
c.Kecamatan yang Memungkinkan: Kawasan ini akan mencakup kecamatan-kecamatan yang memiliki wilayah hutan lindung, suaka margasatwa, atau kawasan konservasi ekosistem penting lainnya (misalnya hutan gambut yang dilindungi, wilayah pesisir dengan mangrove). 1) Kawasan Cagar Alam Pulau Berkey. 2) Kawasan Suaka Alam Pulau Serusa 3) Kawasan ekosistem mangrove: Kubu, Pekaitan, Bangko, Pasir Limau Kapas
d.Kaitan dengan RPJMD Provinsi Riau: 1) Pengembangan kawasan pariwisata religi dan budaya: Kebijakan provinsi tentang pengembangan kawasan pariwisata religi dan budaya di Rokan Hulu dan Rokan Hilir dapat mendukung pengembangan ekowisata di kawasan konservasi. 2) Peningkatan prasarana kawasan mangroiteralve: Arah kebijakan provinsi "Peningkatan Prasarana UMKM, Portfishing, Kawasan Mangrove dan Sektor Pertanian Unggulan" secara spesifik menyebutkan kawasan mangrove, yang merupakan bagian penting dari kawasan konservasi pesisir. 3) Kesejahteraan masyarakat (pengentasan kemiskinan): Meskipun tidak langsung, strategi di kawasan konservasi yang melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal dan pengembangan ekowisata dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan desa berkembang menjadi maju/mandiri. Setiap perangkat daerah memiliki program yang responsif dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan, seperti peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, penguatan sektor pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi daerah khususnya di bidang industri barang dan jasa. Program-program ini juga PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | aaa§ hi IV-2 diarahkan untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Rumusan target kinerja program di setiap urusan pemerintah bidang wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hilir, APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lain. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR | 2025-2029 IV-3 Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 662.841.577 .232,000 678.995.352. 056,000 695.412.6 61.016,00 0 712.963.29 2.846,000 731.287.73 0.324,000 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 496.922.327 .232,000 510.002.102. 056,000 522.260.4 11.016,00 0 535.561.04 2.846,000 550.443.48 0.324,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 496.922.327 .232,000 100 510.002.102. 056,000 100 522.260.4 11.016,00 0 100 535.561.04 2.846,000 100 550.443.48 0.324,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 163.999.250 .000,000 166.980.250. 000,000 171.046.2 50.000,00 0 175.203.25 0.000,000 178.552.25 0.000,000 Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat (% ) 77,76 80,00 85,00 163.999.250 .000,000 90,00 166.980.250. 000,000 95,00 171.046.2 50.000,00 0 97,50 175.203.25 0.000,000 100,00 178.552.25 0.000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (% ) 65,01 68,00 71,50 74,50 78,00 81,50 85,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat (% ) 95,92 96,50 97,00 97,50 98,00 99,50 100,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 680.000.000 ,000 755.000.000, 000 830.000.0 00,000 905.000.00 0,000 980.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangka n Kurikulum Muatan Lokal (Persentase) 0 5,00 10,00 680.000.000 ,000 15,00 755.000.000, 000 20,00 830.000.0 00,000 25,00 905.000.00 0,000 30,00 980.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-4 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 340.000.000 ,000 344.000.000, 000 348.000.0 00,000 352.000.00 0,000 356.000.00 0,000 Meningkatnya mutu tenaga kependidikan Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) 62,93 64,50 65,50 340.000.000 ,000 67,50 344.000.000, 000 69,50 348.000.0 00,000 71,50 352.000.00 0,000 73,50 356.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 230.000.000 ,000 230.000.000, 000 230.000.0 00,000 230.000.00 0,000 230.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) 98,33 98,50 100,00 230.000.000 ,000 100,00 230.000.000, 000 100,00 230.000.0 00,000 100,00 230.000.00 0,000 100,00 230.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 670.000.000 ,000 684.000.000, 000 698.000.0 00,000 712.000.00 0,000 726.000.00 0,000 Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) 0 5,00 6,00 670.000.000 ,000 8,00 684.000.000, 000 10,00 698.000.0 00,000 13,00 712.000.00 0,000 15,00 726.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 286.379.737 .336,000 293.690.430. 206,000 301.144.5 71.242,00 0 309.103.23 6.734,000 317.401.82 0.226,000 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 206.099.737 .336,000 213.801.730. 206,000 219.691.2 91.242,00 0 223.858.44 4.734,000 227.336.07 0.226,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 150.299.645 .701,000 100 157.526.673. 340,000 100 162.295.9 93.557,00 0 100 165.248.42 3.341,000 100 167.405.58 3.409,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-5 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan (% ) 100 100 100 55.800.091. 635,000 100 56.275.056.8 66,000 100 57.395.29 7.685,000 100 58.610.021. 393,000 100 59.930.486 .817,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 79.209.000. 000,000 78.765.450.0 00,000 80.222.78 0.000,000 83.980.586. 000,000 88.756.490 .000,000 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Presentase Pemenuhan Standar Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (% ) 100 100 100 4.330.000.0 00,000 100 5.370.000.00 0,000 100 5.740.000 .000,000 100 6.195.000.0 00,000 100 6.605.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (% ) 0,60 0,60 0,60 74.879.000. 000,000 0,60 73.395.450.0 00,000 0,60 74.482.78 0.000,000 0,60 77.785.586. 000,000 0,60 82.151.490 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Persentase Desa/Keluraha n Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (% ) 19 80 89 93 96 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (% ) 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (% ) 95,10 97,21 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan (% ) 86,70 85 87 89 91 93 95 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-6 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (% ) 70 70 75 80 85 90 95 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (% ) 33,33 33,33 33,33 33,33 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (% ) 95 95 96 97 98 99 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Presentase lanjut usia yang mandiri (% ) 79,9 70 70 70 70 70 70 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Prevalensi Merokok pada Penduduk 10- 21 Tahun (Persentase) 20,9 19 17 15 13 10 8 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Cakupan Penemuan Kasus TB (% ) 59,39 90 90 90 90 90 90 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 350.000.000 ,000 358.750.000, 000 367.500.0 00,000 375.830.00 0,000 384.300.00 0,000 Meningkatnya kuantitas, kualitas Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis 5,17 5,30 5,15 350.000.000 ,000 5,09 358.750.000, 000 5,03 367.500.0 00,000 4,96 375.830.00 0,000 4,90 384.300.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-7 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) dan pemerataan SDM kesehatan Terhadap Populasi (% ) Bidang Kesehatan Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (% ) 81 85,71 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 320.000.000 ,000 328.000.000, 000 336.000.0 00,000 343.616.00 0,000 351.360.00 0,000 Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPPIRT Sesuai Standar (% ) 80 80 80 320.000.000 ,000 85 328.000.000, 000 85 336.000.0 00,000 85 343.616.00 0,000 90 351.360.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu (% ) 90 90 90 90 90 95 95 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan (% ) 80 80 80 80 85 85 90 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan (% ) 90 90 90 90 95 95 95 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (% ) 90 90 90 90 95 95 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-8 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 401.000.000 ,000 436.500.000, 000 527.000.0 00,000 544.760.00 0,000 573.600.00 0,000 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan (% ) 100 100 100 101.000.000 ,000 100 129.000.000, 000 100 212.000.0 00,000 100 222.000.00 0,000 100 243.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase) 100 100 100 300.000.000 ,000 100 307.500.000, 000 100 315.000.0 00,000 100 322.760.00 0,000 100 330.600.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 300.425.740 .958,000 309.142.415. 565,000 318.529.0 46.181,00 0 327.508.91 5.400,000 337.390.14 6.574,000 1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.025.740. 958,000 40.964.695.5 65,000 40.902.66 1.181,000 41.093.805. 400,000 42.530.891 .574,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 41.025.740. 958,000 100 40.964.695.5 65,000 100 40.902.66 1.181,000 100 41.093.805. 400,000 100 42.530.891 .574,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 69.600.000. 000,000 67.600.000.0 00,000 75.852.12 5.000,000 76.503.650. 000,000 76.570.175 .000,000 Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (% ) 6,72 18 36 69.600.000. 000,000 54 67.600.000.0 00,000 72 75.852.12 5.000,000 90 76.503.650. 000,000 100 76.570.175 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 25.010.000. 000,000 45.072.000.0 00,000 43.135.00 0.000,000 48.388.000. 000,000 51.750.000 .000,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-9 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Perkotaan (% ) 65,69 0,73 4,11 12.510.000. 000,000 4,81 32.510.000.0 00,000 8,02 30.510.00 0.000,000 13,12 35.701.000. 000,000 18,61 39.000.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum Persentase Peningkatan Layanan Air Minum Perdesaan (% ) 4,43 0 5,55 12.500.000. 000,000 6,13 12.562.000.0 00,000 6,69 12.625.00 0.000,000 7,22 12.687.000. 000,000 7,73 12.750.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.000.000.0 00,000 2.313.420.00 0,000 2.361.260 .000,000 2.361.260.0 00,000 2.361.260. 000,000 Meningkatnya layanan Persampahan Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST (Persentase) 0 1 1 2.000.000.0 00,000 2 2.313.420.00 0,000 3 2.361.260 .000,000 4 2.361.260.0 00,000 5 2.361.260. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 8.800.000.0 00,000 8.844.000.00 0,000 8.888.000 .000,000 8.932.000.0 00,000 8.976.000. 000,000 Meningkatnya kualitas pengelolaan limbah permukiman Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik yang Layak (% ) 3,6 0 4,4 8.800.000.0 00,000 4,7 8.844.000.00 0,000 5,1 8.888.000 .000,000 5,4 8.932.000.0 00,000 5,7 8.976.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.000.000.0 00,000 5.000.000.00 0,000 5.000.000 .000,000 5.000.000.0 00,000 5.000.000. 000,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-10 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Drainase Persentase Ketersediaan Infrastruktur Drainase (% ) 10,55 3 12 5.000.000.0 00,000 14 5.000.000.00 0,000 16 5.000.000 .000,000 18 5.000.000.0 00,000 20 5.000.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 29.800.000. 000,000 24.800.000.0 00,000 29.800.00 0.000,000 29.800.000. 000,000 29.800.000 .000,000 Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung Daerah Yang Berfungsi (% ) 13,69 14 16 29.800.000. 000,000 18 24.800.000.0 00,000 20 29.800.00 0.000,000 22 29.800.000. 000,000 24 29.800.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.700.000.0 00,000 2.700.000.00 0,000 2.700.000 .000,000 2.700.000.0 00,000 2.700.000. 000,000 Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) 100 100 100 2.700.000.0 00,000 100 2.700.000.00 0,000 100 2.700.000 .000,000 100 2.700.000.0 00,000 100 2.700.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 100.690.000 .000,000 95.790.000.0 00,000 93.790.00 0.000,000 96.630.200. 000,000 101.113.12 0.000,000 Meningkatnya aksesibilitas Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (% ) 6,72 18 36 100.690.000 .000,000 54 95.790.000.0 00,000 72 93.790.00 0.000,000 90 96.630.200. 000,000 100 101.113.12 0.000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 6.600.000.0 00,000 6.858.300.00 0,000 6.900.000 .000,000 6.900.000.0 00,000 6.900.000. 000,000 Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase) 100 100 100 6.600.000.0 00,000 100 6.858.300.00 0,000 100 6.900.000 .000,000 100 6.900.000.0 00,000 100 6.900.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-11 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Penataan Ruang 1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 9.200.000.0 00,000 9.200.000.00 0,000 9.200.000 .000,000 9.200.000.0 00,000 9.688.700. 000,000 Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang Wilayah Persentase Luas Areal Yang Sesuai Dengan Tata Ruang (% ) 0,22 0,25 0,30 9.200.000.0 00,000 0,50 9.200.000.00 0,000 0,70 9.200.000 .000,000 0,90 9.200.000.0 00,000 1,00 9.688.700. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 68.907.483. 402,000 71.112.366.4 80,000 73.361.59 2.994,000 75.771.297. 830,000 78.287.449 .493,000 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.467.483. 402,000 12.266.366.4 80,000 12.749.59 2.994,000 13.933.297. 830,000 14.683.449 .493,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 11.467.483. 402,000 100 12.266.366.4 80,000 100 12.749.59 2.994,000 100 13.933.297. 830,000 100 14.683.449 .493,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 4.890.000.0 00,000 4.780.000.00 0,000 5.030.000 .000,000 4.740.000.0 00,000 4.990.000. 000,000 Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah Persentase Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana (% ) 100 100 100 4.890.000.0 00,000 100 4.780.000.00 0,000 100 5.030.000 .000,000 100 4.740.000.0 00,000 100 4.990.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-12 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kot a (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kot a (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.200.000.0 00,000 3.216.000.00 0,000 3.232.000 .000,000 3.248.000.0 00,000 3.264.000. 000,000 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani (% ) 1,09 0 3,26 3.200.000.0 00,000 5,43 3.216.000.00 0,000 7,6 3.232.000 .000,000 9,77 3.248.000.0 00,000 11,94 3.264.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 12.850.000. 000,000 12.850.000.0 00,000 12.850.00 0.000,000 12.850.000. 000,000 12.850.000 .000,000 Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh Persentase Berkurangnya RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (% ) 10,30 0 9,96 12.850.000. 000,000 9,77 12.850.000.0 00,000 9,59 12.850.00 0.000,000 9,41 12.850.000. 000,000 9,22 12.850.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-13 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (% ) 10,30 10,14 9,96 9,77 9,59 9,41 9,22 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 36.500.000. 000,000 38.000.000.0 00,000 39.500.00 0.000,000 41.000.000. 000,000 42.500.000 .000,000 Meningkatnya penyediaan PSU permukiman Persentase Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terfasilitasi PSU (% ) 0 0 18,37 36.500.000. 000,000 37,75 38.000.000.0 00,000 58,16 39.500.00 0.000,000 78,57 41.000.000. 000,000 100 42.500.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (% ) 321 170 180 190 200 200 210 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 53.616.925. 638,000 54.990.452.9 94,000 56.390.93 1.280,000 57.886.199. 234,000 59.445.330 .721,000 1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 47.441.925. 638,000 48.470.452.9 94,000 49.221.93 1.280,000 49.912.199. 234,000 50.646.330 .721,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 22.137.702. 056,000 100 22.530.260.7 97,000 100 22.852.32 9.519,000 100 23.154.397. 351,000 100 23.243.109 .116,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-14 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) pemerintahan yang baik Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 14.458.922. 697,000 100 14.834.962.2 04,000 100 15.098.40 0.570,000 100 15.406.378. 736,000 100 15.872.259 .028,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 10.845.300. 885,000 100 11.105.229.9 93,000 100 11.271.20 1.191,000 100 11.351.423. 147,000 100 11.530.962 .577,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 2.750.000.0 00,000 2.995.000.00 0,000 3.323.000 .000,000 3.715.000.0 00,000 4.350.000. 000,000 Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (% ) 92,29 60,66 65,57 545.000.000 ,000 70,49 545.000.000, 000 75,41 595.000.0 00,000 80,33 685.000.00 0,000 83,61 1.015.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Persentase Penyelenggaraa n Tibumtranmas (Persentase) - 70 74 1.170.000.0 00,000 78 1.370.000.00 0,000 82 1.543.000 .000,000 86 1.660.000.0 00,000 90 1.700.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-15 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase) - 70 74 735.000.000 ,000 78 780.000.000, 000 82 820.000.0 00,000 86 895.000.00 0,000 90 1.075.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya kapasitas SDM PPNS Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 0 25 25 300.000.000 ,000 31,25 300.000.000, 000 37,5 365.000.0 00,000 42,75 475.000.00 0,000 50 560.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.525.000.0 00,000 1.565.000.00 0,000 1.680.000 .000,000 1.838.000.0 00,000 1.858.000. 000,000 Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulanga n bencana daerah yang selaras dengan rencana/strateg i nasional penanggulanga n bencana (Persentase) 100 100 100 1.525.000.0 00,000 100 1.565.000.00 0,000 100 1.680.000 .000,000 100 1.838.000.0 00,000 100 1.858.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.900.000.0 00,000 1.960.000.00 0,000 2.166.000 .000,000 2.421.000.0 00,000 2.591.000. 000,000 Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 0 0 20 725.000.000 ,000 18 737.000.000, 000 16 795.000.0 00,000 14 795.000.00 0,000 12 795.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-16 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Perlindungan Masyarakat Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) 0 0 80 81 82 83 84 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 85,29 87 88 1.175.000.0 00,000 89 1.223.000.00 0,000 90 1.371.000 .000,000 92 1.626.000.0 00,000 95 1.796.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 36.361.823. 291,000 37.293.319.4 25,000 38.243.09 3.091,000 39.257.151. 030,000 40.314.519 .816,000 1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.505.743. 677,000 12.365.687.4 80,000 12.335.21 3.070,000 12.306.019. 085,000 13.719.887 .871,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 11.505.743. 677,000 100 12.365.687.4 80,000 100 12.335.21 3.070,000 100 12.306.019. 085,000 100 13.719.887 .871,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.760.500.0 00,000 2.825.500.00 0,000 2.950.500 .000,000 3.313.000.0 00,000 3.325.500. 000,000 Meningkatnya Pemberdayaaan Sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan 100 100 100 2.760.500.0 00,000 100 2.825.500.00 0,000 100 2.950.500 .000,000 100 3.313.000.0 00,000 100 3.325.500. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-17 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase) Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 100.000.000 ,000 100.000.000, 000 100.000.0 00,000 100.000.00 0,000 100.000.00 0,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-18 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase) 80 80 80 100.000.000 ,000 80 100.000.000, 000 80 100.000.0 00,000 80 100.000.00 0,000 80 100.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayana Pemulangan (Orang) 10 10 10 10 10 10 10 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.783.466.8 90,000 4.184.131.94 5,000 3.834.380 .021,000 4.140.131.9 45,000 4.216.131. 945,000 Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Persentase (% ) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 100 100 100 3.783.466.8 90,000 100 4.184.131.94 5,000 100 3.834.380 .021,000 100 4.140.131.9 45,000 100 4.216.131. 945,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase (% ) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase (% ) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-19 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentae Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Indeks Peranan Sosial (% ) - - - - - - - Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 13.869.112. 724,000 13.575.000.0 00,000 14.780.00 0.000,000 15.255.000. 000,000 15.260.000 .000,000 Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) 100 100 100 13.869.112. 724,000 100 13.575.000.0 00,000 100 14.780.00 0.000,000 100 15.255.000. 000,000 100 15.260.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase) 80 80 80 80 80 80 80 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan dat Fakir Miskin (% ) 70 70 70 70 70 70 70 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (% ) 70 70 70 70 70 70 70 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (% ) 70 70 70 70 70 70 70 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-20 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemisikinan (% ) 70 70 70 70 70 70 70 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA 3.918.000.0 00,000 3.818.000.00 0,000 3.818.000 .000,000 3.818.000.0 00,000 3.368.000. 000,000 Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase) 100 100 100 3.918.000.0 00,000 100 3.818.000.00 0,000 100 3.818.000 .000,000 100 3.818.000.0 00,000 100 3.368.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaann ya (% ) 90 90 90 90 90 90 90 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-21 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Daerah pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (% ) 1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 425.000.000 ,000 425.000.000, 000 425.000.0 00,000 325.000.00 0,000 325.000.00 0,000 Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase) 80 100 100 425.000.000 ,000 100 425.000.000, 000 100 425.000.0 00,000 100 325.000.00 0,000 100 325.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 10.523.525. 121,000 10.793.110.6 95,000 11.067.98 5.993,000 11.361.465. 891,000 11.667.480 .441,000 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.173.525.1 21,000 4.352.510.69 5,000 4.729.484 .993,000 4.529.829.8 91,000 4.631.506. 441,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 4.173.525.1 21,000 100 4.352.510.69 5,000 100 4.729.484 .993,000 100 4.529.829.8 91,000 100 4.631.506. 441,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 150.000.000 ,000 151.290.000, 000 152.606.0 00,000 153.948.00 0,000 155.479.00 0,000 Terkelolanya informasi tenaga kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (% ) 72,58 73,20 74,42 150.000.000 ,000 82,17 151.290.000, 000 93,04 152.606.0 00,000 94 153.948.00 0,000 95 155.479.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.650.000.0 00,000 2.678.810.00 0,000 2.578.810 .000,000 2.838.197.0 00,000 2.927.765. 000,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-22 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasny a (% ) 0 60 70 2.650.000.0 00,000 72 2.678.810.00 0,000 74 2.578.810 .000,000 76 2.838.197.0 00,000 78 2.927.765. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.400.000.0 00,000 1.400.000.00 0,000 1.426.062 .000,000 1.539.491.0 00,000 1.452.730. 000,000 Meningkatnya penempatan tenaga kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (Orang) 51 82 85 1.400.000.0 00,000 88 1.400.000.00 0,000 90 1.426.062 .000,000 100 1.539.491.0 00,000 120 1.452.730. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.150.000.0 00,000 2.210.500.00 0,000 2.181.023 .000,000 2.300.000.0 00,000 2.500.000. 000,000 Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang) 5.773 5.946 6.125 2.150.000.0 00,000 6.308 2.210.500.00 0,000 6.497 2.181.023 .000,000 6.692 2.300.000.0 00,000 6.893 2.500.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.171.051. 777,000 10.401.067.9 27,000 10.636.77 4.684,000 10.892.495. 992,000 11.161.701 .893,000 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.680.051.9 96,000 8.830.068.14 6,000 8.985.774 .903,000 9.156.496.2 11,000 9.340.702. 112,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 8.680.051.9 96,000 100 8.830.068.14 6,000 100 8.985.774 .903,000 100 9.156.496.2 11,000 100 9.340.702. 112,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-23 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 240.999.781 ,000 265.999.781, 000 290.999.7 81,000 320.999.78 1,000 350.999.78 1,000 Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (% ) 44,31 45 45,35 240.999.781 ,000 45,7 265.999.781, 000 46,05 290.999.7 81,000 46,4 320.999.78 1,000 46,75 350.999.78 1,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) 8,14 10 12 14 16 18 20 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 190.000.000 ,000 205.000.000, 000 220.000.0 00,000 235.000.00 0,000 250.000.00 0,000 Menurunnya kekerasan terhadap perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (% ) 100 100 100 190.000.000 ,000 100 205.000.000, 000 100 220.000.0 00,000 100 235.000.00 0,000 100 250.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 140.000.000 ,000 145.000.000, 000 150.000.0 00,000 155.000.00 0,000 160.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) 0 5,55 16,67 140.000.000 ,000 27,79 145.000.000, 000 38,89 150.000.0 00,000 55,55 155.000.00 0,000 66,67 160.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 50.000.000, 000 55.000.000,0 00 60.000.00 0,000 65.000.000, 000 70.000.000 ,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-24 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase) 5,55 5,55 16,67 50.000.000, 000 38,89 55.000.000,0 00 55,55 60.000.00 0,000 66,67 65.000.000, 000 83,33 70.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 450.000.000 ,000 470.000.000, 000 490.000.0 00,000 510.000.00 0,000 530.000.00 0,000 Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks) 0 60,23 60,26 450.000.000 ,000 60,29 470.000.000, 000 60,32 490.000.0 00,000 60,35 510.000.00 0,000 60,38 530.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) 0 58,16 58,71 59,27 59,83 60,4 60,98 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 420.000.000 ,000 430.000.000, 000 440.000.0 00,000 450.000.00 0,000 460.000.00 0,000 Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) 0 71,63 72,55 420.000.000 ,000 73,49 430.000.000, 000 74,43 440.000.0 00,000 75,39 450.000.00 0,000 76,36 460.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-25 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Komprehensif (Persentase) Perlindungan Anak 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 23.489.446. 702,000 23.021.280.0 29,000 23.352.75 6.048,000 23.947.160. 801,000 23.520.958 .308,000 2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.292.223. 500,000 20.774.056.8 27,000 21.050.53 2.846,000 21.584.437. 599,000 21.091.685 .106,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 21.292.223. 500,000 100 20.774.056.8 27,000 100 21.050.53 2.846,000 100 21.584.437. 599,000 100 21.091.685 .106,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan 2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 800.000.000 ,000 800.000.000, 000 800.000.0 00,000 800.000.00 0,000 800.000.00 0,000 Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase) 0 0 18 800.000.000 ,000 19 800.000.000, 000 20 800.000.0 00,000 21 800.000.00 0,000 22 800.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 639.162.817 ,000 639.162.817, 000 639.162.8 17,000 639.162.81 7,000 639.162.81 7,000 Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) 0 87,21 87,52 639.162.817 ,000 87,83 639.162.817, 000 88,14 639.162.8 17,000 88,45 639.162.81 7,000 88,77 639.162.81 7,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan 2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 619.992.367 ,000 669.992.367, 000 724.992.3 67,000 785.492.36 7,000 852.042.36 7,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-26 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya penanganan kerawanan pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (% ) 0 0 6 619.992.367 ,000 5 669.992.367, 000 4 724.992.3 67,000 3 785.492.36 7,000 2 852.042.36 7,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan 2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 138.068.018 ,000 138.068.018, 000 138.068.0 18,000 138.068.01 8,000 138.068.01 8,000 Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (% ) 0 0 90 138.068.018 ,000 92 138.068.018, 000 95 138.068.0 18,000 97 138.068.01 8,000 100 138.068.01 8,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7.000.000.0 00,000 7.000.000.00 0,000 6.500.000 .000,000 7.000.000.0 00,000 7.000.000. 000,000 2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 2.500.000.0 00,000 2.500.000.00 0,000 2.500.000 .000,000 2.500.000.0 00,000 2.500.000. 000,000 Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Persentase Terselesainya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi (% ) 50 51 52 2.500.000.0 00,000 54 2.500.000.00 0,000 56 2.500.000 .000,000 58 2.500.000.0 00,000 60 2.500.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 4.500.000.0 00,000 4.500.000.00 0,000 4.000.000 .000,000 4.500.000.0 00,000 4.500.000. 000,000 Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) - - 1 4.500.000.0 00,000 2 4.500.000.00 0,000 3 4.000.000 .000,000 4 4.500.000.0 00,000 5 4.500.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 37.891.648. 141,000 38.862.334.4 43,000 39.852.06 7.253,000 40.908.788. 922,000 42.010.643 .626,000 2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.057.648. 141,000 10.258.334.4 43,000 10.628.06 7.253,000 10.994.788. 922,000 11.004.643 .626,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-27 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 10.057.648. 141,000 100 10.258.334.4 43,000 100 10.628.06 7.253,000 100 10.994.788. 922,000 100 11.004.643 .626,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 55.000.000, 000 60.000.000,0 00 85.000.00 0,000 85.000.000, 000 85.000.000 ,000 Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) 0 0 90 55.000.000, 000 90 60.000.000,0 00 90 85.000.00 0,000 100 85.000.000, 000 100 85.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 325.000.000 ,000 335.000.000, 000 455.000.0 00,000 525.000.00 0,000 525.000.00 0,000 Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Indeks Kualitas Air (Indeks) 50 59,71 59,91 325.000.000 ,000 60,11 335.000.000, 000 60,31 455.000.0 00,000 60,51 525.000.00 0,000 60,71 525.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lahan (Indeks) 34,35 80,44 80,74 81,04 81,34 81,64 81,94 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 11.289.000. 000,000 11.499.000.0 00,000 11.645.00 0.000,000 12.090.000. 000,000 12.690.000 .000,000 Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman havati Persentase RTH (Persentase) 0 0,2 0,2 11.289.000. 000,000 0,2 11.499.000.0 00,000 0,2 11.645.00 0.000,000 0,2 12.090.000. 000,000 0,2 12.690.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-28 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 45.000.000, 000 45.000.000,0 00 75.000.00 0,000 75.000.000, 000 75.000.000 ,000 Meningkatnya pengendalian B3 dan Limbah B3 Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) 0 0 90 45.000.000, 000 90 45.000.000,0 00 90 75.000.00 0,000 100 75.000.000, 000 100 75.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 20.000.000, 000 40.000.000,0 00 95.000.00 0,000 185.000.00 0,000 185.000.00 0,000 Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 25 35 35 20.000.000, 000 45 40.000.000,0 00 60 95.000.00 0,000 75 185.000.00 0,000 100 185.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 25.000.000, 000 35.000.000,0 00 50.000.00 0,000 100.000.00 0,000 100.000.00 0,000 Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasu s Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) 100 100 100 25.000.000, 000 100 35.000.000,0 00 100 50.000.00 0,000 100 100.000.00 0,000 100 100.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup 2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 16.075.000. 000,000 16.590.000.0 00,000 16.819.00 0.000,000 16.854.000. 000,000 17.346.000 .000,000 Meningkatnya tata kelola persampahan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin) 0 0 90 16.075.000. 000,000 90 16.590.000.0 00,000 90 16.819.00 0.000,000 100 16.854.000. 000,000 100 17.346.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-29 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10.994.039. 757,000 11.275.678.7 02,000 11.562.84 3.879,000 11.869.445. 482,000 12.189.142 .170,000 2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.334.039.7 57,000 9.615.678.70 2,000 9.902.843 .879,000 10.209.445. 482,000 10.529.142 .170,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 9.334.039.7 57,000 100 9.615.678.70 2,000 100 9.902.843 .879,000 100 10.209.445. 482,000 100 10.529.142 .170,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 615.000.000 ,000 615.000.000, 000 615.000.0 00,000 615.000.00 0,000 615.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (% ) 2,3 0 30 615.000.000 ,000 32 615.000.000, 000 34 615.000.0 00,000 36 615.000.00 0,000 38 615.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan KIA (% ) 15,14 22 35 47 57 65 75 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL 525.000.000 ,000 525.000.000, 000 525.000.0 00,000 525.000.00 0,000 525.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 100 100 100 525.000.000 ,000 100 525.000.000, 000 100 525.000.0 00,000 100 525.000.00 0,000 100 525.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-30 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 410.000.000 ,000 410.000.000, 000 410.000.0 00,000 410.000.00 0,000 410.000.00 0,000 Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) 0 95 96 410.000.000 ,000 97 410.000.000, 000 98 410.000.0 00,000 99 410.000.00 0,000 100 410.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 110.000.000 ,000 110.000.000, 000 110.000.0 00,000 110.000.00 0,000 110.000.00 0,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-31 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas profil kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) 100 100 100 110.000.000 ,000 100 110.000.000, 000 100 110.000.0 00,000 100 110.000.00 0,000 100 110.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.632.748. 453,000 13.981.984.3 09,000 14.338.07 2.764,000 14.718.262. 632,000 15.114.690 .571,000 2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.006.948.4 53,000 7.257.184.30 9,000 7.372.272 .764,000 7.452.462.6 32,000 7.717.990. 571,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 7.006.948.4 53,000 100 7.257.184.30 9,000 100 7.372.272 .764,000 100 7.452.462.6 32,000 100 7.717.990. 571,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA 600.000.000 ,000 600.000.000, 000 600.000.0 00,000 700.000.00 0,000 750.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas penataan desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) - - 90 600.000.000 ,000 90 600.000.000, 000 90 600.000.0 00,000 90 700.000.00 0,000 90 750.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 350.000.000 ,000 350.000.000, 000 400.000.0 00,000 400.000.00 0,000 409.000.00 0,000 Meningkatnya efektivitas kerja sama desa Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) - - 90 350.000.000 ,000 90 350.000.000, 000 90 400.000.0 00,000 90 400.000.00 0,000 90 409.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-32 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.100.800.0 00,000 3.199.800.00 0,000 3.250.800 .000,000 3.390.800.0 00,000 3.462.700. 000,000 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) 90 90 90 3.100.800.0 00,000 90 3.199.800.00 0,000 90 3.250.800 .000,000 90 3.390.800.0 00,000 90 3.462.700. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) 10 - 90 90 90 90 90 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.575.000.0 00,000 2.575.000.00 0,000 2.715.000 .000,000 2.775.000.0 00,000 2.775.000. 000,000 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) - - 90 2.575.000.0 00,000 90 2.575.000.00 0,000 90 2.715.000 .000,000 90 2.775.000.0 00,000 90 2.775.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 90 90 90 90 90 90 90 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.150.000.0 00,000 1.210.000.00 0,000 1.270.000 .000,000 1.330.000.0 00,000 1.390.000. 000,000 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 360.000.000 ,000 380.000.000, 000 400.000.0 00,000 420.000.00 0,000 440.000.00 0,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-33 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita) 2,30 2,29 2,27 360.000.000 ,000 2,26 380.000.000, 000 2,25 400.000.0 00,000 2,24 420.000.00 0,000 2,23 440.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19) (Angka) 16,30 15,40 14,70 14,00 13,30 12,80 12,30 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 620.000.000 ,000 640.000.000, 000 660.000.0 00,000 680.000.00 0,000 700.000.00 0,000 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (% ) 62,16 64,00 64,10 620.000.000 ,000 64,16 640.000.000, 000 65,16 660.000.0 00,000 66,16 680.000.00 0,000 67,16 700.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (% ) 14,51 14,48 14,46 14,41 14,31 14,21 14,11 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 170.000.000 ,000 190.000.000, 000 210.000.0 00,000 230.000.00 0,000 250.000.00 0,000 Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) 64,30 65,00 66,00 170.000.000 ,000 67,00 190.000.000, 000 68,00 210.000.0 00,000 69,00 230.000.00 0,000 70,00 250.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN 30.491.261. 756,000 31.272.369.2 44,000 32.068.80 3.384,000 32.919.143. 198,000 33.805.801 .388,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-34 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.210.261. 756,000 11.902.369.2 44,000 11.949.80 3.384,000 11.950.143. 198,000 12.049.801 .388,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 11.210.261. 756,000 100 11.902.369.2 44,000 100 11.949.80 3.384,000 100 11.950.143. 198,000 100 12.049.801 .388,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan 2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 18.806.000. 000,000 18.895.000.0 00,000 19.644.00 0.000,000 20.494.000. 000,000 21.281.000 .000,000 Menigkatnya kualitas layanan transportasi darat Rasio Konektivitas Angkutan Jalan (% ) 30.8:30.8 30.8:30 .8 31.5:31.5 18.806.000. 000,000 32.2:32.2 18.895.000.0 00,000 32.9:32.9 19.644.00 0.000,000 33.6:33.6 20.494.000. 000,000 34.3:34.3 21.281.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kot a (Persentase) 3,91 4,72 5,53 6,34 7,15 7,96 8,77 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 475.000.000 ,000 475.000.000, 000 475.000.0 00,000 475.000.00 0,000 475.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas layanan transportasi SDP Rasio Konektivitas Angkutan SDP (% ) 22.5:22.5 22.5:22 .5 22.7:22.7 475.000.000 ,000 22.9:22.9 475.000.000, 000 23.1:23.1 475.000.0 00,000 23.3:23.3 475.000.00 0,000 23.6:23.6 475.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18.896.326. 233,000 19.496.342.4 60,000 19.893.11 1.692,000 20.295.700. 540,000 20.717.769 .952,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-35 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.396.326.2 33,000 8.896.342.46 0,000 9.193.111 .692,000 9.195.700.5 40,000 9.367.769. 952,000 Meningkatnya Layanan Penunjang yang memenuhi Standar Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 100 100 100 8.396.326.2 33,000 100 8.896.342.46 0,000 100 9.193.111 .692,000 100 9.195.700.5 40,000 100 9.367.769. 952,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5.200.000.0 00,000 5.250.000.00 0,000 5.300.000 .000,000 5.400.000.0 00,000 5.600.000. 000,000 Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (% ) 95,35 96 97 5.200.000.0 00,000 98 5.250.000.00 0,000 99 5.300.000 .000,000 99,5 5.400.000.0 00,000 100 5.600.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 5.300.000.0 00,000 5.350.000.00 0,000 5.400.000 .000,000 5.700.000.0 00,000 5.750.000. 000,000 Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika Indeks PEMDI (Angka) 3,51 3,51 1,3 5.300.000.0 00,000 1,3 5.350.000.00 0,000 1,5 5.400.000 .000,000 1,5 5.700.000.0 00,000 1,7 5.750.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.814.199.9 44,000 6.988.762.17 3,000 7.166.749 .608,000 7.356.783.9 05,000 7.554.934. 649,000 2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.739.199.9 44,000 5.808.762.17 3,000 5.936.749 .608,000 6.081.783.9 05,000 6.224.934. 649,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-36 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 5.739.199.9 44,000 100 5.808.762.17 3,000 100 5.936.749 .608,000 100 6.081.783.9 05,000 100 6.224.934. 649,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 30.000.000, 000 30.000.000,0 00 40.000.00 0,000 40.000.000, 000 50.000.000 ,000 Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) 0 0 90 30.000.000, 000 92 30.000.000,0 00 94 40.000.00 0,000 96 40.000.000, 000 96 50.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 80.000.000, 000 80.000.000,0 00 85.000.00 0,000 85.000.000, 000 95.000.000 ,000 Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) 0 0 88,74 80.000.000, 000 89,14 80.000.000,0 00 89,53 85.000.00 0,000 89,93 85.000.000, 000 89,93 95.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 125.000.000 ,000 125.000.000, 000 135.000.0 00,000 135.000.00 0,000 150.000.00 0,000 Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi Persentase Koperasi Aktif (Persentase) 0 0 70 125.000.000 ,000 72 125.000.000, 000 74 135.000.0 00,000 76 135.000.00 0,000 76 150.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 250.000.000 ,000 275.000.000, 000 275.000.0 00,000 295.000.00 0,000 295.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi 0 0 98,2 250.000.000 ,000 98,4 275.000.000, 000 98,6 275.000.0 00,000 98,8 295.000.00 0,000 99 295.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-37 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Pelatihan (Persentase) Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 100.000.000 ,000 100.000.000, 000 115.000.0 00,000 115.000.00 0,000 120.000.00 0,000 Meningkatnya produktivitas koperasi Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) 0 0,8 4,9 100.000.000 ,000 8,40 100.000.000, 000 11,90 115.000.0 00,000 13,30 115.000.00 0,000 14,70 120.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 300.000.000 ,000 350.000.000, 000 350.000.0 00,000 375.000.00 0,000 380.000.00 0,000 Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Berlegalitas (% ) 0 2 2,5 300.000.000 ,000 3 350.000.000, 000 3,5 350.000.0 00,000 4 375.000.00 0,000 4,5 380.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 190.000.000 ,000 220.000.000, 000 230.000.0 00,000 230.000.00 0,000 240.000.00 0,000 Meningkatnya daya saing UMKM Persentase Proporsi Usaha Mikro Binaan yang telah menjalin Kemitraan (% ) 0 0 5 190.000.000 ,000 5 220.000.000, 000 7 230.000.0 00,000 7 230.000.00 0,000 10 240.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 11.081.880. 752,000 11.365.769.9 56,000 11.655.22 9.547,000 11.964.280. 858,000 12.286.531 .883,000 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.141.880. 752,000 10.398.769.9 56,000 10.661.22 9.547,000 10.943.280. 858,000 11.251.531 .883,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-38 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 10.141.880. 752,000 100 10.398.769.9 56,000 100 10.661.22 9.547,000 100 10.943.280. 