DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Bab 3. Pembentukan UPT; Bab 6. Staf Ahli; Bab 7. Kepegawaian; Bab 8. Perangkat Daerah Lain; Bab 9. Ketentuan Peralihan; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : DEWAR PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO dan BUPATI ROTE NDAO Dengan Persetujuan Bersama

c.Inspektorat Daerah Tipe A; dan
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A ; menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. 9.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
10. 10.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
11. 11.Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik, dan Persandian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan infonnatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
12. 12.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
13. 13.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
14. 14.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintaban bidang pangan;
16. 16.Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
17. 17.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
19. 19.Dinas Petemakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan,- bidang peternakan. v\

(1)Pada Dinas Daerah clan Badan Daerah dapat dibentuk UPf, yalrni:
1. a.UPfD;dan
2. b.UPI'B.
(2)UPf dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. J'

Pasal 6

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB ILL

PEMBENTUKAK UPT Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan asas:

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana d.imaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Rote Barat dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Rote Barat Daya dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Rote Barat Laut dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Lobalain dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Rote Tengah dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Pantai Baru dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Rote Timur dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Landu Leko dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Ndao Nuse dengan Tipe A; dan,
10. j.Kecamatan Rote Selatan dengan Tipe A.

Pasal 3

e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Sadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Sadan Keuangan dan Aset Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
3. 3.Badan Pendapatan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah; dan
4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perd.a ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. J

Pasal 13

( 1) Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang telah terbentuk sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pemerintah Daerah dapat membentuk perangkat daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

BAB VIII PERANGKATDAERAH LAIN Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERANGKATDAERAH LAIN Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

BABVII KEPEGAWAIAN Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)staf ahli.

Pasal 10

Pasa19

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB VI

STAFAHLI Pada saat Peraturan Daerah im mulai berlaku, UPT yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPTyang baru.

Pasal 8

(1)Selain UPI'D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPI'D di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal. PasaJ7 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
1. a.Peraturan Daerah kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 076); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 040, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 125);
2. b.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 004 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079);
3. c.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 078), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 126);
4. d.Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 006 Seri D Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2013 ten tang Peru bahan Atas Pera tu ran Daerah J

Pasal 16

BABX KETENTUAN PEIWTUP Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari tahun 201 7.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pad a Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. LEMBARANDAERAHKABUPATENROTE NDAO TAHUN2016 NOMOR 055 NOMOR REG. PERATURANDAERAHKABUPATENROTE NDAO PROVINS! NUSATENGGARATIMUR: 0.2. /2016. Diundangkan di Baa . p:-d~~ggal, 17 September 2016 Jf~TARJS AERAHKABUPATENROTE NDAO, N /' Jf LEON ~ :StJP~( TE NDAO, t I ~ \ ,, I di Ba'a al 10 September 2016 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 15

Peraturan turunan (3)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 16

Pasal 15

Peraturan turunan (3)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2025