( 1 ) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan urusan Tipe A bidang Pariwisata pemerintahan Dinas Daerah terdiri dari: 1 . Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2.Dinas Kebudayaan dan menyelenggarakan urusan kebudayaan dan pariwisata;
3.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang sosial;
5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
susunan Perangkat Daerah.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:
a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah tipe A;
d.
6.Dinas...
Ill - Tipe A bidang Tipe B bidang 7. 6. 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaanmasyarakat dan desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
1 0 . Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 1 1 . Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang 1 2 . 13. persandian; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan Tipe C bidang � Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan; Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan }, ketentraman masyarakat, urusan pemerintahan bidang r perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan Perpustakaan dan menyelenggarakan pemerintahan bidang Kearsipan. 14. 18. 17. 16. 15. 19. e.Badan ... i
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1 . Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
2.Ketentuan Pasal 9 dihapus. 3.Ketentuan BAB VIII dihapus. 4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: