DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini berisi tentang pembentukan kecamatan Bagansinembah Raya dan kecamatan Balai Jaya kabupaten Rokan Rilir dalam rangka meningkatkan efektiﬁtas dan eﬁsiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BAGAN-SINEMBAH RAYA DAN KECAMATAN BALAI JAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.4. Kecamaatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelengaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 10.

(1)
(2)Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 8. Pemerintahan Kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kepenghulaan dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dalam mengatur dan menggurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Pemerintah Kepenghuluan adalah Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kepenghuluan.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya. Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wilayah Kabupaten Rokan Hilir menjadi 17 Kecamatan yaitu : Kecamatan Bangko, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Tanah Putih: Kecamatan Kubu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Sinaboi: Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pujud: Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Batu Hampar, . Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Kubu Babusalam: Kecamatan Bagansinembah Raya, dan Kecamatan Balai Jaya. a. b. d. t L. 1 m. n. p. a.

Pasal 3

Kecamatan Bagansinembah Raya berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah, terdiri dari atas wilayah : Hb MP RO p m. Kelurahan Bagansinembah Kota, Kepenghuluan Bagansinembah, Kepenghuluan Harapan Makmur Selatan, Kepenghuluan Harapan Makmur, Kepenghuluan Makmur Jaya, Kepenghuluan Salak: Kepenghuluan Panca Mukti, . Kepenghuluan Bagansinembah Timur, Kepenghuluan Bagansinembah Utara, Kepenghuluan Bagansinembah Barat, . Kepenghuluan Bagansinembah Jaya, . Kepenghuluan Sukajadi Jaya, dan Kepenghuluan Ampaian Rotan Makmur,

Pasal 4

Kecamatan Balai Jaya berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Bagan Sinembah terdiri dari atas wilayah : Kelurahan Balai Jaya Kota, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kepenghuluan Balam Jaya Kepenghuluan Balai Jaya, Kepenghuluan Balam Sempurna, Kepenghuluan Bagan Bhakti, Kepenghuluan Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih, Kepenghuluan Pasir Putih Utara, Kepenghuluan Pasir Putih Barat , dan Kepenghuluan Lubuk Jawi, Kepenghuluan Balam Sempurna Jaya, a. b. e. £ h. 1. k. 1. . Kepenghuluan Balam Sejahtera: danm. Kepenghuluan Pasir Putih Jaya.n.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya, maka Kecamatan Bagan Sinembah terdiri atas wilayah :

(1)Kelurahan Bagan Batu Kota, Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kepenghuluan Jaya Agung: Kepenghuluan Suka Maju, Kepenghuluan Pelita, Kepenghuluan Bakti Makmur, Kepenghuluan Gelora, Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kepenghuluan Meranti Makmur, Kepenghuluan Bagan Batu, Kepenghuluan Bagan Manunggal: Kepenghuluan Bagan Sapta Permai, a. b. d. e. £ & h. 1 k. 1 . Kepenghuluan Bhayangkara Jaya,m. Kepenghuluan Jadi Makmur, Kepenghuluan Murini Makmur, Kepenghuluan Bakti Jaya, Kepenghuluan Bagan Makmur, dan Kepenghuluan Baganbatu Barat. n. P. 4 r.

Pasal 6

Kecamatan Bagansinembah Raya mempunyai Batas Wilayah :

a.Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kubu dan Kecamatan Simpang Kanan,
b.Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Bagan Sinembah,
c.Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Simpang Kanan,
d.Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Balai Jaya. t

(2)Kecamatan Balai Jaya mempunyai Batas Wilayah :
1. a.Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bagansinembah Raya,
2. b.Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Pujud',
3. c.Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Bagansinembah Raya,
4. d.Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bangko Pusako. Ji
(3)Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
(4)Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ibu Kota Kecamatan Bagansinembah Raya berkedudukan di Kepenghuluan Makmur Jaya.

Pasal 8

Ibu Kota Kecamatan Balai Jaya berkedudukan di Kepenghuluan Balai Jaya.

BAB III

PEMERINTAHAN

Pasal 9

Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Camat melaksanakan dan memimpin jalannya Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh unsur staf sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Bagansinembah Raya dan Kecamatan Balai Jaya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…