858,000 100 11.251.531 .883,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 250.000.000 ,000 250.000.000, 000 250.000.0 00,000 250.000.00 0,000 250.000.00 0,000 Meningkatnya kemudahan berinvestasi Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase) 0 70 85 250.000.000 ,000 86 250.000.000, 000 87 250.000.0 00,000 88 250.000.00 0,000 89 250.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 250.000.000 ,000 255.000.000, 000 257.000.0 00,000 259.000.00 0,000 260.000.00 0,000 Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase) 0 70 80 250.000.000 ,000 81 255.000.000, 000 82 257.000.0 00,000 83 259.000.00 0,000 84 260.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 200.000.000 ,000 205.000.000, 000 207.000.0 00,000 209.000.00 0,000 210.000.00 0,000 Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase) 0 70 80 200.000.000 ,000 80 205.000.000, 000 80 207.000.0 00,000 80 209.000.00 0,000 80 210.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 40.000.000, 000 52.000.000,0 00 73.000.00 0,000 94.000.000, 000 105.000.00 0,000 Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka 0 70 80 40.000.000, 000 81 52.000.000,0 00 82 73.000.00 0,000 83 94.000.000, 000 84 105.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-39 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Usaha (Persentase) 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 200.000.000 ,000 205.000.000, 000 207.000.0 00,000 209.000.00 0,000 210.000.00 0,000 Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase) 0 70 80 200.000.000 ,000 81 205.000.000, 000 82 207.000.0 00,000 83 209.000.00 0,000 84 210.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.600.000.0 00,000 2.550.000.00 0,000 3.150.000 .000,000 2.650.000.0 00,000 3.200.000. 000,000 2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 600.000.000 ,000 500.000.000, 000 650.000.0 00,000 500.000.00 0,000 650.000.00 0,000 Meningkatnya Produktifitas Pemuda dalam Pembangunan Daerah Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda (% ) 0 0 80 600.000.000 ,000 81 500.000.000, 000 82 650.000.0 00,000 83 500.000.00 0,000 84 650.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.650.000.0 00,000 1.600.000.00 0,000 2.000.000 .000,000 1.600.000.0 00,000 2.000.000. 000,000 Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase) 0 0 78 1.650.000.0 00,000 79 1.600.000.00 0,000 80 2.000.000 .000,000 82 1.600.000.0 00,000 84 2.000.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 350.000.000 ,000 450.000.000, 000 500.000.0 00,000 550.000.00 0,000 550.000.00 0,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-40 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas kepramukaan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase) 0 0 75 350.000.000 ,000 76 450.000.000, 000 77 500.000.0 00,000 78 550.000.00 0,000 79 550.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1.296.000.0 00,000 1.207.000.00 0,000 1.306.000 .000,000 1.400.000.0 00,000 1.500.000. 000,000 2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.296.000.0 00,000 1.207.000.00 0,000 1.306.000 .000,000 1.400.000.0 00,000 1.500.000. 000,000 Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) 2,76 2,76 2 1.296.000.0 00,000 3,2 1.207.000.00 0,000 3,3 1.306.000 .000,000 3,4 1.400.000.0 00,000 3,5 1.500.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 1.200.000.0 00,000 1.237.000.00 0,000 1.300.000 .000,000 1.400.000.0 00,000 1.500.000. 000,000 2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1.200.000.0 00,000 1.237.000.00 0,000 1.300.000 .000,000 1.400.000.0 00,000 1.500.000. 000,000 Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka) 0 450 460 1.200.000.0 00,000 470 1.237.000.00 0,000 480 1.300.000 .000,000 490 1.400.000.0 00,000 500 1.500.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.473.000.0 00,000 3.553.000.00 0,000 3.688.000 .000,000 3.783.000.0 00,000 3.918.000. 000,000 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.143.000.0 00,000 1.143.000.00 0,000 1.198.000 .000,000 1.213.000.0 00,000 1.268.000. 000,000 Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) 0 5,00 6,00 1.143.000.0 00,000 8,00 1.143.000.00 0,000 10,00 1.198.000 .000,000 13,00 1.213.000.0 00,000 15,00 1.268.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 450.000.000 ,000 465.000.000, 000 465.000.0 00,000 480.000.00 0,000 480.000.00 0,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-41 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase) 13,00 15,00 20,00 450.000.000 ,000 22,50 465.000.000, 000 25,00 465.000.0 00,000 27,50 480.000.00 0,000 30,00 480.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 460.000.000 ,000 475.000.000, 000 490.000.0 00,000 505.000.00 0,000 520.000.00 0,000 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi sejarah Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) 0 5,00 6,00 460.000.000 ,000 8,00 475.000.000, 000 10,00 490.000.0 00,000 13,00 505.000.00 0,000 15,00 520.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 995.000.000 ,000 1.020.000.00 0,000 1.060.000 .000,000 1.085.000.0 00,000 1.125.000. 000,000 Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) 10,00 15,00 20,00 995.000.000 ,000 25,00 1.020.000.00 0,000 30,00 1.060.000 .000,000 35,00 1.085.000.0 00,000 40,00 1.125.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 425.000.000 ,000 450.000.000, 000 475.000.0 00,000 500.000.00 0,000 525.000.00 0,000 Meningkatnya Tata Kelola Museum Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase) 0 4,00 5,00 425.000.000 ,000 6,00 450.000.000, 000 8,00 475.000.0 00,000 10,00 500.000.00 0,000 12,00 525.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 9.223.655.9 11,000 9.358.997.19 7,000 9.492.661 .531,000 9.766.287.2 44,000 9.883.732. 916,000 2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.378.587.3 28,000 7.259.421.75 6,000 7.244.366 .546,000 7.354.612.7 60,000 7.293.726. 874,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 7.378.587.3 28,000 100 7.259.421.75 6,000 100 7.244.366 .546,000 100 7.354.612.7 60,000 100 7.293.726. 874,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-42 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) tata kelola pemerintahan yang baik 2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.710.068.5 83,000 1.831.075.44 1,000 1.964.944 .985,000 2.111.989.4 84,000 2.272.352. 542,000 Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai) 55,72 55,80 55,90 1.710.068.5 83,000 56,00 1.831.075.44 1,000 56,10 1.964.944 .985,000 56,30 2.111.989.4 84,000 57,00 2.272.352. 542,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 135.000.000 ,000 268.500.000, 000 283.350.0 00,000 299.685.00 0,000 317.653.50 0,000 Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) 0 0 0,10 135.000.000 ,000 0,10 268.500.000, 000 0,10 283.350.0 00,000 0,10 299.685.00 0,000 0,10 317.653.50 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 425.807.826 ,000 537.660.915, 000 656.041.3 28,000 651.519.70 3,000 814.671.67 0,000 2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 306.753.544 ,000 455.201.205, 000 484.721.3 23,000 536.193.45 4,000 674.812.79 7,000 Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) 71,80 71,80 72,00 306.753.544 ,000 74,80 455.201.205, 000 77,80 484.721.3 23,000 80,80 536.193.45 4,000 83,80 674.812.79 7,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan 2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 119.054.282 ,000 82.459.710,0 00 171.320.0 05,000 115.326.24 9,000 139.858.87 3,000 Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase) 0 0 5 119.054.282 ,000 5 82.459.710,0 00 5 171.320.0 05,000 7 115.326.24 9,000 10 139.858.87 3,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 16.212.316. 677,000 16.627.634.4 18,000 17.051.10 1.397,000 17.503.230. 222,000 17.974.669 .661,000 3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN 9.133.316.6 77,000 9.352.532.11 8,000 9.894.999 .097,000 9.695.127.9 22,000 10.005.669 .661,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-43 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 9.133.316.6 77,000 100 9.352.532.11 8,000 100 9.894.999 .097,000 100 9.695.127.9 22,000 100 10.005.669 .661,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.339.000.0 00,000 3.465.102.30 0,000 3.216.102 .300,000 3.548.102.3 00,000 3.639.000. 000,000 Meningkatnya produksi perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 55.571,73 56.776, 00 58.020,00 3.339.000.0 00,000 59.300,00 3.465.102.30 0,000 60.650,00 3.216.102 .300,000 62.100,00 3.548.102.3 00,000 63.600,00 3.639.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.880.000.0 00,000 1.880.000.00 0,000 1.930.000 .000,000 2.080.000.0 00,000 2.100.000. 000,000 Meningkatnya produksi perikanan budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 11.989,80 12.104, 00 12.323,00 1.880.000.0 00,000 12.630,00 1.880.000.00 0,000 12.980,00 1.930.000 .000,000 13.390,00 2.080.000.0 00,000 13.850,00 2.100.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 200.000.000 ,000 200.000.000, 000 200.000.0 00,000 200.000.00 0,000 200.000.00 0,000 Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati Jumlah kawasan sumberdaya perikanan darat yang diawasi (Km¬≤) 0 0 2,05 200.000.000 ,000 2,1 200.000.000, 000 2,2 200.000.0 00,000 2,3 200.000.00 0,000 2,4 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.660.000.0 00,000 1.730.000.00 0,000 1.810.000 .000,000 1.980.000.0 00,000 2.030.000. 000,000 Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Jumlah Konsumsi¬ Ika n¬ Masyarakat (Kg/KAP/TH) 38,84 39,35 40,20 1.660.000.0 00,000 41,15 1.730.000.00 0,000 42,20 1.810.000 .000,000 43,30 1.980.000.0 00,000 44,50 2.030.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-44 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Kelautan Dan Perikanan 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.050.842. 679,000 10.424.924.6 42,000 10.155.36 5.641,000 11.008.172. 137,000 10.826.047 .148,000 3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.900.842.6 79,000 6.294.924.64 2,000 6.190.365 .641,000 6.643.172.1 37,000 6.546.047. 148,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 6.900.842.6 79,000 100 6.294.924.64 2,000 100 6.190.365 .641,000 100 6.643.172.1 37,000 100 6.546.047. 148,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.620.000.0 00,000 2.230.000.00 0,000 2.115.000 .000,000 2.265.000.0 00,000 2.400.000. 000,000 Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase) 0 0 85 1.620.000.0 00,000 86 2.230.000.00 0,000 87 2.115.000 .000,000 88 2.265.000.0 00,000 89 2.400.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 200.000.000 ,000 250.000.000, 000 300.000.0 00,000 200.000.00 0,000 350.000.00 0,000 Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) 0 0 75 200.000.000 ,000 76 250.000.000, 000 77 300.000.0 00,000 78 200.000.00 0,000 79 350.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 350.000.000 ,000 950.000.000, 000 600.000.0 00,000 950.000.00 0,000 500.000.00 0,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-45 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) 0 0 76 350.000.000 ,000 77 950.000.000, 000 78 600.000.0 00,000 79 950.000.00 0,000 80 500.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 980.000.000 ,000 700.000.000, 000 950.000.0 00,000 950.000.00 0,000 1.030.000. 000,000 Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) 0 0 78 980.000.000 ,000 79 700.000.000, 000 80 950.000.0 00,000 81 950.000.00 0,000 82 1.030.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 17.028.734. 155,000 18.534.872.1 25,000 19.261.73 4.155,000 19.797.299. 774,000 21.401.734 .155,000 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 5.760.000.0 00,000 6.580.000.00 0,000 6.963.000 .000,000 7.800.000.0 00,000 8.383.000. 000,000 Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) 0 4,3 4,3 5.760.000.0 00,000 4,4 6.580.000.00 0,000 3,8 6.963.000 .000,000 3 7.800.000.0 00,000 2,8 8.383.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase) 0 7 12 5 6 5 6 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 9.150.000.0 00,000 9.836.137.97 0,000 10.180.00 0.000,000 9.878.565.6 19,000 10.900.000 .000,000 Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha) 0 0 1,36 9.150.000.0 00,000 1,40 9.836.137.97 0,000 1,45 10.180.00 0.000,000 1,50 9.878.565.6 19,000 1,60 10.900.000 .000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN 473.000.000 ,000 473.000.000, 000 473.000.0 00,000 473.000.00 0,000 473.000.00 0,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-46 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) MASYARAKAT VETERINER Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veternier Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) 0 0 2 473.000.000 ,000 2,20 473.000.000, 000 2,40 473.000.0 00,000 2,60 473.000.00 0,000 2,80 473.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 425.000.000 ,000 425.000.000, 000 425.000.0 00,000 425.000.00 0,000 425.000.00 0,000 Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase) 0 0 76 425.000.000 ,000 76,50 425.000.000, 000 77 425.000.0 00,000 77,50 425.000.00 0,000 80 425.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 150.000.000 ,000 150.000.000, 000 150.000.0 00,000 150.000.00 0,000 150.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase) 0 0 50 150.000.000 ,000 55 150.000.000, 000 60 150.000.0 00,000 65 150.000.00 0,000 70 150.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 1.070.734.1 55,000 1.070.734.15 5,000 1.070.734 .155,000 1.070.734.1 55,000 1.070.734. 155,000 Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase) 0 0 5 1.070.734.1 55,000 7 1.070.734.15 5,000 9 1.070.734 .155,000 11 1.070.734.1 55,000 13 1.070.734. 155,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 12.644.948. 606,000 13.011.406.7 47,000 13.385.05 5.417,000 13.783.994. 042,000 14.199.971 .506,000 3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.338.564.9 56,000 8.404.023.09 7,000 8.333.671 .767,000 8.403.610.3 92,000 9.053.587. 856,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-47 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 8.338.564.9 56,000 100 8.404.023.09 7,000 100 8.333.671 .767,000 100 8.403.610.3 92,000 100 9.053.587. 856,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 75.000.000, 000 75.000.000,0 00 75.000.00 0,000 75.000.000, 000 75.000.000 ,000 Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) 0 26,00 29,64 75.000.000, 000 33,80 75.000.000,0 00 38,54 75.000.00 0,000 43,94 75.000.000, 000 50,10 75.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.941.383.6 50,000 3.131.383.65 0,000 3.576.383 .650,000 3.865.383.6 50,000 3.621.383. 650,000 Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) 30,00 36,00 36,51 2.941.383.6 50,000 37,03 3.131.383.65 0,000 37,55 3.576.383 .650,000 38,09 3.865.383.6 50,000 38,63 3.621.383. 650,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 485.000.000 ,000 485.000.000, 000 485.000.0 00,000 485.000.00 0,000 485.000.00 0,000 Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) 6 7 7 485.000.000 ,000 7 485.000.000, 000 7 485.000.0 00,000 7 485.000.00 0,000 7 485.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 355.000.000 ,000 355.000.000, 000 355.000.0 00,000 355.000.00 0,000 355.000.00 0,000 Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor Nilai Ekspor Barang (Nilai) 132.000.000. 000 135.00 0.000.0 00 139.000.000 .000 355.000.000 ,000 142.000.00 0.000 355.000.000, 000 150.000.0 00.000 355.000.0 00,000 155.000.00 0.000 355.000.00 0,000 167.000.00 0.000 355.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-48 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 410.000.000 ,000 511.000.000, 000 500.000.0 00,000 530.000.00 0,000 530.000.00 0,000 Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk Persentase penanganan pengaduan konsumen (% ) 92,60 93,30 93,80 410.000.000 ,000 94,30 511.000.000, 000 94,80 500.000.0 00,000 95,80 530.000.00 0,000 96,80 530.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 40.000.000, 000 50.000.000,0 00 60.000.00 0,000 70.000.000, 000 80.000.000 ,000 Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) 0 0 20 40.000.000, 000 25 50.000.000,0 00 30 60.000.00 0,000 35 70.000.000, 000 40 80.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.660.087.8 57,000 1.660.087.85 7,000 1.660.087 .857,000 1.660.087.8 57,000 1.660.087. 857,000 3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.490.087.8 57,000 1.490.087.85 7,000 1.490.087 .857,000 1.490.087.8 57,000 1.490.087. 857,000 Meningkatnya realisasi pembangunan industri Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) 0 0 0,20 1.490.087.8 57,000 0,27 1.490.087.85 7,000 0,30 1.490.087 .857,000 0,35 1.490.087.8 57,000 0,38 1.490.087. 857,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian 3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 80.000.000, 000 80.000.000,0 00 80.000.00 0,000 80.000.000, 000 80.000.000 ,000 Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) 0 20 25 80.000.000, 000 30 80.000.000,0 00 35 80.000.00 0,000 40 80.000.000, 000 45 80.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian 3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 90.000.000, 000 90.000.000,0 00 90.000.00 0,000 90.000.000, 000 90.000.000 ,000 Meningkatnya pemanfaatan informasi industri Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan 40 45 50 90.000.000, 000 55 90.000.000,0 00 60 90.000.00 0,000 65 90.000.000, 000 70 90.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-49 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Terkini (Persentase) 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 114.163.723 .029,000 117.088.303. 182,000 120.070.2 68.547,00 0 123.254.06 4.606,000 126.573.84 1.953,000 4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 78.250.180. 762,000 78.728.159.3 44,300 79.103.61 2.982,130 79.539.946. 141,240 80.006.914 .298,370 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Indeks Kematangan Organisasi (Indeks) 35,23 35,23 38,43 78.250.180. 762,000 39,25 78.728.159.3 44,300 41,67 79.103.61 2.982,130 42,02 79.539.946. 141,240 43,17 80.006.914 .298,370 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Persentase Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentas i (% ) 95 95 95 95 95 95 95 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 3,24 3,42 3,45 3,48 3,51 3,54 3,65 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 73,71 73,71 75,44 77,21 79,02 80,87 82,87 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai) 3,15 3,15 3,18 3,20 3,22 3,25 3,27 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 79,55 79,85 79,95 80,00 80,05 80,10 80,15 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-50 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Nilai Survey Indeks Berakhlak (Nilai) 71,52 71,52 73,52 74,01 76,00 78,00 80,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai) 0 0 50 55 60 62 64 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 32.362.366. 039,000 34.633.250.1 88,700 37.149.45 7.428,870 39.834.003. 424,760 42.613.612 .266,630 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi (% ) - - 4,02 32.362.366. 039,000 6,02 34.633.250.1 88,700 8,02 37.149.45 7.428,870 9,02 39.834.003. 424,760 10,02 42.613.612 .266,630 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Efektifitas Kerja Sama Daerah di Bidang Pendidikan (% ) - - 69,23 76,92 91,67 95,00 97,00 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Indeks Reformasi Hukum (Indeks) 87,20 60 61,5 63 64,5 66 67,5 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Nilai LPPD (Nilai) 2,4417 2,6 2,75 2,87 2,95 3,05 3,15 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Persentase Rumah Ibadah yang Layak dan Fungsional (% ) - 80 82 84 86 88 90 Dinas/Badan yang menangani Bidang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-51 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sekretariat Daerah Persentase Capaian Aksi HAM (% ) 0 65 65,88 66,78 67,68 68,6 69,53 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase) 100 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.551.176.2 28,000 3.726.893.64 9,000 3.817.198 .136,000 3.880.115.0 40,000 3.953.315. 388,000 Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Persentase Realisasi Fisik Pembangunan Pemerintah Daerah (% ) 90 90 92 3.551.176.2 28,000 94 3.726.893.64 9,000 96 3.817.198 .136,000 98 3.880.115.0 40,000 100 3.953.315. 388,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita) 557,29 593,72 594,53 595,35 596,16 596,98 597,79 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (% ) 58,95 58,53 60,4 61,2 62,92 63,79 66,66 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Indeks Perkembangan Harga (IPH) (% ) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Return on Asset (ROA) BUMD (% ) 4,41 4,47 4,54 4,6 4,66 4,73 4,8 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah Tingkat Kematangan UKPBJ (Level) 2 2 3 3 3 3 3 Dinas/Badan yang menangani Bidang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-52 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Sekretariat Daerah Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (Nilai) 63,88 63,88 70 75 81 86 91 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah PDRB per Kapita (Rp. Juta Per Tahun) 152,95 152,95 163,95 175,73 188,37 201,91 214,31 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 62.908.937. 408,000 64.520.502.1 41,000 66.163.68 8.501,000 67.918.091. 929,000 69.747.426 .675,000 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.374.754. 809,000 46.803.554.5 02,000 47.199.99 0.656,000 47.618.716. 803,000 48.041.139 .173,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 46.374.754. 809,000 100 46.803.554.5 02,000 100 47.199.99 0.656,000 100 47.618.716. 803,000 100 48.041.139 .173,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 16.534.182. 599,000 17.716.947.6 39,000 18.963.69 7.845,000 20.299.375. 126,000 21.706.287 .502,000 Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) 100 100 100 8.720.485.8 87,000 100 9.832.927.65 7,000 100 11.008.72 1.683,000 100 12.272.804. 179,000 100 13.607.477 .416,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) 21,53 70 73 76 80 83 85 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-53 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan Persentase Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan (Persentase) 50 52 54 7.813.696.7 12,000 56 7.884.019.98 2,000 58 7.954.976 .162,000 60 8.026.570.9 47,000 62 8.098.810. 086,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD 5.01 - PERENCANAAN 19.707.803. 148,000 19.903.736.9 64,000 20.368.61 6.972,000 20.864.961. 818,000 21.282.505 .764,000 5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.756.803. 148,000 14.909.736.9 64,000 15.374.61 6.972,000 15.456.961. 818,000 15.491.505 .764,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 14.756.803. 148,000 100 14.909.736.9 64,000 100 15.374.61 6.972,000 100 15.456.961. 818,000 100 15.491.505 .764,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan 5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.770.000.0 00,000 1.786.000.00 0,000 1.786.000 .000,000 2.165.000.0 00,000 2.548.000. 000,000 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) 0 100 100 1.770.000.0 00,000 100 1.786.000.00 0,000 100 1.786.000 .000,000 100 2.165.000.0 00,000 100 2.548.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) 73,06 100 100 100 100 100 100 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan 5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.181.000.0 00,000 3.208.000.00 0,000 3.208.000 .000,000 3.243.000.0 00,000 3.243.000. 000,000 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur 100 100 100 1.011.000.0 00,000 100 1.020.000.00 0,000 100 1.020.000 .000,000 100 1.020.000.0 00,000 100 1.020.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-54 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) dan Kewilayahan (Persentase) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) 100 100 100 1.275.000.0 00,000 100 1.285.000.00 0,000 100 1.285.000 .000,000 100 1.285.000.0 00,000 100 1.285.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) 100 100 100 895.000.000 ,000 100 903.000.000, 000 100 903.000.0 00,000 100 938.000.00 0,000 100 938.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan 5.02 - KEUANGAN 260.282.434 .490,000 266.950.199. 187,000 273.748.7 96.712,00 0 281.007.54 9.029,000 288.576.32 5.755,000 5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.378.874. 170,000 51.300.381.6 67,000 51.371.04 4.186,000 58.255.103. 557,000 52.979.058 .083,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 22.253.251. 189,000 100 22.835.609.7 43,000 100 23.407.06 6.938,000 100 24.003.490. 992,000 100 24.592.381 .261,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 26.125.622. 981,000 100 28.464.771.9 24,000 100 27.963.97 7.248,000 100 34.251.612. 565,000 100 28.386.676 .822,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-55 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 205.559.475 .061,000 210.611.650. 672,000 217.089.6 50.672,00 0 217.392.16 6.672,000 229.946.16 6.672,000 Meningkatnya tata kelola anggaran Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase) 0 30 30 1.561.725.7 01,000 30 1.586.668.28 6,000 30 1.656.668 .286,000 30 1.726.668.2 86,000 30 1.796.668. 286,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase) 0 40 40 40 40 40 40 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Meningkatnya tata kelola perbendaharaan Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) 0 70 70 2.049.930.4 87,000 70 2.136.638.01 8,000 75 2.181.638 .018,000 75 2.236.638.0 18,000 75 2.276.638. 018,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) 0 100 100 201.947.818 .873,000 100 206.888.344. 368,000 100 213.251.3 44.368,00 0 100 213.428.86 0.368,000 100 225.872.86 0.368,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan 5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.156.666.7 81,000 2.807.000.00 0,000 2.990.000 .000,000 2.977.000.0 00,000 3.146.000. 000,000 Meningkatnya tata kelola aset daerah Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) 0 2,00 2,10 4.156.666.7 81,000 2,20 2.807.000.00 0,000 2,30 2.990.000 .000,000 2,40 2.977.000.0 00,000 2,50 3.146.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan 5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.187.418.4 78,000 2.231.166.84 8,000 2.298.101 .854,000 2.383.278.8 00,000 2.505.101. 000,000 Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase) 84,38 0 70 1.962.418.4 78,000 75 2.001.666.84 8,000 80 2.061.716 .854,000 90 2.137.436.4 00,000 100 2.249.356. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan 0 0 70 125.000.000 ,000 70 127.500.000, 000 75 131.325.0 00,000 75 136.580.00 0,000 80 142.115.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-56 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) pendapatan (Persentase) Bidang Keuangan Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) 0 0 60 100.000.000 ,000 60 102.000.000, 000 65 105.060.0 00,000 80 109.262.40 0,000 100 113.630.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan 5.03 - KEPEGAWAIAN 10.665.352. 813,000 10.948.306.2 66,000 11.236.81 1.745,000 11.444.844. 365,000 11.666.033 .190,000 5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.355.352.8 13,000 9.408.306.26 6,000 9.491.811 .745,000 9.555.844.3 65,000 9.636.033. 190,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan (% ) 100 100 100 9.355.352.8 13,000 100 9.408.306.26 6,000 100 9.491.811 .745,000 100 9.555.844.3 65,000 100 9.636.033. 190,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian 5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.310.000.0 00,000 1.540.000.00 0,000 1.745.000 .000,000 1.889.000.0 00,000 2.030.000. 000,000 Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase) 50 75 80 430.000.000 ,000 85 490.000.000, 000 90 545.000.0 00,000 95 570.000.00 0,000 100 580.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 0 30 40 490.000.000 ,000 60 640.000.000, 000 80 750.000.0 00,000 85 809.000.00 0,000 90 870.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian Meningkatnya tata kelola pengembangn karir ASN Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase) 0 55 60 180.000.000 ,000 70 180.000.000, 000 80 200.000.0 00,000 90 200.000.00 0,000 100 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai 89,22 91 92 210.000.000 ,000 94 230.000.000, 000 96 250.000.0 00,000 98 310.000.00 0,000 100 380.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-57 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Baik (Persentase) Bidang Kepegawaian 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 380.000.000 ,000 380.000.000, 000 380.000.0 00,000 480.000.00 0,000 580.000.00 0,000 5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 380.000.000 ,000 380.000.000, 000 380.000.0 00,000 480.000.00 0,000 580.000.00 0,000 Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan perancangan, pengembangan dan evaluasi Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase) 100 100 100 40.000.000, 000 100 40.000.000,0 00 100 40.000.00 0,000 100 40.000.000, 000 100 40.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase) 26,58 28 30 20.000.000, 000 32 20.000.000,0 00 34 20.000.00 0,000 36 20.000.000, 000 38 20.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Meningkatkan layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikat kompetensi Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase) 0,27 29 32 280.000.000 ,000 35 280.000.000, 000 38 280.000.0 00,000 41 380.000.00 0,000 44 480.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) 0,27 29 32 40.000.000, 000 35 40.000.000,0 00 38 40.000.00 0,000 41 40.000.000, 000 44 40.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.090.000.0 00,000 1.350.000.00 0,000 1.350.000 .000,000 1.350.000.0 00,000 1.450.000. 000,000 5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 590.000.000 ,000 1.000.000.00 0,000 950.000.0 00,000 700.000.00 0,000 1.050.000. 000,000 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai 0 5 10 590.000.000 ,000 20 1.000.000.00 0,000 30 950.000.0 00,000 40 700.000.00 0,000 50 1.050.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-58 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase) 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 500.000.000 ,000 350.000.000, 000 400.000.0 00,000 650.000.00 0,000 400.000.00 0,000 Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) 0 60 70 500.000.000 ,000 75 350.000.000, 000 80 400.000.0 00,000 85 650.000.00 0,000 90 400.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 22.482.076. 396,000 23.058.009.2 12,000 23.645.24 2.804,000 24.272.222. 586,000 24.925.980 .943,000 6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.682.076. 396,000 18.158.009.2 12,000 18.745.24 2.804,000 19.072.222. 586,000 19.725.980 .943,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 17.682.076. 396,000 100 18.158.009.2 12,000 100 18.745.24 2.804,000 100 19.072.222. 586,000 100 19.725.980 .943,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah 6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3.300.000.0 00,000 3.300.000.00 0,000 3.300.000 .000,000 3.400.000.0 00,000 3.400.000. 000,000 Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase) 76,84 81,50 81,70 3.300.000.0 00,000 81,73 3.300.000.00 0,000 81,75 3.300.000 .000,000 81,77 3.400.000.0 00,000 81,80 3.400.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah 6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.500.000.0 00,000 1.600.000.00 0,000 1.600.000 .000,000 1.800.000.0 00,000 1.800.000. 000,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-59 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi Maturitas Penyelenggaraa n Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level) Terdefinisi Terdefi nisi Terdefinisi 1.500.000.0 00,000 Terdefinisi 1.600.000.00 0,000 Terdefinisi 1.600.000 .000,000 Terdefinisi 1.800.000.0 00,000 Terdefinisi 1.800.000. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level) Terintegrasi (Integrated) Terinte grasi (Integra ted) Terintegrasi (Integrated) Terintegras i (Integrated) Terintegra si (Integrated ) Terintegras i (Integrated) Terintegrasi (Integrated) Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah 7.01 - KECAMATAN 81.891.732. 729,000 83.643.958.1 26,000 85.429.44 3.565,000 87.362.777. 415,000 89.318.531 .596,000 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 72.366.805. 424,000 73.773.043.5 20,000 75.541.84 2.606,000 77.338.176. 456,000 79.198.477 .459,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Kinerja Penyelenggaraa n Pemerintahan (% ) 100 100 100 7.644.952.3 19,000 100 7.838.452.37 7,000 100 8.030.749 .234,000 100 8.261.399.8 88,000 100 8.454.047. 522,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 4.914.717.9 43,000 20 5.027.431.44 8,000 20 5.142.356 .583,000 20 5.265.060.2 86,000 20 5.388.004. 717,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 100 100 100 3.939.104.4 41,000 100 4.034.172.34 6,000 100 4.131.105 .643,000 100 4.234.599.7 53,000 100 4.342.514. 140,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-60 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 100 100 100 6.734.902.3 54,000 100 6.759.375.46 3,000 100 6.937.272 .030,000 100 7.027.209.3 10,000 100 7.175.258. 892,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 100 100 100 3.142.374.9 82,000 100 3.208.141.76 6,000 100 3.282.494 .398,000 100 3.361.879.4 98,000 100 3.444.655. 169,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 80 83 85 2.987.813.7 31,000 88 3.079.500.80 1,000 90 3.242.692 .600,000 93 3.321.176.7 17,000 95 3.373.773. 298,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 3.833.184.1 93,000 20 3.874.419.97 2,000 20 3.967.445 .951,000 20 4.066.768.2 80,000 20 4.170.332. 709,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 4.158.020.9 72,000 20 4.263.426.70 3,000 20 4.355.900 .673,000 20 4.470.648.8 88,000 20 4.590.298. 048,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-61 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 4.613.536.8 64,000 20 4.687.761.76 6,000 20 4.779.031 .737,000 20 4.887.494.4 61,000 20 5.005.803. 227,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 4.053.025.8 24,000 20 4.130.544.50 6,000 20 4.199.976 .669,000 20 4.306.138.7 78,000 20 4.416.835. 116,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 3.128.796.0 49,000 20 3.212.501.25 6,000 20 3.297.848 .900,000 20 3.388.973.1 96,000 20 3.483.989. 449,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 3.277.639.2 03,000 20 3.303.412.80 1,000 20 3.380.673 .205,000 20 3.463.162.8 86,000 20 3.549.175. 736,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 2.810.934.7 60,000 20 2.863.871.56 3,000 20 2.917.847 .076,000 20 2.975.475.8 56,000 20 3.035.565. 986,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-62 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 3.039.418.0 28,000 20 3.109.355.35 7,000 20 3.189.841 .571,000 20 3.275.775.3 95,000 20 3.365.379. 490,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 4.379.005.3 34,000 20 4.470.044.22 5,000 20 4.563.065 .669,000 20 4.663.059.9 95,000 20 4.767.752. 225,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 4.180.227.4 86,000 20 4.285.811.45 6,000 20 4.393.467 .162,000 20 4.508.409.4 13,000 20 4.628.260. 896,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 20 20 20 3.166.569.0 58,000 20 3.235.959.05 8,000 20 3.298.829 .791,000 20 3.373.433.1 81,000 20 3.455.436. 466,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan (% ) 70 72 75 2.362.581.8 83,000 77 2.388.860.65 6,000 80 2.431.243 .714,000 82 2.487.510.6 75,000 85 2.551.394. 373,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-63 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4.195.186.3 46,000 4.320.073.64 7,000 4.311.760 .000,000 4.378.760.0 00,000 4.464.213. 178,000 peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Persentase) 80 80 80 148.000.000 ,000 80 148.000.000, 000 80 153.000.0 00,000 80 160.000.00 0,000 80 160.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada publik Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 70 75 78 208.625.000 ,000 80 208.625.000, 000 82 208.625.0 00,000 83 208.625.00 0,000 85 208.625.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik 250.000.000 ,000 250.000.000, 000 250.000.0 00,000 300.000.00 0,000 350.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik 209.300.000 ,000 209.300.000, 000 224.300.0 00,000 224.300.00 0,000 224.300.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 100 100 100 192.845.000 ,000 100 200.000.000, 000 100 200.000.0 00,000 100 200.000.00 0,000 100 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 250.000.000 ,000 235.000.000, 000 150.000.0 00,000 155.000.00 0,000 189.453.17 8,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 70 75 78 300.000.000 ,000 80 350.000.000, 000 84 350.000.0 00,000 90 350.000.00 0,000 93 350.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 70 70 70 249.660.000 ,000 70 249.660.000, 000 70 249.660.0 00,000 70 249.660.00 0,000 70 249.660.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 69 74 76 300.000.000 ,000 78 300.000.000, 000 80 300.000.0 00,000 83 300.000.00 0,000 85 300.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-64 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 70 72 76 209.300.000 ,000 80 209.300.000, 000 84 224.300.0 00,000 86 224.300.00 0,000 90 224.300.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 67 70 72 150.000.000 ,000 76 170.000.000, 000 80 200.000.0 00,000 83 200.000.00 0,000 85 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 66 69 72 265.575.000 ,000 75 265.575.000, 000 78 265.575.0 00,000 80 265.575.00 0,000 85 265.575.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 200.000.000 ,000 250.000.000, 000 250.000.0 00,000 250.000.00 0,000 250.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 70 73 75 300.300.000 ,000 80 300.300.000, 000 85 300.300.0 00,000 90 300.300.00 0,000 95 300.300.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 67 70 75 320.000.000 ,000 80 329.000.000, 000 85 329.000.0 00,000 90 329.000.00 0,000 95 329.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 250.000.000 ,000 250.000.000, 000 250.000.0 00,000 250.000.00 0,000 250.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 70 75 80 187.000.000 ,000 85 187.000.000, 000 87 187.000.0 00,000 90 187.000.00 0,000 95 187.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (% ) 66 70 73 204.581.346 ,000 75 208.313.647, 000 78 220.000.0 00,000 80 225.000.00 0,000 85 226.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.866.340.9 59,000 5.016.340.95 9,000 5.031.340 .959,000 5.081.340.9 59,000 5.081.340. 959,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-65 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 100 100 100 1.031.340.9 59,000 100 1.031.340.95 9,000 100 1.031.340 .959,000 100 1.031.340.9 59,000 100 1.031.340. 959,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 70 75 80 400.000.000 ,000 81 400.000.000, 000 82 400.000.0 00,000 83 400.000.00 0,000 84 400.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 70 75 78 200.000.000 ,000 80 200.000.000, 000 83 200.000.0 00,000 84 200.000.00 0,000 85 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat 450.000.000 ,000 600.000.000, 000 600.000.0 00,000 650.000.00 0,000 650.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan 200.000.000 ,000 200.000.000, 000 200.000.0 00,000 200.000.00 0,000 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-66 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) kapasitas dan kemandirian masyarakat Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat 400.000.000 ,000 400.000.000, 000 400.000.0 00,000 400.000.00 0,000 400.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 67 72 77 385.000.000 ,000 80 385.000.000, 000 82 400.000.0 00,000 85 400.000.00 0,000 90 400.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 67 70 73 200.000.000 ,000 75 200.000.000, 000 78 200.000.0 00,000 80 200.000.00 0,000 85 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 65 68 70 200.000.000 ,000 73 200.000.000, 000 75 200.000.0 00,000 78 200.000.00 0,000 80 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-67 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 67 70 74 200.000.000 ,000 76 200.000.000, 000 78 200.000.0 00,000 83 200.000.00 0,000 85 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 70 75 78 200.000.000 ,000 80 200.000.000, 000 83 200.000.0 00,000 85 200.000.00 0,000 90 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat 200.000.000 ,000 200.000.000, 000 200.000.0 00,000 200.000.00 0,000 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 68 70 73 400.000.000 ,000 75 400.000.000, 000 78 400.000.0 00,000 80 400.000.00 0,000 85 400.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 67 70 73 200.000.000 ,000 75 200.000.000, 000 78 200.000.0 00,000 80 200.000.00 0,000 85 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-68 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) kapasitas dan kemandirian masyarakat Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase) 65 68 70 200.000.000 ,000 75 200.000.000, 000 80 200.000.0 00,000 85 200.000.00 0,000 90 200.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 463.400.000 ,000 534.500.000, 000 544.500.0 00,000 564.500.00 0,000 574.500.00 0,000 peningkatan kualitas pelayanan publik 5.500.000,0 00 5.500.000,00 0 5.500.000 ,000 5.500.000,0 00 5.500.000, 000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan peningkatan kualitas pelayanan publik 5.500.000,0 00 5.500.000,00 0 5.500.000 ,000 5.500.000,0 00 5.500.000, 000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan peningkatan kualitas pelayanan publik 0,000 30.000.000,0 00 30.000.00 0,000 35.000.000, 000 35.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan peningkatan kualitas pelayanan publik 148.900.000 ,000 150.000.000, 000 150.000.0 00,000 150.000.00 0,000 150.000.00 0,000 peningkatan kualitas pelayanan publik 0,000 30.000.000,0 00 30.000.00 0,000 35.000.000, 000 35.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 100.000.000 ,000 100.000.000, 000 100.000.0 00,000 100.000.00 0,000 100.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 50.000.000, 000 60.000.000,0 00 70.000.00 0,000 80.000.000, 000 90.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-69 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Bidang Kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 5.500.000,0 00 5.500.000,00 0 5.500.000 ,000 5.500.000,0 00 5.500.000, 000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan peningkatan kualitas pelayanan publik 5.500.000,0 00 5.500.000,00 0 5.500.000 ,000 5.500.000,0 00 5.500.000, 000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan peningkatan kualitas pelayanan publik 40.000.000, 000 40.000.000,0 00 40.000.00 0,000 40.000.000, 000 40.000.000 ,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan peningkatan kualitas pelayanan publik 2.500.000,0 00 2.500.000,00 0 2.500.000 ,000 2.500.000,0 00 2.500.000, 000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan Terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100.000.000 ,000 100.000.000, 000 100.000.0 00,000 100.000.00 0,000 100.000.00 0,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 26.049.638. 384,000 26.716.962.9 37,000 27.397.38 1.527,000 28.123.853. 420,000 28.881.353 .238,000 8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.079.638.3 84,000 9.083.712.93 7,000 9.082.551 .277,000 9.067.179.8 27,000 9.085.198. 165,000 Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (% ) 100 100 100 9.079.638.3 84,000 100 9.083.712.93 7,000 100 9.082.551 .277,000 100 9.067.179.8 27,000 100 9.085.198. 165,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN 3.870.000.0 00,000 4.257.000.00 0,000 4.642.220 .000,000 5.065.638.1 60,000 5.462.479. 803,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-70 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) KARAKTER KEBANGSAAN Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) 0 0 100 3.870.000.0 00,000 100 4.257.000.00 0,000 100 4.642.220 .000,000 100 5.065.638.1 60,000 100 5.462.479. 803,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 6.700.000.0 00,000 6.818.000.00 0,000 6.943.384 .000,000 7.076.855.0 72,000 7.219.186. 313,000 Meningkatnya etika dan budaya politik Persentase Masyarakat yang Memahami Etika Moral, Budaya Politik dan Budaya Daerah Berlandaskan Kearifan Lokal dalam Tatanan Masyarakat Demokratis (% ) 0 100 100 6.700.000.0 00,000 100 6.818.000.00 0,000 100 6.943.384 .000,000 100 7.076.855.0 72,000 100 7.219.186. 313,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.250.000.0 00,000 1.375.000.00 0,000 1.512.500 .000,000 1.663.750.0 00,000 1.830.125. 000,000 Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakata n yang Aktif (Persentase) 0 0 100 1.250.000.0 00,000 100 1.375.000.00 0,000 100 1.512.500 .000,000 100 1.663.750.0 00,000 100 1.830.125. 000,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN 2.500.000.0 00,000 2.520.000.00 0,000 2.540.160 .000,000 2.560.481.2 80,000 2.580.965. 130,000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-71 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME INDIKATOR OUTCOME BASELINE 2024 2025 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase) 0 0 100 2.500.000.0 00,000 100 2.520.000.00 0,000 100 2.540.160 .000,000 100 2.560.481.2 80,000 100 2.580.965. 130,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.650.000.0 00,000 2.663.250.00 0,000 2.676.566 .250,000 2.689.949.0 81,000 2.703.398. 827,000 Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) 0 0 100 2.650.000.0 00,000 100 2.663.250.00 0,000 100 2.676.566 .250,000 100 2.689.949.0 81,000 100 2.703.398. 827,000 Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik TOTAL KESELURUHAN 2.266.106.5 08.601,000 2.324.155.5 98.580,000 2.383.34 2.588.35 5,000 2.446.535. 577.442,00 0 2.512.427. 566.062,0 00 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-72 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 - 2030 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, merupakan kontribusi dari satu atau beberapa indikator tujuan dan indikator sasaran perangkat daerah, sedangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah, merupakan akumulasi dari pencapaian indikator outcome setiap tahun baik bersifat tunggal maupun komposit . 4.2.1. Target capaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Target capaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hilir melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dirancang untuk memastikan setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan terukur bagi kemajuan daerah IKU berfungsi sebagai tolok ukur strategis yang mengukur pencapaian hasil utama yang menjadi fokus prioritas pembangunan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dengan menetapkan target-target yang spesifik, terukur, dan realistis pada setiap IKU, pemerintah daerah dapat memantau progres pencapaian tujuan pembangunan secara berkala dan melakukan evaluasi yang tepat untuk mengarahkan perbaikan kebijakan dan program RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR | 2025-2029 IV-73 Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2030 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

1.Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 73,71 75,44 77,21 79,02 80,87 82,77
2.Indeks Harmoni Indonesia Indeks 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7
3.Pertumbuhan Ekonomi % 2,71 2,75 2,78 2,81 2,85 2,88
4.Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Indeks 78,40 78,70 79,01 79,31 79,62 79,92
5.Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Indeks 93,12 93,95 94,36 94,78 95,2 95,63
6.Indeks Pembangunan Manusia Indeks 86,24 73,72 74,36 75 75,65 76,31
7.PDRB per Kapita Rp. Juta Per Tahun 152,95 163,95 175,73 188,37 201,91 214,31
8.Indeks Ekonomi Biru Indonesia Indeks 41,52 42,81 44,16 45,57 47,05 48,60
9.Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,66 9,17 9,31 9,46 9,61 9,76
10.Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku % 0,59 0,61 0,62 0,64 0,66 0,68 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : IV-74 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

11.Rasio konektivitas kabupaten/kota % 0,539 0,58 0,625 0,673 0,725 0,781
12.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%) 98,5 98,12 98,18 99,24 98,3 98,36
13.Pembentukan Modal Tetap Bruto Juta Rupiah 11.352,34 12.141,67 12.985,88 13.888,79 14.854,48 15.887,31
14.Tingkat Kemiskinan % 6,84 6,75 6,665 6,58 6,495 6,415
15.Indeks Pelayanan Publik. Indeks 3,42 3,45 3,48 3,51 3,54 3,65
16.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 38,13 48,06 50,21 52,47 54,82 57,52
17.Indeks Daya Saing Daerah Angka 3,58 3,87 4,17 4,51 4,86 5,25
18.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) poin 69,70 69,92 70,13 70,34 70,55 70,76
19.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 71,43 71,92 72,17 72,41 72,66 72,91
20.Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indeks 69,07 69,47 69,88 70,29 70,70 71,11 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : IV-75 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

21.Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang Terdeskripsi dan Dilestarikan % 10 15 20 25 30 35
22.Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Angka 91,45 92,68 93,93 95,20 96,48 97,77
23.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Angka 61,43 65,32 69,45 73,53 78,53 83,50
24.Persentase Masyarakat yang Paham akan Nilai- Nilai Ideologi Pancasila % 70 75 78 80 83 85
25.Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 63,47 64,47 65,95 67,11 68,2 69,25
26.Rasio Gini Indeks 0,301 0,294 0,287 0,281 0,274 0,268
27.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,15 3,18 3,20 3,22 3,25 3,27
28.Harapan Lama Sekolah Tahun 13,19 13,36 13,45 13,53 13,62 13,71 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : IV-76 NO INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KETERANGAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10)

29.Nilai SAKIP Nilai 68,63 68,78 69,33 69,88 70,43 70,98
30.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 85,93 86,68 87,11 87,55 87,99 88,44
31.Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Angka 73,91 74,96 76,01 77,05 78,10 79,15
32.Nilai LPPD Angka 2,6 2,75 2,87 2,95 3,05 3,15
33.Tingkat Kemantapan Jalan Persentase 38,04 38,43 38,83 39,22 39,62 40,03
34.Indeks PEMDI Angka 3,51 1,30 1,35 1,40 1,45 1,51
35.Indeks Harmoni Religius Indeks 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 : IV-77 4.2.2.Target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD) Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur penting dalam evaluasi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2025- 2029 IKD berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian sasaran pembangunan daerah yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, pelayanan publik, dan daya saing daerah Indikator ini dirancang untuk mengukur output dan outcome dari kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan gambaran jelas tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah Sementara itu, Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan subset dari IKD yang berfokus pada aspek-aspek strategis dan prioritas utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan IKK biasanya terkait dengan sasaran utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan serta pengalokasian sumber daya Dengan adanya IKD dan IKK, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara sistematis, memastikan program pembangunan berjalan sesuai target, dan melakukan perbaikan kebijakan secara tepat waktu Pengukuran IKD dan IKK dilakukan secara periodik dan terintegrasi dalam sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah Hal ini memungkinkan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan program secara tepat waktu berdasarkan capaian yang diperoleh Selain itu, indikator-indikator ini juga menjadi dasar dalam pelaporan kinerja kepada pemerintah provinsi dan pusat, serta sebagai alat komunikasi kepada masyarakat mengenai kemajuan pembangunan daerah Dengan demikian, IKD dan IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur internal, tetapi juga sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik, Secara keseluruhan, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR | 2025-2029 IV-78 Kunci menjadi pondasi penting dalam tata kelola pembangunan Kabupaten Rokan Hilir periode 2025-2029 Melalui pengukuran yang sistematis dan terstruktur, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sehingga tercapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan Dengan dukungan IKD dan IKK, Kabupaten Rokan Hilir dapat meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR | 2025-2029 IV-79 Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)

(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Laju Pertumbuhan Penduduk % 3,85 1,7 1,75 1,82 1,89 1,97 2,06 2 Penurunan intensitas emisi GRK (%) 0 38,61 40,94 43,28 45,77 48,41 51,06 3 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 16,99 17,53 17,91 18,28 18,51 18,72 19,02 4 Rasio Penduduk % 104,88 105,06 105,24 105,42 105,6 105,78 105,97 5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 0 0 1 2 3 4 5 6 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,33 0,36 0,38 0,41 0,43 0,47 0,51 7 Indeks Risiko Bencana Indeks 0 92,25 92,02 91,79 91,56 91,35 91,12 8 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 10,47 11,36 10,81 10,26 9,71 9,16 8,61 9 Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan % 0 4,56 5,06 7,61 10,06 11,98 15,16 10 Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh (%) 12,28 12,42 12,56 12,71 12,86 13 13,15 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-80 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Pengumpulan Sampah 11 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak % 80,76 83,17 85,65 88,21 90,84 93,55 96,35 12 Persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak % 86,82 87,04 87,26 87,48 87,71 87,93 88,15 13 Konsumsi Listrik per Kapita Kwh/Ka pita 557,29 593,72 594,53 595,35 596,16 596,98 597,79 14 Kapasitas Air Baku m3/deti k 0 0,1 0,2 0,27 0,32 0,4 0,45 15 Kepadatan Penduduk Orang/k m2 75,87 76,85 77,85 78,85 79,87 80,91 81,95 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 2 1,59 1,85 2,11 2,37 2,63 2,89 2 Persentase Pekerja Informal Angka 43,39 44,55 45,75 46,98 48,24 49,53 50,86 3 Numerasi SMP/MTs Angka 0 58,78 61,78 63,28 64,78 66,28 67,78 4 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 0 60,23 60,26 60,29 60,32 60,35 60,38 5 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (%) 90,51 91,5 91,83 92,15 92,48 92,8 93,13 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-81 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (treatment success rate) 6 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) % 24,4 20 19 18 17 16 15 7 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks 0 58,16 58,71 59,27 59,83 60,4 60,98 8 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) 50 52 54,15 56,3 58,45 60,60 62,75 9 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,51 0,5 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 10 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 6,75 9,02 9,21 9,39 9,57 9,75 9,93 11 Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kemati an 53 50 47 45 42 39 35 12 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 0 51,67 52,88 54,1 55,31 56,52 57,74 13 Skor Pola Pangan Harapan Nilai 0 87,21 87,52 87,83 88,14 88,45 88,77 14 Numerasi SD/MI Angka 0 52,05 54,95 57,85 60,75 63,65 66,55 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-82 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 15 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,31 4 3,93 3,85 3,78 3,7 3,63 16 Literasi SMP/MTs Angka 0 65,66 66,76 67,86 68,96 70,06 71,16 17 Literasi SD/MI Angka 0 57,18 59,68 62,18 64,68 67,18 69,68 18 Jumlah Kematian Ibu Kemati an Ibu 20 15 13 11 9 7 6 19 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks 0 71,63 72,55 73,49 74,43 75,39 76,36 20 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 22,13 23 25,1 27,2 28,5 29 30,1 III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan % 44,31 45 45,35 45,7 46,05 46,4 46,75 2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer % 58,95 58,53 60,4 61,2 62,92 63,79 66,66 3 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Ribu Orang 0,45 0,45 1,08 1,71 2,33 2,96 3,59 4 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi % 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 5 Proporsi Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten % 0,36 0,38 0,474 0,568 0,662 0,756 0,85 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-83 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 6 Return on Asset (ROA) BUMD % 4,41 4,47 4,54 4,6 4,66 4,73 4,8 7 Ekspor Barang dan Jasa Milyar Rupiah 56.700,55 57.187,44 57.678,51 58.173,80 58.673,34 59.177,17 59.685,33 8 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal % 0 38,33 40,23 42,13 44,03 45,93 46,31 9 Indeks Kapabilitas Inovasi Indeks 1,36 1,63 1,8 1,96 2,12 2,28 2,45 10 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten % 6,38 6,56 6,74 6,92 7,1 7,28 7,46 11 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Angka 47,71 53,60 60,22 67,65 76,01 85,39 95,93 12 Indeks Inovasi Daerah Angka 38,63 39,94 42,38 44,83 45,27 46,86 46,75 13 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif % 0,43 0,44 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 14 Rasio Kewirausahaan Persent ase 10,70 10,83 10,96 11,09 11,23 11,36 11,5 15 Pembentukan Modal Tetap Bruto % PDRB 10,36 11,44 11,8 12,16 12,52 12,89 13,25 16 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 0,26 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,31 17 Angka Ketergantungan % 46,86 44,55 42,35 40,26 38,28 36,39 34,59 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-84 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 18 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0,067 0,0686 0,0702 0,0719 0,0736 0,0753 0,0771 19 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 19,9 20,05 20,20 20,36 20,51 20,67 20,82 20 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak % 0 70 71,25 72,5 73,75 75 76,25 21 Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks 3,26 3,33 3,37 3,41 3,45 3,49 3,51 22 Ekspor Barang dan Jasa % PDRB 55,32 68,9 71,99 75,09 78,18 81,28 84,37 23 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 65,58 67,28 69,02 70,81 72,64 74,52 76,45 24 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten Angka 0 8,27 8,01 7,89 7,76 7,64 7,52 25 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 0,24 0,27 0,30 0,34 0,38 0,43 0,48 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai % 0 99,72 99,79 99,86 99,93 100 100 2 Persentase Capaian Aksi HAM % 0 65 65,88 66,78 67,68 68,6 69,53 3 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Angka 0 70 74 78 82 86 90 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-85 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 4 Persentase Penegakan Perda % 92,59 45,43 48,39 51,54 54,9 54,9 54,9 5 Indeks Integritas Nasional Persent ase 69,50 73,02 73,77 74,52 75,27 76,02 76,77 6 Indeks Rasa Aman Angka 0 64,8 66,1 67,42 68,77 70,14 71,54 7 Jumlah Kepemilikan Akta Kematian Jumlah Kemati an 0 16.507 17.337 18.208 19.123 20.084 21.093 8 Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi % 0 2,57 2,67 2,78 2,89 3 3,12 9 Indeks Reformasi Hukum Angka 0 84 84,3 84,8 85 85,5 86 10 Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 Tahun) % 0 86,78 87,52 88,35 88,98 89,5 89,5 11 Indeks Kualitas Kebijakan Nilai 0 0 50 55 60 62 64 12 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas menurut Karakteristik dan Apakah Pernah Menggunakan Internet % 80,06 81 81,95 82,91 83,89 84,5 85,87 13 Cakupan (Persentase) % 0 49,69 51,14 52,64 54,18 55,77 57,41 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-86 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Kepemilikan Akta Nikah V INDIKATOR KINERJA KUNCI A A 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Persent ase 62,93 64,50 65,50 67,50 69,50 71,50 73,50 2 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Persent ase 0 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 3 Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui Persent ase 98,33 98,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Persent ase 0 5,00 6,00 8,00 10,00 13,00 15,00 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat % 77,76 80,00 85,00 90,00 95,00 97,50 100,00 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat % 95,92 96,50 97,00 97,50 98,00 99,50 100,00 7 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD % 65,01 68,00 71,50 74,50 78,00 81,50 85,00 A B 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-87 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 2 Presentase Pemenuhan Standar Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) % 100 100 100 100 100 100 100 3 Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun % 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 4 Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan % 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat % 19 80 89 93 96 100 100 6 Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun % 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 7 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar % 95,10 97,21 100 100 100 100 100 8 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan % 86,70 85 87 89 91 93 95 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-88 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 9 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat % 70 70 75 80 85 90 95 10 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional % 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna % 33,33 33,33 33,33 33,33 100 100 100 12 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar % 95 95 96 97 98 99 100 13 Presentase lanjut usia yang mandiri % 79,9 70 70 70 70 70 70 14 Prevalensi Merokok pada Penduduk 10- 21 Tahun Persent ase 20,9 19 17 15 13 10 8 15 Cakupan Penemuan Kasus TB % 59,39 90 90 90 90 90 90 16 Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi % 5,17 5,30 5,15 5,09 5,03 4,96 4,90 17 Persentase Puskesmas dengan % 81 85,71 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-89 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. 18 Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPPIRT Sesuai Standar % 80 80 80 85 85 85 90 19 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu % 90 90 90 90 90 95 95 20 Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan % 80 80 80 80 85 85 90 21 Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan % 90 90 90 90 95 95 95 22 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah % 90 90 90 90 95 95 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-90 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) A C 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Drainase % 10,55 3 12 14 16 18 20 2 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Luas Areal Yang Sesuai Dengan Tata Ruang % 0,22 0,25 0,30 0,50 0,70 0,90 1,00 4 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik % 6,72 18 36 54 72 90 100 6 Persentase Bangunan Gedung Daerah Yang Berfungsi % 13,69 14 16 18 20 22 24 7 Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST % 0 1 2 3 4 5 6 8 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Perkotaan % 65,69 0,73 4,11 4,81 8,02 13,12 18,61 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-91 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) A D 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani % 1,09 0 3,26 5,43 7,6 9,77 11,94 2 Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik yang Layak % 3,6 0 4,4 4,7 5,1 5,4 5,7 3 Persentase Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana % 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Peningkatan Layanan Air Minum Perdesaan % 4,43 0 5,55 6,13 6,69 7,22 7,73 5 Persentase Berkurangnya RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) % 10,30 0 9,96 9,77 9,59 9,41 9,22 6 Persentase Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terfasilitasi PSU % 0 0 18,37 37,75 58,16 78,57 100 7 Persentase Cakupan Penyediaan Rumah % 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-92 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten 8 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) % 10,30 10,14 9,96 9,77 9,59 9,41 9,22 9 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 321 170 180 190 200 200 210 10 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 100 11 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 100 A E 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persent ase 0 0 20 18 16 14 12 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-93 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 2 Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persent ase - 70 74 78 82 86 90 3 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persent ase 0 25 25 31,25 37,5 42,75 50 4 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persent ase - 70 74 78 82 86 90 6 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 92,29 60,66 65,57 70,49 75,41 80,33 83,61 7 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persent ase 0 0 80 81 82 83 84 8 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Persent ase 85,29 87 88 89 90 92 95 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-94 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Evakuasi Korban Kebakaran A F 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan Persent ase 80 100 100 100 100 100 100 2 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-95 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 6 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani Persent ase 80 80 80 80 80 80 80 7 Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya % 90 90 90 90 90 90 90 8 Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 9 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayana Pemulangan Orang 10 10 10 10 10 10 10 10 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial % 100 100 100 100 100 100 100 11 Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Persent ase 80 80 80 80 80 80 80 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-96 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Kemandirian Ekonomi 12 Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 13 Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 14 Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan dat Fakir Miskin % 70 70 70 70 70 70 70 15 Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial % 100 100 100 100 100 100 100 16 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial % 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-97 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial 17 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Daerah pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar % 100 100 100 100 100 100 100 18 Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks 100 100 100 100 100 100 100 19 Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar % 70 70 70 70 70 70 70 20 Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya % 100 100 100 100 100 100 100 21 Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi % 70 70 70 70 70 70 70 22 Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemisikinan % 70 70 70 70 70 70 70 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-98 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 23 Persentae Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya % 100 100 100 100 100 100 100 24 Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Indeks 100 100 100 100 100 100 100 A G 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1 Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial Orang 5.773 5.946 6.125 6.308 6.497 6.692 6.893 2 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Orang 51 82 85 88 90 100 120 3 Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya % 0 60 70 72 74 76 78 4 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 72,58 73,20 74,42 82,17 93,04 94 95 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-99 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) A H 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Persent ase 5,55 5,55 16,67 38,89 55,55 66,67 83,33 2 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100 100 100 100 100 100 100 3 Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Indeks 0 5,55 16,67 27,79 38,89 55,55 66,67 4 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 5 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Persent ase 8,14 10 12 14 16 18 20 AI 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-100 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan % 0 0 90 92 95 97 100 2 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 0 0 6 5 4 3 2 3 Persentase Jumlah Cadangan Pangan Persent ase 0 0 18 19 20 21 22 A J 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Persentase Terselesainya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi % 50 51 52 54 56 58 60 2 Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Persent ase - - 1 2 3 4 5 A K 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-101 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 2 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) poin 0 0 90 90 90 100 100 3 Persentase Limbah B3 yang Terkelola Persent ase 0 0 90 90 90 100 100 4 Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya Persent ase 25 35 35 45 60 75 100 5 Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Persent ase 0 0 90 90 90 100 100 6 Persentase RTH Persent ase 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 7 Indeks Kualitas Air Indeks 50 59,71 59,91 60,11 60,31 60,51 60,71 8 Indeks Kualitas Lahan Indeks 34,35 80,44 80,74 81,04 81,34 81,64 81,94 A L 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) % 2,3 0 30 32 34 36 38 3 Persentase Akta Kematian yang Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-102 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4 Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan Persent ase 0 95 96 97 98 99 100 5 Persentase Kepemilikan KIA % 15,14 22 35 47 57 65 75 6 Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 8 Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 A M 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentase Fasilitasi Penataan Desa Persent ase - - 90 90 90 90 90 2 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persent ase - - 90 90 90 90 90 3 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persent ase 90 90 90 90 90 90 90 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-103 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 4 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa Persent ase - - 90 90 90 90 90 5 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persent ase 10 - 90 90 90 90 90 6 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persent ase 90 90 90 90 90 90 90 A N 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR % 62,16 64,00 64,10 64,16 65,16 66,16 67,16 2 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Rata- rata Anak per Wanita 2,30 2,29 2,27 2,26 2,25 2,24 2,23 3 Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Persent ase 64,30 65,00 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 4 Persentase kebutuhan ber-KB % 14,51 14,48 14,46 14,41 14,31 14,21 14,11 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-104 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) yang tidak terpenuhi (unmet need) 5 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka 16,30 15,40 14,70 14,00 13,30 12,80 12,30 6 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Indeks 79,80 81,30 82,70 84,00 85,20 86,30 87,30 7 Indeks Lansia Berdaya Indeks 66,00 66,40 66,90 67,20 67,60 68,00 68,40 8 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern % 81,30 82,00 82,50 83,00 83,50 84,00 84,50 9 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Indeks 61,60 70,30 75,80 79,20 81,40 82,70 83,60 10 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri Persent ase 4,30 5,40 19,10 24,10 29,10 34,10 39,10 11 Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) % 62,56 63,50 66,50 67,50 68,50 70,00 71,00 12 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persent ase 10,03 4,90 4,30 4,10 4,05 4,00 3,95 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-105 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) A O 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota Persent ase 3,91 4,72 5,53 6,34 7,15 7,96 8,77 2 Rasio Konektivitas Angkutan SDP % 22,5 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3 23,6 3 Rasio Konektivitas Angkutan Jalan % 30,8 30,8 31,5 32,2 32,9 33,6 34,3 4 Rasio Konektivitas Angkutan Jalan % 30.8:30.8 30.8:30.8 31.5:31.5 32.2:32.2 32.9:32.9 33.6:33.6 34.3:34.3 A P 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Angka 0 450 460 470 480 490 500 2 Indeks PEMDI Angka 3,51 3,51 1,3 1,3 1,5 1,5 1,7 3 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah % 95,35 96 97 98 99 99,5 100 A Q 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-106 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persent ase 0 0 90 92 94 96 96 2 Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Persent ase 0 0,8 4,9 8,40 11,90 13,30 14,70 3 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan Persent ase 0 0 98,2 98,4 98,6 98,8 99 4 Persentase Koperasi Aktif Persent ase 0 0 70 72 74 76 76 5 Persentase Proporsi Usaha Mikro Binaan yang telah menjalin Kemitraan % 0 0 5 5 7 7 10 6 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persent ase 0 0 88,74 89,14 89,53 89,93 89,93 7 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Berlegalitas % 0 2 2,5 3 3,5 4 4,5 A R 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1 Realisasi Total terhadap Target Investasi Persent ase 0 70 85 86 87 88 89 2 Persentase Pelaku Usaha yang Persent ase 0 70 80 80 80 80 80 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-107 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan 3 Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Persent ase 0 70 80 81 82 83 84 4 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Persent ase 0 70 80 81 82 83 84 5 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi Persent ase 0 70 80 81 82 83 84 A S 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Persent ase 0 0 78 79 80 82 84 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan Persent ase 0 0 75 76 77 78 79 3 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda % 0 0 80 81 82 83 84 A T 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 1 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin 2,76 2,76 2 3,2 3,3 3,4 3,5 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-108 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) A U 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan Persent ase 13,00 15,00 20,00 22,50 25,00 27,50 30,00 2 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persent ase 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 3 Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum Persent ase 0 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 12,00 4 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan Persent ase 0 5,00 6,00 8,00 10,00 13,00 15,00 5 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal Persent ase 0 5,00 6,00 8,00 10,00 13,00 15,00 A V 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1 Indeks pembangunan literasi masyarakat Indeks 22.13% 23.00% 25.10% 27.20% 28.50% 29.00% 30.10% 2 Persentase masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (fisik & % 1.00% 1.10% 1.50% 1.90% 2.30% 2.50% 2.65% RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-109 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) digital) pada perpustakaan daerah 3 Indeks kepuasan masyarakat pada perpustakaan daerah % 86,19 86,25 86,70 87,00 87,10 87,50 88,00 4 Persentase perpustakaan kecamatan/keluraha n/desa dan sekolah yang aktif dan dibina % 0.54% 0.60% 1.08% 2.72% 3.08% 3.62% 3.99% 5 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki Persent ase 0 0 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 6 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 55,72 55,80 55,90 56,00 56,10 56,30 57,00 A W 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah Nilai 74,92 75,00 75,00 76,00 76,50 77,00 77,50 2 Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip sesuai NSPK % 61.22% 63.27% 65.31% 69.39% 73.47% 75.51% 77.55% 3 Tingkat Ketersediaan Arsip Persent ase 71,80 71,80 72,00 74,80 77,80 80,80 83,80 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-110 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 4 Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persent ase 0 0 5 5 5 7 10 A X 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Jumlah kawasan sumberdaya perikanan darat yang diawasi KmÂ² 0 0 2,05 2,1 2,2 2,3 2,4 2 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 55.571,73 56.776,00 58.020,00 59.300,00 60.650,00 62.100,00 63.600,00 3 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 11.989,80 12.104,00 12.323,00 12.630,00 12.980,00 13.390,00 13.850,00 4 Jumlah KonsumsiÂ IkanÂ M asyarakat Kg/KAP /TH 38,84 39,35 40,20 41,15 42,20 43,30 44,50 A Y 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Persent ase 0 0 78 79 80 81 82 2 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Persent ase 0 0 76 77 78 79 80 3 Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata Persent ase 0 0 75 76 77 78 79 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-111 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 4 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Persent ase 0 0 85 86 87 88 89 A Z 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1 Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persent ase 0 0 76 76,50 77 77,50 80 2 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persent ase 0 4,3 4,3 4,4 3,8 3 2,8 3 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Ha 0 0 1,36 1,40 1,45 1,50 1,60 4 Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan Persent ase 0 0 50 55 60 65 70 5 Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi Persent ase 0 0 5 7 9 11 13 6 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dokum en 0 0 2 2,20 2,40 2,60 2,80 7 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Persent ase 0 7 12 5 6 5 6 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-112 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) B A 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1 Persentase penanganan pengaduan konsumen % 92,60 93,30 93,80 94,30 94,80 95,80 96,80 2 Nilai Ekspor Barang Nilai 132.000.00 0.000 135.000.00 0.000 139.000.00 0.000 142.000.00 0.000 150.000.00 0.000 155.000.00 0.000 167.000.00 0.000 3 Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya Persent ase 30,00 36,00 36,51 37,03 37,55 38,09 38,63 4 Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan Persent ase 0 0 20 25 30 35 40 5 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Persent ase 0 26,00 29,64 33,80 38,54 43,94 50,10 6 Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persent ase 6 7 7 7 7 7 7 B B 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Persent ase 0 0 0,20 0,27 0,30 0,35 0,38 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-113 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 2 Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan Persent ase 0 20 25 30 35 40 45 3 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini Persent ase 40 45 50 55 60 65 70 B C 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 1 Persentase Realisasi Fisik Pembangunan Pemerintah Daerah % 90 90 92 94 96 98 100 2 Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi % - - 4,02 6,02 8,02 9,02 10,02 3 Indeks Kematangan Organisasi Indeks 35,23 35,23 38,43 39,25 41,67 42,02 43,17 4 Efektifitas Kerja Sama Daerah di Bidang Pendidikan % - - 69,23 76,92 91,67 95,00 97,00 5 Persentase Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentasi % 95 95 95 95 95 95 95 6 Indeks Reformasi Hukum Indeks 0 84 84,3 84,8 85 85,5 86 7 Indeks Perkembangan Harga (IPH) % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 8 Indeks Pelayanan Publik. Indeks 3,24 3,42 3,45 3,48 3,51 3,54 3,65 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-114 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 9 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 73,71 73,71 75,44 77,21 79,02 80,87 82,87 10 Persentase Rumah Ibadah yang Layak dan Fungsional % - 80 82 84 86 88 90 11 Nilai LPPD Nilai 2,4417 2,6 2,75 2,87 2,95 3,05 3,15 12 Tingkat Kematangan UKPBJ Level 2 2 3 3 3 3 3 13 Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 14 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Nilai 63,88 63,88 70 75 81 86 91 15 PDRB per Kapita Rp. Juta Per Tahun 152,95 152,95 163,95 175,73 188,37 201,91 214,31 16 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,15 3,15 3,18 3,20 3,22 3,25 3,27 17 Nilai Survey Indeks Berakhlak Nilai 71,52 71,52 73,52 74,01 76,00 78,00 80,00 18 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 79,55 79,85 79,95 80,00 80,05 80,10 80,15 B D 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 1 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persent ase 50 52 54 56 58 60 62 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-115 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 2 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persent ase 21,53 70 73 76 80 83 85 B E 5.01 - PERENCANAAN 1 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 4 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persent ase 73,06 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-116 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 5 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persent ase 0 100 100 100 100 100 100 B F 5.02 - KEUANGAN 1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persent ase 0 30 30 30 30 30 30 2 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persent ase 0 0 70 70 75 75 80 3 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persent ase 0 40 40 40 40 40 40 4 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persent ase 0 70 70 70 75 75 75 5 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persent ase 0 0 60 60 65 80 100 6 Persentase laporan keuangan tepat waktu Persent ase 0 100 100 100 100 100 100 7 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persent ase 0 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-117 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 8 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Persent ase 84,38 0 70 75 80 90 100 B G 5.03 - KEPEGAWAIAN 1 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Persent ase 0 55 60 70 80 90 100 2 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Persent ase 89,22 91 92 94 96 98 100 3 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persent ase 0 30 40 60 80 85 90 4 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Persent ase 50 75 80 85 90 95 100 B H 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 2 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional Persent ase 26,58 28 30 32 34 36 38 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-118 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 3 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis Persent ase 0,27 29 32 35 38 41 44 4 Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Persent ase 0,27 29 32 35 38 41 44 BI 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Persent ase 0 5 10 20 30 40 50 2 Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Persent ase 0 60 70 75 80 85 90 B J 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi 2 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Persent ase 76,84 81,50 81,70 81,73 81,75 81,77 81,80 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-119 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 3 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level Terintegrasi (Integrated) Terintegrasi (Integrated) Terintegrasi (Integrated) Terintegrasi (Integrated) Terintegrasi (Integrated) Terintegrasi (Integrated) Terintegrasi (Integrated) B K 7.01 - KECAMATAN 1 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persent ase 67 70 74 76 78 83 85 2 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % 70 73 75 80 85 90 95 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % 70 75 78 80 82 83 85 4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan % 80 80 80 80 80 80 80 5 Indeks Pelayanan Publik. Indeks 100 100 100 100 100 100 100 6 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % 70 72 76 80 84 86 90 7 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persent ase 65 68 70 73 75 78 80 8 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % 67 70 72 76 80 83 85 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-120 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 9 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % - 88,52 89,55 90,59 91,64 92,71 93,78 10 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % 70 75 80 85 87 90 95 11 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % 66 70 73 75 78 80 85 12 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % 66 69 72 75 78 80 85 13 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % 67 70 75 80 85 90 95 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % - 88,52 89,55 90,59 91,64 92,71 93,78 15 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan % 70 75 78 80 84 90 93 16 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persent ase 100 100 100 100 100 100 100 17 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persent ase 70 75 80 81 82 83 84 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-121 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 18 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persent ase 67 70 73 75 78 80 85 19 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persent ase 67 72 77 80 82 85 90 20 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persent ase 70 75 78 80 83 84 85 B L 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persent ase 0 0 100 100 100 100 100 2 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persent ase 0 0 100 100 100 100 100 3 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Persent ase 0 0 100 100 100 100 100 4 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Persent ase 0 0 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 IV-122 N O INDIKATOR SATUA N BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN KETERAN GAN2025 2026 2027 2028 2029 2030 (0 1)
