DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri atas 10 Bab dan 44 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Kepariwisataan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Lain-lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu Periode 2020-2035. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016- 2021.
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN ROKAN HULU 2020 - 2035

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
6.Wisata halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi standar syari’ah;
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
8.Wisatawan nusantara atau wisatawan domestik adalah wisatawan yang berasal dari dalam negeri;
9.Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang berasal dari luar negeri;
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah;
11.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha;
12.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki;
13.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disingkat RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2035;
14.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
15.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala kabupaten;
16.Kawasan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah kawasan yang memiliki daya tarik wisata yang berkualitas atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata.
17.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
18.Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK, dan KSPK;
19.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
20.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata;
21.Moda Transportasi adalah istilah untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain;
22.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya;
23.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian;
24.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata;
25.Tourism Information Center yang selanjutnya disingkat dengan TIC adalah fasilitas yang menyediakan informasi khusus tentang kawasan lokal, daya tarik wisata, festival, dan pelayanan;
26.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan;
27.Pemasaran Pariwisata atau Promosi Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya;
28.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata;
29.Ceruk Pasar adalah segmen pasar yang spesifik yang belum terlayani oleh pelaku bisnis berskala besar atau memiliki pangsa pasar tinggi;
30.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan;
31.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan;
32.Meeting, Incentive, Convention and Exhibition yang selanjutnya disingkat dengan MICE, yang artinya Pertemuan, Insentif, Konvensi, dan Pameran adalah suatu jenis kegiatan pariwisata dimana suatu kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu;
33.Academician Businessman and Government yang selanjutnya disingkat dengan ABG, yang artinya Akademisi Pebisnis dan Pemerintah adalah kegiatan kolaborasi simbiosis mutualisme antara pelaku pariwisata yaitu dari Akademisi, Pebisnis, dan Pemerintah;
34.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan;
35.Himpunan Pramuwisata Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan HPI adalah organisasi profesi pramuwisata yang mempunyai jaringan di seluruh provinsi di Indonesia;
36.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
37.Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat dengan UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
38.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan;
39.Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan cipta individu bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pembangunan Kepariwisataan;
b.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata;
c.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
d.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata;
e.Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan;
f.Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
g.Pengawasan dan Pengendalian.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 3

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu.
(2)RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pembangunan Destinasi Pariwisata;
2. b.Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
3. c.Pembangunan Industri Pariwisata; dan
4. d.Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.
(3)RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
(4)RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat:
1. a.Visi.
2. b.Misi.
3. c.Tujuan.
4. d.Sasaran.
5. e.Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2020 – 2035.
(5)Visi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya Bertaraf Regional yang Berbasis Kerakyatan, Berwawasan Lingkungan, dan Berwawasan Wisata Halal Tahun 2035”.
(6)Misi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
1. a.Meningkatkan daya tarik destinasi wisata sebagai modal pengembangan ekonomi wilayah kabupaten.
2. b.Melestarikan wisata alam dan budaya sebagai bentuk dukungan pembangunan wisata berwawasan lingkungan.
3. c.Memberikan pelatihan juga sertifikasi wisata halal bagi pelaku usaha.
4. d.Memberikan pelayanan penunjang kepariwisataan bertaraf regional kepada masyarakat dan pengunjung.
5. e.Membangun sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat yang kompeten sebagai tulang punggung pelayanan kepariwisataan dengan mempertimbangan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.
6. f.Mengembangkan usaha pendukung wisata sebagai dukungan percepatan perkembangan kegiatan wisata.
7. g.Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang Halal, Aman, Nyaman, Menarik, dan berwasawan Lingkungan.
(7)Tujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Meningkatkan pelestarian nilai sejarah dan nilai tradisional yang di dasarkan pada nilai religius.
2. b.Mewujudkan pariwisata berbasis Edutriya (Edukasi, Industri dan Budaya) yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.
3. c.Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan.
4. d.Meningkatkan devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
5. e.Meningkatkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
6. f.Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
7. g.Mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
(8)Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Rokan Hulu meliputi:
1. a.Peningkatan kesadaran terhadap nilai budaya lokal yang religius.
2. b.Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
3. c.Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan halal nusantara dan mancanegara.
4. d.Peningkatan jumlah pergerakan wisatawan nusantara.
5. e.Peningkatan jumlah perolehan devisa daerah.
6. f.Peningkatan jumlah pengeluaran dari wisatawan nusantara.
7. g.Peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor pariwisata.
8. h.Peningkatan pelestarian lingkungan.
(9)Pelaksanaan RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dunia usaha, dan komponen masyarakat terkait.
(10)Pelaksanaan RIPPAR Kabupaten Rokan Hulu dilaksanakan dalam tiga (3) tahap, yaitu:
1. a.Tahap I, Tahun 2021 – 2025.
2. b.Tahap II, Tahun 2026 – 2030.
3. c.Tahap III, Tahun 2031 - 2035.

Pasal 4

Fasilitator program dan Kegiatan Pembangunan pariwisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 5

Semua program dan kegiatan pembangunan pariwisata dilakukan bersama- sama oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:

a.Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.
b.Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan.
c.Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik.
d.Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku.
e.Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

a.Perwilayahan destinasi pariwisata.
b.Pembangunan Pariwisata;
c.Pembangunan Daya Tarik Wisata.
d.Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata.
e.Pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi.
f.Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.
g.Pembangunan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 9

Perwilayahan Destinasi Pariwisata meliputi:

a.Kawasan Pariwisata; dan
b.Kawasan Strategis Pariwisata.

Pasal 10

(1)Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
1. a.Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata.
2. b.Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan wisatawan.
3. c.Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing.
4. d.Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan.
5. e.Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
(2)Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
1. a.Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata.
2. b.Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas.
3. c.Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional.
4. d.Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi.
5. e.Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
6. f.Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya.
7. g.Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
8. h.Memiliki kekhususan dari wilayah.
9. i.Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun international.
10. j.Memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.

Pasal 11

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

a.Memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan.
b.Memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis.
c.Memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional.
d.Memiliki potensi tren Daya Tarik Wisata masa depan.
e.Memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat.
f.Memiliki citra yang sudah dikenal secara luas.
g.Memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata.
h.Memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…