Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8.Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
9.Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Perseroda BPR Rokan Hulu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10.Perusahaan Peseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Perseroda BPR Rokan Hulu adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
11.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroda BPR Rokan Hulu.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada Perseroda BPR Rokan Hulu.
14.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
15.Komisaris adalah organ Perseroda BPR Rokan Hulu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu.
16.Direksi adalah organ Peseroda BPR Rokan Hulu yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu untuk kepentingan dan tujuan Perseroda BPR Rokan Hulu serta mewakili Perseroda BPR Rokan Hulu baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar.
17.Pegawai adalah Pegawai Perseroda BPR Rokan Hulu.
18.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
19.Dividen adalah bagian dari laba bersih Perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.
BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN