DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 7 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 17 (empat Belas) Bab dan 55 (lima puluh lima) Pasal diantaranya Ketentuan Umum Maksud, Tujuan, Fungsi Dan Ruang Lingkup; Penunjukan Hutan Kota;Pembangunan; Penetapan; Pengelolaan; Kompensasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Larangan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Penyidikan Dan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31); 12.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Hutan Kota; 13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020- 2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN HUTAN KOTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Rokan Hulu.
4.DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rokan Hulu
5.Dinas Lingkungan Hidup atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu.
6.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
7.Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon- pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada Tanah Negara maupun Tanah Hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
8.lklim Mikro adalah kondisi lapisan atmosfir yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energy radiasi surya.
9.Nilai Estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.
10.Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggulan atau kultivar baru.
11.Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12.Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
13.Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan Masyarakat perkotaan.
14.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang dituangkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
15.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
16.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat Kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
17.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
18.Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
19.Kompensasi adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada pemilik Tanah Hak berupa bibit pohon, pupuk, sarana penunjang pemeliharaan Hutan Kota, dan tanah pengganti.
20.Pemegang Hak adalah orang perseorangan atau badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Hak.
21.Pemangku Lahan adalah badan hukum yang diberikan kewenangan untuk mengelola lahan atas Tanah Negara.
22.Badan Hukum adalah suatu Badan Hukum yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi yang bertindak sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban.
23.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai penunjang ekologis kota yang juga diperuntukkan sebagai ruang terbuka, penambah dan pendukung nilai kualitas lingkungan dan budaya suatu kawasan.

Pasal 3

(1)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi :
1. a.menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan serta berkualitas;
2. b.menunjang keberlangsungan fisik suatu kota;
3. c.memperbaiki mutu lingkungan hidup dan merevitalisasi ekosistem di perkotaan dengan mengelola Ruang Terbuka Hijau; dan
4. d.mewujudkan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
(2)Fungsi Pengelolaan Hutan Kota adalah meliputi :
1. a.memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
2. b.meresapkan air;
3. c.menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
4. d.mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.penunjukan hutan kota;
b.pembangunan;
c.penetapan;
d.pengelolaan;
e.kompensasi;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.peran serta masyarakat;
h.pembiayaan;
i.ketentuan larangan;
j.ketentuan sanksi; dan
k.ketentuan penyidikan dan pidana.

BAB III

PENUNJUKAN HUTAN KOTA

Pasal 5

(1)Dalam menetapkan suatu kawasan sebagai Hutan Kota, Pemerintah Daerah melakukan tahapan penunjukan sebagai Hutan Kota.
(2)Penunjukan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Penunjukan lokasi hutan kota;
2. b.Penunjukan luas hutan kota; dan
3. c.Penunjukan nama hutan kota.
(3)Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan RTRW dan RDTR;
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan lokasi, luas dan nama Hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Lokasi hutan kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan dalam RTRW dan RDTR.

Pasal 7

(1)Lokasi hutan kota dapat berada pada tanah negara, tanah hak milik daerah atau tanah hak bukan milik daerah;
(2)Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak pengelolaan, hak pakai dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Pasal 8

(1)Penunjukan lokasi hutan kota dan penunjukan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1. a.Luas wilayah;
2. b.Jumlah penduduk;
3. c.Tingkat pencemaran; dan
4. d.Kondisi fisik kota.
(2)Penunjukan lokasi hutan kota dan penunjukan luas hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wilayah pengembangan hutan kota;
(3)Tingkat pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kondisi yang menunjukkan kualitas udara, air dan tanah di lingkungan perkotaan.
(4)Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, Hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung- gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya termasuk lingkungannya.

Pasal 9

(1)Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) terdiri dari sarana dan/atau prasarana meliputi:
1. a.gerbang/gapura masuk;
2. b.papan informasi;
3. c.bangunan toilet;
4. d.bangunan kios;
5. e.plaza;
6. f.tempat duduk;
7. g.pagar;
8. h.jembatan;
9. i.skywalk;
10. j.pelataran view dan/atau water front;
11. k.pedestrian, jalan setapak, forest walk, jogging track, dan/atau sepeda track;
12. l.olahraga outdoor;
13. m.taman bunga;
14. n.embung dan/atau kolam retensi;
15. o.signage;
16. p.pengelolaan persampahan;
17. q.menara pandang burung; dan
18. r.konservasi tanaman hutan.
(2)Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
(3)Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Pengelolaan terhadap sarana dan/atau prasarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang lingkungan hidup.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan/atau prasarana Pengembangan Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Luas hutan kota ditetapkan paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dalam satu hamparan yang menyatu.
(2)Persentase luas hutan kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Pasal 11

(1)Penunjukan Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.identifikasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota dengan berpedoman pada RTRW dan/atau RDTR;
2. b.inventarisasi potensi yang akan ditunjuk sebagai Hutan Kota baik di atas Tanah Negara maupun Tanah Hak;
3. c.analisis dan potensi calon Hutan Kota;
4. d.pemberian kompensasi kepada pemegang hak atas tanah jika lokasi Hutan Kota yang ditunjuk berada diatas tanah hak bukan milik daerah; dan
5. e.menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan.
(2)Dalam hal penunjukan Hutan Kota diatas Tanah Hak bukan Milik Daerah, dilakukan penyusunan rancangan kesepakatan awal terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak atas tanah.
(3)Kesepakatan awal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup hak dan kewajiban serta rencana pengelolaannya yang dituangkan dalam berita acara.
(4)Tahapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kegiatan persiapan Penunjukan Hutan Kota dan dilaksanakan oleh Dinas.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…