DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 17 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut: a. mengubah ketentuan dalam Pasal 1 ditambah angka 24, yaitu mengenai tempat pemungutan suara; b. mengubah ketentuan Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 54; c. menghapus ketentuan huruf c Pasal 15, huruf h Pasal 17, huruf k Pasal 22, ayat (2) Pasal 49; d. menyisipkan pasal baru diantara Pasal 30 dan Pasal 31 yaitu Pasal 30A; e. menyisipkan ayat baru pada Pasal 33 yaitu ayat (1a) dan (1b); f. menyisipkan pasal baru diantara Pasal 36 dan Pasal 37 yaitu Pasal 36A; g. menyisipkan ayat baru diantara ayat (3) dan ayat (4) dalam Pasal 44 yaitu ayat (3a); dan h. menyisipkan lima pasal diantara Pasal 49 dan Pasal 50 yaitu Pasal 49A, Pasl 49B, Pasal 49C, Pasal 49D, dan Pasal 49E.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Dan BUPATI ROKAN HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 ditambah angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5.Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6.Desa atau disebut Kepenghuluan atau Bathin adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut Penghulu atau Bathin dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
13.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
14.Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan; 4
15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
21.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
22.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
23.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
24.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
25.Hari adalah hari kerja.
2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
(2)Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan musyawarah.
(3)Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(4)Susunan panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(5)Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (Lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang meliputi:
1. a.tokoh masyarakat;
2. b.unsur lembaga kerapatan adat desa;
3. c.unsur tokoh agama; dan
4. d.keterwakilan tokoh perempuan. 5
  1. 3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

a.Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
b.Melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara aktif;
c.Dihapus;
d.Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD;
1. 4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tugas Panitia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten.
2. b.Melakukan Bimbingan Teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
3. c.Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
4. d.Memfasilitasi pencetakan surat dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya.
5. e.Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia pemilihan.
6. f.Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
7. g.Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
8. h.Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(3)Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan huruf c Pasal 15 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Penduduk Desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Warga Negara Republik Indonesia.
b.Pada hari Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah 6
c.Berdomisili di Desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan.
d.Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatan.
e.Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
1. 6.Ketentuan huruf h Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat
(2)Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Warga Negara Republik Indonesia.
2. b.Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. c.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. d.Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.
5. e.Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. f.Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Narkotika, Obat-obat Terlarang dan Zat Aditif lainnya.
7. g.Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
8. h.Dihapus.
9. i.Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
10. j.Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang.
11. k.Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. l.Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
13. m.Mengenal karakteristik adat istiadat, sosial budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat desa yang bersangkutan. 7
14. n.Dapat membaca ayat suci alquran bagi yang beragama Islam.
15. o.Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
16. p.Bagi anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota DPR/DPRD, Pengurus Koperasi/BUMDesa/UED-SP dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan Izin Tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja.
17. q.Bagi Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
18. r.Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan Izin Tertulis dari Kepala Desa.
19. s.Surat pernyataan tetap berdomisili di Desa jika terpilih menjadi Kepala Desa.
(3)Pengajuan permohonan pengunduran diri Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
(4)Pengajuan permohonan izin Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r disampaikan kepada Kepala Desa dan atau Bupati.
(5)Bagi Kepala Desa yang kembali mencalonkan diri menjadi Kepala Desa dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan Kepala Desa.

7.Ketentuan huruf k Pasal 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani dan bermeterai yang dibuat dalam rangkap 4 (empat).
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan peryaratan, meliputi :
1. a.Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai;
2. b.Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermaterai;
3. c.Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
4. d.Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
5. e.Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai 6000; 8
6. f.Foto kopi Ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
7. g.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
8. h.Foto kopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
9. i.Surat Keterangan dapat membaca Ayat Suci Al-Qur’an dari Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam;
10. j.Surat Rekomendasi dari Ninik Mamak / Tokoh Adat Desa bagi desa yang memiliki ninik mamak / tokoh adat desa atau rekomendasi dari LKA/LAM di Tingkat Kecamatan bagi Desa yang tidak mempunyai Ninik Mamak / Tokoh Adat Desa.
11. k.Dihapus;
12. l.Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. m.Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) Tahun dari Pengadilan Negeri;
14. n.Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas Narkotika, Obat-obat Terlarang dan Zat Aditif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
15. o.Daftar Riwayat Hidup;
16. p.Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
17. q.Surat Izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Pengurus Koperasi, Tenaga Honorer/Kontrak, Pendamping Desa dan Pegawai Swasta;
18. r.Dihapus;
19. s.Surat Keterangan yang menyatakaan tuntas temuan dari Inspektorat bagi Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD dan calon yang pernah menjabat Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan yang pernah menjabat Pimpinan dan Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa;
20. t.Surat Pengunduran diri bagi Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
21. u.Surat izin dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa;
22. v.Pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
23. w.Naskah tertulis rencana kerja bakal calon Kepala Desa;
(3)Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa. 9

8.Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan Pasal Baru yakni Pasal 30A, sehingga Pasal 30A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 33 disisipkan ayat baru yakni ayat (1a) dan (1b), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Setiap Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) calon Kepala Desa dan tidak boleh diwakilkan. (la) Kecuali Pemilih Penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik untuk memberikan hak suaranya di TPS, dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain atas permintaan Pemilih. (lb) Panitia Pemilihan Kepala Desa atau orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (la) wajib merahasiakan pilihan Pemilih penyandang disabilitas tersebut.
(2)Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara.
(3)Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa.
(4)Kecuali Pemilih yang karena keadaannya tidak dapat menuju lokasi TPS, disediakan bilik khusus untuk memberikan suara di TPS Khusus.

10.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…