DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 14 (empat belas) Bab dan 48 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sasaran; Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; Hak dan Kewajiban; Fungsi, Tujuan dan Bentuk Pendidikan; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kurikulum; Komite Sekolah; Larangan; Evaluasi dan Akreditasi; Pendanaan; Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya;
c.bahwa salah satu usaha untuk merealisasikan maksud pada huruf a dan huruf b di atas, Kabupaten Rokan Hulu telah mendirikan 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama berasrama dengan karekteristik khusus yakni SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian, dan SMP Negeri Islam tekhnologi Rambah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Berasrama; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2.Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5157);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI BERASRAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu.
5.SMP Negeri Berasrama Kabupaten Rokan Hulu adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Istek (Islam Teknologi) Rambah.
6.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yangdilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secaraaktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilikikekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilanyang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, istruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidiikan.
10.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11.Standar mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan.
12.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 4
13.Kurikulum nasional adalah bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
14.Kurikulum lokal adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar.
15.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangakan potensi didi melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16.Program pengayaan belajar adalah pembelajaran tambahan untuk memperluas wawasan dan kemampuan bagi peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan.
17.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah.
18.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19.Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
20.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, hayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
21.Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
22.Buku teks pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti, dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusunberdasarkan standar nasional pendidikan.
23.Biaya operasional pendidikan adalah bagian dari dana penyelenggaraan pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai satandar nasional pendidikan dan standar karekteristik muatan lokal secara teratur dan berkelanjutan.
24.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan pentepan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
25.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ditetapkan menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri Berasrama terdiri dari:
1. a.SMP Negeri Tahfidz Madani Rokan Hulu; dan
2. b.SMP Negeri Islam tekhnologi Rokan Hulu. 5
(2)SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sekolah yang digunakan oleh satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menitikberatkan pada pembinaan hafalan Al-Qur’an.
(3)SMP Negeri Istek Rambah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sekolah yang digunakan oleh satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan pendidikan agama pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menitikberatkan pada pembinaan teknologi Islami.

Pasal 3

(1)SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu merupakan kepedulian dan kesadaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mempersiapkan peserta didik yang berjiwa Qur’ani dalam mewujukan Rokan Hulu sebagai Kabupaten yang madani.
(2)SMP Negeri Istek Rambah merupakan kepedulian dan kesadaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mempersiapkan peserta didik yang berjiwa Qur’ani dengan teknologi islami dalam mewujukan Rokan Hulu sebagai Kabupaten yang madani dengan teknologi yang Islami.

Pasal 4

Bupati menetapkan sistem pengelolaan SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian dan SMP Negeri Istek Rambah.

BAB III

SASARAN

Pasal 5

(1)SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian ditujukan kepada siswa lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mendidik generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai Qur’ani dan yang merupakan bagian kepribadian masyarakat melayu.
(2)SMP Negeri Tahfidz Madani Pasir Pengaraian ditujukan bagi siswa yang berbakat dibidang hafalan Al-Qur’an.
(3)Pengayaan Tahfidz Al-Qur’an bagi para siswa sebagai bagian dari upaya mendidik dan menanamkan nilai-nilai Al-Qur’an kepada generasi muda disamping berguna untuk kembali mentradisikan pengahafalan Al- Qur’an di Kabupaten Rokan Hulu. 6

Pasal 6

(1)SMP Negeri Istek Rambah ditujukan kepada siswa lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mendidik generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai Qur’ani, dan memahami tentang teknologi informasi yang islami.
(2)SMP Negeri Istek Rambah ditujukan bagi siswa yang berbakat dibidang teknologi informasi.
(3)Pengayaan teknologi informasi bagi para siswa sebagai bagian dari upaya mendidik dan menanamkan nilai-nilai Islami kepada generasi muda disamping dapat menguasai perkembangan teknologi informasi.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 7

(1)Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
(2)Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna yang berwawasan nasional serta mengedepankan keunggulan daerah.
(3)Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dengan nilai-nilai agama yang berlangsung sepanjang hayat.
(4)Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangunkemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan penghafalan Al-Qur’an serta teknologi informasi yang Islami.
(5)Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan mengahafal Al-Qur’an bagi segenap warga masyarakat.
(6)Pendidikan diselenggarakan dengan berbasis teknologi informasi untuk memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu berhak dan berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan SMP Negeri Berasrama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7
(2)Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
(3)Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya proses pendidikan di SMP Negeri Berasrama.
(4)Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

(1)Bupati Rokan Hulu bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di SMP Negeri Berasrama dan memutuskan serta menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan Pendidikan Nasional.
(3)Kebijakan Bupati Rokan Hulu sebagaimna dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hulu;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Rokan Hulu;
3. c.rencana strategis pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu;
4. d.rencana kerja pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; dan
5. e.rencana kerja dan anggaran tahunan Kabupaten Rokan Hulu.
(4)Kebijakan Bupati Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pedoman bagi semua penyelenggara pendidikan di SMP NegeriBerasrama Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 10

(1)Peserta didik meliputi warga Negara Indonesia yang menetap dan bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu.
(2)Setiap peserta didik pada SMP NegeriBerasrama berhak:
1. a.mendapat pendidikan khusus sesuai karekteristiknya dan sesuai dengan tingkatannya;
2. b.mendapat pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik dan mental atau yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa sesuai karekteristiknya;
3. c.mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. d.mendapat fasilitas belajar, beasiswa, dan/atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan
5. e.memperoleh penilaian hasil belajarnya. 8
(3)Peserta didik berkewajiban untuk:
1. a.mengikuti program pendidikan pembelajaran yang diselenggarakan oleh SMP NegeriBerasrama;
2. b.mematuhi semua peraturan yang berlaku;
3. c.menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
4. d.ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah.
(4)Dalam hal Peserta Didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…