DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenjang dan Masa Pendidikan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Ijazah, Fasilitasi Pembiayaan MDT dan Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa Muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Madrasah Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
12.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
13.Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6.Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.
7.Kepala Kantor Kemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu.
8.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
10.Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidiyah, dan Madrasah Tsnawiyah.
11.Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
12.Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah Forum yang membina kerjasama secara koordinatif antara Diniyah Takmiliyah, Madrasah Diniyah atau Diniyah Takmiliyah.
13.Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan pada MDT.
14.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada MDT.
15.Gurudan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar, dan/atau melatih Peserta Didik yang diangkat oleh penyelenggara MDT.
16.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17.Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan di MDT.
18.Hasil Belajar adalah data kemampuan siswa/santri, baiksecara normatif maupun secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
19.Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yang dicantumkan pada ijazah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.

Pasal 2

MDT dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

MDT berfungsi untuk:

a.memenuhi kebutuhan tambahan Pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/sederajat; dan
b.memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 4

MDT bertujuan untuk:

a.menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
b.mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
c.mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan, (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

BAB II

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1)Peserta didik Sekolah Dasar/sederajat dan Sekolah Menengah/sederajat wajib mengikuti pendidikan pada MDT di Daerah sesuai dengan jenjang pendidikannya.
(2)Jenjang Pendidikan pada MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Diniyah Takmiliyah Awaliyah untuk tingkat Sekolah Dasar/ sederajat; dan
2. b.Diniyah Takmiliyah Wustha untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama/ sederajat.

Pasal 6

Masa pendidikan di MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu:

a.Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun; dan
b.Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaran MDT dilakukan oleh Masyarakat;
(2)Penyelenggaraan MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Kantor Kemenag sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Kegiatan pembelajaran MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan pada pagi atau sore hari.
(4)MDT dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan di Daerah;

Pasal 8

(1)Kurikulum muatan lokal diajarkan pada MDT disamping Kurikulum muatan inti yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
(2)Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara MDT dengan bimbingan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang MDT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) paling sedikit terdiri dari mata pelajaran:
1. a.Praktek ibadah;
2. b.Sejarah dan Peradaban islam di Kabupaten Rokan Hulu;
3. c.Tahfidz; dan
4. d.Arab Melayu.
(2)Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)MDT bersifat terbuka dan wajib bagi Peserta Didik.
(2)Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa Sekolah Dasar atau yang sederajat dan siswa Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat yang beragama Islam, kecuali sekolah Islam terpadu yang telah melaksanakan kurikulum yang diajarkan pada MDT.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…