DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi bab XIIA dan Pasal 1,4,5,10,20,23,32A,32B,32C,32D,32E,32F,32G,32H,32I,32J,dan 38 diantaranya membahas tentang : Ketentuan Umum; Daerah Irigas; Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; Komisi Irigasi Daerah; Air irigasi; pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder; Garis Sempadan Jaringan Irigasi; Garis Sempadan Saluran Irigasi; Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi; Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Daerah belum memiliki pengaturan mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dan garis sempadan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG IRIGASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010 Nomor 6) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
4.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat PUPR Kabupaten Rokan Hulu.
6.Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu.
7.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu.
8.Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu.
9.Pertanian dalam arti luas adalah terdiri dari tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
10.Petani adalah orang yang pencarian pokoknya bergerak didalam bidang pertanian dalam arti luas.
11.Ketahanan pangan adalah kondisi tersedianya pangan yang berasal dari produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai tugas untuk mengelola Teknis Bidang Irigasi/ Pengairan/Sumber Daya Air.
13.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan/atau Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang berwenang mengatur, mengendalikan dan mengawasi.
14.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
15.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
16.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
17.Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
18.Daerah tangkapan air (Catchment Area) adalah daerah yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alam.
19.Daerah Irigasi Kecil adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya kurang dari 1000 Ha (seribu hektar).
20.Daerah Irigasi Sedang adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya dari 1000 Ha (seribu hektar) sampai dengan 3000 Ha (tiga Ribu Hektar).
21.Daerah Irigasi Lintas adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak di dua atau lebih wilayah administratif pemerintahan.
22.Daerah Irigasi Besar adalah Daerah Irigasi yang luas arealnya 3000 Ha (tiga ribu Hektar) ke atas.
23.Daerah irigasi lintas kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah kabupaten, tetapi masih dalam satu wilayah Provinsi.
24.Daerah Irigasi Tidak Lintas adalah daerah irigasi yang secara geografis terletak pada Kabupaten Rokan Hulu.
25.Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
26.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
27.Jaringan Irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
28.Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
29.Irigasi Desa adalah irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa.
30.Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
31.Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan atau peningkatan jaringan irigasi.
32.Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
33.Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
34.Pengelolaan jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.
35.Operasi jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air pada jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
36.Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya untuk menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan kelestariannya.
37.Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
38.Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
39.Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran yang dibatasi oleh garis sempadan irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi jaringan irigasi.
40.Audit pengelolaan Irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen asset irigasi.
41.Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian tanaman pangan dan perikanan.
42.Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan pejabatyang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
43.Irigasi pompa adalah irigasi yang sumber airnya berasal dari air permukaan yang dinaikkan dengan menggunakan pompa beserta kelengkapannya dan tenaga penggerak.
44.Komisi Irigasi kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Daerah.
45.Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
46.Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.
47.Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
48.Garis batas jaringan irigasi adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggul.
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah seluas 1.313 Hektar, terdiri dari:
1. a.Sei Menaming 423 Hektar;
2. b.Sei Perak 95 Hektar;
3. c.Sei Palis 370 Hektar; dan
4. d.Sei Kijang 425 Hektar.
(2)Daerah Tangkapan Air (Catchment Area) di Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
1. a.Menaming 455 Hektar;
2. b.Sungai Perak 120 Hektar;
3. c.Sungai Palis 526 Hektar; dan
4. d.Sungai Kijang 230 Hektar.
(3)Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban melindungi dan memelihara daerah irigasi dan daerah tangkapan air (Catchment Area) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
(3)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilaksanakan di seluruh daerah lrigasi.

4.Bagian Kedua Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Komisi Irigasi Daerah dibentuk oleh Bupati.
(2)Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Daerah.
(3)Keanggotaan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri dari:
1. a.wakil Pemerintah Daerah;
2. b.wakil non pemerintah yang meliputi:
  1. 1.wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
  2. 2.perguruan tinggi;
  3. 3.elemen masyarakat; dan
  4. 4.pengguna Jaringan Irigasi.
(4)Wakil non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
(5)Ketentuan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Komisi Irigasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Air irigasi disediakan untuk mengairi pertanian tanaman pangan dan perikanan, namun dalam penyediannya perlu memperhatikan keperluan-keperluan untuk air minum, peternakan, industri dan kelestarian lingkungan hidup dalam suatu daerah irigasi.
(2)Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dalam mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.
(3)Pemerintah Daerah dalam mengusahakan optimalisasi penyediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)harus mengupayakan ketersediaan debit, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.
(4)Pada kondisi ketersediaan air irigasi terbatas, Pemerintah Daerah menetapkan penyesuaian alokasi air irigasi.
(5)Tata cara penyesuaian pemanfaatan Air Irigasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
(3)Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(4)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggungjawab perkumpulan petani pemakai air.
(5)Dalam hal masyarakat perkumpulan petani tidak mampu melaksanakan Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membantu pengembangan dan pengelolaan yang bersangkutan berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(6)Badan Usaha, Badan sosial dan perseorangan yang bermaksud memanfaatkan air dari suatu sumber air melalui jaringan irigasi dapat Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sendiri berdasarkan rencana induk pengembangan irigasi setelah memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(7)Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

8.Di antara Bab XII dan Bab XIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIIA GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI
9.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D, Pasal 32E, Pasal 32F, Pasal 32G, Pasal 32H, Pasal 32I, dan Pasal 32J, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

(1)Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri:
1. a.saluran suplesi/penghubung;
2. b.saluran primer;
3. c.saluran sekunder;
4. d.garis sempadan saluran pembuang; dan/atau
5. e.garis sempadan bangunan irigasi.
(2)Penetapan garis sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal harus mempertimbangkan:
1. a.ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
2. b.kepadatan penduduk dengan memperhatikan kawasan industri, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan rencana rinci tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan/atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.

Pasal 32B

(1)Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.
(2)Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul;
2. b.garis sempadan saluran irigasi bertanggul; dan
3. c.garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing.

Pasal 32C

(1)Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B ayat (2) huruf a, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Jarak garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), minimal sama dengan kedalaman saluran irigasi.
(3)Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi minimal 1 (satu) meter.

Pasal 32D

(1)Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B ayat (2) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
(3)Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul minimal 1 (satu) meter.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…