DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 22 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 1),

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat Wabah Penyakit Menular;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Republik Indonesia 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 1, tambahan lembaran daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Dan BUPATI ROKAN HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan dalam Pasal 1 ditambah angka 25 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5.Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6.Desa atau disebut Kepenghuluan atau Bathin adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut Penghulu atau Bathin dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
10.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
12.Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
13.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh panitia pemilihan Kepala Desa;
14.Bakal calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa kepada panitia pemilihan;
15.Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
16.Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
18.Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
23.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
24.Hari adalah hari kerja. 25.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
2.Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 4 diubah dan ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2014, 2015, tahun 2016 dan Januari 2017 sampai dengan Juni 2017 dilaksanakan pada tahun 2016.
2. b.pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2017, tahun 2018 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 dilaksanakan pada tahun 2018.
3. c.pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019 dan tahun 2020 dilaksanakan pada tahun 2021.
4. d.dalam hal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu, maka akan dilaksanakan pada tahun 2022.
(3)Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa selanjutnya dilaksanakan secara serentak dan bergelombang setelah 6 (enam) tahun Pemilihan Kepala Desa sebelumnya.

3.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
2. b.satuan tugas penanganan wabah penyakit menular Kabupaten; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(3)Dalam kondisi wabah penyakit menular, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari :
1. a.unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.satuan tugas penanganan wabah penyakit menular Kecamatan; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(4)Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(5)Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan Upaya Pencegahan dimasa Wabah dalam pemilihan Kepala Desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan Upaya Pencegahan dimasa Wabah dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
(6)Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB IIIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI WABAH PENYAKIT MENULAR
5.Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 48A, Pasal 48B, Pasal 48C, Pasal 48D, Pasal 48E, Pasal 48F dan Pasal 48G sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam kondisi Wabah Penyakit Menular dilakukan Upaya Pencegahan dimasa Wabah.
(2)Upaya Pencegahan pada masa wabah meliputi:
1. a.menjaga jarak (Physical Distancing);
2. b.wajib menggunakan masker;
3. c.melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
4. d.berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);dan
5. e.menghindari kerumunan.
6. f.Upaya pencegahan lainnya sesuai dengan wabah yang timbul dan telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 48B

Upaya Pencegahan dimasa Wabah untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 48C

(1)Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan Upaya Pencegahan dimasa Wabah.
(2)Penerapan Upaya Pencegahan dimasa Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
1. a.pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
2. b.pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi : 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama; 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial; 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan Upaya Pencegahan dimasa Wabah; 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Wabah Penyakit Menular dan dampak sosial ekonomi di Desa.
(4)Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :
1. a.Calon Kepala Desa;
2. b.Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
3. c.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
4. d.1 (satu) orang perwakilan Sub kepanitiaan di Kecamatan;
5. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Desa; dan
6. f.1(satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(5)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 48D

(1)Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan mekanime meliputi :
1. a.melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
2. b.tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
3. c.menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
4. d.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Wabah Penyakit Menular serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
5. e.bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
6. f.berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
(2)Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
2. b.panitia pemilihan di Desa;
3. c.BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
4. d.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
5. e.1 (satu) orang perwakilan Sub kepanitiaan di Kecamatan;
6. f.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Desa; dan
7. g.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(3)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
(4)Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
(5)Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
1. a.Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
2. b.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
3. c.Camat;
4. d.Perangkat acara; dan
5. e.Undangan lainnya.
(6)Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 48E

(1)Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar Upaya Pencegahan dimasa Wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48A sampai dengan Pasal 48D dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis I;
3. c.teguran tertulis II; dan
4. d.diskualifikasi.
(3)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
(4)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Desa oleh Sub kepanitiaan di Kecamatan.
(5)Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
(6)Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia di Kecamatan.
(7)Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular. Pasal 48F Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Wabah Penyakit Menular Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika Upaya Pencegahan dimasa Wabah tidak dapat dikendalikan. Pasal 48G
(1)Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Riau dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
2. b.laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
  1. 6.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
(2)Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
(3)Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Wabah Penyakit Menular dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

7.Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…