(02)(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 5 Persentase Masyarakat yang Memahami Etika Moral, Budaya Politik dan Budaya Daerah Berlandaskan Kearifan Lokal dalam Tatanan Masyarakat Demokratis % 0 100 100 100 100 100 100 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 -ø V-1 ù- BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai acuan pembangunan lima tahun ke depan. Berdasarkan analisis kondisi eksisting dan proyeksi pembangunan, terdapat lima kesimpulan substansial:

1.Infrastruktur Wilayah yang Handal. Pengembangan dan perbaikan infrastruktur menjadi fokus utama dalam setiap pentahapan lima tahun kedepan. Pengembangan infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterhubungan antar wilayah melalui pembangunan jalan/ jembatan, terpenuhinya kebutuhan aktivitas trayek. Pengembangan infrastruktur permukiman dan lingkungan hidup yang berkualitas dan tahan bencana menjadi prioritas mengingat kerentanan geografis terhadap bencana alam. Infrastruktur pengelolaan sumber daya air juga menjadi perhatian untuk mendukung ketahanan pangan.
2.Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial yang Merata. Pemantapan layanan dasar pendidikan melalui peningkatan kompetensi satuan pendidikan, fasilitas, dan pemerataan akses. PENUTUP = 4NPENUTUP V-2
3.Dalam bidang kesehatan, fokus pada peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional, penanganan penyakit menular, dan penguatan sistem kesehatan daerah. Penguatan sistem jaminan sosial dan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian khusus untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.
4.Sumber Daya Manusia yang Unggul, Agamis, dan Berbudaya. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta kualifikasi pendidikan tinggi. Peningkatan kesehatan masyarakat difokuskan pada peningkatan umur harapan hidup, penurunan angka kematian ibu, dan prevalensi stunting pada balita. Penguatan nilai-nilai agama dan pelestarian budaya lokal menjadi fokus untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya.
5.Pemulihan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Unggulan. Penguatan struktur ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi, peningkatan rasio pajak, daya saing, ekspor, dan pembentukan modal tetap bruto. Pengembangan UMKM, koperasi, BUMD, dan kewirausahaan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan menjadi fokus untuk pembangunan ekonomi yang inklusif, termasuk pemberdayaan dan kemandirian desa serta pengembangan industri pengolahan dan ekonomi kreatif.
6.Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Efektif. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan e-government untuk pemerintahan yang efisien dan transparan. Peningkatan kapasitas aparatur dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi terintegrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih. RPJMD 2025-2029 merupakan dokumen komprehensif yang mencakup berbagai aspek pembangunan daerah dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, keberlanjutan, dan keadilan. Implementasi memerlukan komitmen dan koordinasi dari seluruh RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 V-3 pemangku kepentingan serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target pembangunan. Diharapkan RPJMD ini dapat menjadi pedoman efektif dalam mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang maju, makmur, dan bermartabat berbasis kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat pada tahun 2030. 5.2. Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025- 2029, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan:
1.Konsistensi dan Harmonisasi: Seluruh program dan kegiatan pembangunan harus konsisten dan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029.
2.Efektif dan Efisien: Pelaksanaan program dan kegiatan harus memperhatikan asas efektivitas dalam pencapaian target dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.
3.Partisipatif: Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan.
4.Berkeadilan: Pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
5.Berkelanjutan: Pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menjamin keberlanjutan.
6.Terukur: Setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur. RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 V-4 5.3. Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Perencanaan Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan kualitas dokumen perencanaan yang baik:
1.Pengendalian Perencanaan:

a.Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari proses penyusunan hingga penetapan dokumen perencanaan
b.Memastikan integrasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah
c.Menjamin keterkaitan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
1. 2.Evaluasi Perencanaan:
a.Menilai kualitas dokumen perencanaan yang telah disusun
b.Mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dengan kebutuhan pembangunan
c.Menyediakan umpan balik untuk perbaikan proses dan substansi perencanaan
1. 3.Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan:
a.Rapat koordinasi perencanaan pembangunan secara berkala
b.Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
c.Konsultasi publik dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan sektor swasta 5.4. Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hilir:
1. 1.Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan:
a.Pemantauan triwulanan terhadap capaian kinerja pembangunan
b.Rapat koordinasi tingkat pimpinan secara berkala untuk membahas kemajuan dan hambatan pelaksanaan program RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 V-5
c.Pengawasan melekat oleh masing-masing Perangkat Daerah
d.Pengendalian berbasis sistem informasi yang terintegrasi
1. 2.Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan:
a.Evaluasi tengah periode (mid-term evaluation) RPJMD pada tahun 2027
b.Evaluasi akhir periode RPJMD pada tahun 2029
c.Evaluasi tahunan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
d.Evaluasi kinerja berbasis indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD
1. 3.Pelaporan:
a.Penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan
b.Laporan kinerja tahunan yang mencakup capaian indikator kinerja
c.Publikasi capaian pembangunan kepada masyarakat melalui berbagai media
d.Pelaporan khusus terhadap program prioritas daerah 5.5. Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir, perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan:
1. 1.Keberlanjutan Program dan Kegiatan:
a.Program dan kegiatan yang sedang berjalan akan tetap dilaksanakan hingga selesai meskipun terjadi pergantian kepemimpinan
b.Adaptasi program dan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan dinamika perkembangan dan tantangan baru yang dihadapi
1. 2.Transisi Kepemimpinan:
a.Penyusunan dokumen transisi kepemimpinan yang memuat capaian kinerja pembangunan RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 V-6
b.Inventarisasi isu-isu strategis dan prioritas pembangunan yang belum terselesaikan
c.Penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan kepada kepemimpinan baru
1. 3.Penyesuaian Kebijakan:
a.RPJMD dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dalam hal terjadi perubahan kepemimpinan sebagai hasil dari pemilihan kepala daerah
b.Perubahan RPJMD tetap mengacu pada RPJPD Kabupaten Rokan Hilir dan ketentuan peraturan perundang-undangan
c.Dokumen RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 menjadi pedoman resmi dalam perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Rokan Hilir. 5.6. Manajemen Resiko untuk Target Capaian Kinerja Indikator dari Provinsi Penerapan manajemen risiko dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan oleh provinsi sangat penting bagi pemerintah kabupaten dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan program tetap berjalan efektif dan selaras. Risiko utama yang perlu diidentifikasi meliputi ketidaksesuaian antara target provinsi dengan kapasitas daerah, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas pemerintahan, keterbatasan SDM aparatur, hingga rendahnya integrasi sistem informasi. Risiko-risiko tersebut dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap capaian indikator yang telah ditentukan oleh provinsi dan diadopsi oleh kabupaten dalam dokumen RPJMD. Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dan dampaknya terhadap kinerja. Misalnya, jika keterbatasan anggaran RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 memiliki kemungkinon Gngpi dan berdampak besar terhadap pencapaian mndikatos pe nuirtinatl Remiskinan, cake risike ind térgolong tingg! dar peri penanganan prioitas Proses ini membanty kabupaten dalam menpeiasiftkasikan risiko menjadi sangat Onggi, Uingpl, sedang, atau renidah, s¢hingen intervens! dapat dilakukan secarc terarah dan efinen. Strategi Mitigas| menjadi jangkoh krusjal berikumnya. Kabupalen dapat menipemmbangkoan peidekotar adoptf seperu melakokan onvokoss ke provinsi untuk sinkronisdal largel, imenyusun program alternotl berbasis potenst lokal serta meningkalkan kolaboras! lintas OPD dan lintas sektor. Penlngkotin koapoasitas apiaratur, pengualan perencanaan Derbasis data, dan pembangunan sistem informasi yang tedntegresi juga menjadi bagian penting dolam merespon tisike secaro sistematis. Selain thu, opomolisas! Dano Alekas! Khusus (DAK). Dana Desa, dan pendanaan dari CSR dapat menizdi solusi untuk menduktung pembiayaan ketika dana dari proviosi terbatos. Proses manajemen osiko tidak berhent) pada perencanaan dan miltipasi saja, tetapt horus dilanjulkan dengas pemantauvan dao evalugsi secoro Derkala. Pemerintan kKoabupoaten peri membangun sistem monitoring risiko yang lenintegrast dengan pelaperan kinerja daerah, serta mengakiition forum koordliasl seperth forum TAPD, musrenbang, alau pertemyan teknis intas pemernntah. Evaluas( moon ekan membentu dajam melakukan petiyjesualan sitategi bila terjadi perubahan kebljakan provinsl aici dinamikea eksternal lainnya. Dengan penerapan manajemen risika yang menyelunih, pemerintah kabupaten dapat tebikb sigap dan adapii dgian menghadapl iantangan, serta tetap berada dalam jalur pencopalan tarpel Kinenqa pembangunan yang telah ditetapkan serara nasiana) dan provtest. RPIMD KABUPATEN ACHLAN HILIA Wa25- PROVINSI : Riau DAERAH : Kab. Rokan Hilir TAHUN : 2024 KM % KM % KM % KM % 14.07.01.001 JL. TEUKU UMAR KUBU 1,292 3 - 1,092 0,200 - 0,692 53,56 0,200 15,48 0,400 30,96 - - 14.07.01.002 JL. UTAMA TELUK PIYAI KUBU 6,861 4 0,800 4,200 0,600 1,261 2,800 40,81 0,400 5,83 1,261 18,38 2,400 34,98 14.07.01.003 JL. H.M. SALEH (KUBU) KUBU 2,11 5,3 0,310 - 1,800 - 0,200 9,48 0,110 5,21 1,800 85,31 - - 14.07.01.004 JL. PILOT (KUBU) KUBU 1,329 3 - 1,329 - - 1,329 100,00 - - - - - - 14.07.01.005 JL. SEI. JUAN KUBU 0,881 4 - 0,881 - - 0,800 90,81 0,081 9,19 - - - - 14.07.01.006 JL. DATUK HUSIN KUBU 0,604 5 - 0,604 - - 0,200 33,11 - - - - 0,404 66,89 14.07.01.007 JL. DATUK KANCIL II KUBU 1,661 3 - 1,661 - - 0,661 39,80 1,000 60,20 - - - - 14.07.01.008 JL. DATUK NAYAN KUBU 0,702 4,5 - 0,502 0,200 - 0,302 43,02 - - - - 0,400 56,98 14.07.01.009 JL. MDA (KUBU) KUBU 0,786 4 - - 0,786 - - - - - 0,786 100,00 - - 14.07.01.010 JL. PARIT HUSIN KUBU 1,386 3 - 1,386 - - 0,600 43,29 0,786 56,71 - - - - 14.07.01.011 JL. PARIT NAYAN KUBU 1,538 3 - 1,538 - - - - 1,338 87,00 0,200 13,00 - - 14.07.01.012 JL. KHALIFAH SUIL KUBU 0,331 4 - 0,331 - - 0,331 100,00 - - - - - - 14.07.01.013 JL. SEI KUBU KUBU 1,638 6 1,400 0,238 - - 0,600 36,63 0,638 38,95 0,400 24,42 - - 14.07.01.014 JL. PU (SEI. KUBU HULU) KUBU 3,39 4,5 1,400 - 1,990 - 0,800 23,60 0,600 17,70 0,200 5,90 1,790 52,80 14.07.01.015 JL. PARIT UMAR KUBU 3,222 3 0,800 0,822 1,600 - 1,600 49,66 - - 1,400 43,45 0,222 6,89 14.07.01.016 JL. SIMPANG BINJAI KUBU 1,43 6 - - 1,430 - - - - - 1,000 69,93 0,430 30,07 14.07.01.017 JL. SEI SEGAJAH KUBU 1,524 4 0,400 1,124 - - 0,724 47,51 0,800 52,49 - - - - 14.07.01.018 JL. PARIT TUAN AHMAD KUBU 0,307 5 0,307 - - - 0,307 100,00 - - - - - - 14.07.01.019 JL. PARIT MAT ALI KUBU 3,926 5 0,400 - 3,526 - - - 0,200 5,09 2,126 54,15 1,600 40,75 14.07.01.020 JL. PARIT AMAN KUBU 1,812 4 0,400 - 1,412 - 0,400 22,08 - - 1,212 66,89 0,200 11,04 14.07.01.021 JL. INPRES (KUBU) KUBU 1,627 4 - 1,627 - - 0,200 12,29 1,200 73,76 0,027 1,66 0,200 12,29 14.07.01.022 JL. PARIT KARTO KUBU 2,257 5 1,257 - 1,000 - 0,257 11,39 0,400 17,72 1,000 44,31 0,600 26,58 14.07.01.023 JL. PARIT KUNTING KUBU 2,386 6,5 - 0,800 1,586 - - - 0,800 33,53 0,600 25,15 0,986 41,32 14.07.01.024 JL. PARIT YUNUS I (KUBU) KUBU 2,369 3 - 2,369 - - 0,369 15,58 1,600 67,54 0,400 16,88 - - 14.07.01.025 JL. SIMPANG KAPAS KUBU 1,02 4 - 1,020 - - 0,400 39,22 0,220 21,57 - - 0,400 39,22 14.07.01.026 JL. DATUK GAJAH KUBU 1,78 4 - 1,380 0,400 - - - 1,380 77,53 0,400 22,47 - - 14.07.01.027 JL. SIMPANG DURIAN KUBU 2,531 3 - - 2,531 - - - - - 2,331 92,10 0,200 7,90 14.07.01.028 JL. SIMPANG PASIR KUBU 2,763 5,5 - 0,600 1,963 0,200 0,200 7,24 0,400 14,48 1,563 56,57 0,600 21,72 14.07.01.029 JL. USMAN KUBU 1,472 4 - 0,400 0,400 0,672 - - 0,400 27,17 1,000 67,93 0,072 4,89 14.07.01.030 JL. SIMPANG MASJID KUBU 3,239 3 - 0,200 3,039 - - - - - 3,239 100,00 - - 14.07.01.031 JL. 2000 KUBU 0,549 4 - - - 0,549 - - - - - - 0,549 100,00 14.07.01.032 JL. SIMPANG BANDUNG KUBU 7,132 4 0,800 0,400 5,932 - 0,600 8,41 0,400 5,61 5,000 70,11 1,132 15,87 14.07.01.033 JL. SUNGAI TUNGGAK SK2 - DAM 5 KUBU 2,743 4,5 - 0,543 2,200 - 0,543 19,80 - - 2,200 80,20 - - 14.07.01.034 JL. SK I KUBU 2,257 4 - - 2,257 - - - - - 2,057 91,14 0,200 8,86 14.07.01.035 JL. SK II KUBU 1,061 4 - - 1,061 - - - - - 1,061 100,00 - - 14.07.01.036 JL. SK III KUBU 2,119 2 - 0,119 2,000 - - - 0,119 5,62 0,800 37,75 1,200 56,63 14.07.01.037 JL. SUNGAI AGAS KUBU 1,192 6 - - 1,192 - - - - - 1,192 100,00 - - 14.07.01.038 JL. SAKYA KUBU 1,818 6 - - 1,818 - - - - - 1,618 89,00 0,200 11,00 14.07.01.039 JL. SK IV KUBU 3,022 2 - - 0,800 2,222 - - - - 0,600 19,85 2,422 80,15 14.07.01.040 JL. PARIT YUNUS II (KUBU) KUBU 1,317 3 - 0,917 0,400 - - - 0,800 60,74 0,517 39,26 - - 14.07.01.041 JL. SIMPANG LASA KUBU 1,66 3 - 1,660 - - - - 0,660 39,76 0,800 48,19 0,200 12,05 14.07.01.042 JL. PELABUHAN (KUBU) KUBU 0,098 7 - 0,098 - - - - 0,098 100,00 - - - - 14.07.01.043 JL. JENDRAL SUDIRMAN (KUBU) KUBU 4,497 12 3,897 0,600 - - 2,400 53,37 0,600 13,34 - - 1,497 33,29 14.07.02.001 JL. BINTANG BANGKO 1,235 4,7 1,235 - - - 1,235 100,00 - - - - - - 14.07.02.002 JL. SYAH BANDAR BANGKO 0,148 7,8 0,148 - - - 0,148 100,00 - - - - - - 14.07.02.003 JL. IMIGRASI (BANGKO) BANGKO 0,31 5 0,310 - - - 0,310 100,00 - - - - - - 14.07.02.004 JL.PELABUHAN BARU BANGKO 3,246 12 3,246 - - - 3,246 100,00 - - - - - - 14.07.02.005 JL. VETERAN BANGKO 0,149 3,5 - 0,149 - - - - - - 0,149 100,00 - - 14.07.02.006 JL. PURNAMA (BANGKO) BANGKO 0,149 4,8 - 0,149 - - - - - - 0,149 100,00 - - 14.07.02.007 JL. SIMPANG KONI BANGKO 0,148 4,5 - 0,148 - - - - 0,148 100,00 - - - - 14.07.02.008 JL. PUTRA GAMA BANGKO 0,149 5 0,149 - - - 0,149 100,00 - - - - - - 14.07.02.009 JL. GAJAH MADA 1 BANGKO 0,441 5,5 0,441 - - - 0,441 100,00 - - - - - - 14.07.02.010 JL. AL-IKHLAS BANGKO 0,165 5 0,165 - - - 0,165 100,00 - - - - - - 14.07.02.011 JL. UTAMA NELAYAN BANGKO 2,946 10 1,746 1,200 - - 2,146 72,84 0,400 13,58 0,400 13,58 - - 14.07.02.012 JL. BAKTI BANGKO 0,165 6,5 0,165 - - - 0,165 100,00 - - - - - - 14.07.02.013 JL. MUSLIMIN BANGKO 0,149 6 0,149 - - - 0,149 100,00 - - - - - - 14.07.02.014 JL. SUNGAI GARAM BANGKO 0,175 6,5 0,175 - - - 0,175 100,00 - - - - - - 14.07.02.015 JL. KONI BANGKO 0,162 11,8 0,162 - - - 0,162 100,00 - - - - - - PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton DATA DASAR PRASARANA JALAN KABUPATEN ROKAN HILIR NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 1 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.02.016 JL. SUMATERA LAUT BANGKO 1,336 10 0,600 0,736 - - 0,600 44,91 0,736 55,09 - - - - 14.07.02.017 JL. GEDUNG NASIONAL BANGKO 0,16 9,6 0,160 - - - 0,160 100,00 - - - - - - 14.07.02.018 JL. PERDAGANGAN BANGKO 1,194 13,8 1,194 - - - 1,194 100,00 - - - - - - 14.07.02.019 JL. SENTOSA (BANGKO) BANGKO 0,266 12,8 0,266 - - - 0,266 100,00 - - - - - - 14.07.02.020 JL. MAWAR (BANGKO) BANGKO 0,274 15 0,274 - - - 0,274 100,00 - - - - - - 14.07.02.021 JL. PAHLAWAN (BANGKO) BANGKO 2,319 7 2,319 - - - 2,319 100,00 - - - - - - 14.07.02.022 JL. PERWIRA BANGKO 1,741 7 1,741 - - - 1,741 100,00 - - - - - - 14.07.02.023 JL. TUGU BANGKO 0,245 4 0,245 - - - 0,245 100,00 - - - - - - 14.07.02.024 JL. KAMPUNG BARU (BANGKO) BANGKO 2,29 14 - 0,600 - 1,690 - - 0,600 26,20 - - 1,690 73,80 14.07.02.025 JL. TOBA BANGKO 0,587 5 - 0,587 - - - - 0,587 100,00 - - - - 14.07.02.026 JL. TEMPE BANGKO 0,234 5 - 0,234 - - 0,200 85,47 - - - - 0,034 14,53 14.07.02.027 JL. TELAGA BIRU BANGKO 0,196 3,1 0,196 - - - 0,196 100,00 - - - - - - 14.07.02.028 JL. TECONG BANGKO 2,423 4 - 2,423 - - 0,400 16,51 1,223 50,47 0,600 24,76 0,200 8,25 14.07.02.029 JL. TANAH PUTIH BANGKO 0,641 6 0,641 - - - - - 0,241 37,60 0,400 62,40 - - 14.07.02.030 JL. SUMBER SARI BANGKO 2,539 8,5 1,800 0,200 0,539 - 1,800 70,89 0,200 7,88 0,539 21,23 - - 14.07.02.031 JL. SUMATERA BANGKO 0,385 13 0,385 - - - 0,385 100,00 - - - - - - 14.07.02.032 JL. SMA 2 BANGKO 0,664 6 0,264 0,400 - - 0,264 39,76 0,400 60,24 - - - - 14.07.02.033 JL. SIDOMULYO (BANGKO) BANGKO 0,863 3 - 0,863 - - - - 0,863 100,00 - - - - 14.07.02.034 JL. SIAK BANGKO 1,562 5 1,000 - 0,562 - 1,000 64,02 - - 0,562 35,98 - - 14.07.02.035 JL. SGB BANGKO 1,171 7 0,600 0,571 - - 0,600 51,24 - - 0,571 48,76 - - 14.07.02.036 JL. SETIA BANGKO 0,195 4,7 0,195 - - - 0,195 100,00 - - - - - - 14.07.02.037 JL. SEROJA (BANGKO) BANGKO 0,302 20 - 0,302 - - - - - - 0,302 100,00 - - 14.07.02.038 JL. SEMPURNA BANGKO 0,801 6,5 0,801 - - - 0,801 100,00 - - - - - - 14.07.02.039 JL. SELAMAT BANGKO 1,6 7 1,600 - - - 1,200 75,00 - - 0,400 25,00 - - 14.07.02.040 JL. SEKIP BANGKO 0,617 4,8 0,617 - - - 0,617 100,00 - - - - - - 14.07.02.041 JL. SEIA BANGKO 2,852 3,6 - 2,852 - - - - 1,000 35,06 1,400 49,09 0,452 15,85 14.07.02.042 JL. SEDAR BANGKO 0,903 5 0,703 0,200 - - 0,903 100,00 - - - - - - 14.07.02.043 JL. SATRIA TANGKO BANGKO 1,897 6 1,400 0,200 - 0,297 1,400 73,80 0,200 10,54 - - 0,297 15,66 14.07.02.044 JL. RIAU BANGKO 0,156 10,8 0,156 - - - 0,156 100,00 - - - - - - 14.07.02.045 JL. PUSARA HILIR BANGKO 5,442 9 5,442 - - - 5,242 96,32 - - 0,200 3,68 - - 14.07.02.046 JL. PULAU BARU BANGKO 1,442 7 1,442 - - - 1,442 100,00 - - - - - - 14.07.02.047 JL. PINGGIR SUNGAI ROKAN BANGKO 12,696 7 7,896 4,800 - - 8,896 70,07 3,000 23,63 0,200 1,58 0,600 4,73 14.07.02.048 JL. PIAH BANGKO 0,353 3,5 0,353 - - - 0,353 100,00 - - - - - - 14.07.02.049 JL. PERNIAGAAN BANGKO 2,006 10 2,006 - - - 0,806 40,18 1,200 59,82 - - - - 14.07.02.050 JL. PERKUBURAN 2 BANGKO 0,279 4 - 0,279 - - - - 0,279 100,00 - - - - 14.07.02.051 JL. PERKUBURAN 1 BANGKO 0,299 4 - 0,299 - - 0,299 100,00 - - - - - - 14.07.02.052 JL. SYUHADA (BANGKO) BANGKO 0,943 4 - 0,943 - - - - 0,943 100,00 - - - - 14.07.02.053 JL. PEMBANGUNAN (BANGKO) BANGKO 1,538 3 - 1,200 - 0,338 - - 1,200 78,02 - - 0,338 21,98 14.07.02.054 JL. PELABUHAN HULU BANGKO 0,404 7,4 0,404 - - - 0,404 100,00 - - - - - - 14.07.02.055 JL. PEDAMARAN BANGKO 0,247 3,7 - 0,247 - - - - 0,247 100,00 - - - - 14.07.02.056 JL. PASAR BUAH BANGKO 0,1 3,5 0,100 - - - 0,100 100,00 - - - - - - 14.07.02.057 JL. PARIT ENDANG BANGKO 2,088 4,5 2,088 - - - 1,688 80,84 0,400 19,16 - - - - 14.07.02.058 JL. MURDANI MUKTAR BANGKO 0,105 2 0,105 - - - 0,105 100,00 - - - - - - 14.07.02.059 JL. MULYOREJO BANGKO 2,01 14 0,600 1,410 - - 2,010 100,00 - - - - - - 14.07.02.060 JL. MESJID AL-KAUSAR BANGKO 0,381 5 0,381 - - - 0,381 100,00 - - - - - - 14.07.02.061 JL. MESJID (BANGKO) BANGKO 0,566 6,4 0,566 - - - 0,566 100,00 - - - - - - 14.07.02.062 JL. MELATI (BANGKO) BANGKO 0,129 4,3 0,129 - - - 0,129 100,00 - - - - - - 14.07.02.063 JL. MASJID TAQWA (BANGKO) BANGKO 2,367 3 - 2,367 - - - - 2,367 100,00 - - - - 14.07.02.064 JL. MASJID AL-WARISY BANGKO 0,909 3 - 0,909 - - 0,909 100,00 - - - - - - 14.07.02.065 JL. MAKMUR I (BANGKO) BANGKO 3,493 5,5 0,600 2,893 - - 3,093 88,55 - - 0,400 11,45 - - 14.07.02.066 JL. MAKAM TUK KUMBANG BANGKO 1,717 3 - 1,717 - - 1,200 69,89 - - 0,517 30,11 - - 14.07.02.067 JL. MADRASAH (BANGKO) BANGKO 1,374 6 1,374 - - - 0,574 41,78 0,800 58,22 - - - - 14.07.02.068 JL. KORAMIL BANGKO 0,335 3 0,335 - - - 0,335 100,00 - - - - - - 14.07.02.069 JL. KOMPLEK GURU BANGKO 1,732 3 - 1,732 - - 0,400 23,09 0,600 34,64 0,532 30,72 0,200 11,55 14.07.02.070 JL. KLENTENG BANGKO 0,384 13 0,384 - - - 0,384 100,00 - - - - - - 14.07.02.071 JL. KOMP. BATU 6 BANGKO 1,621 20 1,621 - - - 1,621 100,00 - - - - - - 14.07.02.072 JL. KHAYANGAN BANGKO 0,514 6 0,514 - - - - - 0,514 100,00 - - - - 14.07.02.073 JL. KELUARGA BANGKO 0,249 3,8 - 0,249 - - - - - - 0,249 100,00 - - 14.07.02.074 JL. BAHAGIA BANGKO 1,8 7 1,600 - - 0,200 1,000 55,56 - - 0,600 33,33 0,200 11,11 14.07.02.075 JL. BAHRIN BANGKO 0,326 3 - 0,326 - - 0,326 100,00 - - - - - - 14.07.02.076 JL. BARU BANGKO 0,305 10 - 0,305 - - 0,305 100,00 - - - - - - 14.07.02.077 JL. PASAR SENTRAL BANGKO 0,159 14 - 0,159 - - 0,159 100,00 - - - - - - 14.07.02.078 JL. BATU HAMPAR BANGKO 0,182 4,1 0,182 - - - 0,182 100,00 - - - - - - 14.07.02.079 JL. BKIA BANGKO 0,222 3,3 - 0,222 - - 0,200 90,09 0,022 9,91 - - - - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 2 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.02.080 JL. BULAN UJUNG BANGKO 1,73 5 1,400 - - 0,330 1,000 57,80 0,400 23,12 - - 0,330 19,08 14.07.02.081 JL. BULAN BANGKO 0,189 5,5 0,189 - - - 0,189 100,00 - - - - - - 14.07.02.082 JL. BUNDARAN UNRI BANGKO 0,242 20 0,242 - - - 0,242 100,00 - - - - - - 14.07.02.083 JL. DANAU BIRU BANGKO 0,547 4,4 0,200 0,347 - - 0,200 36,56 - - 0,347 63,44 - - 14.07.02.084 JL. DANAU GATAL BANGKO 1,439 3,1 - 1,439 - - - - 1,200 83,39 0,239 16,61 - - 14.07.02.085 JL. DR. PRATOMO BANGKO 0,245 7 0,245 - - - 0,245 100,00 - - - - - - 14.07.02.086 JL. DURIAN (BANGKO) BANGKO 1,224 4,5 0,224 1,000 - - 0,424 34,64 0,800 65,36 - - - - 14.07.02.087 JL. FAJAR (BANGKO) BANGKO 0,267 4,4 - 0,267 - - 0,267 100,00 - - - - - - 14.07.02.088 JL. FAMILI BANGKO 0,741 4 - 0,741 - - 0,741 100,00 - - - - - - 14.07.02.089 JL. GAJAH MADA 2 BANGKO 0,705 6,5 0,400 0,305 - - 0,705 100,00 - - - - - - 14.07.02.090 JL. GEREJA HKBP BANGKO 0,338 5 - 0,338 - - - - 0,338 100,00 - - - - 14.07.02.091 JL. JAMBU (BANGKO) BANGKO 0,42 6 0,420 - - - 0,420 100,00 - - - - - - 14.07.02.092 JL. KARYA (BANGKO) BANGKO 1,449 3 - 1,449 - - 0,800 55,21 0,649 44,79 - - - - 14.07.02.093 JL. MAKMUR II (BANGKO) BANGKO 2,138 2,3 - 1,400 - 0,738 0,600 28,06 - - 0,800 37,42 0,738 34,52 14.07.02.094 JL. DISPENDA BANGKO 0,21 15,6 - 0,210 - - - - 0,210 100,00 - - - - 14.07.02.095 JL. SYAHRIN YUNAN BANGKO 1,964 8 0,600 1,200 - 0,164 1,200 61,10 0,400 20,37 - - 0,364 18,53 14.07.02.096 JL. PERKUBURAN BANGKO 0,49 4 0,400 0,090 - - 0,490 100,00 - - - - - - 14.07.02.097 JL. MERDEKA (BANGKO) BANGKO 0,385 12 0,385 - - - 0,385 100,00 - - - - - - 14.07.02.098 JL. AMAN BANGKO 0,268 18 0,268 - - - 0,268 100,00 - - - - - - 14.07.02.099 JL. KECAMATAN (BANGKO) BANGKO 4,975 8 2,975 2,000 - - 4,975 100,00 - - - - - - 14.07.02.100 JL. PARIT GEPAK BANGKO 1,36 10 - - - 1,360 - - - - - - 1,360 100,00 14.07.02.101 JL. PURWODADI BANGKO 1,9 7 - 1,900 - - 0,400 21,05 0,200 10,53 1,300 68,42 - - 14.07.03.001 JL. PUNCAK TANAH PUTIH 7,682 6 7,682 - - - 6,882 89,59 0,800 10,41 - - - - 14.07.03.002 JL. FERRY TANAH PUTIH 18,064 6 18,064 - - - 14,664 81,18 3,400 18,82 - - - - 14.07.03.003 JL. SAWIT I (T PUTIH) TANAH PUTIH 12,569 7 - - 12,569 - - - - - 11,369 90,45 1,200 9,55 14.07.03.004 JL. PEMBURU TANAH PUTIH 5,583 8 - - 5,583 - - - - - 5,583 100,00 - - 14.07.03.005 JL. RANTAU BAIS TANAH PUTIH 6,086 7 6,086 - - - 6,086 100,00 - - - - - - 14.07.03.006 JL. KARYA LESTARI TANAH PUTIH 1,551 4 - - 1,551 - - - - - 1,551 100,00 - - 14.07.03.007 JL. PUTRI AYU TANAH PUTIH 3,577 5 - - - 3,577 - - - - - - 3,577 100,00 14.07.03.008 JL. PEMBANGUNAN II (T PUTIH) TANAH PUTIH 0,688 4 - 0,688 - - 0,488 70,93 0,200 29,07 - - - - 14.07.03.009 JL. KARYA JAYA TANAH PUTIH 0,571 4 - 0,571 - - - - 0,371 64,97 0,200 35,03 - - 14.07.03.010 JL. ALKAUTSAR TANAH PUTIH 0,411 5,6 - 0,411 - - 0,200 48,66 0,211 51,34 - - - - 14.07.03.011 JL. PEMBANGUNAN I (T PUTIH) TANAH PUTIH 0,609 4 - 0,609 - - 0,400 65,68 0,209 34,32 - - - - 14.07.03.012 JL. SIMPANG KERBAU TANAH PUTIH 7,65 4 0,600 0,600 0,450 6,000 - - 0,600 7,84 1,050 13,73 6,000 78,43 14.07.03.013 JL. P. PUNAK TANAH PUTIH 0,733 4 - 0,733 - - - - 0,733 100,00 - - - - 14.07.03.014 JL. SMP TANAH PUTIH 1,22 3,7 - - - 1,220 - - - - - - 1,220 100,00 14.07.03.015 JL. LINTAS SIMPANG BENAR TANAH PUTIH 1,819 6 - - 0,400 1,419 - - - - 0,400 21,99 1,419 78,01 14.07.03.016 JL. ASSIDIQ TANAH PUTIH 0,814 3 - 0,814 - - - - 0,414 50,86 0,200 24,57 0,200 24,57 14.07.03.017 JL. MAKMUR (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,993 3,7 - - 1,400 0,593 - - - - 1,400 70,25 0,593 29,75 14.07.03.018 JL. SIDOMULYO (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,745 6,3 - 0,200 1,545 - - - - - 1,745 100,00 - - 14.07.03.019 JL. MULYA (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,733 4,2 - 0,400 - 1,333 - - - - 0,400 23,08 1,333 76,92 14.07.03.020 JL. SENTOSA I (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,424 6 - - 1,424 - - - - - 1,424 100,00 - - 14.07.03.021 JL. SIMPANG MUTIARA TANAH PUTIH 2,206 14,5 2,206 - - - 1,400 63,46 0,806 36,54 - - - - 14.07.03.022 JL. TUANKU TAMBUSAI (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 9,308 4 9,308 - - - 5,600 60,16 2,508 26,94 0,400 4,30 0,800 8,59 14.07.03.023 JL. H. NASRUDIN TANAH PUTIH 1,044 4 1,044 - - - 0,844 80,84 - - 0,200 19,16 - - 14.07.03.024 JL. M. IDRIS TANAH PUTIH 0,516 4,3 0,516 - - - 0,316 61,24 0,200 38,76 - - - - 14.07.03.025 JL. M. NUH TANAH PUTIH 1,405 4,2 1,405 - - - 1,205 85,77 - - 0,200 14,23 - - 14.07.03.026 JL. MANSOERDIN TANAH PUTIH 1,841 3,5 1,841 - - - 1,200 65,18 0,600 32,59 0,041 2,23 - - 14.07.03.027 JL. SYEKH ABDUL KHOLID TANAH PUTIH 1,121 3,9 1,121 - - - 1,121 100,00 - - - - - - 14.07.03.028 JL. MUTIARA 1 TANAH PUTIH 3,877 5,7 3,877 - - - 3,877 100,00 - - - - - - 14.07.03.029 JL. S. ZAINAL ABIDIN TANAH PUTIH 2,126 13 0,600 - - 1,526 0,600 28,22 - - - - 1,526 71,78 14.07.03.030 JL. DRS. ALIMAN BUCHORI TANAH PUTIH 3,333 3,4 1,733 - 1,600 - 1,400 42,00 0,333 9,99 1,600 48,00 - - 14.07.03.031 JL. YAHYA ADIN TANAH PUTIH 1,297 3 1,297 - - - 1,097 84,58 0,200 15,42 - - - - 14.07.03.032 JL. MUTIARA 2 TANAH PUTIH 7,979 5,5 7,979 - - - 6,779 84,96 1,200 15,04 - - - - 14.07.03.033 JL. LINTAS SEDINGINAN TANAH PUTIH 0,971 5 0,971 - - - 0,600 61,79 0,371 38,21 - - - - 14.07.03.034 JL. LINTAS MANGGALA TANAH PUTIH 15,529 6 6,329 - - 9,200 6,329 40,76 - - 1,600 10,30 7,600 48,94 14.07.03.035 JL. PELABUHAN (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,305 3 - 1,305 - - - - - - 1,305 100,00 - - 14.07.03.036 JL. PAGAR FERI TANAH PUTIH 0,624 5 0,600 0,024 - - 0,400 64,10 0,024 3,85 - - 0,200 32,05 14.07.03.037 JL. PELAJAR (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 0,901 4 0,800 0,101 - - 0,200 22,20 0,501 55,60 0,200 22,20 - - 14.07.03.038 JL. PEMBANGUNAN (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 0,571 4,9 - 0,571 - - - - - - 0,571 100,00 - - 14.07.03.039 JL. FAJAR (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 0,799 4,1 - 0,400 - 0,399 - - - - 0,400 50,06 0,399 49,94 14.07.03.040 JL. CORONG DAMAI TANAH PUTIH 0,675 7 - - - 0,675 - - - - - - 0,675 100,00 14.07.03.041 JL. KELOMPOK TANI (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 2,19 7 - - - 2,190 - - - - - - 2,190 100,00 14.07.03.042 JL. SEMINAI TANAH PUTIH 2,803 4 - - 2,803 - - - - - 2,803 100,00 - - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 3 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.03.043 JL. K. DALAM TANAH PUTIH 2,561 5 - - 2,561 - - - - - 2,561 100,00 - - 14.07.03.044 JL. SAWIT II (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 2,76 8 - - - 2,760 - - - - - - 2,760 100,00 14.07.03.045 JL. SENTOSA II (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 3,748 6 - - 3,748 - - - - - 3,748 100,00 - - 14.07.03.046 JL. SUKA MULYA (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 0,858 5 - - 0,200 0,658 - - - - 0,200 23,31 0,658 76,69 14.07.03.047 JL. PENDEKAR BAHAN TANAH PUTIH 0,701 5 - - 0,701 - - - - - 0,701 100,00 - - 14.07.03.048 JL. PUSAKA TANAH PUTIH 1,023 3 - - 0,800 0,223 - - - - 0,800 78,20 0,223 21,80 14.07.03.049 JL. PARIT (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 5,113 5,5 - - - 5,113 - - - - - - 5,113 100,00 14.07.03.050 JL. SAWIT III (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 2,509 3 - - - 2,509 - - - - - - 2,509 100,00 14.07.03.051 JL. KARYA (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 2,153 4 - - 2,153 - - - - - 2,153 100,00 - - 14.07.03.052 JL. SIDOREJO TANAH PUTIH 2,439 4 - - 2,439 - - - - - 2,439 100,00 - - 14.07.03.053 JL. BERKAT TANAH PUTIH 1,365 5,5 1,365 - - - 0,600 43,96 0,600 43,96 0,165 12,09 - - 14.07.03.054 JL. PUTAT TANAH PUTIH 5,385 6 1,400 - 3,985 - 1,000 18,57 0,400 7,43 3,985 74,00 - - 14.07.03.055 JL. PENGHULU TANAH PUTIH 6,216 3 - - 5,200 1,016 - - - - 5,200 83,66 1,016 16,34 14.07.03.056 JL. KECAMATAN (TANAH PUTIH, PUJUD) TANAH PUTIH 7,687 5,2 - - 3,087 4,600 - - - - 3,087 40,16 4,600 59,84 14.07.03.057 JL. MANGGALA V TANAH PUTIH 10,213 5 7,013 - 1,400 1,800 7,013 68,67 - - 1,400 13,71 1,800 17,62 14.07.03.058 JL. LINTAS SEDINGINAN-RANTAU KOPAR TANAH PUTIH 25,86 6 24,400 - - 1,460 14,800 57,23 4,400 17,01 4,060 15,70 2,600 10,05 14.07.03.059 JL. PEMATANG BOTAN TANAH PUTIH 9,793 5,5 9,793 - - - 5,593 57,11 3,000 30,63 0,800 8,17 0,400 4,08 14.07.04.001 JL. PARIT ALAY RIMBA MELINTANG 3,361 7,3 - - - 3,361 - - - - - - 3,361 100,00 14.07.04.002 JL. LINTAS PEMATANG BOTAN RIMBA MELINTANG 3,062 5,5 3,062 - - - 3,062 100,00 - - - - - - 14.07.04.003 JL. PENDIDIKAN (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 2,233 4 2,233 - - - 0,400 17,91 0,400 17,91 1,033 46,26 0,400 17,91 14.07.04.004 JL. JOHARI MAIS RIMBA MELINTANG 2,72 12 2,720 - - - 2,720 100,00 - - - - - - 14.07.04.005 JL. LOKASI PANJANG RIMBA MELINTANG 1,939 5 - - 1,939 - - - - - 1,939 100,00 - - 14.07.04.006 JL. SWADAYA RIMBA MELINTANG 3,86 4 1,400 1,260 - 1,200 0,400 10,36 1,060 27,46 0,800 20,73 1,600 41,45 14.07.04.007 JL. CEMPAKA RIMBA MELINTANG 0,485 4 - 0,485 - - - - - - - - 0,485 100,00 14.07.04.008 JL. SAWO II (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 1,214 4 - 1,214 - - 0,200 16,47 0,814 67,05 - - 0,200 16,47 14.07.04.009 JL. SUKA TANI RIMBA MELINTANG 1,723 4,5 - - - 1,723 - - - - - - 1,723 100,00 14.07.04.010 JL. DAIRI (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 4,427 4 1,000 - - 3,427 0,200 4,52 0,800 18,07 - - 3,427 77,41 14.07.04.011 JL. KARYA (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 0,732 3,5 0,400 0,200 - 0,132 - - 0,400 54,64 0,200 27,32 0,132 18,03 14.07.04.012 JL. SUKOMULYO RIMBA MELINTANG 1,935 5 - 0,335 1,600 - - - 0,335 17,31 1,600 82,69 - - 14.07.04.013 JL. H. SALAM RIMBA MELINTANG 3,012 4 1,600 - 0,200 1,212 1,600 53,12 - - 0,200 6,64 1,212 40,24 14.07.04.014 JL. SUKAJADI (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 1,868 4 1,268 - 0,600 - - - 1,268 67,88 0,600 32,12 - - 14.07.04.015 JL. PARIT SUHU RIMBA MELINTANG 2,053 4 - - - 2,053 - - - - - - 2,053 100,00 14.07.04.016 JL. SUKA MAJU (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 1,364 2,5 - 1,364 - - - - 1,164 85,34 0,200 14,66 - - 14.07.04.017 JL. DARUSSALAM (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 1,923 4 - 1,923 - - 0,600 31,20 1,323 68,80 - - - - 14.07.04.018 JL. TUK SATIN RIMBA MELINTANG 0,854 4 0,854 - - - 0,800 93,68 0,054 6,32 - - - - 14.07.04.019 JL. PARIT SEBELAH RIMBA MELINTANG 1,555 4 1,555 - - - - - 0,955 61,41 0,200 12,86 0,400 25,72 14.07.04.020 JL. PARIT LOSAI RIMBA MELINTANG 1,451 2,2 - 1,451 - - - - 1,451 100,00 - - - - 14.07.04.021 JL. PARIT MANTUNG RIMBA MELINTANG 1,367 3 - 1,367 - - - - 1,367 100,00 - - - - 14.07.04.022 JL. KARYA MEKAR / HIDAYAH 3 RIMBA MELINTANG 3,705 4 0,800 0,200 2,705 - - - - - 3,705 100,00 - - 14.07.04.023 JL. IMAM TAOE 1 RIMBA MELINTANG 1,143 4 - 1,143 - - - - 0,943 82,50 - - 0,200 17,50 14.07.04.024 JL. PARIT KIBUS RIMBA MELINTANG 0,964 2,2 - 0,564 - 0,400 - - 0,164 17,01 0,400 41,49 0,400 41,49 14.07.04.025 JL. BERSAMA (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 5,124 4,5 - 0,200 - 4,924 - - 0,200 3,90 - - 4,924 96,10 14.07.04.026 JL. PASAR LAMA (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 0,23 14 0,230 - - - 0,200 86,96 0,030 13,04 - - - - 14.07.04.027 JL. SIDO JAYA RIMBA MELINTANG 1,057 4 - 1,057 - - - - 1,057 100,00 - - - - 14.07.04.028 JL. UTAMA II (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 3,106 4 2,200 0,200 0,706 - - - 2,000 64,39 1,106 35,61 - - 14.07.04.029 JL. PRAMUKA SIMP. DATUK GOMEL RIMBA MELINTANG 2,001 5 1,200 - 0,801 - 0,400 19,99 0,800 39,98 0,801 40,03 - - 14.07.04.030 JL. RAMBUTAN (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 1,017 2,5 - 1,017 - - - - 0,417 41,00 0,600 59,00 - - 14.07.04.031 JL. UTAMA (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTANG 1,098 4 - 0,800 0,298 - - - 0,800 72,86 0,298 27,14 - - 14.07.04.032 JL. H. ANAS MAMUN RIMBA MELINTANG 8,791 6 7,400 1,391 - - 6,991 79,52 - - - - 1,800 20,48 14.07.04.033 JL. NAVIGASI RIMBA MELINTANG 4,742 3,5 - - 2,000 2,742 - - - - 2,000 42,18 2,742 57,82 14.07.04.034 JL. TRANS BARU RIMBA MELINTANG 2,407 6 - - 2,407 - - - - - 2,407 100,00 - - 14.07.05.001 JL. MUTIARA (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 2,635 3,5 - - 2,635 - - - - - 2,635 100,00 - - 14.07.05.002 JL. KASWARI I (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 1,493 3,5 1,493 - - - 1,493 100,00 - - - - - - 14.07.05.003 JL. GARUDA BAGAN SINEMBAH 2,098 3 2,098 - - - 1,298 61,87 0,800 38,13 - - - - 14.07.05.004 JL. ANGGUR BAGAN SINEMBAH 3,102 6 2,502 - 0,600 - 2,502 80,66 - - 0,600 19,34 - - 14.07.05.005 JL. GARUDA NO 922 BAGAN SINEMBAH 2,348 3,6 2,348 - - - 2,148 91,48 0,200 8,52 - - - - 14.07.05.006 JL. MATOA BAGAN SINEMBAH 1,516 4 0,600 - 0,916 - 0,600 39,58 - - 0,916 60,42 - - 14.07.05.007 JL. SALAK BAGAN SINEMBAH 0,483 3,5 0,483 - - - 0,483 100,00 - - - - - - 14.07.05.008 JL. SIRSAK BAGAN SINEMBAH 2,061 4 - - 2,061 - - - - - 2,061 100,00 - - 14.07.05.009 JL. DUSUN TULUNG A. BAGAN SINEMBAH 2,538 4 - - 2,538 - - - - - 2,538 100,00 - - 14.07.05.010 JL. DESA GELORA BAGAN SINEMBAH 1,227 3,5 0,400 - 0,827 - 0,400 32,60 - - 0,827 67,40 - - 14.07.05.011 JL. TENGGIRI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 1,371 3 - - 1,371 - - - - - 1,371 100,00 - - 14.07.05.012 JL. KAYANGAN BAGAN SINEMBAH 1,2 4 - - 1,200 - - - - - 1,200 100,00 - - 14.07.05.013 JL. KASWARI II (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,779 3 - 0,779 - - - - 0,200 25,67 0,579 74,33 - - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 4 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.05.014 JL. H. NURDIN HR BAGAN SINEMBAH 1,146 3 0,200 0,200 0,746 - - - 0,400 34,90 0,746 65,10 - - 14.07.05.015 JL. LINGKAR LANCANG KUNING BAGAN SINEMBAH 0,208 4 - - 0,208 - - - - - 0,208 100,00 - - 14.07.05.016 JL. BUATAN BAGAN SINEMBAH 1,533 3,5 - - 1,533 - - - - - 1,533 100,00 - - 14.07.05.017 JL. TIUNG BAGAN SINEMBAH 4,064 4,2 - - 4,064 - - - - - 4,064 100,00 - - 14.07.05.018 JL. CENDRAWASIH (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 3,67 5 0,600 - 3,070 - 0,600 16,35 - - 3,070 83,65 - - 14.07.05.019 JL. KUTILANG (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 4,775 6 1,000 - 3,775 - 0,800 16,75 - - 3,975 83,25 - - 14.07.05.020 JL. DESA BAKTI BAGAN SINEMBAH 2,315 5 0,600 - 1,715 - 0,600 25,92 - - 1,715 74,08 - - 14.07.05.021 JL. PUNAK (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,858 5,5 - - - 0,858 - - - - - - 0,858 100,00 14.07.05.022 JL. KRITING BAGAN SINEMBAH 0,632 4,5 - - 0,200 0,432 - - - - 0,200 31,65 0,432 68,35 14.07.05.023 JL. PENGHULU HASASN BAGAN SINEMBAH 0,342 4 - - - 0,342 - - - - - - 0,342 100,00 14.07.05.024 JL. IMAM BAGAN SINEMBAH 0,838 4 - - 0,838 - - - - - 0,838 100,00 - - 14.07.05.025 JL. PERJUANGAN I (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,678 3,5 - - - 0,678 - - - - - - 0,678 100,00 14.07.05.026 JL. BAMBU KUNING BAGAN SINEMBAH 2,974 6 2,774 - - 0,200 - - 1,174 39,48 1,600 53,80 0,200 6,72 14.07.05.027 JL. SAWIT (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,608 4 - - 0,608 - - - - - 0,608 100,00 - - 14.07.05.028 JL. PERLADANGAN BAGAN SINEMBAH 2,485 4 1,000 - 1,085 0,400 0,800 32,19 0,200 8,05 1,085 43,66 0,400 16,10 14.07.05.029 JL. ALAM BAGAN SINEMBAH 0,496 4 - - 0,496 - - - - - 0,496 100,00 - - 14.07.05.030 JL. ALAM II BAGAN SINEMBAH 5,109 3 - - 5,109 - - - - - 5,109 100,00 - - 14.07.05.031 JL. BUNGA (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 1,741 3,5 - - - 1,741 - - - - - - 1,741 100,00 14.07.05.032 JL. AFDELING IV BAGAN SINEMBAH 2,087 4 - - 2,087 - - - - - 2,087 100,00 - - 14.07.05.033 JL. NANGKA (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 1,47 4 0,800 - 0,670 - 0,400 27,21 0,400 27,21 0,670 45,58 - - 14.07.05.034 JL. MESJID NUANSA BAGAN SINEMBAH 1,447 5 1,447 - - - 0,200 13,82 0,600 41,47 0,647 44,71 - - 14.07.05.035 JL. SEPAKAT I (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,95 5 0,950 - - - 0,950 100,00 - - - - - - 14.07.05.036 JL. H. IMAM MUNANDAR BAGAN SINEMBAH 3,152 6 3,152 - - - 1,800 57,11 0,200 6,35 0,752 23,86 0,400 12,69 14.07.05.037 JL. NUSA INDAH (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,757 3,5 0,757 - - - 0,757 100,00 - - - - - - 14.07.05.038 JL. HJ. BADIAH BAGAN SINEMBAH 0,516 4 0,516 - - - 0,516 100,00 - - - - - - 14.07.05.039 JL. LANCANG KUNING BAGAN SINEMBAH 1,451 3,5 1,451 - - - 1,451 100,00 - - - - - - 14.07.05.040 JL. SUNAN GUNUNG JATI I BAGAN SINEMBAH 0,545 2,5 0,545 - - - 0,545 100,00 - - - - - - 14.07.05.041 JL. WALLET BAGAN SINEMBAH 0,567 3 0,567 - - - 0,200 35,27 0,367 64,73 - - - - 14.07.05.042 JL. ANTARA BAGAN SINEMBAH 0,646 3 0,646 - - - 0,646 100,00 - - - - - - 14.07.05.043 JL. BUKIT PEMBANGUNAN BAGAN SINEMBAH 1,328 4 1,328 - - - 1,328 100,00 - - - - - - 14.07.05.044 JL. S. GUNUNG JATI BAGAN SINEMBAH 0,171 3,5 0,171 - - - 0,171 100,00 - - - - - - 14.07.05.045 JL. BUKIT PEMBANGUNAN I BAGAN SINEMBAH 0,573 3,5 0,573 - - - - - 0,573 100,00 - - - - 14.07.05.046 JL. BUKIT PEMBANGUNAN V BAGAN SINEMBAH 0,124 3,5 0,124 - - - 0,124 100,00 - - - - - - 14.07.05.047 JL. BUKIT PEMBANGUNAN VI BAGAN SINEMBAH 0,142 3,5 0,142 - - - 0,142 100,00 - - - - - - 14.07.05.048 JL. DARUSSALAM (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 1,122 3 0,400 - 0,722 - 0,400 35,65 - - 0,722 64,35 - - 14.07.05.049 JL. YAKIN BAGAN SINEMBAH 0,361 2 - - 0,361 - - - - - 0,361 100,00 - - 14.07.05.050 JL. MAIJIDIN BAGAN SINEMBAH 2,827 5 1,627 - 1,200 - 1,427 50,48 0,200 7,07 1,200 42,45 - - 14.07.05.051 JL. PIERE TANDEAN BAGAN SINEMBAH 1,091 4 1,091 - - - 1,091 100,00 - - - - - - 14.07.05.052 JL. KARTINI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,426 4 0,426 - - - 0,426 100,00 - - - - - - 14.07.05.053 JL. PATTIMURA (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,369 4 0,369 - - - 0,369 100,00 - - - - - - 14.07.05.054 JL. HANGTUAH (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,867 4 0,600 0,267 - - 0,867 100,00 - - - - - - 14.07.05.055 JL. TUANKU TAMBUSAI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 1,585 3,5 1,585 - - - 1,385 87,38 0,200 12,62 - - - - 14.07.05.056 JL. ROKAN (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,187 3,5 - 0,187 - - - - - - 0,187 100,00 - - 14.07.05.057 JL. PASAR BARU BAGAN SINEMBAH 0,477 3,5 - 0,477 - - - - - - 0,477 100,00 - - 14.07.05.058 JL. SULTAN SYARIF BAGAN SINEMBAH 1,576 4 1,176 - 0,400 - 1,176 74,62 - - 0,400 25,38 - - 14.07.05.059 JL. KAPUAS (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,491 4 - 0,491 - - - - - - 0,491 100,00 - - 14.07.05.060 JL. KH. DEWANTARA UJUNG BAGAN SINEMBAH 0,898 2 - 0,898 - - - - - - 0,898 100,00 - - 14.07.05.061 JL. KH. DEWANTARA BAGAN SINEMBAH 0,361 3,5 0,361 - - - - - 0,361 100,00 - - - - 14.07.05.062 JL. AHMAD YANI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 2,092 5 2,092 - - - 1,492 71,32 0,200 9,56 0,400 19,12 - - 14.07.05.063 JL. SUKA RUKUN BAGAN SINEMBAH 0,459 4 0,459 - - - 0,400 87,15 - - 0,059 12,85 - - 14.07.05.064 JL. TERATAI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,493 4 0,493 - - - 0,493 100,00 - - - - - - 14.07.05.065 JL. HR. SUBRANTAS BAGAN SINEMBAH 1,419 3,5 1,419 - - - 0,400 28,19 0,600 42,28 0,419 29,53 - - 14.07.05.066 JL. HR. SUBRANTAS DALAM BAGAN SINEMBAH 0,389 3,5 - - 0,389 - - - - - 0,389 100,00 - - 14.07.05.067 JL. IMAM BONJOL (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 1,489 4 1,200 - 0,289 - 0,600 40,30 0,200 13,43 0,689 46,27 - - 14.07.05.068 JL. DR. SUTOMO (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,961 3,5 0,961 - - - - - - - 0,961 100,00 - - 14.07.05.069 JL. RINGROAD BAGAN SINEMBAH 7,58 12 5,000 - 2,580 - 4,600 60,69 - - 2,980 39,31 - - 14.07.05.070 JL. MERAPI BAGAN SINEMBAH 1,636 3,5 1,636 - - - 1,636 100,00 - - - - - - 14.07.05.071 JL. SEMERU BAGAN SINEMBAH 1,608 3 1,608 - - - 1,208 75,12 0,400 24,88 - - - - 14.07.05.072 JL. SINGKARAK BAGAN SINEMBAH 1,362 3,5 1,362 - - - 0,962 70,63 - - 0,400 29,37 - - 14.07.05.073 JL. TAMBORA BAGAN SINEMBAH 1,413 3 1,413 - - - 1,413 100,00 - - - - - - 14.07.05.074 JL. PENDIDIKAN II (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMBAH 0,46 3,5 0,460 - - - 0,460 100,00 - - - - - - 14.07.05.075 JL. SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH 2,311 4 2,111 - 0,200 - 1,000 43,27 0,800 34,62 0,511 22,11 - - 14.07.05.076 JL. MUHAMMAD NOOR BAGAN SINEMBAH 9,216 6 9,016 - 0,200 - 6,200 67,27 1,816 19,70 1,200 13,02 - - 14.07.05.077 JL. MURINI MAKMUR BAGAN SINEMBAH 4,349 4 - - 4,349 - - - - - 4,349 100,00 - - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 5 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.05.078 JL. SEROJA INDAH BAGAN SINEMBAH 7,711 4 2,400 - 5,311 - 1,200 15,56 0,600 7,78 5,911 76,66 - - 14.07.05.079 JL. LINTAS BAGAN BATU-TANJUNG MEDAN BAGAN SINEMBAH 37,473 6 23,273 1,400 12,800 - 8,073 21,54 7,800 20,81 20,200 53,91 1,400 3,74 14.07.06.001 JL. BASTARI PASIR LIMAU KAPAS 0,38 2 - 0,380 - - 0,380 100,00 - - - - - - 14.07.06.002 JL. BAKTI 1 PASIR LIMAU KAPAS 2,635 5 - 2,635 - - 2,235 84,82 0,400 15,18 - - - - 14.07.06.003 JL. BANDAR BARU PASIR LIMAU KAPAS 1,862 3 - 1,662 - 0,200 1,462 78,52 - - 0,200 10,74 0,200 10,74 14.07.06.004 JL. KUBURAN CINA PASIR LIMAU KAPAS 0,992 3,5 - 0,992 - - 0,400 40,32 - - 0,200 20,16 0,392 39,52 14.07.06.005 JL. ST PASIR LIMAU KAPAS 0,232 2 - 0,232 - - 0,232 100,00 - - - - - - 14.07.06.006 JL. DAMAI (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1 3 - 1,000 - - 0,800 80,00 0,200 20,00 - - - - 14.07.06.007 JL. TANJUNG RUKAM PASIR LIMAU KAPAS 0,732 3 - 0,732 - - - - - - 0,200 27,32 0,532 72,68 14.07.06.008 JL. MASJID RAYA PASIR LIMAU KAPAS 0,407 2,5 - 0,407 - - 0,400 98,28 0,007 1,72 - - - - 14.07.06.009 JL. POROS (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 0,455 4 - 0,455 - - 0,200 43,96 - - 0,255 56,04 - - 14.07.06.010 JL. BAKTI 2 PASIR LIMAU KAPAS 1,427 3 - 1,427 - - 1,200 84,09 - - 0,227 15,91 - - 14.07.06.011 JL. LINTAS PASIR LIMAU KAPAS PASIR LIMAU KAPAS 28,679 7 - 24,079 - 4,600 18,479 64,43 2,200 7,67 2,400 8,37 5,600 19,53 14.07.06.012 JL. SAMPAI NIAT PASIR LIMAU KAPAS 0,967 2,5 - 0,967 - - 0,567 58,63 - - - - 0,400 41,37 14.07.06.013 JL. ADIL PASIR LIMAU KAPAS 0,971 2 - 0,971 - - 0,771 79,40 - - - - 0,200 20,60 14.07.06.014 JL. DARUSSOFA PASIR LIMAU KAPAS 3,928 3 - 3,928 - - - - 3,928 100,00 - - - - 14.07.06.015 JL. LIMBAD PASIR LIMAU KAPAS 1,875 3 - 1,800 - 0,075 1,400 74,67 0,200 10,67 0,200 10,67 0,075 4,00 14.07.06.016 JL. MASJID MUJAHIDIN PASIR LIMAU KAPAS 0,632 2 - 0,400 - 0,232 0,400 63,29 - - - - 0,232 36,71 14.07.06.017 JL. SEPAKAT (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 2,696 3 - 2,200 - 0,496 0,400 14,84 0,800 29,67 0,600 22,26 0,896 33,23 14.07.06.018 JL. PINANG (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 3,16 2 - 0,600 - 2,560 0,400 12,66 0,200 6,33 - - 2,560 81,01 14.07.06.019 JL. GURU MANAP PASIR LIMAU KAPAS 1,058 3 - 1,058 - - 0,858 81,10 0,200 18,90 - - - - 14.07.06.020 JL. TELAGA SUKA PASIR LIMAU KAPAS 1,392 2,5 - 0,600 - 0,792 0,600 43,10 - - - - 0,792 56,90 14.07.06.021 JL. NAHAR SALAM PASIR LIMAU KAPAS 2,475 3 - 2,475 - - 0,400 16,16 1,275 51,52 0,600 24,24 0,200 8,08 14.07.06.022 JL. SEKSAMA PASIR LIMAU KAPAS 1,653 3 - - - 1,653 - - - - - - 1,653 100,00 14.07.06.023 JL. S.TENGGAR PASIR LIMAU KAPAS 5,02 3 - - - 5,020 - - - - - - 5,020 100,00 14.07.06.024 JL. SARANG BURUNG PASIR LIMAU KAPAS 3,742 3 - - - 3,742 - - - - - - 3,742 100,00 14.07.06.025 JL. TELUK NIBUNG PASIR LIMAU KAPAS 3,119 2 - - - 3,119 - - - - - - 3,119 100,00 14.07.06.026 JL. RASUL HASAN (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 2,066 3 - 1,866 - 0,200 0,200 9,68 1,466 70,96 0,200 9,68 0,200 9,68 14.07.06.027 JL. BATANG KEPU PASIR LIMAU KAPAS 2,266 3 - 1,200 - 1,066 0,800 35,30 0,200 8,83 0,200 8,83 1,066 47,04 14.07.06.028 JL. LONDOH PASIR LIMAU KAPAS 1,629 4 - - - 1,629 - - - - - - 1,629 100,00 14.07.06.029 JL. SEI. SANGGUL PASIR LIMAU KAPAS 2,193 3 - - - 2,193 - - - - - - 2,193 100,00 14.07.06.030 JL. PENGHULU MAMUN PASIR LIMAU KAPAS 4,186 5 - - - 4,186 - - - - - - 4,186 100,00 14.07.06.031 JL. WAN TAMRIN PASIR LIMAU KAPAS 2,682 5 - - 2,682 - - - - - 2,682 100,00 - - 14.07.06.032 JL. ARIFIN SULUNG PASIR LIMAU KAPAS 1,218 5 - - - 1,218 - - - - - - 1,218 100,00 14.07.06.033 JL. PEMATANG KOALA PASIR LIMAU KAPAS 1,46 3 - - - 1,460 - - - - - - 1,460 100,00 14.07.06.034 JL. SUKAJADI (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1,945 3 - - - 1,945 - - - - - - 1,945 100,00 14.07.06.035 JL. DARMA II (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 3,892 5 - - - 3,892 - - - - - - 3,892 100,00 14.07.06.036 JL. UTAMA (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 2,014 5 - 2,014 - - 0,014 0,70 0,800 39,72 0,400 19,86 0,800 39,72 14.07.06.037 JL. MESJID (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1,249 4 - 0,400 - 0,849 0,400 32,03 - - - - 0,849 67,97 14.07.06.038 JL. INPRES SUNGAI DAUN PASIR LIMAU KAPAS 1,322 2 - - - 1,322 - - - - - - 1,322 100,00 14.07.06.039 JL. KUALA (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1,618 3 - - - 1,618 - - - - - - 1,618 100,00 14.07.06.040 JL. KAMPUNG BARU (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1,569 3 - - - 1,569 - - - - - - 1,569 100,00 14.07.06.041 JL. PEMDA PASIR LIMAU KAPAS 0,854 5 - - - 0,854 - - - - - - 0,854 100,00 14.07.06.042 JL. PURNAMASARI PASIR LIMAU KAPAS 5,852 5 - - - 5,852 - - - - - - 5,852 100,00 14.07.06.043 JL. BUDI UTAMA PASIR LIMAU KAPAS 1,997 3 - - - 1,997 - - - - - - 1,997 100,00 14.07.06.044 JL. BUDI UTAMA 1 PASIR LIMAU KAPAS 0,191 3 - - - 0,191 - - - - - - 0,191 100,00 14.07.06.045 JL. BUDI UTAMA 2 PASIR LIMAU KAPAS 0,22 2 - - - 0,220 - - - - - - 0,220 100,00 14.07.06.046 JL. PU - S.DAUN PASIR LIMAU KAPAS 0,307 18 - 0,307 - - - - 0,307 100,00 - - - - 14.07.07.001 JL. JAKSA (SINABOI) SINABOI 0,398 3,1 - 0,398 - - 0,398 100,00 - - - - - - 14.07.07.002 JL. POROS SINABOI SINABOI 1,088 5,7 - 1,088 - - 0,888 81,62 0,200 18,38 - - - - 14.07.07.003 JL. PEMBANGUNAN I (SINABOI) SINABOI 0,534 2 - 0,534 - - 0,534 100,00 - - - - - - 14.07.07.004 JL. PEMBANGUNAN II (SINABOI) SINABOI 0,75 2 - 0,750 - - 0,400 53,33 0,350 46,67 - - - - 14.07.07.005 JL. BERINGIN JAYA SINABOI 3,063 3 - 1,600 - 1,463 1,400 45,71 0,200 6,53 - - 1,463 47,76 14.07.07.006 JL. INPRES (SINABOI) SINABOI 1,142 3 - 1,142 - - - - 1,142 100,00 - - - - 14.07.07.007 JL. KAMPUNG AMAN 1 SINABOI 3,67 5 - 0,400 3,270 - 0,400 10,90 - - 3,270 89,10 - - 14.07.07.008 JL. KELIPANG TEDI SINABOI 1,665 3,5 - 0,600 - 1,065 - - 0,600 36,04 - - 1,065 63,96 14.07.07.009 JL. KUALA (SINABOI) SINABOI 2,539 3 - 2,539 - - 2,139 84,25 0,400 15,75 - - - - 14.07.07.010 JL. MERANTI (SINABOI) SINABOI 1,95 3 - 1,400 - 0,550 0,200 10,26 0,800 41,03 0,400 20,51 0,550 28,21 14.07.07.011 JL. PONIMAN SINABOI 2,422 3,5 - 1,400 - 1,022 0,400 16,52 0,200 8,26 0,800 33,03 1,022 42,20 14.07.07.012 JL. RAJA BEJAMU SINABOI 1,402 3,5 - 1,402 - - 1,402 100,00 - - - - - - 14.07.07.013 JL. SIDOMAKMUR SINABOI 1,59 3 - 1,590 - - 0,200 12,58 0,990 62,26 0,400 25,16 - - 14.07.07.014 JL. SINABOI KECIL SINABOI 1,128 4,8 - - 1,128 - - - - - 1,128 100,00 - - 14.07.07.015 JL. UTAMA I (SINABOI) SINABOI 2,148 4 - 2,148 - - 1,400 65,18 0,748 34,82 - - - - 14.07.07.016 JL. HARAPAN JAYA (SINABOI, BANGKO) SINABOI, BANGKO 2,337 3 - 1,200 - 1,137 0,600 25,67 0,600 25,67 - - 1,137 48,65 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 6 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.08.001 JL. DUSUN II PUJUD 1,619 4,2 - - 1,619 - - - - - 1,619 100,00 - - 14.07.08.002 JL. DUSUN III PUJUD 3,216 5 - - 3,216 - - - - - 3,216 100,00 - - 14.07.08.003 JL. BERKAT KM 8-16 PUJUD 9,783 7 1,600 - 1,200 6,983 1,400 14,31 - - 1,383 14,14 7,000 71,55 14.07.08.004 JL. PANGLIMA NYARANG PUJUD 3,178 4 2,378 0,400 0,400 - 1,578 49,65 1,200 37,76 0,400 12,59 - - 14.07.08.005 JL. SUNGAI HARAPAN BABUSSALAM PUJUD 0,833 4 - 0,200 0,633 - - - 0,200 24,01 0,633 75,99 - - 14.07.08.006 JL. LOKASI PUJUD 16,931 4 - - 1,400 15,531 - - - - 1,400 8,27 15,531 91,73 14.07.08.007 JL. SUKATANI PUJUD 9,846 4 - - 9,846 - - - - - 9,846 100,00 - - 14.07.08.008 JL. UTAMA 1 PUJUD 2,362 3 1,362 1,000 - - 1,562 66,13 0,800 33,87 - - - - 14.07.08.009 JL. UTAMA 2 PUJUD 0,66 4 0,660 - - - 0,460 69,70 0,200 30,30 - - - - 14.07.08.010 JL. SYEIKH M. KHOTIB PUJUD 1,711 3 0,911 0,800 - - 0,511 29,87 1,200 70,13 - - - - 14.07.08.011 JL. MAHATO PUJUD 1,352 6 1,352 - - - 1,000 73,96 0,352 26,04 - - - - 14.07.08.012 JL. PELAJAR (PUJUD) PUJUD 1,016 4 1,016 - - - 0,616 60,63 0,400 39,37 - - - - 14.07.08.013 JL. PEMBANGUNAN (PUJUD) PUJUD 0,567 6 0,567 - - - 0,567 100,00 - - - - - - 14.07.08.014 JL. MESJID RAYA PUJUD 0,239 4 0,239 - - - - - 0,239 100,00 - - - - 14.07.08.015 JL. BALAI ADAT PUJUD 1,061 6 1,061 - - - 0,861 81,15 0,200 18,85 - - - - 14.07.08.016 JL. KH. AMBIA PUJUD 0,401 5 0,401 - - - 0,401 100,00 - - - - - - 14.07.08.017 JL. CENGKEH PUJUD 0,736 4 0,736 - - - 0,736 100,00 - - - - - - 14.07.08.018 JL. KAMPUNG TIGA PUJUD 3,805 4 1,600 - 2,205 - 0,400 10,51 1,000 26,28 1,805 47,44 0,600 15,77 14.07.08.019 JL. SOSOPAN PUJUD 2,436 3,5 1,800 - 0,636 - 0,400 16,42 1,200 49,26 0,836 34,32 - - 14.07.08.020 JL. KASANG BANGSAWAN PUJUD 3,171 4 2,000 0,171 1,000 - - - 1,971 62,16 1,200 37,84 - - 14.07.09.001 JL. SAWITA TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 1,413 4,1 0,400 - 0,413 0,600 0,400 28,31 - - 0,413 29,23 0,600 42,46 14.07.09.002 JL. JEND. SUDIRMAN (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 1,776 7 1,776 - - - 1,776 100,00 - - - - - - 14.07.09.003 JL. SIMPANG AYAM TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 1,072 6 1,072 - - - 1,072 100,00 - - - - - - 14.07.09.004 JL. ARJUNA TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 3,225 6,2 0,600 - 2,625 - 0,600 18,60 - - 2,625 81,40 - - 14.07.09.005 JL. PARIT JAWA (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 1,049 6 - - 1,049 - - - - - 1,049 100,00 - - 14.07.09.006 JL. TENAGA (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,86 4 - 0,860 - - - - 0,600 69,77 0,260 30,23 - - 14.07.09.007 JL. SUKAJADI (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,475 4 - 0,475 - - - - 0,475 100,00 - - - - 14.07.09.008 JL. CIKU TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,853 8 0,853 - - - 0,800 93,79 - - 0,053 6,21 - - 14.07.09.009 JL. DATUK SANGO TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 1,257 3 - 1,257 - - 0,600 47,73 0,400 31,82 0,257 20,45 - - 14.07.09.010 JL. S. ZAINUDDIN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 1,983 4 1,983 - - - 1,000 50,43 0,983 49,57 - - - - 14.07.09.011 JL. MELATI (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,297 4 - 0,297 - - 0,297 100,00 - - - - - - 14.07.09.012 JL. SYEIKH ABDULLAH TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,233 4 - 0,233 - - - - 0,233 100,00 - - - - 14.07.09.013 JL. DATUK PDR TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 1,267 4 - 0,400 0,400 0,467 - - 0,400 31,57 - - 0,867 68,43 14.07.09.014 JL. K. H. RAJAB TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,21 3,5 - 0,210 - - 0,010 4,76 0,200 95,24 - - - - 14.07.09.015 JL. BUNGA (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,873 4 - 0,873 - - - - 0,873 100,00 - - - - 14.07.09.016 JL. PASAR BAWAH TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,1 6,9 0,100 - - - 0,100 100,00 - - - - - - 14.07.09.017 JL. PASAR LAMA (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,284 4 0,284 - - - 0,284 100,00 - - - - - - 14.07.09.018 JL. TUGU TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,99 4 0,990 - - - 0,990 100,00 - - - - - - 14.07.09.019 JL. TOBE INDAH TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,335 5,5 - - 0,135 0,200 - - - - 0,135 40,30 0,200 59,70 14.07.09.020 JL. PISANG-PISANG TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 0,845 6,3 - - 0,845 - - - - - 0,845 100,00 - - 14.07.09.021 JL. PARIT KUNING TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7,323 7 6,800 - 0,523 - 1,200 16,39 0,800 10,92 1,123 15,34 4,200 57,35 14.07.10.001 JL. UTAMA (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 0,406 3,5 - 0,406 - - - - 0,406 100,00 - - - - 14.07.10.002 JL. SENTOSA (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 1,515 2,5 - - - 1,515 - - - - 0,915 60,40 0,600 39,60 14.07.10.003 JL. KARYA BERSAMA TELOK BANO 1 BANGKO PUSAKO 13,093 6 7,600 2,493 3,000 - 5,893 45,01 2,800 21,39 3,400 25,97 1,000 7,64 14.07.10.004 JL. POROS ROKAN BARU BANGKO PUSAKO 16,691 5 7,600 4,691 4,200 0,200 0,400 2,40 0,600 3,59 4,691 28,10 11,000 65,90 14.07.10.005 JL. CAM BANGKO PUSAKO 1,061 4,6 1,061 - - - 0,861 81,15 0,200 18,85 - - - - 14.07.10.006 JL. PERTANIAN BANGKO PUSAKO 2,03 4 - - 2,000 0,030 - - - - 2,000 98,52 0,030 1,48 14.07.10.007 JL. PENGHULU MA'MUN BANGKO PUSAKO 13,6 4,5 13,000 - 0,600 - 2,000 14,71 2,200 16,18 2,400 17,65 7,000 51,47 14.07.10.008 JL. PENDIDIKAN KM. 20 BANGKO PUSAKO 0,956 3,5 0,956 - - - - - 0,956 100,00 - - - - 14.07.10.009 JL. PELITA BANGKO PUSAKO 0,456 3 0,456 - - - 0,200 43,86 0,056 12,28 0,200 43,86 - - 14.07.10.010 JL. PASAR MINGGU BANGKO KIRI BANGKO PUSAKO 0,317 10 - 0,317 - - - - 0,317 100,00 - - - - 14.07.10.011 JL. KH ABDUL JALIL BANGKO PUSAKO 6,278 4 5,678 - 0,600 - 0,878 13,99 3,400 54,16 2,000 31,86 - - 14.07.10.012 JL. JALUR V BANGKO PUSAKO 4,64 4 - - 4,640 - - - - - 4,640 100,00 - - 14.07.10.013 JL. GURU ZAINAL CANTIK BANGKO PUSAKO 1,89 5,5 1,890 - - - 1,890 100,00 - - - - - - 14.07.10.014 JL. DAIRI (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 5,247 5 - - 5,247 - - - - - 5,247 100,00 - - 14.07.10.015 JL. CAM BANGKO PUSAKO 0,925 4,6 0,925 - - - - - 0,400 43,24 0,200 21,62 0,325 35,14 14.07.10.016 JL. BOURTREM BANGKO PUSAKO 3,867 4 - - 3,867 - - - - - 3,867 100,00 - - 14.07.10.017 JL. BATU BARA BANGKO PUSAKO 4,623 4 - - 4,623 - - - - - 4,623 100,00 - - 14.07.10.018 JL. ASAHAN BANGKO PUSAKO 0,739 3,5 0,739 - - - 0,739 100,00 - - - - - - 14.07.10.019 JL. ANAS MAMUN JALUR V BANGKO PUSAKO 1,257 4 - 1,257 - - - - 1,257 100,00 - - - - 14.07.10.020 JL. ANAS MAMUN JALUR III BANGKO PUSAKO 1,429 4 - 1,229 0,200 - 0,629 44,02 0,600 41,99 0,200 14,00 - - 14.07.10.021 JL. ADVENT BANGKO PUSAKO 2,358 4 - - 1,400 0,958 - - - - 2,000 84,82 0,358 15,18 14.07.10.022 JL. ANAS MAMUN JALUR II BANGKO PUSAKO 1,274 3,4 - 1,274 - - - - - - 1,274 100,00 - - 14.07.10.023 JL. ABDUL MANAN BANGKO PUSAKO 2,974 3 - - 2,974 - - - - - 2,974 100,00 - - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 7 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.10.024 JL. ANAS MAMUN JALUR IV BANGKO PUSAKO 1,424 4 - 1,424 - - 1,424 100,00 - - - - - - 14.07.10.025 JL. ANAS MAMUN JALUR I / JL PELAJAR BANGKO PUSAKO 1,149 3 - 1,149 - - - - 0,349 30,37 0,800 69,63 - - 14.07.10.026 JL. BANGKO 70 BANGKO PUSAKO 13,059 5,8 10,400 - 2,659 - 0,400 3,06 6,200 47,48 6,459 49,46 - - 14.07.10.027 JL. LINTAS S. MANASIB BANGKO PUSAKO 6,014 5 - 6,014 - - 6,014 100,00 - - - - - - 14.07.10.028 JL. MARA KELUANG BANGKO PUSAKO 4,471 4,5 4,471 - - - 3,200 71,57 1,271 28,43 - - - - 14.07.10.029 JL. MASJID (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 1,476 4 1,476 - - - 1,276 86,45 0,200 13,55 - - - - 14.07.10.030 JL. NASIONAL BANGKO PUSAKO 5,13 4 2,800 - 2,330 - 1,000 19,49 1,800 35,09 2,330 45,42 - - 14.07.10.031 JL. PARIT BABAK BANGKO PUSAKO 4,864 5,4 2,200 - 2,664 - - - 1,400 28,78 3,000 61,68 0,464 9,54 14.07.10.032 JL. PELAJAR KM. 8 BANGKO PUSAKO 5,98 6 - - 5,980 - - - - - 5,780 96,66 0,200 3,34 14.07.10.033 JL. PEMATANG MAWAN BANGKO PUSAKO 10,141 4,5 2,541 - 7,600 - 1,941 19,14 0,600 5,92 7,600 74,94 - - 14.07.10.034 JL. PENGHULU USMAN BANGKO PUSAKO 5,146 5 3,600 - 1,546 - 3,000 58,30 0,400 7,77 1,746 33,93 - - 14.07.10.035 JL. PINIANOM BANGKO PUSAKO 1,226 4 1,226 - - - 0,626 51,06 0,600 48,94 - - - - 14.07.10.036 JL. RANTAU BANGKO PUSAKO 0,159 4,5 - - 0,159 - - - - - 0,159 100,00 - - 14.07.10.037 JL. SUKAJADI (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 2,042 4 - - 2,042 - - - - - 2,042 100,00 - - 14.07.10.038 JL. SEI. BANGKO BANGKO PUSAKO 2,235 5 1,000 - 1,235 - - - 0,800 35,79 1,435 64,21 - - 14.07.10.039 JL. LINTAS BANGKO PUSAKO - KUBU BANGKO PUSAKO 41,293 6 28,800 5,693 6,800 - 10,093 24,44 4,600 11,14 2,400 5,81 24,200 58,61 14.07.10.040 JL. SEROJA (BANGKO PUSAKO, RIMBA MELINTANG) BANGKO PUSAKO 10,722 7,8 - - 10,722 - - - - - 10,722 100,00 - - 14.07.11.001 JL. BUKIT MAS SIMPANG KANAN 4,912 4 - - 2,112 2,800 - - - - 4,912 100,00 - - 14.07.11.002 JL. BUKIT BADAK SIMPANG KANAN 6,977 6 0,800 - 6,177 - 0,200 2,87 - - 6,777 97,13 - - 14.07.11.003 JL. SEJAHTERA (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 12,418 5 2,400 - 6,800 3,218 - - 1,000 8,05 7,200 57,98 4,218 33,97 14.07.11.004 JL. AMPEAN SIMPANG KANAN 2,105 4,5 2,105 - - - 1,905 90,50 - - - - 0,200 9,50 14.07.11.005 JL. PERKEBUNAN (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 4,078 5 - - 4,078 - - - - - 4,078 100,00 - - 14.07.11.006 JL. JAMBU (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 1,204 2 - 0,404 0,800 - 0,200 16,61 - - 1,004 83,39 - - 14.07.11.007 JL. NANGKA (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 0,421 4 - 0,200 0,221 - - - - - 0,421 100,00 - - 14.07.11.008 JL. SIMPANG KANAN SIMPANG KANAN 10,677 4 3,600 - 7,077 - 3,400 31,84 - - 5,677 53,17 1,600 14,99 14.07.11.009 JL. PUNAK (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 1,611 5 - - 1,611 - - - - - 1,411 87,59 0,200 12,41 14.07.11.010 JL. MERANTI (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 0,728 6 - 0,200 0,528 - 0,200 27,47 - - 0,528 72,53 - - 14.07.11.011 JL. KEMPAS SIMPANG KANAN 2,533 4 2,533 - - - 2,533 100,00 - - - - - - 14.07.11.012 JL. AGUS SALIM (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 0,696 4,5 - 0,200 0,400 0,096 - - 0,200 28,74 0,400 57,47 0,096 13,79 14.07.11.013 JL. LINTAS DESA SIMPANG KANAN 8,08 6 - - 7,880 0,200 - - - - 7,880 97,52 0,200 2,48 14.07.11.014 JL. PELAJAR (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 1,511 3,5 - - 1,511 - - - - - 1,511 100,00 - - 14.07.11.015 JL. YAZID HAMTA SIMPANG KANAN 12,535 6 11,200 0,935 0,400 - 4,735 37,77 6,000 47,87 1,800 14,36 - - 14.07.11.016 JL. TEREMBUSU SIMPANG KANAN 3 5,5 2,800 0,200 - - 1,800 60,00 1,000 33,33 - - 0,200 6,67 14.07.11.017 JL. BUKIT DATUK SIMPANG KANAN 2,585 4 0,800 - 1,785 - 0,800 30,95 - - 1,785 69,05 - - 14.07.11.018 JL. S. SYARIF KASIM SIMPANG KANAN 3,787 5 - - 2,787 1,000 - - - - 2,787 73,59 1,000 26,41 14.07.11.019 JL. KARTINI (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 3,039 4 - - 2,639 0,400 - - - - 2,639 86,84 0,400 13,16 14.07.11.020 JL. PAHLAWAN (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 4,002 4,5 - - 4,002 - - - - - 3,802 95,00 0,200 5,00 14.07.11.021 JL. RAMIN SIMPANG KANAN 0,938 4 - - 0,938 - - - - - 0,938 100,00 - - 14.07.11.022 JL. K. H. AHMAD DAHLAN SIMPANG KANAN 2,153 4,5 - - 2,153 - - - - - 2,153 100,00 - - 14.07.11.023 JL. KAMPUNG DALAM (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 7,045 4,5 - - 7,045 - - - - - 7,045 100,00 - - 14.07.11.024 JL. JEND. SUDIRMAN (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 0,843 4 - - 0,843 - - - - - 0,643 76,28 0,200 23,72 14.07.11.025 JL. SUKA DAMAI SIMPANG KANAN 1,674 4 1,274 - 0,400 - - - 1,074 64,16 0,400 23,89 0,200 11,95 14.07.11.026 JL. TAMBUSAI (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 2,86 4 2,860 - - - 2,460 86,01 0,400 13,99 - - - - 14.07.11.027 JL. WR. SUPRATMAN (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 0,56 4 - - 0,560 - - - - - 0,560 100,00 - - 14.07.11.028 JL. DATUK PADUKA (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 5,049 6 1,000 - 3,049 1,000 0,600 11,88 0,400 7,92 3,049 60,39 1,000 19,81 14.07.11.029 JL. HANG JEBAT (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 2,791 4 - - 2,791 - - - - - 2,591 92,83 0,200 7,17 14.07.11.030 JL. PEMBANGUNAN (SIMPANG KANAN) SIMPANG KANAN 2,03 6 - - 2,030 - - - - - 2,030 100,00 - - 14.07.11.031 JL. PAUH SIMPANG KANAN 3,416 8 - - 3,416 - - - - - 3,416 100,00 - - 14.07.11.032 JL. SINEMBAH JAYA SIMPANG KANAN 9,645 5,5 - - 9,645 - - - - - 9,645 100,00 - - 14.07.11.033 JL. LINTAS BUKIT 9 SIMPANG KANAN 26,773 5,5 - - 26,773 - - - - - 26,773 100,00 - - 14.07.12.001 JL. SIMPANG TRANS BLOK A- BLOK B BATU HAMPAR 2,198 3,8 - - 2,198 - - - - - 2,198 100,00 - - 14.07.12.002 JL. PARIT JAWA (BATU HAMPAR) BATU HAMPAR 1,267 4 - - 1,267 - - - - - 1,267 100,00 - - 14.07.12.003 JL. MASJID I (BATU HAMPAR) BATU HAMPAR 1,644 5 - - - 1,644 - - - - - - 1,644 100,00 14.07.12.004 JL. MASJID II (BATU HAMPAR) BATU HAMPAR 0,479 7 - 0,479 - - - - 0,479 100,00 - - - - 14.07.12.005 JL. PARIT TUK BAGAN BATU HAMPAR 1,152 3,1 - 1,152 - - 0,200 17,36 0,600 52,08 0,352 30,56 - - 14.07.12.006 JL. PARIT DATUK DEWA BATU HAMPAR 1,144 5 - 1,144 - - - - 1,144 100,00 - - - - 14.07.12.007 JL. PARIT DEWA BATU HAMPAR 2,004 5 - 1,800 - 0,204 - - 1,000 49,90 0,800 39,92 0,204 10,18 14.07.12.008 JL. DINAS PERKEBUNAN SAWIT PARIT 10 BATU HAMPAR 1,221 5 - 1,200 - 0,021 0,800 65,52 0,400 32,76 - - 0,021 1,72 14.07.12.009 JL. USAHA TANI PARIT 8 BATU HAMPAR 0,815 3 - 0,600 - 0,215 0,400 49,08 0,200 24,54 - - 0,215 26,38 14.07.12.010 JL. TUKANG SIMAN 2 BATU HAMPAR 0,665 3 - 0,400 - 0,265 0,200 30,08 0,200 30,08 - - 0,265 39,85 14.07.12.011 JL. KELOMPOK TANI (BATU HAMPAR) BATU HAMPAR 1,474 3 - 1,474 - - 0,200 13,57 0,800 54,27 0,474 32,16 - - 14.07.12.012 JL. MEKAR BATU HAMPAR 0,779 3 - 0,779 - - 0,200 25,67 0,400 51,35 0,179 22,98 - - 14.07.12.013 JL. KH MADDAS I BATU HAMPAR 1,265 3 - 1,265 - - 1,000 79,05 0,265 20,95 - - - - 14.07.12.014 JL. SIALANG JAYA BATU HAMPAR 1,016 3 - 0,600 - 0,416 0,200 19,69 - - 0,400 39,37 0,416 40,94 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 8 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.13.001 JL. SUDIRMAN RANTAU KOPAR 0,726 4,6 0,726 - - - 0,726 100,00 - - - - - - 14.07.13.002 JL. SUBRANTAS RANTAU KOPAR 0,433 4,3 0,400 - 0,033 - - - 0,400 92,38 0,033 7,62 - - 14.07.13.003 JL. SYEIKH M. NOR RANTAU KOPAR 0,243 3,9 0,243 - - - 0,243 100,00 - - - - - - 14.07.13.004 JL. DR. SUTOMO (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 0,245 3 - 0,245 - - 0,245 100,00 - - - - - - 14.07.13.005 JL. SULTAN SARIF KASIM RANTAU KOPAR 0,341 4 0,341 - - - - - 0,341 100,00 - - - - 14.07.13.006 JL. ROZALI MAHIDIN RANTAU KOPAR 0,351 3,8 0,200 0,151 - - - - 0,351 100,00 - - - - 14.07.13.007 JL. AHMAD YANI (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 0,338 4 0,338 - - - 0,338 100,00 - - - - - - 14.07.13.008 JL. CUT NYAK DIEN (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 0,338 4 0,338 - - - 0,338 100,00 - - - - - - 14.07.13.009 JL. PASAR LAMA (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 1,696 4,8 1,696 - - - 1,696 100,00 - - - - - - 14.07.13.010 JL. LINTAS DURI-RANTAU KOPAR RANTAU KOPAR 3,84 6 3,840 - - - 3,840 100,00 - - - - - - 14.07.13.011 JL. LESTARI (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 1,82 5 - 1,000 0,820 - 0,200 10,99 0,600 32,97 1,020 56,04 - - 14.07.13.012 JL. MEKAR SARI RANTAU KOPAR 1,15 5 1,000 - - 0,150 0,200 17,39 0,400 34,78 0,400 34,78 0,150 13,04 14.07.14.001 JL. POROS PEKAITAN PEKAITAN 11,716 5 4,400 7,316 - - 5,800 49,50 4,200 35,85 1,716 14,65 - - 14.07.14.002 JL. CENDANA PEKAITAN 3,035 3,7 - - - 3,035 - - - - - - 3,035 100,00 14.07.14.003 JL. SK7/KENANGA PEKAITAN 2,945 3 - - 0,400 2,545 - - - - 0,400 13,58 2,545 86,42 14.07.14.004 JL. TELADAN (PEKAITAN) PEKAITAN 2,86 3 - - 0,400 2,460 - - - - 0,400 13,99 2,460 86,01 14.07.14.005 JL. SK5/SIDODADI PEKAITAN 2,717 3 - - - 2,717 - - - - - - 2,717 100,00 14.07.14.006 JL. MAKMUR PEKAITAN 2,504 3 - - - 2,504 - - - - - - 2,504 100,00 14.07.14.007 JL. KELUARGA / SK 1 PEKAITAN 2,402 3 - - - 2,402 - - - - - - 2,402 100,00 14.07.14.008 JL. BABUL HUDA / SK 1 HILIR PEKAITAN 2,062 3 - - - 2,062 - - - - - - 2,062 100,00 14.07.14.009 JL. SUMBER TANI / SK 2 HILIR PEKAITAN 2,34 3 - - - 2,340 - - - - - - 2,340 100,00 14.07.14.010 JL. SUKA DAMAI / SK 3 HILIR PEKAITAN 2,256 3 - - - 2,256 - - - - - - 2,256 100,00 14.07.14.011 JL. SUKA JADI / SK 4 HILIR PEKAITAN 1,906 3 - - - 1,906 - - - - - - 1,906 100,00 14.07.14.012 JL. KARYA MAKMUR / SK 5 PEKAITAN 1,928 3 - - - 1,928 - - - - - - 1,928 100,00 14.07.14.013 JL. SUKA MAJU / SK 6 HILIR PEKAITAN 2,28 3 - - - 2,280 - - - - - - 2,280 100,00 14.07.14.014 JL. REJOMULYO 1 PEKAITAN 1,358 3 - - - 1,358 - - - - - - 1,358 100,00 14.07.14.015 JL. SK 6 SUAK TEMENGGUNG PEKAITAN 2,299 3 - - - 2,299 - - - - - - 2,299 100,00 14.07.14.016 JL. SK 7 SUAK TEMENGGUNG PEKAITAN 2,289 2,2 - 2,000 - 0,289 - - - - 2,000 87,37 0,289 12,63 14.07.14.017 JL. SK6/ KARYA JAYA PEKAITAN 1,329 2,3 - - - 1,329 - - - - - - 1,329 100,00 14.07.14.018 JL. SIAK SUNGAI HITAM PEKAITAN 12,094 3 0,400 - - 11,694 - - 0,200 1,65 0,200 1,65 11,694 96,69 14.07.14.019 JL. SUDIRMAN KARTO PEKAITAN 2,747 3 - 2,147 - 0,600 - - 0,400 14,56 1,400 50,96 0,947 34,47 14.07.14.020 JL. POROS SUNGAI BESAR KUBU 1 PEKAITAN 1,641 3 - 1,000 - 0,641 - - - - - - 1,641 100,00 14.07.14.021 JL. PENDIDIKAN (PEKAITAN) PEKAITAN 1,416 3 - 1,000 - 0,416 - - - - 0,600 42,37 0,816 57,63 14.07.14.022 JL. BULOG PEKAITAN 12 5 - - - 12,000 - - - - - - 12,000 100,00 14.07.15.001 JL. JENDRAL SUDIRMAN (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSSALAM 7,635 5 4,635 3,000 - - 5,235 68,57 - - 1,000 13,10 1,400 18,34 14.07.15.002 JL. DATUK RAJA HITAM (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSSALAM 1,661 5 0,261 1,400 - - 0,400 24,08 - - 0,400 24,08 0,861 51,84 14.07.15.003 JL. TANJUNG MESJID / JL. PAKIH KUBU BABUSSALAM 0,352 8,5 - 0,352 - - - - - - - - 0,352 100,00 14.07.15.004 JL. WAN NAJIM KUBU BABUSSALAM 1,304 5,3 1,304 - - - 1,304 100,00 - - - - - - 14.07.15.005 JL. SIMPANG SIMAH - SUNGAI PANJI - PANJI KUBU BABUSSALAM 11,226 8 - 7,200 3,400 0,626 - - - - 5,200 46,32 6,026 53,68 14.07.15.006 JL. SIDODADI KUBU BABUSSALAM 0,619 3 - 0,619 - - - - - - 0,619 100,00 - - 14.07.15.007 JL. ABU BAKAR KUBU BABUSSALAM 3,765 4 - 3,765 - - 1,800 47,81 - - 1,965 52,19 - - 14.07.15.008 JL. DATUK KABIR KUBU BABUSSALAM 4,202 3 - 4,202 - - 0,800 19,04 0,800 19,04 1,200 28,56 1,402 33,37 14.07.15.009 JL. HANGTUAH (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSSALAM 5,486 3 - 2,000 - 3,486 0,800 14,58 0,400 7,29 - - 4,286 78,13 14.07.15.010 JL. DATUK PADUKA (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSSALAM 0,765 4 - 0,765 - - - - - - 0,765 100,00 - - 14.07.15.011 JL. M.YAQUB KUBU BABUSSALAM 0,897 4 - 0,897 - - - - - - 0,897 100,00 - - 14.07.15.012 JL. TANJUNG SELAMAT KUBU BABUSSALAM 1,824 3 - 0,400 - 1,424 0,200 10,96 0,200 10,96 - - 1,424 78,07 14.07.15.013 JL. DATUK DURIAN KUBU BABUSSALAM 1,909 4 - 0,800 - 1,109 - - - - 0,600 31,43 1,309 68,57 14.07.15.014 JL. DATUK RAMBE KUBU BABUSSALAM 3,202 5 3,200 - - 0,002 1,200 37,48 0,600 18,74 0,600 18,74 0,802 25,05 14.07.15.015 JL. RASUL HASAN (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSSALAM 0,606 4 - 0,606 - - - - 0,606 100,00 - - - - 14.07.15.016 JL. DATUK PADUKA MUSA KUBU BABUSSALAM 0,603 2 - 0,400 - 0,203 0,400 66,33 - - - - 0,203 33,67 14.07.15.017 JL. TAP 3 KUBU BABUSSALAM 1,393 4 - 1,393 - - - - - - 0,200 14,36 1,193 85,64 14.07.15.018 JL. ABDUL KARIM KUBU BABUSSALAM 0,484 4 - 0,484 - - - - 0,200 41,32 - - 0,284 58,68 14.07.15.019 JL. ALWASLIYAH KUBU BABUSSALAM 0,983 3,5 - 0,983 - - - - 0,200 20,35 0,783 79,65 - - 14.07.15.020 JL. H. SALIM KUBU BABUSSALAM 4,891 3 - 4,891 - - 0,600 12,27 2,491 50,93 0,600 12,27 1,200 24,53 14.07.15.021 JL. IBADAH MUDO MADLAWAN KUBU BABUSSALAM 2,687 3 - 2,687 - - 0,400 14,89 1,400 52,10 0,687 25,57 0,200 7,44 14.07.15.022 JL. PLN (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSSALAM 1,056 4 - 1,056 - - 0,400 37,88 0,400 37,88 0,256 24,24 - - 14.07.15.023 JL. TUKANG KOLIF KUBU BABUSSALAM 0,613 4 0,013 0,600 - - 0,013 2,12 - - - - 0,600 97,88 14.07.15.024 JL. KH. KAMA KUBU BABUSSALAM 1,606 3 - 1,606 - - 1,000 62,27 0,406 25,28 0,200 12,45 - - 14.07.16.001 JL. LINTAS TANJUNG MEDAN - DALU DALU TANJUNG MEDAN 5,288 5 - - 1,888 3,400 - - - - 0,888 16,79 4,400 83,21 14.07.16.002 JL. PENGHULU ABAN TANJUNG MEDAN 1,852 5 - 1,000 0,852 - - - 1,000 54,00 0,852 46,00 - - 14.07.16.003 JL. PELAJAR (TANJUNG MEDAN) TANJUNG MEDAN 1,213 5 - 1,213 - - - - 1,213 100,00 - - - - 14.07.16.004 JL. LOMBOK TANJUNG MEDAN 8,032 5 - - 8,032 - - - - - 8,032 100,00 - - 14.07.16.005 JL. HARAPAN JAYA (TANJUNG MEDAN) TANJUNG MEDAN 4,811 4 - - 4,611 0,200 - - - - 4,211 87,53 0,600 12,47 14.07.16.006 JL. PARIT (TANJUNG MEDAN) TANJUNG MEDAN 2,942 3 - - 2,942 - - - - - 2,942 100,00 - - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 9 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.16.007 JL. OTO TANJUNG MEDAN 1,192 4,5 - - 1,192 - - - - - 1,192 100,00 - - 14.07.16.008 JL. TAPAH TANJUNG MEDAN 6,276 6 - - 6,276 - - - - - 6,276 100,00 - - 14.07.16.009 JL. LESTARI (TANJUNG MEDAN) TANJUNG MEDAN 2,567 5 - - 2,567 - - - - - 2,567 100,00 - - 14.07.16.010 JL. BANGUN JAYA TANJUNG MEDAN 2,442 5 - - 2,442 - - - - - 2,442 100,00 - - 14.07.16.011 JL. BANGSAWAN MUDA TANJUNG MEDAN 14,125 4 - - 14,125 - - - - - 14,125 100,00 - - 14.07.16.012 JL. PONDOK CABE TANJUNG MEDAN 13,493 5,5 - 0,600 5,893 7,000 - - 0,400 2,96 7,693 57,01 5,400 40,02 14.07.16.013 JL. PERKEBUNAN (TANJUNG MEDAN) TANJUNG MEDAN 2,075 4 - 0,275 - 1,800 - - 0,275 13,25 - - 1,800 86,75 14.07.16.014 JL. TANJUNG SARI TANJUNG MEDAN 18,65 4 - - - 18,650 - - - - - - 18,650 100,00 14.07.16.015 JL. PANGKAS TANJUNG MEDAN 4,103 4 - - 4,103 - - - - - 4,103 100,00 - - 14.07.16.016 JL. SP. KAMPRET TANJUNG MEDAN 4,695 4 0,200 - 4,495 - 0,200 4,26 - - 4,495 95,74 - - 14.07.16.017 JL. MERBAU TANJUNG MEDAN 3,549 4 - - - 3,549 - - - - - - 3,549 100,00 14.07.16.018 JL. THAMRIN TANJUNG MEDAN 1,61 4,5 - - 1,610 - - - - - 1,610 100,00 - - 14.07.16.019 JL. TANJUNG MAKMUR TANJUNG MEDAN 2,097 8 - - 2,097 - - - - - 2,097 100,00 - - 14.07.16.020 JL. TANJUNG MEDAN BARAT TANJUNG MEDAN 4,116 5,5 - - 4,116 - - - - - 4,116 100,00 - - 14.07.16.021 JL. KAMPUNG DALAM (TANJUNG MEDAN) TANJUNG MEDAN 2,829 4 - - - 2,829 - - - - - - 2,829 100,00 14.07.16.022 JL. BAGAN CACING TANJUNG MEDAN 3,158 4 - - - 3,158 - - - - - - 3,158 100,00 14.07.16.023 JL. NYASAR TANJUNG MEDAN 2,629 4 - - - 2,629 - - - - - - 2,629 100,00 14.07.16.024 JL. BAMBU TANJUNG MEDAN 3,185 5 - - - 3,185 - - - - - - 3,185 100,00 14.07.16.025 JL. DUSUN BAKTI TANJUNG MEDAN 3,435 4 1,200 - - 2,235 0,200 5,82 1,000 29,11 - - 2,235 65,07 14.07.16.026 JL. PADAT KARYA (TANJUNG MEDAN) TANJUNG MEDAN 0,822 6 0,822 - - - 0,822 100,00 - - - - - - 14.07.16.027 JL. BAKTI JAYA TANJUNG MEDAN 4,123 5 0,400 1,000 0,800 1,923 - - 0,800 19,40 1,400 33,96 1,923 46,64 14.07.16.028 JL. KH. AHMAD DAHLAN TANJUNG MEDAN 8,617 5 - - 8,617 - - - - - 8,617 100,00 - - 14.07.17.001 JL. SRI BUAYA BAGAN SINEMBAH RAYA 1,02 4 - - 0,400 0,620 - - - - 0,400 39,22 0,620 60,78 14.07.17.002 JL. UTAMA (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 0,718 4 0,718 - - - 0,718 100,00 - - - - - - 14.07.17.003 JL. MERPATI I (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 3,633 5 2,200 - - 1,433 2,200 60,56 - - - - 1,433 39,44 14.07.17.004 JL. PATTIMURA (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 0,95 4 - - 0,950 - - - - - 0,950 100,00 - - 14.07.17.005 JL. DESA SINEMBAH BAGAN SINEMBAH RAYA 10,193 5 7,400 - 2,593 0,200 6,600 64,75 0,800 7,85 2,593 25,44 0,200 1,96 14.07.17.006 JL. DUSUN KARYA BAKTI BAGAN SINEMBAH RAYA 1,17 4,5 1,170 - - - 1,170 100,00 - - - - - - 14.07.17.007 JL. NANGKA II (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 0,384 5 - - 0,384 - - - - - 0,384 100,00 - - 14.07.17.008 JL. SIMPANG JENGKOL BAGAN SINEMBAH RAYA 1,79 4 0,390 - 1,400 - 0,390 21,79 - - 1,400 78,21 - - 14.07.17.009 JL. DESA SALAK BAGAN SINEMBAH RAYA 1,426 4 1,426 - - - 1,426 100,00 - - - - - - 14.07.17.010 JL. LINTAS BAGAN SINEMBAH RAYA - SIMPANG KANAN - KU BAGAN SINEMBAH RAYA 50,912 5 11,000 - 14,800 25,112 1,800 3,54 5,800 11,39 18,200 35,75 25,112 49,32 14.07.17.011 JL. DESA MAKMUR JAYA BAGAN SINEMBAH RAYA 1,159 4 1,000 - 0,159 - 1,000 86,28 - - 0,159 13,72 - - 14.07.17.012 JL. HARAPAN JAYA BAGAN SINEMBAH RAYA 0,575 4 0,200 - 0,375 - 0,200 34,78 - - 0,375 65,22 - - 14.07.17.013 JL. KAMBOJA (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 0,867 4 0,400 - 0,467 - - - 0,400 46,14 0,467 53,86 - - 14.07.17.014 JL. JENDRAL SUDIRMAN (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 3,239 4,2 1,600 - 1,639 - 1,600 49,40 - - 1,639 50,60 - - 14.07.17.015 JL. H. R. SOEBRANTAS BAGAN SINEMBAH RAYA 0,211 4 0,211 - - - 0,211 100,00 - - - - - - 14.07.17.016 JL. IMAM BONJOL (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 0,312 4,3 - - - 0,312 - - - - - - 0,312 100,00 14.07.17.017 JL. WR. SUPRATMAN (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 0,328 4 0,200 - 0,128 - 0,200 60,98 - - 0,128 39,02 - - 14.07.17.018 JL. JEND. AHMAD YANI BAGAN SINEMBAH RAYA 1,119 4 0,600 - 0,519 - 0,600 53,62 - - 0,519 46,38 - - 14.07.17.019 JL. AGUS SALIM (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 1,022 4,5 0,200 - - 0,822 0,200 19,57 - - - - 0,822 80,43 14.07.17.020 JL. TUANKU TAMBUSAI (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMBAH RAYA 0,32 4 0,320 - - - 0,320 100,00 - - - - - - 14.07.17.021 JL. SALEH BAGAN SINEMBAH RAYA 1,996 3 - 0,600 - 1,396 - - 0,600 30,06 - - 1,396 69,94 14.07.17.022 JL. PEKAN BAGAN SINEMBAH RAYA 4,271 6,5 1,000 - 3,271 - 1,000 23,41 - - 3,271 76,59 - - 14.07.17.023 JL. PANCA MUKTI BAGAN SINEMBAH RAYA 1,784 5 0,800 - 0,984 - 0,800 44,84 - - 0,984 55,16 - - 14.07.17.024 JL. SINEMBAH TIMUR BAGAN SINEMBAH RAYA 9,642 6 0,400 - - 9,242 0,400 4,15 - - 2,000 20,74 7,242 75,11 14.07.17.025 JL. BULUH CINA BAGAN SINEMBAH RAYA 5,443 4 - - 5,443 - - - - - 5,443 100,00 - - 14.07.17.026 JL. A. YAMIN BAGAN SINEMBAH RAYA 1,528 5,5 - - 1,528 - - - - - 1,528 100,00 - - 14.07.17.027 JL. PENDIDIKAN (BAGAN SINEMBAH RAYA, SIMPANG KANA BAGAN SINEMBAH RAYA 2,07 4 - - 2,070 - - - - - 2,070 100,00 - - 14.07.18.001 JL. KUTILANG (BALAI JAYA) BALAI JAYA 2,897 4 2,297 - 0,600 - 1,000 34,52 0,697 24,06 1,000 34,52 0,200 6,90 14.07.18.002 JL. KAMPUNG DALAM (BALAI JAYA) BALAI JAYA 3,23 4 3,200 - 0,030 - 1,200 37,15 1,400 43,34 0,630 19,50 - - 14.07.18.003 JL. PEMATANG DURIAN BALAI JAYA 1,278 4 - - 1,278 - - - - - 1,278 100,00 - - 14.07.18.004 JL. SD BALAI JAYA 0,626 3,5 - - 0,626 - - - - - 0,626 100,00 - - 14.07.18.005 JL. LOKASI UDANG BALAI JAYA 2,948 4 2,948 - - - 1,948 66,08 0,400 13,57 0,600 20,35 - - 14.07.18.006 JL. KBN KHAYANGAN BALAI JAYA 2,113 10 - - 2,113 - - - - - 2,113 100,00 - - 14.07.18.007 JL. PADAT KARYA (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,655 4 0,855 - 0,800 - 0,855 51,66 - - 0,800 48,34 - - 14.07.18.008 JL. KAPUASAN BALAI JAYA 0,828 4 - - 0,828 - - - - - 0,828 100,00 - - 14.07.18.009 JL. SEI DUA BALAI JAYA 1,591 8 0,991 - 0,600 - 0,991 62,29 - - 0,600 37,71 - - 14.07.18.010 JL. PAUS (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,898 4 0,800 - 1,098 - 0,800 42,15 - - 1,098 57,85 - - 14.07.18.011 JL. DURIAN I (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,356 4 0,600 - 0,756 - 0,600 44,25 - - 0,756 55,75 - - 14.07.18.012 JL. WAKAF CIPTA MAKMUR BALAI JAYA 0,504 2,5 - 0,504 - - 0,304 60,32 - - 0,200 39,68 - - 14.07.18.013 JL. JAMBU BALAI JAYA 2,379 3 0,400 - 1,979 - 0,400 16,81 - - 1,979 83,19 - - 14.07.18.014 JL. PELAJAR I (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,691 3 0,600 - 0,091 - 0,600 86,83 - - 0,091 13,17 - - 14.07.18.015 JL. CINTA MAKMUR BALAI JAYA 2,128 5 1,928 - 0,200 - 1,928 90,60 - - 0,200 9,40 - - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 10 KM % KM % KM % KM % PANJANG TIAP KONDISI HOTMIX Lapen / Makadam Perkerasan Beton NO RUAS NAMA RUAS JALAN KECAMATAN YANG DILALUI PANJANG RUAS (Km) LEBAR RUAS (M) Telford/ Kerikil Tanah/ Belum Tembus LHR AKSES KE N/P/K KETBAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT JENIS PERKERASAN (KM) 14.07.18.016 JL. PTPN 5 BALAI JAYA 9,512 8 - - 9,512 - - - - - 9,512 100,00 - - 14.07.18.017 JL. JAMBU I (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,726 4 - - 0,726 - - - - - 0,726 100,00 - - 14.07.18.018 JL. MANGGA I (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,215 4 - - 1,215 - - - - - 1,215 100,00 - - 14.07.18.019 JL. RAMBUTAN (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,821 3,5 - 0,400 0,421 - 0,400 48,72 - - 0,421 51,28 - - 14.07.18.020 JL. JAMBU II (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,676 3 - - 0,676 - - - - - 0,676 100,00 - - 14.07.18.021 JL. BELIMBING BALAI JAYA 1,24 3 - - 1,240 - - - - - 1,240 100,00 - - 14.07.18.022 JL. DUSUN BUNUT BALAI JAYA 4,667 6 - - 4,667 - - - - - 4,667 100,00 - - 14.07.18.023 JL. BAGAN BAKTI 2 BALAI JAYA 1,146 4 0,800 0,346 - - 1,146 100,00 - - - - - - 14.07.18.024 JL. BHAKTI BALAI JAYA 0,423 3,5 0,423 - - - 0,423 100,00 - - - - - - 14.07.18.025 JL. DURIAN II (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,388 4,1 1,200 - 0,188 - 1,200 86,46 - - 0,188 13,54 - - 14.07.18.026 JL. SEIDAHANAN BALAI JAYA 1,073 4 - - 1,073 - - - - - 1,073 100,00 - - 14.07.18.027 JL. BALAI SELAMAT BALAI JAYA 1,934 4 0,600 - 1,334 - 0,600 31,02 - - 1,334 68,98 - - 14.07.18.028 JL. BAGAN BAKTI 1 BALAI JAYA 2,857 6 1,457 - 1,400 - 1,457 51,00 - - 1,400 49,00 - - 14.07.18.029 JL. KAMPUNG KENCANA BALAI JAYA 2,796 3,5 2,000 - 0,796 - 1,000 35,77 0,400 14,31 1,396 49,93 - - 14.07.18.030 JL. KUNDUR BALAI JAYA 5,676 3,5 - - 5,676 - - - - - 5,676 100,00 - - 14.07.18.031 JL. KENCANA PAKET D BALAI JAYA 1,248 4 0,800 0,200 0,248 - 0,600 48,08 0,200 16,03 0,448 35,90 - - 14.07.18.032 JL. SEROJA (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,733 3 - - 0,733 - - - - - 0,733 100,00 - - 14.07.18.033 JL. PASIR PUTIH BALAI JAYA 7,486 4,5 0,600 - 6,886 - 0,600 8,01 - - 6,886 91,99 - - 14.07.18.034 JL. CENDRAWASIH (BALAI JAYA, BANGKO PUSAKO) BALAI JAYA 2,751 4 1,600 - 1,151 - 1,400 50,89 - - 1,351 49,11 - - TOTAL 1747,446 554,869 - 281,531 573,223 337,823 453,045 25,93 205,064 11,74 661,549 37,86 427,788 24,48 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 11 KM % KM % KM % KM % Target (Km) Rencana Penanganan ESTIMASI BIAYA (RP) Target (Km) Rencana Penanganan ESTIMASI BIAYA (RP) Target (Km) Rencana Penanganan ESTIMASI BIAYA (RP) Target (Km) Rencana Penanganan ESTIMASI BIAYA (RP) Target (Km) Rencana Penanganan ESTIMASI BIAYA (RP) 1 14.07.01.001 JL. TEUKU UMAR KUBU 1,292 3 0,200 15,48 0,292 22,60 0,800 61,92 - - 2 14.07.01.002 JL. UTAMA TELUK PIYAI KUBU 6,861 4 1,200 17,49 1,600 23,32 1,461 21,29 2,600 37,90 3 14.07.01.003 JL. H.M. SALEH (KUBU) KUBU 2,11 5,3 0,200 9,48 0,110 5,21 1,800 85,31 - - 4 14.07.01.004 JL. PILOT (KUBU) KUBU 1,329 3 1,000 75,24 0,329 24,76 - - - - 5 14.07.01.005 JL. SEI. JUAN KUBU 0,881 4 0,800 90,81 0,081 9,19 - - - - 6 14.07.01.006 JL. DATUK HUSIN KUBU 0,604 5 0,400 66,23 - - - - 0,204 33,77 7 14.07.01.007 JL. DATUK KANCIL II KUBU 1,661 3 0,661 39,80 1,000 60,20 - - - - 8 14.07.01.008 JL. DATUK NAYAN KUBU 0,702 4,5 0,200 28,49 0,102 14,53 - - 0,400 56,98 9 14.07.01.009 JL. MDA (KUBU) KUBU 0,786 4 - - - - 0,786 100,00 - - 10 14.07.01.010 JL. PARIT HUSIN KUBU 1,386 3 0,600 43,29 - - 0,586 42,28 0,200 14,43 11 14.07.01.011 JL. PARIT NAYAN KUBU 1,538 3 - - 0,938 60,99 0,600 39,01 - - 12 14.07.01.012 JL. KHALIFAH SUIL KUBU 0,331 4 - - 0,331 100,00 - - - - 1 14.07.01.013 JL. SEI KUBU KUBU 1,638 6 1,000 61,05 0,238 14,53 0,400 24,42 - - 0,400 1,000 Base B 1.200.000.000 - - - - 14 14.07.01.014 JL. PU (SEI. KUBU HULU) KUBU 3,39 4,5 0,800 23,60 0,600 17,70 0,200 5,90 1,790 52,80 1,990 Aspal - - - - - 15 14.07.01.015 JL. PARIT UMAR KUBU 3,222 3 1,600 49,66 - - 1,400 43,45 0,222 6,89 1,622 Aspal - - - - - 16 14.07.01.016 JL. SIMPANG BINJAI KUBU 1,43 6 - - - - 1,000 69,93 0,430 30,07 1,430 Aspal - - - - - 2 14.07.01.017 JL. SEI SEGAJAH KUBU 1,524 4 0,724 47,51 0,400 26,25 0,200 13,12 0,200 13,12 0,400 0,400 Aspal 3.400.000.000 - - - - 18 14.07.01.018 JL. PARIT TUAN AHMAD KUBU 0,307 5 0,307 100,00 - - - - - - - Aspal - - - - - 19 14.07.01.019 JL. PARIT MAT ALI KUBU 3,926 5 - - - - 2,126 54,15 1,800 45,85 3,926 Aspal - - - - - 20 14.07.01.020 JL. PARIT AMAN KUBU 1,812 4 0,400 22,08 - - 1,212 66,89 0,200 11,04 1,412 Aspal - - - - - 21 14.07.01.021 JL. INPRES (KUBU) KUBU 1,627 4 0,400 24,59 0,827 50,83 0,200 12,29 0,200 12,29 0,400 Aspal - - - - - 3 14.07.01.022 JL. PARIT KARTO KUBU 2,257 5 0,257 11,39 0,400 17,72 1,000 44,31 0,600 26,58 1,600 1,600 Aspal 13.600.000.000 - - - - 23 14.07.01.023 JL. PARIT KUNTING KUBU 2,386 6,5 - - 0,800 33,53 0,600 25,15 0,986 41,32 1,586 Aspal - Base B - - - - 24 14.07.01.024 JL. PARIT YUNUS I (KUBU) KUBU 2,369 3 0,769 32,46 0,800 33,77 0,600 25,33 0,200 8,44 0,800 Aspal - Base B - - - - 25 14.07.01.025 JL. SIMPANG KAPAS KUBU 1,02 4 0,400 39,22 0,220 21,57 - - 0,400 39,22 0,400 Aspal - Base B - - - - 26 14.07.01.026 JL. DATUK GAJAH KUBU 1,78 4 - - 1,180 66,29 0,400 22,47 0,200 11,24 0,600 Aspal - Base B - - - - 27 14.07.01.027 JL. SIMPANG DURIAN KUBU 2,531 3 - - - - 2,331 92,10 0,200 7,90 2,531 Aspal - Base B - - - - 28 14.07.01.028 JL. SIMPANG PASIR KUBU 2,763 5,5 0,400 14,48 0,400 14,48 1,363 49,33 0,600 21,72 1,963 Aspal - Base B - - - - 29 14.07.01.029 JL. USMAN KUBU 1,472 4 - - - - 1,000 67,93 0,472 32,07 1,472 Aspal - Base B - - - - 30 14.07.01.030 JL. SIMPANG MASJID KUBU 3,239 3 - - - - 3,239 100,00 - - 3,239 Aspal - Base B - - - - 31 14.07.01.031 JL. 2000 KUBU 0,549 4 0,200 36,43 - - - - 0,349 63,57 0,349 Aspal - Base B - - - - 4 14.07.01.032 JL. SIMPANG BANDUNG KUBU 7,132 4 0,600 8,41 0,400 5,61 4,600 64,50 1,532 21,48 6,132 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,632 Aspal 13.872.000.000 Aspal - 33 14.07.01.033 JL. SUNGAI TUNGGAK SK2 - DAM 5 KUBU 2,743 4,5 0,543 19,80 - - 2,200 80,20 - - 2,200 Aspal - Base B - 2,500 Aspal 21.250.000.000 Aspal - Aspal - 34 14.07.01.034 JL. SK I KUBU 2,257 4 - - - - 2,057 91,14 0,200 8,86 2,257 Aspal - Base B - 3,500 Aspal 29.750.000.000 Aspal - Aspal - 35 14.07.01.035 JL. SK II KUBU 1,061 4 - - - - 1,061 100,00 - - 1,061 Aspal - Base B - 4,500 Aspal 38.250.000.000 Aspal - Aspal - 36 14.07.01.036 JL. SK III KUBU 2,119 2 - - 0,119 5,62 0,800 37,75 1,200 56,63 2,000 Aspal - Base B - 5,500 Aspal 46.750.000.000 Aspal - Aspal - 37 14.07.01.037 JL. SUNGAI AGAS KUBU 1,192 6 - - - - 1,192 100,00 - - 1,192 Aspal - Base B - 6,500 Aspal 55.250.000.000 Aspal - Aspal - 38 14.07.01.038 JL. SAKYA KUBU 1,818 6 - - - - 1,618 89,00 0,200 11,00 1,818 Aspal - Base B - 7,500 Aspal 63.750.000.000 Aspal - Aspal - 39 14.07.01.039 JL. SK IV KUBU 3,022 2 - - - - 0,600 19,85 2,422 80,15 3,022 Aspal - Base B - 8,500 Aspal 72.250.000.000 Aspal - Aspal - 40 14.07.01.040 JL. PARIT YUNUS II (KUBU) KUBU 1,317 3 - - 0,800 60,74 0,517 39,26 - - 0,517 Aspal - Base B - 9,500 Aspal 80.750.000.000 Aspal - Aspal - 41 14.07.01.041 JL. SIMPANG LASA KUBU 1,66 3 - - 0,660 39,76 0,800 48,19 0,200 12,05 1,000 Aspal - Base B - 10,500 Aspal 89.250.000.000 Aspal - Aspal - 42 14.07.01.042 JL. PELABUHAN (KUBU) KUBU 0,098 7 - - 0,098 100,00 - - - - - Aspal - Base B - 11,500 Aspal 97.750.000.000 Aspal - Aspal - 5 14.07.01.043 JL. JENDRAL SUDIRMAN (KUBU) KUBU 7,207 12 2,897 40,20 0,400 5,55 - - 1,200 16,65 1,200 1,200 Rigid 11.400.