DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri atas 6 Bab dan 9 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, RPJMD, serta Pengendalian dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan RKPD, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana a. b. dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2. 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 3. . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun4. 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 10. 11. 12. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024: Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005- 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15), Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 1). 5. 6. 7. 8. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU Dan BUPATI ROKAN HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021-2026.

BAB I

: Pendahuluan BAB ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu.
3.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026
12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 II-1 BAB II.

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 merupakan:

a.Penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025,
b.Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam:

a.Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) PD, dan perencanaan penganggaran Kabupaten Rokan Hulu,
b.Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten,
c.Menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.

(1)RPJMD Kabupaten Rokan Hulu memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan strategi Kepala Daerah mencakup kebijakan pengelolaan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja,
(2)RPJMD disusun mempedomani RPJMN, RPJPD dan RTRW.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 III-1 BAB III.

Pasal 5

(|) RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BABI : PENDAHULUAN
b.BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
c.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
g.BABVII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
i.BAB IX : PENUTUP

(2)RPJMD Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (l), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi :

a.Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
b.Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah,
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Cc. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.p

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 V- 1 BAB V.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal Desember 2021 30 BUPATI ROKAN HULU, ttd S U K I M A N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal Desember 2021 30 Salinan Sesuai Aslinya, Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU : 4.69.A/2021 20 20 519840916 201001 1 008ip eh Anya PT SAN KEPALA BAGIAN HUKUM, Kk Let R3 ERINALDI, SH Penath Tk Aa Kaka Dar Nagan bana in La 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 9G TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021-2026 IL UMUM. Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuanbagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Rokan Hulu. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…