DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 diubah, 2. Ketentuan dalam Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, 3. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) ditambah huruf g, 4. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (7) ditambah huruf g, 5. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan dua BAB baru yakni BAB XVA dan BAB XVB dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan tiga Pasal baru yakni Pasal 45A, Pasal 45B dan Pasal 45C dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum belum memuat ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan sehingga Peraturan nomor 2 tahun 2019 tersebut perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
3.Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8.Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara dari kegiatan;
4. d.penutupan atau pembongkaran; dan/atau
5. e.denda administratif.
(3)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

2.Ketentuan dalam Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Setiap orang yang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan/atau hidup satu atap tanpa diikat oleh perkawinan yang sah.
(2)Setiap orang dilarang melakukan perbuatan zina dan/atau mendekati perzinaan di tempat-tempat umum, objek wisata, penginapan, rumah kos serta di tempat-tempat lainnya.
(3)Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pelacuran, dengan berlaku sebagai PSK, lelaki hidung belang atau sebagai perantara.
(4)Setiap orang dilarang menyediakan warung remang-remang, salon kecantikan, panti pijat, atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan sebagai tempat perbuatan asusila.
(5)Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan/atau mengadakan perkumpulan yang mengarah pada perbuatan asusila.
(6)Hotel, penginapan, warung-warung, dan/atau warung remang- remang dilarang menyediakan wanita dan/atau laki-laki sebagai pemuas nafsu birahi.

3.Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) ditambah huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara dari kegiatan;
4. d.penyegelan;
5. e.denda administratif;
6. f.pencabutan atau pembekuan izin; dan/atau
7. g.pembongkaran
(3)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (7) ditambah huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengolah, memasukan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol di tempat umum dan/atau untuk dijual kepada umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
(2)Setiap orang dilarang memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
(3)Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum.
(4)Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk minuman tradisional yang memabukkan.
(5)Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah hotel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sampai dengan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.
(7)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
1. a.peringatan lisan;
2. b.peringatan tertulis;
3. c.penghentian sementara dari kegiatan;
4. d.penyegelan;
5. e.denda administratif;
6. f.pencabutan atau pembekuan izin; dan/atau
7. g.pembongkaran.
(8)Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

5.Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan dua BAB baru yakni BAB XVA dan BAB XVB dan diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan tiga Pasal baru yakni Pasal 45A, Pasal 45B dan Pasal 45C dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

(1)Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tugas PPNS melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS berwenang:
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
5. e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. i.mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 45B

(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
(3)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
(4)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
(5)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
(6)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
(7)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 huruf b diancam dengan pidana sesuai ketentuan Perundang-undangan, Pasal 18 huruf a, huruf c dan huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
(8)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
(9)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
(10)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2), ayat (3), diancam dengan pidana sesuai ketentuan Perundang-undangan dan Pasal 21 ayat (1) ayat (4) ayat (5) dan ayat (6) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(11)Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
(12)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diancam dengan pidana sesuai ketentuan Perundang-undangan
(13)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
(14)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
(15)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
(16)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf a dan huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan
(17)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
(18)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(19)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 31 dan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
(20)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
(21)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
(22)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 45C

(1)Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16) ayat (19), ayat (21) dan ayat (22) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B adalah pelanggaran. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Maret 2022 BUPATI ROKAN HULU, ttd S U K I M A N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 22 Maret 2022 Salinan sesuai aslinya, Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR: 2 NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU NOMOR: (4.19.C/2022).

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 45A

Pasal 45B

Pasal 45C

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 15

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 45A

Pasal 45B

Pasal 45C

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019