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 - - - 44 14.07.02.001 JL. BINTANG BANGKO 1,235 4,7 1,235 100,00 - - - - - - - Aspal - Base B - Aspal - Aspal - Aspal - NAMA RUAS JALAN KECAMA TAN YANG DILALUI PANJAN G RUAS (Km) LEBA R RUAS (M) PANJANG TIAP KONDISI TARGET PENYELENGGARAAN JALAN TARGET PENYELENGGARAAN JALAN TARGET PENYELENGGARAAN JALAN TARGET PENYELENGGARAAN JALANKONDI SI TIDAK MANTA RUSAK RUSAK BERATNO RUAS DATA RUAS PRIORITAS DALAM MENINGKATKAN KONEKTIVITAS ANTAR KECAMATAN KET TARGET PENYELENGGARAAN JALAN TAHUN 2026 TAHUN 2028TAHUN 2027 TAHUN 2029 TAHUN 2030BAIK SEDANG RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 12 45 14.07.02.002 JL. SYAH BANDAR BANGKO 0,148 7,8 0,148 100,00 - - - - - - - Aspal - Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 46 14.07.02.003 JL. IMIGRASI (BANGKO) BANGKO 0,31 5 0,310 100,00 - - - - - - - Aspal - Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 6 14.07.02.004 JL.PELABUHAN BARU BANGKO 3,246 12 3,200 98,58 - - 0,046 1,42 - - 0,046 1,500 Rigid 14.250.000.000 - - - - 48 14.07.02.005 JL. VETERAN BANGKO 0,149 3,5 - - 0,149 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 49 14.07.02.006 JL. PURNAMA (BANGKO) BANGKO 0,149 4,8 - - 0,149 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 50 14.07.02.007 JL. SIMPANG KONI BANGKO 0,148 4,5 - - 0,148 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 51 14.07.02.008 JL. PUTRA GAMA BANGKO 0,149 5 0,149 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 52 14.07.02.009 JL. GAJAH MADA 1 BANGKO 0,441 5,5 0,441 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 53 14.07.02.010 JL. AL-IKHLAS BANGKO 0,165 5 0,165 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 7 14.07.02.011 JL. UTAMA NELAYAN BANGKO 2,946 10 2,146 72,84 0,400 13,58 0,400 13,58 - - 0,400 0,400 Rigid 3.800.000.000 - - - - 55 14.07.02.012 JL. BAKTI BANGKO 0,165 6,5 0,165 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 56 14.07.02.013 JL. MUSLIMIN BANGKO 0,149 6 0,149 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 57 14.07.02.014 JL. SUNGAI GARAM BANGKO 0,175 6,5 0,175 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 58 14.07.02.015 JL. KONI BANGKO 0,162 11,8 0,162 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 59 14.07.02.016 JL. SUMATERA LAUT BANGKO 1,336 10 0,600 44,91 0,736 55,09 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 60 14.07.02.017 JL. GEDUNG NASIONAL BANGKO 0,16 9,6 0,160 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 61 14.07.02.018 JL. PERDAGANGAN BANGKO 1,194 13,8 1,194 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 62 14.07.02.019 JL. SENTOSA (BANGKO) BANGKO 0,266 12,8 0,266 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 63 14.07.02.020 JL. MAWAR (BANGKO) BANGKO 0,274 15 0,274 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 64 14.07.02.021 JL. PAHLAWAN (BANGKO) BANGKO 2,319 7 2,319 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 65 14.07.02.022 JL. PERWIRA BANGKO 1,741 7 1,741 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 66 14.07.02.023 JL. TUGU BANGKO 0,245 4 0,245 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 8 14.07.02.024 JL. KAMPUNG BARU (BANGKO) BANGKO 2,29 14 - - 0,090 3,93 0,200 8,73 2,000 87,34 2,200 2,200 Base B 2.640.000.000 2,200 Rigid 20.900.000.000 - - - 68 14.07.02.025 JL. TOBA BANGKO 0,587 5 - - 0,587 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 69 14.07.02.026 JL. TEMPE BANGKO 0,234 5 0,200 85,47 - - - - 0,034 14,53 0,034 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 70 14.07.02.027 JL. TELAGA BIRU BANGKO 0,196 3,1 0,196 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 71 14.07.02.028 JL. TECONG BANGKO 2,423 4 - - 0,600 24,76 0,800 33,02 1,023 42,22 1,823 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 72 14.07.02.029 JL. TANAH PUTIH BANGKO 0,641 6 - - 0,241 37,60 0,400 62,40 - - 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 73 14.07.02.030 JL. SUMBER SARI BANGKO 2,539 8,5 1,800 70,89 0,200 7,88 0,539 21,23 - - 0,539 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 74 14.07.02.031 JL. SUMATERA BANGKO 0,385 13 0,385 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 75 14.07.02.032 JL. SMA 2 BANGKO 0,664 6 0,264 39,76 0,400 60,24 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 76 14.07.02.033 JL. SIDOMULYO (BANGKO) BANGKO 0,863 3 - - 0,600 69,52 0,263 30,48 - - 0,263 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 77 14.07.02.034 JL. SIAK BANGKO 1,562 5 1,000 64,02 - - 0,562 35,98 - - 0,562 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 78 14.07.02.035 JL. SGB BANGKO 1,171 7 0,600 51,24 - - - - 0,571 48,76 0,571 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 79 14.07.02.036 JL. SETIA BANGKO 0,195 4,7 0,195 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 80 14.07.02.037 JL. SEROJA (BANGKO) BANGKO 0,302 20 - - - - - - 0,302 100,00 0,302 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 81 14.07.02.038 JL. SEMPURNA BANGKO 0,801 6,5 0,800 99,88 - - - - 0,001 0,12 0,001 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 82 14.07.02.039 JL. SELAMAT BANGKO 1,6 7 1,000 62,50 0,200 12,50 - - 0,400 25,00 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 83 14.07.02.040 JL. SEKIP BANGKO 0,617 4,8 0,400 64,83 0,217 35,17 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 84 14.07.02.041 JL. SEIA BANGKO 2,852 3,6 - - 0,400 14,03 0,600 21,04 1,852 64,94 2,452 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 85 14.07.02.042 JL. SEDAR BANGKO 0,903 5 0,303 33,55 0,600 66,45 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 86 14.07.02.043 JL. SATRIA TANGKO BANGKO 1,897 6 1,400 73,80 - - 0,200 10,54 0,297 15,66 0,497 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 87 14.07.02.044 JL. RIAU BANGKO 0,156 10,8 0,156 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 88 14.07.02.045 JL. PUSARA HILIR BANGKO 5,442 9 5,042 92,65 0,200 3,68 - - 0,200 3,68 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 89 14.07.02.046 JL. PULAU BARU BANGKO 1,442 7 1,442 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 9 14.07.02.047 JL. PINGGIR SUNGAI ROKAN BANGKO 12,696 7 10,496 82,67 1,600 12,60 0,600 4,73 - - 0,600 0,600 Aspal 5.100.000.000 - - - - 91 14.07.02.048 JL. PIAH BANGKO 0,353 3,5 0,353 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 92 14.07.02.049 JL. PERNIAGAAN BANGKO 2,006 10 2,006 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 13 93 14.07.02.050 JL. PERKUBURAN 2 BANGKO 0,279 4 - - 0,279 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 94 14.07.02.051 JL. PERKUBURAN 1 BANGKO 0,299 4 - - 0,299 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 95 14.07.02.052 JL. SYUHADA (BANGKO) BANGKO 0,943 4 - - 0,943 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 96 14.07.02.053 JL. PEMBANGUNAN (BANGKO) BANGKO 1,538 3 - - 1,200 78,02 - - 0,338 21,98 0,338 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 97 14.07.02.054 JL. PELABUHAN HULU BANGKO 0,404 7,4 0,404 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 98 14.07.02.055 JL. PEDAMARAN BANGKO 0,247 3,7 - - 0,047 19,03 - - 0,200 80,97 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 99 14.07.02.056 JL. PASAR BUAH BANGKO 0,1 3,5 - - 0,100 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 100 14.07.02.057 JL. PARIT ENDANG BANGKO 2,088 4,5 1,288 61,69 0,800 38,31 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 101 14.07.02.058 JL. MURDANI MUKTAR BANGKO 0,105 2 - - 0,105 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 102 14.07.02.059 JL. MULYOREJO BANGKO 2,01 14 - - 2,010 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 103 14.07.02.060 JL. MESJID AL- KAUSAR BANGKO 0,381 5 0,200 52,49 0,181 47,51 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 104 14.07.02.061 JL. MESJID (BANGKO) BANGKO 0,566 6,4 0,566 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 105 14.07.02.062 JL. MELATI (BANGKO) BANGKO 0,129 4,3 0,129 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 106 14.07.02.063 JL. MASJID TAQWA (BANGKO) BANGKO 2,367 3 0,200 8,45 1,567 66,20 0,600 25,35 - - 0,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 107 14.07.02.064 JL. MASJID AL- WARISY BANGKO 0,909 3 0,200 22,00 0,709 78,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 108 14.07.02.065 JL. MAKMUR I (BANGKO) BANGKO 3,493 5,5 1,200 34,35 1,493 42,74 0,800 22,90 - - 0,800 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 109 14.07.02.066 JL. MAKAM TUK KUMBANG BANGKO 1,717 3 0,200 11,65 0,800 46,59 0,600 34,94 0,117 6,81 0,717 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 110 14.07.02.067 JL. MADRASAH (BANGKO) BANGKO 1,374 6 0,374 27,22 0,600 43,67 0,400 29,11 - - 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 111 14.07.02.068 JL. KORAMIL BANGKO 0,335 3 0,335 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 112 14.07.02.069 JL. KOMPLEK GURU BANGKO 1,732 3 - - 0,600 34,64 0,532 30,72 0,600 34,64 1,132 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 113 14.07.02.070 JL. KLENTENG BANGKO 0,384 13 0,384 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 114 14.07.02.071 JL. KOMP. BATU 6 BANGKO 1,621 20 1,621 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 115 14.07.02.072 JL. KHAYANGAN BANGKO 0,514 6 - - 0,514 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 116 14.07.02.073 JL. KELUARGA BANGKO 0,249 3,8 - - - - - - 0,249 100,00 0,249 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 117 14.07.02.074 JL. BAHAGIA BANGKO 1,8 7 - - 1,000 55,56 - - 0,800 44,44 0,800 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 118 14.07.02.075 JL. BAHRIN BANGKO 0,326 3 - - 0,326 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 119 14.07.02.076 JL. BARU BANGKO 0,305 10 - - 0,305 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 120 14.07.02.077 JL. PASAR SENTRAL BANGKO 0,159 14 0,159 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 121 14.07.02.078 JL. BATU HAMPAR BANGKO 0,182 4,1 0,182 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 122 14.07.02.079 JL. BKIA BANGKO 0,222 3,3 - - 0,222 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 123 14.07.02.080 JL. BULAN UJUNG BANGKO 1,73 5 1,400 80,92 - - - - 0,330 19,08 0,330 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 124 14.07.02.081 JL. BULAN BANGKO 0,189 5,5 0,189 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 125 14.07.02.082 JL. BUNDARAN UNRI BANGKO 0,242 20 0,242 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 126 14.07.02.083 JL. DANAU BIRU BANGKO 0,547 4,4 0,200 36,56 0,200 36,56 - - 0,147 26,87 0,147 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 127 14.07.02.084 JL. DANAU GATAL BANGKO 1,439 3,1 - - 0,600 41,70 0,600 41,70 0,239 16,61 0,839 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 128 14.07.02.085 JL. DR. PRATOMO BANGKO 0,245 7 0,245 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 129 14.07.02.086 JL. DURIAN (BANGKO) BANGKO 1,224 4,5 - - 0,824 67,32 - - 0,400 32,68 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 130 14.07.02.087 JL. FAJAR (BANGKO) BANGKO 0,267 4,4 - - 0,267 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 131 14.07.02.088 JL. FAMILI BANGKO 0,741 4 0,400 53,98 0,341 46,02 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 132 14.07.02.089 JL. GAJAH MADA 2 BANGKO 0,705 6,5 0,400 56,74 0,305 43,26 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 133 14.07.02.090 JL. GEREJA HKBP BANGKO 0,338 5 - - 0,338 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 134 14.07.02.091 JL. JAMBU (BANGKO) BANGKO 0,42 6 0,420 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 135 14.07.02.092 JL. KARYA (BANGKO) BANGKO 1,449 3 0,200 13,80 0,849 58,59 - - 0,400 27,61 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 136 14.07.02.093 JL. MAKMUR II (BANGKO) BANGKO 2,138 2,3 - - 0,600 28,06 1,000 46,77 0,538 25,16 1,538 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 137 14.07.02.094 JL. DISPENDA BANGKO 0,21 15,6 - - 0,210 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 138 14.07.02.095 JL. SYAHRIN YUNAN BANGKO 1,964 8 - - 1,200 61,10 0,400 20,37 0,364 18,53 0,764 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 139 14.07.02.096 JL. PERKUBURAN BANGKO 0,49 4 0,400 81,63 0,090 18,37 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 140 14.07.02.097 JL. MERDEKA (BANGKO) BANGKO 0,385 12 0,385 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 14 141 14.07.02.098 JL. AMAN BANGKO 0,268 18 0,268 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 142 14.07.02.099 JL. KECAMATAN (BANGKO) BANGKO 4,975 8 4,975 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 143 14.07.02.100 JL. PARIT GEPAK BANGKO 1,36 10 - - - - - - 1,360 100,00 1,360 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 144 14.07.02.101 JL. PURWODADI BANGKO 1,9 7 - - 0,600 31,58 0,400 21,05 0,900 47,37 1,300 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 145 14.07.03.001 JL. PUNCAK TANAH PUTIH 7,682 6 6,882 89,59 0,800 10,41 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 146 14.07.03.002 JL. FERRY TANAH PUTIH 18,064 6 14,664 81,18 3,400 18,82 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 147 14.07.03.003 JL. SAWIT I (T PUTIH) TANAH PUTIH 12,569 7 - - - - 11,369 90,45 1,200 9,55 12,569 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 148 14.07.03.004 JL. PEMBURU TANAH PUTIH 5,583 8 - - - - 5,583 100,00 - - 5,583 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 149 14.07.03.005 JL. RANTAU BAIS TANAH PUTIH 6,086 7 6,086 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 150 14.07.03.006 JL. KARYA LESTARI TANAH PUTIH 1,551 4 - - - - 0,951 61,32 0,600 38,68 1,551 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 151 14.07.03.007 JL. PUTRI AYU TANAH PUTIH 3,577 5 - - - - - - 3,577 100,00 3,577 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 152 14.07.03.008 JL. PEMBANGUNAN II (T PUTIH) TANAH PUTIH 0,688 4 0,288 41,86 0,400 58,14 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 153 14.07.03.009 JL. KARYA JAYA TANAH PUTIH 0,571 4 0,200 35,03 - - 0,200 35,03 0,171 29,95 0,371 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 154 14.07.03.010 JL. ALKAUTSAR TANAH PUTIH 0,411 5,6 0,211 51,34 0,200 48,66 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 155 14.07.03.011 JL. PEMBANGUNAN I (T PUTIH) TANAH PUTIH 0,609 4 0,600 98,52 0,009 1,48 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 156 14.07.03.012 JL. SIMPANG KERBAU TANAH PUTIH 7,65 4 - - 0,400 5,23 0,800 10,46 6,450 84,31 7,250 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 157 14.07.03.013 JL. P. PUNAK TANAH PUTIH 0,733 4 0,200 27,29 0,333 45,43 - - 0,200 27,29 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 158 14.07.03.014 JL. SMP TANAH PUTIH 1,22 3,7 - - - - - - 1,220 100,00 1,220 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 159 14.07.03.015 JL. LINTAS SIMPANG BENAR TANAH PUTIH 1,819 6 - - - - 0,200 11,00 1,619 89,00 1,819 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 160 14.07.03.016 JL. ASSIDIQ TANAH PUTIH 0,814 3 - - 0,200 24,57 0,200 24,57 0,414 50,86 0,614 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 161 14.07.03.017 JL. MAKMUR (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,993 3,7 - - - - - - 1,993 100,00 1,993 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 162 14.07.03.018 JL. SIDOMULYO (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,745 6,3 - - - - 1,145 65,62 0,600 34,38 1,745 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 163 14.07.03.019 JL. MULYA (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,733 4,2 - - - - - - 1,733 100,00 1,733 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 164 14.07.03.020 JL. SENTOSA I (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,424 6 - - - - 1,424 100,00 - - 1,424 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 165 14.07.03.021 JL. SIMPANG MUTIARA TANAH PUTIH 2,206 14,5 1,400 63,46 0,806 36,54 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 166 14.07.03.022 JL. TUANKU TAMBUSAI (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 9,308 4 8,600 92,39 0,400 4,30 0,308 3,31 - - 0,308 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 167 14.07.03.023 JL. H. NASRUDIN TANAH PUTIH 1,044 4 0,844 80,84 - - 0,200 19,16 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 168 14.07.03.024 JL. M. IDRIS TANAH PUTIH 0,516 4,3 0,116 22,48 0,200 38,76 0,200 38,76 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 169 14.07.03.025 JL. M. NUH TANAH PUTIH 1,405 4,2 1,405 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 170 14.07.03.026 JL. MANSOERDIN TANAH PUTIH 1,841 3,5 1,000 54,32 0,800 43,45 0,041 2,23 - - 0,041 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 171 14.07.03.027 JL. SYEKH ABDUL KHOLID TANAH PUTIH 1,121 3,9 0,921 82,16 0,200 17,84 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 172 14.07.03.028 JL. MUTIARA 1 TANAH PUTIH 3,877 5,7 3,000 77,38 0,677 17,46 0,200 5,16 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 173 14.07.03.029 JL. S. ZAINAL ABIDIN TANAH PUTIH 2,126 13 0,600 28,22 - - - - 1,526 71,78 1,526 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 174 14.07.03.030 JL. DRS. ALIMAN BUCHORI TANAH PUTIH 3,333 3,4 1,733 52,00 - - 1,600 48,00 - - 1,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 175 14.07.03.031 JL. YAHYA ADIN TANAH PUTIH 1,297 3 1,297 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 176 14.07.03.032 JL. MUTIARA 2 TANAH PUTIH 7,979 5,5 6,379 79,95 - - 0,600 7,52 1,000 12,53 1,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 177 14.07.03.033 JL. LINTAS SEDINGINAN TANAH PUTIH 0,971 5 0,600 61,79 0,371 38,21 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 10 14.07.03.034 JL. LINTAS MANGGALA TANAH PUTIH 15,529 6 6,129 39,47 - - 1,600 10,30 7,800 50,23 9,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 179 14.07.03.035 JL. PELABUHAN (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 1,305 3 - - 0,800 61,30 0,505 38,70 - - 0,505 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 180 14.07.03.036 JL. PAGAR FERI TANAH PUTIH 0,624 5 0,424 67,95 - - - - 0,200 32,05 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 181 14.07.03.037 JL. PELAJAR (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 0,901 4 - - 0,800 88,79 - - 0,101 11,21 0,101 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 182 14.07.03.038 JL. PEMBANGUNAN (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 0,571 4,9 - - 0,200 35,03 0,200 35,03 0,171 29,95 0,371 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 183 14.07.03.039 JL. FAJAR (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 0,799 4,1 - - - - - - 0,799 100,00 0,799 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 184 14.07.03.040 JL. CORONG DAMAI TANAH PUTIH 0,675 7 - - - - - - 0,675 100,00 0,675 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 185 14.07.03.041 JL. KELOMPOK TANI (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 2,19 7 - - - - - - 2,190 100,00 2,190 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 186 14.07.03.042 JL. SEMINAI TANAH PUTIH 2,803 4 - - - - 1,000 35,68 1,803 64,32 2,803 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 15 187 14.07.03.043 JL. K. DALAM TANAH PUTIH 2,561 5 - - - - 1,600 62,48 0,961 37,52 2,561 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 188 14.07.03.044 JL. SAWIT II (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 2,76 8 - - - - - - 2,760 100,00 2,760 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 189 14.07.03.045 JL. SENTOSA II (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 3,748 6 - - - - 3,748 100,00 - - 3,748 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 190 14.07.03.046 JL. SUKA MULYA (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 0,858 5 - - - - 0,200 23,31 0,658 76,69 0,858 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 191 14.07.03.047 JL. PENDEKAR BAHAN TANAH PUTIH 0,701 5 - - - - 0,701 100,00 - - 0,701 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 192 14.07.03.048 JL. PUSAKA TANAH PUTIH 1,023 3 - - - - 1,023 100,00 - - 1,023 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 193 14.07.03.049 JL. PARIT (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 5,113 5,5 - - - - - - 5,113 100,00 5,113 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 194 14.07.03.050 JL. SAWIT III (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 2,509 3 - - - - - - 2,509 100,00 2,509 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 195 14.07.03.051 JL. KARYA (TANAH PUTIH) TANAH PUTIH 2,153 4 - - - - - - 2,153 100,00 2,153 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 196 14.07.03.052 JL. SIDOREJO TANAH PUTIH 2,439 4 - - - - - - 2,439 100,00 2,439 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 197 14.07.03.053 JL. BERKAT TANAH PUTIH 1,365 5,5 0,600 43,96 0,600 43,96 - - 0,165 12,09 0,165 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 198 14.07.03.054 JL. PUTAT TANAH PUTIH 5,385 6 0,800 14,86 - - 4,385 81,43 0,200 3,71 4,585 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 199 14.07.03.055 JL. PENGHULU TANAH PUTIH 6,216 3 - - - - - - 6,216 100,00 6,216 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 200 14.07.03.056 JL. KECAMATAN (TANAH PUTIH, PUJUD) TANAH PUTIH 7,687 5,2 - - - - 7,487 97,40 0,200 2,60 7,687 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 201 14.07.03.057 JL. MANGGALA V TANAH PUTIH 10,213 5 5,213 51,04 1,000 9,79 1,800 17,62 2,200 21,54 4,000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 11 14.07.03.058 JL. LINTAS SEDINGINAN- RANTAU KOPAR TANAH PUTIH 25,86 6 11,200 43,31 8,800 34,03 1,260 4,87 4,600 17,79 5,860 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 - - 203 14.07.03.059 JL. PEMATANG BOTAN TANAH PUTIH 9,793 5,5 1,000 10,21 6,200 63,31 1,593 16,27 1,000 10,21 2,593 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 12 14.07.04.001 JL. PARIT ALAY RIMBA MELINTA NG 3,361 7,3 - - - - - - 3,361 100,00 3,361 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,861 Aspal 15.818.500.000 - - - 205 14.07.04.002 JL. LINTAS PEMATANG BOTAN RIMBA MELINTA NG 3,062 5,5 - - - - 2,000 65,32 1,062 34,68 3,062 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 206 14.07.04.003 JL. PENDIDIKAN (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 2,233 4 0,800 35,83 0,600 26,87 - - 0,833 37,30 0,833 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 207 14.07.04.004 JL. JOHARI MAIS RIMBA MELINTA NG 2,72 12 2,200 80,88 - - - - 0,520 19,12 0,520 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 208 14.07.04.005 JL. LOKASI PANJANG RIMBA MELINTA NG 1,939 5 - - - - 1,939 100,00 - - 1,939 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 209 14.07.04.006 JL. SWADAYA RIMBA MELINTA NG 3,86 4 - - 0,660 17,10 0,400 10,36 2,800 72,54 3,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 210 14.07.04.007 JL. CEMPAKA RIMBA MELINTA NG 0,485 4 - - - - - - 0,485 100,00 0,485 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 211 14.07.04.008 JL. SAWO II (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 1,214 4 0,200 16,47 0,400 32,95 0,200 16,47 0,414 34,10 0,614 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 212 14.07.04.009 JL. SUKA TANI RIMBA MELINTA NG 1,723 4,5 - - - - - - 1,723 100,00 1,723 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 13 14.07.04.010 JL. DAIRI (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 4,427 4 - - 1,000 22,59 - - 3,427 77,41 3,427 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,450 Aspal 12.325.000.000 - - - 214 14.07.04.011 JL. KARYA (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 0,732 3,5 - - 0,400 54,64 0,132 18,03 0,200 27,32 0,332 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 215 14.07.04.012 JL. SUKOMULYO RIMBA MELINTA NG 1,935 5 - - - - 0,400 20,67 1,535 79,33 1,935 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 216 14.07.04.013 JL. H. SALAM RIMBA MELINTA NG 3,012 4 1,600 53,12 - - 1,412 46,88 - - 1,412 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 217 14.07.04.014 JL. SUKAJADI (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 1,868 4 0,068 3,64 0,400 21,41 0,200 10,71 1,200 64,24 1,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 218 14.07.04.015 JL. PARIT SUHU RIMBA MELINTA NG 2,053 4 - - - - - - 2,053 100,00 2,053 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 219 14.07.04.016 JL. SUKA MAJU (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 1,364 2,5 - - - - 0,964 70,67 0,400 29,33 1,364 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 220 14.07.04.017 JL. DARUSSALAM (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 1,923 4 0,400 20,80 1,323 68,80 - - 0,200 10,40 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 221 14.07.04.018 JL. TUK SATIN RIMBA MELINTA NG 0,854 4 0,200 23,42 0,600 70,26 0,054 6,32 - - 0,054 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 222 14.07.04.019 JL. PARIT SEBELAH RIMBA MELINTA NG 1,555 4 0,400 25,72 0,555 35,69 - - 0,600 38,59 0,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 223 14.07.04.020 JL. PARIT LOSAI RIMBA MELINTA NG 1,451 2,2 - - 1,451 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 16 224 14.07.04.021 JL. PARIT MANTUNG RIMBA MELINTA NG 1,367 3 - - 0,967 70,74 0,200 14,63 0,200 14,63 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 14 14.07.04.022 JL. KARYA MEKAR / HIDAYAH 3 RIMBA MELINTA NG 3,705 4 - - - - 2,105 56,82 1,600 43,18 3,705 1,500 Aspal 12.750.000.000 2,205 Aspal 18.742.500.000 - - - 226 14.07.04.023 JL. IMAM TAOE 1 RIMBA MELINTA NG 1,143 4 - - 0,543 47,51 0,400 35,00 0,200 17,50 0,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 227 14.07.04.024 JL. PARIT KIBUS RIMBA MELINTA NG 0,964 2,2 - - 0,164 17,01 - - 0,800 82,99 0,800 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 228 14.07.04.025 JL. BERSAMA (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 5,124 4,5 - - 0,200 3,90 - - 4,924 96,10 4,924 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 229 14.07.04.026 JL. PASAR LAMA (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 0,23 14 0,200 86,96 0,030 13,04 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 230 14.07.04.027 JL. SIDO JAYA RIMBA MELINTA NG 1,057 4 - - 0,857 81,08 0,200 18,92 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 15 14.07.04.028 JL. UTAMA II (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 3,106 4 0,200 6,44 0,600 19,32 1,306 42,05 1,000 32,20 2,306 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,300 Aspal 11.050.000.000 - - - 232 14.07.04.029 JL. PRAMUKA SIMP. DATUK GOMEL RIMBA MELINTA NG 2,001 5 1,000 49,98 0,200 10,00 0,801 40,03 - - 0,801 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 233 14.07.04.030 JL. RAMBUTAN (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 1,017 2,5 - - 0,400 39,33 0,617 60,67 - - 0,617 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 234 14.07.04.031 JL. UTAMA (RIMBA MELINTANG) RIMBA MELINTA NG 1,098 4 0,200 18,21 0,400 36,43 0,200 18,21 0,298 27,14 0,498 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 235 14.07.04.032 JL. H. ANAS MAMUN RIMBA MELINTA NG 8,791 6 8,791 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 236 14.07.04.033 JL. NAVIGASI RIMBA MELINTA NG 4,742 3,5 - - - - - - 4,742 100,00 4,742 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 237 14.07.04.034 JL. TRANS BARU RIMBA MELINTA NG 2,407 6 - - - - - - 2,407 100,00 2,407 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 238 14.07.05.001 JL. MUTIARA (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 2,635 3,5 - - - - 2,635 100,00 - - 2,635 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 239 14.07.05.002 JL. KASWARI I (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 1,493 3,5 0,200 13,40 1,200 80,38 - - 0,093 6,23 0,093 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 240 14.07.05.003 JL. GARUDA BAGAN SINEMB AH 2,098 3 - - 1,698 80,93 0,400 19,07 - - 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 241 14.07.05.004 JL. ANGGUR BAGAN SINEMB AH 3,102 6 2,502 80,66 - - 0,600 19,34 - - 0,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 242 14.07.05.005 JL. GARUDA NO 922 BAGAN SINEMB AH 2,348 3,6 - - 2,148 91,48 - - 0,200 8,52 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 243 14.07.05.006 JL. MATOA BAGAN SINEMB AH 1,516 4 - - 0,600 39,58 0,916 60,42 - - 0,916 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 244 14.07.05.007 JL. SALAK BAGAN SINEMB AH 0,483 3,5 0,283 58,59 - - 0,200 41,41 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 245 14.07.05.008 JL. SIRSAK BAGAN SINEMB AH 2,061 4 - - - - 2,061 100,00 - - 2,061 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 246 14.07.05.009 JL. DUSUN TULUNG A. BAGAN SINEMB AH 2,538 4 - - - - 2,538 100,00 - - 2,538 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 247 14.07.05.010 JL. DESA GELORA BAGAN SINEMB AH 1,227 3,5 - - 0,400 32,60 0,827 67,40 - - 0,827 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 248 14.07.05.011 JL. TENGGIRI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 1,371 3 - - - - 1,371 100,00 - - 1,371 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 249 14.07.05.012 JL. KAYANGAN BAGAN SINEMB AH 1,2 4 - - - - 1,200 100,00 - - 1,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 250 14.07.05.013 JL. KASWARI II (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,779 3 - - - - 0,779 100,00 - - 0,779 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 251 14.07.05.014 JL. H. NURDIN HR BAGAN SINEMB AH 1,146 3 - - - - 0,800 69,81 0,346 30,19 1,146 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 252 14.07.05.015 JL. LINGKAR LANCANG KUNING BAGAN SINEMB AH 0,208 4 - - - - - - 0,208 100,00 0,208 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 253 14.07.05.016 JL. BUATAN BAGAN SINEMB AH 1,533 3,5 - - - - - - 1,533 100,00 1,533 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 254 14.07.05.017 JL. TIUNG BAGAN SINEMB AH 4,064 4,2 - - - - - - 4,064 100,00 4,064 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 255 14.07.05.018 JL. CENDRAWASIH (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 3,67 5 0,600 16,35 0,200 5,45 2,870 78,20 - - 2,870 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 17 256 14.07.05.019 JL. KUTILANG (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 4,775 6 - - 0,800 16,75 - - 3,975 83,25 3,975 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 257 14.07.05.020 JL. DESA BAKTI BAGAN SINEMB AH 2,315 5 - - 0,400 17,28 1,715 74,08 0,200 8,64 1,915 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 258 14.07.05.021 JL. PUNAK (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,858 5,5 - - - - - - 0,858 100,00 0,858 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 259 14.07.05.022 JL. KRITING BAGAN SINEMB AH 0,632 4,5 - - - - 0,200 31,65 0,432 68,35 0,632 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 260 14.07.05.023 JL. PENGHULU HASASN BAGAN SINEMB AH 0,342 4 - - - - - - 0,342 100,00 0,342 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 261 14.07.05.024 JL. IMAM BAGAN SINEMB AH 0,838 4 - - - - 0,838 100,00 - - 0,838 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 262 14.07.05.025 JL. PERJUANGAN I (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,678 3,5 - - - - - - 0,678 100,00 0,678 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 263 14.07.05.026 JL. BAMBU KUNING BAGAN SINEMB AH 2,974 6 - - 1,174 39,48 - - 1,800 60,52 1,800 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 264 14.07.05.027 JL. SAWIT (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,608 4 - - - - 0,608 100,00 - - 0,608 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 265 14.07.05.028 JL. PERLADANGAN BAGAN SINEMB AH 2,485 4 - - 0,800 32,19 1,285 51,71 0,400 16,10 1,685 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 266 14.07.05.029 JL. ALAM BAGAN SINEMB AH 0,496 4 - - - - 0,496 100,00 - - 0,496 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 267 14.07.05.030 JL. ALAM II BAGAN SINEMB AH 5,109 3 - - - - 5,109 100,00 - - 5,109 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 268 14.07.05.031 JL. BUNGA (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 1,741 3,5 - - - - - - 1,741 100,00 1,741 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 269 14.07.05.032 JL. AFDELING IV BAGAN SINEMB AH 2,087 4 - - - - 2,087 100,00 - - 2,087 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 270 14.07.05.033 JL. NANGKA (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 1,47 4 - - 0,400 27,21 1,070 72,79 - - 1,070 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 271 14.07.05.034 JL. MESJID NUANSA BAGAN SINEMB AH 1,447 5 - - 0,400 27,64 0,200 13,82 0,847 58,53 1,047 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 272 14.07.05.035 JL. SEPAKAT I (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,95 5 - - 0,950 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 273 14.07.05.036 JL. H. IMAM MUNANDAR BAGAN SINEMB AH 3,152 6 1,600 50,76 0,400 12,69 0,152 4,82 1,000 31,73 1,152 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 274 14.07.05.037 JL. NUSA INDAH (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,757 3,5 0,557 73,58 0,200 26,42 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 275 14.07.05.038 JL. HJ. BADIAH BAGAN SINEMB AH 0,516 4 0,316 61,24 0,200 38,76 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 276 14.07.05.039 JL. LANCANG KUNING BAGAN SINEMB AH 1,451 3,5 1,451 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 277 14.07.05.040 JL. SUNAN GUNUNG JATI I BAGAN SINEMB AH 0,545 2,5 - - 0,345 63,30 0,200 36,70 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 278 14.07.05.041 JL. WALLET BAGAN SINEMB AH 0,567 3 0,200 35,27 0,200 35,27 - - 0,167 29,45 0,167 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 279 14.07.05.042 JL. ANTARA BAGAN SINEMB AH 0,646 3 0,200 30,96 0,446 69,04 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 280 14.07.05.043 JL. BUKIT PEMBANGUNAN BAGAN SINEMB AH 1,328 4 1,000 75,30 0,200 15,06 0,128 9,64 - - 0,128 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 281 14.07.05.044 JL. S. GUNUNG JATI BAGAN SINEMB AH 0,171 3,5 - - 0,171 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 282 14.07.05.045 JL. BUKIT PEMBANGUNAN I BAGAN SINEMB AH 0,573 3,5 - - 0,573 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 283 14.07.05.046 JL. BUKIT PEMBANGUNAN V BAGAN SINEMB AH 0,124 3,5 - - 0,124 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 284 14.07.05.047 JL. BUKIT PEMBANGUNAN VI BAGAN SINEMB AH 0,142 3,5 - - 0,142 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 285 14.07.05.048 JL. DARUSSALAM (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 1,122 3 - - 0,400 35,65 - - 0,722 64,35 0,722 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 286 14.07.05.049 JL. YAKIN BAGAN SINEMB AH 0,361 2 - - - - - - 0,361 100,00 0,361 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 287 14.07.05.050 JL. MAIJIDIN BAGAN SINEMB AH 2,827 5 1,400 49,52 0,200 7,07 0,627 22,18 0,600 21,22 1,227 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 18 288 14.07.05.051 JL. PIERE TANDEAN BAGAN SINEMB AH 1,091 4 0,600 55,00 0,491 45,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 289 14.07.05.052 JL. KARTINI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,426 4 - - 0,426 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 290 14.07.05.053 JL. PATTIMURA (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,369 4 - - 0,369 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 291 14.07.05.054 JL. HANGTUAH (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,867 4 0,667 76,93 0,200 23,07 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 292 14.07.05.055 JL. TUANKU TAMBUSAI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 1,585 3,5 0,200 12,62 0,785 49,53 0,400 25,24 0,200 12,62 0,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 293 14.07.05.056 JL. ROKAN (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,187 3,5 - - - - - - 0,187 100,00 0,187 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 294 14.07.05.057 JL. PASAR BARU BAGAN SINEMB AH 0,477 3,5 - - - - - - 0,477 100,00 0,477 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 295 14.07.05.058 JL. SULTAN SYARIF BAGAN SINEMB AH 1,576 4 1,176 74,62 - - - - 0,400 25,38 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 296 14.07.05.059 JL. KAPUAS (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,491 4 - - - - - - 0,491 100,00 0,491 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 297 14.07.05.060 JL. KH. DEWANTARA UJUNG BAGAN SINEMB AH 0,898 2 - - - - - - 0,898 100,00 0,898 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 298 14.07.05.061 JL. KH. DEWANTARA BAGAN SINEMB AH 0,361 3,5 - - 0,161 44,60 - - 0,200 55,40 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 299 14.07.05.062 JL. AHMAD YANI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 2,092 5 0,400 19,12 1,000 47,80 0,292 13,96 0,400 19,12 0,692 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 300 14.07.05.063 JL. SUKA RUKUN BAGAN SINEMB AH 0,459 4 - - 0,400 87,15 - - 0,059 12,85 0,059 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 301 14.07.05.064 JL. TERATAI (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,493 4 - - 0,493 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 302 14.07.05.065 JL. HR. SUBRANTAS BAGAN SINEMB AH 1,419 3,5 0,200 14,09 0,800 56,38 0,400 28,19 0,019 1,34 0,419 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 303 14.07.05.066 JL. HR. SUBRANTAS DALAM BAGAN SINEMB AH 0,389 3,5 - - - - 0,389 100,00 - - 0,389 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 304 14.07.05.067 JL. IMAM BONJOL (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 1,489 4 0,600 40,30 - - 0,200 13,43 0,689 46,27 0,889 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 305 14.07.05.068 JL. DR. SUTOMO (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,961 3,5 - - - - 0,400 41,62 0,561 58,38 0,961 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 306 14.07.05.069 JL. RINGROAD BAGAN SINEMB AH 7,58 12 1,400 18,47 2,200 29,02 2,580 34,04 1,400 18,47 3,980 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 307 14.07.05.070 JL. MERAPI BAGAN SINEMB AH 1,636 3,5 - - 1,636 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 308 14.07.05.071 JL. SEMERU BAGAN SINEMB AH 1,608 3 0,600 37,31 0,808 50,25 - - 0,200 12,44 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 309 14.07.05.072 JL. SINGKARAK BAGAN SINEMB AH 1,362 3,5 0,600 44,05 0,362 26,58 - - 0,400 29,37 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 310 14.07.05.073 JL. TAMBORA BAGAN SINEMB AH 1,413 3 0,600 42,46 0,813 57,54 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 311 14.07.05.074 JL. PENDIDIKAN II (BAGAN SINEMBAH) BAGAN SINEMB AH 0,46 3,5 0,460 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 312 14.07.05.075 JL. SAPTA PERMAI BAGAN SINEMB AH 2,311 4 0,600 25,96 1,000 43,27 0,200 8,65 0,511 22,11 0,711 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 16 14.07.05.076 JL. MUHAMMAD NOOR BAGAN SINEMB AH 9,216 6 6,000 65,10 1,000 10,85 0,600 6,51 1,616 17,53 2,216 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,700 Aspal 14.450.000.000 - - - 314 14.07.05.077 JL. MURINI MAKMUR BAGAN SINEMB AH 4,349 4 - - - - 4,349 100,00 - - 4,349 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 17 14.07.05.078 JL. SEROJA INDAH BAGAN SINEMB AH 7,711 4 0,911 11,81 0,600 7,78 6,000 77,81 0,200 2,59 6,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,700 Aspal 14.450.000.000 - 18 14.07.05.079 JL. LINTAS BAGAN BATU-TANJUNG MEDAN BAGAN SINEMB AH 37,473 6 11,473 30,62 4,600 12,28 9,600 25,62 11,800 31,49 21,400 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 317 14.07.06.001 JL. BASTARI PASIR LIMAU KAPAS 0,38 2 - - 0,380 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 16 14.07.06.002 JL. BAKTI 1 PASIR LIMAU KAPAS 2,635 5 - - 2,435 92,41 0,200 7,59 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 319 14.07.06.003 JL. BANDAR BARU PASIR LIMAU KAPAS 1,862 3 0,600 32,22 1,062 57,04 - - 0,200 10,74 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 19 320 14.07.06.004 JL. KUBURAN CINA PASIR LIMAU KAPAS 0,992 3,5 0,400 40,32 0,200 20,16 - - 0,392 39,52 0,392 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 321 14.07.06.005 JL. ST PASIR LIMAU KAPAS 0,232 2 0,232 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 322 14.07.06.006 JL. DAMAI (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1 3 - - 1,000 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 323 14.07.06.007 JL. TANJUNG RUKAM PASIR LIMAU KAPAS 0,732 3 - - - - - - 0,732 100,00 0,732 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 324 14.07.06.008 JL. MASJID RAYA PASIR LIMAU KAPAS 0,407 2,5 0,400 98,28 0,007 1,72 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 325 14.07.06.009 JL. POROS (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 0,455 4 0,200 43,96 - - 0,055 12,09 0,200 43,96 0,255 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 17 14.07.06.010 JL. BAKTI 2 PASIR LIMAU KAPAS 1,427 3 0,200 14,02 1,200 84,09 - - 0,027 1,89 0,027 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 19 14.07.06.011 JL. LINTAS PASIR LIMAU KAPAS PASIR LIMAU KAPAS 28,679 7 2,400 8,37 8,000 27,89 3,200 11,16 15,079 52,58 18,279 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 Pada SK Bupati Rokan Hilir No. 344 Tahun 2024 Jl. Lintas Pasir Limau Kapas merupaka n gabungan dari beberapa ruas jalan yaitu : Jl. Kuning Jalil, Jl. Dusun Tanjung Selamat, Jl. Lintas Kepenghu luan, Jl. Inpres, Jl. Pasar Mereng dan Jl. 328 14.07.06.012 JL. SAMPAI NIAT PASIR LIMAU KAPAS 0,967 2,5 0,567 58,63 - - - - 0,400 41,37 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 329 14.07.06.013 JL. ADIL PASIR LIMAU KAPAS 0,971 2 0,200 20,60 0,571 58,81 - - 0,200 20,60 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 330 14.07.06.014 JL. DARUSSOFA PASIR LIMAU KAPAS 3,928 3 - - 1,000 25,46 0,200 5,09 2,728 69,45 2,928 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 331 14.07.06.015 JL. LIMBAD PASIR LIMAU KAPAS 1,875 3 0,600 32,00 0,800 42,67 0,200 10,67 0,275 14,67 0,475 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 332 14.07.06.016 JL. MASJID MUJAHIDIN PASIR LIMAU KAPAS 0,632 2 - - 0,200 31,65 0,432 68,35 - - 0,432 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 333 14.07.06.017 JL. SEPAKAT (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 2,696 3 0,400 14,84 0,800 29,67 0,200 7,42 1,296 48,07 1,496 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 334 14.07.06.018 JL. PINANG (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 3,16 2 - - 0,200 6,33 - - 2,960 93,67 2,960 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 335 14.07.06.019 JL. GURU MANAP PASIR LIMAU KAPAS 1,058 3 - - 1,058 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 336 14.07.06.020 JL. TELAGA SUKA PASIR LIMAU KAPAS 1,392 2,5 0,600 43,10 - - - - 0,792 56,90 0,792 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 337 14.07.06.021 JL. NAHAR SALAM PASIR LIMAU KAPAS 2,475 3 - - 1,275 51,52 0,600 24,24 0,600 24,24 1,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 338 14.07.06.022 JL. SEKSAMA PASIR LIMAU KAPAS 1,653 3 - - - - - - 1,653 100,00 1,653 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 339 14.07.06.023 JL. S.TENGGAR PASIR LIMAU KAPAS 5,02 3 - - - - - - 5,020 100,00 5,020 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 340 14.07.06.024 JL. SARANG BURUNG PASIR LIMAU KAPAS 3,742 3 - - - - - - 3,742 100,00 3,742 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 341 14.07.06.025 JL. TELUK NIBUNG PASIR LIMAU KAPAS 3,119 2 - - - - - - 3,119 100,00 3,119 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 342 14.07.06.026 JL. RASUL HASAN (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 2,066 3 - - 0,266 12,88 1,600 77,44 0,200 9,68 1,800 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 20 343 14.07.06.027 JL. BATANG KEPU PASIR LIMAU KAPAS 2,266 3 0,200 8,83 0,400 17,65 0,400 17,65 1,266 55,87 1,666 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 344 14.07.06.028 JL. LONDOH PASIR LIMAU KAPAS 1,629 4 - - - - - - 1,629 100,00 1,629 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 345 14.07.06.029 JL. SEI. SANGGUL PASIR LIMAU KAPAS 2,193 3 - - - - - - 2,193 100,00 2,193 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 346 14.07.06.030 JL. PENGHULU MAMUN PASIR LIMAU KAPAS 4,186 5 - - - - - - 4,186 100,00 4,186 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 347 14.07.06.031 JL. WAN TAMRIN PASIR LIMAU KAPAS 2,682 5 - - - - 2,682 100,00 - - 2,682 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 348 14.07.06.032 JL. ARIFIN SULUNG PASIR LIMAU KAPAS 1,218 5 - - - - - - 1,218 100,00 1,218 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 349 14.07.06.033 JL. PEMATANG KOALA PASIR LIMAU KAPAS 1,46 3 - - - - - - 1,460 100,00 1,460 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 350 14.07.06.034 JL. SUKAJADI (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1,945 3 - - - - - - 1,945 100,00 1,945 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 351 14.07.06.035 JL. DARMA II (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 3,892 5 - - - - 3,200 82,22 0,692 17,78 3,892 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 352 14.07.06.036 JL. UTAMA (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 2,014 5 - - 0,600 29,79 0,614 30,49 0,800 39,72 1,414 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 353 14.07.06.037 JL. MESJID (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1,249 4 0,400 32,03 0,200 16,01 - - 0,649 51,96 0,649 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 354 14.07.06.038 JL. INPRES SUNGAI DAUN PASIR LIMAU KAPAS 1,322 2 - - - - - - 1,322 100,00 1,322 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 355 14.07.06.039 JL. KUALA (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1,618 3 - - - - - - 1,618 100,00 1,618 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 356 14.07.06.040 JL. KAMPUNG BARU (PASIR LIMAU KAPAS) PASIR LIMAU KAPAS 1,569 3 - - - - - - 1,569 100,00 1,569 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 357 14.07.06.041 JL. PEMDA