DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang : Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan Pengurangan Modal; Sumber Dan Besaran Dana Pengurangan Modal; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, diharapkan dapat dikembalikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah Kabupaten Rokan Hulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 2);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ROKAN HULU JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Modal Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan.
13.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
14.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGURANGAN MODAL

Pasal 2

Pengurangan modal pada perusahaan umum daerah rokan hulu jaya dimaksudkan untuk :

a.efisiensi modal perusahaan umum daerah;
b.penambahan APBD; dan
c.mendorong penggunaan keuangan daerah menjadi tepat guna demi pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Pengurangan modal pada perusahaan umum daerah rokan hulu jaya bertujuan untuk:

a.pengembalian keuangan daerah untuk efisiensi modal; dan
b.meningkatkan kegunaan keuangan daerah.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DANA PENGURANGAN MODAL

Pasal 4

Pengurangan modal daerah dalam Peraturan Daerah ini merupakan penarikan modal daerah pada perusahaan umum daerah rokan hulu jaya sebagaimana terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah Pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengurangan modal dalam bentuk uang yang bersumber dari kas perusahaan umum daerah rokan hulu jaya.
(2)Jumlah Pengurangan Modal Daerah adalah sebesar Rp. 34.587.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
(3)Pengurangan Modal Daerah pada perusahaan umum daerah rokan hulu jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam APBD Rokan Hulu sebagai Penerimaan Daerah.

Pasal 6

Dengan pengurangan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan umum daerah rokan hulu jaya berkurang sebesar Rp. 34.587.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 8 September 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 8 September 2025 Salinan sesuai aslinya, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: (4.41.C/2025). PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGURANGAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ROKAN HULU JAYA I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintahan Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya merupakan penyertaan modal untuk menambah modal pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya. Penyertaan Modal Daerah tersebut didasarkan pada analisis kelayakan investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Berdasarkan analisis investasi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya bahwa diperlukan Pengurangan modal daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp. 34.587.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Dalam perkembangannya penyertaan modal daerah tersebut tidak dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya sehingga akan dikembalikan ke kas Daerah. Peraturan Daerah ini memuat penetapan Pengurangan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya juga mengubah jumlah total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Pasal 3 Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…