DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri atas 14 Bab dan 93 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan hukum atau Badan Usaha, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua, Ragam, Hak dan Kesempatan Penyandang Disabilitas, Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ, Peran serta masyarakat dan Pemerintah Desa, Bantuan Sosial, Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daerah, Pembiayaan, Penghargaan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta peran serta masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang SALINAN Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );
10.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 nomor 18);
11.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 17). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Rokan Hulu.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Rokan Hulu.
6.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7.Derajat kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
8.Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9.Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10.Kemandirian penyandang disabilitas adalah kebebasan dan/ketidaktergantungan penyandang disabilitas kepada pihak lain dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya.
11.Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dalam upaya pemberian kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
12.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.
13.Bangunan umum dan lingkungan adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki pemerintah, pemerintah daerah dan swasta maupun perorangan yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi, yang didirikan, dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas.
14.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15.Rehabilitasi medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar penyandang disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
16.Rehabilitasi pendidikan adalah kegiatan pelayanan pendidikan secara utuh dan terpadu melalui proses belajar mengajar agar penyandang disabilitas dapat mengikuti pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
17.Rehabilitasi pelatihan adalah kegiatan pelayanan pelatihan secara utuh dan terpadu, agar penyandang disabilitas dapat memiliki keterampilan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
18.Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
19.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
20.Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
21.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara.
22.Penempatan tenaga kerja adalah kegiatan pengerahan, penyeleksian dan promosi tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka proses antar kerja untuk mempertemukan persediaan dan permintaan tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri.
23.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keahlian keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu, yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktik daripada teori.
24.Tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
25.Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
26.Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut LP3D2 adalah lembaga non struktural yang beranggotakan tokoh dari lintas pemangku kepentingan yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas.
27.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 28.Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
2. 29.Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.
3. 30.Penanggulangan Pemasungan adalah upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi ODGJ dalam rangka penghapusan Pemasungan.
4. 31.Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dansosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
5. 32.Daycare adalah pelayanan di fasilitas pelayanan yang terintegrasi dengan layanan kesehatan, atau fasilitas pelayanan berbasis masyarakat berupa pelayanan berkala dan berkelanjutan dimana ODGJ bisa mengaksesnya untuk satu hari saja.
6. 33.Homecare adalah salah satu tindakan perawatan ODGJ yang dilakukan petugas kesehatan beserta lintas sektor terkait di rumah ketika situasi tidak memungkinkan dirawat di fasilitas kesehatan.
7. 34.Homevisite adalah kunjungan petugas kesehatan dan lintas sektor ke rumah ODGJ terkait upaya deteksi dini dan pendataan.
8. 35.Residensial adalah pelayanan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat berupa pelayanan berkelanjutan dimana ODGJ tinggal/menginap dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Hukum atau Badan Usaha, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua;
b.Ragam, hak dan kesempatan penyandang disabilitas;
c.Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah Desa;
d.Bantuan Sosial;
e.Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
f.Pembiayaan;
g.Penghargaan;
h.Larangan;
i.Sanksi Administrasi;
j.Ketentuan Pidana;
k.Ketentuan Peralihan;dan
l.Ketentuan Penutup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan azas:

a.penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.tanpa diskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.kesetaraan;
h.aksesibilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.inklusif; dan
k.perlakuan khusus dan pelindungan lebih.penghormatan terhadap martabat;

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH DESA, BADAN HUKUM ATAU BADAN USAHA, MASYARAKAT, KELUARGA DAN ORANG TUA

Pasal 4

Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, meliputi:

a.melaksanakan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
b.menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan penyandang disabilitas;
c.melakukan kerja sama dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas;
d.memberikan dukungan sarana dan prasarana perlindungan penyandang disabilitas;
e.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai kemampuan keuangan daerah;
f.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, dan;
g.Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap perlindungan penyandang disabilitas, diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggungjawab badan hukum dan badan usaha dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 6

(1)Masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggungjawab melalui peranan serta, sebagai berikut:
1. a.memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas;
2. b.turut serta pelaksanaan perlindungan kepada penyandang disabilitas; dan
3. c.memberikan data dan informasi dan/atau melaporkan kepada aparat pemerintah daerah dan/atau aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.
(2)Peran serta masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
1. a.pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah;
2. b.pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
3. c.pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
4. d.pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
5. e.pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
6. f.pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
7. g.pemberian lapangan kerja atau usaha;
8. h.kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. i.pengadaan sarana dan prasana bagi penyandang disabilitas.
(4)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

Pasal 7

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua secara hukum memiliki tanggungjawab penuh sebagai anggota keluarga.

BAB III

RAGAM, HAK DAN KESEMPATAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

(1)Ragam Penyandang Disabilitas terdiri dari:
1. a.Penyandang Disabilitas Fisik;
2. b.Penyandang Disabilitas Intelektual;
3. c.Penyandang Disabilitas Mental;dan/atau
4. d.Penyandang Disabilitas Sensorik;
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam hal:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan perlindungan hukum;
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan;
11. k.kebudayaan dan pariwisata;
12. l.kesejahteraan sosial;
13. m.aksesibilitas;
14. n.pelayanan publik;
15. o.pelindungan dari bencana;
16. p.habilitasi dan rehabilitasi;
17. q.konsesi;
18. r.pendataan;
19. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
20. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
21. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
22. v.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi

Pasal 9

(1)Setiap Orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
(2)Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
1. a.atas penghormatan integritas;
2. b.tidak dirampas nyawanya;
3. c.mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
4. d.bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
5. e.bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
6. f.bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 10

(1)Setiap orang wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
(2)Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi Disabilitasnya.

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…