DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri atas 19 Bab dan 92 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Wilayah Kerja, Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ, Pegawai Perumda RHJ, Satuan Pengawas Internal, Komite Audit dan Komite Lainnya, Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi, Anggaran Perusahaan, Tahun Buku dan Perhitungan Tahunan, Pengelolaan Barang Milik Perumda RHJ, Pengadaan Barang dan Jasa dan Penghapusan, Kerjasama Perumda RHJ dengan pihak ketiga, Penetapan dan Penggunaan Laba, Pembinaan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor SALINAN 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemerhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ROKAN HULUJAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu
5.Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya yang selanjutnya disebut Perumda RHJ adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu.
6.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Direksi adalah organ Perumda RHJ yang berwewenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan RHJ.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perumda RHJ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan RHJ.
9.Pegawai adalah pegawai Perumda RHJ Rokan Hulu.
10.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
11.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, nama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya.
(2)Perumda RHJ merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan berkantor pusat di Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 3

Wilayah Kerja Perumda RHJ meliputi Kabupaten Rokan Hulu dan dapat dikembangkan di wilayah lain di Provinsi Riau sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

TUJUAN

Pasal 4

Pembentukan Perumda RHJ bertujuan untuk :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperolah laba dan/atau untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan Usaha Perumda RHJ terdiri dari:
1. a.Bidang Pertanian,Peternakan,Perkebunan,Perikanan dan Kehutanan.
2. b.Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. c.Bidang Pertambangan dan Energi.
4. d.Bidang Jasa
5. e.Bidang Pariwisata
6. f.Bidang Ekonomi kreatif
7. g.Bidang Jasa Konstruksi
(2)Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda RHJ didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VII

MODAL

Pasal 7

(1)Sumber modal Perumda RHJ terdiri atas:
1. a.Penyertaan modal daerah;
2. b.Pinjaman;
3. c.Hibah; dan
4. d.Sumber modal lainnya.
(2)Pernyataan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.
(6)Modal Perumda RHJ berasal dari peralihan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya ke Perumda RHJ sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Modal Perumda RHJ yang bersumber dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian Perumda RHJ.

BAB VIII

ORGAN

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Perumda RHJ terdiri dari :
1. a.KPM
2. b.Dewan Pengawas
3. c.Direksi
(2)Bagan struktur organisasi Perumda RHJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Bagan struktur organisasi dibawah Direksi diatur lebih lanjut oleh Direksi.
(4)Dalam kepengurusan Perumda RHJ dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
(2)Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.
(3)Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…