PASIR LIMAU KAPAS 0,854 5 - - - - - - 0,854 100,00 0,854 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 358 14.07.06.042 JL. PURNAMASARI PASIR LIMAU KAPAS 5,852 5 - - - - 3,400 58,10 2,452 41,90 5,852 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 359 14.07.06.043 JL. BUDI UTAMA PASIR LIMAU KAPAS 1,997 3 - - - - - - 1,997 100,00 1,997 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 360 14.07.06.044 JL. BUDI UTAMA 1 PASIR LIMAU KAPAS 0,191 3 - - - - - - 0,191 100,00 0,191 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 361 14.07.06.045 JL. BUDI UTAMA 2 PASIR LIMAU KAPAS 0,22 2 - - - - - - 0,220 100,00 0,220 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 362 14.07.06.046 JL. PU - S.DAUN PASIR LIMAU KAPAS 0,307 18 - - 0,307 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 363 14.07.07.001 JL. JAKSA (SINABOI) SINABOI 0,398 3,1 0,398 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 364 14.07.07.002 JL. POROS SINABOI SINABOI 1,088 5,7 - - 1,088 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 365 14.07.07.003 JL. PEMBANGUNAN I (SINABOI) SINABOI 0,534 2 - - 0,534 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 366 14.07.07.004 JL. PEMBANGUNAN II (SINABOI) SINABOI 0,75 2 - - 0,750 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 367 14.07.07.005 JL. BERINGIN JAYA SINABOI 3,063 3 0,600 19,59 0,863 28,17 0,400 13,06 1,200 39,18 1,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 368 14.07.07.006 JL. INPRES (SINABOI) SINABOI 1,142 3 0,400 35,03 0,400 35,03 - - 0,342 29,95 0,342 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 20 14.07.07.007 JL. KAMPUNG AMAN 1 SINABOI 3,67 5 - - 1,000 27,25 0,070 1,91 2,600 70,84 2,670 2,670 Semenisasi 5.340.000.000 - - - - 370 14.07.07.008 JL. KELIPANG TEDI SINABOI 1,665 3,5 - - 0,200 12,01 - - 1,465 87,99 1,465 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 371 14.07.07.009 JL. KUALA (SINABOI) SINABOI 2,539 3 0,400 15,75 1,739 68,49 0,200 7,88 0,200 7,88 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 372 14.07.07.010 JL. MERANTI (SINABOI) SINABOI 1,95 3 - - 0,600 30,77 0,400 20,51 0,950 48,72 1,350 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 373 14.07.07.011 JL. PONIMAN SINABOI 2,422 3,5 - - 1,422 58,71 0,400 16,52 0,600 24,77 1,000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 374 14.07.07.012 JL. RAJA BEJAMU SINABOI 1,402 3,5 - - 1,402 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 375 14.07.07.013 JL. SIDOMAKMUR SINABOI 1,59 3 - - 0,400 25,16 0,800 50,31 0,390 24,53 1,190 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 376 14.07.07.014 JL. SINABOI KECIL SINABOI 1,128 4,8 - - - - 1,128 100,00 - - 1,128 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 377 14.07.07.015 JL. UTAMA I (SINABOI) SINABOI 2,148 4 1,200 55,87 0,948 44,13 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 378 14.07.07.016 JL. HARAPAN JAYA (SINABOI, BANGKO) SINABOI, BANGKO 2,337 3 - - 1,200 51,35 - - 1,137 48,65 1,137 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 379 14.07.08.001 JL. DUSUN II PUJUD 1,619 4,2 - - - - 1,619 100,00 - - 1,619 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 21 380 14.07.08.002 JL. DUSUN III PUJUD 3,216 5 - - - - 3,216 100,00 - - 3,216 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 381 14.07.08.003 JL. BERKAT KM 8- 16 PUJUD 9,783 7 1,400 14,31 - - 1,383 14,14 7,000 71,55 8,383 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 382 14.07.08.004 JL. PANGLIMA NYARANG PUJUD 3,178 4 1,378 43,36 1,400 44,05 - - 0,400 12,59 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 383 14.07.08.005 JL. SUNGAI HARAPAN BABUSSALAM PUJUD 0,833 4 - - - - 0,833 100,00 - - 0,833 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 21 14.07.08.006 JL. LOKASI PUJUD 16,931 4 1,200 7,09 - - 0,800 4,73 14,931 88,19 15,731 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 385 14.07.08.007 JL. SUKATANI PUJUD 9,846 4 - - - - 9,846 100,00 - - 9,846 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 386 14.07.08.008 JL. UTAMA 1 PUJUD 2,362 3 1,562 66,13 0,800 33,87 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 387 14.07.08.009 JL. UTAMA 2 PUJUD 0,66 4 - - 0,660 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 388 14.07.08.010 JL. SYEIKH M. KHOTIB PUJUD 1,711 3 0,511 29,87 1,200 70,13 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 389 14.07.08.011 JL. MAHATO PUJUD 1,352 6 1,152 85,21 0,200 14,79 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 390 14.07.08.012 JL. PELAJAR (PUJUD) PUJUD 1,016 4 0,616 60,63 0,400 39,37 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 391 14.07.08.013 JL. PEMBANGUNAN (PUJUD) PUJUD 0,567 6 0,567 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 392 14.07.08.014 JL. MESJID RAYA PUJUD 0,239 4 - - 0,239 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 393 14.07.08.015 JL. BALAI ADAT PUJUD 1,061 6 0,861 81,15 0,200 18,85 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 394 14.07.08.016 JL. KH. AMBIA PUJUD 0,401 5 0,401 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 395 14.07.08.017 JL. CENGKEH PUJUD 0,736 4 0,736 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 396 14.07.08.018 JL. KAMPUNG TIGA PUJUD 3,805 4 0,400 10,51 1,000 26,28 1,805 47,44 0,600 15,77 2,405 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 397 14.07.08.019 JL. SOSOPAN PUJUD 2,436 3,5 0,600 24,63 1,200 49,26 0,636 26,11 - - 0,636 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 398 14.07.08.020 JL. KASANG BANGSAWAN PUJUD 3,171 4 - - 1,600 50,46 1,200 37,84 0,371 11,70 1,571 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 399 14.07.09.001 JL. SAWITA TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 1,413 4,1 0,400 28,31 - - 1,013 71,69 - - 1,013 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 400 14.07.09.002 JL. JEND. SUDIRMAN (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 1,776 7 1,776 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 401 14.07.09.003 JL. SIMPANG AYAM TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 1,072 6 1,072 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 402 14.07.09.004 JL. ARJUNA TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 3,225 6,2 0,600 18,60 - - 2,625 81,40 - - 2,625 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 403 14.07.09.005 JL. PARIT JAWA (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 1,049 6 - - - - 1,049 100,00 - - 1,049 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 404 14.07.09.006 JL. TENAGA (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,86 4 - - 0,600 69,77 - - 0,260 30,23 0,260 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 405 14.07.09.007 JL. SUKAJADI (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,475 4 - - 0,475 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 406 14.07.09.008 JL. CIKU TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,853 8 0,800 93,79 - - - - 0,053 6,21 0,053 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 407 14.07.09.009 JL. DATUK SANGO TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 1,257 3 - - - - 1,000 79,55 0,257 20,45 1,257 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 22 408 14.07.09.010 JL. S. ZAINUDDIN TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 1,983 4 1,000 50,43 0,200 10,09 0,583 29,40 0,200 10,09 0,783 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 409 14.07.09.011 JL. MELATI (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,297 4 - - 0,297 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 410 14.07.09.012 JL. SYEIKH ABDULLAH TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,233 4 - - 0,233 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 411 14.07.09.013 JL. DATUK PDR TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 1,267 4 - - 0,400 31,57 - - 0,867 68,43 0,867 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 412 14.07.09.014 JL. K. H. RAJAB TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,21 3,5 - - 0,210 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 413 14.07.09.015 JL. BUNGA (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,873 4 - - 0,873 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 414 14.07.09.016 JL. PASAR BAWAH TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,1 6,9 0,100 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 415 14.07.09.017 JL. PASAR LAMA (T PUTIH TANJUNG MELAWAN) TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,284 4 - - 0,284 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 416 14.07.09.018 JL. TUGU TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,99 4 0,600 60,61 - - - - 0,390 39,39 0,390 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 417 14.07.09.019 JL. TOBE INDAH TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,335 5,5 - - - - - - 0,335 100,00 0,335 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 418 14.07.09.020 JL. PISANG-PISANG TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 0,845 6,3 - - - - - - 0,845 100,00 0,845 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 22 14.07.09.021 JL. PARIT KUNING TANAH PUTIH TANJUN G MELAWA N 7,323 7 1,200 16,39 0,600 8,19 2,123 28,99 3,400 46,43 5,523 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 - - 420 14.07.10.001 JL. UTAMA (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 0,406 3,5 - - 0,406 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 421 14.07.10.002 JL. SENTOSA (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 1,515 2,5 - - - - 1,515 100,00 - - 1,515 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 23 14.07.10.003 JL. KARYA BERSAMA TELOK BANO 1 BANGKO PUSAKO 13,093 6 6,693 51,12 1,800 13,75 2,000 15,28 2,600 19,86 4,600 1,500 Rigid 14.250.000.000 1,500 Rigid 14.250.000.000 1,500 Rigid 14.250.000.000 - - 24 14.07.10.004 JL. POROS ROKAN BARU BANGKO PUSAKO 16,691 5 - - 2,200 13,18 4,291 25,71 10,200 61,11 14,491 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 424 14.07.10.005 JL. CAM BANGKO PUSAKO 1,061 4,6 0,861 81,15 0,200 18,85 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 425 14.07.10.006 JL. PERTANIAN BANGKO PUSAKO 2,03 4 - - - - 2,000 98,52 0,030 1,48 2,030 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 25 14.07.10.007 JL. PENGHULU MA'MUN BANGKO PUSAKO 13,6 4,5 3,600 26,47 3,800 27,94 2,000 14,71 4,200 30,88 6,200 6,200 Base B 7.440.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,200 Rigid 20.900.000.000 Aspal - 427 14.07.10.008 JL. PENDIDIKAN KM. 20 BANGKO PUSAKO 0,956 3,5 - - 0,756 79,08 0,200 20,92 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 428 14.07.10.009 JL. PELITA BANGKO PUSAKO 0,456 3 - - 0,056 12,28 0,400 87,72 - - 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 429 14.07.10.010 JL. PASAR MINGGU BANGKO KIRI BANGKO PUSAKO 0,317 10 - - 0,317 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 430 14.07.10.011 JL. KH ABDUL JALIL BANGKO PUSAKO 6,278 4 2,200 35,04 1,800 28,67 2,078 33,10 0,200 3,19 2,278 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 23 431 14.07.10.012 JL. JALUR V BANGKO PUSAKO 4,64 4 - - - - 4,640 100,00 - - 4,640 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 432 14.07.10.013 JL. GURU ZAINAL CANTIK BANGKO PUSAKO 1,89 5,5 1,890 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 433 14.07.10.014 JL. DAIRI (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 5,247 5 - - - - 5,247 100,00 - - 5,247 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 434 14.07.10.015 JL. CAM BANGKO PUSAKO 0,925 4,6 0,200 21,62 0,400 43,24 - - 0,325 35,14 0,325 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 435 14.07.10.016 JL. BOURTREM BANGKO PUSAKO 3,867 4 - - - - 3,867 100,00 - - 3,867 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 436 14.07.10.017 JL. BATU BARA BANGKO PUSAKO 4,623 4 - - - - 4,623 100,00 - - 4,623 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 437 14.07.10.018 JL. ASAHAN BANGKO PUSAKO 0,739 3,5 0,600 81,19 0,139 18,81 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 438 14.07.10.019 JL. ANAS MAMUN JALUR V BANGKO PUSAKO 1,257 4 - - 1,257 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 439 14.07.10.020 JL. ANAS MAMUN JALUR III BANGKO PUSAKO 1,429 4 0,629 44,02 0,400 27,99 0,400 27,99 - - 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 440 14.07.10.021 JL. ADVENT BANGKO PUSAKO 2,358 4 - - - - 2,000 84,82 0,358 15,18 2,358 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 441 14.07.10.022 JL. ANAS MAMUN JALUR II BANGKO PUSAKO 1,274 3,4 - - - - 1,274 100,00 - - 1,274 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 442 14.07.10.023 JL. ABDUL MANAN BANGKO PUSAKO 2,974 3 - - - - 2,974 100,00 - - 2,974 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 443 14.07.10.024 JL. ANAS MAMUN JALUR IV BANGKO PUSAKO 1,424 4 0,400 28,09 1,024 71,91 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 444 14.07.10.025 JL. ANAS MAMUN JALUR I / JL PELAJAR BANGKO PUSAKO 1,149 3 - - 0,349 30,37 0,600 52,22 0,200 17,41 0,800 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 445 14.07.10.026 JL. BANGKO 70 BANGKO PUSAKO 13,059 5,8 0,400 3,06 3,600 27,57 9,059 69,37 - - 9,059 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 23 14.07.10.027 JL. LINTAS S. MANASIB BANGKO PUSAKO 6,014 5 5,014 83,37 1,000 16,63 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 447 14.07.10.028 JL. MARA KELUANG BANGKO PUSAKO 4,471 4,5 3,000 67,10 0,400 8,95 1,071 23,95 - - 1,071 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 448 14.07.10.029 JL. MASJID (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 1,476 4 1,076 72,90 0,200 13,55 0,200 13,55 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 449 14.07.10.030 JL. NASIONAL BANGKO PUSAKO 5,13 4 1,600 31,19 1,200 23,39 2,330 45,42 - - 2,330 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 450 14.07.10.031 JL. PARIT BABAK BANGKO PUSAKO 4,864 5,4 - - 1,400 28,78 3,000 61,68 0,464 9,54 3,464 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 451 14.07.10.032 JL. PELAJAR KM. 8 BANGKO PUSAKO 5,98 6 - - - - 5,780 96,66 0,200 3,34 5,980 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 452 14.07.10.033 JL. PEMATANG MAWAN BANGKO PUSAKO 10,141 4,5 2,141 21,11 1,200 11,83 6,800 67,05 - - 6,800 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 453 14.07.10.034 JL. PENGHULU USMAN BANGKO PUSAKO 5,146 5 2,400 46,64 0,600 11,66 2,146 41,70 - - 2,146 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 454 14.07.10.035 JL. PINIANOM BANGKO PUSAKO 1,226 4 0,626 51,06 0,600 48,94 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 455 14.07.10.036 JL. RANTAU BANGKO PUSAKO 0,159 4,5 - - - - 0,159 100,00 - - 0,159 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 456 14.07.10.037 JL. SUKAJADI (BANGKO PUSAKO) BANGKO PUSAKO 2,042 4 - - - - 2,042 100,00 - - 2,042 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 457 14.07.10.038 JL. SEI. BANGKO BANGKO PUSAKO 2,235 5 - - 1,000 44,74 1,235 55,26 - - 1,235 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 26 14.07.10.039 JL. LINTAS BANGKO PUSAKO - KUBU BANGKO PUSAKO 41,293 6 10,893 26,38 8,200 19,86 1,200 2,91 21,000 50,86 22,200 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 459 14.07.10.040 JL. SEROJA (BANGKO PUSAKO, RIMBA MELINTANG) BANGKO PUSAKO 10,722 7,8 - - - - 10,722 100,00 - - 10,722 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 460 14.07.11.001 JL. BUKIT MAS SIMPAN G KANAN 4,912 4 - - - - 4,912 100,00 - - 4,912 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 461 14.07.11.002 JL. BUKIT BADAK SIMPAN G KANAN 6,977 6 1,977 28,34 0,400 5,73 4,600 65,93 - - 4,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 462 14.07.11.003 JL. SEJAHTERA (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 12,418 5 0,200 1,61 0,800 6,44 7,200 57,98 4,218 33,97 11,418 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 463 14.07.11.004 JL. AMPEAN SIMPAN G KANAN 2,105 4,5 1,305 62,00 0,600 28,50 - - 0,200 9,50 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 464 14.07.11.005 JL. PERKEBUNAN (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 4,078 5 - - - - 4,078 100,00 - - 4,078 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 465 14.07.11.006 JL. JAMBU (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 1,204 2 - - - - 1,204 100,00 - - 1,204 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 466 14.07.11.007 JL. NANGKA (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 0,421 4 - - - - 0,421 100,00 - - 0,421 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - Aspal - 27 14.07.11.008 JL. SIMPANG KANAN SIMPAN G KANAN 10,677 4 6,000 56,20 0,200 1,87 3,677 34,44 0,800 7,49 4,477 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 - - 468 14.07.11.009 JL. PUNAK (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 1,611 5 - - - - 1,411 87,59 0,200 12,41 1,611 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 469 14.07.11.010 JL. MERANTI (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 0,728 6 0,200 27,47 0,200 27,47 0,328 45,05 - - 0,328 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 470 14.07.11.011 JL. KEMPAS SIMPAN G KANAN 2,533 4 2,533 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 24 471 14.07.11.012 JL. AGUS SALIM (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 0,696 4,5 - - - - - - 0,696 100,00 0,696 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 472 14.07.11.013 JL. LINTAS DESA SIMPAN G KANAN 8,08 6 - - - - 7,880 97,52 0,200 2,48 8,080 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 473 14.07.11.014 JL. PELAJAR (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 1,511 3,5 - - - - 1,511 100,00 - - 1,511 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 28 14.07.11.015 JL. YAZID HAMTA SIMPAN G KANAN 12,535 6 7,335 58,52 3,200 25,53 2,000 15,96 - - 2,000 2,000 Aspal 17.000.000.000 - - - - 475 14.07.11.016 JL. TEREMBUSU SIMPAN G KANAN 3 5,5 2,200 73,33 0,200 6,67 0,400 13,33 0,200 6,67 0,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 476 14.07.11.017 JL. BUKIT DATUK SIMPAN G KANAN 2,585 4 0,800 30,95 - - 1,785 69,05 - - 1,785 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 477 14.07.11.018 JL. S. SYARIF KASIM SIMPAN G KANAN 3,787 5 - - - - 2,787 73,59 1,000 26,41 3,787 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 478 14.07.11.019 JL. KARTINI (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 3,039 4 - - - - 2,639 86,84 0,400 13,16 3,039 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 479 14.07.11.020 JL. PAHLAWAN (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 4,002 4,5 - - - - 3,802 95,00 0,200 5,00 4,002 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 480 14.07.11.021 JL. RAMIN SIMPAN G KANAN 0,938 4 - - - - 0,938 100,00 - - 0,938 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 481 14.07.11.022 JL. K. H. AHMAD DAHLAN SIMPAN G KANAN 2,153 4,5 - - - - 2,153 100,00 - - 2,153 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 482 14.07.11.023 JL. KAMPUNG DALAM (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 7,045 4,5 - - - - 7,045 100,00 - - 7,045 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 483 14.07.11.024 JL. JEND. SUDIRMAN (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 0,843 4 0,400 47,45 - - 0,443 52,55 - - 0,443 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 484 14.07.11.025 JL. SUKA DAMAI SIMPAN G KANAN 1,674 4 - - 0,874 52,21 0,800 47,79 - - 0,800 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 485 14.07.11.026 JL. TAMBUSAI (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 2,86 4 2,260 79,02 0,400 13,99 - - 0,200 6,99 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 486 14.07.11.027 JL. WR. SUPRATMAN (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 0,56 4 - - - - 0,560 100,00 - - 0,560 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 487 14.07.11.028 JL. DATUK PADUKA (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 5,049 6 0,600 11,88 0,400 7,92 3,049 60,39 1,000 19,81 4,049 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 488 14.07.11.029 JL. HANG JEBAT (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 2,791 4 - - - - 2,591 92,83 0,200 7,17 2,791 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 489 14.07.11.030 JL. PEMBANGUNAN (SIMPANG KANAN) SIMPAN G KANAN 2,03 6 - - - - 2,030 100,00 - - 2,030 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 490 14.07.11.031 JL. PAUH SIMPAN G KANAN 3,416 8 - - - - 3,416 100,00 - - 3,416 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 491 14.07.11.032 JL. SINEMBAH JAYA SIMPAN G KANAN 9,645 5,5 - - - - 9,645 100,00 - - 9,645 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 492 14.07.11.033 JL. LINTAS BUKIT 9 SIMPAN G KANAN 26,773 5,5 - - - - 26,773 100,00 - - 26,773 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 29 14.07.12.001 JL. SIMPANG TRANS BLOK A- BLOK B BATU HAMPAR 2,198 3,8 - - - - 2,198 100,00 - - 2,198 2,200 Base B 2.640.000.000 2,000 Aspal 17.000.000.000 - - - 494 14.07.12.002 JL. PARIT JAWA (BATU HAMPAR) BATU HAMPAR 1,267 4 - - - - 1,267 100,00 - - 1,267 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 495 14.07.12.003 JL. MASJID I (BATU HAMPAR) BATU HAMPAR 1,644 5 - - - - - - 1,644 100,00 1,644 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 496 14.07.12.004 JL. MASJID II (BATU HAMPAR) BATU HAMPAR 0,479 7 - - 0,279 58,25 0,200 41,75 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 497 14.07.12.005 JL. PARIT TUK BAGAN BATU HAMPAR 1,152 3,1 0,200 17,36 0,952 82,64 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 498 14.07.12.006 JL. PARIT DATUK DEWA BATU HAMPAR 1,144 5 - - 1,144 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 499 14.07.12.007 JL. PARIT DEWA BATU HAMPAR 2,004 5 - - 1,000 49,90 0,800 39,92 0,204 10,18 1,004 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 500 14.07.12.008 JL. DINAS PERKEBUNAN SAWIT PARIT 10 BATU HAMPAR 1,221 5 0,800 65,52 0,400 32,76 - - 0,021 1,72 0,021 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 501 14.07.12.009 JL. USAHA TANI PARIT 8 BATU HAMPAR 0,815 3 0,400 49,08 0,200 24,54 - - 0,215 26,38 0,215 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 502 14.07.12.010 JL. TUKANG SIMAN 2 BATU HAMPAR 0,665 3 0,200 30,08 - - - - 0,465 69,92 0,465 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 503 14.07.12.011 JL. KELOMPOK TANI (BATU HAMPAR) BATU HAMPAR 1,474 3 0,400 27,14 0,600 40,71 0,474 32,16 - - 0,474 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 504 14.07.12.012 JL. MEKAR BATU HAMPAR 0,779 3 0,200 25,67 0,400 51,35 0,179 22,98 - - 0,179 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 505 14.07.12.013 JL. KH MADDAS I BATU HAMPAR 1,265 3 1,265 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 506 14.07.12.014 JL. SIALANG JAYA BATU HAMPAR 1,016 3 0,200 19,69 0,400 39,37 - - 0,416 40,94 0,416 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 25 507 14.07.13.001 JL. SUDIRMAN RANTAU KOPAR 0,726 4,6 0,726 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 508 14.07.13.002 JL. SUBRANTAS RANTAU KOPAR 0,433 4,3 - - 0,400 92,38 0,033 7,62 - - 0,033 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 509 14.07.13.003 JL. SYEIKH M. NOR RANTAU KOPAR 0,243 3,9 0,243 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 510 14.07.13.004 JL. DR. SUTOMO (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 0,245 3 - - 0,245 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 511 14.07.13.005 JL. SULTAN SARIF KASIM RANTAU KOPAR 0,341 4 - - 0,341 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 512 14.07.13.006 JL. ROZALI MAHIDIN RANTAU KOPAR 0,351 3,8 - - 0,351 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 513 14.07.13.007 JL. AHMAD YANI (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 0,338 4 0,338 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 514 14.07.13.008 JL. CUT NYAK DIEN (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 0,338 4 0,338 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 515 14.07.13.009 JL. PASAR LAMA (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 1,696 4,8 1,696 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 28 14.07.13.010 JL. LINTAS DURI- RANTAU KOPAR RANTAU KOPAR 3,84 6 3,640 94,79 0,200 5,21 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 517 14.07.13.011 JL. LESTARI (RANTAU KOPAR) RANTAU KOPAR 1,82 5 - - 1,000 54,95 0,820 45,05 - - 0,820 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 518 14.07.13.012 JL. MEKAR SARI RANTAU KOPAR 1,15 5 0,200 17,39 0,200 17,39 0,600 52,17 0,150 13,04 0,750 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 30 14.07.14.001 JL. POROS PEKAITAN PEKAITA N 11,716 5 4,000 34,14 4,916 41,96 2,000 17,07 0,800 6,83 2,800 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 2,000 Rigid 19.000.000.000 520 14.07.14.002 JL. CENDANA PEKAITA N 3,035 3,7 - - - - - - 3,035 100,00 3,035 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 521 14.07.14.003 JL. SK7/KENANGA PEKAITA N 2,945 3 - - - - 0,400 13,58 2,545 86,42 2,945 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 522 14.07.14.004 JL. TELADAN (PEKAITAN) PEKAITA N 2,86 3 - - - - 0,400 13,99 2,460 86,01 2,860 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 523 14.07.14.005 JL. SK5/SIDODADI PEKAITA N 2,717 3 - - - - - - 2,717 100,00 2,717 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 524 14.07.14.006 JL. MAKMUR PEKAITA N 2,504 3 - - - - - - 2,504 100,00 2,504 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 525 14.07.14.007 JL. KELUARGA / SK 1 PEKAITA N 2,402 3 - - - - - - 2,402 100,00 2,402 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 526 14.07.14.008 JL. BABUL HUDA / SK 1 HILIR PEKAITA N 2,062 3 - - - - - - 2,062 100,00 2,062 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 527 14.07.14.009 JL. SUMBER TANI / SK 2 HILIR PEKAITA N 2,34 3 - - - - - - 2,340 100,00 2,340 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 528 14.07.14.010 JL. SUKA DAMAI / SK 3 HILIR PEKAITA N 2,256 3 - - - - - - 2,256 100,00 2,256 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 529 14.07.14.011 JL. SUKA JADI / SK 4 HILIR PEKAITA N 1,906 3 - - - - - - 1,906 100,00 1,906 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 530 14.07.14.012 JL. KARYA MAKMUR / SK 5 PEKAITA N 1,928 3 - - - - - - 1,928 100,00 1,928 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 531 14.07.14.013 JL. SUKA MAJU / SK 6 HILIR PEKAITA N 2,28 3 - - - - - - 2,280 100,00 2,280 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 532 14.07.14.014 JL. REJOMULYO 1 PEKAITA N 1,358 3 - - - - - - 1,358 100,00 1,358 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 533 14.07.14.015 JL. SK 6 SUAK TEMENGGUNG PEKAITA N 2,299 3 - - - - - - 2,299 100,00 2,299 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 534 14.07.14.016 JL. SK 7 SUAK TEMENGGUNG PEKAITA N 2,289 2,2 0,200 8,74 2,000 87,37 - - 0,089 3,89 0,089 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 535 14.07.14.017 JL. SK6/ KARYA JAYA PEKAITA N 1,329 2,3 - - - - - - 1,329 100,00 1,329 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 31 14.07.14.018 JL. SIAK SUNGAI HITAM PEKAITA N 12,094 3 - - 0,400 3,31 - - 11,694 96,69 11,694 5,000 Timbunan 3.000.000.000 5,000 Timbunan 3.000.000.000 5,000 Timbunan 3.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 537 14.07.14.019 JL. SUDIRMAN KARTO PEKAITA N 2,747 3 0,400 14,56 1,147 41,75 0,400 14,56 0,800 29,12 1,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 538 14.07.14.020 JL. POROS SUNGAI BESAR KUBU 1 PEKAITA N 1,641 3 - - 0,600 36,56 - - 1,041 63,44 1,041 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 539 14.07.14.021 JL. PENDIDIKAN (PEKAITAN) PEKAITA N 1,416 3 - - 0,600 42,37 - - 0,816 57,63 0,816 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 540 14.07.14.022 JL. BULOG PEKAITA N 12 5 - - - - - - 12,000 100,00 12,000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 32 14.07.15.001 JL. JENDRAL SUDIRMAN (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSS ALAM 7,635 5 3,400 44,53 2,435 31,89 1,200 15,72 0,600 7,86 1,800 2,000 Rigid 19.000.000.000 - - - - 542 14.07.15.002 JL. DATUK RAJA HITAM (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSS ALAM 1,661 5 0,600 36,12 0,661 39,80 0,400 24,08 - - 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 543 14.07.15.003 JL. TANJUNG MESJID / JL. PAKIH KUBU BABUSS ALAM 0,352 8,5 - - 0,200 56,82 0,152 43,18 - - 0,152 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 544 14.07.15.004 JL. WAN NAJIM KUBU BABUSS ALAM 1,304 5,3 1,304 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 Aspal - Aspal - Aspal - 33 14.07.15.005 JL. SIMPANG SIMAH - SUNGAI PANJI - PANJI KUBU BABUSS ALAM 11,226 8 1,200 10,69 0,200 1,78 3,600 32,07 6,226 55,46 9,826 2,000 Aspal 17.000.000.000 2,000 Aspal 17.000.000.000 2,000 Aspal 17.000.000.000 2,000 Aspal 17.000.000.000 2,000 Aspal 17.000.000.000 546 14.07.15.006 JL. SIDODADI KUBU BABUSS ALAM 0,619 3 - - 0,619 100,00 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 547 14.07.15.007 JL. ABU BAKAR KUBU BABUSS ALAM 3,765 4 0,800 21,25 1,000 26,56 1,965 52,19 - - 1,965 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 548 14.07.15.008 JL. DATUK KABIR KUBU BABUSS ALAM 4,202 3 0,400 9,52 1,000 23,80 1,400 33,32 1,402 33,37 2,802 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 549 14.07.15.009 JL. HANGTUAH (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSS ALAM 5,486 3 0,800 14,58 0,400 7,29 - - 4,286 78,13 4,286 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 26 550 14.07.15.010 JL. DATUK PADUKA (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSS ALAM 0,765 4 - - - - 0,765 100,00 - - 0,765 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 551 14.07.15.011 JL. M.YAQUB KUBU BABUSS ALAM 0,897 4 - - - - 0,897 100,00 - - 0,897 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 552 14.07.15.012 JL. TANJUNG SELAMAT KUBU BABUSS ALAM 1,824 3 0,200 10,96 0,200 10,96 - - 1,424 78,07 1,424 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 553 14.07.15.013 JL. DATUK DURIAN KUBU BABUSS ALAM 1,909 4 - - - - 0,600 31,43 1,309 68,57 1,909 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 554 14.07.15.014 JL. DATUK RAMBE KUBU BABUSS ALAM 3,202 5 1,200 37,48 0,600 18,74 0,600 18,74 0,802 25,05 1,402 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 555 14.07.15.015 JL. RASUL HASAN (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSS ALAM 0,606 4 - - 0,406 67,00 0,200 33,00 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 556 14.07.15.016 JL. DATUK PADUKA MUSA KUBU BABUSS ALAM 0,603 2 - - - - 0,200 33,17 0,403 66,83 0,603 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 557 14.07.15.017 JL. TAP 3 KUBU BABUSS ALAM 1,393 4 - - - - 0,200 14,36 1,193 85,64 1,393 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 558 14.07.15.018 JL. ABDUL KARIM KUBU BABUSS ALAM 0,484 4 - - 0,200 41,32 - - 0,284 58,68 0,284 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 559 14.07.15.019 JL. ALWASLIYAH KUBU BABUSS ALAM 0,983 3,5 - - 0,200 20,35 0,783 79,65 - - 0,783 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 560 14.07.15.020 JL. H. SALIM KUBU BABUSS ALAM 4,891 3 0,400 8,18 2,091 42,75 1,400 28,62 1,000 20,45 2,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 561 14.07.15.021 JL. IBADAH MUDO MADLAWAN KUBU BABUSS ALAM 2,687 3 0,400 14,89 1,200 44,66 0,887 33,01 0,200 7,44 1,087 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 562 14.07.15.022 JL. PLN (KUBU BABUSSALAM) KUBU BABUSS ALAM 1,056 4 0,400 37,88 0,200 18,94 0,456 43,18 - - 0,456 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 563 14.07.15.023 JL. TUKANG KOLIF KUBU BABUSS ALAM 0,613 4 - - 0,013 2,12 - - 0,600 97,88 0,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 564 14.07.15.024 JL. KH. KAMA KUBU BABUSS ALAM 1,606 3 1,000 62,27 0,406 25,28 0,200 12,45 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 565 14.07.16.001 JL. LINTAS TANJUNG MEDAN - DALU DALU TANJUN G MEDAN 5,288 5 - - - - 0,888 16,79 4,400 83,21 5,288 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 566 14.07.16.002 JL. PENGHULU ABAN TANJUN G MEDAN 1,852 5 0,200 10,80 1,000 54,00 0,652 35,21 - - 0,652 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 567 14.07.16.003 JL. PELAJAR (TANJUNG MEDAN) TANJUN G MEDAN 1,213 5 - - 0,600 49,46 0,200 16,49 0,413 34,05 0,613 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 34 14.07.16.004 JL. LOMBOK TANJUN G MEDAN 8,032 5 - - - - 8,032 100,00 - - 8,032 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 5,000 Base B 6.000.000.000 569 14.07.16.005 JL. HARAPAN JAYA (TANJUNG MEDAN) TANJUN G MEDAN 4,811 4 - - - - 4,211 87,53 0,600 12,47 4,811 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 570 14.07.16.006 JL. PARIT (TANJUNG MEDAN) TANJUN G MEDAN 2,942 3 - - - - 2,942 100,00 - - 2,942 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 571 14.07.16.007 JL. OTO TANJUN G MEDAN 1,192 4,5 - - - - 1,192 100,00 - - 1,192 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 572 14.07.16.008 JL. TAPAH TANJUN G MEDAN 6,276 6 - - - - 6,276 100,00 - - 6,276 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 573 14.07.16.009 JL. LESTARI (TANJUNG MEDAN) TANJUN G MEDAN 2,567 5 - - - - 2,567 100,00 - - 2,567 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 574 14.07.16.010 JL. BANGUN JAYA TANJUN G MEDAN 2,442 5 - - - - 2,442 100,00 - - 2,442 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 575 14.07.16.011 JL. BANGSAWAN MUDA TANJUN G MEDAN 14,125 4 - - - - 14,125 100,00 - - 14,125 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 576 14.07.16.012 JL. PONDOK CABE TANJUN G MEDAN 13,493 5,5 - - 0,200 1,48 7,893 58,50 5,400 40,02 13,293 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 577 14.07.16.013 JL. PERKEBUNAN (TANJUNG MEDAN) TANJUN G MEDAN 2,075 4 - - - - 0,275 13,25 1,800 86,75 2,075 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 578 14.07.16.014 JL. TANJUNG SARI TANJUN G MEDAN 18,65 4 - - - - - - 18,650 100,00 18,650 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 579 14.07.16.015 JL. PANGKAS TANJUN G MEDAN 4,103 4 - - - - 4,103 100,00 - - 4,103 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 580 14.07.16.016 JL. SP. KAMPRET TANJUN G MEDAN 4,695 4 0,200 4,26 - - 4,495 95,74 - - 4,495 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 581 14.07.16.017 JL. MERBAU TANJUN G MEDAN 3,549 4 - - - - - - 3,549 100,00 3,549 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 27 582 14.07.16.018 JL. THAMRIN TANJUN G MEDAN 1,61 4,5 - - - - 1,610 100,00 - - 1,610 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 583 14.07.16.019 JL. TANJUNG MAKMUR TANJUN G MEDAN 2,097 8 - - - - 2,097 100,00 - - 2,097 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 584 14.07.16.020 JL. TANJUNG MEDAN BARAT TANJUN G MEDAN 4,116 5,5 - - - - 4,116 100,00 - - 4,116 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 585 14.07.16.021 JL. KAMPUNG DALAM (TANJUNG MEDAN) TANJUN G MEDAN 2,829 4 - - - - - - 2,829 100,00 2,829 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 586 14.07.16.022 JL. BAGAN CACING TANJUN G MEDAN 3,158 4 - - - - - - 3,158 100,00 3,158 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 587 14.07.16.023 JL. NYASAR TANJUN G MEDAN 2,629 4 - - - - - - 2,629 100,00 2,629 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 588 14.07.16.024 JL. BAMBU TANJUN G MEDAN 3,185 5 - - - - - - 3,185 100,00 3,185 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 589 14.07.16.025 JL. DUSUN BAKTI TANJUN G MEDAN 3,435 4 - - 0,400 11,64 0,400 11,64 2,635 76,71 3,035 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 590 14.07.16.026 JL. PADAT KARYA (TANJUNG MEDAN) TANJUN G MEDAN 0,822 6 0,622 75,67 0,200 24,33 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 591 14.07.16.027 JL. BAKTI JAYA TANJUN G MEDAN 4,123 5 - - 0,123 2,98 - - 4,000 97,02 4,000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 592 14.07.16.028 JL. KH. AHMAD DAHLAN TANJUN G MEDAN 8,617 5 - - - - 8,617 100,00 - - 8,617 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 593 14.07.17.001 JL. SRI BUAYA BAGAN SINEMB AH RAYA 1,02 4 - - 0,400 39,22 - - 0,620 60,78 0,620 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 594 14.07.17.002 JL. UTAMA (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 0,718 4 0,518 72,14 0,200 27,86 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 595 14.07.17.003 JL. MERPATI I (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 3,633 5 0,800 22,02 0,200 5,51 - - 2,633 72,47 2,633 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 596 14.07.17.004 JL. PATTIMURA (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 0,95 4 - - - - 0,950 100,00 - - 0,950 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 597 14.07.17.005 JL. DESA SINEMBAH BAGAN SINEMB AH RAYA 10,193 5 6,400 62,79 0,400 3,92 2,993 29,36 0,400 3,92 3,393 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 598 14.07.17.006 JL. DUSUN KARYA BAKTI BAGAN SINEMB AH RAYA 1,17 4,5 0,770 65,81 - - 0,400 34,19 - - 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 599 14.07.17.007 JL. NANGKA II (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 0,384 5 - - - - 0,384 100,00 - - 0,384 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 600 14.07.17.008 JL. SIMPANG JENGKOL BAGAN SINEMB AH RAYA 1,79 4 - - - - 1,790 100,00 - - 1,790 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 601 14.07.17.009 JL. DESA SALAK BAGAN SINEMB AH RAYA 1,426 4 1,226 85,97 0,200 14,03 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Base B 1.800.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 Aspal - 35 14.07.17.010 JL. LINTAS BAGAN SINEMBAH RAYA - SIMPANG KANAN - KUBU BAGAN SINEMB AH RAYA 50,912 5 2,600 5,11 3,800 7,46 10,800 21,21 33,712 66,22 44,512 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 8,500 Base B 10.200.000.000 603 14.07.17.011 JL. DESA MAKMUR JAYA BAGAN SINEMB AH RAYA 1,159 4 1,000 86,28 - - 0,159 13,72 - - 0,159 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 604 14.07.17.012 JL. HARAPAN JAYA BAGAN SINEMB AH RAYA 0,575 4 0,200 34,78 - - 0,375 65,22 - - 0,375 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 605 14.07.17.013 JL. KAMBOJA (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 0,867 4 0,867 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 606 14.07.17.014 JL. JENDRAL SUDIRMAN (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 3,239 4,2 1,839 56,78 - - - - 1,400 43,22 1,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 607 14.07.17.015 JL. H. R. SOEBRANTAS BAGAN SINEMB AH RAYA 0,211 4 0,211 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 608 14.07.17.016 JL. IMAM BONJOL (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 0,312 4,3 - - - - - - 0,312 100,00 0,312 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 609 14.07.17.017 JL. WR. SUPRATMAN (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 0,328 4 0,200 60,98 - - 0,128 39,02 - - 0,128 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 610 14.07.17.018 JL. JEND. AHMAD YANI BAGAN SINEMB AH RAYA 1,119 4 0,600 53,62 - - 0,519 46,38 - - 0,519 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 611 14.07.17.019 JL. AGUS SALIM (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 1,022 4,5 0,622 60,86 - - - - 0,400 39,14 0,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 612 14.07.17.020 JL. TUANKU TAMBUSAI (BAGAN SINEMBAH RAYA) BAGAN SINEMB AH RAYA 0,32 4 0,320 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 28 613 14.07.17.021 JL. SALEH BAGAN SINEMB AH RAYA 1,996 3 0,400 20,04 - - 0,396 19,84 1,200 60,12 1,596 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 614 14.07.17.022 JL. PEKAN BAGAN SINEMB AH RAYA 4,271 6,5 0,600 14,05 0,200 4,68 3,471 81,27 - - 3,471 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 615 14.07.17.023 JL. PANCA MUKTI BAGAN SINEMB AH RAYA 1,784 5 0,400 22,42 - - 1,384 77,58 - - 1,384 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 616 14.07.17.024 JL. SINEMBAH TIMUR BAGAN SINEMB AH RAYA 9,642 6 0,400 4,15 - - 2,000 20,74 7,242 75,11 9,242 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 617 14.07.17.025 JL. BULUH CINA BAGAN SINEMB AH RAYA 5,443 4 - - - - 5,443 100,00 - - 5,443 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 618 14.07.17.026 JL. A. YAMIN BAGAN SINEMB AH RAYA 1,528 5,5 - - - - 1,528 100,00 - - 1,528 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 619 14.07.17.027 JL. PENDIDIKAN (BAGAN SINEMBAH RAYA, SIMPANG KANAN) BAGAN SINEMB AH RAYA 2,07 4 - - - - 2,070 100,00 - - 2,070 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 620 14.07.18.001 JL. KUTILANG (BALAI JAYA) BALAI JAYA 2,897 4 0,600 20,71 1,097 37,87 1,000 34,52 0,200 6,90 1,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 45 14.07.18.002 JL. KAMPUNG DALAM (BALAI JAYA) BALAI JAYA 3,23 4 1,000 30,96 1,200 37,15 1,030 31,89 - - 1,030 1,030 Aspal 8.755.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 622 14.07.18.003 JL. PEMATANG DURIAN BALAI JAYA 1,278 4 - - - - 1,278 100,00 - - 1,278 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 623 14.07.18.004 JL. SD BALAI JAYA 0,626 3,5 - - - - 0,626 100,00 - - 0,626 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 36 14.07.18.005 JL. LOKASI UDANG BALAI JAYA 2,948 4 1,548 52,51 0,600 20,35 0,800 27,14 - - 0,800 0,800 Aspal 6.800.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 36 14.07.18.006 JL. KBN KHAYANGAN BALAI JAYA 2,113 10 - - - - 2,113 100,00 - - 2,113 2,200 Aspal 18.700.000.000 - - - - 37 14.07.18.007 JL. PADAT KARYA (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,655 4 0,855 51,66 - - 0,800 48,34 - - 0,800 0,800 Aspal 6.800.000.000 - - - - 627 14.07.18.008 JL. KAPUASAN BALAI JAYA 0,828 4 - - - - 0,828 100,00 - - 0,828 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 628 14.07.18.009 JL. SEI DUA BALAI JAYA 1,591 8 0,991 62,29 - - 0,600 37,71 - - 0,600 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 629 14.07.18.010 JL. PAUS (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,898 4 0,600 31,61 0,200 10,54 1,098 57,85 - - 1,098 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 630 14.07.18.011 JL. DURIAN I (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,356 4 0,600 44,25 - - 0,756 55,75 - - 0,756 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 631 14.07.18.012 JL. WAKAF CIPTA MAKMUR BALAI JAYA 0,504 2,5 0,304 60,32 - - 0,200 39,68 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 632 14.07.18.013 JL. JAMBU BALAI JAYA 2,379 3 0,200 8,41 - - 2,179 91,59 - - 2,179 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 633 14.07.18.014 JL. PELAJAR I (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,691 3 0,600 86,83 - - 0,091 13,17 - - 0,091 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 634 14.07.18.015 JL. CINTA MAKMUR BALAI JAYA 2,128 5 1,928 90,60 - - 0,200 9,40 - - 0,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 635 14.07.18.016 JL. PTPN 5 BALAI JAYA 9,512 8 - - - - 9,512 100,00 - - 9,512 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 636 14.07.18.017 JL. JAMBU I (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,726 4 - - - - 0,726 100,00 - - 0,726 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 637 14.07.18.018 JL. MANGGA I (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,215 4 0,015 1,23 - - 1,200 98,77 - - 1,200 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 638 14.07.18.019 JL. RAMBUTAN (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,821 3,5 0,400 48,72 - - 0,421 51,28 - - 0,421 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 639 14.07.18.020 JL. JAMBU II (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,676 3 0,200 29,59 - - 0,476 70,41 - - 0,476 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 640 14.07.18.021 JL. BELIMBING BALAI JAYA 1,24 3 - - - - 1,240 100,00 - - 1,240 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 38 14.07.18.022 JL. DUSUN BUNUT BALAI JAYA 4,667 6 - - - - 4,667 100,00 - - 4,667 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,667 Aspal 14.169.500.000 - - 38 14.07.18.023 JL. BAGAN BAKTI 2 BALAI JAYA 1,146 4 0,946 82,55 0,200 17,45 - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 643 14.07.18.024 JL. BHAKTI BALAI JAYA 0,423 3,5 0,423 100,00 - - - - - - - 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 644 14.07.18.025 JL. DURIAN II (BALAI JAYA) BALAI JAYA 1,388 4,1 1,000 72,05 - - 0,188 13,54 0,200 14,41 0,388 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 645 14.07.18.026 JL. SEIDAHANAN BALAI JAYA 1,073 4 - - - - 1,073 100,00 - - 1,073 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 646 14.07.18.027 JL. BALAI SELAMAT BALAI JAYA 1,934 4 0,600 31,02 - - 1,334 68,98 - - 1,334 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 647 14.07.18.028 JL. BAGAN BAKTI 1 BALAI JAYA 2,857 6 1,457 51,00 - - 1,400 49,00 - - 1,400 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 39 14.07.18.029 JL. KAMPUNG KENCANA BALAI JAYA 2,796 3,5 0,600 21,46 0,800 28,61 1,396 49,93 - - 1,396 1,500 Aspal 12.750.000.000 - - - - 40 14.07.18.030 JL. KUNDUR BALAI JAYA 5,676 3,5 - - - - 5,676 100,00 - - 5,676 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 - 38 14.07.18.031 JL. KENCANA PAKET D BALAI JAYA 1,248 4 0,400 32,05 0,400 32,05 0,448 35,90 - - 0,448 0,448 Aspal 3.808.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 651 14.07.18.032 JL. SEROJA (BALAI JAYA) BALAI JAYA 0,733 3 - - - - 0,733 100,00 - - 0,733 1,500 Aspal 12.750.000.000 Base B - Aspal - Aspal - Aspal - 41 14.07.18.033 JL. PASIR PUTIH BALAI JAYA 7,486 4,5 0,600 8,01 - - 6,886 91,99 - - 6,886 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 1,500 Aspal 12.750.000.000 2,300 Aspal 19.550.000.000 - 653 14.07.18.034 JL. CENDRAWASIH (BALAI JAYA, BANGKO PUSAKO) BALAI JAYA 2,751 4 1,200 43,62 0,200 7,27 1,351 49,11 - - 1,351 FALSE 1750,16 377,427 21,57 245,009 14,00 607,634 34,72 517,376 29,56 1718,24 954,2 444.410.000.000 82,716 355.736.000.000 69 256.019.500.000 62 203.872.000.000 53 122.350.000.000 TOTAL TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 29 Target Target Target Target Target Target PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Study Kelayakan SPAM IKK KUBU-KUBA 1 Dokumen Study Kelayakan SPAM IKK BANGKO 1 Dokumen Study Kelayakan SPAM IKK BATU HAMPAR 1 Dokumen Study Kelayakan SPAM IKK SINABOI 1 Dokumen DED Jaringan Pipa Air Bersih Jumrah - Bagansiapiapi 1 Dokumen Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Optimalisasi SPAM IKK TAnah Putih Tj Melawan 800 SR Optimalisasi SPAM IKK Bangko Pusako 1827 SR Optimalisasi SPAM IKK Rimba Melintang 1863 SR Optimalisasi SPAM IKK Tanah Putih 765 SR Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Penambahan SR SPAM IKK Bangko Pusako + SR SPAM IKK Rimba Melintang 3510 SR Pembangunan SPAM IKK KUBU-KUBA (IPA +SR) 5567 SR Pembangunan SPAM IKK BANGKO (IPA +SR) 5000 SR Pembangunan SPAM IKK SINABOI (IPA +SR) 1000 SR TOTAL 800 SR 3690 SR 765 SR 3510 SR 5567 SR 6000 SR Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENCANA STRATEGIS PENANGANAN SPAM DUROLIS DAN SPAM IKK TAHUN 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Ket RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 30 KEPEMILIKAN TANAH KANTOR TANAH (PEMDA/KEPENGHULUAN/ (ADA/TIDAK ADA) (ADA/TIDAK ADA) MASYARAKAT/SEWA/MENUMPANG) 1 KEC. KUBU
