DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) BAB dan 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang : Ketentuan Umum; RPJMD; Sistematika RPJMD; Pengendalian Dan Evaluasi; Perubahan RPJMD; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimanaa telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029. SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Rokan Hulu diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Periode 2025-2030. Periode pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M dan Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kebupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
6.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun yang berisi penjabaran visi, misi, dan program presiden.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAB, PADANG LAWAS UTARA PEMERINTAH KABLPATEN ROKAN HULU _— PROVINSI RAL ~—“= RENCAMA TATA RUANG WILAYAH—— . 7Y BUPATI ROKAN HULU fe y iti if hy 4 4 RPJMD Kabupaten Rokan Hulu 2025-2029 II-2 Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 99,27 km² atau 1,31 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan jika dilihat dari jumlah desa/kelurahan, kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling banyak terletak di Kecamatan Rambah, Rambah samo dan Rokan IV Koto dengan jumlah 14 desa dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit adalah Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam dengan jumlah 3 desa.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan:

a.penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045; dan
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan meliputi:

a.penyusunan renstra perangkat Daerah, RKPD, renja perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran Daerah;
b.mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten; dan
c.menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Daerah.

Pasal 4

(1)RPJMD memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan strategi Kepala Daerah mencakup kebijakan pengelolaan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
(2)RPJMD disusun mempedomani RPJMN, RPJPD dan RTRW.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.1.1 Visi Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang telah disampaikan pada masa kampanye.

Pasal 5

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
3. c.BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, DAN
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi:

a.Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
b.Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah;

Pasal 7

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Kepala Daerah yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 secara terpadu, sinergis dan konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada lima tahun mendatang.

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.penyusunan RKPD tahun 2025 masih tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026; dan
2. b.penyusunan RKPD tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 1 Desember 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 1 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR: 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU: 4.71.A./2025 Moe 7 KEPALA BAGIAN HUKUM, / \ia Vy f. \ avis H. ERINALGN, SH, MH Kos Pembina (Via “SIM. 19840916 201001 1 008 ir PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuanbagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Rokan Hulu. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…