DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 16 (enam belas) Bab dan 68 (enam puluh delapan) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Nama Dan Tempat Kedudukan; Maksud Dan Tujuan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri Perusahaan; Modal; Anggaran Dasar; Perseroda BPR Rokan Hulu; Kepegawaian Perseroda BPR Rokan Hulu; Tahun Buku Dan Penggunaan Laba; Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi Perseroda BPR Rokan Hulu; Pembinaan Dan Pengawasan; Kerjasama; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan peran penting Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan perekonomian global, perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah agar lebih maju dan profesional dalam mengembangkan usahanya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKAN HULU MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ROKAN HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8.Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
9.Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Perseroda BPR Rokan Hulu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
10.Perusahaan Peseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hulu yang selanjutnya disebut Perseroda BPR Rokan Hulu adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
11.Anggaran Dasar adalah anggaran dasar Perseroda BPR Rokan Hulu.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada Perseroda BPR Rokan Hulu.
14.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
15.Komisaris adalah organ Perseroda BPR Rokan Hulu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu.
16.Direksi adalah organ Peseroda BPR Rokan Hulu yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda BPR Rokan Hulu untuk kepentingan dan tujuan Perseroda BPR Rokan Hulu serta mewakili Perseroda BPR Rokan Hulu baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan Anggaran Dasar.
17.Pegawai adalah Pegawai Perseroda BPR Rokan Hulu.
18.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
19.Dividen adalah bagian dari laba bersih Perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu, diubah nama dan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Daerah yang disingkat PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda).
(2)Perubahan nama dan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian sebagai perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(4)PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas, dan Unit Pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Perubahan nama dan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan jasa perbankan guna melayani kebutuhan masyarakat yang usahanya potensial untuk dikembangkan dan memberi kontribusi bagi penerimaan daerah.
(2)Perubahan nama dan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan :
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.mengembangkan Perseroda BPR Rokan Hulu dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
5. e.memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) meliputi:

a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
e.membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f.membantu Pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 6

PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

(1)Modal PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) bersumber dari:
1. a.penyertaan modal;
2. b.hibah; dan/atau
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi asset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 8

(1)Modal Dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
(2)Modal dasar disetor kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) sebesar Rp.12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dari keseluruhan modal dasar.
(3)Modal dasar disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan modal dasar yang berasal dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu.
(4)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
(5)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(6)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

Modal dasar PT Bank Perekonomian Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…