1. 1.Kel. Teluk Merbau Ada Ada - - - -
2. 2.Kep. Rantau Panjang Kanan Ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil -
3. 3.Kep. Sungai Kubu Ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil -
4. 4.Kep. Sungai Kubu Hulu Ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil -
5. 5.Kep. Tanjung Leban Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
6. 6.Kep. Sungai Segajah Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
7. 7.Kep. Sungai Segajah Jaya Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
8. 8.Kep. Sungai Segajah Makmur Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
9. 9.Kep. Teluk Piyai Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
10. 10.Kep. Teluk Piyai Pesisir Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil - 2 KEC. BANGKO
11. 1.Kel. Bagan Kota Ada Ada - - Rusak Ringan -
12. 2.Kel. Bagan Hulu Ada Ada - - Rusak Ringan -
13. 3.Kel. Bagan Barat Ada Ada - - Rusak Ringan -
14. 4.Kel. Bagan Timur Ada Ada - - Nihil -
15. 5.Kel. Bagan Punak Ada Ada - - Nihil -
16. 6.Kep. Serusa Ada Ada Kepenghuluan SKT Belum Dapat Bantuan Kantor dari Pemda -
17. 7.Kep. Parit Aman Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan -
18. 8.Kep. Bagan Jawa Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Sedang -
19. 9.Kep. Bagan Jawa Pesisir Ada Ada Pemda Sertifikat Flafon Rusak Berat -
20. 10.Kep. Bagan Punak Pesisir Ada Ada Pemda Sertifikat Nihil -
21. 11.Kep. Bagan Punak Meranti Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Belum Dapat Bantuan Kantor dari Pemda -
22. 12.Kep. Labuhan Tangga Hilir Ada Ada Kepenghuluan Sertifikat Rusak Ringan -
23. 13.Kep. Labuhan Tangga Besar Ada Ada Pemda SKT Nihil -
24. 14.Kep. Labuhan Tangga Kecil Ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Rusak Sedang -
25. 15.Kep. Labuhan Tangga Baru Ada Ada Kepenghuluan Hibah Transmigrasi Rusak Ringan 3 KEC. TANAH PUTIH
26. 1.Kel. Sedinginan Ada Ada Kelurahan SKGR Rusak Ringan -
27. 2.Kel. Banjar XII Ada Ada Kelurahan SKGR Rusak Berat Terbakar
28. 3.Kel. Cempedak Rahuk Tidak ada Tidak ada - - Masih Menumpang di Balai Pemuda -
29. 4.Kep. Teluk Mega Ada Ada Kepenghuluan SKGR Rusak Ringan -
30. 5.Kep. Sintong Ada Ada Kepenghuluan SKGR Rusak Ringan - DATA KANTOR KELURAHAN DAN KEPENGHULUAN SE-KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 SARANA KETERANGANNO KECAMATAN KELURAHAN / KEPENGHULUAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH (SERTIFIKAT/SKGR/SKT) PERMASALAHAN RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 31 KEPEMILIKAN TANAH KANTOR TANAH (PEMDA/KEPENGHULUAN/ (ADA/TIDAK ADA) (ADA/TIDAK ADA) MASYARAKAT/SEWA/MENUMPANG) SARANA KETERANGANNO KECAMATAN KELURAHAN / KEPENGHULUAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH (SERTIFIKAT/SKGR/SKT) PERMASALAHAN
31. 6.Kep. Sekeladi Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan Kantor Tersebut Masih Semi
32. 7.Kep. Putat Ada Ada Pemda - Rusak Sedang -
33. 8.Kep. Ujung Tanjung Ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Rusak Ringan Jika Seandainya Ada Renovasi Akan di Bangun Bertingkat
34. 9.Kep. Rantau Bais Ada Ada Kepenghuluan SKGR Rusak Ringan -
35. 10.Kep. Teluk Berembun Ada Ada Pemda SKGR Rusak Sedang -
36. 11.Kep. Mumugo Tidak ada Ada Pemda SKGR Masih Menumpang di Kantor MPA Kantor Penghulu Yang di Bangun pada
37. 12.Kep. Sekeladi Hilir Ada Ada Pemda SKGR Rusak Ringan -
38. 13.Kep. Manggala Sakti Ada Ada Kepenghuluan SKGR Rusak Ringan Atap Bocor dan Pelafon Rusak Berat
39. 14.Kep. Manggala Sempurna Ada Ada Kepenghuluan SKGR Rusak Berat Atap Bocor dan Coran Kubah Sudah
40. 15.Kep. Sintong Pusaka Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Tidak Memiliki Kantor -
41. 16.Kep. Sintong Bakti Tidak ada Ada Kepenghuluan Kepenghuluan Tidak Memiliki Kantor -
42. 17.Kep. Sintong Makmur Tidak ada Ada Pemda SKGR Tidak Memiliki Kantor -
43. 18.Kep. Menggala Teladan Tidak ada Tidak ada - - Tidak Memiliki Kantor - 4 KEC. RIMBA MELINTANG
44. 1.Kel. Rimba Melintang Ada - Pemda - - -
45. 2.Kep. Karya Mukti Ada - Pemda - - -
46. 3.Kep. Harapan Jaya Tidak Ada - Pemda - - Menumpang di Gedung Pertemuan
47. 4.Kep. Lenggadai Hulu Tidak Ada - Pemda - Kantor Penghulu Terbaka Menumpang di Gedung Pertemuan
48. 5.Kep. Jumrah Ada - Pemda - - -
49. 6.Kep. Seremban Jaya Ada - Pemda - - -
50. 7.Kep. Lenggadai Hilir Ada - Pemda - - -
51. 8.Kep. Teluk Pulau Hulu Ada - Pemda - - -
52. 9.Kep. Teluk Pulau Hilir Ada - Pemda - - -
53. 10.Kep. Pematang Botam Ada - Pemda - - -
54. 11.Kep. Mukti Jaya Ada - Pemda - - -
55. 12.Kep. Pematang Sikek Tidak ada - Pemda - - Menumpang di Gedung Pertemuan 5 KEC. BAGAN SINEMBAH
56. 1.Kel. Bagan Batu Kota Ada - - - -
57. 2.Kel. Bahtera Makmur Kota Ada - - - -
58. 3.Kep. Bagan Sapta Permai Ada Ada Pemda Sertifikat Rusak Ringan -
59. 4.Kep. Bahtera Makmur Ada Ada Pemda Sertifikat - - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 32 KEPEMILIKAN TANAH KANTOR TANAH (PEMDA/KEPENGHULUAN/ (ADA/TIDAK ADA) (ADA/TIDAK ADA) MASYARAKAT/SEWA/MENUMPANG) SARANA KETERANGANNO KECAMATAN KELURAHAN / KEPENGHULUAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH (SERTIFIKAT/SKGR/SKT) PERMASALAHAN
60. 5.Kep. Bagan Manunggal Ada Ada Kepenghuluan Tidak Ada Rusak Ringan -
61. 6.Kep. Meranti Makmur Ada Ada Menumpang HGU PTPN 3 Meranti - -
62. 7.Kep. Jaya Agung Ada Ada Hibah Individu SKGR Rusak Ringan -
63. 8.Kep. Pelita Ada Ada Masyarakat Sertifikat Sertifikat Hilang -
64. 9.Kep. Gelora Ada Ada Kepenghuluan Tidak Ada Karena Tanah Restan Ex-Transmigrasi Maka Surat Tanah Sedang Ditelusuri Saat ini Masih Menempati Aula Kepenghuluan Sebagai Kantor Sementara
65. 10.Kep. Suka Maju Ada Ada Kepenghuluan SKT - -
66. 11.Kep. Bagan Batu Tidak Ada Tidak Ada - - - Lokasi Kantor Kep. Bagan Batu di Kel. Bagan Batu Kota
67. 12.Kep. Bakti Makmur Ada Ada Pemda Sertifikat Rusak Ringan -
68. 13.Kep. Bhayangkara Jaya Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Tidak Memiliki Kantor Saat ini Masih Menempati Aula Kepenghuluan Sebagai Kantor Sementara
69. 14.Kep. Persiapan Jadi Makmur Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan -
70. 15.Kep. Persiapan Murini Makmur Ada Ada Kepenghuluan SKT Mandi Rusak, Jerejak Pintu dan Jendela Belum Ada Antisipasi Pencurian
71. 16.Kep. Persiapan Bakti Jaya Tidak Ada Ada Kepenghuluan SKT Kantor Sewa -
72. 17.Kep. Persiapan Bagan Batu Barat Tidak Ada Tidak Ada - - Kantor Sewa - 6 KEC. PASIR LIMAU KAPAS
73. 1.Kel. Panipahan Kota Ada - - - -
74. 2.Kep. Panipahan Ada - - - Rusak Ringan
75. 3.Kep. Teluk Pulai Ada - - - -
76. 4.Kep. Pasir Limau Kapas Ada - - - -
77. 5.Kep. Sungai Daun Ada - - - -
78. 6.Kep. Panipahan Darat Tidak ada - - - -
79. 7.Kep. Panipahan Laut Ada - - - -
80. 8.Kep. Pulau Jemur Tidak ada - - - - 7 KEC. SINABOI
81. 1.Kel. Sinaboi Kota Tidak Ada Ada Kepenghuluan SKT Menumpang Kantor Pos Dishub -
82. 2.Kep. Sinaboi Tidak Ada Ada Pemda Sertifikat Kantor Sekarang Sewa -
83. 3.Kep. Sungai Bakau Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Berat (Kantor Sekarang Sewa) - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 33 KEPEMILIKAN TANAH KANTOR TANAH (PEMDA/KEPENGHULUAN/ (ADA/TIDAK ADA) (ADA/TIDAK ADA) MASYARAKAT/SEWA/MENUMPANG) SARANA KETERANGANNO KECAMATAN KELURAHAN / KEPENGHULUAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH (SERTIFIKAT/SKGR/SKT) PERMASALAHAN
84. 4.Kep. Raja Bejamu Tidak Ada Ada Hibah Masyarakat SKT Kantor Sekarang Sewa -
85. 5.Kep. Sungai Nyamuk Ada Ada Kepenghuluan SKT - -
86. 6.Kep. Darussalam Tidak Ada Ada Kepenghuluan SKT Kantor Sekarang Sewa - 8 KEC. PUJUD
87. 1.Kel. Pujud Selatan Ada Ada - - - -
88. 2.Kep. Pujud Ada Ada Pemda SKGR Tidak ada Defenitif
89. 3.Kep. Air Hitam Ada Ada Pemda Surat Hibah Tidak ada Defenitif
90. 4.Kep. Siarang-Arang Ada Ada Pemda Surat Hibah Tidak ada Defenitif
91. 5.Kep. Teluk Nayang Ada Ada Pemda Surat Hibah Tidak ada Defenitif
92. 6.Kep. Sungai Pinang Ada Ada Pemda Surat Hibah Tidak ada Defenitif
93. 7.Kep. Kasang Bangsawan Ada Ada Pemda SKGR Tidak ada Defenitif
94. 8.Kep. Sukajadi Ada Ada Kepenghuluan SKGR Tidak ada Defenitif
95. 9.Kep. Babussalam Rokan Tidak ada Tidak ada - - Tidak ada Defenitif
96. 10.Kep. Pujud Utara Tidak ada Ada Kepenghuluan SKGR Tidak ada Defenitif
97. 11.Kep. Perkebunan Siarang Arang Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Tidak ada Defenitif
98. 12.Kep. Pematang Genting Tidak ada Ada Kepenghuluan SKGR Tidak ada Persiapan
99. 13.Kep. Suka Mulia Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Tidak ada Persiapan
100. 14.Kep. Siarang-Arang Rokan Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Tidak ada Persiapan
101. 15.Kep. Kasang Bangsawan Muda Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Tidak ada Persiapan
102. 16.Kep. Ulak Kembahang Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Tidak ada Persiapan 9 KEC. TP. TJ. MELAWAN
103. 1.Kel. Melayu Besar Kota Ada Ada - - - -
104. 2.Kep. Melayu Besar Ada Ada Pemda SKT Rusak Sedang -
105. 3.Kep. Melayu Tengah Ada Ada Pemda Surat Hibah Rusak Sedang -
106. 4.Kep. Batu Hampar Ada Ada Pemda Surat Hibah Rusak Sedang -
107. 5.Kep. Mesah Ada Ada Pemda Surat Hibah Rusak Sedang -
108. 6.Kep. Labuhan Papan Ada Ada Pemda Surat Hibah Rusak Sedang - 10 KEC. BANGKO PUSAKO
109. 1.Kel. Bangko Kanan Ada - - - -
110. 2.Kel. Bangko Kiri Ada - - - -
111. 3.Kep. Bangko Mukti Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan -
112. 4.Kep. Bangko Makmur Ada Ada Kepenghuluan SKRPT Rusak Ringan -
113. 5.Kep. Bangko Balam Tidak Ada Ada Kepenghuluan SPGR Tidak Ada -
114. 6.Kep. Teluk Bano I Ada Ada Kepenghuluan SKRPT Tidak Ada -
115. 7.Kep. Pematang Damar Ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Rusak Ringan -
116. 8.Kep. Bangko Masraya Tidak Ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Tidak Ada -
117. 9.Kep. Bangko Jaya Ada Ada Kepenghuluan SKGR Tidak Ada -
118. 10.Kep. Sungai Manasib Ada Ada Kepenghuluan SKRPT Tidak Ada - RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 34 KEPEMILIKAN TANAH KANTOR TANAH (PEMDA/KEPENGHULUAN/ (ADA/TIDAK ADA) (ADA/TIDAK ADA) MASYARAKAT/SEWA/MENUMPANG) SARANA KETERANGANNO KECAMATAN KELURAHAN / KEPENGHULUAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH (SERTIFIKAT/SKGR/SKT) PERMASALAHAN
119. 11.Kep. Bangko Lestari Ada Tidak Ada Menumpang SKGR Merencanakan Ganti Rugi Lahan Tanah Ganti Rugi Tanah Kantor Saat Sekarang Ini Belum di
120. 12.Kep. Pematang Ibul Ada Ada Pemda Sertifikat Rusak Ringan Perlu Renovasi
121. 13.Kep. Bangko Bakti Ada Ada Pemda SPGR Baik -
122. 14.Kep. Bangko Pusaka Ada Ada Pemda SPGR Rusak Ringan -
123. 15.Kep. Bangko Sempurna Tidak ada Ada Pemda Dalam Pengurusan Kantor BPN Rusak Ringan Menumpang di Gedung Pertemuan
124. 16.Kep. Bangko Permata Ada Ada Pemda SPGR Baik - 11 KEC. SIMPANG KANAN
125. 1.Kel. Simpang Kanan Ada Ada Kelurahan SKT Rusak Ringan -
126. 2.Kep. Bagan Nibung Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
127. 3.Kep. Bukit Damar Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan -
128. 4.Kep. Kota Paret Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan -
129. 5.Kep. Bukit Mas Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan -
130. 6.Kep. Bukit Selamat Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Berat - 12 KEC. BATU HAMPAR
131. 1.Kel. Bantaian Hilir Ada - - - Rusak Ringan
132. 2.Kep. Bantaian Ada - - - Rusak Ringan
133. 3.Kep. Sungai Sialang Ada - - - Rusak Ringan
134. 4.Kep. Bantaian Baru Ada - - - Rusak Ringan
135. 5.Kep. Sungai Sialang Hulu Ada - - - Rusak Ringan 13 KEC. RANTAU KOPAR
136. 1.Kel. Rantau Kopar Ada - - - - -
137. 2.Kel. Sungai Rangau Ada - - - - -
138. 3.Kep. Bagan Cempedak Ada Ada Pemda SKT - -
139. 4.Kep. Sekapas Ada Ada Pemda SKT - - 14 KEC. PEKAITAN
140. 1.Kep. Pedamaran Ada Ada Kepenghuluan SKT Baik -
141. 2.Kep. Suak Air Hitam Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil Kantor Menumpang
142. 3.Kep. Sungai Besar Ada Ada Kepenghuluan SKT Baik -
143. 4.Kep. Kubu I Ada Ada Kepenghuluan SKT Baik -
144. 5.Kep. Pekaitan Ada Ada Kepenghuluan SKT Baik -
145. 6.Kep. Suak Temenggung Ada Ada Kepenghuluan SKT Baik -
146. 7.Kep. Teluk Bano II Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Berat Bangunan Lama Pemda Bengkalis
147. 8.Kep. Rokan Baru Ada Ada Kepenghuluan SKT Baik -
148. 9.Kep. Karya Mulyo Sari Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil Swadaya Masyarakat RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 35 KEPEMILIKAN TANAH KANTOR TANAH (PEMDA/KEPENGHULUAN/ (ADA/TIDAK ADA) (ADA/TIDAK ADA) MASYARAKAT/SEWA/MENUMPANG) SARANA KETERANGANNO KECAMATAN KELURAHAN / KEPENGHULUAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH (SERTIFIKAT/SKGR/SKT) PERMASALAHAN 10.Kep. Rokan Baru Pesisir Ada Ada Kepenghuluan SKT Baik - 15 KEC. KUBU BABUSSALAM
149. 1.Kep. Teluk Nilap Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
150. 2.Kep. Sungai Majo Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
151. 3.Kep. Sungai Majo Pusako Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Belum di Bangun -
152. 4.Kep. Rantau Panjang Kiri Ada Ada Pemda Sertifikat Nihil -
153. 5.Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil - 6.. Kep. Sungai Pinang Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
154. 7.Kep. Jojol Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
155. 8.Kep. Sungai Panji - Panji Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Belum di Bangun -
156. 9.Kep. Teluk Nilap Jaya Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Belum di Bangun -
157. 10.Kep. Pulau Halang Muka Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
158. 11.Kep. Pulau Halang Hulu Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Belum di Bangun -
159. 12.Kep. Pulau Halang Belakang Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Kondisi Kantor Rusak Berat, Menumpang di - 16 KEC. TANJUNG MEDAN
160. 1.Kep. Tanjung Medan Ada Ada Pemda Sertifikat Rusak Sedang -
161. 2.Kep. Sri Kayangan Ada Ada Pemda Sertifikat Rusak Sedang -
162. 3.Kep. Perkebunan Tanjung Medan Ada Ada Menumpang HGU PTPN V (BUMN) Rusak Sedang Pinjam Pakai
163. 4.Kep. Pondok Kresek Ada Ada Pemda Sertifikat Rusak Sedang -
164. 5.Kep. Sungai Tapah Ada Ada Pemda Sertifikat Rusak Sedang -
165. 6.Kep. Tanjung Sari Ada Ada Pemda Sertifikat Rusak Sedang -
166. 7.Kep. Bagan Nenas Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil Sewa
167. 8.Kep. Tanjung Medan Utara Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil Menumpang Aula
168. 9.Kep. Tangga Batu Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil Menumpang Aula
169. 10.Kep. Tanjung Medan Barat Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil Menumpang Aula
170. 11.Kep. Sei Meranti Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil Sewa
171. 12.Kep. Sei Meranti Darussalam Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil Sewa 13 Kep. Akar Belingkar Tidak ada Ada Kepenghuluan Surat Hibah Nihil Menumpang Aula 17 KEC. BAGAN SINEMBAH RAYA
172. 1.Kel. Bagan Sinembah Kota Ada Ada - - - -
173. 2.Kep. Bagan Sinembah Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil Kantor Pinjam Pakai
174. 3.Kep. Panca Mukti Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
175. 4.Kep. Salak Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
176. 5.Kep. Harapan Makmur Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan -
177. 6.Kep. Bagan Sinembah Barat Ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil -
178. 7.Kep. Bagan Sinembah Utara Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan -
179. 8.Kep. Bagan Sinembah Timur Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak Ringan -
180. 9.Kep. Harapan Makmur Selatan Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil Kantor Menumpang RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 36 KEPEMILIKAN TANAH KANTOR TANAH (PEMDA/KEPENGHULUAN/ (ADA/TIDAK ADA) (ADA/TIDAK ADA) MASYARAKAT/SEWA/MENUMPANG) SARANA KETERANGANNO KECAMATAN KELURAHAN / KEPENGHULUAN BUKTI KEPEMILIKAN TANAH (SERTIFIKAT/SKGR/SKT) PERMASALAHAN
181. 10.Kep. Makmur Jaya Ada Ada Kepenghuluan SKT Rusak -
182. 11.Kep. Persiapan Sukajadi Jaya Tidak ada Ada Kepenghuluan SKT Nihil Kantor Menumpang
183. 12.Kep. Persiapan Bagan Sinembah Jay Tidak ada Ada Pemda SKGR Nihil Kantor Sewa
184. 13.Kep. Persiapan Ampaian Rotan Makm Tidak ada Tidak ada - - Nihil Kantor Menumpang 18 KEC. BALAI JAYA
185. 1.Kel. Balam Sempurna Kota Tidak ada Ada Hibah - - Menumpang di Rumah Warga
186. 2.Kel. Balai Jaya Kota ada - Pemda - - -
187. 3.Kep. Balai Jaya Ada - Hibah - - -
188. 4.Kep. Balam Jaya Tidak Ada Ada Hibah - - Menumpang di Balai Desa
189. 5.Kep. Balam Sempurna Ada - Pemda - - -
190. 6.Kep. Kencana Ada - Pemda - - -
191. 7.Kep. Pasir Putih Ada - Pemda - - -
192. 8.Kep. Pasir Putih Utara Ada - Pemda - - -
193. 9.Kep. Pasir putih Barat Tidak Ada Ada Hibah - - Menumpang di Rumah Warga
194. 10.Kep. Bagan Bhakti ada - Pemda - - -
195. 11.Kep. Lubuk Jawi ada - Pemda - - - Jlh Kel. / Kep. 198 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 37 SALURAN PRIMER SALURAN SEKUNDER (Ha) (Ha) (Unit) Panjang (Meter) Panjang (Meter) Baik (Meter) Rusak Ringan (Meter) Rusak Berat (Meter) 1 2 3 4 5 6 10 11 13 14 15 16 1 D.I.R BAGAN PUNAK KECAMATAN BANGKO 85,00 943,00 6 11.930 13.519 8.150 16.339 960 Parit Proyek 1.350 1.350 Parit Sentolan 4.430 4.430 Parit Jalan Lingkar Pesisir 3.780 3.780 Parit Atmo 2.370 2.370 Parit jalan perkantoran 960 960 Parit TPA 1.360 1.360 Parit Awal 2.790 2.790 Parit Keri 1.400 1.400 Parit Nurdin 1.629 1.629 Parit Jalan Kampung Pasir 3.160 3.160 Parit Jalan Rintis 2.220 2.220 2 D.I.R RAJA BEJAMU KECAMATAN SINABOI 120,00 891,00 8 16.571 14.178 17.638 8.481 4.630 SP1_RB 5.282 5.282 SP2 RB 5.806 5.806 SP3 RB 5.483 5.483 SK1_RB 1.611 1.611 SK2_RB 1.711 1.711 SK3_RB 1.649 1.649 SK4_RB 1.579 1.579 SK_BEKO1 1.508 1.508 SK BEKO 2 1.490 1.490 SK BEKO 3 1.287 1.287 SK BEKO 4 1.201 1.201 S_Alam 1.157 1.157 S_ALAM2 985 985 3 D.I.R SEI. BAKAU KECAMATAN SINABOI 120,00 917,00 9 7.868 13.690 0 13177 8381 REKAPITULASI HASIL SURVEY KONDISI JARINGAN IRIGASI TAHUN 2024 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. ROKAN HILIR NO NAMA DAERAH IRIGASI (RAWA) LOKASI LUAS AREAL BAKU LUAS AREAL BAKU TERBARU BANGUNA N PINTU AIR PANJANG JARINGAN IRIGASI KONDISI JARINGAN IRIGASI (RAWA) KET RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 38 SP-01 5.646 5.646 SP - 02A 457 457 SP - 02B 397 397 SP-02C 1.368 1.368 SK-01 1.189 1.189 SK-02 1.275 1.275 SK-03 770 770 SK-03 A 645 645 SK-03 B 303 303 SK-04 1.036 1.036 SK-05 934 934 SK-06 862 862 SK-07 1.706 1.706 SK-08 1.183 1.183 SK-09 1.882 1.882 SK-10 1.905 1.905 4 D.I.R SEI. BESAR KECAMATAN PEKAITAN 300,00 508,00 0 9.406 7.624 15.295 1.735 - SP5 9.406 9.406 SK1A 1.832 1.832 SK2 2.098 2.098 SK3 1.959 1.959 SK_PARIT_ARANG 1.735 1.735 5 D.I.R SEI. NYAMUK KECAMATAN SINABOI 115,00 816,00 7 13.092 13.430 8858 11981 5683 SP1 1.147 1.147 SP2A 1.912 1.912 SP2B 1.800 1.800 SP3 2.139 2.139 SP4 3.044 3.044 SP5 3.050 3.050 SK0 450 450 SK1 2.342 2.342 SK2_KN 2.389 2.389 SK2 KR 1.797 1.797 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 39 SK3_KN 2.418 2.418 SK3 KR 1.845 1.845 SK_FAMILI 2.189 2.189 6 D.I.R SUAK AIR HITAM KECAMATAN PEKAITAN 53,00 407,00 9 6.700 5.251 9.351 2.600 - SP_POROS 4.100 4.100 SP_PESISIR 2.600 2.600 SK9 541 541 SK10 159 159 SK11 229 229 SK12 396 396 SK13 375 375 SK14 502 502 SK15 1.017 1.017 SK16 2.032 2.032 793,00 4.482,00 39 65.567 67.692 59.292 54.313 19.654 Panjang Total Saluran Primer + Sekunder (6 DIR) 133.259 Meter Panjang Kondisi 6 DIR Baik 59.292 Meter Rusak Ringan 54.313 Meter Rusak Berat 19.654 Meter Panjang Total 34 DIR Jaringan Primer dan Sekunder 881.892 Meter Persentase Kondisi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik 6,72% Persentase Kondisi Jaringan Irigasi dalam Kondisi Rusak Berat dan Berat 93,28% J U M L A H RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 40 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Ruang Kelas Rusak Berat 1 SMP NEGERI 4 BAGAN SINEMBAH 10405519 SMP Negeri Bagan Sinembah 1 2 SMP NEGERI 1 PASIR LIMAU KAPAS 10495385 SMP Negeri Pasir Limau Kapas 3 3 SMP NEGERI 1 SINABOI SATU ATAP 10496659 SMP Negeri Sinaboi 3 4 SMP NEGERI 4 TANAH PUTIH 10405295 SMP Negeri Tanah Putih 3 5 SMP NEGERI 4 PEKAITAN 10405213 SMP Negeri Pekaitan 4 6 SMP NEGERI 1 SIMPANG KANAN 10405653 SMP Negeri Simpang Kanan 4 7 SMP NEGERI 1 BANGKO 10405201 SMP Negeri Bangko 6 8 SMP NEGERI 3 SINABOI 10405625 SMP Negeri Sinaboi 6 9 SMP NEGERI 2 BAGAN SINEMBAH RAYA 10405524 SMP Negeri Bagan Sinembah Raya 7 37TOTAL DATA RUANG KELAS BELAJAR RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 41 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Ruang Kepala Sekolah Rusak Berat 1 SMP NEGERI 2 BAGAN SINEMBAH RAYA 10405524 SMP Negeri Bagan Sinembah Raya 1 2 SMP NEGERI 1 BANGKO 10405201 SMP Negeri Bangko 1 3 SMP NEGERI 4 PEKAITAN 10405213 SMP Negeri Pekaitan 1 4 SMP NEGERI 3 PUJUD 10497275 SMP Negeri Pujud 1 5 SMP NEGERI 5 PUJUD 69957354 SMP Negeri Pujud 1 6 SMP NEGERI 2 SINABOI 69734143 SMP Negeri Sinaboi 1 6 DATA RUANG KEPALA SEKOLAH RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 42 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Ruang Guru Rusak Berat 1 SMP NEGERI 1 BANGKO 10405201 SMP Negeri Bangko 1 2 SMP NEGERI 2 SINABOI 69734143 SMP Negeri Sinaboi 1 3 SMP NEGERI 4 PEKAITAN 10405213 SMP Negeri Pekaitan 1 4 SMP NEGERI 5 PUJUD 69957354 SMP Negeri Pujud 1 4TOTAL DATA RUANG GURU RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 43 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Laboratorium Komputer Rusak Berat 1 SMP NEGERI 1 BAGAN SINEMBAH 10405511 SMP Negeri Bagan Sinembah 1 2 SMP NEGERI 1 BANGKO 10405201 SMP Negeri Bangko 1 3 SMP NEGERI 2 TANJUNG MEDAN 10493889 SMP Negeri Tanjung Medan 1 3 DATA LABORATORIUM KOMPUTER RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 44 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Ruang Perpustakaan Rusak Berat 1 SMP NEGERI 1 BANGKO 10405201 SMP Negeri Bangko 1 2 SMPN 1 KUBU BABUSSALAM 10405114 SMP Negeri Kubu Babussalam 1 3 SMPN 2 KUBU BABUSSALAM 10405115 SMP Negeri Kubu Babussalam 1 4 SMP NEGERI 4 PEKAITAN 10405213 SMP Negeri Pekaitan 1 5 SMP NEGERI 5 PUJUD 69957354 SMP Negeri Pujud 1 6 SMP NEGERI 7 TANAH PUTIH 10405301 SMP Negeri Tanah Putih 1 6TOTAL DATA RUANG PERPUSTAKAAN RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 45 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Ruang Tata Usaha Rusak Berat 1 SMP NEGERI 1 BANGKO 10405201 SMP Negeri Bangko 1 1TOTAL DATA RUANG TATA USAHA RUSAK BERAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE KABUPATEN ROKAN HILIR RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 46 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Ruang Kelas Rusak Berat 1 SD NEGERI 001 PANIPAHAN 10405596 SD Negeri Pasir Limau Kapas 4 2 SD NEGERI 001 SEDINGINAN 10405251 SD Negeri Tanah Putih 3 3 SD NEGERI 002 INTIRAYA 10404855 SD Negeri Simpang Kanan 3 4 SD NEGERI 002 PUJUD SELATAN 10493739 SD Negeri Pujud 1 5 SD NEGERI 002 TELUK BANO I 10493811 SD Negeri Bangko Pusako 1 6 SD NEGERI 003 PANIPAHAN 10405598 SD Negeri Pasir Limau Kapas 6 7 SD NEGERI 003 RIMBA MELINTANG 10494461 SD Negeri Rimba Melintang 3 8 SD NEGERI 003 SIARANG-ARANG 10493741 SD Negeri Pujud 3 9 SD NEGERI 004 BATU HAMPAR 10405632 SD Negeri Tanah Pth Tanjung Melawan 3 10 SD NEGERI 004 TELUK NAYANG 10493744 SD Negeri Pujud 2 11 SD NEGERI 005 AIR HITAM 10493746 SD Negeri Pujud 3 12 SD NEGERI 016 SUKA JADI 10493765 SD Negeri Pujud 4 13 SD NEGERI 018 SINTONG 10495330 SD Negeri Tanah Putih 1 14 SD NEGERI 020 UJUNG TANJUNG 10405270 SD Negeri Tanah Putih 3 15 SD NEGERI 021 SIARANG ROKAN 10498659 SD Negeri Pujud 1 16 SD NEGERI 022 KASANG BANGSAWAN MUDA 69840994 SD Negeri Pujud 1 17 SD NEGERI 022 PEMATANG DAMAR 10493841 SD Negeri Bangko Pusako 6 18 SD NEGERI 023 KASANG BANGSAWAN 69992042 SD Negeri Pujud 4 19 SD NEGERI 026 BANGKO PERMATA 69725761 SD Negeri Bangko Pusako 3 20 SD NEGERI 031 BANJAR XII 10405281 SD Negeri Tanah Putih 7 21 SDN 001 SUNGAI BESAR 10405165 SD Negeri Pekaitan 3 22 SDN 002 BAGAN BAKTI 10405446 SD Negeri Balai Jaya 1 23 SDN 003 BAGAN HULU 10405153 SD Negeri Bangko 2 24 SDN 003 RANTAU PANJANG KANAN 10405074 SD Negeri Kubu 2 25 SDN 003 TELUK BANO II 10405170 SD Negeri Pekaitan 3 26 SDN 004 SALAK 10405451 SD Negeri Bagan Sinembah Raya 6 27 SDN 004 TELUK NILAP 10405079 SD Negeri Kubu Babussalam 3 28 SDN 006 BAGAN BARAT 10405156 SD Negeri Bangko 10 DATA RUANG KELAS BELAJAR RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 47 29 SDN 006 BALAI JAYA KOTA 10405450 SD Negeri Balai Jaya 1 30 SDN 006 RANTAU KOPAR 69984414 SD Negeri Rantau Kopar 3 31 SDN 007 BAGAN JAWA 10405157 SD Negeri Bangko 11 32 SDN 007 SALAK 10405457 SD Negeri Bagan Sinembah Raya 6 33 SDN 007 TELUK MERBAU 10405083 SD Negeri Kubu 5 34 SDN 008 PERKEBUNAN TANJUNG MEDAN 10493758 SD Negeri Tanjung Medan 3 35 SDN 008 SUAK TEMENGGUNG 10405185 SD Negeri Pekaitan 1 36 SDN 009 BAGAN SAPTA PERMAI 10405442 SD Negeri Bagan Sinembah 2 37 SDN 009 MAKMUR JAYA 10405462 SD Negeri Bagan Sinembah Raya 1 38 SDN 010 DARUSSALAM 69881039 SD Negeri Sinaboi 1 39 SDN 010 MERANTI MAKMUR 10405461 SD Negeri Bagan Sinembah 3 40 SDN 010 SUNGAI PANJI-PANJI 10405091 SD Negeri Kubu Babussalam 6 41 SDN 011 BAGAN SINEMBAH BARAT 10405472 SD Negeri Bagan Sinembah Raya 1 42 SDN 011 BAKTI JAYA 10405487 SD Negeri Bagan Sinembah 6 43 SDN 011 SUNGAI TAPAH 10493766 SD Negeri Tanjung Medan 8 44 SDN 012 JADI MAKMUR 10405467 SD Negeri Bagan Sinembah 1 45 SDN 013 TANJUNG SARI 10493832 SD Negeri Tanjung Medan 3 46 SDN 013 TELUK NILAP 10496684 SD Negeri Kubu Babussalam 2 47 SDN 014 TELUK PIYAI PESISIR 10498651 SD Negeri Kubu 3 48 SDN 015 BAGAN JAWA 10405166 SD Negeri Bangko 1 49 SDN 015 Siandam Jaya 70001323 SD Negeri Pasir Limau Kapas 3 50 SDN 016 PONDOK KRESEK 10493827 SD Negeri Tanjung Medan 3 51 SDN 016 SERUSA 10405167 SD Negeri Bangko 6 52 SDN 016 Tuah Sekato 70001337 SD Negeri Pasir Limau Kapas 3 53 SDN 017 BALAM SEMPURNA KOTA 10497527 SD Negeri Balai Jaya 3 54 SDN 018 BAGAN HULU 10405171 SD Negeri Bangko 3 55 SDN 019 BAGAN BARAT 10405172 SD Negeri Bangko 2 56 SDN 020 SEI MERANTI 10493837 SD Negeri Tanjung Medan 1 57 SDN 021 AKAR BELINGKAR 69958304 SD Negeri Tanjung Medan 2 58 SDN 024 LABUHAN TANGGA BESAR 10405177 SD Negeri Bangko 2 59 SDN 025 BAGAN HULU 10405178 SD Negeri Bangko 3 60 SDN 029 LABUHAN TANGGA BESAR 10496181 SD Negeri Bangko 1 61 SDN 040 RANTAU BAIS 69873960 SD Negeri Tanah Putih 3 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 48 62 SDN010 BAGAN NIBUNG 10405642 SD Negeri Simpang Kanan 3 63 Sekolah Dasar Negeri 041 Teluk Mega 69929450 SD Negeri Tanah Putih 3 201TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 49 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Laboratorium IPA Rusak Berat 1 SD NEGERI 023 KASANG BANGSAWAN 69992042 SD Negeri Pujud 1 2 SDN 004 SUKA MAJU 10405435 SD Negeri Bagan Sinembah 1 2 DATA LABORATORIUM IPA RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 50 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Ruang Perpustakaan Rusak Berat 1 SD NEGERI 002 PUJUD SELATAN 10493739 SD Negeri Pujud 1 2 SD NEGERI 003 BANTAYAN BARU 10404857 SD Negeri Batu Hampar 1 3 SD NEGERI 003 PANIPAHAN 10405598 SD Negeri Pasir Limau Kapas 1 4 SD NEGERI 003 SIARANG-ARANG 10493741 SD Negeri Pujud 1 5 SD NEGERI 004 BAGAN TIMUR 10405154 SD Negeri Bangko 1 6 SD NEGERI 005 SUNGAI DAUN 10405601 SD Negeri Pasir Limau Kapas 1 7 SD NEGERI 006 SEKELADI 10405256 SD Negeri Tanah Putih 1 8 SD NEGERI 007 PANIPAHAN 10405603 SD Negeri Pasir Limau Kapas 1 9 SD NEGERI 011 BANJAR XII 10405261 SD Negeri Tanah Putih 1 10 SD NEGERI 012 RANTAU BAIS 10405262 SD Negeri Tanah Putih 1 10 DATA RUANG PERPUSTAKAAN RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 51 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan Ruang Guru Rusak Berat 1 SD NEGERI 003 BANTAYAN BARU 10404857 SD Negeri Batu Hampar 1 2 SD NEGERI 007 PANIPAHAN 10405603 SD Negeri Pasir Limau Kapas 1 3 SD NEGERI 015 BANJAR XII 10405265 SD Negeri Tanah Putih 1 4 SD NEGERI 026 BANGKO PERMATA 69725761 SD Negeri Bangko Pusako 1 5 SD NEGERI 031 BANJAR XII 10405281 SD Negeri Tanah Putih 1 6 SD NEGERI 032 MUMUGO 10405282 SD Negeri Tanah Putih 1 7 SDN 002 BAGAN BAKTI 10405446 SD Negeri Balai Jaya 1 8 SDN 006 PANCA MUKTI 10405454 SD Negeri Bagan Sinembah Raya 1 9 SDN 008 SUAK TEMENGGUNG 10405185 SD Negeri Pekaitan 1 10 SDN 012 JADI MAKMUR 10405467 SD Negeri Bagan Sinembah 1 11 SDN 015 BAGAN JAWA 10405166 SD Negeri Bangko 1 10 DATA RUANG GURU RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 52 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan WC Guru Laki-Laki Rusak Berat 1 SD NEGERI 002 PUJUD SELATAN 10493739 SD Negeri Pujud 1 2 SD NEGERI 003 SIARANG-ARANG 10493741 SD Negeri Pujud 1 3 SD NEGERI 006 SEKELADI 10405256 SD Negeri Tanah Putih 1 4 SD NEGERI 008 TELUK MEGA 10405258 SD Negeri Tanah Putih 1 5 SD NEGERI 022 KASANG BANGSAWAN MUDA 69840994 SD Negeri Pujud 1 6 SD NEGERI 025 KELOMPOK TANI 10493839 SD Negeri Bangko Pusako 1 7 SDN 001 SUNGAI BESAR 10405165 SD Negeri Pekaitan 1 8 SDN 002 BAGAN BAKTI 10405446 SD Negeri Balai Jaya 1 9 SDN 003 BAGAN NENAS 10493750 SD Negeri Tanjung Medan 1 10 SDN 003 RANTAU PANJANG KANAN 10405074 SD Negeri Kubu 1 11 SDN 004 TANJUNG MEDAN UTARA 10493751 SD Negeri Tanjung Medan 1 10 DATA TOILET/WC GURU RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 53 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan WC Siswa Perempuan Rusak Berat 1 SD NEGERI 001 SINABOI 10404853 SD Negeri Sinaboi 1 2 SD NEGERI 002 MELAYU BESAR 10405630 SD Negeri Tanah Pth Tanjung Melawan 1 3 SD NEGERI 002 PUJUD SELATAN 10493739 SD Negeri Pujud 1 4 SD NEGERI 003 BANTAYAN BARU 10404857 SD Negeri Batu Hampar 1 5 SD NEGERI 003 RIMBA MELINTANG 10494461 SD Negeri Rimba Melintang 1 6 SD NEGERI 004 SEKELADI 10405254 SD Negeri Tanah Putih 1 7 SD NEGERI 004 TELUK NAYANG 10493744 SD Negeri Pujud 1 8 SD NEGERI 005 MELAYU BESAR 10405633 SD Negeri Tanah Pth Tanjung Melawan 1 9 SD NEGERI 005 SEDINGINAN 10405255 SD Negeri Tanah Putih 1 10 SD NEGERI 006 KOTA PARIT 10405057 SD Negeri Simpang Kanan 1 11 SD NEGERI 006 PANIPAHAN 10405602 SD Negeri Pasir Limau Kapas 1 12 SDN 011 BAGAN SINEMBAH BARAT 10405472 SD Negeri Bagan Sinembah Raya 2 13 SDN 011 SUNGAI TAPAH 10493766 SD Negeri Tanjung Medan 1 14 SDN 012 SRI KAYANGAN 10493767 SD Negeri Tanjung Medan 1 15 SDN 013 BAHTERA MAKMUR 69881036 SD Negeri Bagan Sinembah 1 16 SDN 014 MURINI MAKMUR 10405482 SD Negeri Bagan Sinembah 1 17 SDN 015 TANJUNG LEBAN 10496685 SD Negeri Kubu 1 18 SDN 017 BAGAN PUNAK MERANTI 10405168 SD Negeri Bangko 2 19 SDN 018 BAGAN HULU 10405171 SD Negeri Bangko 1 21 DATA TOILET/WC SISWA PEREMPUAN RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 54 No Nama Satuan Pendidikan NPSN Bentuk Pendidikan Status Sekolah Kecamatan WC Siswa Laki Rusak Berat 1 SD NEGERI 001 SIMPANG KANAN 10404852 SD Negeri Simpang Kanan 2 2 SD NEGERI 002 MELAYU BESAR 10405630 SD Negeri Tanah Pth Tanjung Melawan 1 3 SD NEGERI 002 PUJUD SELATAN 10493739 SD Negeri Pujud 1 4 SD NEGERI 003 RIMBA MELINTANG 10494461 SD Negeri Rimba Melintang 1 5 SD NEGERI 004 SEKELADI 10405254 SD Negeri Tanah Putih 1 6 SD NEGERI 004 TELUK NAYANG 10493744 SD Negeri Pujud 1 7 SD NEGERI 005 SEDINGINAN 10405255 SD Negeri Tanah Putih 1 8 SD NEGERI 006 KOTA PARIT 10405057 SD Negeri Simpang Kanan 1 9 SD NEGERI 006 PANIPAHAN 10405602 SD Negeri Pasir Limau Kapas 1 10 SD NEGERI 006 SEKELADI 10405256 SD Negeri Tanah Putih 1 11 SD NEGERI 007 PANIPAHAN 10405603 SD Negeri Pasir Limau Kapas 1 12 SDN 009 MAKMUR JAYA 10405462 SD Negeri Bagan Sinembah Raya 1 13 SDN 011 BAGAN SINEMBAH BARAT 10405472 SD Negeri Bagan Sinembah Raya 2 14 SDN 011 SUNGAI TAPAH 10493766 SD Negeri Tanjung Medan 1 15 SDN 012 JADI MAKMUR 10405467 SD Negeri Bagan Sinembah 1 16 SDN 012 SRI KAYANGAN 10493767 SD Negeri Tanjung Medan 1 17 SDN 013 BAHTERA MAKMUR 69881036 SD Negeri Bagan Sinembah 1 18 SDN 014 MURINI MAKMUR 10405482 SD Negeri Bagan Sinembah 1 19 SDN 014 TELUK PIYAI PESISIR 10498651 SD Negeri Kubu 1 20 SDN 017 BAGAN PUNAK MERANTI 10405168 SD Negeri Bangko 1 21 SDN 018 BAGAN HULU 10405171 SD Negeri Bangko 1 22 SDN 019 BAGAN BARAT 10405172 SD Negeri Bangko 1 23 SDN010 BAGAN NIBUNG 10405642 SD Negeri Simpang Kanan 1 25 DATA TOILET/WC SISWA LAKI-LAKI RUSAK BERAT SEKOLAH DASAR SE KABUPATEN ROKAN HILIR TOTAL RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 55 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 Pembebasan Lahan/Pengembangan Lahan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 1 3.000.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 2 DED Perencanaan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 0 - 3 Kegiatan Fisik Sarana Pengembangan Rawat Inap RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 0 - 1 14.000.000.000 0 - 0 - 0 - 4 Rehap IGD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 0 - 1 750.000.000 0 - 0 - 0 - 5 Rehap ICU RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 1 1.000.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 6 Rehap Kamar Operasi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 0 - 1 1.500.000.000 0 - 0 - 0 - 7 Penambahan Unit Ambulan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 1 1.505.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 8 Penambahan Unit Mesin Genset 650 KVA RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 0 - 1 2.500.000.000 0 - 0 - 0 - 9 Penambahan Fasilitas Tempat Tidur dan Alat Kesehatan Pendukung Ruangan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 1 3.500.000.000 1 4.500.000.000 0 - 0 - 0 - 10 Penambahan Area Pakir RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 1 1.000.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 11 Penambahan Nurse call RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 1 385.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 12 Penambahan AC kamar Pasien RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi 1 300.000.000 1 300.000.000 0 - 0 - 0 - 13 Regulasi Standar Klasifikasi Rumah Sakit Tipe B RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi - 0 - 0 14 Peningkatan Kapasitas SDM RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi - 0 - 0 10.690.000.000 23.850.000.000TOTAL RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RSUD dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI No Kegiatan Lokasi Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 56 Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu 1 Pembangunan Baru Puskesmas Teluk Merbau, Kec. Kubu 1 8.500.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 2 DED peningkatan Puskesmas Panipahan menjadi RS Pratama tipe D Panipahan 1 1.000.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 3 Pembangunan RS Pratama tipe D Panipahan 0 - 1 20.000.000.000 0 - 0 - 0 - 4 Alkes RS Panipahan 0 - 1 10.000.000.000 0 - 0 - 0 - 9.500.000.000 30.000.000.000 2030 Total RENCANA PEMBANGUNAN PUSKESMAS TELUK MERBAU DAN RS PRATAMA TIPE D No Kegiatan Lokasi Tahun 2026 2027 2028 2029 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 57 UNIT SR UNIT SR UNIT SR UNIT SR UNIT SR UNIT SR UNIT SR UNIT SR UNIT SR UNIT SR UNIT SR UNIT SR 1 Bangko - - 9 867 2 56 - - 9 660 1 40 - - - - 1 50 1 63 - - - - 2 Kubu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Tanah Putih - - 5 465 - - - - - - 2 100 - - - - 1 80 - - - - 2 150 4 Rimba Melintang - - 1 84 1 45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Bagan Sinembah - - 2 207 1 30 - - - - - - - - - - 2 160 - - - - - - 6 Pasir Limau Kapas - - 1 68 - - - - 1 81 - - - - - - - - - - - - - - 7 Sinaboi - - 2 239 1 60 - - 1 80 - - - - - - - - - - - - - - 8 Tanah Putih Tanjung Melawan - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Pujud - - 4 375 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Bangko Pusako - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 Simpang Kanan - - - - - - - - - - 2 160 - - - - - - - - - - - - 12 Batu Hampar - - - - - - - - 1 45 1 20 - - - - - - 1 71 - - 1 70 13 Rantau Kopar - - 1 68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 Pekaitan - - 1 65 3 103 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 Kubu Babussalam - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 Balai Jaya - - 1 85 - - - - - - 1 80 - - - - 1 80 - - - - 2 175 17 Bagan Sinembah Raya - - 4 333 5 194 - - - - 2 106 - - - - - - - - - - 18 Tanjung Medan - - - - - - - - - - - - - - 1 65 - - - - 1 85 0 0 31 2856 13 488 0 0 12 866 9 506 0 0 0 0 6 435 2 134 0 0 6 480 Sumber: Dinas Perkim 2025 PEMBANGUNAN SPAM JARINGAN PERPIPAAN TAHUN 2021-20224 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO TAHUN 2022 2023 2024 APBD DAK APBN APBD DAK KECAMATAN 2021 APBD DAK Total APBN APBD DAK APBNAPBN RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 58 APBD (Unit) PKRS DAK (Unit) APBN/ KEMENTERIAN (Unit) APBD (Unit) PKRS DAK (Unit) APBN/ KEMENTERIAN (Unit) APBD (Unit) PKRS DAK (Unit) APBN/ KEMENTERIAN (Unit) APBD (Unit) PKRS DAK (Unit) APBN/ KEMENTERIAN (Unit) 1 Bangko 0 90 0 0 0 21 36 0 14 69 0 99 329 2 Kubu 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 31 44 3 Tanah Putih 0 0 0 0 0 20 28 0 10 26 0 13 97 4 Rimba Melintang 0 0 0 0 0 30 2 0 40 0 0 399 471 5 Bagan Sinembah 0 0 0 0 0 40 11 0 107 0 0 110 268 6 Pasir Limau Kapas 0 0 0 0 0 5 10 0 0 2 0 0 17 7 Sinaboi 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 Tanah Putih Tanjung Melawan 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 11 9 Pujud 0 0 0 0 0 0 16 0 10 26 0 180 232 10 Bangko Pusako 0 0 0 0 0 20 2 0 39 0 0 113 174 11 Simpang Kanan 0 0 0 0 0 20 0 0 52 0 0 0 72 12 Batu Hampar 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 276 296 13 Rantau Kopar 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 14 Pekaitan 0 0 0 0 0 30 2 0 20 0 0 364 416 15 Kubu Babussalam 0 0 0 0 0 20 0 0 0 1 0 97 118 16 Balai Jaya 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 40 17 Bagan Sinembah Raya 0 0 0 0 0 20 0 0 39 0 0 0 59 18 Tanjung Medan 0 0 0 0 0 20 0 0 19 0 0 0 39 0 120 0 0 0 279 120 0 380 125 0 1702 Sumber: Dinas Perkim 2025 KecamatanNo. Data Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Rokan Hilir dari Tahun 2021-2024 Jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki dari Tahun 2021 s.d Tahun 2024 pada kecamatan (Unit) Jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki pada tahun N 2726 Tahun 2024 Jumlah unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki dari Tahun 2021 s.d Tahun 2024 Tahun 2023Tahun 2022Tahun 2021 RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 59 DAK APBD DAK APBD DAK APBD DAK APBD DAK APBD DAK APBD DAK APBD DAK APBD 1 Bangko 200 - - - - - - - - 28 - - - 8 - 0 2 Kubu 200 - - - - - - - - 5 - - - - - - 3 Tanah Putih 322 - 50 - 65 - - - - 9 - - - 7 - - 4 Rimba Melintang 77 - - - 64 - - - - - - - - - - - 5 Bagan Sinembah - - - - - - - - - 5 - - - - - - 6 Pasir Limau Kapas 50 - - - - - - - - 5 - - - - - - 7 Sinaboi 219 - - - - - - - - 4 - - - - - - 8 Tanah Putih Tanjung Melawan - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Pujud 300 - - - 64 - - - - 5 - - - - - - 10 Bangko Pusako - - - - 64 - - - - - - - - - - - 11 Simpang Kanan - - - - - - - - - - - - - - - - 12 Batu Hampar - - - - - - - - - 7 - - - 20 - - 13 Rantau Kopar 75 - - - - - - - - - - - - 35 - - 14 Pekaitan 75 - - - - - - - - - - - - - - - 15 Kubu Babussalam 50 - - - - - - - - - - - - - - - 16 Balai Jaya 50 - 25 - - - - - - - - - - - - - 17 Bagan Sinembah Raya 200 - 71 - 192 - - - - - - - - 10 - - 18 Tanjung Medan - - - - - - - - - - - - - - 1818 0 146 0 449 0 0 0 0 68 0 0 0 80 0 0 Sumber: Dinas Perkim 2025 DATA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TERBANGUN TAHUN 2021-2024 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN NO KECAMATAN TAHUN 2021 2022 2023 2024 SPALD-S SPALD-T Total SPALD-T SPALD-S SPALD-T SPALD-S SPALD-T SPALD-S RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR 2025-2029 L- 60