DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perangkat daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b.bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemeritahan dan pembangunan di Daerah, perlu dilakukan penataan sesuai hasil asistensi dan verifikasi kelembagaan agar terwujud perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah maka perlu dilakukan kembali penyesuaian pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ° L perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang f Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara ll Republik Indonesia Tahun 1945; ]' 2.Undang... l.
2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 L tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah I Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004); dan BUPATI ROTE NDAO Dengan Persetujuan Bersama [l' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO " MEMUTUSKAN... in MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalarn Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (LembaranDaerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

( 1 ) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan urusan Tipe A bidang Pariwisata pemerintahan Dinas Daerah terdiri dari: 1 . Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

2.Dinas Kebudayaan dan menyelenggarakan urusan kebudayaan dan pariwisata;
3.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan pemerintahan bidang sosial;
5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; susunan Perangkat Daerah.

(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari:
1. a.Sekretariat Daerah tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD tipe C;
3. c.Inspektorat Daerah tipe A; d.
  1. 6.Dinas... Ill - Tipe A bidang Tipe B bidang 7. 6. 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaanmasyarakat dan desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  2. 9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; 1 0 . Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bi dang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 1 1 . Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang 1 2 . 13. persandian; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; urusan Tipe C bidang � Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan; Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan }, ketentraman masyarakat, urusan pemerintahan bidang r perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peternakan; dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan Perpustakaan dan menyelenggarakan pemerintahan bidang Kearsipan. 14. 18. 17. 16. 15. 19. e.Badan ... i
4. e.Badan Daerah, terdiri dari: 1 . Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
  1. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
  2. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
  3. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan; 2.Ketentuan Pasal 9 dihapus. 3.Ketentuan BAB VIII dihapus. 4.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

( 1 ) Perangkat Daerah yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerahini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas danfungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)Penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

5.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16Asehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Kabupaten Rote Ndao Nomor 085), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah w Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 0 1 3 Seri D Nomor 0 1 1 , Tambahan Lembaran Daerah � Pasal II... l Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan g Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah T Kabupaten Rote Ndao. Ditetapkan di Ba'a, Pada tanggal 3 1 Desember 2022 IS DAERAH KABUPATEN ROTE NDA0, Diundangkan di Ba'a Pada tanggal 3 1 Desember 2022 22s. « {st.\ �u. \!rwr ' ·NS 'HEOS SELLY W L MBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR 005 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAOPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 02/2023. PENJELASAN... Ill - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO I. UMUM Penataan kelembagaan perangkat daerah dilaksanakan dalarn rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah yang didasarkan pada asas efektivitas, efisiensi, rasional, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalamn rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fu.ngsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan , maka perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao perlu dilakukan penataan yaitu perubahan nomenklatur perangkat daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, serta Penggabungan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan menjadi 1 (satu) perangkat daerah yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tipe A. Penataan tersebut dimaksudkan agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. w Sehubungan dengan hal diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016\, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupatenl Rote Nda0. II. PASAL ... II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas tJ "' TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 00$

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…