DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 162

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari 18 Bab dan 84 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, Hak dan Kewajiban, Pengelolaan Sampah, Perizinan, Insentif dan Disinsentif, Pembiayaan dan Kompensasi, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Data dan Informasi, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, Larangan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21Nomor 32);
8.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
12.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang persampahan.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9.Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
13.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah.
14.Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
15.Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
16.Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
17.Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
18.Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
19.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3r (reduce, reuse, recycle) meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
20.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3r (reduce, reuse, recycle) menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
21.Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
22.Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
24.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah organik.
26.Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle) sebagaimana sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah.
27.Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
28.Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dn Beracun yang selanjutnya di singkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan Penimbunan Akhir Limbah B3 yang berizin.
29.Wadah adalah tempat menampung Sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
30.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan Wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
31.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
32.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL- UPL adalah rangkaian proses Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
33.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggub jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Sampah yang dikelola dalam peraturan daerah ini, terdiri atas:
1. a.Pengelolaan sampah rumah tangga;
2. b.Pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.Pengelolaan sampah spesifik
(2)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.sampah rumah tanggayang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.sampah rumah tangga yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana skala daerah;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
6. f.sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah.
(2)Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pembatasan timbulan sampah;
2. b.pendauran ulang sampah;
3. c.pemanfaatan kembali sampah;
4. d.pemilahan sampah;
5. e.pengumpulan sampah;
6. f.pengangkutan sampah;
7. g.pengolahan sampah;
8. h.pemrosesan akhir sampah; dan
9. i.pendanaan
(3)Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan Studi kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah di Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Dalam Pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan daripemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Setiap orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukumwajibmengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasanlingkungan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan tempat/wadah sampah.
(3)Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah pada sumbernya diatur sebagai berikut :
1. a.memilah sampah sesuai dengan sifat dan jenisnya
2. b.menggunakan tempat sampah terpilah;
3. c.menyimpan sampah pada tempatnya;
4. d.menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan setelah dilakukan pemilahan;
5. e.semaksimal mungkin mengurangi timbulan sampah;
6. f.membayar retribusi persampahan/kebersihan;
7. g.memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya; dan
8. h.menempatkan sampah dari sumber sampah ke TPSS dan atau/ ke Bank Sampah secara swakelola dan terjadwal.
(4)Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.
(5)Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal berkapasitas tampung 30 liter. sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tertutup;
2. b.bersih;
3. c.rapi; dan
4. d.tidak menyebarkan bau.

Pasal 7

(1)Pengelola kawasan wajibmengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasanlingkungan.
(2)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
1. a.TPS;
2. b.TPS 3R, ; dan/atau
3. c.alat pengumpul untuk sampah terpilah
(3)TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
1. a.tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
2. b.luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
3. c.lokasinya mudah diakses;
4. d.tidak mencemari lingkungan; dan
5. e.memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan

Pasal 8

Produsen wajib melakukan pengurangan sampah dengan:

a.menyusun rencana dan/atau program pengurangan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
b.menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
c.menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
d.menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
e.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
f.menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
g.menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
h.menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 9

(1)Setiap orang atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.Teguran Lisan;
2. b.Teguran tertulis;
3. c.pembekuan izin (bagi Pengelola Kawasan dan Produsen);
4. d.penyegelan (bagi Pengelola Kawasan dan Produsen);
5. e.pencabutan izin usaha (bagi Pengelola Kawasan dan Produsen); dan/atau
6. f.rekomendasi pencabutan dan pembekuan izin operasional(bagi Pengelola Kawasan dan Produsen).

BAB IV

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam pengelolaan Sampah.
(2)Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengurangan sampah; dan
2. b.penanganan sampah
(3)Dalam melakukan pengelolaan SampahPemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah.

Pasal 11

(1)Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
1. a.pengelolaan Sampah;
2. b.fasilitas Bank Sampah; dan
3. c.tata kelola Bank Sampah
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks162PDFHirarki

Memuat teks peraturan…